TUGAS MATA KULIAH POLITIK HUKUM RINGKASAN & TANGGAPAN HAK ASASI MANUSIA DALAM DALAM TRANSISI TR ANSISI POLITIK DI INDONESIA
DOSEN: Prof. Dr. Satya Arinanto S.H., M.H.
Nama
: Glorito Lat!ny
NPM
: "#$%'$()
No Pr*+ Pr*+*n *n+i +i : " " K*la+
: - H!/!m E/onomi Sor*
PROGRAM PAS0ASAR1ANA ILMU HUKUM 2AKULTA 2AKULTAS S HUKUM UNI3ERSITAS INDONESIA INDON ESIA ($"% RINGKASAN
I;
Tran+i+i Politi/ M*n4a5i D*mo/ra+i
A; Dari Otoritariani+m* /* D*mo/ra+i : K*m!n6!lan N*7aran*7ara D*mo/ra+i
-ar!
Semenjak tahun 1970-an, telah terdapat gelombang pasang yang nyata dari demokrasi-demokarasi baru yang muncul dari negara-negara yang masa lalunya bersifat bersifat otoriter otoriter atau atau totaliter totaliter.. Negara Negara tersebu tersebutt harus harus berekon berekonsial sialisas isasii dengan dengan ari arisa san n
masa masa lalu laluny nya a
yang yang beru berupa pa pela pelang ngga gara rann-pe pela lang ngga gara ran n
!"# !"#
sert serta, a,
mengadopsi berbagai mekanisme yang berbeda dengan masa lalunya. #enurut #enurut Samuel Samuel $.!unting !untington, ton, dalam dalam %-& dekade dekade terakhir terakhir terlah terlah terjadi terjadi re'o re'olu lusi si poli politi tik k yang yang luar luar bias biasa a dima dimana na tran transi sisi si dan dan otor otorit itar aria iani nism sme e menu menuju ju demokrasi telah terjadi di lebih (0 negara. )e*im otoritatian sebelumnya berubah signifikan, signifikan, termasuk pemerintahan militer di "merika +atin dan sebagainya sebagainya re*im 1 parta partaii komun komunis is di Nega Negara ra komun komunis, is, juga juga aian iandic dictat tator or perso persona nall di Spany Spanyol, ol, ilipina, )umania, dan dimana saja serta oligarki rasial di "frika Selatan. $roses transisi menuju demokrasi ini juga ber'ariasi. /alam beberapa kasus di Negara )e*im #iliter, kelompok reformis menguat dalam re*im otoriter dan mengambil inisiatif untuk mendorong transisi salah satunya muncul dari negosiasi antara pemerintah dengan kelompok oposisi. "da juga yang lahir dari digusurnya atau ambruknya re*im otoritarian. erdapat inter'ensi "merika Serikat dalam menjatuhkan kedikdatoran dan menggantikannya dengan re*im yang dipilih rakyat. #enurut pandangan "nthony iddens, tema-tema tentang berakhirnya politik, dan dan Negar Negara a yang yang dilan dilanda da oleh oleh pasar pasar glob global, al, menjad menjadii begit begitu u menon menonjol jol dalam dalam literature akhir-akhir ini, sehingga apa saja yang bisa dicapai oleh pemerintah dalam 2
dunuia kontemporer saat ini layak diulang kembali. /alam persfektif ini keberadaan pemerintah adalah untuk 1;
#enyediakan sarana untuk perakilan kepentingan yang beragam
2;
#enaarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing
3;
#enciptakan dan melindungi ruang publik yang terbuka, dimana debat bebas mengenai isu kebijakan bisa terus dilanjutkan
4;
#enyediakan beragam hal untuk memenuhi kebutuhan arga negara, termasuk bentuk-bentuk keamanan dan kesejahteraan kolektif
5;
#engatur pasar menurut kepentingan publik dan menjaga persaingan pasar ketika monopoli mengancam
6;
#enjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan dan melalui penetapan kebijakan
7;
#endukung perkembangan sumber daya manusia melalui peran utamanya dalam sistem pendidikan
8;
#enopang sistem hukum yang efektif
9;
#emainkan peran ekonomis secara langsung, sebagai pemberi kerja dalam inter'ensi makro maupun mikro ekonomi, plus infrastruktur
10; #embudayakan masyarakat2pemerintah
merefleksikan nilai norma yang
berlaku secara luas, tetapi juga bisa membantu membentuk nilai dan norma tersebut, dalam sistem pendidikan dan sistem-sistem lainnya 11; #endorong aliansi regional dan transnasional, serta meraih sasaran-sasaran
global. 3ika tidak didera oleh krisis ekonomi dan moneter, 3ohn Naisbitt telah memprediksikan adanya 4 5delapan6 kecenderungan besar yang membentuk kembali perekonomian, pemerintahan dan kebudayaan di "sia sehingga akan
3
menjadi ri'al arat dalam hal kekuatan dan pengaruh. /elapan kecenderungan tersebut adalah 1;
From nations-states to networks;
2;
From traditions to options;
3;
From export-led to consumer driven;
4;
From government-controlled to market-driven;
5;
From farms to suppercitys;
6;
From labor-intensive industry to high technology;
7;
From male dominance to the emergence of women;
8;
From West to East.
/alam
persfektif hukum tata Negara, kecenderungan keempat 5 from
government-controlled to market-driven) telah pula menimbulkan diskursus tentang
memudarnya batas-batas antarnegara a borderless world), yang cenderung membentuk suatu 8bangsa tanpa Negara. #enurut pandangan uibernau, bangsa tanpa Negara setidak-tidaknya akan menghadapi & dilema sebagai berikut 1; !o to deal ith internal di'ersity 2; !o to a'oid 'iolence as a strategy to achie'e further autonomy and
recognition and 3; !o to a'oid the creation of an e:pensi'e bureaucratic machine adding a
further of go'ernment to an already saturated political structure. $ersfektif lain yang juga penting ialah perbedaan antara re*im otoritarian yang satu dengan yang lain. erdarkan hasil studi re*im otoritarian berbeda, tidak ada re*im otoritarian yang bisa dianggap monopolitik, dan juta tidak ada kekuatankekuatan lainnya yang memperjuangkan demokrasi yang dapat dianggap seperti itu. $erbedaan-perbedaan demokarasi dan poliarki antara demokrasi dan liberasisasi
4
antara transisi dengan konsolidasi antara kaum garis-keras dengan kaum garislunak atau para akomodasionis dalam koalisai otoritarian dan anatara kaum maksimalis, moderat, dan oportunis dalam koalisi yang mendukung liberalisasi. #enurut ran* #agnis-Suseno, totaliterisme adalah istilah ilmu politikuntuk menyebut suatu gejala paling mengejutkan dalam sejarah umat manusia, suatu gejala yang secara mendadak mencuat dalam bagian pertama abd ke-%0 yang baru lalu. /apat disimpulkan baha Negara totaliter adalah sebuah sistem politik yang 2 dengan
melebihi
bentuk-bentuk
kenegaraan
despotik
tradisional-secara
menyerluruh mengontrol, menguasai, dan memobilisasikan segala segi kehidupan masyarakat. #enurut eorge ;rell dalam bukunya !nimal Farm.
$enguasa totaliter
tidak hanya mau memimpin tanpa gangguan dari baah ia tidak hanya mau memiliki monopoli kekuasaan juga bagaimana masyarakat hidup dan mati bangun, tidur, makan, belajar dan bekerja. #engontrol apa yang mereka fikirkan, siapa yang tidak ikut, akan dihancurkan. "rendt membahas % re*im totaliter yang paling kondang yaitu pemerintahan Nasional-Sosialisme 58Na*i6 dibaah kekuasaan "dolf !itler 519&&-19(<6 di 3erman dan dalam kekuasaan olshe'isme So'iet di baah 3ossif =.Stalin 519%%-19<&6. Salah satu contoh lain Negara totaliter di "sia adalah di >amboja setelah >hmer #erah mengambil alih kekuasaan. #agnis-Suseno menyimpulkan baha "endt termasuk orang pertama yang mengarahkan perhatian pada kesamaan % re*im yang perbedaannya hanya di permukaan. hesis "rendt baha olshe'isme dan Nasionalis-Sosialisme 2>eduaduanya- pada hakekatnya merupakan bentuk totaliterisme. 5
#enurut +oenthal re*im-re*im otoritarian tidak dapat disamakan karena muncul berbagai kasus-kasus memperlihatkan baha faktor-faktor internasionalsecara langsung atau tidak langsung- mungkin mengkondisi dan mempengaruhi jalannya transisi, namun yang menjadi partisipan utama dan memberikan pengaruh dominan berasal dari dalam negeri serta pentingnya lembaga-lembaga, prosedurprosedur, dan forum-forum yang membantu melegitimasi para penguasa diskursus politik dlam masa transisi politik. !al yang sangat penting dalam kasus di atas adalah kepemimpinan dan pertimbangan politis, peran indi'idu-indi'idu dalam proses historis yang kompleks, ketepatan aktu. >erumitan dari proses yang panjang menunjukkan berbagai cara bagaimana transisi menghasilkan kejutan-kejutan, dan beberapa ironi dan parodok yang dihasilkannya. erbagai cara transisi-transisi dari pemerintahan otoritarian dikondisi dan dibentuk oleh keadaan-keadaan historis-yang mungkin unik di setiap Negara, namun mengambil pola-pola yang bisa diramalkan-tentang bagaimana cara re*im sebelumnya runtuh, oleh sifat dan lamanya periode otoritarian, oleh sarana yang dipakai
re*im
otoritarian
untuk
memperoleh
legitimasi
dan
untuk
menanganiancaman-ancaman pada kekuasaannya, oleh inisiatif dan ketepatan aktu gerakan-gerakan eksperimental kearah liberalisasi, oleh tingkat keamanan dan keyakinan diri kelompok-kelompok elit re*im dan oleh keyakina
dan
kompetensi dari mereka yang memperjuangkan terbukanya prosespolitik, oleh ada atau tidak adanya sumber daya financial, oleh pengaruh dari pihak-pihak luar, dan
6
oleh mode internasional yang memberikan legitimasi pada bentuk-bentuk transisi tertentu.
B; R*8o+i+i H!9!n7an Si8ilMilit*r
#enurut
!untington
sesungguhnya
semua
re*im
otoritarian
apapun
mempunyai kesamaan, yaitu hubungan sipil-militer yang tidak begitu diperhatikan. !ampir tidak ada hubungan sipil-militer seperti di negara demokrasi yang disebut dengan 8kontrol sipil objektif "b#ective civilian control). ?stilah tersebut di atas mengandung hal-hal sebagai berikut 1; $rofesionalisme militer yang tinggi dan pengakuan dari pejabat militer akan
batas profesionalisme 2; Subordinasi yang efektif dari militer kepada pemimpin politik yang membuat
keputusan pokok tentang kebijakan luar negeri dan militer 3;
$engakuan dan persetujuan dari pihak pemimpin poltitik tersebut atas keenangan profesional dan otonomi bagi militer dan akibatnya
4; #inimalisasi inter'ensi militer dalam politik dan minimalisasi inter'ensi politik
dalam militer. /alam re*im militer tidak ada control sipil, dan pemimpin serta organisasi militer sering melakukan fungsi yang luas dan ber'ariasi yang jauh dari misi militer yang normal. /alam kediktatoran personal, penguasa melakukan aoa saja untuk memastikan baha militer disuspi dan dikontrol oleh kaki tangan dan kroni-kroninya, yang memecah belah dan bekerja untuk menjaga cengkeraman kekuasaan dictator. /alam pemerintahan satu partai, hubungan sipil-militer tidak begitu berantakan, tetapi militer dipandang sebagai instrumen dari partai pejabat militer harus merupakan anggota partai komisaris politik dan unsure-unsur partai parallel dengan
7
rangkaian komando militer, dan loyalitas tertingginya lebih diutamakan kepada partai daripada kepada negaranya. Negara-negara demokrasi baru menghadapi tantangan yang serius untuk mereformasi hubungan sipil-militer mereka secara drastis diantaranya membangun kekuasaan di ilayah public, merancang konstitusi baru, menciptkan sistem kompetisi partai dan institusi-institusi demokarasi lainnya, liberalisasi, pri'atisasi, dan bergerak ke arah ekonomi dengan menahan laju inflasi dan pengangguran mengurangi defisit anggaran, membatasi kejahatan dan korupsi, serta mengurangi ketegangan dan konflik antaretnis dan kelompok agama. /alam sistem monarki tradisional, militer hanyalah berperan sebagai semacam
8penjaga
malam
nahtwachterstaat)$
atau
yang
dalam
sistem
pemerintahan modern disebut sebagai fungsi pertahanan keamanan 5hankam6. ungsi inilah yang dibedakan secara tajam dengan fungsi sipil yang mencaku seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, kecuali hankam. /i Negara-negara maju seperti "mreikapemimpin melakukan fungsi yang luas bekerjasama dalam kuasa diktator. ?ni merupakan tantangan demokrasi untuk mereformasi hubungan sipil-militer. Negara harus membangun sistem kompetisi partai dan institusi demokrasi lainnya, untuk bergerak ke arah ekonomi pasar, meningkatkan ekonomi, menekan pengangguran, mengatasi kejahatan, korupsi, dan konflik. /i ?ndonesia dominasi besar dan hegemoni dari militer pada masa ;rde aru merupakan faktor struktural yang sangat sulit dinetralisir oleh kekuatan sipil. "palagi peran N? yang sangat besar pada era ;rde baru hingga mempunyai kedudukan di /$).
0. P*r!m!+an K*9i4a/an -ar! Unt!/ M*ny*l*+ai/an R*im S*9*l!nya
/engan perubahan politik dari totaliter ke demokrasi 5transisi politik6, maka diperlukan kebijakan baru yang menurut Solon adalah memberikan perlindungan 8
terhadap populasi penduduk. +angkah ini disebut dengan kekuasaan hukum termasuk di dalamnya adalah instrumen demokratis dari majelis rakyat, pengadilan yang adil, dan perlindungan terhadap hak-hak anak. >ebijakan-kebijakan baru diperlihatkan oleh Spanyol yang sejak 19&9 dipimpin oleh 3endral rancisco ranco secara diktator yang akhirnya pada tahun 1940-an diganti dengan re*im demokratis. egitupula dengan @hile yang telah membuka pelanggaran !"# di masa totaliter hingga permintaan maaf untuk para korban. $ada
pengadilan
atas
segala
tuntutan
untuk
kejahatan-kejahatan
dan
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para diktator sebelumnya harus dilakukan di baah kondisi legitimasi yang ketat, dan didasarkan pada penghormatan terhadap aturan-aturan hukum. Sebagai pedoman, ronkhorst mengambil contoh dari tokoh bernama Solon dari masa sejarah filsafat Aunani yang mere'isi drastis sistem sosial, ekonomi, politik "thena yang mencerminkan kebijakan pemerintahan modern dalam mengadakan rekonsiliasi.
D. D*milit*ri+a+i Ti5a/ Hanya -*r/aitan 5*n7an Milit*r
/alam acana transisi politik, referensi terhadap militer ini mengingatkan kita kepada suatu titik krusial demiliterisasi bukan merupakan suatu masalah yang hanya terkait dengan militer. radisi politik dari negara-negara yang para politisinya menolak ketidakpastian dari proses demokrasi juga bisa saja meminta bantuan kepada pihak militer untuk memberikan penyelesaian alternatifnya. !arold @rouch, seorang pengamat militer "ustralia menyatakan baha kondisi baru yang mengarah ke demokratisasi di ?ndonesia telah memaksa N? untuk /ifungsi, yang selama ini dijadikan landasan untuk kekuasaan politiknya. +ima langkah reformasi N? adalah 516 pengurangan dalam perakilan N?-$;+)? di lembaga-lembaga perakilan, 5%6 penghapusan kekaryaan 2pengalihan sementara para 9
perira ke posisi sipil-, 5&6 netralitas politik, 5(6 pemisahan $;+)? dari N?, 5<6 orientasi pertahanan. Negara harus membangun kekuasaan di ilayah publik, merancang konstitusi baru, menciptakan sistem kompetisi partai dan institusi-institusi demokrasi lainnya, liberalisasi, dan pri'atisasi. /engan dilandasi oleh B+ima +angkah )eformasi N?B tersebut, tampak baha kepemimpinan N? yang baru telah menunjukkan dukungan terhadap demokratisasi dan secara berkala merujuk pada Bsupremasi sipilB. Namun,
proses
reformasi
tersebut
masih
tergantung
pada
bagaimana
N?
menyelesaikan beberapa permasalahan berikut 516 struktur teritorial "ngkatan /arat, 5%6 isu-isu yang berkaitan dengan suku, ras, agama 5S")"6, dan 5&6 tanggung jaab militer. entuk reformasi di ?ndonesia muncul setelah terbentuk Struktur #$) baru sehingga peran N? dan $;+)? untuk menjadi anggota /$) berakhir hingga berperan sebagai fungsi pertahanan keamanan.
(. HAK ASASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK A. Ka+!+ P*m9!n!an St*;*n -i/o Di Ari/a S*latan
Salah satu bentuk pelanggaran !"# dalam transisi politik terjadi pada kasus pembunuhan Ste'en iko di "frika Selatan. /ia adalah pendiri gerakan >esadaran >aum >ulit !itam yang paling kharismatik dan meninggal di penjara, terbaring telanjang di atas tikar dari lantai batu di rumah sakit $retoria dengan mulut penuh bekas pukulan dan berbusa. $embunuhan selama diterapkannya "partheid menurut $ adalah suatu kejahatan kemanusiaan. $elaku pembunuhan kejam ini mengajukan amnesty kepada >omisi >ebenaran dan )ekonsiliasi "frika Selatan. >onstitusi ransisi "frika Selatan mengabulkan permintaan mereka dengan memperhatikan segala aspek yang akan ditimbulkan dari putusan tersebut. !al ini dapat terealisasi, namun dapat diberikan asal semua mereka membeberkan fakta yang rele'an. 10
-. Ma/na K*a5ilan Dalam Pro+*+ R*/on+ilia+i
Ntsiki iko, janda Ste'en iko menilai rekonsiliasi haruslah datang dengan keadilan dan menuntut penghukuman atas pembunuh suaminya hingga mengadukan gugatan ke #ahkamah >onstitusi, alaupun akhirnya ditolak. #enurutnya rekonsiliasi "frika Selatan untuk memberikan "mnesti adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum internasional. /alam putusannya pada tanggal 1C ebruari 1999, >omisi >ebenaran dan )ekonsiliasi "frika Selatan kemudian menyatakan untuk memberikan amnesti terhadap para pembunuh Ste'en iko, berdasarkan dua alasan sebagai berikut 516 $ara pembunuh iko belum memberikan kesaksian dengan sejujur-jujurnya tentang kematian iko kepada >omisi, 5%6 $embunuhan iko tidak terkait dengan tujuan politik. #enurut ronkhorst, pelanggaran !"# haruslah dihukum, maka dari itu negara memiliki hukum pidana. Selain itu dalam hukum internasional juga mengandung peraturan penuntutan secara alamiah. "da persetujuan yang meluas di kalangan para ahli baha keajiban untuk melakukan penuntutan secara alamiah didasarkan pada putusan-putusan yang ada dalam hukum internasional. entunya, terdapat keadaankeadaan dimana asumsi ini tidak dapat dijamin keberlakuannya.
0. P*r+8*/tif H!/!m Int*rna+ional
11
Sebagaimana diketahui, dalam gugatannya kepada #ahkamah >onstitusi "frika Selatan, Ntsiki iko menyatakan baha keenangan >omisi >ebenaran dan )ekonsiliasi "frika Selatan untuk memberikan amnesti adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum internasional. /alam berbagi transisi, fungsi khusus dari penghukuman dan amnesti harus dibandingkan. #asyarakat internasional dapat dengan sendirinya menegakkan ketentuan-ketentuan hukum dan menghukum kejahatan terhadap kemanusiaan. entunya terdapat keadaan-keadaan dimana asumsi ini tidak dapat dijamin keberlakuannya. !al ini dikarenakan baha salah satu hal yang memungkinkan tegak tidaknya aturan hukumadalah budaya hukum legal culture), dan budaya hukum merupakan suatu upaya pencapaian yang bersifat lokal. erkaitan dengan perspektif hukum internasional, ada dua sudut pandang yang berprinsip pada %inward looking& dan %outward looking& . /i ?ndonesia, penganut outward looking berpendapat baha semua ketentuan dari badan internasional harus
dilaksanakan. >on'ensi, hukum internasional, dan international customary law dianggap perlu. Sedangkan inward looking berpendapat keputusan internasional memang perlu dihormati sebab konsep 8kedaulatan negara telah banyak digerogoti oleh peran $ dan arus globalisasi.
). PENGALAMAN -E-ERAPA NEGARA A. N*7ara Am*ri/a Latin
;D/onnell melihat adanya heterogenitas "merika +atin yang lebih tinggi dari pada Eropa Selatan. eberapa ahli ilmu politik menyebut situasi re*im di beberapa negara "merika +atin pra transisi politik sebagai 8otoriterisme birokratis. @ontohnya adalah
12
)e*im Somo*a di Nikaragua, )e*im atista di >uba, dan )e*im Stroessner di $araguay. ransisi di Eropa Selatan tergambar leat negara Aunani dan Spanyol. Sedangkan $eru tergambarkan sebagai negara 8otoriterisme populis.
-. Non Am*ri/a Latin
/i Spanyol 3endral ransisco ranco yang menang dalam $erang Sipil Spanyol memerintah secara totaliter, namun berakhir pada tahun 1940an dengan re*im demokratis yang benar-benar berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. /i Aunani tergambar oleh kelompok perira militer 5junta6 yang mengambil alih kekuasaan dari $erdana #enteri eorge $apandreou yang menjamin untuk memegang sementara kekuasaan dengan alasan mengontrol kekuatan komunis, menghindari korupsi, dan mengembalikan Aunani ke demokrasi. 3erman imur setelah $erang /unia menjadi blok komunis hingga pada masa transisi dengan bersatunya 3erman imur dan arat pada bulan ;ktober 1990. /i tembok erlin terpampang simbol tekanan >omunis dari $olisi Negara 3erman imur. Salah satu yang memperkuat 3erman ialah pengalamannya (0 tahun lebih dengan konsep negara hukum menghasilkan keadilan transisional dalam era pasca komunis.
II KEADILAN TRANSISIONAL
13
". PENGANTAR A. P*m!t!+an Kaitan D*n7an Ma+a Lal!, P*n6arian 1alan -ar!
+ebih
dari
%0
bangsa
dalam
tempo
%<
tahun
mencoba
untuk
menginstitusionalkan pencarian terhadap rekonsiliasi, hal ini memunculkan keadilan transisional yang akrab dengan istilah-istilah 8keadilan retributif, 8keadilan restoratif, 8klarifikasi historis, dan sebagainya. #enurut ronkhorst, ada tiga hal yang perlu dibahas dalam konteks keadilan pada masa transisi yaitu 516 >ebenaran, 5%6 )ekonsiliasi, dan 5&6 >eadilan. #enurutnya >eadilan yang paling banyak menimbulkan perdebatan. $entingnya pencarian keadilan transisional negara-negara akan berbeda tergantung dari kondisi masa lalu suatu negara. $erbedaan ini membuat upaya penyelesaian masalah berkaitan dengan pelanggaran !"# berat menjadi berbeda.
-. Em8at P*rma+alaan Utama : Politi/ M*mori
3ika suatu negara yang otoriter berubah ke arah demokrasi maka permasalahan sekarang adalah bagaimana masyarakat memperlakukan kejahatan lalu yang pernah terjadi. erkait permasalahan masa lalu, )uti .eitel membedakannya berdasarkan empat pertanyaan inti, yaitu 1;
agaimana pemahaman masyarakat terhadap komitmen suatu re*im terhadap aturan-aturan hukum yang dilahirkanF
2; 3;
indakan-tindakan hukum apakah yang memiliki signifikasi transformatifF "pakah-jika ada- terdapat kaitan pertanggungjaaban negara terhadap masa lalunya yang represif dan prospeknya untuk membentuk suatu tata pemerintahan yang liberalF 14
4;
!ukum apakah yang potensial sebagai pengantar ke arah liberalisasiF
(. KONTEKS INTERNASIONAL PADA
Gntuk
menjembatani
pemahaman
legalitas,
!ukum
?nternasional
sering
dipergunakan dalam kasus-kasus pada masa pascakomunis, kontro'ersi upaya-upaya menghidupkan kembali tuntutan-tuntutan politik lama. #enurut >rit*, pemerintahan asing didorong untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang berasal dari re*im sebelumnya atau memfasilitasi pengeluaran atau ekstradisi mereka untuk diadili. !arus dipertimbangkan baha jalan dimana permasalahan ini diselesaikan dapat secara langsung mempengaruhi stabilitas transisi di berbagai negara dan tetap fokus pada upaya transisi di seluruh dunia.
-. H!/!m Int*rna+ional 5an K*a5ilan R*troa/tif
>onsep peradilan selain dari aturan hukum transisional adalah hukum internasional.
/alam
periode
perubahan
politik
hukum,
hukum
internasional
menaarkan suatu konstruksi alternatif dari hukum yang tetap berlangsung dan kekal. !ukum ?nternasional berlaku untuk mengurangi dilema dari aturan hukum keadilan pengganti pada aktu transisi dan untuk menjustifikasi legalitas berkaitan dengan perdebatan mengenai prinsip retroaktif 5a*as berlaku surut6.
0. K*a5ilan R*tro+8*/tif 5i -*l7ia, P*ran6i+, 5an -*lan5a
Seperti kasus masa lalu @ekoslo'akia, !ongaria, dan $olandia yang pernah tunduk akan kuasa komunis, para elit politik menggunakan pengadilan supranasional 15
hingga >omite !elsinki ?nternasional. /ibandingkan dengan elgia, $erancis, dan elanda, menurut !uyse didapatkan baha tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para elit politik merupakan suatu fungsi dari menuju demokrasi. $ermasalahannya adalah bagaimana untuk mendudukan persoalan masa lalu tanpa mengganggu proses transisi yang sedang berlangsung. /i elanda tahun-tahun dilalui dengan ketegangan, di elgia perdebatanperdebatan tentang apa yang terjadi selama dan sesaat perang tidak pernah lepas, di $erancis juga keadaan kian terpuruk. /i elgia, $erancis dan elanda mencerminkan problematika dengan masa lalunya. 3ika keseimbangan kekuatan pada masa transisi tidak dapat diciptakan, maka pembeberan kejahatan dari re*im sebelumya tidak dapat dibenarkan. !al ini tepat menggambarkan pengertian +arence =eschler dalam bukunya yang membahas mengenai penyelesaian masalah dengan para pelanggar masa lalu adalah secara retrospekti'e, penyampaian kebenaran sampai pada tahap tertentu perlu untuk menebus penderitaan korban bekas suatu re*im.
D. UU L!+tra+i 0*/o+lo;a/ia
$ada bulan ebruari 19(4 komunis mendesak pemerintahan koalisi untuk mundur agar dapat mengambil kekuasan. )e*im komunis di @ekoslo'akia tersebut memberlakukan sistem pemerintahan Gni So'iet dimana partai melakukan kontrol terhadap negara. >elompok Nasionalis orjuis menentang dan membersihkan negara dari komunis, lebih dari 100.000 tahanan politik dipenjara, dipekerjakan di kamp buruh dan sisanya dibunuh oleh pemerintah.
16
/engan perekonomian yang ambruk, akhirnya program ekonomi yang baru didiskusikan. $roses transisi menggunakan sistem Gni So'iet. +alu pada 3anuari 19C4 terjadi reformasi demokrasi dan ekonomi, tapi usaha kandas ketika @ekoslo'akia kembali diduduki oleh re*im komunis yaitu Gni So'iet, 3erman imur, !ongaria, $olandia, dan ulgaria yang mengin'ansi mereka. !al tersebut menciptakan pemerintahan yang memberontak atas ketidakadilan re*im komunis. $ada tanggal ( ;ktober 1991 diberlakukan 'aw on 'ustration yang bertujuan untuk mengungkap kasus 100.000 tahanan politik yang diidentifikasikan komunis dan memberikan amnesti kepada %00.000 orang lainnya, alau pada akhirnya mendapat kritikan dari dalam dan luar negeri. /alam konteks ini Ghde menyatakan ( the extent of human rights and lives is much higher than any law could have tackled. *ut this does not mean that we should engage in a lifetime search for definitive and absolute #ustice.
E. A/i9at yan7 L*9i Si7ifi/an 5an Em8at S/*nario Pa+6a Kom!ni+
$ara analis berpendapat baha dari faktor-faktor yang mempengaruhi arah dari keadilan pascaotoritarian, yang paling menentukan adalah faktor keseimbangan antara kekuatan masa lampau dan para elit penggantinya pada masa transisi. $ara "nalis juga membuat beberapa skenario mengenai masa depan pascakomunisme dalam empat kemungkinan, yaitu 1;
Skenario pertama, booming like west . /alam gambaran ini negara pascakomunis secara gradual bertransformasi menjadi negara demokrasi pluralis yang stabil.
2;
Skenario kedua adalah dari suatu sistem otoritarian. #enurut !olmes, menghasilkan gradasi dan diargumentasikan suatu pembedaan harus dibuat 17
antara kelompok populis, nasionalis, militer dan ada asusmsi adanya kembali ke komunis. 3;
Skenario ketiga tidak mengarah pada transisi jagka panjang, dimana pemerintah berubah dengan reformasi yang abnormal dan tetap berupaya mengubah arah.
4;
Skenario keempat adalah skenario yang tidak dapat atau tidak seharusnya dideskripsikan tidak dapat diprediksi sejak ia tidak dapat disesuaikan dengan kategori-kategori yang eksis sebelumnya. 3ika kejatuhan komunis belum mengajarkan sesuatu dalam model kesempurnaan ilmu sosial, kita tidak dapat meramal kemungkinan di masa depan.
). KEADILAN DALAM MASA TRANSISI POLITIK A. Pan5an7an K*lom8o/ R*ali+ 3*r+!+ K*lom8o/ I5*ali+
$erdebatan kelompok )ealis dan ?dealis mengenai hubungan hukum adalah sebagai berikut /alam perdebatan tentang hubungan hukum dan keadilan dengan liberalisasi terdapat dua pandangan yang saling berhadapan, yaitu apakah perubahan politik dianggap penting untuk mendahului penegakkan aturan-aturan hukum, atau sebaliknya, beberapa langkah hukum justru harus dilakukan untuk mendahului politik. #enurut eifel, dilema aal dimulai dari konteks keadilan dalam transformasi politik hukum dicerna sebagai suatu fenomena yang terletak di antara masa lalu dan masa yang akan datang, antara retrospektif dan prospektif, antara indi'idual dan kolektif. /alam fungsi sosial yang umum, hukum berfungsi untuk memberikan ketertiban dan stabilitas namun dalam masa pergolakan politik yang luar biasa, hukum berfungsi menjaga ketertiban disamping ia juga memungkinkan transformasi. erjadi pergeseran dalam paradigma karenanya fungsi hukum menjadi berlaanan arah 5parado:ical6.
-. H!/!m Hanyala S!at! Pro5!/ 5ari P*r!9aan Politi/
18
$enjelasan terbaik mengenai keadilan pada masa kini adalah dengan cara menyeimbangkan konteks kekuasaan. !ukum hanyalah produk dari perubahan politik. /e rito berpendapat baha hubungan antara keadilan politik dan demokrasi adalah sesuatu yang kompleks. ?mplementasi kebijakan keadilan yang komprehensif dilakukan oleh re*im-re*im pengganti yang nondemokratis diperlengkapi dengan lebih baik dalam konteks filosofis dan psikologis. undamentalisme yang membatasi keadilan berlaku di re*im demokratis. $engadilan tidak akan dapat menetapkan secara sah kesalahan masyarakat yang dinilai oleh setiap orang baha dia pantas dihukum.
0. T*r7ant!n7 Pa5a H!9!n7an Antara H!/!m 5an Politi/
"ntinomi pandangan kelompok realis dan idealis mengenai keadilan pada transisi politik, seperti halnya dalam penyusunan teori liberalH kritis, terbagi dalam hubungan antara politik dan hukum. $ada penyusunan teori liberal, hukum dipahami sebagai pengikut konsep idealis, dimana ia tidak dipengaruhi konteks politik secara luas. Sementara dalam susunan teori hukum kritis, menekankan pada eratnya hubungan antara hukum dan politik. /alam kaitannya, #ahfud #/ mengemukakan dua pengertian politik hukum, 516 politik hukum merupakan suatu kebijaksanaan hukum legal policy) yang
dilaksanakan
secara
nasional
oleh
pemerintah,
5%6
bagaimana
politik
mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.
.=. DILEMA PENERAPAN ATURAN HUKUM A. Da+ar H!/!m M*m9a>a R*im Ma+a Lal! /* P*n7a5ilan 19
/alam ransisi, akan muncul suatu dilema transisional yang hadir pada keseluruhan aktu sejarah politik. agaimana suatu aturan hukum ditegakkan, dan bagaimana dengan dasar suatu re*im terdahulu di baa ke pengadilan. #enurut eitel, dalam transformasi politik masalah legalitas berbeda dengan masalah teori hukum sebagaimana ia muncul dalam demokrasi-demokrasi yang mantap dalam aktu-aktu yang normal. erdapat suatu penyusunan dari pertanyaan-pertanyaan inti tentang legitimasi dari re*im baru, termasuk kondisi, peranan, dan pengadilan transisional. /ilema keadilan transisional akan muncul dalam periode-periode terjadinya perubahan politik substansial. #asalah institusional mengenai bagaimana membentuk suatu hukum sesuai dengan rule of law akan dibebani kepada #ahkaman >onstitusi yang baru didirikan dalam periode ini.
-. P*r5*9atan H!/!m T*ntan7 P*ny*l*n77araan P*r+i5an7an T*ra5a8 Para Mantan Kola9orator Nai
#engenai pelanggaran !"# yang terjadi pada masa N"I? !itler, prinsip-prinsip Nuremberg sebagai $engadilan #iliter pada tahun 19(<-(C menyatakan baha kejahatan
kemanusiaan
dapat
diadili
di
pengadilan
internasional.
$engadilan
Nuremberg memiliki keenangan untuk mengadili crimes against peace , war crimes, dan crimes against humanity.
20
/ebat antara !art dan uller mencuat tentang fokus persidangan terhadap kolaborator N"I? pada pascaperang. !art berpendapat sebagai seorang yang menganut aliran positi'isme hukum menyatakan baha keseluruhan hukum yang berlaku ajib dilaksanakan sebelum ada ketentuan-ketentuan hukum yang baru, jadi bagaimanapun ketentuan hukum, alaupun tidak bermoral harus tetap dijalankan. /i lain pihak uller berpendapat baha peraturan yang digunakan untuk menghukum para Na*i adalah hukum yang baru dibuat berdasarkan demokrasi, karena telah berakhirnya re*im
otoriter,
berakhir
pula
hubungan
hukum
Na*i
tersebut.
$ada
akhir
penyelesaiannya, akhirnya pemerintahan 3erman menggunakan pemikiran uller untuk menghukum kolaborator Na*i tersebut.
TANGGAPAN /ari ?si uku !ak "sasi #anusia /alam ransisi $olitik /i ?ndonesia oleh $rof. /r. Satya "rinanto, S!, #.!., dapat dilihat baha terdapat suatu hukum yang mengatur dimana jika ada kekuasaan yang otoriter berkuasa maka masyarakat pada negara tersebut menginginkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. $ada masa perubahan dari re*im otoriter ke re*im demokrasi disebut transisi politik. $erubahan situasi politik ke arah otoriter biasanya dilakukan dengan cara pemberontakan oleh 21
pihak militer. Namun, hal tersebut tidak terlepas dari kekuasaan orang sipil yang menggerakkan atau bisa disebut sebagai otak dari pergerakan itu. $erubahan dari otoritarian ke /emokrasi >emunculan Negara /emokrasi baru, dapat
disimpulkan
mengenai
'isi
tentang
masa
depan
bagi
penduduknya,
bagaimanapun, mereka harus berkonsiliasi dengan arisan masa lalunya yang berupa pelanggaran 2 pelanggaran !"# 1. #elalui masa lalunya negara membentuk cara atau mekanisme tersendiri untuk menghadapi masa lalunya. #ekanisme inilah yang kemudian menjadi titik tolak adanya perubahan dalam suatu negara. #ekanisme transisi muncul dari negosiasi antara pemerintah dengan kelompok oposisi atau pengambilan inisatif untuk adanya transisi tersebut. ?ni menunjukkan kepedulian untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. erjadinya re'olusi politik yang luar biasa inilah merupakan momentum yang baik. #omentum perubahan re*im otoritarian ke arah demokrasi merupakan hal yang diakui banyak manusia sebagai sistem nilai yang paling menjanjikan masa depan umat manusia. "braham +incoln dalam pidato ettysburg mendefinisikan demokrasi sebagai Bpemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyatB %. !al ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. #elalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak Gntuk itulah proses re'olusi politik ini disebarkan ke negara 2 negara barat dan negara berkembang. Namun negara 2 negara barat ini kemudian dapat diketahui memiliki kepentingan politik ganda dalam penyebaran isu
1 "rinanto, Satya. +ak !sasi ,anusia dalam ransisi olitik di /ndonesia, 3akarta $usat Studi !ukum ata Negara akultas !ukum Gni'ersitas ?ndonesia. cet. (, %01<, hal 97. 2 +ansford, om. 0emocracy( olitical 1ystems of the World . Ne Aork #arshall @a'endish ?SN-1& 97407C1(%C%9<, %007, hal 9. 22
demokrasi tersebut. erkait demokrasi di ?ndonesia, /emokrasi ?ndonesia juga seharusnya berpedoman pada dasar negara, sehingga masyarakat ?ndonesia dapat menjadi pribadi pancasila dan GG/ 19(< yang ideal. ?ndonesia terdiri dari berbagai macam etnis dan bahasa, suku dan budaya yang memperkaya keberagaman di ?ndonesia. Saat ini negara yang masih belum stabil masih dalam fase berbenah diri. hineka unggal ?ka 5beragam tapi tetap satu6 janganlah hanya sebagai semboyan belaka, namun realisasinya haruslah terjadi demi ?ndonesia yang lebih baik. Sosialisasi nilai-nilai uni'ersal demokrasi dan sosialisasi nilai-nilai persatuan nasional haruslah direalisasikan. Selain itu, masa transisi di ?ndonesia yang masih belum menunjukan kehidupan demokrasi yang baik lebih dikarenakan negara hukum yang menjadi landasan ?ndonesia belum dapat mengkonsolidasikan demokrasi. $ersyaratan untuk menuju konsolidasi demokrasi akhirnya memang sangat bertumpu pada proses reformasi hukum. !ukum harus diciptakan untuk memberikan jaminan berkembangnya masyarakat sipil dan masyarakat politik yang otonom, masyarakat ekonomi yang terlembagakan, dan birokrasi yang mampu menopang pemerintahan yang demokratis. !ukum harus dikembangkan untuk memperkuat masyarakat sipil 5ci'il society6 agar mampu menghasilkan alternatif-alternatif politik dan mampu mengontrol dan memantau pemerintah dan negara ketika menjalankan kekuasaannya &. Serta >epentingankepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan seharusnya dapat disingkirkan terlebih dahulu untuk menyongsong negara demokrasi yang ideal dengan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat yang maksimal.
3 Audhasmara, 80emokrasi di /ndonesia dan 1e#arahnya&$ /iakses dari httpHHdemokrasiindonesia.ordpress.comH%01%H07H%0Hdemokrasi-di-indonesia-dan-sejarahnyaH, pada tanggal %C #aret %01& pukul 1&.<<. 23
Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi menurut #. "kil #ochtar, S!. #!., sangat tergantung pada empat faktor kunci yaitu komposisi elite politik, desain institusi politik, kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik dikalangan elite dan non-elite, dan peran masyarakat madani 5ci'il society6 ( #enurut #. "kil #ochtar, S!. #!. dalam rangka upaya membangun demokrasi di ?ndonesia maka diperlukan adanya 4 faktor pendukung sebagai berikut
<
16 >eterbukaan sistem politik %6 udaya politik partisipatif egalitarian &6 >epemimpinan politik yang berorientasi kerakyatan (6 )akyat yang terdidik, cerdas dan peduli <6 $artai politik yang tumbuh dari baah C6 $enghargaan terhadap hukum 76 #asyarakat #adani yang tanggap dan bertanggung jaab 46 /ukungan dari pihak asing dan pemihakan pada golongan mayoritas >eadilan transisional, masyarakat diseluruh dunia sedang berupaya untuk memutuskan kaitan dengan pemerintah otoriter dan mulai membangun demokrasi. C $ada perjalanan pemutusan kaitan banyak mekanisme yang ditempuh. $encarian kebenaran, rekonsiliasi dan keadilan itu sendiri merupakan peran penting dalam proses transisi tersebut. anyak hadirnya >omisi yang menangani segala macam kegagalan masa lalu merupakan bentuk pencarian kebenaran dan proses mencapai keadilan itu 4 #. "kil #ochtar, S!. #!. 0emokrasi dan +ak !sasi ,anusia. 3akarta %00<, hal (. 5 ?bid, hal. (. 6 "rinanto, Satya, ;p.cit, hal.1<1. 24
sendiri. $entingnya pembangunan konsepsi keadilan transisional ini juga seharusnya dilaksanakan di ?ndonesia dengan merumuskan konsepsi keadilan transisional yang sesuai. /an ?ndonesia telah memiliki >omisi Nasional !ak "sasi #anusia. /imana $ada aalnya, >omnas !"# didirikan dengan >eputusan $residen Nomor <0 ahun 199& tentang >omisi Nasional !ak "sasi #anusia. Sejak 1999 keberadaan >omnas !"# didasarkan pada Gndang-undang, yakni Gndang-undang Nomor &9 ahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan eenang >omnas !"# yakni berenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya GG No. %C ahun %000 tantang $engadilan !ak "sasi #anusia. erdasarkan Gndang-undang No. %CH%000 tentang $engadilan !ak "sasi #anusia, >omnas !"# adalah lembaga yang berenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. /alam melakukan penyelidikan ini >omnas !"# dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas >omisi !ak "sasi #anusia dan unsur masyarakat. >omnas !"# berdasarkan Gndang-Gndang Nomor (0 ahun %004 tentang $enghapusan /iskriminasi )as dan Etnis, mendapatkan tambahan keenangan berupa $engaasan. /imana $engaasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh >omnas !"# dengan maksud untuk menge'aluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi. $erjalanan mengenai !"# di ?ndonesia mengalami pasang surut. Sebab meskipun dunia internasional mempercayakan kembali ?ndonesia sebagai anggota
25
dean !"# $, namun fakta yang terjadi mengenai nasib penegakan !"# di ?ndonesia justru masih sangat memprihatinkan. erbagai konflik horisontal yang menyangkut tentang hak - hak dasar manusia masih terus mearnai kehidupan masyarakat ?ndonesia. Negara yang telah menjadikan !"# sebagai salah satu orientasi mutlak dalam menjalankan kehidupan bernegaranya ini ternyata belum mampu untuk mengaplikasikan segala bentuk jaminan akan kebebasan arga negaranya untuk mendapatkan hak asasinya. erbagai peraturan yang membahas tentang penegakan !"# telah dibuat oleh ?ndonesia sebagai instrumen baku untuk menjamin tegaknya hak-hak dasar setiap arga negara ?ndonesia. #ulai dari GndangGndang Nomor &9 tahun 1999 tentang !ak "sasi #anusia, Gndang-Gndang Nomor %C tahun %000 tentang $engadilan !"#, Gndang-Gndang Nomor 11 tahun %00< tentang !ak Ekonomi, Sosial, dan udaya yang diratifikasi dari ?nternational @o'enant ;n Economic, Social "nd @ultural )ights atau >o'enan ?nternasional entang !ak-!ak Ekonomi, Sosial /an udaya, dan Gndang-Gndang Nomor 1% tahun %00< tentang !ak Sipil dan $olitik yang juga merupakan hasil ratifikasi dari ?nternational @o'enant ;n @i'il "nd $olitical )ights atau >o'enan ?nternasional entang !ak-!ak Sipil /an $olitik. /ari $ejabaran tersebut, pada dasarnya konsep !ak "sasi #anusia masih menjadi perdebatan di seluruh dunia. >arena setiap negara datau daerah di seluruh dunia memiliki pemahamannya masing-masing mengenai konsep !ak "sasi #anusia itu sendiri yang terkadang saling bersinggungan satu sama lain. ;leh karena itu sebagai manusia yang pada dasarnya dilindungi oleh hak tersebut, memperjuangkan agar hak-hak yang dimiliki tersebut dilindungi oleh pemerintah agar terpenuhi segala kebutuhan untuk bertahan hidup merupakan hal yang sangat signifikan dan harus
26
diperjuangkan oleh umat manusia diseluruh dunia berdasarkan keyakinan mengenai hak asasi yang diyakini.
DA2TAR PUSTAKA
A; -!/!
"rinanto, Satya. +ak !sasi ,anusia dalam ransisi olitik di /ndonesia , 3akarta $usat Studi !ukum ata Negara akultas !ukum Gni'ersitas ?ndonesia, %01<. #. "kil #ochtar, S!. #!. 0emokrasi dan +ak !sasi ,anusia . 3akarta %00<.
27
+ansford, om. 0emocracy( olitical 1ystems of the World . Ne Aork #arshall @a'endish ?SN-1& 97407C1(%C%9<, %007. B; Int*rn*t
httpsHHdemokrasiindonesia.ordpress.com
28
