PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pasar modal merupakan sarana pembiayaan kegiatan ekonomi yang mempertemukan penawaran dan permintaan berupa aktivitas untuk memperjualbelikan efek. Secara teoritis pasar modal (capital market) didefenisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (stocks) maupun hutang (bonds), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (public authorities) maupun oleh perusahaan swasta (privat sectors).1 i era globalisasi, hampir semua negara menaruh perhatian yang besar terhadap pasar modal karena memiliki peranan strategis bagi penguatan ketahanan ekonomi suatu negara. !erjadiny !erjadinyaa pelarian pelarian modal modal ke luar negeri (capital (capital flight) flight) bukan hanya merupakan merupakan akibat merosotnya (depresiasi) nilai mata uang, tetapi juga diakibatkan karena tidak tersedianya alternatif investasi yang menguntungkan di negara tersebut, dan"atau pada saat yang sama, investa investasi si portof portofoli olio o dibursa dibursa negara negara lain menjan menjanjik jikan an keuntu keuntunga ngan n yang yang jauh lebih lebih tinggi tinggi dibanding dengan bursa negara asalnya. Pasar modal dalam peranannya menjalankan menjala nkan dua fungsi, yaitu sebagai fungsi ekonomi dan fungsi keuangan (#usnan, 1$$%). alam menjalankan fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (lenders) ke pihak yang memerlukan dana (borrowers). &agi negara, mekanisme seperti ini akan akan mendor mendorong ong pening peningkat katan an produk produksi si yang yang pada pada gilira giliranny nnyaa mening meningkatk katkan an pendap pendapatan atan perusahaan dan kemakmuran masyarakat banyak. Sedangkan dalam menjalankan fungsi keuangan, pasar modal menyediakan dana yang diperlukan oleh para borrowers, sementara para lenders menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi.
1 r. #. &udi 'ntung, S.#., .., *.*., +11, #ukum &isnis Pasar *odal, Penerbit -ndi, #al. 1
engan demikian tanpa pemerintah mencarikan sumber pendanaan melalui bantuan luar luar negeri, negeri, pihak pihak swasta swasta sudah dapat dapat memenu memenuhi hi sendiri sendiri kebutu kebutuhan han dananya dananya
dengan dengan
mengeluarkan biaya dalam jumlah yang relatif kecil. -rtinya pemerintah terbantu dalam memobilisasi dana masyarakat, dan bahkan dengan adanya ekspansi usaha maka akan ada penambahan penyerapan tenaga kerja, kenaikan jumlah produksi, kenaikan om/et penjualan, dan kenaika kenaikan n pendap pendapata atan, n, oleh oleh karena karenanya nya masukn masuknya ya perusa perusahaa haan n ke &ursa &ursa 0fek 0fek dapat dapat mening meningkat katkan kan modal modal dasar dasar perusah perusahaan aanny nyaa sebab sebab pasar pasar modal modal memberi memberikan kan sarana sarana bagi bagi perusahaan untuk mencari investor. epercay epercayaan aan dan kredib kredibilit ilitas as pasar pasar invest investasi asi merupa merupakan kan hal utama utama yang yang harus harus terce tercerm rmin in dari dari kebe keberp rpih ihak akan an sistem sistem huku hukum m korp korpor orat at pada pada kepe kepent ntin inga gan n inve invest stor or dari dari perbuatan2perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan investor. Selain itu, ''P! memberdayakan pemegang saham minoritas untuk tidak diabaikan kepentingannya oleh siapa saja termasuk pemegang saham mayoritas. Penegakan hukum tidak boleh terlepas dari kerangka keadilan, karena kalau tidak penegakan hukum malah akan menjadi counter productive, yang pada gilirannya akan menjadi bumerang bagi perkembangan pasar investasi di 3ndonesia.456 Secara umum yang dimaksud dengan asas keadilan adalah kesetaraan di dalam memenuhi hak2hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku. amun bila dikaitkan dengan upaya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas maka asas keadilan yang dimaksud adalah perlakuan yang adil terhadap pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. alam bidang hukum perusahaan nilai keadilan merupakan tujuan yang paling utama sehingga perangkat hukum tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas juga harus dititikberatkan kepada usaha pencapaian keadilan. 'ndang2undang o. 5 !ahun + tentang Perseroan !erbatas melakukan beberapa terobos terobosan, an, yang yang sebena sebenarny rnyaa telah telah dilaku dilakukan kan oleh oleh berbag berbagai ai 'ndang 'ndang2un 2undan dang g Persero Perseroan an di negara2negara maju. iantara terobosan tersebut adalah perlindungan terhadap pemegang saham saham minorit minoritas. as. Perlin Perlindun dungan gan tersebu tersebutt terlih terlihat at dari dari beberap beberapaa pasal pasal dalam dalam ''P! ''P!, baik baik kepentingan pribadi pemegang saham maupun kepentingan pemegang saham sebagai bagian dari dari pers persero eroan an,, terha terhada dap p perb perbuat uatan an"ti "tind ndak akan an yang yang dilak dilakuk ukan an oleh oleh orga organ n perse persero roan an.. Perlindungan ini berdasarkan hak perseorangan (personal rights), dan kepentingannya sebagai bagian dari perseroan (hak derivatif).
2
eng engan an masu masukn knya ya inve invest stor or baru baru dalam dalam peru perusa sahaa haan n menja menjadi dika kan n peru perusah sahaa aan n mempun mempunyai yai beberap beberapaa orang orang pemegan pemegang g saham, saham, salah salah satunya satunya adalah adalah pemega pemegang ng saham saham minoritas, dimana regulasi perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas sangat diperlu diperlukan kan mengin mengingat gat keperca kepercaya yaan an para para invest investor or harus harus tetap tetap dijaga dijaga agar agar tetap tetap bersedi bersediaa menanamkan menanamkan modalnya dibursa, dibursa, oleh karenanya karenanya bagaimana bagaimana perlindung perlindungan an pemegang pemegang saham minoritas minoritas dalam perseroan perseroan terbatas terbuka akan penulis penulis bahas dan uraiakan dalam makalah ini.
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah Masalah
&erdasarkan uraian2uraian tersebut diatas maka penulisan makalah ini dimaksudkan untuk untuk menget mengetahu ahuii 7 Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas Terbatas Terbuka Terbuka menurut menurut peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku 8.
BAB II ANALISIS A. Pengertian Saham Saham 3
alam Pasal 9 ayat (1) 'ndang2'ndang omor 5 !ahun + !entang Perseroan !erbatas !erbatas disebutkan bahwa : “saham “saham merupakan merupakan benda bergerak bergerak dan memberikan hak sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 kepada pemiliknya. sedangkan menurut amus &esar &ahasa 3ndonesia saham adalah : “3stilah ekonomi ekonomi surat surat bukti bukti pemilik pemilikan an bagian bagian modal modal perser perseroa oan n terbata terbatass yang yang memberi hak atas di!iden dan lain-lain menurut besar ke"ilnya modal yang disetor 2
B. Proses Perusahaan Perusahaan Ter Terbuka buka di Pasar Modal
Perusahaan !erbuka disebut juga sebagai emiten yang berdasarkan Pasal 1 ayat 9 '' Pasar *odal yaitu Pihak yang melakukan penawaran umum. % alam hal ini perlu dijelaskan bahwa 0miten dan Perusahaan Publik terdapat perbedaan, yakni perusahaan publik belum tentu emiten, karena perusahaan publik belum tentu melakukan penawaran umum atau listing di bursa bursa.. Seda Sedang ngka kan n emite emiten n suda sudah h past pastii peru perusah sahaan aan publ publik ik,, kare karena na tela telah h memenu memenuhi hi persyaratan sebagai perusahaan publik dilihat dari jumlah pemegang saham dan modal minima minimall yang yang harus harus disetor disetor.. 0miten 0miten melaku melakukan kan penawa penawaran ran umum umum dan sahamn sahamnya ya aktif aktif diperdagangkan di bursa (secondary market). 5 0miten atau perusahaan publik adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rang rangka ka menj menjar arin ing g dana dana bagi bagi kegi kegiat atan an usah usahaa peru perusah sahaa aan n atau atau peng pengem emba bang ngan an usah usahaa perusahaan.
2 http:""kamus.cektkp.com"saham" 3 Penawaran umum menurut Pasal 1 ayat 1; '' Pasar *odal a dalah kegiatan penawaran 0fek yang dilakukan oleh 0miten untuk menjual 0fek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam 'ndang2'ndang Pasar *odal dan peraturan pelaksanan ya
4 asaruddin, 3rsan, -spek #ukum Pasar *odal, (
#al pertama pertama yang dilakukan dilakukan 0miten 0miten atau Perusahaan !erbuka !erbuka Pasar *odal sebelum listing di &ursa Saham adalah melakukan penawaran umum. 'ndang 'ndang Pasar *odal omor = !ahun !ahun 1$$; !entang !entang Pasar *odal mengatakan bahwa penawaran umum (public offeri offering) ng) adalah adalah kegiata kegiatan n efek efek yang yang dilaku dilakukan kan oleh oleh emiten emiten untuk untuk menjua menjuall efek kepada kepada masyarak masyarakat at berdasa berdasarka rkan n tata cara cara yang yang diatur diatur dalam dalam undang undang2un 2undan dang g ini dan peratu peraturan ran pelaksanaan. Penawaran 'mum sering pula dikenal dengan istilah go public. engan go public perusahaan mendapatkan dana sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. etika menjala menjalani ni penawa penawaran ran umum, umum, perusah perusahaan aan dibant dibantu u oleh oleh beberap beberapaa pihak pihak ; yaitu yaitu lembag lembagaa penunjang (ustodian, &adan -dministrasi 0fek, dan Penanggung) dan profesi penunjang (-ku (-kunt ntan an,, ons onsul ultas tasii #uku #ukum, m, otar otaris, is, dan dan Peni Penilai lai), ), sehi sehing ngga ga pena penawa wara ran n terse tersebu butt berlangsung lancar dan memenuhi ketentuan yang ada. efeni efenisi si dari dari penawar penawaran an umum umum adalah adalah kegiata kegiatan n menawar menawarkan kan atau menjua menjuall efek kepada kepada masyarakat. masyarakat. Setiap Perusahaan Perusahaan Publik (0miten) (0miten) wajib menyampaikan menyampaikan pernyataan pernyataan pendaftaran kepada &apepam2>, dimana pernyataan pendaftaran tersebut menjadi efektif pada hari ke 5; sejak diterimanya pernyataan seca ra lengkap. Sedangkan efek yang dimaksud dalam dalam penawa penawaran ran umum umum tersebu tersebutt adalah adalah surat surat berhar berharga, ga, yaitu yaitu surat surat yang yang melipu meliputi ti surat surat pengakuan hutang, unit pernyetaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek .9
C. Perlindun Perlindungan gan Hukum Terhad Terhadap ap Pemegang Pemegang Saham Saham Minoritas Minoritas Dalam Perusahaa Perusahaan n Terbuka
Seca Secara ra eksp eksplis lisit it peng penger ertia tian n peme pemega gang ng saham saham mino minori ritas tas tida tidak k begi begitu tu dapa dapatt di definisikan, hal ini dikarenakan antara perusahaan yang satu dengan yang lain seringkali berbeda prosentase antara pemegang saham minoritas dan mayoritasnya, sehingga definisi minori minoritas tas tiap tiap perusa perusahaan haan pun berbed berbeda2be a2beda, da, akan akan tetapi tetapi Penger Pengertian tian pemega pemegang ng saham saham minoritas dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal $ ayat (+) 'ndang2undang o. 5 5 3rsan asaruddin, -spek #ukum Pasar *odal, h.11% 6 Prof. r. *.S. !umanggor, !umanggor, S.#, *.Si, Pengenalan ?toritas
5
!ahun + tentang Perseroan !erbatas, yaitu satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama2sama mewakili 1"1 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana sebagaimana ditentukan ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan !erbatas yang bersangkutan. Pada Prinsipnya Prinsipnya Pemegang Pemegang saham mayoritas mayoritas memiliki memiliki jaminan jaminan perlindung perlindungan an hukum hukum melalui mekanisme @apat 'mum Pemegang Saham, yang jika tidak dapat diambil secara musyawarah, maka akan diambil dengan keputusan yang diterima oleh mayoritas. alam alam 'ndan 'ndang2' g2'nda ndang ng omor omor 5 !ahun ahun + + !ahun ahun + + !entan entang g Persero Perseroan an !erbatas ditentukan bahwa jika korum @'PS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan, korum ditetapkan oleh etua Pengadilan egeri, sedangkan dalam peraturan 3B.<.3 ditetapkan bahwa jika korum@'PS kedua tidak tercapai, maka atas dasar permohonan perusahaan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan @'PS ditetapkan oleh etua &apepam. &apepam.
tidak dikenal. !etapi '# memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas justru dengan membuka kemungkinan diberlakukannya sistem Duota dalam pengambilan suara dari rapat umum pemegang saham yang tidak memberlakukan prinsip one share one vote, dalam '# tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas. amun demikian, semasa masih berlakunya '#, memang terdapat beberapa ketentuan yang menjurus kepada perlindungan pemegang saham minoritas. *isalnya ketentuan yang berkenaan dengan pemberlakuan prinsip mayoritas super terhadap tindakan tindakan penting dalam perseroan, seperti terhadap tindakan perubahan anggaran dasarnya. arena itu, pengawasan terhadap berlakunya ketentuan seperti ini waktu itu sangat ampuh, yakni dengan tidak mensahkan anggaran dasar yang bertentangan dengan prinsip2 prinsip yang telah digariskan tersebut.
- a!inal /egal erm erm dalam I+h!i"ar e!en!uan e!en!uan Pa"ar Mdal Mdal memberi+an beberaa deni"i !erhada emegang "aham, dian!aranya% a. Pemegang "aham indeenden yai!u emegang "aham yang !ida+ memunya $en!uran een!ingan "ehubungan dengan "ua!u ran"a+"i ran"a+"i !er!en!u dana!au bu+an merua+an lia"i dari angg!a ire+"i, angg!a e9an mi"ari" a!au emegang "aham u!ama yang memunyai $en!uran een!ingan a!au ran"a+"i !er!en!u #eu!u"an e!ua $aeam/ . e. 412$/200- !en!ang ran"a+"i lia"i dan $en!uran een!ingan ran"a+"i er!en!u, di!e!a+an !anggal 2511 200-). b. Pemegang Saham Pengendali yai!u Pemegang "aham yang memili+i 25: #dua uluh lima er"era!u") a!au lebih "aham eru"ahaan, a!au emegang "aham yang memili+i +emamuan dengan *ara aaun memengaruhi engellaan dan a!au +ebi;a+"anaan eru"ahaan me"+iun ;umlah "aham yang dimili+i +urang dari 25: #dua ulun lima er"era!u") #eu!u"an ire+"i P $ur"a <e+ =a+ar!a . e. 305$<=2004 !en!ang Pera!uran . 1 !en!ang Pen*a!a!an Saham dan <e+ ber"ia! <+ui!a" Selain Saham yang i!er bi!+an >leh Peru"ahaan er*a!a!, er*a!a!, di!e!a+an !anggal ! anggal 1-72004, Pa"al 1.15). *. Pemegang Saham Pengendali yai!u emegang "aham dari eru"ahaan Sn"r yang memili+i "aham lebih dari 50: #lima uluh er"era!u") dari "eluruh "aham yang di"e!r enuh, a!au Piha+ yang memunyai +emamuan un!u+ menen!u+an, bai+ lang"ung mauun !ida+ lang"ung, dengan *ara aaun engellaan engella an dan a!au +ebi;a+"anaan Peru"ahaan Sn"r #eu!u"an #eu!u"an ire+"i P $ur"a <e+ Indne"ia . e0038-$
engan engan prinsip prinsip majoritas majoritas super, super, yang dimaksudka dimaksudkan n adalah bahwa dalam suatu rapat umum pemegang saham, keputusan baru dapat diambil manakala suara yang menyetujuinya melebihi jumlah tertentu, misalnya lebih dari +"% atau E dari suara yang sah.
8
1. Pasa Pasall 91 ayat ayat (1), (1), Seti Setiap ap pem pemegan egang g saha saham m berh berhak ak meng mengaj ajuk ukan an guga gugata tan n terhadap perseroan ke Pengadilan egeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan @'PS, ireksi, dan"atau ewan omisaris. +. Pasa Pasall 9+, 9+, Seti Setiap ap peme pemega gang ng saham saham berhak berhak memi memint ntaa kepa kepada da Perse Persero roan an agar agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak meny menyetu etuju juii tind tindak akan an perse persero roan an yang yang meru merugi gika kan n peme pemega gang ng saham saham atau atau Perseroan, berupa: Perubahan anggaran dasar, Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari ; G (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroanH atau Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. %. Pasal Pasal $ ayat ayat (+), (+), Pemega Pemegang ng Saham persero perseroan an meminta meminta diselengg diselenggarak arakann annya ya @apat 'mum Pemegang Saham, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya @'PS. 5. Pasal Pasal $ ayat ayat (9), (9), mewakili mewakili perseroa perseroan n untuk untuk mengaju mengajukan kan gugata gugatan n terhadap terhadap anggot anggotaa direks direksii yang yang karena karena kesalah kesalahan an atau kelalai kelalaiann annya ya menimb menimbulk ulkan an kerugian terhadap perseroan. ;. Pasal Pasal 115 ayat (9), mewakil mewakilii persero perseroan an untuk untuk mengaj mengajuka ukan n gugata gugatan n terhad terhadap ap angg anggot otaa
dewa dewan n
kom komisar isaris is yang yang kare karena na kesa kesala laha han n
atau atau kela kelala laia iann nny ya
menimbulkan kerugian terhadap perseroan, diatur dalam. 9. Pasal Pasal 1%= ayat ayat (%), (%), memint memintaa diadak diadakann annya ya pemeriks pemeriksaan aan terhadap terhadap perseroa perseroan, n, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. . Pasal 155 155 ayat ayat (1), mengajukan mengajukan permohonan permohonan pembubaran pembubaran perseroan. perseroan. #akI #akIha hak k pemeg pemegan ang g saha saham m mino minorit ritas as diata diatass meru merupa paka kan n tero terobo bosan san baru baru dala dalam m peraturan perundang2undangan di 3ndonesia dengan lahirnya 'ndang2'ndang o.5 !ahun !ahun +, +, akan akan tetapi tetapi dari dari hak2ha hak2hak k diatas diatas belum belum merupa merupakan kan cermina cerminan n perlin perlindun dungan gan hukum hukum terhadap pemegang saham minoritas yang sempurna karena aturan mengenai perlindungan hukum pemegang pemegang saham minoritas sesuai dengan dengan prinsip prinsip good corporate governance governance masih sulit untuk diterapkan di 3ndonesia. epentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dalam dalam suat suatu u perse persero roan an terb terbata atass serin seringk gkali ali bert berten entan tanga gan n satu satu sama sama lain. lain.4% 4%66 *ino *inori rity ty shareholders atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. alam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat -
dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah disbanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang yang dimilik dimiliki. i. eadaan eadaan demiki demikian an akan akan semaki semakin n parah, parah, jika jika ternyat ternyataa pemega pemegang ng saham saham mayor mayorita itass meng menggu guna naka kan n pelu peluan ang g ini ini untu untuk k meng mengen enda dalik likan an peru perusah sahaan aan berd berdas asark arkan an kepentingannya saja dan tidak mengindahkan kepentingan pemegang sa ham minoritas. 1 'ntuk itu, agar terpenuhinya unsur keadilan, diperlukan suatu keseimbangan sehingga pihak pemegang saham s aham minoritas mi noritas tetap dapat menikmati haknya selaku s elaku mayoritas, termasuk mengatur mengatur perseroan. perseroan. i lain pihak, pihak pemegang saham minoritaspu minoritaspun n perlu diperhatikan diperhatikan kepentingannya dan tidak bisa begitu saja diabaikan haknya. 'ntuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak, dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip 7 *ayority @ule minority Protection8, yaitu yang memerintah (the ruler) di dalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah haruslah dijalankan dijalankan dengan selalu melindungi melindungi (to protect) pihak minoritas. #al ini jika tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah di khawatirkan akan mengganggu iklim investasi dan mematikan investor2investor kecil. Sedangkan dalam 'ndang2'ndang omor 5 !ahun !ahun + !entang Perseroan !erbatas memberikan memberikan beberapa perlindunga perlindungan n terhadap terhadap pemegang pemegang saham minoritas. '' Perseroan Perseroan !erbatas menjamin adanya prinsip one share one vote yang termuat dalam Pasal =5 ayat (1) yang menyatakan bahwa : 7Setiap Setiap saham saham yang yang dikelu dikeluark arkan an mempun mempunyai yai satu satu hak suara suara ke"uali ke"uali angga anggaran ran 8, pemegang saham minoritas berhak memberikan suaranya dasar menentukan lain lain8, dalam rapat umum pemegang saham. emudian Pasal = ayat (1) dan ayat (+) menyatakan bahwaH 7(1) #eputusan 7(1) #eputusan $%PS diambil diambil berdasasrkan musya&arah musya&arah untuk mu'akatH mu'akat H 7(+) dalam hal keputusan berdasarkan musya&arah untuk mu'akat sebagaimana dimaksud dalam ayat ()* tidak ter"apai+ keputusan adalah sah ,ika disetu,ui lebih dari )2 (satu perdua* bagian dari ,umlah suara yang dikeluarkan ke"uali undangundang danatau anggaran dasar menentukan bah&a keputusan adalah sah ,ika disetu,ui oleh ,umlah suara setu,u yang lebih besar .8 .8
10 *. 3rsan asarudin dan 3ndra Surya, -spek hukum pasar modal 3ndonesia..
10
&erdasarkan &erdasarkan prinsip prinsip keadilan, keadilan, pengambilan pengambilan keputusan pemegang pemegang saham mayoritas dalam suatu @'PS tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas, meskipun cara pengambilan keputusan secara mayoritas tersebut dianggap yang paling demokratis. Pemberl Pemberlaku akuan an teori teori demokr demokrasi asi dalam dalam suatu suatu persero perseroan an terbata terbatass terjelm terjelmaa dalam dalam sistem sistem pengambilan keputusan oleh rapat umum pemegang saham. i samping itu, komposisi dari organ organ perusahaan perusahaan juga menunjukan menunjukan adanya pilar2pilar pilar2pilar demokrasi dalam suatu perseroan terbatas. 11 #ak voting suara pemegang saham pun tergantung pada pemegang saham mayoritas. #al ini menunjukkan bahwa prinsip one share one vote diterapkan dalam setiap perusahaan terlebih adanya perbedaan ketat antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas. etentuan Pasal ;% ayat (+) ''P! o. 5 !ahun + hanya mensyaratkan perlakuan sama antar sesama pemegang saham dalam kelas yang sama dalam arti antar pemegang saham dalam kelas yang sama tersebut tidak boleh dilakukan diskriminasi, tetapi belum dapat menyentuh unsur fairness antar pemegang saham jika: a) Pemegang Pemegang sahamnya sahamnya tidak dalam klasfikasi klasfikasi yang yang sama. sama. b) !idak terlalu sulit bagi pemegang saham mayoritas untuk mengisukan saham dalam kelas yang berbeda. c) Pemegan Pemegang g saham yang satu adalah adalah minorit minoritas as sedangka sedangkan n yang lainnya lainnya adalah adalah mayoritas. Pada Pada dasar dasarny nya, a, peme pemega gang ng saham saham mino minori ritas tas memil memilik ikii hak hak yang yang sama sama deng dengan an pemegang saham mayoritas. arena para pemegang saham sekecil apapun sahamnya tetap menjadi anggota @apat 'mum Pemegang Saham (@'PS).
mengatur mengatur mengenai mengenai pelaporan pelaporan dan keterbukaan keterbukaan informasi informasi yang bertujuan untuk melindungi melindungi investor investor sebagai pemegang saham minoritas dari pelanggaran pelanggaran dalam pasar modal, hal ini disebutkan dalam Pasal =; ''P* mengenai pelaporan dan keterbukaan informasi dimana seluruh emiten yang telah memperoleh i/in persetujuan wajib melapor kepada &apepam, dan dalam 1+ ''P* diatur diatur mengenai mengenai sanksi -dministratif, -dministratif, selain adanya adanya denda denda yang cukup besar apabila adanya pelanggaran dalam pasar modal. alam Pasal 1 ''P*, dinyatakan bahwa &apepam berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga diduga melaku melakukan kan atau terliba terlibatt dalam dalam penye penyelen lengga ggaraan raan terhadap terhadap ''P* ''P* dan peratu peraturan ran pelaksanaannya.1% 'ndang2'ndang @epublik 3ndonesia omor = tahun 1$$; tentang pasar *odal yang selanjutnya selanjutnya disebut disebut ''P* maupun peraturan peraturan perundang2 perundang2undan undangan gan dibawahny dibawahnyaa juga ikut pula mengatur mengenai upaya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, yaitu dalam bentuk : 1. Pasal Pasal =+ ayat (+) ''P* jo. peratura peraturan n &apepam &apepam omor omor 3B.0.1 3B.0.1 tahun += += tentang tentang pengaturan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu (conflict of interest). Secara jelas dalam ''P* yaitu dalam Pasal =+ ayat (+) ''P* pemegang saham minoritas minoritas terlindung terlindungii dalam hal terjadinya terjadinya transaksi transaksi berbenturan berbenturan kepentingan, kepentingan, akan tetapi dalam pasal tersebut keterlibatan pemegang sahm minoritas tidak mutlak, hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut ''P* hanya memberi otoritas kepada &apepam untuk untuk 7apat 7apat88 mewajib mewajibkan kan,, jadi jadi dalam dalam hal ini dapat dapat disimpu disimpulka lkan n bahwa bahwa otorita otoritass sepenuhnya ada di &apepam, bukan ''P*.seperti kutipan Pasal =+ ayat (+) ''P* di bawah ini: “Bapepam dapat me&a,ibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetu,uan pemegang saham independen untuk se"ara sah dapat melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan+ yaitu antara emiten atau perusahaan publik dengan kepentingan ekonomis pribadi direksi atau komisaris atau ,uga pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik. engan adanya otoritas yang diberikan oleh ''P* kepada &apepam yang menentukan wajib tidaknya keterlibatan pemegang saham minoritas dalam persetujuan transaksi berbenturan kepentingan, maka &apepam mempertegas dengan peraturan &apepam 13 Ta!inayati dan ulia /amariyanti+ 2001+ Hukum Pasar Modal D ndonesia+ Sinar 3ra'ika 4akarta Hal. 10 12
omor 3B.0.1 tahun += tentang benturan kepentingan transaksi tertentu yang tercantum dalam pasal % huruf b : “Transaks “Transaksii yang mengandun mengandung g Benturan Benturan #epentinga #epentingan n &a,ib terlebih dahulu dahulu disetu,ui oleh para Pemegang Saham ndependen atau &akil mereka yang diberi &e&enang untuk itu dalam $apat %mum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetu,uan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil. engan peraturan &apepam diatas maka semakin jelas bahwa secara mutlak pemegang saham saham mino minorit ritas as haru haruss meny menyetu etujui jui apab apabil ilaa akan akan ada ada trans transak aksi si yang yang berb berben entu turan ran kepentingan. Pada Pada umumn umumnya ya pemega pemegang ng saham saham indepe independe nden n adalah adalah pemegan pemegang g saham saham publik publik atau pemegang saham minoritas yang harus mendapatkan perlindungan perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam 'ndang2undang Perseroan !erbatas. Peraturan &apepam omor 3B.0.1 pada pokoknya merupakan penghormatan hak dan perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas. etent etentuan uan mengen mengenai ai transak transaksi si yang yang mengan mengandun dung g bentur benturan an kepent kepenting ingan an tertent tertentu u menunjukkan bahwa peraturan perundang2undangan di bidang pasar modal menjunjung hak dan perlindungan pemegang saham minoritas suatu perseroan berdasarkan asas kesetar kesetaraan aan.. Setiap Setiap pemega pemegang ng saham saham secara secara hukum hukum dinyat dinyataka akan n berhak berhak untuk untuk ikut ikut menent menentuka ukan n kebijak kebijakan an persero perseroan an berkai berkaitan tan dengan dengan pengam pengambila bilan n keputu keputusan san dalam dalam @'PS yang teramat penting dan membawa dampak bagi kepentingan pemegang saham. Secara prinsip peraturan ini bertujuan : *elind ndun ungi gi kepe kepent ntin inga gan n peme pemega gang ng saham saham inde indepe pend nden en yang yang umum umumny nyaa a. *eli meru merupa paka kan n peme pemega gang ng saham saham mino minorit ritas as dari dari perb perbua uata tan n yang yang melam melampa paui ui kewena kewenanga ngan n direksi direksi dan komisa komisaris ris serta serta pemegan pemegang g saham saham mayorit mayoritas as dalam dalam melakukan transaksi benturan tertentu (Pasal =+ ayat (+) ''P* jo. Peraturan &apepam omor 3B.0.1). b. *engurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh direksi, komisaris, atau pemegang saham mayoritas untuk melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu. ". *elaksanakan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hak pemegang saham berdasarkan asas kesetaraan, persetujuan pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ; G saham yang asa merupakan keharusan (Pasal =+ ayat (1) ''P*).
13
Pengaturan ini memberikan koridor yang akan membatasi pengambilan keputusan oleh pihak2pihak yang berkuasa seperti pemegang saham mayoritas, direksi, dan komisaris perseroan untuk bersepakat mengenai transaksi tertentu yang memberikan keuntungan pada pihak2pihak tersebut dengan mengabaikan hak dan kepentingan pemegang saham minoritas. Pada dasarnya ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu bersifat preventif, menerapkan prinsip keterbukaan sebagai asas fundamental dalam pasar modal dan lebih memberdayakan pemegang saham minoritas. Pasal =+ ayat (+) jo. j o. Peraturan &apepam omor 3B.0.1 merupakan bentuk perlindungan dari dari dua sisi. sisi. Pertam Pertama, a, &apepa &apepam m sebagai sebagai otorita otoritass tertin tertinggi ggi di bidang bidang pasar pasar modal modal mempunyai mempunyai kapasitas kapasitas untuk untuk menegakkan menegakkan peraturan peraturan perundang perundang2undan 2undangan gan di bidang bidang pasar modal yang berkaitan dengan transaksi benturan kepentingan tertentu. ter tentu. Penegakan hukum atas pelanggaran benturan kepentingan tertentu merupakan tindakan represif. -rti -rtiny nya, a, perb perbua uatan tan telah telah terja terjadi di dan dan kemun kemungk gkin inan an keru kerugi gian an pun pun telah telah diala dialami mi,, seda sedang ngka kan n pene penera rapa pan n prin prinsi sip p kete keterb rbuk ukaan aan dan dan pemb pember erday dayaan aan peme pemega gang ng saham saham independen di dalam proses pengambilan keputusan merupakan sarana hukum untuk mencegah transaksi benturan kepentingan tertentu yang biasa menguntungkan pihak2 pihak tertentu dan sekaligus merugikan perseroan. Penerap Penerapan an prinsi prinsip p keterb keterbuka ukaan an dan pember pemberday dayaan aan pemega pemegang ng saham saham indepe independe nden n merupa merupakan kan sarana sarana preven preventif tif.. !inda !indakan kan preven preventif tif jauh lebih lebih baik baik daripa daripada da tindak tindakan an represif, namun pemegang saham perlu memahami hak dan menggunakan haknya untuk memproteksi kepentingannya sendiri.
2. #ak mendapatkan mendapatkan jaminan jaminan keamanan atas efek yang dimiliki, dimiliki, yang diatur dalam pasal 5= dan 5$ ''P* alam pasal 5= ''P* yang berbunyi : 7ustodian hanya dapat mengeluarkan 0fek atau dana yang yang tercatat tercatat pada pada rekeni rekening ng 0fek 0fek atas perint perintah ah tertuli tertuliss dari dari pemega pemegang ng rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya8. alam hal ini ''P* memberikan perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saha saham m mino minori rita tass dala dalam m hal hal peni peniti tipa pan n efek efek oleh oleh ust ustod odia ian, n, yaitu aitu Piha Pihak k yang ang memberikan jasa penitipan 0fek dan harta lain yang berkaitan dengan 0fek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak 2 hak lain, menyelesaikan transaksi
14
0fek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya yang memberikan hak kepada pemegang saham pada umumnya dan pemegang saham minoritas pada khususnya untuk mendapatkan jaminan keamanan atas seluruh efek yang dititipkan, sehingga secara yuridis kustodian juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian dan kesalahannya. #al ini sejalan dengan asas responsibilitas dalam asas Jood orporate Jovernanace. alam pasal 5$ ''P* memungkinkan pemegang saham memperoleh kenyamanan dan keaman keamanan an dalam dalam mendaf mendaftark tarkan an sahamn sahamnya ya dengan dengan memper memperbol bolehk ehkan an perusa perusahaa haan n melimpahkan wewenang pengadministrasian, pemindahan pemilikan, penyerahan atau penerimaan efek kepada &iro -dministrasi 0fek (&-0). alam peraturan o. 3B.<.1 angka 11 diatur mengenai tata cara pemindahan hak atas nama harus dibuktikan dengan dokume dokumen n yang yang ditand ditandata atanga ngani ni oleh oleh atau atas nama nama pihak pihak yang yang menerim menerimany anya. a. &iro &iro -dministrasi -dministrasi 0fek (&-0) (&-0) bertanggun bertanggung g jawab baik sendiri2send sendiri2sendiri iri maupun maupun bersama2 bersama2 sama kepada pemegang saham atas kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaiannya dalam dalam melaks melaksana anakan kan tugas tugas selain selain itu hak dasar dasar pemegan pemegang g saham saham juga juga diwuju diwujudka dkan n dengan adanya hak untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang perseroan tepat waktu dan mudah. engan adanya jaminan keamanan dalam pendaftaran maka akan menimbulkan rasa aman kepada investor dalam hal ini pemegang saham minoritas sesuai dengan tujuan pembangunan di bidang pasar modal yaitu ikut meningkatkan minat investasi dan peningkatan pembangunan ekonomi ekonomi secara makro di 3ndonesia. . #ak memperoleh keterbukaan informasi alam ''P* juga mengatur mengenai keterbukaan informasi dalam bidang pasar modal yang merupakan pasar bagi perseroan terbuka dalam menawarkan perusahaan dan dan memb memberi erika kan n pelay pelayana anan n kepa kepada da inve invest stor or yang yang terma termasu suk k dida didalam lamny nyaa adal adalah ah pemegang saham minoritas. #ak memperoleh keterbukaan informasi ini diatur dalam Pasa Pasall =; samp sampai ai deng dengan an Pasa Pasall =$ ''P* ''P* yang yang meng mengatu aturr kewa kewajib jiban an emit emiten en atau atau perusahaan publik memberikan informasi kepada publik termasuk pemegang saham minoritas mengenai keadaan perseroan baik secara berkala maupun secara insidentil dalam hal terjadi peristiwa2peristiwa materiil yang menyangkut perseroan. #ak mengen mengenai ai keterb keterbuka ukaan an inform informasi asi yang yang terdapat terdapat dalam dalam ''P* ''P* juga juga diperk diperkuat uat dengan peraturan &apepam omor B..1 tahun 1$$9 !entang eterbukaan 3nformasi 15
Kang #arus Segera iumumkan epada Publik yang mewajibkan Setiap Perusahaan Publik Publik atau atau 0miten 0miten yang yang Pernyat Pernyataan aan Pendaft Pendaftara aranny nnyaa telah telah menjadi menjadi efekti efektif, f, harus harus menyam menyampaik paikan an kepada kepada &apepam &apepam dan mengum mengumum umkan kan kepada kepada masyarak masyarakat at secepat secepat mung mungki kin, n, pali paling ng lamba lambatt akhi akhirr hari hari kerja kerja ke2+ ke2+ (ked (kedua ua)) setela setelah h kepu keputu tusan san atau atau terdapatnya 3nformasi atau Aakta *aterial yang mungkin dapat mempengaruhi nilai 0fek 0fek perusah perusahaan aan atau keputu keputusan san invest investasi asi pemoda pemodal. l. Aakta Aakta materia materiall yang yang dimaks dimaksud ud adalah : a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan b. ". d. e. '. g. h.
usaha patungan. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya. Perolehan atau kehilangan kontrak penting. Produk atau penemuan baru yang berarti. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran 0fek yang bersifat utang. Penjualan Penjualan tambahan efek kepada masyarakat masyarakat atau secara terbatas terbatas yang material
jumlahnya. i. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material. ,. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting. k. !untu !untutan tan hukum hukum yang yang pentin penting g terhada terhadap p perusah perusahaan aan,, dan atau direktu direkturr dan komisaris perusahaan. l. Pengajuan tawaran untuk pembelian 0fek perusahaan lain. m. Penggantian -kuntan -kuntan yang mengaudit perusahaan. n. Penggantian Cali -manat. o. Perubahan tahun fiskal perusahaan.
&-& 333 P0'!'P
16
-.
esimpulan ari uraian diatas mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan peraturan
perundang2undangan di 3ndonesia maka secara ringkas dapat kita tarik suatu benang merah antar antaraa bent bentuk uk deng dengan an asas asas yang yang menja menjadi di nilai nilai ukur ukur meng mengen enai ai perl perlin indu dung ngan an terh terhad adap ap pemegang saham minoritas. i 3ndonesia terdapat dua peraturan perundang2undangan yang secara tegas mengatur mengenai Perseroan !erbatas dan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, yakni 'ndang2'ndang Perseroan !erbatas omor 5 tahun + sebagai sumber hukum utama dalam perseroan !erbatas dan 'ndang2undang omor = tahun 1$$; tentang Pasar modal, dan turunan dari 'ndang2undang yang berupa peraturan &apepam. ari perumusan masalah yang telah diungkapkan diungkapkan diatas maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut: 1. &entuk &entuk perlindunga perlindungan n hukum hukum yang diberika diberikan n undang2und undang2undang ang perseroan perseroan terbatas terbatas : a. #ak meminta meminta keterli keterlibat batan an peng pengadil adilan. an. b. #ak melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan perusahaan c. #ak mengus mengusulk ulkan an dila dilaksan ksanaka akanny nnyaa @'PS @'PS d. #ak untuk untuk memi meminta nta @'PS @'PS membub membubark arkan an persero perseroan an e. #ak mempero memperoleh leh keterb keterbuka ukaan an inform informasi asi f. #ak untuk untuk tidak tidak menanggu menanggung ng kerugian kerugian yang diakibatkan diakibatkan oleh oleh organ organ perseroa perseroan n +. Perlindung Perlindungan an yang diberikan diberikan oleh oleh 'ndang2un 'ndang2undang dang di di bidang bidang pasar modal: modal: a. Peng Pengat atur uran an terha terhada dap p tran transak saksi si yang yang meng mengan andu dung ng bent bentur uran an kepe kepent ntin inga gan n (conflik of interest). b. #ak mendapatkan jaminan keamanan atas efek dalam pendaftaran pemilikan dan pengalihan sahamnya. c. #ak mendap mendapatk atkan an keter keterbuk bukaan aan info informa rmasi si
-A!-@ P'S!-A. Buku
r. #. &udi 'ntung, S.#., .., *.*., +11, #ukum &isnis Pas ar *odal, Penerbit -ndi 'ndang 'ndang omor = !ahun 1$$; !entang Pasar *odal *. 3rsan asarudin dan 3ndra Surya, -spek hukum pasar modal 3ndonesia..
Prof. r. *.S. !umanggor, !umanggor, S.#, *.Si, Pengenalan ?toritas egal @eform dalam 3khtisar etentuan Pasar *odal 3.J.@ai, Cidjaja, #ukum Perusahaan, (
http:""kamus.cektkp.com"saham"
C. Peratura Peraturan n Perunan Perunan!"u !"unan! nan!an an
'ndang2undang o. 1 !ahun 1$$; !entang Perseroan !erbatas 'ndang2undang o. = !ahun 1$$; !entang Pasar *odal 'ndang2undang o. 5 !ahun + !entang Perseroan !erbatas itab 'ndang2undang #ukum agang, terjemahan : Prof. @. Subekti, S.#. Peraturan &apepam omor 3B.0.1 !ahun += !entang &enturan epentingan !ransaksi !ertentu.
18
