Permasalahan 1.
Demonstrasi mahasiswa
Pada asal mulanya demonstrasi merupakan salah satu car a penyampaian aspirasi yang dilegalkan. Demonstrasi dapat pula digunakan sebagai media penyampaian kritik ataupun saran-saran terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak kepada rak yat. Tetapi dewasa ini demonstrasi identik dengan kegiatan penyampaian pendapat disertai anarkisme masa dan perusakan infrastruktur pemerintah. Orasi disertai dengan aksi baku hantam antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Hal ini sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan sila ke empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan”. Demonstrasi yang berujung dengan anarki sering kali merupakan demo yang dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini tentunya sangat disayangkan sekali, mengingat mahasiswa adalah generasi muda dengan intelektual tinggi sekaligus sebagai pewaris bangsa ini. Bagaimana Negara ini kedepannya sangat tergantung pada generasi muda saat ini. Diakui maupun tidak generasi generasi muda kita telah beralih acuan, acuan mereka adalah acuan yang mengatas namakan sebuah kebebasan dalam liberalis me. Dapat pula dikatakan kebebasan yang kebablas. Mahasiswa yang notabene masih tergolong ke dalam usia remaja mengalami masa yang rawan, karena pada saat itulah mereka mulai mampu berfikir abstrak, dan mencoba menjelaskan beberapa hal yang kompleks, dengan emosi yang masih labil. Sebetulnya remaja dapat dikatakan tidak memiliki tempat yang jelas, Mereka sudah tidak termasuk dalam golongan anak-anak dan belum dapat diterima ke dalam golongan orang dewasa. Dengan adanya globalisasi dan liberalisme tidak menutup kemungkinan masa rawan ini akan datang lebih awal. Pada masa ini pula remaja akan mencoba mencari jati dirinya. Sebagai manusia yang tergolong kedalam usia labil, mahasiswa,tak dapat dipungkiri, belum bisa memahami dan menghayati pancasila dengan sepenuhnya. Harus diakui bahwa sila demokrasi belum bisa berjalan seperti apa yang diharapkan. Hal tersebut membuktikan bahwa jalannya demokrasi belum sepenuhnya sepenuhnya didasarkan pada pancasila sehingga perlu dibenahi agar dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tuntutan hakekat pancasila. 2. Bangga menggunakan produk produk Luar Negeri daripada produk Dalam Negeri Sebagian besar masyarakat Indonesia sesungguhnya masih memiliki kecintaan dan kebanggaan untuk menggunakan produksi dalam negeri. Hal ini terbukti dengan makin meningkatnya citra dan penggunaan batik dan se patu produksi dalam negeri. Namun sebagian besar lainnya justru merasa lebih bangga ban gga menggunakan produk dari luar negeri. Dengan anggapan bahwa produk luar memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Hal ini sebenarnya keliru. Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, tentunya harus menggunakan nilai-nilai pancasila sebagai dasar dalam kegiatan sehari-hari. Perwujudan rasa bangga terhadap tanah air merupakan salah satu kandungan dari sila ketiga “ Persatuan Indonesia”. Rasa bangga dapat diaktualisasikan misalnya saja dengan senantiasa menggunakan produk dalam negeri.
Ketika kita merasa lebih bangga dengan menggunakan barang-barang dari luar negeri, hal tersebut sesungguhnya termasuk dalam penyimpangan nilai-nilai pancasila. Kegemaran kalangan masyarakat tertentu terhadap produk impor sebetulnya disebabkan gaya hidup yang ingin meniru luar negeri. Ini sesungguhnya patut disesalkan karena kalangan masyarakat ini umumnya berintelektual tinggi. Sudah sepatutnya rasa nasionalisme terhadap produksi dalam negeri harus dikampanyekan secara luas dan terus menerus agar tumbuh rasa bangga terhadap produk-produk karya anak negeri. Faktor Penyebab dan Solusi 1. Penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan ajaran yang terkandung di dalam Pancasila. Sebagai ideologi Negara Pancasila sebenarnya sudah mengatur prinsip-prinsip tata kehidupan masyarakat Indonesia, berupa nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kemajuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Menilik pada realita yang ada, banyak masyarakat Indonesia yang kurang paham bahkan mulai melupakan ajaran pancasila hingga mereka tidak menggunakan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan. Berkurangnya pemahaman mengenai Pancasila pada mas yarakat dipengaruhi banyak hal, misalnya menurunnya sosialisasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat, pendidikan mengenai pengamalan nilai-nilai pancasila yang kurang dalam masyarakat, sikap apatisme, serta berkembangnya hedonisme dan materalisme. Pancasila semestinya senantiasa digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukanlah kumpulan kalimat yang harus dihafalkan saja. Tetapi harus diresapi dan diaktualisasikan dalam kehidupan. Nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya harus direalisasikan, tidak hanya sekedar paham saja. Penanaman nilai-nilai pancasila perlu dilakukan sejak dini yakni melalui keluarga. Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama memiliki fungsi yang penting terutama dalam penanaman sikap, nilai hidup serta berfungsi menumbuhkan kesadaran bahwa pancasila sebagai dasar Negara perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Serta perilaku menyimpang dari nilainilai pancasila yang perlu dihindari.. Penanaman kesadaran perilaku menyimpang pada hakekatnya merupakan penanaman nilai-nilai Pancasila, karenanya perlu diberikan sejak anak-anak. Selain dari pihak keluarga, diperlukan pula pendidikan pancasila agar terbentuk seorang warga Negara yang memiliki intelektual tinggi, serta penuh tanggung jawab dalam memecahkan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan pancasila. Masalah dan Solusi 1. Penyimpangan Pancasila sebagai Falsafah Pada sila ke lima yang bermakna “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Pengamalan dari Sila ini sudah bukan rahasia umum lagi bahwa sama sekali tidak terwujud secara nyata. Rakyat kecil semakin terpuruk dan tertindas. Padahal rakyat lah pemegang
kedaulatan tertinggi di negara ini. Indonesia dinilai belum mampu memberikan keadilan kepada masyarakat yang tertindas. Justru sebaliknya, hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Kita sangat sering menjumpai hal-hal tersebut seperti dalam layar kaca pada acara hiburan yang menceritakan bahwa orang miskinlah yang lemah dan tertindas, bahkan diberita pun masih sering membahas hal ini sampai-sampai orang tak mampu itu teraniaya dan tidak ada rasa belas kasihan. Indonesia masih dibutakan oleh uang dan harta benda yang melimpah sehingga jika seseorang yang memeliki kekayaan tersebut maras a berkuasa dan merasa sombong tidak peduli dengan rakyat miskin. Penyebab Terjadinya Orang Kaya Menindas Orang Miskin Karena adanya pembedaan dua kelas yaitu pada orang kaya dan orang miskin. Kedua kelas ini dibedakan oleh kepemilikan alat-alat produksi (the ownership of means of production). Kelas kaya terdiri dari orang-orang yang memiliki alat produksi, sedangkan kelas miskin adalah orang-orang yang tidak memiliki alat-alat produksi. Yang dimaksud dengan alat-alat produksi adalah setiap alat yang dapat menghasilkan komoditas, yaitu barang kebutuhan masyarakat. Jadi alat produksi dapat membuat kaya pemilik alat-alat produksi yang memang sudah kaya. Kelas miskin dianggap tidak mempunyai apapun juga kecuali tenaga kerja. Orang miskin mempunyai ketergantungan kepada kelas kaya yang mempekerjakan di dalam proses produksi yang menggunakan alat-alat produksi milik kelas kaya. Karena adanya penindasan oleh kelas kaya terhadap kelas miskin terjadilah kelas orang kaya sudah tidak ada rasa hormat dan santun lagi meskipun orang miskin tersebut jauh lebih tua darinya. 3.1.2 Solusi agar Orang kaya tidak lagi menindas Orang Miskin Jika negara dan bangsa ini masih ingin menjadikan pancasila sebagai falsafah bersama, tentunya harus secara bersama-sama mengembalikan kesakralan dan kesaktian pancasila sebagai ikatan rasa, rasio dan raga dari seluruh warga negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Namun jika ingin merubah, maka tentunya dengan falsafah yang jauh lebih bermakna dan berenergi tinggi, sehingga energi para pendahulu dan pendiri bangsa dan negara ini pun pasti akan bangga melihat dan membentengi negara dan bangsa ini dari keterpurukan yang berkepanjangan. Solusinya adalah kesadaran diri masing-masing. Dan juga di beri nasehat-nasehat agar mereka bisa lebih menghargai sesama makhluk hidup sosial, terkadang hal ini dipengaruhi dari lingkungan tersebut karena salah pergaulan juga. Oleh sebab itu, sifat baik tersebut biasakan semenjak dini agar terbiasa dengan kehidupan yang baik aman dan tentram serta adil. 3.2 Penyimpangan Pancasila sebagai Ideologi Berbagai bentuk penyimpangan pancasila sebagai Ideologi ini misalnya pada pergaulan bebas pada remaja-remaja yang masih ABG. Yang dapat berakibat sangat berbahaya bagi masa depannya. Dari pergaulan bebas ini mereka mudah terpengaruh akibatnya dapat mengakibatkan seks bebas yamg akhirnya terjadi hamil diluar nikah, Selain itu, penyebaran penyakit. Penyakit yang saat ini paling menakutkan adalah penyakit kurangnya daya tahan tubuh terhadap serangan HIV aids dan Herpes Simplex II. yang menyebabkan kematian.
3.2.1 Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Pergaulan bebas berawal ketika remaja mulai melakukan perbuatan yang keluar dari jalur norma-norma yang berlaku di sekitar kehidupan kita. Yang keseringan kurang perhatian dari kedua orang tua mereka yang sibuk dengan pekerjaannya atau disebabkan dengan kerusakan rumah tangga karena perceraian dan akhirnya mereka terkena pergaulan bebas akibat terpengaruh dari lingkungan yang tidak baik. 3.2.2 Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Cara menghindari pergaulan bebas sebenarnya mudah tetapi harus dengan kesadaran dan keinginan untuk berubah yang lebih baik dengan cara sebagai berikut: 1. Bergaullah hanya dengan orang-orang yang taat beragama kelompok muda- mudi dalam peribadatan atau teman-teman sekolah/kuliah yang taat beribadat. 2. Jangan pulang kerumah melebihi jam 9 malam 3. Jangan coba menonton blue film atau baca majalah porno 4. Jangan baca roman picisan/stensilan 5. Perbanyak amal ibadah dan menuruti nasihat orang tua 6. Isi kegiatan waktu senggang dengan berolah raga atau membaca buku-buku yang bermutu. 3.3 Penyimpangan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Salah satu contoh bentuk penyimpangan pancasila sebagai dasar negara yang akan dibahas yaitu bentuk penyimpangan yang seringkali terjadi di Indonesia antara lain para pejabat negara yang melakukan tindak korupsi. 3.3.1 Penyebab Terjadinya Tindak Korupsi Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini adalah aspek-aspek penyebab seseorang berbuat korupsi: 1. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak, sifat tamak manusia dan sebagainya) Kemungkinan pejabat melakukan korupsi bukan karena mereka miskin atau penghasilan tak cukup, malahan pejabat tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. 2. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan) 3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang pejabat untuk korupsi Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya. 4. Modernisasi pengembangbiakan korupsi 5.
Moral yang kurang kuat
Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahanya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu. 6. Gaya hidup yang konsumtif Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Bahkan para pejabat yang memiliki penghasilan cukup menghalalkan segala cara untuk memenuhi gaya hidupnya dengan melakukan tindak korupsi sehingga penghasilan cukup pun tidak menjamin seseorang untuk tidak melakukan korupsi. 7. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya. 8. Aspek peraturan perundang-undangan Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sangsi yang terlalu ringan, penerapan sangsi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. 9.
Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai
Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi pemerintahan yang kondusif untuk praktik korupsi. 10. Ajaran agama yang kurang diterapkan Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan. 3.3.2
Solusi Untuk Mengatasi Maraknya Tindak Korupsi
1. Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah pembayaran tertentu. 2.
Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat.
3. Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan, wewenang yang saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang saling bersaing, dan penunjukan instansi pengawas adalah saran-saran yang secara jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi. 4. Bagaimana dorongan untuk korupsi dapat dikurangi dengan jalan meningkatkan ancaman. 5. Korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin keseluruhan korupsi dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum mungkin, agar beban korupsi
organisasional maupun korupsi sestimik tidak terlalu besar sekiranya ada sesuatu pembaharuan struktural, barangkali mungkin untuk mengurangi kesempatan dan dorongan untuk korupsi dengan adanya perubahan organisasi.
TERORISME MASALAH IDEOLOGI TEROSISME Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politi k, dalam skala lebih kecil daripada perang. Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis pada abad 18. Kata Terorisme yang artinya dalam keadaan teror ( under t he terror ), berasal dari bahasa latin ”terrere”yang berarti gemetaran dan ”detererre” yang berarti takut. Mengapa terorisme masih tetap berlanjut di Indonesia, padahal Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi? kehadiran terorisme seakan menggerus ideologi Pancasila yang selama ini dijadikan landasan hidup bagi masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Pertanyaan muncul di benak kita: kenapa segelintir bangsa Indonesia menjadi “rusak” sehingga kehilangan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang pernah muncul dengan nama harum di dunia, antara lain sebagai pemersatu Negara-Negara dunia ke-tiga, penggagas Konfrensi Asia-Afrika, duta perdamaian dan banyak lagi contoh yang lain. Bahkan sekarang julukan yang tidak enak didengar mampir ditelinga kita, sebagai Negara sarang teroris. Bung Karno tegas-tegas berkata: “Bila bangsa Indonesia melupakan Pancasila, tidak melaksanakan dan mengamalkannya maka bangsa ini akan hancur berkeping-keping” juga dinyatakan bahwa barang siapa, atau kelompok manapun yang hendak menentang atau membelokkan Pancasila, niscaya akan binasa. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Pancasila hanya diucapkan dibibir saja. Diajarkan di sekolah-sekolah hanya sebagai suatu pengetahuan. Sebagai sebuah sejarah, bahwa dahulu Bung Karno pernah mendengung-dengungkan Pancasila sebagai dasar Negara. Para siswa hafal dengan urutan sila-sila dari Pancasila, tetapi tidak paham artinya, filosofinya, dan hakekat manfaatannya bagi kehidupan berbangsa dan bertanah air satu, NKRI. Terorisme di Indonesia tumbuh subur karena didukung oleh perilaku sebagian masyarakat yang bertentangan dengan filosofi Pancasila. Setiap sila telah diselewengkan: Ketuhanan Yang Maha Esa yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, telah diracuni oleh pemikiran-pemikiran salah yang hanya mengistimewakan agama tertentu saja. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, berupa penghargaan akan harkat dan martabat kemanusiaan, yang diwujudkan dengan penghargaan terhadap hak azasi manusia diabaikan. Ideologi Pancasila menjunjung tinggi persatuan bangsa dengan menempatkan terwujudnya persatuan bangsa itu di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kini tercabik-cabik ditarik ke sana kemari demi kepentingan
politik praktis.Dan terakhir, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tinggal slogan kosong karena adanya jurang pemisah yang amat dalam antara si-ka ya dan si-miskin, yang menimbulkan kecemburuan sosial. Namun sebagai sebuah bangsa yang besar, kita wajib menyadari bahaya ini. Jika dibiarkan, tak ayal bangsa Indonesia akan terpecah-pecah dan akhirnya musnah. Belum terlambat benar untuk berbenah. Kembali pada kekeramatan Pancasila. Selanjutnya, bagaimana cara menghapuskan terorisme dari bumi Indonesia? Hal ini nampaknya sulit untuk dilakukan karena masyarakat Indonesia belum satu hati menyikapi terorisme. Masih ada sebagian kecil kelompok masyarakat tertentu yang justru membela dan melindungi terorisme dengan opini-opini yang menyesatkan. Padahal, semua negara di belahan bumi mana pun sudah mendeklarasikan bahwa terorisme adalah musuh bersama. Dari aspek kualitas ancaman, terorisme berpotensi merusak segala-galanya, mulai dari jiwa manusia (korban maupun pelaku), otak dan nurani (pelaku), bangunan fisik serta bangunan ideologi bangsa kita. Mereka bekerja sangat rahasia dan radikal, dengan menolak sebagian besar premis yang melandasi lembaga-lembaga yang sudah ada dalam masyarakat. Bahkan pemerintah pun dianggap sebagai pemasung rakyat. Karena itu terorisme digolongkan ke dalam jenis kejahatan luar biasa. Penyelesaian yang tepat untuk memberantas terorisme di Indonesia: a.
Revitalisasi Pancasila
Akar permasalahan dari terorisme adalah benturan filsafat universal yang saling bertolak belakang dan Pancasila dapat digunakan sebagai sarana terapi atas kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Revitalisasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan untuk menyatukan bangsa sekaligus membendung masuknya ideologi transnasional ke benak masyarakat Indonesia. Penerapan pancasila secara tepat dan bertanggungjawab harus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Dengan demikian ancaman dari luar maupun dari dalam negeri bisa dibendung dan diatasi bersama dengan persatuan dan kesatuan Indonesia untuk kepentingan bersama. Bangsa Indonesia harus memiliki ideologi sendiri yaitu Pancasila yang benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dengan demikian, ideologi Pancasila dapat menjadi tameng untu melawan terorisme. Jika tidak, maka terorisme itu akan selalu ada. Seluruh elemen masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan karena bentuk terorisme juga semakin berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban dan teknologi, sehingga akan semakin mematikan. Semula, senjata yang digunakan adalah pistol, tetapi kemudian berkembang menjadi bom dan tidak menutup kemungkinan akan menggunakan nuklir apabila semuanya sudah serba nuklir. Selain revitalisasi juga diperlukan reaktualisasi dan rejuvenasi nilai-nilai Pancasila karena fenomena terorisme yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh ketidakfahaman seseorang atas nilai-nilai kebenaran.
Dengan memperkuat kembali dan merevitalisasi ideologi serta fi losofi pemersatu bangsa. Pancasila bisa menjadi filter terhadap nilai dan filosofi yang tidak sesuai dengan kultur serta identitas bangsa Indonesia. Dengan demikian, segala hal yang tidak sesuai dan berlawanan dengan Pancasila, termasuk terorisme, dapat dicegah dan dimusnahkan. b.
Pendekatan Sosio-Kultural sebagai alternatif penyelesaian.
Memerangi terorisme tidaklah cukup dan tidak akan pernah berhasil hanya dengan menindak pelaku teror dan peledakan bom dengan kekerasan. Fakta telah menunjukkan bahwa membunuh pelaku teror, mengisolasinya dan memenjarakan para pemimpin organisasi teroris tidak mampu menghentikan tindakan terorisme dalam waktu lama. Seperti yang terjadi di Indonesia sendiri, evakuasi terhadap pelaku bom Bali dengan cara penembakan secara membabi buta, dikecam oleh barbagai pihak dan dianggap sebagai hukuman yang tidak manusiawi. Bahkan, para keluarga dan kerabat jelas-jelas memprotes prosesi tersebut. Dikhawatirkan dari pihak tertentu akan timbul dendam untuk membalas dan memunculkan suatu tindakan terorisme baru yang mungkin lebih parah dari yang sebelumnya. Di Indonesia, munculnya tindakan terorisme menandakan adanya yang salah dalam sistem sosial, politik dan ekonomi. Para pelaku teroris menjadi sedemikian radikal disebabkan mereka merasa termarginalisasi dan terasing dari kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Keterasingan tersebut pada umumnya bersifat struktural yang termanifestasi dalam kebijakan pemerintah yang kurang akomodatif atau merugikan dalam waktu panjang. Hal ini akan mengakibatkan perasaaan tidak puas dan benci pada pemerintah dan kelompok masyarakat tertentu seperti orang kaya, penguasa dan orang asing yang dianggap telah melangkahi kepentingan mereka. Namun upaya untuk mengatasi rasa keterasingan tersebut secara normal mengalami hambatan karena tidak ada ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dan menyalurkan harapan serta kepentingan mereka sehingga timbullah aksi radikal seperti terorisme. Selain itu pula dalam rangka mengeliminir perekrutan pelaku terorisme pemerintah dapat bersinergi dengan para tokoh setiap agama yang ada di Indonesia untuk melepaskan label atau stigma dari suatu kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya yang dicurigai sebagai pelaku terorisme. Sehingga perlunya lebih merekatkan kerjasama di dalam kelompok masyarakat Indonesia dan menjalin komunikasi untuk menyamakan persamaan pandangan dari dalam seluruh kelompok masyarakat bahwa terorisme bukanlah nilai/ajaran suatu kelompok tertentu. PEMERATAAN PENDIDIKAN SEBAGAI MASALAH DASAR NEGARA Pancasila mempunyai lima nilai yang bersifat universal. Salah satu sila dalam Pancasila yang patut dijunjung oleh Bangsa Indonesia adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seseorang dapat bertindak adil apabila seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Begitu juga di dalam suatu negara, jika suetau negara telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakatanya dengan merata, maka negara tersebut sudah dapat menjalankan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi, pada kenyataannya masih terjadi penyimpangan terhadap fungsi Pancasila ini di Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan.
Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan pendidikan nasib bangsa ini dapat menjadi lebih baik. Pendidikan yang baik dapat menciptakan generasigenerasi yang berprestasi. Hal tersebut perlu didukung adanya fasilitas pendidikan yang baik pula. Namun, dibalik gedung-gedung megah sekolah yang bertaraf internasional (SBI) masih banyak sekolah yang rusak, bahkan sudah tidak layak huni. Sekolah yang sudah rusak tentunya akan mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) antara guru dan peserta didiknya. Hal tersebut akan berimbas pula pada pencapaian kemampuan bagi para peserta didik yang sebenarnya mereka itu mampu, namun karena tidak didukung fasilitas yang memadai, kemampuan mereka tidak dapat dikembangkan. Sebagian sekolah yang sudah terpandang dapat dengan mudah mendapatkan dana untuk membangun gedung sekolah. Di sisi lain, masih ada sekolah yang kesulitan mendapatkan dana untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolahnya. Seperti yang terjadi di SMA N 1, K ecamatan Balla, Mamasa, Mamuju, Sulawesi Barat yang hanya berjarak beberapa kilometer dari pusat Kota Mamasa ini harus belajar dan ujian di tempat darurat yang kondisinya memperihatinkan. Sekolah mereka yang dibangun dari batang bambu dan pelepah nira ini kondisinya mulai lapuk dimakan rayap. Sejumlah atap dan dinding-dindingya mulai bocor, sementara tiang-tiang bambu yang menopang rangka atapnya mulai lapuk dimakan usia. Situasi ini tentu saja bisa membahayakan keselamatan para siswa dan guru di sekolah jika sewaktu-waktu gedung ambruk diterpa hujan dan angin kencang (Ribut. 2011. www.tribunnews.com). Pemenuhan fasilitas pendidikan yang tidak merata ini bertentangan dengan keadilan distributif. Keadilan distributif menyebutkan bahwa keseluruhan masyarakat wajib memperlakuan manusia pribadi sebagai manusia yang sama martabatnya. Jika dikaitkan dengan masalah pendidikan tersebut, seharusnya setiap sekolah negeri berhak mendapatkan dana pendidikan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Pemerintah sebagai representasi negara wajib memberikan pelayanan dan mendistribusikan seluruh kekayaan negara (asas pemerataan) dan memberi kesempatan yang sama kepada warga negara untuk dapat mengakses fasilitas negara (tidak diskriminatif). Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN yang mendapatkan porsi terbesar dibandingkan dengan sektor lain seharusnya cukup untuk mengembangkan pendidikan di negara ini. Pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih baik dapat membantu mengurangi ketimpangan dalam pemerataan fasilitas pendidikan. Pemenuhan akses pendidikan yang tidak merata ini sangat bertentangan dengan pengertian keadilan sosial. Menurut Keadilan sosial adalah keadaan mana kekayaan dan sumberdaya suatu negara didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat. Jika dihubungkan dengan dunia pendidikan di Indonesia seharusnya setiap sekolah negeri di seluruh pelosok Indonesia berhak mendapatkan biaya untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah yang layak sama dengan yang di daerah perkotaan semisal yang sepulau dengan ibu kota Jakarta. Kemudian gaji tunjangan guru di daerah pedesaan atau pelosok di tingkatkan guna menambah minat tenaga kerja yang seperti kita lihat di pelosok minim akan tenaga kerja di dunia pendidikan. Selain itu Pemerintah wajib membiayai setiap warga negara untuk mengeyam dunia pendidikan karena pendidikan merupakan investasi untuk peradaban
bangsa
ini.
Pemerintah
sebagai
perwakilan
rakyat
diwajibkan
untuk
mendistribusikan kekayaan negara dan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat di Indonesia untuk merasakan fasilitas negara tanpa ada diskriminasi dan benar-benar adil
untuk rakyat semata bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Karena dengan pendidikan yang baik akan berimbas dengan generasi penerus bangsa yang baik pula dan sesuai pula dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat pada UUD 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebaiknya dilakukan tindakan nyata oleh pemerintah dan juga dukungan seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia , salah satunya yaitu pemerataan dalam sarana dan prasarana sekolah , tidak ada lagi dikriminasi kepada pihak tertentu karena kita semua memiliki hak yang sama sebagai warga Negara Indonesia. Dalam menyalurkan dana anggaran bagi pendidikan, pemerintah seharusnya menyebarkan secara merata keseluruh pelosok daerah dan melakukan pengawasan yang ketat guna mengantisipasi kecurangan oknum terkait penyaluran dana tersebut. Alangkah bijaknya apabila pemerintah mempergunakan dana tersebut untuk membangun fasilitas sarana dan prasarana sekolah di pelosok-pelosok sehingga nantinya tidak ada lagi sekolah yang ambruk , anak-anak putus sekolah karena alasan ekonomi dengan jaminan dari pemerintah karena setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak ada lagi mendengar minimnya tenaga pengajar di daerah pedesaan karena alasan gaji tunjangan yang diberikan sangat kecil sehingga kurang minat menjadi tenaga pengajar.
