Makalah Problematika HAM Di Indonesia

3/24/2018

Makalah Problematika HAM di Indonesia

10th October 2015


MAKALAH PROBLEMATIKA PROBLEMA TIKA HAM H AM DI INDONESIA Description: H:\LOGO UTM BARU.jpg

Disusun oleh kelompok 6 Anggota: 1. Sutari [ 150631100065 ] 2. Ahmad Nazri [ 150631100048 ] 3. Ainul 3. Ainul Yaqin Yaqin [ 150631100049 ] 4. Yulis Rochmawat Rochmawatii [ 150631100050 ]

PRODI PENDIDIKAN INFORMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA BANGKALAN http://sutarics.blogspot.co.id/

1/13

3/24/2018


2015-2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya kami bisa menyelesaikan tugas makalah ini dengan tepat waktu. Makalah ini kami susun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan bahasan Hak Asasi di Indonesia. Adapun topik yang dibahas dalam makalah ini adalah mengenai problematika atau permasalahan mengenai penegakan HAM yang ada di Indonesia saat ini. Dimana setelah membahas topik ini, diharapkan pembaca dapat memahami Permasalah yang dihadapi Indonesia mengenai Hukum dan HAM yang terjadi saat ini. Sehingga nantinya penegakan HAM dapat berjalan dengan apa yang diharapkan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Fuad Hadi Santoso sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing penulis didalam menyusun makalah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk tersajinya makalah ini. Penulis menyadari bahwa Makalah ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu dikarenakan keterbatasan yang ada bagi penulis. Sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Kiranya makalah ini memberikan banya manfaat bagi kehidupan kita semua. Sehingga permasalahan Hak Asasi Manusia dapat terselesaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Bangkalan, 09 Oktober 2015

Penyusun DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………….. i DAFTAR ISI…………………………………………………………………… ii BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………… 1 Makalah Problematika HAM di Indo… telusuri 1.1 Pengertian HAM………………………………………………………... 1

Klasik 1.2 Sejarah HAM…………………………………………………………… 2

1.3 Perkembangan HAM di Indonesia……………………………………… 3 1.4 Permasalahan…………………………………………………………… 8 BAB II PEMBAHASAN……………………………………………………………….. 9 http://sutarics.blogspot.co.id/

2/13

3/24/2018


2.2 Dasar Hukum Pemberlakuan, Penegakan Dan Penghormatan Ham Di Indonesia. ………………………………………………………………. 9 2.3

Pelaksanaan

dan

Penegakan

HAM

di

Indonesia……………………………………………………………….. 10 2.4

Permasalahan

yang

dihadapi

pemerintah

dalam

upaya

penegakan

HAM…………………………………………………............................. 11 2.5

Upaya

pemerintah

dalam

penghormatan,

pengakuan

dan

penegakan

HAM……………………………………………………………………. 13 BAB III PENUTUP…………………………………………………..………………….. 14 3.1 Kesimpulan…………………………………………………………. 14 3.2 Saran…………………………………………………..……………. 15 DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………... 17

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengertian HAM

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak

seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak untuk

mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan merupakan hak yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun, seperti yang tercantum pada rumusan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia Pada Tap MPR No. XVII/MPR/1998. Hak asasi manusia (HAM) pada hakekatnya merupakan hak kodrati yang secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak dilahirkan. Pengertian ini mnengandung arti bahwa HAM merupakan karunia dari yang maha kuasa kepada Hak asasi manusia (HAM) pada hakekatnya merupakan hak kodrati yang secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak dilahirkan. Pengertian ini mnengandung arti bahwa HAM merupakan karunia dari yang maha kuasa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia,dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan

dengan

kelahirannya,

atau

kehadirannya

di

dalam

kehidupan

masyarakat. Hak Asasi bersifat umum (universal), karena diyakini beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin. Dasar dari hak asasi, bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Hak Asasi manusia bersifat supralegal, artinya tidak bergantung kepada adanya suatu Negara atau undang-undang dasar, maupun kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi, karena hak asasi manusia dimiliki manusia http://sutarics.blogspot.co.id/

3/13

3/24/2018


bukan karena kemurahan atau pemberian pemerintah, melainkan Karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Disebut HAM karena melekat pada eksistensi manusia, yang bersifat universal, merata dan idak dapat dialihkan.Karena HAM itu bersifat kodrati, sebenarnya ia tidak memrlukan legitimasi yuridis

untuk

pemberlakuannya dalam suatu system hukum nasional maupun Internasional. Sekalipun tidak ada perlindungan dan jaminan konstitusional terhadap HAM , hak itu tetap eksis dalam setiap diri manusia. Gagasan HAM yang bersifat teistik ini diakui kebenarannya sebagai nilai yang paling hakiki dalam diri manusia. Namun karena sebagian besar tata kehidupan manusia bersifat memerlukan

sekuler dan positivistic, maka

eksistensi

HAM

landasan yuridis untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan

manusia. Perjuangan dan perkembangan hak-hak asasi manusia di setiap negara mempunyai latar belakang sejarah sendiri-sendiri sesuai dengan perjalanan hidup bangsanya, meskipun demikian sifat dan hakikat HAM di mana-mana pada dasarnya sama juga Atas dasar itulah maka tidak ada orang atau badan manapun yang dapat mencabut hak itu dari tangan pemiliknya. Demikian pula tidak ada seorangpun diperkenankan

untuk

merampasnya,

serta

tidak

ada

kekuasaan

apapun untuk membelenggungnya. 1.2 Sejarah HAM

Sejarah HAM dimulai pada saat berakhirnya Perang Dunia II. Dan, negaranegara penjajah

berusaha

menghapuskan

segi-segi

kebobrokan

daripada penjajahan,

sehingga pemikir-pemikir Barat mencetuskan konsep " Declaration of Human Rights" (DUHAM) pada tahun 1948. Semula Konsep HAM ini secara sukarela dijual ke semua negara yang sedang berkembang atau negara bekas jajahan namun tidak banyak

mendapat

respon.

Banyak

negara

tidak

bersedia menandatangani

" Declaration of Human Rights". Hak Asasi Manusia (HAM) dilahirkan oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin Eleanor Roosevelt, dan pada 10 Desember 1948 secara resmi diterima oleh PBB sebagai “Universal Declaration of Human Rights”. Universal Declaration of Human Rights (1948) memuat tiga puluh pasal, menjelaskan hak-hak sipil, politik, ekonomi, social dan kebudayaan yang fundamental yang harus dinikmati oleh manusia di dunia ini. Hal itu sesuai dengan pasal 1 piagam PBB, menegaskan salah satu tujuan PBB adalah untuk

mencapai

mendorong penghargaan

kerjasama

internasiomal

dalam

mewujudkan

atas hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan

mendasari bagi semua orang, tanpa membedakan suku bangsa,

dan yang

kelamin, bahasa

maupun agama. Pada awalnya deklarasi ini hanya mengikat secara formal dan moral anggota PBB, tetapi sejak 1957 dilengkapi 3 (tiga) perjanjian : 1. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 2. International Covenant on civil and political rights 3. Optional Protocol to the International covenant on civil and Political Rights http://sutarics.blogspot.co.id/

4/13

3/24/2018


Setiap

Negara

yang

meratifikasi

kovenan

tersebut,

menghormati

dan

menjamin semua individu di wilayah kekuasaannya, dan mengakui kekuasaan pengadilan hak-hak yang diakui dalam kovenan tersebut, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal-usul kebangsaan atau social, harta milik, kelahiran atau status lainnya. Meskipun telah disepakati secara aklamasi oleh sejumlah anggota PBB, baru 10 tahun kemudian perjanjian itu dapat diberlakukan. Ini disebabkan pada tahun 1976, baru 35 negara bersedia meratifikasi. Bahkan tidak berbeda dengan Indonesia, Negara yang merasa dirinya champion dalam hak asasi manusia seperti USA dan Inggris hingga awal decade 1990-an belum meratifikasi kedua kovenan tersebut. 1.3. Perkembangan HAM di Indonesia

Di Indonesia perkembangan HAM terjadi dari periode ke periode berikut ini adalah periode perkembangan HAM di Indonesia : 1. Periode sebelum kemerdekaan ( 1908 - 1945 ) Dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar goeroe desa. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Perhimpunan Indonesia lebih menitikberatkan

pada

hak

untuk

menentukan nasib sendiri.

Sarekat Islam

Menekankan pada usaha-usaha unutk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial.Partai Komunis Indonesia Sebagai partai yang berlandaskan paham Marxisme lebih condong pada hak-hak yang bersifat sosial dan menyentuh isuisu yang berkenan dengan alat produksi. Indische Partij Pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan. Partai Nasional Indonesia Mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan.Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia Menekankan pada hak politik yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan Negara. Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo di satu

pihak

dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikirann HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat,

hak

untuk

berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan. 2. Periode setelah Kemerdekaan (1945 - sampai sekarang) a.

Periode 1945-1950 Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara

http://sutarics.blogspot.co.id/

5/13

3/24/2018


formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk kedalam hukum dasar Negara ( konstitusi ) yaitu, UUD 45. komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945.Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Sebagaimana

tertera dalam Maklumat

Pemerintah tanggal 3 November 1945. b. Periode 1950-1959 Periode 1950-1959 dalam perjalanan Negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode Demokrasi Parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini menapatkan kebebasan

momentum yang

yang

menjadi

sangat

semangat

membanggakan, demokrasi

liberal

karena atau

suasana

demokrasi

parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “ pasang” dan menikmati “ bulan madu “ kebebasan. Indikatornya menurut ahli hukum tata Negara ini ada lima aspek. Pertama, semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. Kedua, Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair ( adil ) dan demokratis. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat resprentasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. c.

Periode 1959-1966. Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah system demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhaap system demokrasi Parlementer. Pada sistem ini ( demokrasi terpimpin ) kekuasan berpusat pada dan berada ditangan presiden. Akibat dari system demokrasi terpimpin Presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran supratruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur poiltik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan dan hak politik.

d.

Periode 1966-1998 Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai

seminar

tentang

HAM. Salah

satu

seminar

tentang

HAM

dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya

pembentukan

Pengadilan

HAM,

pembentukan

Komisi

dan

Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya pada pada tahun 1968 diadakan seminar Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji materil ( judical review ) untuk dilakukan guna melindungi HAM. Begitu pula dalam rangka pelaksanan TAP MPRS No. XIV/MPRS 1966 MPRS http://sutarics.blogspot.co.id/

6/13

3/24/2018


melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam

piagam

tentang

Hak-hak

Asasi

Manusia

dan

Hak-hak

serta

KewajibanWarga negara. Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemerintah pada periode ini bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. Sikap defensif pemerintah tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai

–nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam

Pancasila serta bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang terlebih dahulu dibandingkan dengan deklarasi Universal HAM. Selain itu sikap defensive pemerintah ini berdasarkan pada anggapan bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh Negara-Negara Barat untukmemojokkan. Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.Meskipun dari pihak pemerintah mengalami kemandegan bahkan kemunduran, pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini terutama dikalangan masyarakat yang dimotori oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakat akademisi yang concern terhadap penegakan HAM. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi seprtikasus Tanjung Priok, kasus Keung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus di Irian Jaya, dan sebagainya.Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an Nampak memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensive menjadi ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM ) berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta member pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM. e.

Periode 1998-sekarang Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang

sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah orde baru yang berlawanan

dengan pemajuan

dan perlindungan HAM.Selanjutnya dilakukan

penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hokum dan instrument Internasional dalam bidang HAM. Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. Pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan http://sutarics.blogspot.co.id/

7/13

3/24/2018


perundang–undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi Negara ( Undang– undangDasar 1945 ), ketetapan MPR ( TAP MPR ), Undang-undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang–undangan lainnya. Pada masa menjelang peralihan pemerintahan dari masa Orde Baru ke masa Reformasi banyak sekali kejadian menyangkut pelanggaran HAM ini. Peristiwa 1998 yang berujung penguduran diri Presiden Soeharto pada waktu itu sebetulnya adalah puncak dari segala peristiwa yang terjadi sebelumnya. Pada masa pemerintahan yang sangat represif, banyak aktifis yang tiba-tiba hilang tak tahu di mana rimbanya. Disinyalir kuat mereka telah diculik dan dibunuh oleh tangan-tangan penguasa pada waktu itu. Aksi demo besar-besaran mahasiswa dari seluruh Indonesia juga menyimpan sejumlah kasus pelanggaran HAM oleh aparat keamanan terhadap rakyat sipil. Semuanya berlangsung secara sporadic dan sangat massif pada waktu itu. Karena institusi hukum telah dikuasai oleh penguasa, maka HAM adalah alat yang digunakan untuk menjerat para pelaku pelanggaran tersebut. Bahkan ketika masa reformasi, cara-cara pelenyapan aktifis masih juga terjadi. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana almarhum Munir yang tewas secara mendadak dalam perjalanannya ke Belanda. Di dalam darahnya ditemukan racun jenis arsen yang melewati ambang batas normal. Diduga kuat dia telah dengan sengaja diracun. 1.4 Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah di jelaskan, adapun permasalahan yang kami temukan dan kami angkat dalam makalah ini adalah sebagai berikut: 1.

Apa dasar Hukum pemberlakuan, penegakan, dan penghormatan HAM di Indonesia ?

2. Bagaimana Pelaksanaan dan Penegakan HAM di Indonesia ? 3.

Apa saja permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam upaya penegakan HAM ?

4.

Bagaiman upaya pemerintah dalam penghormatan, pengakuan dan penegakan HAM ?

BAB II PEMBAHASAN

2.1

Dasar Hukum Pemberlakuan, Penegakan Dan Penghormatan Ham Di Indonesia.

Berbagai

instrumen

hak

asasi

manusia

yang

dimiliki

Negari Republik

Indonesia,yakni: 1. Undang – Undang Dasar 1945 2.

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Ketetapan MPR RI yang diharapkan memuat secara adanya HAM itu dapat diwujudkan dalam masa Orde Reformasi, yaitu selama Sidang Istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 13 November 1988. Dalam rapat paripurna ke-4 tanggal 13


8/13

3/24/2018


November 1988, telah diputuskan lahirnya Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia 3.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun hakhak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 tersebut antara lain sebagai berikut : a.

Hak untuk hidup (Pasal 4)

b. Hak untuk berkeluarga (Pasal 10) c.

Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16)

d. Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17, 18, 19) e.

Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27)

f.

Hak atas rasa aman (Pasal 28-35)

g. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42) h. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44) i.

Hak wanita (Pasal 45-51)

j.

Hak anak (Pasal 52-66)

2.2 Pelaksanaan dan Penegakan HAM di Indonesia Perjuangan menegakkan hak asas mansia pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya dunia,temasuk Indonesia. Karena itu memperjuangkan HAM sama dengan memprjuangkan budaya bangsa atau “membudayakan” bangsa,antara manusia dan kemanusian seluruh dunia sama dan satu. Sehingga dengan dibentuknya KOMNAS HAM dan Pengadilan HAM, regulasi hukum HAM dengan ditetapkannya UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 serta dipilihnya para hakim ad hoc, akan lebih menyegarkan iklim penegakkan hukum yang sehat. Artinya kebenaran hokum dan keadilan harus dapat dinikmati oleh setiap warganegara secara egaliter. Disadari atau tidak, dengan adanya political will dari pemerintah terhadap penegakkan HAM, hal itu akan berimplikasi terhadap budaya politik yang lebih sehat dan proses demokratisasi yang lebih cerah. Dan harus disadari pula bahwa kebutuhan terhadap tegaknya HAM dan keadilan itu memang memerlukan proses dan tuntutan konsistensi politik. Begitu pula keberadaan budaya hukum dari aparat pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan faktor penentu (determinant) yang mendukung tegaknya HAM. Kenyataan menunjukkan bahwa masalah HAM di indonesia selalu menjadi sorotan tajam dan bahan perbincangan terus-menerus, baik karena konsep dasarnya yang bersumber dari UUD 1945 maupun dalam realita praktisnya di lapangan

ditengarai

penuh

dengan

pelanggaran-pelanggaran.

Sebab-sebab

pelanggaran HAM antara lain adanya arogansi kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat yang berkuasa, yang mengakibatkan sulit mengendalika dirinya sendiri sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.


9/13

3/24/2018


Terutama dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, issue mengenai HAM di Indonesia bergerak dengan cepat dan dalam jumlah yang sangat mencolok. Gerak yang cepat tersebut terutama karena memang telah terjadi begitu banyak pelanggaran HAM, mulai dari yang sederhana sampai pada pelanggaran HAM berat(gross human right violation). Disamping itu juga kar ena gigihnya organisasiorganisasi masyarakat dalam memperjuangkan pemajuan dan perlindungan HAM. Masalah Hak Azasi Manusia (HAM) “populer” di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru, Di masa ini banyak peristiwa yang dinilai merupakan pelanggaran HAM. Pada dasarnya HAM terdapat pada UUD 1945 BAB X-A pasal 28-A sampai dengan pasal 28-J. Sebagian kalangan menafsirkan, dengan adanya dasar hukum tersebut maka masyarakat Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (UUD 1945 Amandemen ke-2 pasal 28-D ayat 1). Memang jika ditilik dari defenisi HAM maka di Indonesia tercatat banyak sekali kasus yang terjadi khususnya di bidang HAM. Misalnya kasus-kasus penggusuran rumah-rumah warga yang dibangun di sekitar jembatan, pembersihan para pedagang kaki lima yang sering meresahkan para pengguna jalan raya seperti para pengguna kendaraan bermotor dan para pejalan kaki. Pada masa menjelang peralihan pemerintahan dari masa Orde Baru ke masa Reformasi banyak sekali kejadian menyangkut pelanggaran HAM ini. Peristiwa 1998 yang berujung penguduran diri Presiden Soeharto pada waktu itu sebetulnya adalah puncak dari segela peristiwa yang terjadi sebelumnya. 2.3 Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam upaya penegakan HAM. Kenyataan menunjukkan bahwa masalah HAM di Indonesia selalu menjadi orotan tajam dan bahan perbincangan terus-menerus, baik karena konsep dasarnya yang bersumber dari UUD 1945 maupun dalam realita praktisnya di lapangan ditengarai penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Sebab-sebab pelanggaran HAM antara lain adanya arogansi kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat yang berkuasa, yang mengakibatkan sulit mengendalikan dirinya sendiri sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Terutama dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, issue mengenai HAM di Indonesia bergerak dengan cepat dan dalam jumlah yang sangat mencolok. Gerak yang cepat tersebut terutama karena memang telah terjadi begitu banyak pelanggaran HAM, mulai dari yang sederhana sampai pada pelanggaran HAM berat (gross human right violation). Di samping itu juga karena gigihnya organisasi-organisasi masyarakat dalam memperjuangkan pemajuan dan perlindungan HAM. Berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam rangka penghormatan, pengakuan, penegakan hukum dan HAM antara lain. 1.

Penegakan Hukum di Indonesia belum dirasakan optimal oleh masyarakat. Hal itu antara lain, ditunjukan oleh masih rendahnya kinerja lembaga peradilan. Penegakan hukum sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang sudah selesai tahap


10/13

3/24/2018


penyelidikannya pada tahun 2002, 2003, dan 2004, sampai sekarang belum di tindak lanjuti tahap penyelidikannya. 2. Masih ada peraturan perundang-undangan yang belum berwawasan gender dan belum memberikan perlindungan HAM. Hal itu terjadi antara lain, karena adanya aparat hukum, baik aparat pelaksana peraturan perundang-undangan, maupun aparat penyusun peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai pemahaman yang cukup atas prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. 3.

Belum membaiknya kondisi kehidupan ekonomi bangsa sebagai dampak krisis ekonomi yang terjadi telah menyebabkan sebagian besar rakyat tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya baik itu hak ekonominya seperti belum terpenuhinya hak atas pekerjaan yang layak dan juga hak atas pendidikan

4.

Sepanjang tahun 2004 telah terjadi beberapa konflik dalam masyarakat, seperti Aceh, Ambon, dan Papua yang tidak hanya melibatkan aparat Negara tetapi juga dengan kelompok bersenjata yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak untuk hidup secara aman dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan

5.

Adanya aksi terorisme yang ditujukan kepada sarana public yang menyebabkan rasa tidak aman bagi masyarakat

6.

Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antara satu Negara dengan Negara lainnya manjdi makin tinggi. Dengan demikian kecenderungan munculnya kejahatan yang bersifat transnasional menjadi makin sering terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain, terkait dengan masalah narkotika, pencucian uang dan terorisme. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah adanya peredaran dokumen palsu. Yang membuat orang-orang luar bebas datang ke Indonesia. 2.4 Upaya pemerintah dalam penghormatan, pengakuan dan penegakan HAM ? Untuk mewujudkan dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tidaklah semudah menuliskan serta mengucapkannya. Hal ini disebabkan banyak hambatan dan tantangan yang tidak lagi sebatas terorika, melainkan sudah menjadi realita yang tidak dapat dihindari apalagi ditunda-tunda. Dalam penegakan HAM melalui sistem hukum pidana yang telah berlaku di Indonesia terdapat kendalakendala atau hambatan yang bersifat prinsipil substansil dan klasik. Pemerintah wajib

dan bertanggung jawab menghormati, melindungi,

menegakkan, Dan memajukan Hak asasi manusia melalui langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, social, budaya, pertahanan dan keamanan Negara, dan bidang lainnya. Bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan perlindungan , kepastian keadilan dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu dibentuk suatu pengadilan Hak asasi manusia untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan pasal 104 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia yakni UU No. 26 tahun 2000. Program pemrintah dalam penegakan Hukum dan HAM (PP Nomor 7 tahun 2005) yaitu meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme, dan pembasmian


11/13

3/24/2018


penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus selalu ditegakkan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten. Partisipasi masyarakat dapat pula berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Masyarakat disini meliputi antara lain : setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya seperti Perguruan Tinggi dan lembaga studi. Partisipasi masyarakat ini dapat berupa : a.

Pengajuan usulan mengenai perumusan dan kebajikan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

b. Melakukan penelitian. c.

Melakukan pendidikan.

d. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha

Esa. Hak-hak

seperti

hak untuk hidup,

hak berkeluarga,

hak untuk

mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan merupakan hak yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun, seperti yang tercantum pada rumusan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia Pada Tap MPR No. XVII/MPR/1998. Tuntutan sedemikian

untuk menegakkan

HAM

kini

sudah

kuat, baik dari dalam negeri maupun melalui tekanan dari dunia

internasional, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu perlu adanya dukungan dari semua pihak, seperti masyarakat, politisi, akademisi, tokoh masyarakat, dan pers, agar upaya penegakan HAM bergerak ke arah positif sesuai harapan kita bersama. Penghormatan dan penegakan terhadap HAM merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak mana pun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negaranya. Diperlukan niat dan kemauan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan para elite politik agar penegakan HAM berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan memastikan bahwa hak asasi warga negaranya dapat terwujud dan terpenuhi dengan baik. Dan sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk mencegah agar pelanggaran HAM di masa lalu tidak terulang kembali di masa kini dan masa yang akan datang. 3.2 Saran

Pengawalan penegakkan HAM kian berat. Tak semudah membalik telapak tangan. Buktinya di bangsa yang

berumur 70 tahun ini belum bias sepenuhnya

menancapkannya. Walau masih bangsa muda dibandingkan dengan Negara- negara http://sutarics.blogspot.co.id/

12/13

3/24/2018


barat, namun waktu seperti itu bukanlah sempit bagi pemerintah kita untuk mewujudkannya. Namun mari kembali lagi pada kenyataannya. Bangsa Indonesia belum menjamin HAM warganya. Di butuhkan keseriusan pemerintah untuk mempelopori penegakkan HAM di Indonesia. Tentu saja itu tidak cukup, hanya pemerintah namun,partisipasi dan kerja sama warga masih sangat dibutuhkan kerjasama warna Negara Indonesia yang semoga baik-baik saja. Kemudian secara sinergi merongrong Negara Indonesia yang adil. Kita sebagai mahasiswa dan generasi penerus bangsa, sudah semestinya membantu pemerintah untuk terus menegakkan HAM di Indonesia. Kondisi HAM di Indonesia sudah saatnya dibenahi dan ditata ulang agar terbentuk good goverment. Segala jenis hambatan dan tantangan yang dapat mengganggu terwujudnya pelaksanaan HAM harus segera dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Masyhur, Effendi. A, 2007, HAM Dalam Yuridis, Sosial, Politik , Bogor: Ghalia Indonesia. Muslim, Mochammad, dkk, Problematika Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura Dasar Hukum HAM,

http://ayu.b15on.com/ham/ (Diunduh, Rabu 07 Oktober

2015)

Diposting 10th October 2015 oleh Sutari CS 0


Tambahkan komentar

13/13

Makalah Problematika HAM Di Indonesia

Recommend Documents