DRAF EKSEKUTIF HAM
MAKALAH Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah “ Pendidikan Kewarganegaraan”
Disusun Oleh : Ahamad Safruddin D01208111
Dosen Pembimbing : BU Noor Tatik Hidayati
FAKULTAS TARBIYAH JURUSAN PENDIDIKAN GURU IBTIDAIYYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 2009
KATA KATA PENGAN PE NGANTAR TAR
Segala puji syukur s yukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah meberi hidayah dan inayah-Nya pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaika makalah ini dengan baik dan lancar. Serta tak lupa pula kami kami ucapkan terimakasih pada BU Noor Tatik Hidayati selaku dosen psikologi belajar yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan makalah yang berjudul Draf Eksekutif Ham ini semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis menerima saran dan kritik yang membangun dari pembaca makalah ini.
Surabaya, 27 Maret 2009
Penulis
BAB I PEMBAHASAN Selama tahun 2007 nuansa yang kental terlihat dalam penegakan hak asasi manu manusi siaa (HAM (HAM)) di Indo Indone nesi siaa adala adalah h adany adanyaa inko inkons nsis iste tens nsii nega negara ra dala dalam m mewujudkan terciptanya situasi masyarakat yang terjamin serta terlindungi hakhak asasi manusianya. Inkonsistensi ini terbangun oleh ketidaksejalanan antara pembangun pembangunan an mekanisme mekanisme hukum HAM melalui produk produk perundang-u perundang-undang ndangan an yang secara tegas telah memberikan jaminan hak-hak asasi warga negara dengan dengan aplikasi penegakan HAM oleh negara. PROFIL KASUS Pelanggaran terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Berkeyakinan
Tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, upaya penjaminan dan perlindungan dari negara terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang tahun 2007 masih jauh dari harapan seluruh komunitas beragama dan keyaki keyakinan nan di Indone Indonesia sia.. Negara, Negara, dalam dalam hal ini adalah adalah pemerin pemerintah tah,, lagi-la lagi-lagi gi meng mengab abai aika kan n
kewa kewaji jiba bann nny ya
untu untuk k
meli melind ndun ungi gi
dan dan
menj menjam amin in
hakhak-ha hak k
konstitusional warga negara tersebut. Di banyak tempat atau daerah, berbagai kasus berupa tindakan pelanggaran, ancaman, kekerasan dan penyerangan masih terus terjadi terhadap beberapa komunitas beragama. Inkonsistensi negara dalam menjamin kebebasan masyarakat untuk memeluk keyakinan dan kepercayaannya masing-masing jelas terlihat ketika pada beberapa kasus yang terjadi juga justru menempatkan negara turut menjadi salah satu aktor (yang seringkali terjadi adalah proses pembiaran). 1 Berlanjutnya pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan tentu saja merupakan sebuah ironi bagi Indonesia yang mengklaim sebagai sebuah nega negara ra demo demokr kras asii serta serta meng mengad adop opsi si prin prinsi sipp-pr prin insi sip p hak hak asas asasii manu manusi siaa di dalamny dalamnya. a. Hal itu dapat dapat diliha dilihatt misaln misalnya ya dengan dengan adanya adanya penega penegasan san di dalam dalam konstitusi saat pertama kali dirumuskan dan kemudian ditegaskan lagi melalui proses amandemen yang telah dilakukan sebanyak empat kali. Konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tersebut hanya sebatas norma belaka karena hingga kini 1
Http // Problematika Problematika Ham di Indonesia, Surabaya: 2008
tidak terlihat adanya adanya upaya upaya implementasi implementasi yang serius dan sungguh sungguh-sung -sungguh guh dari negara. Awal 2007 pelanggaran terhadap hak berkeyakinan dan beragama sudah mulai terjadi. Hal itu dapat dilihat pada kasus penutupan paksa Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh berlokasi JI. Kayu Ambon No. 85-87 Lemban, pada 10 Januari 2007, dengan alasan tidak memiliki IMB. Pelaku dalam kasus ini adalah Badan Anti Pemurtadan (BAP). Setelah itu kasus serupa atau kasus lainnya terjadi di sejumlah tempat di wilayah lainnya. Selama tahun ini sedikitnya terdapat 33 kasus menyangkut ancaman serta pelanggaran terhadap hak keyakinan serta beragama. Rantaian kasus ancaman serta pelanggaran terhadap hak berkeyakinan serta beragama selama tahun 2007 diakhiri oleh kejadian yang memilukan pada akhir 2007, yakni kasus penyerangan yang disertai pengrusakan masjid di pemukiman Jamaah Ahmadiyah di daerah Kuni Kuning ngan an,, Jawa Jawa Bara Baratt dan dan disu disusu sull teror teror terh terhad adap ap kelo kelomp mpok ok yang yang sama sama di Majalengka oleh orang yang tidak dikenal. Jika Jika diliha dilihatt dalam dalam berbag berbagai ai kasus kasus yang yang terjadi terjadi sepanj sepanjang ang tahun tahun 2007, 2007, sasaran, aktor serta pelaku yang terlibat tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumsebelum sebelumny nya. a. Dari segi segi sasaran sasaran,, aksi aksi penutu penutupan pan tempat tempat ibadah ibadah (gerej (gereja) a) yang yang dian diangg ggap ap tida tidak k memi memili liki ki izin izin pemb pemban angu guna nan n menem menempa pati ti peri pering ngka katt perta pertama ma dibanding dibanding dengan kasus lainnya. Disusul dengan serangan serangan terhadap terhadap kalangan kalangan Jamaah Ahmadiyah Ahmadiyah sebagai kelompok yang rentan untuk dilanggar dilanggar dan menjadi menjadi sasaran serangan, serta beberapa aliran-aliran lainnya yang dipandang sesat atau sempalan. Sementara itu menyangkut regulasi bernuansakan agama di banyak daerah, daerah, yang tahun sebelum-seb sebelum-sebelumny elumnyaa banyak banyak dikritik, dikritik, sepanjang sepanjang tahun ini masih banyak yang dipertahankan. Malah kemudian di daerah Manokwari muncul Rapeda “Kota Injil” yang tidak jauh berbeda dengan berbagai regulasi bernuansa syariat di daerah lainnya. Dari Dari segi segi akto aktorr juga juga tida tidak k meng mengal alam amii perb perbed edaan aan.. Kelo Kelomp mpok ok yang yang berba berbasis siskan kan agama agama menemp menempati ati posisi posisi paling paling tinggi tinggi dalam dalam kasus kasus pelang pelanggar garan an terhadap kebebasan beragama dan keyakinan kelompok lainnya sepanjang tahun ini. Hal ini terlihat pada tindakan mereka yang melakukan aksi penutupan tempat
ibadah ibadah dan penyer penyerang angan an terhada terhadap p kelomp kelompok ok agama agama lainnya lainnya.. Katego Kategori ri pelaku pelaku lainnya adalah tokoh agama (ulama) ( ulama) dan massa tak dikenal. Tidak boleh dilupakan juga juga bahwa bahwa aparat aparat pemerin pemerintah tah di daerah daerah seperti seperti Muspik Muspika, a, juga juga turut turut terliba terlibatt menjad menjadii pelaku pelaku pelang pelanggar garan an dalam dalam beberap beberapaa kasus kasus penutu penutupan pan tempat tempat ibadah ibadah.. Bentuk lainnya juga terlihat pada sikap pembiaran dari aparat keamanan atas kejadian yang terjadi di lapangan. Peradilan Militer: Langkah Militer: Langkah Mundur dalam Reformasi Hukum dan Reformasi Sektor Keamanan
Selama 2007 pembahasan oleh DPR dan Pemerintah RUU Perubahan atas UU No. 31 Tahun ahun 1997 1997 tentan tentang g Peradi Peradilan lan Militer Militer berger bergerak ak lamban lamban bahkan bahkan cender cenderung ung berhen berhenti. ti. RUU RUU ini telah telah pula pula memasu memasuki ki tahap tahap yang yang menent menentuka ukan n melalui Panitia Kerja (Panja) DPR dengan Pemerintah dalam sesi yang tertutup. Alih-alih melakukan reformasi terhadap peradilan militer Panitia Panja DPR RUU Perubahan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer akhirnya menerima menerima pendapat pendapat pemerintah pemerintah mengenai mengenai perlunya perlunya mempertahank mempertahankan an peradilan peradilan konesk koneskitas itas dalam dalam peradil peradilan an militer militer.. Kali Kali ini peradil peradilan an koneks koneksitas itas mencob mencobaa menjaring warga sipil yang melakukan tindak pidana militer yang pada praktik sebe sebelu lumn mnya ya kone koneks ksit itas as diten ditentu tuka kan n melal melalui ui apak apakah ah sebu sebuah ah tinda tindak k pida pidana na merugikan salah satu pihak apakah militer atau sipil. Argumen pemerintah yang terdengar absurd ini mengandaikan keterlibatan warga sipil bersama-sama dengan militer dalam tindak t indak pidana militer. Hakikatnya setiap peristiwa yang melibatkan warga sipil dan kelompok militer bersenjata dalam tindak pidana menggulingkan pemerintah atau makar adalah merupakan yurisdiksi peradilan umum. Di berbagai belahan dunia praktik peradilan terhadap kejahatan yang disebut sebagai high treason ini merupakan wilay wilayah ah kewe kewena nang ngan an perad peradil ilan an umum umum mesk meskii terda terdapa patt keter keterlib libata atan n milit militer er didalamnya. Selain itu pengertian high treason tidak hanya menyangkut upaya untu untuk k meen meengg ggul ulin ingk gkan an peme pemerin rintah tah yang yang sah sah tetap tetapii juga juga terma termasu suk k tind tindak ak pengkhianatan terhadap kedaulatan negara. Untuk yang terakhir ini kembali sejarah peradilan Indonesia pada masa keemasannya pernah melakukannya sekali dan belum pernah terulang kembali
adala adalah h kasu kasuss Sulta Sultan n Hamid Hamid II. Dalam Dalam kasu kasuss ini, ini, Sulta Sultan n Hami Hamid d II terli terliba batt berko berkolab labora orasi si dengan dengan Kapten Kapten Raymon Raymond d Westerli esterling ng dalam dalam usaha usaha percob percobaan aan pembu pembunuh nuhan an terhada terhadap p sejumla sejumlah h menteri menteri dianta diantarany ranyaa Menteri Menteri Pertah Pertahanan anan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang kemudian memunculkan Peristiwa APRA di Bandung yang menewaskan sejumlah perwira APRIS. Persidangan kasus yang mendapatkan perhatian masyarakat saat itu digelar MA dan dipimpin langsung ketuanya yaitu Prof. Mr. Wirjono Projodikoro selaku ketua majelis hakim serta Jaksa Agung Soeprapto selaku penuntut umum. Deng Dengan an melih melihat at berb berbag agai ai kasu kasuss terse tersebu butt dapa dapatt dikat dikatak akan an perad peradila ilan n koneksitas tidak dapat lagi menjadi jawaban dalam menangani kasus-kasus pidana militer. militer. Jika praktik mekanisme Mahmilub yang menjadi menjadi dasar argumen bagi pemerintah sebagai dasar pembenar untuk menyeret warga sipil masuk ke dalam yurisdiksi yurisdiksi peradilan peradilan militer adalah kesalahan kesalahan besar. besar. Preseden Preseden yang digunakan digunakan justeru menafikan independensi dan imparsialitas peradilan yang telah menjadi prinsip yang diakui oleh seluruh bangsa di dunia. Ditambah lagi, praktik tersebut muncul dari sejarah kelam hukum Indonesia yang imbasnya masih kita rasakan sehi sehing ngga ga tidak tidak tepat tepat juga juga untu untuk k dija dijadi dika kan n cont contoh oh dite diteng ngah ah-te -teng ngah ah upay upayaa mereformasi dunia peradilan Indonesia. Mempertahankan peradilan koneksitas merupakan langkah mundur bagi duni duniaa huku hukum m kita kita serta serta kega kegaga galan lan sipil sipil dalam dalam melak melakuk ukan an refor reforma masi si TNI TNI khususnya khususnya reformasi peradilan militer sebagai sebagai bagian dari upaya upaya penataan penataan ulang kembali fungsi, struktur dan kultur institusi penanggung jawab keamanan yang sesuai dengan tata nilai demokrasi dan hak asasi manusia. manusia .2 Hukuman Mati: Putusan Mati: Putusan Mahkamah Konstitusi Inkonstitusional
Mahk Mahkam amah ah
Kons Konsti titu tusi si
(MK) (MK)
akhi akhirn rny ya
memu memutu tusk skan an
untu untuk k
teta tetap p
mempertahankan eksistensi hukuman mati di Indonesia khususnya pada tindak pidan pidanaa narkot narkotika ika.. Hak uji materil materil terhada terhadap p UU No. 22 Tahun ahun 1997 1997 tentan tentang g Narkotika yang diajukan oleh terpidana mati kasus narkotika yang sebagian besar merupakan warga negara Australia. Kasus ini sendiri dikenal sebagai Bali Nine
2
Ibid
dan merupa merupakan kan salah salah satu satu kasus kasus narkot narkotika ika yang yang paling paling banyak banyak disoro disorott oleh oleh masyarakat Indonesia. Ada dua kewajiban Indonesia sejak menabalkannya dalam konstitusi serta meratifikasi sejumlah instrumen hukum HAM internasional.
Pertama, kewajiban negara untuk menjamin dan menjunjung tinggi HAM sebagai hak konsitusi warga negara dengan perlindungan hukum dan kebijakan. Sejak kejatuhan kejatuhan Soeharto Soeharto pada Mei 1998, bangsa bangsa ini ingin mewujudkan mewujudkan suatu Indonesia yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM. Untuk itu langkah yang dipilih adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang oleh Soeharto digunakan untuk melanggengkan kekuasaannya. HAM adalah salah satu bagian yang diadopsi oleh MPR dalam Amandemen Kedua UUD 1945 tahun 2000.
Kedua,
denga engan n
merat eratif ifik ikas asii
inst instru rume menn-in insstum tumen
huku hukum m
HAM HAM
internasion internasional al menimbulkan menimbulkan kewajiban kewajiban internasion internasional al Indonesia Indonesia untuk menjamin menjamin penegakan dan penghormatan HAM sebagai bentuk pelaksanaan keterikatannya dalam hukum internasional. Saat amandemen dilakukan Indonesia belum lagi meratif meratifika ikasi si kedua kedua kovena kovenan n induk induk
namun namun esens esensiny inyaa telah telah dimasu dimasukan kan dalam
konstitusi kita sehingga menjadikannya sebagai hak-hak konstitusi warga negara (citizen rights . Kewajiban ini yang tidak disadari oleh pemerintah karenanya pemerintah sudah sudah cukup cukup puas puas bila bila telah telah “mengko “mengkolek leksi” si” sebagi sebagian an besar besar instru instrumen men hukum hukum inte intern rnas asio iona nall serta serta menj menjad adii angg anggot otaa Dewa Dewan n HAM HAM PBB. PBB. Suatu Suatu iron ironii ketik ketikaa Indonesia kemudian menunjuk diri telah menjadi negara yang menghormati HAM namu namun n disi disisi si lain lain meng mengkh khian ianati ati esen esensi siny nyaa deng dengan an seju sejuml mlah ah kebi kebija jaka kan n dan dan peraturan perundang-undangan. Dalam Dalam kasus kasus ini dapat dapat dikatak dikatakan an putus putusan an mayori mayoritas tas hakim hakim MK tidak tidak memp memper erha hati tika kan n
sumb sumber er
ruju rujuka kan n
aman amande deme men n
yang ang
bera berasa sall
dari dari
huku hukum m
internasion internasional al memiliki memiliki semangat semangat untuk menghapus menghapus hukuman hukuman mati. Konstitusi Konstitusi memang memang mengak mengakui ui pembat pembatasa asan n HAM oleh oleh undang undang-un -undan dang g akan akan tetapi tetapi tidak tidak termasuk dalam rumpun non-derogable non-derogable rights dimana hak untuk hidup menjadi bagiannya. Selain itu MK telah pula menafikan kewajiban internasional Indonesia
untuk melindungi hak untuk hidup manusia tanpa memandang kebangsaan dan kewarganegaraannya.3 Kasus Munir: Sebuah Munir: Sebuah Pertanyaan Besar
Pers Persida idang ngan an Peni Peninj njau auan an Kemb Kembali ali (PK) (PK) kasu kasuss pemb pembun unuh uhan an Muni Munirr deng dengan an terdakwa terdakwa Pollycarpus Pollycarpus,, mengundang mengundang kontroversi kontroversi publik publik dalam bidang bidang penegakan penegakan hukum. Dua hal menjadi kontroversi besar serta menjadi pertanyaan besar bagi banyak orang.
Pertama, berkaitan dengan pengajuan PK yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebenarnya didasari atas preseden dan tidak sesuai dengan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur bahwa pihak yang dapat mengajukan PK adalah terdakwa, namun dalam praktek preseden PK kasus Mochtar Pakpahan tahun 1996 digunakan untuk mengajukan pengadilan kembali terhadap terhadap Pollycarpus Pollycarpus.. Kejaksaan Kejaksaan Agung melakukan melakukan langkah langkah tersebut tersebut merujuk merujuk yurisprudensi MA No 55PK/Pid/ 1996, 25 Oktober 1996. berkaitan dengan Pernyataan Pollycarpus Pollycarpus tersebut tersebut mengangga menganggap p Kedua, berkaitan beberapa beberapa petinggi tersebut, salah satu diantaranya diantaranya adalah Bagir Manan yang saat ini ketua MA dan menjabat sebagai ketua hakim Agung untuk PK kasus Munir, sebagai ”orang kita” dan menjadi bagian dari conspiracy pembunuhan Munir. Hal ini memunculkan kecurigaan baru tentang independensi dari lembaga peradilan. Secara prinsipil, pembuat keputusan di lembaga peradilan harus tidak memiliki keterkaitan dengan salah satu pihak yang bersengketa di pengadilan. Kedua Kedua hal yang yang kontr kontrove oversi rsial al tersebu tersebutt menimb menimbulk ulkan an kecuri kecurigaa gaan n besar besar akan hasil keputusan yang dapat memberikan keadilan yang hakiki. Apalagi pada umumnya untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah politik nuansa politik lebih menentukan putusan dibandingkan dengan keadilan yang seharusnya didapat oleh korban. Sehingga muncul pula prediksi jalannya pengadilan tidak akan jauh berbeda dengan proses peradilan peradil an sebelumnya. Selain berjalannya sidang pengajuan PK, dalam pengungkapan kasus ini juga berjalan persidangan terhadap dua (2) terdakwa lainnya yang diduga terlibat,
3
Harian Jawa Pos 2008
yaitu Indra Setiawan (mantan Direktur Utama Garuda Indonesia) dan Rohainil Aini (Sekretaris Chief Pilot Airbus Airbus 330 PT Garuda Indonesia). Lumpur Lapindo; Tanggung Jawab Siapa ?
Kasus Lumpur Lapindo Porong Sidoarjo yang bermula sejak Mei 2006 bel belum um menu menunj njuk ukan an peny penyele elesa saian ian yang yang memih memihak ak kepa kepada da korb korban an lump lumpur ur.. Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo dengan Keppres Keppres No 13 tahun 2006 pada pada 8 September 2006, 2006, yang memiliki memiliki tugas utama menutup semburan lumpur, penanganan luapan lumpur dan penanganan masalah social, telah gagal. Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo lebih cenderung pada upaya teknis mengatasi masalah lumpurnya saja. Kemudian Peme Pemerin rintah tah meng mengel elua uark rkan an Perp Perpres res Nomo Nomorr 14 Tahun ahun 2007 2007 tent tentan ang g Bada Badan n Penang Penanggul gulang angan an Lumpur Lumpur Sidoar Sidoarjo jo dan Keppre Keppress Nomor Nomor 31/M/ 31/M/ Tahun ahun 2007 2007 mengenai mengenai Pengangka Pengangkatan tan Kepala, Wakil Wakil Kepala, Kepala, Sekretaris, Sekretaris, dan Deputi Deputi Badan Pelaksana pada Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Kedua peraturan ini ditetapkan pad padaa 8 April April 2007 2007 deng dengan an tuga tugass yang yang tida tidak k berb berbed edaa deng dengan an Tim Nasi Nasion onal al sebelumnya. Berdasar Perpres tersebut, semua pembiayaan dalam menangani lumpur dibebankan kepada negara. Sementara untuk pembelian tanah bagi korban lumpur ditanggung oleh PT. Lapindo Brantas sebagai pihak yang melakukan eksplorasi gas di Porong, Sidoarjo. Kesan yang muncul bahwa dalam kasus Lumpur Lapindo adalah bahwa keluarnya lumpur adalah semacam bencana alam, hal ini tentunya menunjukan bahwa Pemerintah menanggung biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie. Setelah Setelah kurang kurang lebih lebih 18 bulan, bulan, Rakyat Rakyat Poron Porong g yang yang menjad menjadii korban korban lumpur lumpur tidak juga mendapatkan mendapatkan keadilan. Apa yang menimpa menimpa korban lumpur lumpur yang berada di pengungsian Pasar Baru Porong menjadi contoh. . Hak-hak dasar berupa hak atas perumahan, kesehatan, pendidikan, kehidupan yang layak dan masa depan diabaikan. Selain itu dalam proses ganti rugi masih menimbulkan permasalahan. Pada waktu awal adalah standar harga tanah dan jumlah yang akan dibayarkan. Namun ada hal lain yang lebih subtil, yaitu masalah kepemilikan. Pihak Lapindo akan membayarkan uang ganti rugi dengan syarat menyerahkan
akta tanah atau dokumen-dokumen yang bisa menjelaskan kepemilikan tanah. Sehingga ganti rugi tersebut menjadi transaksi jual beli, bukan murni ganti rugi atas rusaknya tanah karena lumpur. lumpur. Dalam kasus Lumpur Lapindo terlihat jelas bahwa Pemerintah bertindak inkosistensi. Pasal 34 (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Hidup telah telah jelas jelas menyeb menyebutk utkan an bahwa bahwa perusa perusahaa haan n yang yang telah telah menimb menimbulk ulkan an kerugian pada orang lain dan lingkugan hidup wajib untuk membayar ganti rugi. Jadi segala dampak buruk yang terjadi pada kasus lumpur Porong, baik terhadap orang ataupun pada lingkungan hidup sekitarnya yang terkena menjadi tanggung jawab pihak Lapindo. Dengan Pemerintah mengeluarkan biaya yang dibebankan pada APBN, Pemerintah sendiri telah mengingkari aturan yang ada dalam UU 23/9 23/97 7 dan dan meng mengal alih ihka kan n beba beban n tang tanggu gung ng jawa jawab b yang yang seha seharu rusn snya ya menj menjad adii tanggungan PT Lapindo Brantas. Brantas .4 Masih Maraknya Tindak Kekerasan Aparatur Negara terhadap Masyarakat Sipil
Tinda indak k keke kekeras rasan an apar aparatu aturr nega negara ra terh terhad adap ap masy masyara araka katt sipi sipill dalam dalam berbagai kasus masih marak terjadi pada 2007. Model pendekatan keamanan yang diserta disertaii tindak tindak kekeras kekerasan an masih masih kental kental mewarna mewarnaii cara-car cara-caraa aparatu aparaturr negara, negara, khususnya yang bertanggung jawab pada sektor keamanan dan ketertiban, dalam penyelesaian berbagai masalah yang berkembang di masyarakat. Aparatur negara tamp tampak akny nyaa
belum elum
mamp ampu
melep elepas aska kan n
cara cara-c -car araa
repr repres esif if
untu ntuk
dap dapat
menyelesaikan persoalan ketertiban serta keamanan yang terjadi di masyarakat. Tindak Tindak kekerasan kekerasan kekerasan kekerasan aparatur aparatur negara terjadi dalam bentuk-ben bentuk-bentuk tuk pen penga gani niay ayaan aan,, pemu pemuku kulan lan,, hing hingga ga tind tindak ak keke kekera rasa san n yang yang bera beraki kiba batt pada pada hilangnya jiwa manusia. Peristiwa Alas Tlogo, Pasuruan pada 30 Mei 2007 yang mengak mengakiba ibatka tkan n 4 orang orang warga warga Alastlo Alastlogo go mening meninggal gal dunia dunia akibat akibat tembaka tembakan n anggot anggotaa marini marinir, r, atau kasus kasus pemuku pemukulan lan kameraw kamerawan an Metro Metro TV, TV, Wahyu, ahyu, saat saat melipu meliputt acara acara Gerebeg Gerebeg Mulud Mulud Kraton Kraton Yogyaka ogyakarta rta oleh oleh anggot anggotaa Satuan Satuan Polisi Polisi Pamong Pamong Praja Praja (Satpo (Satpoll PP) Kota Kota Yogyaka ogyakarta rta pada pada 31 Maret Maret 2007, 2007, merupa merupakan kan
4
Harian jawa Pos 2008
contoh contoh kasus masih maraknya tindak kekerasan kekerasan mewarnai sikap serta mentalitas mentalitas aparatur negara dalam menjalankan tugas-tugas keamanan dan ketertiban. Dari Dari satu satu sisi, sisi, tindak tindak kekera kekerasan san yang yang meleka melekatt pada pada cara-car cara-caraa aparat aparatur ur negara, khususnya sektor keamanan dan ketertiban, saat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial merupakan buah dari etos kekerasan yang kuat melekat pada mentalitas aparatur keamanan dan ketertiban. Maraknya peristiwa bentrok antar aparatu aparaturr negara negara itu sendir sendirii hingga hingga kasuskasus-kas kasus us brutali brutalitas tas person personil il aparatu aparatur r keamanan keamanan hingga hingga mengakibatk mengakibatkan an hilangnya hilangnya nyawa menunjukk menunjukkan an hal tersebut. tersebut. Misalny Misalnyaa kasus kasus bentro bentrok k antara antara kesatua kesatuan n kompi kompi B Kodim Kodim 1307 1307 Poso Poso terliba terlibatt bentrok dengan para polisi di Desa Silanca, kecamatan Lage, yang mengakibatkan dua polisi polisi terluka serius serius lantaran tusukan tusukan benda tajam dan satu satu orang lagi luka ringan. Komandan Komando Resor Militer 132 Tadulako, Palu, Kolonel Husein Malik, Malik, mengat mengatakan akan penyera penyeranga ngan n itu dipicu dipicu balas balas dendam dendam adany adanyaa dua tentara tentara terluka dikeroyok oleh anggota polisi. Pada peristiwa lain, seorang anggota Polres Bangkalan Brigadir Satu Rifai gelap mata. Istri, ibu mertua serta dua pria ditembaknya hingga mati di ruang tamu rumahn rumahnya ya di Kauman Kauman,, Desa Desa Tanjung anjung Kecamat Kecamatan an Burneh Burneh,, Bangka Bangkalan lan,, Madura, Kamis 8 Maret 2007 malam. Puas menghabisi 4 orang itu, Rifai pun menodo menodongk ngkan an pistol pistol revolv revolver er ke kepalan kepalanya. ya. Tak lama kemudi kemudian, an, nyawan nyawanya ya melayang. melayang. Keempat korban korban tewas adalah Wiwik Wiwik yang tak lain adalah istrinya istrinya sendir sendiri, i, Ny Hasmah Hasmah,, ibu mertua mertua,, Satriy Satriyo o Wibowo ibowo yang yang disebu disebut-s t-sebu ebutt teman teman selingkuh Wiwik Wiwik beserta temannya bernama Pujianto. Tercatat seorang petugas Tata Urusan Dalam Kepolisian Resor Banyumas Aipda Andreas Tri Hastata, pada 28 Maret 2007 mengamuk di Kantor Polres Banyum Banyumas as dan mengan mengancam cam akan akan meleda meledakka kkan n kantor kantorny nyaa itu dengan dengan granat granat.. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 15.00, saat dia akan disidang terkait dugaan kasus perselingkuhan yang dituduhkan kepadanya. Fenomena Tindak Kekerasan terhadap Tahanan
Selama tahun 2007 kasus tindak kekerasan yang menimpa masyarakat yang tengah mengalami status hukum sebagai tahanan terlihat cukup menonjol. Hal ini sangat sangat disaya disayangk ngkan an telah telah terjadi terjadi di tengah tengah upaya upaya pemeri pemerinta ntah h sebaga sebagaii
peman pemangku gku tanggu tanggung ng jawab jawab pengel pengelolaa olaan n Negara Negara untuk untuk dapat dapat mening meningkatk katkan an wibawa hukum di masyarakat. Meningkatnya kasus tindak kekerasan terhadap tahanan hanya akan menambah apriori dan pesimistis masyarakat terhadap semua proses hukum yang ada. Lebih jauh fenomena ini hanya akan memberi contoh anarkisme terhadap proses hukum pada masyarakat. Sangat ironis ini dilakukan oleh oleh pihakpihak-pih pihak ak yang yang mendap mendapat at mandat mandat untuk untuk menjag menjagaa serta serta mening meningkatk katkan an kualitas mekanisme hukum yang ada. Berdasarkan tempat kejadian, kasus tindak kekerasan terhadap tahanan terjadi umumnya di dua lokasi.
Pertama, tempat tahanan di lokasi kantor Kepolisian setempat. Kantor Kepoli Kepolisia sian n menjad menjadii lokasi lokasi utama utama sering seringnya nya terjad terjadii tindak tindak kekeras kekerasan an terhada terhadap p masyarakat sipil yang tengah mengalami status penahanan, baik sebagai tersangka ataupun ataupun sekeda sekedarr menjad menjadii saksi. saksi. Hal ini khusus khususnya nya berkai berkaitan tan dengan dengan proses proses investigasi kesaksian tahanan ataupun dalam rangka penyusunan BAP sebuah perka perkara ra hukum hukum yang yang dilaku dilakukan kan oleh oleh aparat aparat Kepoli Kepolisia sian. n. Proses Proses memper memperole oleh h info inform rmas asii ataup ataupun un kesa kesaks ksian ian sebu sebuah ah peris peristiw tiwaa yang yang dilak dilakuk ukan an oleh oleh apara aparatt Kepolisian ternyata sampai saat ini masih sarat dengan tindak kekerasan. Bentuk kekerasan tersebut bisa berupa teror, pemukulan, bahkan penganiayaan di mana dalam dalam banyak banyak kasus kasus berujun berujung g pada pada hilang hilangny nyaa nyawa nyawa manusi manusia. a. Pihak Pihak aparat aparat kepoli kepolisia sian n ternyat ternyataa masih masih belum belum bisa bisa melepa melepaska skan n motode motode-me -metod todee kekeras kekerasan an dalam mendapatkan mendapatkan informasi informasi ataupun ataupun kesaksian kesaksian dari masyarakat yang status status hukumnya baru menjadi tersangka ataupun saksi. Tewasnya seorang masyarakat sipil sipil dalam dalam kasus kasus ekseku eksekusi si Lahan Lahan di Jenepo Jeneponto nto pada pada 7 Desemb Desember er 2007 2007 bisa bisa memberikan gambaran fenomena di atas.
Kedua, Lembaga Pemasyarakatan (LP). Lembaga Pemasyarakatan, yang memp mempun unya yaii fung fungsi si seba sebaga gaii lemba lembaga ga yang yang diha dihara rapk pkan an mamp mampu u memb memberi erika kan n pendidikan serta pengayoman terhadap masyarakat yang tengah menjalani status narapidana, ternyata seringkali justru menjadi lokasi yang sarat dengan tindak kekerasan terhadap tahanan.
Tindak Kekerasan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia
Pasca kedatangan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa untuk Pembela Hak Asasi Manusia Hina Jilani pada tanggal 5 sampai 13 Juni Juni 2007 2007 tidak tidak serta-m serta-merta erta membaw membawaa angin angin segar segar terhada terhadap p perjua perjuanga ngan n para para pembela pembela HAM di Indonesia. Indonesia. Seperti Seperti halnya pada pengungkap pengungkapan an kasus kasus Munir, Munir, sampai saat ini ternyata belum mendapat titik terang. Kekerasan terhadap para pembela HAM selama 2007 juga masih saja terjadi dan aktor-aktor kekerasannya tidak saja aktor Negara tetapi juga aktor-aktor non-negara. Kasus penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di beberapa wilayah di Indonesia yang dilakukan oleh oleh sekelo sekelompo mpok k orang orang yang yang dituju ditujukan kan kepada kepada masyar masyarakat akat sipil sipil lainnya lainnya bisa bisa dijadikan sebuah contoh kasus. Pada Pada kasus kasus tersebu tersebutt telah telah terjadi terjadi kejaha kejahatan tan kemanu kemanusia siaan an antara antara lain tindakan tidak manusiawi sebagian serangan meluas dan sistematik, yang diserang pendu pendudu duk k sipil, sipil, dan diskrim diskrimina inasi, si, pengus pengusiran iran serta serta pemind pemindaha ahan n secara secara paksa paksa Jamaah Ahmadiyah. Masih soal penganiayaan wartawan, Kamerawan Metro TV, Wahyu yang meliput acara Gerebeg Ger ebeg Mulud Kraton Yogyakarta Yogyakarta menjadi korban pemukulan oleh anggot anggotaa Satuan Satuan Polisi Polisi Pamong Pamong Praja Praja (Satpo (Satpoll PP) Kota Kota Yogyaka ogyakarta. rta. Seoran Seorang g petugas dari Polsek Kraton berbuat tidak simpatik dengan mendorong-dorong kamerawan sambil menendangnya. Wahyu sempat mundur dan menghindar, tapi tiba-tiba dari samping petugas ada anggota Satpol PP Kota Yogyakarta yang berseragam lengkap bernama Tjundoko langsung memukul muka Wahyu berkalikali. Pada 2007 juga kerap terjadi kekerasan terhadap wartawan/jurnalis yang dilakukan oleh actor non-negara. Sebagai contoh kasus seperti yang dialami oleh Ahmad Sahirin, wartawan stasiun televisi Lativi. Ia mendapat luka di sekujur tubuh, kepala dan wajahnya. Penganiayaan itu terjadi saat dirinya hendak meliput bentrok antara kedua massa yang memperebutkan lahan di Jalan Diponegoro, tepat di depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat 27 April 2007. Saat itu, 15 petugas keamanan berbaju biru-biru mencekiknya dan menganiaya dirinya.
Berbagai bentuk pelanggaran dan kekerasan terhadap Pembela Hak Asasi Manu Manusi siaa yang yang masi masih h bany banyak ak terja terjadi di selam selamaa 2007 2007 menu menunj njuk ukan an terja terjadi diny nyaa inko inkons nsis isten tensi si Nega Negara ra dalam dalam menj menjami amin n adany adanyaa perli perlind ndun unga gan n terh terhad adap ap para para Penegak Penegak Hak Asasi manusia dalam menjalankan aktifitas-aktifit aktifitas-aktifitasnya asnya.. Hal ini sangatlah disesalkan mengingat telah begitu banyak instrument HAM yang telah diratifikasi serta diadopsi oleh Indonesia, di mana perlindungan terhadap aktifitas par paraa Pemb Pembela ela Hak Hak Asas Asasii manu manusia sia menj menjad adii bagi bagian an pent pentin ing g dari dari perj perjua uang ngan an penegakan Hak asasi manusia di Indonesia. Inkonsistensi Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Papua
Papu Papuaa adal adalah ah salah salah satu satu prop propin insi si terkay terkayaa di Indo Indone nesi sia, a, tetap tetapii fakt faktaa menunjukkan bahwa masyarakat Papua termasuk yang paling miskin di tanah air ini. Hal tersebut disebabkan karena ketidakjelasan kebijakan Pemerintah Pusat terh terhad adap ap Papu Papua. a. Di satu satu sisi sisi Papu Papuaa adal adalah ah prop propin insi si yang yang mati mati-m -mat atia ian n dipertahank dipertahankan an untuk untuk tetap berada di bawah NKRI. Ada dropping dropping pasukan besar besar besaran an di wilaya wilayah h Papua Papua dengan dengan alasan alasan untuk untuk mengam mengamank ankan an dan menjag menjagaa keutuhan wilayah NKRI. Tetapi di sisi lain, kebijakan mengenai kesejahteraan raky rakyat at
term termas asuk uk dian dianta tara rany nyaa
pend pendid idik ikan an,,
kese keseha hata tan n
dan dan
ekon ekonom omii
tida tidak k
terkoordinasikan dan tidak berjalan dengan baik, sehingga hal ini justru menuai kritik tajam dari rakyat Papua sendiri: Jakarta hanya mau keruk kekayaan alam Papua untuk kepentingan Jakarta sendiri. Meskipun Pemerintah Pusat di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan UU Otonomi Khusus pada tahun 2001 sebagai kompromi untuk meredam keinginan merdeka dari rakyat Papua, tetapi UU yang seharusnya dapat menyejahterakan menyejahterakan rakyat Papua tersebut tersebut tidak diimplementasika diimplementasikan n dengan dengan baik. baik. Sebaga Sebagaii salah salah satu satu contoh contoh,, berdas berdasarka arkan n pasal pasal 76 UU Otsus, Otsus, pemeka pemekaran ran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang. Akan tetapi pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan tersebut. Papua telah terpecah menjadi 2 provinsi menjadi Papua Barat dan Papua, yang memunculkan konflik berkepanjangan hingga saat ini.
Ketidakkonsistenan kebijakan Pemerintah terhadap Papua berlanjut pada masa masa
peme pemeri rint ntah ahan an
Pres Presid iden en
Susi Susilo lo
Bamb Bamban ang g
Yudho udhoyo yono no..
Peme Pemeri rint ntah ah
mengalokasikan dana Otsus untuk Provionsi Papua pada tahun 2007 ini sebesar Rp 2,9 Trilyun, tetapi kebijakan penggelontoran dana tanpa adanya koordinasi yang baik telah mengakibatkan dana Otsus yang sedemikian besar melayang siasia tanpa diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. Presiden Yudhoyono juga telah mengeluarkan Inpres No. 5/2007 tentang Perce Percepa patan tan Pemb Pemban angu guna nan n Prov Provin insi si Papu Papuaa dan dan Prov Provin insi si Papu Papuaa Barat Barat yang yang bertu bertujua juan n untuk untuk memper mempercepa cepatt pemban pembangun gunan an di Papua Papua dan Papua Papua Barat Barat serta serta tindak tindak lanjut lanjut UU Otsus. Otsus. Tetapi etapi dikelu dikeluark arkann annya ya Inpres Inpres 5/2007 5/2007 tersebu tersebutt justru justru menggerogoti kewenangan daerah dan bertentangan dengan keistimewaan yang diberikan pada UU Otonomi Khusus karena campur tangan Pemerintah Pusat yang terlalu besar dalam Inpres ini. Setelah dikeluarkan Mei 2007, Inpres tersebut ternyata tidak berjalan baik di lapangan. Bahkan sampai saat ini masih belum ada Renc Rencan anaa Indu Induk k Perc Percep epata atan n Pemba Pembang ngun unan an dan dan Renc Rencana ana Aksi Aksi Perc Percepa epata tan n Pembangunan Pembangunan yang seharusny seharusnyaa menjadi tanggung jawab Gubernur Gubernur.. Demikian Demikian pula koordinasi yang melibatkan 11 menteri dan seluruh bupati/walikota se-Papua dan Papua Barat masih belum terlaksana dengan baik. Investasi yang Tidak Pro-Rakyat
Invest Investasi asi di Papua Papua dilaku dilakukan kan secara secara top-down dan tidak tidak pro-rak pro-rakya yat, t, sehingga sehingga bertentangan bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan UU Otsus. Otsus. Kebijakan Kebijakan Pemerintah untuk membuka lahan satu juta hektar bagi perkebunan kelapa sawit di Papua dikhawatirkan akan menghancurkan lingkungan dan kehidupan rakyat. Sementara itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan tambang terbesar di dunia, Freeport McMoran, masih saja dibiarkan oleh oleh Pemerin Pemerintah tah.. Padaha Padahall sejak sejak penamb penambang angan an tersebu tersebutt berope beroperasi rasi pada pada tahun tahun 1967, telah banyak terjadi pelanggaran HAM yang melibatkan aparat militer dan kepolisian.
KESIMPULAN
1. Kond Kondis isii pene penega gaka kan n HAM HAM sepa sepanj njan ang g 2007 2007 masi masih h jauh jauh dari dari hara harapa pan. n. Proble Problem m inkons inkonsist istens ensii pemerin pemerintah tah merupa merupakan kan faktor faktor domina dominan n yang yang menjadi penyebab tetap buruknya kondisi penegakan HAM di Indonesia. Kend Kendat atii
peme pemeri rint ntah ah
tela telah h
mera merati tifi fika kasi si
berb berbag agai ai
inst instru rume men n
HAM HAM
internasional, namun tetap saja muncul berbagai kebijakan dan tindakan aparatus negara di lapangan yang justru bertentangan dengan isi instrumen HAM tersebut. 2. Pela Pelan nggara garan n dan anca ancama man n terh terhad adap ap keb kebebas ebasan an das dasar ( fundamental
freedom) warga negara, khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan masi masih h
menj menjad adii
pers persoa oala lan n
yang yang
teru teruss
meng mengem emuk uka. a.
Inte Intens nsit itas asny nyaa
menunjukkan masih tetap tinggi. Hal itu terlihat dengan tetap dan terus diperta dipertahan hankan kanny nyaa kebijak kebijakan an yang yang mengan mengancam cam kebeba kebebasan san dasar dasar dan semakin maraknya tindakan represif serta operasi kelompok berbasiskan agama terhadap kelompok lain yang justru mendapat pembiaran aparat keamanan. 3. Prak Prakti tik k huku hukuma man n mati mati telah telah pula pula mend mendap apatk atkan an posi posisi si yang yang kuat kuat dalam dalam hukum Indonesia seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Upaya untuk merayakan konstitusi yang telah menjamin hak untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun serta telah telah menj menjad adii hak hak kons konstit titus usii warg wargaa nega negara ra kini kini haru haruss diba dibata tasi si oleh oleh peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya. Hal ini kembali memunc memunculk ulkan an ketida ketidakpa kpastia stian n terhada terhadap p perlin perlindun dungan gan HAM yang yang telah telah men menjad jadi
tang tangg gungj ungjaw awab ab
Ind Indones onesia ia
ditin iting gkat
nasio asiona nall
maupu aupun n
internasional. 4. Terkait erkait kasus kasus Lapindo Lapindo di Sidoar Sidoarjo jo menunjuk menunjukkan kan bahwa bahwa negara negara telah lari dari tanggungjawabnya untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat Porong yang menjadi korban lumpur Lapindo. Hingga kini hak-hak dasar mere mereka ka yang yang menj menjad adii korb korban an lump lumpur ur Lapi Lapind ndo o sepe sepert rtii hak hak untu untuk k mendapatkan hak atas perumahan, kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak di masa depan masih terus diabaikan. Hal itu terlihat dengan
sikap pemerintah yang tidak serius menangani kasus Lapindo hingga hakhak korban terabaikan. 5. Dari Dari segi segi polapola-po pola la keke kekeras rasan an dan dan pelan pelangg ggar aran an yang yang terjad terjadii sepa sepanj njan ang g 2007 2007 namp nampak akny nyaa tida tidak k jauh jauh berb berbed edaa diba diband ndin ingk gkan an deng dengan an tahu tahun n sebelum sebelumny nya, a, yaitu yaitu melipu meliputi ti tindak tindakan an pengan penganiya iyaan, an, teror, teror, intimi intimidas dasi, i, stig stigam amat atis isas asi, i,
pemb pembat atas asan an
kebe kebeba basa san n
bere bereks kspr pres esi, i,
pemb pembat atas asan an
berkeyakinan dan beragama, kriminalisas, dan lain-lain. Sementara dari segi segi aktor aktor juga juga tidak tidak mengala mengalami mi peruba perubahan han,, yakni yakni aparat aparat keaman keamanan an sebaga sebagaii pelaku pelaku domina dominan, n, aparat aparat pemeri pemerintah ntahan an daerah daerah,, ormas ormas berbas berbasis is keagamaan, dan lain-lain.
Tabel lV Beberapa Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya yang Relevan dengan Isu HAM
TAP MPR XVII Tahun 1998 Hak Asasi Manusia (HAM) Unda Undang ng-U -Und ndan ang g No. No. 39 Tahun ahun 1999 1999 40 Tahun 2004
Hak Hak Asa Asasi si Man Manus usia ia (HA (HAM) M)Ke Kepu putu tusa san n Pres Presid iden en RI RI No. No.
Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Tahun 2004-2009 Pera Peratu tura ran n Peme Pemeri rint ntah ah Pengg Penggan anti ti Unda Undang ng Unda Undang ng No. No. 1Tah 1Tahun un 1999 1999 Peng Pengad adil ilan an Hak Hak Asas Asasii Manusia (HAM) kemudian diganti dengan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Tentang Pengadilan HAM. Unda Undang ng-U -Und ndan ang g No. No. 26 Tahun ahun 2000 2000
Peng Pengad adil ilan an Hak Hak Asas Asasii Man Manus usia ia (HAM (HAM))
Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2002 Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Yang Berat Ketentuan Pelaksana UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah RI No. 3 Tahun 2002 Kompensasi Kompensasi,, Restitusi Restitusi,, Dan Rehabilita Rehabilitasi si Terhadap erhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Yang Berat Ketentuan Pelaksana UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM
SOLUSI PROBLEMATIKA HAM DIATAS DIATAS Dari pernmasalahan HAM diatas Indonesa merupakan Negara yang banyak sekali permasalahan-permasalahan permasalahan-permasalahan HAM yang terjadi saat ini. Solusi yang bias saya utaraka untuk kondisi asaat ini yaitu: 1
Sebaikny Sebaiknya a pemerint pemerintah ah harus harus terus terus memper memperhatik hatikan an rakyat rakyatnya, nya, apakah apakah kondisi rakyatnya sudah baik apa belum.
2
ArpirasiArpirasi-aspir aspirasi asi rakyat rakyat yang dilontark dilontarkan an kepada kepada rakyat rakyat harus harus selalu selalu direspon agar tidak terjadi anarkis-anarkis sehaingga mengakibatkan kekacauan umum.
3
Hak-hak Hak-hak masya masyaraka rakatt terhad terhadap ap pemerin pemerintah tah harus harus ter terealis ealisasika asikan, n, supay supay masyarakat tidak banyak demo atau protes sehingga mengakibatkan kemacetan dijalan.
4
Untuk Untuk masalah masalah Lumpur Lumpur lapindo lapindo,, pe pengus ngusaha aha yang telah telah mengakib mengakibatka atkan n terjadinya Lumpur lapindo di Sidoarjo, Sidoarjo, harus bertanggung bertanggung jawab penuh serta janji-janji harus terealisasikan terhadap masyarakat Sidoarjo
5
Seharusn Seharusnya ya aparat aparatur ur Negara Negara tidak tidak terlalu terlalu keras keras terha terhadap dap masyar masyarakat akat yang melanggar, agar tdak terjadi balas dendam dari masyarakat. Sedikit yang bias saya paparkan dalam menulis solusi iniondisi
masyarakat Indonesia
PROBLEMATIKA HAM DI INDONESIA
