PPh 24

MAKALAH PERPAJAKAN 2 “PAJAK PENGHASILAN PASAL 24”

Di susun Oleh: 1. FANNY LOA

(14 13 028)

2. NADALIA PONGTOKO

(14 13 082)

3. FREDERIK YOHANIS ITEM

(14 13 139)

AKUNTANSI A

UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.









BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi atau badan tidak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja tetapi mungkin saja juga berasal dari luar negeri. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Pajak Penghasilan Pasal 24 atau yang disingkat dengan PPh 24. Di mana PPh 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri. PPh 24 boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, besarnya pajak atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap total pajak terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. 1.2 Rumusan Masalah 1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24; 2. Penggabungan Pajak Penghasilan Pasal 24; 3. Batas maksimum kredit Pajak Penghasilan Pasal 24; 4. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 jika terjadi kerugian usaha dalam negeri; 5. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 jika tejadi kerugian usaha luar negeri; 6. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 jika penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara; 7. Perubahan besarnya penghasilan di luar negeri; 8. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri;dan 9. Cara mengisi surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Pasal 24. 1.3 Tujuan Penulisan 1. Mengetahui pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24; 2. Mengetahui penggabungna Pajak Penghasilan Pasal 24; 3. Mengetahui batas maksimum kredit Pajak Penghasilan Pasal 24; 4. Mengetahui cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 24 jika terjadi kerugian usaha dalam negeri; 5. Mengetahui cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 24 jika terjadi kerugian usaha luar negeri;









7. Mengetahui perubahan besarnya penghasilan di luar negeri; 8. Mengetahui cara melaksanakan kredit pajak luar negeri;dan 9. Mengetahui cara mengisi surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Pasal 24. 1.4 Manfaat Penulisan Melalui makalah ini diharapkan agar yang membacanya dapat mengerti dan memahami secara jelas mengenai Pajak Penghasilan Pasal 24.









BAB II PEMBAHASAN Pajak Penghasilan Pasal 24, selanjutnya disingkat PPh Pasal 24, merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri. PPh Pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per menerapkan per country limination. limination. Penggabungan Penghasilan

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menghitung total PPh terutang dalam satu tahun pajak adalah menentukan jumlah penghasilan (baik penghasilan dari dalam negeri maupun penghasilan dari dalam negeri) yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPh tersebut. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut : 1. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut ( accrual basis) 2. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut ( cash basis) 3. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen ( pasal 18 ayat 2 UU PPh) dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan menteri keuangan. Saat perolehan dividen dalam rangka penggabungan penghasilan tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yaitu : 



Pada bulan keempat setelah batas akhir kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha diluar negeri untuk tahun pajak yang bersangkutan, atau ; Jika tidak ditentukan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, atau tidak ada kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, saat diperolehnya dividen adalah pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir.

Contoh 1:

PT Mandiri menerima dan memperoleh penghasilan netto dari sumber luar negeri dalam tahun









2. Di negara Belanda, memperoleh dividen atas kepemilikan sahamnya di “ABC Corp.” sebesar Rp 1.000.000.000, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2012 yang ditetapkan RUPS tahun 2012, dan baru dibayarkan tahun 2014. 3. Di negara Inggris, memperoleh dividen atas penyertaan saham sebanyak 75% di “DEF Corp.” sebesar Rp 2.000.000.000. 2.000.000.000. Saham tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dividen tersebut berasal dari keuntungan saham 2013 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2014. 4. Penghasilan berupa bunga semester II tahun 2014 sebesar Rp 500.000.000 dari Bangkok Bank di Thailand. Penghasilan tersebut baru akan diterima pada bulan April 2015. Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri dalam tahun pajak 2014 adalah penghasilan pada angka 1,2,3. Sedangkan penghasilan pada angka an gka 4 digabungkan diga bungkan dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri dalam tahun pajak 2015. Batas Maksimum Kredit Pajak

Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut: 1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirkan atau bertempat kedudukan; 2. Penghasilan berupa bunga, royalty, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalty, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada; 3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak; 4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada; 5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan; 6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada; 7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada;dan 8. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap









2. (Penghasilan luar negeri: Seluruh Penghasilan Kena Pajak) X PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. 3. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak (dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri). Contoh 2:

PT Cemara memperoleh penghasilan netto dalam tahun 2014 sebagai berikut: 1. Penghasilan dari luar negeri Rp 5.000.000.000 dengan tarif pajak sebesar 40%. 2. Penghasilan usaha di Indonesia Rp 4.000.000.000. Jawab: Berikut ini menghitung kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) 1. Menghitung Total PKP Penghasilan dari luar negeri

Rp 5.000.000.000

Penghasilan dari dalam negeri

Rp 4.000.000.000

Jumlah penghasilan neto

Rp 9.000.000.000

Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain. 2. Menghitung Total PPh Terutang Tarif PPh pasal 17 ayat (1) b X Penghasilan kena pajak 25% X Rp 9.000.000.000 = Rp 2.250.000.000 3. Menghitung PPh Maksimum Dikreditkan sesuai Perbandingan Penghasilan (Penghasilan luar negeri : Total Penghasilan dalam dan luar negeri ) x Total PPh terutang ( Rp 5.000.000.000 : Rp 9.000.000.000) x Rp 2.250.000.000 = Rp 1.250.000.000 4. PPh terutang atau dibayar di luar negeri adalah: 40% x Rp 5.000.000.000 = Rp 2.000.000.000 Dengan demikian kredit pajak yang diperkenankan adalah sebesar Rp 1.250.000.000. Jurnal:











Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha Dalam Negeri

Jika terjadi kerugian usaha di dalam negeri maka sejumlah kerugian yang diderita tersebut dapat digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia (dalam negeri) sampai 5 tahun kedepan. Contoh 3:

PT Ananda Raya, yang berkantor di Indonesia, memperoleh penghasilan neto pada tahun 2016 sebagai berikut. 



Di Negara A, PT Ananda Raya memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp 500.000.000. (Tarif pajak yang berlaku adalah 30%). Di dalam negeri, PT Ananda Raya menderita kerugian sebesar Rp 100.000.000.

Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri sebesar Rp 5.000.000.000. Jawab: Berikut ini penghitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh pasal 24). 1. Menghitung Total PKP Penghasilan dari Negara A berupa laba usaha Rp 500.000.000 Kerugian usaha di dalam negeri (Rp 100.000.000) Jumlah penghasilan neto Rp 400.000.000 Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak dapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain. 2. Menghitung Total PPh Terutang PKP yang mendapat fasilitas pengurangan tarif:  .8..  ...

X Rp 400.000.000

= Rp 384.000.000









4. Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Luar Negeri Tarif Pajak di luar negeri x penghasilan luar negeri 30% x Rp 500.000.000 = Rp 150.000.000 Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah Rp 52.000.000. Jurnal: Kas Uang Muka PPh Beban PPh 24 Pendapatan Luar negeri

Rp 350.000.000 Rp 65.000.000 Rp 85.000.000 Rp 500.000.000

Kerugian Dalam Negeri Kas

Rp 100.000.000 Rp 100.000.000

Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha Luar Negeri

Jika terjadi kerugian yang diderita di luar negeri maka kerugian tersebut tidak boleh digabungkan/dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Contoh 4:

Amalia (TK/3), berdomisili di Surabaya, memperoleh dan menerima penghasilan neto tahun 2016 sebagai berikut. 



Di Negara A, ia menerima penghasilan berupa sewa sebesar Rp 200,000,000 (tarif pajak yang berlaku adalah 40%). Di Negara B, ia mengalami kerugianusaha sebesar Rp 100,000,000 (tarif pajak yang berlaku adalah 25%) Di dalam negeri, ia memperoleh laba usaha sebesar Rp 200,000,000.











5% x Rp 50.000.000

= Rp 2.500.000



15% x Rp 200.000.000

= Rp 30.000.000



25% x Rp 150.000.000

= Rp 37.500.000 (+) Rp 70.000.000

3. Menghitung PPh maksimum dikreditkan di Negara A sesuai perbandingan penghasilan ℎ   ( )   ℎ   ℎ    

 200.000.000

  70.000.000 70.000.000 =  35.000.000 35.000.000  400.000.000 4. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di Negara A 20% x Rp 200.000.000 = Rp 40.000.000 Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah Rp 35.000.000 atau sebesar PPh maksimum sesuai dengan perbandingan penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan penghitungan total PPh terutang, PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian, dipilih nilai terendah di antara ketiganya. Penghitungan PPh Pasal 24 Jika Penghasilan Luar Negeri Berasal dari Beberapa Negara Jika dipreoleh penghasilan luar negeri yang berasal dari beberapa Negara maka besarnya batas maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing Negara ( per per country limitation) limitation) Contoh 5: PT Yogananta, yang berkantor di Jakarta, memperoleh dan menerima penghasilan neto pada tahun 2016 sebagai berikut.









Berikut ini penghitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24). 1. Menghitung total PKP Penghasilan dari Negara P berupa laba usaha Penghasilan dari Negara Q berupa laba usaha Penghasilan dari Negara R berupa laba usaha Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Jumlah penghasilan neto Jumlah penghasilan neto sama denganPenghasilan Kena kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.

Rp 300.000.000 Rp 400.000.000 Rp 100.000.000 Rp 200.000.000 Rp 1.000.000.000 Pajak karena tidak terdapat

2. Menghitung total PPh terutang PPh terutang: 25% x Rp 1.000.000.000

Rp

250.000.000

3. Menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan pemghasilan masing-masing Negara a. PPh maksimum untuk Negara P ℎ     ℎ   ℎ    

 300.000.000  1.000.000.000

  250.000.000 250.000.000

=  75.000.000 75.000.000

b. PPh maksimum untuk Negara Q ℎ  

 ℎ    

  ℎ 









20% x Rp 300.000.000 Rp 60.000.000 b. PPh terutang atau dibayar di Negara Q Tarif pajak negara Q x penghasilan Negara Q 25% x Rp 400.000.000 Rp 100.000.000 c. PPh terutang atau dibayar di Negara R Tarif pajak Negara R x penghasilan Negara R 35% x Rp 100.000.000 Rp 35.000.000

PPh Maksimum Negara

Total PPh Terutang

Dikreditkan

PPh

PPh Pasal 24:

Sesuai

Terutang/Dibayar

terendah kolom

Perbandingan

di luar Negeri

(1), (2), (3)

(3)

(4)

Penghasilan (1)

(2)

P

Rp 250,000,000

Rp

75,000,000

Q

Rp 250,000,000

Rp 100,000,000

Rp 100,000,000

Rp 100,000,000

R

Rp 250,000,000

Rp

Rp

Rp

25,000,000

Total kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan

Rp

60,000,000 35,000,000

Rp

60,000,000 25,000,000

Rp 185,000,000

Total kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) Rp 185.000.000 karena jumlah ini masih lebih rendah disbanding total PPh terutang Rp 250.000.000. Perubahan besarnya Penghasilan di Luar Negeri Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT Tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan











(setelah dikoreksi di luar negeri)

Rp

2,000,000,000

PPh Pasal 25

Rp

600,000,000

Penghasilan Luar Negeri

Rp

1,000,000,000

Penghasilan dalam negeri

Rp

3,000,000,000

Penghasilan kena pajak

Rp

4,000,000,000

PPh terutang (menurut pasal 17)

Rp

1,000,000,000

Kredit pajak luar negeri yang diperkenankan

Rp

(200,000,000)

Harus bayar di Indonesia

Rp

800,000,000

PPh Pasal 25

Rp

(600,000,000)

PPh Pasal 29

Rp

200,000,000

Penghasilan luar negeri

Rp

2,000,000,000

Penghasilan dalam negeri

Rp

3,000,000,000

Penghasilan Kena Pajak

Rp

5,000,000,000

PPh Terutang (menurut pasal 17)

Rp

1,250,000,000

Kredit Pajak Luar Negeri yang diperkenankan

Rp

(400,000,000)

Harus Bayar di Indonesia

Rp

850,000,000

-

SPT 2014

Pembetulan SPT

(600,000,000)











































BAB III KESIMPULAN 3.1 Kesimpulan

Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang bersumber dari luar negeri. Di mana Pajak Penghasilan Pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Indonesia sendiri menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limination. limination. Jika terjadi kerugian di dalam negeri maka sejumlah kerugian yang diderita tersebut dapat digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia (dalam negeri) sampai dengan lima tahun kedepan sementara jika









Daftar Pustaka Resmi,Siti.2016.Perpajakan Teori dan Kasus.Edisi 9.Jakarta:Salemba Empat. Mardiasmo.2016.Perpajakan.Edisi Terbaru 2016.Yogyakarta: CV Andi Offset.

PPh 24

Recommend Documents