KELOMPOK 1 KISI-KISI ETIKA PUBLIK 1. Aturan yang mengatur tingkah laku adalah..? 2. Kode etik prilaku ASN kecuali…? 3. Unsur modalitas dalam etika …….? 4. Perubahan Mindset……? 5. Layanan pelayan publik kompentesinya….? 6. Kode etik ASN prilaku dari ….. menjadi……. 7. Dimensi etika public? 8. Delapan (8) area perubahan dalam reformasi birokrasi? 9. Alasan penting legistimasi etik ….? 10. Yang tidak termasuk sumber kode etik universal adalah…… 11. Sumber kode etik PP..? 12. Mudik hari raya dengan kendaraan dinas, pelanggaran edaran …? 13. Contoh aktualisasi ASN kecuali …? 14. Refleksi baik atau buruk pengertian dari … ? Kode etik : Aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus Kode etik ASN 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin à PP 53 tahun 2010. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10.Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan/manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. 11.Memegang teguh nikai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12.Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN.
Unsure modalitas dalam etika adalah akuntabilitas, transparansi, dan netralitas
Perubahan mindset.. Penguasa ->pelayan, -> amanah
wewenang ->peranan,
hak
Kode etik ASN yaitu dari perilaku pejabat public harus berubah dari penguasa menjadi pelayan, kedua berubah dari wewenang menjadi peranan, ketiga menyadari bahwa jabatan public adalah amanah. Pada dasarnya ada tiga dimensi etika public yaitu kualitas pelayanan public, modalitas, tindakan integritas public Dalam reformasi birokrasi ada 8 area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh kementrian/lembaga dan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, yakni.. Manajemen perubahan, penataan peraturan perundan-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan pelayanan public Alasan penting legitimasi etis, karena memiliki basis yang sangat kuat bagi perilaku manusia, berada di belakang setiap tatanan normative dalam perilaku manusia, etika tidak mendasarkan diri pada pandangan-pandangan moral de facto yang berlaku dalam masyarakat saja, legitimasi etis tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Sumber kode etik universal: Pelayanan kepada masyarakat adalah di atas pelayanan kepada diri sendiri Rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam lembaga pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat Hukum mengatur semua tindakan dari lembaga pemerintah Manajemen yang efisien dan efektif adalah dasar bagi administrasi public System penilaian kemampuan, kesempatan yang sama dan azas-azas itikad baikk akan didukung, dijalankan dan dikembangkan Perlindungan terhadap kepercayaan rakyat adalah hal yang sangat penting Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan cirri-ciri keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih saying Hati nurani memegang peranan penting dalam memilih arah tindakan Para admistrator Negara tidak hanya terlibat untuk mncegah hal yang salah, tetapi juga untuk mengusahakan hal yang benar melalui pelaksanaan tanggung jawab dengan penuh semangat dan tepat pada waktunya. Sumber kode etik: PP No. 11 tahun 1959 tentang sumpah jabatan PNS dan angkatan perang, PP no. 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/janji PNS, PP no. 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS, PP no. 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS, PP no. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, UU no 5 tahun 2014 tentang ASN Mudik hari dengan kendaraan dinas, pelanggaran edaran PP no. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS Etika public adalah refleksi tentang Standar / norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik
Keterangan: pelajari contoh kasus dalam buku etika publik
