ETIKA DALAM PRAKTEK PERPAJAKAN Kuliah Ke 12 PPAk FE UNLAM
Pengertian Akuntansi Pajak Akuntansi perpajakan dapat didefinisikan sebagai “Bidang Akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan”.
Tanggung Jawab Utama praktisi (Akuntan) Pajak
Sistem pajak yang baik==> kewajiban atas kemampuan, loyalitas dan kerahasiaan klien Membantu dalam mengatur hukum pajak dengan jujur dan adil dalam pelayanan dan pengembangan kepercayaan klien dalam integritas dan kepatuhan terhadap sistem pajak.
Tanggung Jawab Utama praktisi (Akuntan) Pajak
Mengijinkan klien untuk membuat keputusan final==> tidak berhak mengganti skala nilai kliennya bertanggung jawab tidak menyediakan informasi yang salah untuk pemerintah.
AICPA Statement On Responsibilities in Tax Practice AICPS’s Statement On Responsibilities in Tax Practice
meyetujui akuntan merangkap peran sebagai penasehat hukum untuk klien dan pembawa kebenaran untuk pemerintahan. Dari perspektif etika, peran rangkap ini sangatlah penting karena peran rangkap akuntansi perpajakan lebih mempunyai tanggung jawab dua kali lipat daripada peran auditor yang kita ketahui selama ini.
Etika Akuntan Pajak AICPA ===> mengeluarkan Statemet on Responsibilities in Tax Practice (SRTP).
Statemet on Responsibilities in Tax Practice (SRTP).
SRTP (Revisi 1988) No.1: Posisi Pengembalian Pajak SRTP (Revisi 1988) No.2: Jawaban Pertanyaan atas Pengembalian SRTP (Revisi 1988) No.3: Aspek prosedur tertentu dalam menyiapkan Pengembalian
Statemet on Responsibilities in Tax Practice (SRTP).
SRTP (Revisi 1988) No.4: Penggunaan Estimasi SRTP (Revisi 1988) No.5: Keberangkatan dari suatu posisi yang sebelumnya disampaikan didalam suatu kelanjutan administrative atau keputusan pengadilan SRTP (Revisi 1988) No.6: Pengetahuan Kesalahan: Persiapan Kembalian
Statemet on Responsibilities in Tax Practice (SRTP).
SRTP (Revisi 1988) No.7: Pengetahuan Kesalahan: Cara kerja administrasi SRTP (Revisi 1988) No.8: Format dan isi nasihat pada klien
KODE ETIK IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (IKPI)
adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak oleh setiap anggota IKPI. Setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada Kode Etik IKPI. Kode Etik IKPI juga mengatur sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban atau dilanggarnya larangan oleh anggota IKPI.
KEPRIBADIAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA 1)Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. 2)Menjunjung tinggi kepatuhan hukum dan peraturan perpajakan, integritas, martabat dan kehormatan profesi konsultan pajak. 3)Melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi dan independen. 4)Menjadi wajib pajak yang baik. 5)Menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi.
Aturan Perpajakan Vs Tuntutan Klien
Pajak Ganda pada Dividen Secara teori Indonesia menganut klasikal sistem. Artinya, ada pembedaan subyek pajak. Yaitu subyek pajak badan dan subjek pajak perseorangan.terjadi economic double taxation. Pengertiannya, sebelum dividen dibagi kepada pengusaha, laba tersebut merupakan laba perusahaan yang dikenakan pajak, atau disebut pajak korporat. Namun, ketika dibagi lagi kepada pemegang saham di korporat, pemegang saham itu harus dikenakan pajak lagi. Inilah yang disebut sebagai pajak ganda.
Aturan Perpajakan Vs Tuntutan Klien
Sengketa Pajak Jika terjadi sengketa SPT, maka apapun yang akan dipakai adalah hitungan aparat pajak, dan hitungan itu harus dibayar lebih dahulu oleh WP sebesar 50 persen dari hitungan petugas pajak sebelum bisa dibawa kepada pengadilan pajak. Kalau hitungan WP yang dinyatakan pengadilan benar maka WP berhak menerima restitusi. Namun, uang restitusi itu kenyataannya tidak segera dibayarkan oleh fiscus.
Aturan Perpajakan Vs Tuntutan Klien
Sengketa Pajak (lanjutan) Jika uang restitusi jumlahnya milyaran jelas saja mengganggu cash flow para pengusaha. Inilah persoalan dalam dispute antara WP dengan aparat pajak. Untungnya, dalam UU KUP 28/2007 perhitungan SPT ditentukan secara bersama-sama. Jika ada perbedaan klaim angka, maka yang lebih dahulu dipakai adalah klaim WP. Sebelum masuk ke pengadilan pajak, WP hanya cukup membayar sebesar 50 persen dari klaim hitungan WP sendiri.
Aturan Perpajakan Vs Tuntutan Klien
Ketua Tax Centre UI, Tafsir Nurchamid dan pengusaha Anton J Supit mengatakan bahwa tarif yang tinggi kalau diturunkan punya dampak pada seretnya penerimaan negara. Padahal disaat yang sama pendapatan negara itu sebagian besar ditujukan untuk membayar hutang dan obligasi rekap. Meskipun semestinya menurut Anton J Supit penerimaan dari pajak itu digunakan untuk membangun infrastruktur. Banyak kalangan perpajakan seperti Permana Agung, Gunadi, dan Haula Rusdiana mengatakan sebaiknya ada kebijakan untuk membuat tarif menjadi lebih rendah.
Aturan Perpajakan Vs Tuntutan Klien
Selain lebih kompetitif bagi dunia usaha, pajak yang rendah dianggap justru akan meningkatkan penerimaan negara karena semakin banyaknya potensi pajak yang terjaring. Satu triliun dari seratus orang jauh lebih baik ketimbang satu triliun hanya dari sepuluh pembayar pajak. Tarif yang tinggi membuat yang bayar menjadi sedikit. Sehingga membuat banyak orang yang lain lebih sering menghindar dan kucingkucingan dengan petugas pajak. Dalam pikiran mereka, sekali Anda punya NPWP sampai mati Anda akan dikejar oleh aparat pajak. Prinsip ini membuat mereka kalau bisa selalu main belakang dengan fiscus.
Kasus
September tahun 2001, KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono harus menanggung malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar US$ 75 ribu. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Easman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di bursa New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Easman memang susut drastis. Dari semula US$ 3,2 juta menjadi hanya US$ 270 ribu. Namun, Penasihat Anti Suap Baker rupanya was-was dengan polah anak perusahaannya. Maka, ketimbang menanggung risiko lebih besar, Baker melaporkan secara suka rela kasus ini dan memecat eksekutifnya. Badan pengawas pasar modal AS, Securities & Exchange Commission, menjeratnya dengan Foreign Corrupt Practices Act, undang-undang anti korupsi buat perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, hampir saja Baker dan KPMG terseret ke pengadilan distrik Texas. Namun, karena Baker mohon ampun, kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun terselamatkan.
TERIMA KASIH
