Etika Bisnis dan Profesi
“
Isu Etika dalam Praktik Auditing
Disusun Oleh : Indah Putri Utami
105020307111010 105020307111010
Riza Rizky Fitri
105020307111012 105020307111012
Sartika
105020307111017
Inke Livia
1050203071110 1050203071110
Etha Yuni A.B
105020307111024 105020307111024
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2013
”
ETIKA DALAM PRAKTIK AUDITING
Auditing merupakan salah satu bentuk jasa yang diberikan oleh profesi akuntan. Salah satu definisi dari audit adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Dilihat dari sisi untuk siapa audit dilaksanakan, auditing dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: 1. Auditing ekternal, merupakan suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Auditornya adalah pihak luar perusahaan yang independen. 2. Auditing internal adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Auditor yang melakukan pekerjaan tersebut sering disebut dengan auditor internal dan merupakan karyawan organisasi tersebut. 3. Auditing sektor publik, merupakan suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam praktiknya, profesi akuntan publik di Indonesia memiliki suatu standar yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaannya, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dalam SPAP ada enam tipe standar yang dikodifikasikan, yaitu: 1. Standar Auditing, merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian, PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang dikeluarkan oleh Dewan bersifat wajib (mandatory) bagi anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik. 2. Standar Atestasi, memberikan rerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih rendah (review, pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati). Standar atestasi terdiri dari 11 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT). 3. Standar Jasa Akuntansi dan Review, memberikan rerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan review dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR). 4. Standar Jasa Konsultasi, memberikan panduan bagi praktisi yang memberikan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Jasa konsultasi pada hakikatnya berbeda dari jasa atestasi akuntan publik terhadap asersi pihak ketiga. Dalam jasa ates tasi, para praktisi menyajikan suatu kesimpulan mengenai keandalan suatu asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, yaitu pembuat asersi. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dan kliennya. Umumnya pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan klien. 5. Standar Pengendalian Mutu, memberikan panduan bagi kantor akuntan publik didalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan. Profesi akuntan publik juga memperhatikan kualitas jasa sebagai hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa profesi auditor dapat memenuhi kewajibannya kepada para
pemakai jasanya. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik, yang terefleksikan oleh sikap independensi, objektivitas, integritas, dan lain sebagainya. Kode Eti k I AI (I katan Akun tan In donesia)
Landasan dasar kode etik yang ditetapkan IAI menekankan pada pentingnya prinsip etika bagi akuntan, artinya; 1. Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan. 2. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung-jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung-jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Rerangka Kode Etik IAI terdiri dari tiga bagian, yaitu: 1. Prinsip etika Merupakan rerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika bukan merupakan standar yang bisa dipaksakan pelaksanaannya, sedangkan aturan etika merupakan standar mi nimum yang telah diterima dan bisa dipaksakan pelaksanaannya. Dalam Kode Etik IAI, terdapat delapan prinsip etika sebagai berikut: Tanggung jawab profesi, yaitu harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Kepentingan publik, yaitu senantiasa bertindak dalam rerangka pelayananan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Integritas, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas tidak hanya berupa kejujuran tetapi juga sifat dapat dipercaya, bertindak adil dan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Objektivitas, yaitu harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Setiap praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya. Kompentensi dan kehati-hatian profesional, yaitu setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memeproleh manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. Kerahasiaan, yaitu setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Perilaku profesional, yaitu setiap anggota berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan
hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi. Standar teknis, yaitu setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. 2. Aturan etika Merupakan aturan yang harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia dan staf profesional (baik yang anggota maupun bukan anggota IAI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik. Rekan pimpinan KAP bertanggung jawab atas ditaatinya aturan etika oleh anggota KAP. 3. Interpretasi aturan etika Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (in fact ) maupun dalam penampilan (in appearance). Selain itu, anggota KAP juga harus mempertahankan integritas dan obyektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita ketahui bahwa auditor sangat berkepentingan dengan kualitas jasa yang diberikan. Standar auditing merupakan salah satu ukuran kualitas pelaksanaan auditing. Penerapan standar auditing sangat dipengaruhi oleh konsep materialitas dan risiko. Materialitas berkaitan dengan relatif penting maupun tidaknya suatu item dan besarnya pengaruh yang dapat diberikan akun dan nilainya terhadap keputusan yang akan dan atau yang sudah diambil oleh auditor ataupun manajemen. Konsep risiko berhubungan dengan besar kecilnya kesempatan ataupun kemungkinan item tersebut tidak tepat. Standar auditing terdiri dari tiga bagian, yaitu: 1. Bagian yang mengatur tentang mutu profesional auditor independen atau persyaratan pribadi auditor (Standar Umum). 2. Bagian yang mengatur mengenai pertimbangan-pertimbangan yang harus digunakan dalam pelaksanaan audit (Standar Pekerjaan Lapangan). 3. Bagian yang mengatur tentang pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan audit (Standar Pelaporan).
Selain kode etik profesi akuntan publik dan standar auditing, praktik auditing yang dilaksanakan oleh akuntan publik juga diatur dalam Peraturan Menteri Keungan No. 17/PMK.01/2008. Terkait dengan etika dalam praktik auditing, PMK tersebut mengatur antara lain: 1. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik (AP) paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. 2. AP dan/ atau KAP bertanggung jawab atas seluruh jasa yang diberikan, dan bertanggung jawab atas Laporan Auditor Independen, Kertas Kerja dari AP yang bersangkutan, serta dokumen pendukung lainnya selama sepuluh tahun. Selain itu, AP dan/ atau KAP dilarang mencantumkan namanya pada dokumen atau komunikasi tertulis yang memuat laporan keuangan atau bagian-bagian dari suatu laporan keuangan, kecuali AP dan/ atau KAP yang bersangkutan telah melakukan audit atau kompilasi atau review atas laporan keuangan atau bagian-bagian dari laporan keuangan yang dimaksud.
