STUDI KELAYAKAN PUSKESMAS BONDONGAN SEBAGAI SYARAT MENJADI PUSKESMAS INDUK
DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR Jl. KESEHATAN No. 3 KOTA BOGOR TELP. 0251 8331753
BAB I PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Konsep kesehatan yang ada di masyarakat Indonesia selalu berhubungan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang menjadi penentu bagaimana masyarakat menetapkan kesehatannya sebagai modal dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Kebutuhan pelayanan kesehatan yang akan menentukan derajat kesehatan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Bloom menjadi kebutuhan utama yang ditunjang oleh pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan. Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan. Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat ditata untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta menyukseskan program jaminan sosial nasional. Untuk pemenuhan puskesmas seperti yang diharapkan o leh masyarakat, maka harus dilakukan telaah, apakah puskesmas tersebut sudah sesuai dengan standar yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat. Telaah yang dimaksud adalah dengan melakukan Penelitian dan Pengamatan berupa Studi Kelayakan yang akan menentukan bagaimana hakikat puskesmas yang sesungguhnya. Studi kelayakan ini diharapkan sebagai gambaran puskesmas sehingga apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, maka akan menjadi lebih mudah dalam pelaksanaannya.
2. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud
Studi Kelayakan ini bermaksud menjabarkan keadaan Puskesmas Mulyaharja sebagai syarat untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Induk dengan status Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (UPTD) Kota Bogor yang menjadi bagian dari Pemerintah Kota Bogor.
2. Tujuan
1) Memperoleh gambaran keadaan Puskesmas Bondongan s yarat sebagai Puskesmas Induk 2) Mengetahui urgensi kebutuhan masyarakat akan Puskesmas Bondongan sebagai Puskesmas Induk 3) Mengetahui kelayakan Puskesmas Bondongan sebagai Puskesmas Induk dengan status UPTD
BAB II PENETAPAN PUSKESMAS BONDONGAN
Puskesmas Bondongan terletak di Kelurahan Empang Bogor Selatan. Terletak di Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan. Secara geografis wilayah administratif Puskesmas Bondongan telah disepakati terdiri atas 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Bondongan, Kelurahan Empang dan Kelurahan Cikaret. Pemilihan 3 (tigaa) kelurahan ini berdasarkan pertimbangan : 1. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (UPTD) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 adalah puskesmas Induk dengan konsep wilayah yang mencakup suatu kecamatan, apabila dalam satu kecamatan ditetapkan lebih dari satu puskesmas, maka harus ada pembagian wilayah yang mecakup wilayah di bawah kecamatan yaitu kelurahan 2. Kecamatan Bogor Selatan terdiri atas 16 Kelurahan dengan empat Puskesmas induk sebagai fasilitas kesehatannya, masing-masing puskesmas memiliki wilayah kerja berdasarkan pembagian kelurahan sebagai berikut : 1) Puskesmas Bogor Selatan dengan wilayah kerja : a. Kelurahan Batu Tulis b. Kelurahan Rangga Mekar c. Kelurahan Ranggamekar d. Kelurahan Mulyaharja 2) Puskesmas Bondongan dengan wilayah kerja : a. Kelurahan Bondongan b. Kelurahan Empang c. Kelurahan Cikaret 3) Puskesmas Cipaku dengan wilayah kerja : a. Kelurahan Cipaku b. Kelurahan Genteng c. Kelurahan Rancamaya d. Kelurahan Kertamaya e. Kelurahan Bojongkerta
4) Puskesmas Lawang Gintung dengan wilayah kerja : a. Kelurahan Pakuan b. Kelurahan Lawang Gintung c. Kelurahan Harjasari d. Kelurahan Muarasari 3. Puskesmas Bondongan adalah Puskesmas Pembantu (Pustu) dari Puskesmas Bogor Selatan, rencana pengembangan Puskesmas Bondongan menjadi Puskesmas Induk adalah Penetapan tiga Kelurahan yaitu Kelurahan dan Kelurahan Ranggamekar untuk memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Induk yang terlepas dari Puskesmas Bogor Selatan, hal ini akan memudahkan masyarakat di dua kelurahan tersebut untuk dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih maksimal karena dengan status sebagai induk, Puskesmas Mulyaharja akan lebih dikembangkan dan dilengkapi sumber dayanya. Selain itu penetapan ini juga akan memberikan kelancaran akses dan mempercepat pengurusan administrasi kesehatan seperti rujukan, keterangan kesehatan serta meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait lainnya. 4. Pemilihan Kelurahan Bondongan, Kelurahan Empang dan Kelurahan Cikaret sebagai wilayah kerja Puskesmas Bondongan dengan ketetapan sebagai berikut : 1) Dari keempat UPTD Puskesmas yang berada di Kecamatan Bogor Selatan, ada tiga Puskesmas yaitu Puskesmas Cipaku, Puskesmas Bogor Selatan dan Puskesmas Lawang Gintung yang memiliki wilayah kerja lebih dari tiga kelurahan, sehingga koordinasi Puskesmas ke kelurahan sebagai wilayah kerjanya masih belum berjalan maksimal, hal ini dibuktikan dengan cakupan program berdasarkan penilaian kinerja puskesmas (PKP) yang rata-rata belum maksimal (sumber laporan PKP Puskesmas), yaitu : 1. Puskesmas Bogor Selatan, nilai PKP = 88,61 (sedang) 2. Puskesmas Cipaku, nilai PKP = 83,01 (sedang) 3. Puskesmas Lawang Gintung, nilai PKP = 80,46 (sedang) Oleh karena itu untuk meningkatkan PKP menjadi baik (pencapaian hasil lebih dari 90 %), maka puskesmas harus optimal dalam penyelenggaraannya yang didukung oleh wilayah kerja yang cukup representative. Wilayah kerja yang dimaksud adalah wilayah kerja yang cukup ideal dan tidak terlalu luas atau tidak lebih dari tiga
kelurahan. Memperhatikan ke tiga puskesmas yang memiliki wilayah kerja lebih dari tiga kelurahan, maka ketiga puskesmas ini harus dipecah wilayah kerjanya dengan menetapkan puskesmas induk baru untuk mengakomodir wilayah kerja yang dipe cah tersebut. Pemilihan wilayah kerja Puskesmas Bogor Selatan yang akan dipecah dan akan dibentuk Puskesmas induk, dengan memperhatikan bahwa wilayah Puskesmas Bogor
Selatan
(Kelurahan
Batutulus,
Kelurahan
Ranggamekar,
Kelurahan
Ranggamekar dan Kelurahan Mulyaharja) adalah wilayah yang cukup luas (845,1 Ha) dan penduduk yang cukup padat (90,8/Km2). Kebutuhan pelayanan kesehatan dari Kelurahan Bondongan, Kelurahan Empang dan Kelurahan Cikaret cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan akses terdekat dari Masyarakat di tiga kelurahan tersebut ke puskesmas Bondongan relatif mudah, kemudian proyeksi jumlah penduduk dari ketiga kelurahan tersebut ( jiwa) yang sudah memenuhi syarat untuk memiliki Puskesmas induk sendiri (sesuai ketetapan Rakerkesnas I dan II). 5. Batas-batas Puskesmas Bondongan sesuai dengan geografis kedua kelurahan tersebut adalah sebagai berikut : Sebelah Utara
: berbatasan dengan kelurahan Gudang Kecamatan Bogor Tengah
Sebelah Selatan
: berbatasan dengan Desa Kota batu dan Kab Bogor
Sebelah Timur
: berbatasan dengan Kelurahan Batu tulis
Sebelah Barat
: berbatasan dengan Kelurahan Pancasan Kecamatan Bogor Barat
Batas-batas ini menunjukkan bahwa lingkup wilayah Puskesmas Bondongan dengan luas 305,47 ha berada dalam wilayah yang dapat diakses dan dapat dijangkau. 6. Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Bondongan pada tahun 2014 sebanyak 49.445 jiwa, dari dua Kelurahan yaitu Kelurahan Bondongan, Kelurahan Empang dan Kelurahan Cikaret. Terdiri atas 25.434 jiwa laki-laki dan 24.011 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga sebanyak 11.267 KK.
BAB III PERSYARATAN PUSKESMAS
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 201 4, maka persyaratan untuk didirikannya suatu Puskesmas adalah : I. Persyaratan Lokasi Puskesmas A. Geografis Puskesmas tidak didirikan di lokasi berbahaya, yaitu: 1. tidak di tepi lereng; 2. tidak dekat kaki gunung yang rawan terhadap tanah longsor; 3. tidak dekat anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi; 4. tidak di atas atau dekat dengan jalur patahan aktif; 5. tidak di daerah rawan tsunami; 6. tidak di daerah rawan banjir; 7. tidak dalam zona topan; 8. tidak di daerah rawan badai, dan lain-lain. B. Aksesibilitas untuk jalur transportasi Puskesmas didirikan di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat diakses dengan mudah menggunakan transportasi umum. Tersedia jalur untuk pejalan kaki dan jalur-jalur yang aksesibel untuk penyandang disabilitas. C. Kontur Tanah Kontur tanah mempunyai pengaruh penting pada perencanaan struktur, dan harus dipilih sebelum perencanaan awal dapat dimulai. Selain itu kontur tanah juga berpengaruh terhadap perencanaan sistem drainase, kondisi jalan terhadap tapak bangunan dan lain-lain. D. Fasilitas parkir. Perancangan dan perencanaan prasarana parkir cukup penting karena prasarana parkir kendaraan akan menyita banyak lahan. Kapasitas parkir harus memadai, menyesuaikan dengan kondisi lokasi, sosial dan ekonomi daerah setempat.
E. Fasilitas Keamanan. Perancangan dan perencanaan prasarana keamanan sangat penting untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan keamanan minimal menggunakan Pagar. F. Ketersediaan utilitas publik Puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan membutuhkan air bersih, pembuangan air kotor/limbah, listrik, dan jalur telepon. Pemerintah daerah harus mengupayakan utilitas tersebut selalu tersedia untuk kebutuhan pelayanan dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang ada pada daerahnya. G. Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Puskesmas harus menyediakan fasilitas khusus untuk pengelolaan kesehatan lingkungan antara lain air bersih, pengelolaan limbah B3 seperti limbah padat dan cair yang bersifat infeksius dan non infeksius serta pemantauan limbah gas/udara dari emisi incinerator dan genset. H. Kondisi lainnya Puskesmas tidak didirikan di area sekitar Saluran Udara Tegan gan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) II. Persyaratan Bangunan Puskesmas A. Arsitektur Bangunan 1. Tata Ruang Bangunan a. Rancangan tata ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. b. Bangunan harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang bersangkutan. c. Tata ruang Puskesmas mengikuti Peraturan Tata Ruang Daerah: 1) Ditetapkan nilai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal untuk Puskesmas adalah 60%. 2) Ditetapkan nilai Koefisien Lantai Bangunan (K LB) maksimal untuk Puskesmas adalah 1,8. 3) Ditetapkan nilai Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimal untuk Puskesmas adalah 15%.
4) Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP). 2. Desain a. Tata letak ruang pelayanan pada bangunan Puskesmas harus diatur dengan memperhatikan zona Puskesmas sebagai bangunan fasilitas pelayanan kesehatan. b. Tata letak ruangan diatur dan dikelompokkan dengan memperhatikan zona infeksius dan non infeksius. c. Zona berdasarkan privasi kegiatan: 1) area publik, yaitu area yang mempunyai akses langsung dengan lingkungan luar Puskesmas, misalnya ruang pendaftaran. 2) area semi publik, yaitu area yang tidak berhubungan langsung dengan lingkungan luar Puskesmas, umumnya merupakan area yang menerima beban kerja dari area publik, misalnya laboratorium, ruang rapat/diskusi. 3) area privat, yaitu area yang dibatasi bagi pengunjung Puskesmas, misalnya ruang sterilisasi, ruang rawat inap. d. Zona berdasarkan pelayanan: Tata letak ruang diatur dengan memperhatikan kemudahan pencapaian antar ruang yang saling memiliki hubungan fungsi, misalnya: 1) Ruang rawat inap pasien letaknya mudah terjangkau dari ruang jaga petugas. 2) Perawatan pasca persalinan antara ibu dengan bayi dilakukan dengan sistem rawat gabung. e. Pencahayaan dan penghawaan yang nyaman dan aman untuk semua bagian bangunan. f. Harus disediakan fasilitas pendingin untuk penyimpanan obat-obatan khusus dan vaksin dengan suplai listrik yang tidak boleh terputus. g. Lebar koridor disarankan 2,40 m dengan tinggi langit-langit minimal 2,80 m. Koridor sebaiknya lurus. Apabila terdapat perbedaan ketinggian permukaan pijakan, maka dapat menggunakan ram dengan kemiringannya tidak melebihi 7°.
BAB IV KELAYAKAN PUSKESMAS BONDONGAN SEBAGAI PUSKESMAS INDUK
Puskesmas Bondongan adalah puskesmas yang masih berstatus puskesmas pembantu dari UPTD Puskesmas Bogor Selatan. Sesuai dengan syarat untuk mendirikan dan menyelenggarakan Puskesmas berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014, maka Puskesmas Bondongan telah cukup layak untuk menjadi Puskesmas Induk berdasarkan : 1. Pemenuhan persyaratan baik persyaratan Geografis maupun persyaratan bangunan dimana Puskesmas Mulyaharja berada dalam kawasan daerah yang stabil, telah terpenuhi secara geografis, dan bangunan puskesmas telah direnovasi terakhir pada tahun 2005 dengan situasi dan kondisi yang cukup kondusif sebagai puskesmas Induk 2. Ketersediaan sumberdaya telah memenuhi standar sebagaimana yang disyaratkan oleh Permenkes 75 Tahun 2014, walaupun belum maksimal sebagai Puskesmas berstatus Puskesmas Induk : a. Sumber daya kesehatan yang bersumber dari masyarakat yang terdiri atas :
59 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
19 Pos Bimbingan Terpadu (Posbindu)
21 Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat (UKGM)
150 orang Kader Kesehatan
b. Sumber daya kesehatan yang dimiliki oleh Puskesmas Mulyaharja, yang saat pembuatan profil ini adalah kepemilikan dari Puskesmas Bogor Selatan, yang terdiri atas :
Gedung Puskesmas Mulyaharja yang sudah direnovasi pada tahun 2014
Sarana dan prasarana, dilengkapi dengan peralatan medis untuk pengobatan umum dan pengobatan gigi (dental unit) serta pertolongan kebidanan dan keperawatan sederhana
Tenaga Kesehatan : 1. Dokter umum fungsional, satu orang 2. Dokter gigi fungsional, satu orang 3. Bidan fungsional, satu orang 4. Perawat fungsional, satu orang 5. Petugas obat, satu orang 6. Petugas pendaftaran, satu orang
7. Petugas lepas, satu orang 3. Analisis kebutuhan masyarakat terhadap Puskesmas Mulyaharja sebagai puskesmas induk menyatakan bahwa peningkatan status sebagai puskesmas induk akan meningkatkan pela yanan kesehatan puskesmas, meningkatkan akses, memperbaiki koordinasi dengan sector dan stake holder terkait dan memudahkan masyarakat untuk berperan dalam pembangunan kesehatan.
BAB V KESIMPULAN
Dengan telah dilakukan uji kelayakan terhadap Puskesmas Mulyaharja untuk ditingkatkan menjadi Puskesmas Induk, maka dapat disimpulkan : 1. Puskesmas Pembantu Mulyaharja telah memiliki kesiapan baik dari segi persyaratan geografis maupun persyaratan bangunan untuk menjadi Puskesmas Induk 2. Puskesmas Pembantu Mulyaharja sangat dibutuhkan oleh Masyarakat di wilayah Kelurahan Ranggamekar dan Kelurahan Mulyaharja sebagai Puskesmas Induk yang akan menyediakan layanan kesehatan yang lebih maksimal, terkonsentrasi, mendukung kemudahan akses baik dari segi teknis maupun administrative terhadap penyelenggaraan kesehatan 3. Puskesmas Pembantu Mulyaharja akan bersinergi dengan Puskesmas Induk lainnya dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayahnya dengan mengurangi beban wilayah Puskesmas Bogor Selatan, meningkatkan koordinasi yang lebih tajam terhadap dua kelurahan yaitu Kelurahan Ranggamekar dan Kelurahan Mulyaharja 4. Puskesmas Pembantu Mulyaharja memiliki prospek yang baik ke depan, dengan memperhatikan wilayahnya yang mencakup dua kelurahan dengan lokasi cukup perifer dari Kota Bogor sehingga dapat ditingkatkan sebagai Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas PONED hingga lebih dari itu.
