A. Kesamaan Hak untuk Saham dengan Kelas yang Sama
Perkembangan struktur pendanaan perusahaan melahirkan berbagai jenis dan kelompok pemegang saham. Perusahaan dapat menerbitkan beberapa jenis seri saham dengan profil berbeda sesuai dengan kombinasi kebutuhan pendanaan perusahaan dan profil investor yang diharapkan. Pada perusahaan keluarga yang go public public terbentuk keleompok pemegang saham pengendali (pemilik keluarga) dan pemegang saham non-pengendali (publik). Pada perusahaan negara yang go public public terdapat negara sebagai salah satu kelompok pemegang saham selain pemegang saham public. Era globalisasi keuangan juga melahirkan mel ahirkan kelompok k elompok pemegang saham asing pada bayak perusahaan, selain pemegang saham domestic. Seluruh kelompok pemegang saham (investor) tersebut menanamkan dana di perusahaan dan berharap dana tersebut dikelola sebaik mungkin sehingga memberikan mereka optimal return. return. Untuk mencapai struktur pendanaan yang optimal, banyak perusahaan yang menerbitkan beberapa jenis saham. Misalnya, perusahaan dapat menerbitkan saham preferen yang tidak memiliki hak suara namun memiliki hak didahulukan dalam pembayaran deviden. Perusahaan juga dapat menerbitkan beberapa jenis seri saham biasa dengan karakteristik yang berbeda -beda. BUMN yang go public public memiliki jenis saham khusus yang merupakan milik pemerintah (misalnya saham Dwi warna Pemerintah Indonesia di beberapa BUMN yang telah go telah go public). public). Sajam pemerintah tersebut umumnya memiliki karakteristik hak suara yang berbeda dari kelompok saham lainnya. Untuk kepentingan tertentu, ada kemungkinan manajemen dan/atau pemegang saham pengendali memberikan perlakuan atau hak yang berbeda untuk kelompok pemegang saham yang sama. Selain itu, manajemen dan/atau pemegang saham pengendali dapat menyembunyikan informasi profeil seri saham tertentu dari calon investor sehingga keputusan yang diambil oleh calon investor menjadi tidak tepat. Manajemen dan/atau pemegang saham pengendali juga dapat melakukan keputusan penerbitan jumlah atau seri saham baru yang dapat merugikan pemegang saham lama. Bebagai insentif dan keberadaan informasi asimetris memungkinkan manajemen dan/atau pemegang saham pengendali melakukan tindakan merugikan tersebut. Oleh sebab itu diperlukan pelaksanaan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama untuk seluruh pemegang saham yang berasal dari seri yang sama. Kesamaan hak untuk saham dengan kelas yang sama merupakan salah satu sub-prinsip dari prinsip OECD ke-3, yaitu sub-prinsip A.1. Menururt sub-prinsip A.1, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menjamin kesamaan hak untuk kelas yang sama, yaitu (1) pada seri kelas yang sama, seluruh saham harus memiliki hak sama, (2) semua investor harus memperoleh informasi tentang hak masing-masing seri dan kelas saham sebelum melakukan pembelian saham, (3) setiap perubahan pada hak suara harus mendapatkan persetujuan lebih dulu dari pemegang saham yang memperoleh dampak negative dari perubahan h ak suara tersebut.
1
Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan Bapepam-LK, yaitu sebagai berikut: a. UU PT Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Pasal ini merupakan dasar hukum perlakuan yang sama pada kelompok saham yang sama. b. Peraturan Bapepam-LK VIII.G.7 mewajibkan perusahaan mengungkapkan jenis saham dalam CALK. Ketentuan ini memungkinkan calon investor mengetahui jenis dan karakteristik saham perusahaan sebelum melakukan pembelian saham. B. Persetujuan dan Pengungkapan Hak untuk Saham dengan Kelas yang Berbeda
Kepemilikan saham pada suatu perusahaan pada umumnya melibatkan pemengang saham asing dimana pemegang saham asing tersebut juga melibatkan pihak lain yang berperan sebagai kustodian. Kustodian memiliki saham di suatu perusahaan atas nama investor sehingga hak suara yang dimilikinya seharusnya digunakan dalam kerangka kepentingan investor. Namun, terdapat potensi kebijakan penggunaan hak suara oleh kustodian tidak sejalan dengan kepentingan investor. Permasalahan yang lebih kompleks dihadapi oleh investor asing pada umumnya melalui intermediaries lintas negara (cross-border ). Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam penentuan hak pemegang saham asing dalam menggunakan hak suaranya. Pada sub-prinsip A.3 OECD menegaskan bahwa penggunaan hak suara oleh kustodian harus dilakukan sesuai kesepakatan dengan investor (beneficial owners). Prinsip OECD juga menegaskan bahwa investor yang memiliki saham melalui kustodian tetap harus memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam tata kelola perusahaan. Menurut sub-prinsip A.4 OECD, kerangka hukum dan peraturan yang berlaku harus mengatur dengan jelas pihak yang berhak mengendalikan hak suara dalam situasi cross-border . Sub-prinsip ini juga menganjurkan penentuan periode pemanggilan pemegang saham yang cukup memadai sehingga pemegang saham asing memiliki kesempatan yang sama dengan pemegang saham domestik. Dalam UU PM di Indonesia mewajibkan custodian menyampaikan seluruh informasi terkait RUPS yang relevan kepada pemegang saham akhir atau ultimate shareholders. Ketentuan ini memberikan perlindungan hak atas informasi kepada pemegang saham. Dalam peraturan Bapepam-LK, IV.A.3, juga diatur mengenai hak dan kewajiban pemegang saham terhadap custodian, termasuk kewajiban kustodian untuk meneruskan informasi yang relevan bagi pemegang saham. C. Transaksi dengan Pihak Berelasi/Mengandung Benturan Kepentingan
Salah satu yang mengandung potensi tindakan yang bersifat abusive dari suatu kelompok pemegang saham-saham tertentu (yaitu pemegang saham pengendali) kepada kelompok pemegang saham lainnya (yaitu pemegang saham non-pengendali) adalah transaksi pihak berelasi/mengandung benturan kepentingan. Dalam PSAK 7 disebutkan bahwa transaksi pihak 2
berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Pihak-pihak berelasi didefinisikan sebagai orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam meyiapkan laporan keuangannya. Transaksi antar pihak berelasi/mengandung benturan kepentingan dapat mencakup transaksi yang bersifat operasional dan rutin, seperti transaksi penjualam dan pembelian barang dan jasa, serta dapat berupatransaksi strategis seperti pendanaan, investasi, merger , dan lainnya. Transaksi antar pihak berelasi dapat dilakukan dengan tujuan efisiensi, misalnya seperti penghematan biaya penjualan dan pemasaran, menjaga kemandirian ketersediaan dan kualitas bahan baku, dan lainnya. Namun demikian, transaksi berelasi/mengandung benturan kepentingan juga berpotensi menjadi abusive terhadap pihak tertentu. Transaksi abusive tersebut terjadi ketika manajemen dan/atau pemegang saham pengendali dapat mengarahkan transaksi yang hanya menguntungkan perusahaan yang dikendalikannya dan menyebabk an kerugian di perusahaan tersebut. Penanganan Transaksi dengan Pihak Berelasi
Menurut peraturan Bapepam-LK (OJK) telah dijelaskan mengenai ketentuan pengungkapan dan persetujuan transaksi pihak berelasi/mengandung benturan kepentingan, yaitu: 1. IX.E.1, mengatur secara khusus transaksi afiliasi (transaksi pihak berelasi) dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.peraturan ini mengarahkan perusahaan pada pelaksanaan transaksi yang bersifat wajar dan arm’s length. IX.E.1 mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan transaksi pihak berelasi kepada publik dan melaporkannya kepada regulator (OJK), serta mewajibkan transaksi dengan benturan kepentinganuntuk disetujui terlebih dahulu oleh RUPS pemegang saham independen. Ketentuan ini adalah upaya pencegahan transaksi dengan pihak berelasi yang berpotensi merugikan pemegang saham non-pengendali. 2. X.K.6, mewajibkan pengungkapan transaksi pihak berelasi dan transaksi benturan kepentingan dalam laporan tahunan perusahaan. 3. VIII.G.7, mewajibkan penyajian terpisah dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan dengan pihak berelasi, serta pengungkapan transaksi pihak berelasi dalam catatan atas laporan keuangan. D. Perdagangan Orang Dalam ( I nsider Trading)
Prinsip OECD ke-3, sub-prinsip B melarang perdagangan oleh orang dlam (insider trading ) dan transaksi abusive lainnya yang memanfaatkan hubungan dekat dengan perusahaan, termasuk dengan pemegang saham pengendali, untuk kepentingan pribadi yang merugikan perusahaan dan investor. Keuntungan yang diperoleh dari hubungan tersebut misalnya adalah abnormal return dari perubahan harga saham, menjadi motivasi terjadinya insider trading . Keberadaan informasi asimetris sering menyulitkan untuk mencegah dan membuktikan transaksi insider trading . 3
Sementara di sisi lain, dampak transaksi ini selain merugikan perusahaan dan investor, juga dapat menururnkan kredibilitas pasar modal secara keseluruhan. Oleh sebab itu, prinsip pelanggaran perdagangan oleh orang dalam sangat penting untuk dilaksanakan. Salah satu kasus besar yang baru-baru ini terkuak (di tahun 2015) adalah praktik insider trading yang melibatkan Rajiv Louis, mantan petinggi UBS Indonesia. Rajiv disebut-sebut memborong saham 1 juta lembar saham PT Bank Danamon Tbk (BDMN) pada Maret 2012. Dia mendapatkan informasi non-publik atas rencana akuisisi saham PT Bank Danamon Tbk oleh DBS Group Holdings Ltd di Singapura. Untuk melicinkan namanya, dia membeli saham tersebut menggunakan akun saham istri. Tepat satu bulan setelah transaksi saham yang dilakukan, DBS mengumumkan penawaran atas saham PT Bank Danamon Tbk. Keuntungan yang diterima Rajiv tidak tanggung-tanggung, yaitu sebesar 173.965 Dollar Singapura. Rajiv kemudian diceritakan masuk sebagai managing director di Carlyle Group setahun kemudian. Namun pada tahun 2015 lalu, Rajiv pun terkena imbasnya. Dia dikenai denda oleh otoritas The Monetary Authority of Singapore (MAS) sebesar 434.912 Dollar Singapura atau setara dengan 312.965 Dollar Amerika Serikat. Praktik insider trading ini tentu dapat merugikan berbagai pihak. Salah satunya adalah merugikan pasar uang bagi suatu negara. Kepercayaan investor terhadap pasar tersebut tentu akan berkurang. Bagaimana tidak, jika ada orang-orang yang memiliki informasi internal yang tak dimiliki sejumlah investor lainnya. Tentu sejumlah orang dengan informasi internal tersebut dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pada investor lainnya. Belum lagi praktik insider trading ini melanggar asas paling penting dalam pasar modal, yaitu asas keterbukaan. Cakupan I nsider Trading
Menururt UU PM Pasal 95, perdagangan orang dalam mencakup: (a) pembelian atau penjualan atas efek emiten atau perusahaan publik, (b) pembelian atau penjualan atas efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik; oleh orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan yang memiliki informasi orang dalam. Sedangkan menururt UU PM Pasal 96, perdagangan orang dalam juga mencakup upaya orang dalam yang: (a) mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud; atau (b) member informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Dalam Pasal 97 UU PM ditambahkan bahwa perdagangan orang dalam juga mencakup transaksi yang dilakukan oleh pihak lain yang memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam dengan cara melawan hukum. Transaksi efek emiten dan perusahaan public tersebut juga termasuk perdagangan oleh orang dalam, kecuali transaksi tersebut dilakukan atas perintah nasabahnya dan Perusahaan Efek tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai efek yang bersangkutan (Pasal 98 UU PM). Dalam penjelasan atas pasal 95, orang dalam yang 4
dimaksud dalam UU PM adalah: (a) komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik; (b) pemegang saham utama emiten atau perusahaan public; (c) orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan public memungkinkan orangtersebut memperoleh informasi orang dalam; (d) atau pihak yang dalam waktu enam bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di atas. Penanganan I nsider Tr ading
Peraturan Bapepam-LK X.M.1 mengatur tentang keterbukaan informasi pemegang saham tertentu juga ditujukan untuk mencegah atau mendeteksi mengenai perdagangan orang dalam. X.M.1 mewajibkan Direktur atau Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu sepuluh hari sejak terjadinya transaksi. Kewajiban tersebut berlaku juga bagi setiap pihak yang memiliki 5% atau lebih saham yang disetor. Salinan dari laporan tersebut harus tersedia untuk dilihat umum dan dapat disalin di OJK. Kewajiban pengungkapan informasi yang sama dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan juga diatur dalam X.K.6 dan VIII.G.7 Pencegahan perdagangan oleh orang dalam juga disebutkan dalam Pedoman Umum GCG Indonesia. Dalam bab V tentang pemegang saham bagian Pedoman Pelaksanaan 2.4, disebutkan bahwa perusahaan tidak boleh memihak pemegang saham lainnya. Informasi harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.
E. Peran Akuntan Profesional dalam Memfasilitasi Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham
Akuntan professional dapat berperan aktif dalam mewujudkan prinsip perlakuan yang setara terhadap pemegang saham, diantaranya: o
o
o
Melakukan audit secara professional, khususnya dalam memastikan pengungkapan transaksi pihak berelasi sesuai dengan PSAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membantu komisaris independen dalam melakukan revisi atas kewajaran transaksi pihak berelasi. Merancang dan mengimplementasikan sistem infromasi pengendalian yang mendorong terciptanya perlakuan setara terhadap pemegang saham, khususnya dengan transaksi pihak berelasi dan perdagangan orang dalam.
5
o
o
Mengendalikan diri dan unit/area yang menjadi tanggung jawabnya dari keterlibatan perdagangan oleh orang dalam. Akuntan dan bidang pekerjaannya merupakan salah satu pihak yang berpotensi dikategorikan sebagai orang dalam. Mendorong keterbukaan dan kewajaran dalam pengungkapan transaksi pihak berelasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
Daftar Pustaka
.2015. Modul Chartered Accountant Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat . http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151016132758-92-85309/kasus-insider-tradingsaham-danamon-bei-temui-ubs-indonesia/ (diakses pada hari Selasa 28 Februari 2017). http://www.e-akuntansi.com/2015/11/persetujuan-dan-pengungkapan-hak-hak.html pada hari Senin 27 Februari 2017).
(diakses
https://www.carajadikaya.com/menilik-kasus-insider-trading-di-indonesia/ (diakses pada hari Selasa 28 Februari 2017).
6
