Permasalahan parkir
Bab I Pendahuluan A.
Latar belakang
Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama daerah perkotaan, oleh sebab itu masalah parkir diatur dalam undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena hampir setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di daerah perkotaan dari tahun ke tahun selalu bertambah[1]. 1 Mengingat betapa menjanjikannya bisnis perparkiran ini, tak jarang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat diantara pengelola parkir, kebocoran retribusi parkir pemerintah daerah dan perkelahian antar kelompok preman yang seringkali memperebutkan lahan parkir yang dapat berujung pada peristiwa yang tragis. Hal ini tak luput dari pandangan Sosiologi Hukum, karena berhubungan dengan gejala-gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat, baik struktur maupun dinamika sosial yang berproses pada interaksi. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk membuat makalah dengan judul“Masalah Perparkiran ditinjau dari Sosiologi Hukum”.
B.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam alasan pemilihan judul di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. 2.
Apa pengertian dan landasan yuridis mengenai parkir?
Permasalahan apa sajakah yang muncul berkaitan dengan masalah Perparkiran?
C. Tujuan Penulisan
Adapun yang menjadi tujuan penulisan makalah ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengertian parkir dan dasar hukum yang mengatur tentang perparkiran. 2. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang muncul berkaitan dengan masalah perparkiran.
D. Landasan Teoritis
Secara teoritis penulisan makalah ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui lebih kongkrit tentang perparkiran serta mengetahui apa saja landasan yuridis tentang perparkiran. 2. Memberikan Tinjauan Sosiologis tentang masalahan yang muncul berkaitan dengan masalah perparkiran.
BAB II Landasan Teoritis dan Sosiologis tentang Permasalahan Parkir A. Pengertian Parkir dan Dasar Hukum tentang Perparkiran
Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan diawali dan diakhiri ditempat parkir, oleh karena itu ruang parkir tersebar di tempat asal perjalanan bisa di garasi mobil, di halaman, dan di tujuan perjalanan, di pelataran parkir, gedung parkir ataupun di tepi jalan. Karena konsentrasi tujuan perjalanan lebih tinggi daripada tempat asal perjalanan, maka biasanya menjadi permasalahan di tempat tujuan permasalahan. Namun sebelum lebih jauh kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi parkir dan stop/berhenti, parkir adalah Suatu keadaan dimana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu (tidak bersifat sementara) PP No. 43 Tahun 1993. 4 Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya diparkir di tempat, di mana di temoat mudah untuk dicapai. Kemudahan yang diinginkan tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan. Dengan demikian untuk mendesain suatu area parkir di badan jalan ada 2 pilihan yakni pola pararel dan menyudut. Dalam kaitannya antara hukum dengan perparkiran, maka pada saat pemilik kendaraan memutuskan
untuk
memarkirkan
kendaraannya
di
areal
parkir
baik
itu on
street
parking maupun off street parking, sudah terjadi hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan pengelola parkir. Parkir on street sepenuhnya dikelola oleh BP (Badan Pengelola) Parkir sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, dengan demikian hubungan hukum yang berlaku antara BP parkir dan konsumen parkir on street didasarkan pada hukum obyektif. Para konsumen yang memakai tempat parkir on street ini akan membayar biaya parkir yang disebut dengan retribusi parkir. Retribusi adalah pungutan yang dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat atau daerah sehubungan dengan penggunaan fasilitas negara[2]. Dapat dikatakan
pembayaran tersebut memang ditujuan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari pemerintah[3]. Selain parkir on street juga dikenal parkir diluar bahu jalan yaitu off street . Yang dimaksud dengan diluar bahu jalan antara lain pada kawasan tertentu seperti pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.[4] Parkir off street dapat diselenggarakan oleh Badan Hukum maupun Warga Negara Indonesia dengan mendapatkan izin penyelenggaraan parkir baik murni maupun perpanjangan yang diberikan oleh gubernur (BP Parkir) dengan suatu kerja sama bagi hasil. Pada parkir off street terdapat beberapa hubungan selain hubungan hukum antara pengelola parkir dengan BP parkir. Pada umumnya pengelola parkir tidak memiliki areal atau gedung sendiri melainkan menjalin kerja sama dengan pemilik atau pengelola gedung/areal parkir tertentu. Pada umunya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang sendiri diatur dalam pasal 1694 KUHPerdata. Menurut kata-kata pasal itu, penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian lainnya yang umunya adalah kosensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang halhal pokok dari perjanjian itu[5]. Dalam pasal 1706 KUHPerdata diwajibkan bagi si penerima titipan mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memelihara dengan minat yang seperti ia memelihara barang miliknya sendiri dengan demikian tanggungjawab terhadap barang yang dititipkan berada pada si penerima titipan. Hal ini sudah sesuai dengan isi pasal 1714 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa si penerima titipan diwajibakan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya. Berdasarkan uraian di atas, tanggungjawab pengelola parkir, terhadap konsumen parkir adalah utuk mengembalikan kendaraan konsumen seperti keadaan semula, atau dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan tanggung jawab pengelola parkir. B. Permasalahan Parkir
Ada banyak sekali permasalahan mengenai perparkiran. Sebelum lebih jauh membahas mengenai permasalahan dalam perparkiran, ada baiknya mengidentifikasimasalah parkir, yaitu : A. Berdasarkan jenis moda angkutan
−
−
Parkir Kendaraan Bermotor ∙
Kendaraan roda 2
∙
Kendaraan roda 4 (mobil penumpang)
∙
bus/ Truk
Parkir Kendaraan Tidak Bermotor ∙
Becak
B. Berdasarkan lokasi parkir
−
Parkir di badan jalan (On-street Parking)
−
Parkir di luar badan jalan (Off-street Parking) Aktifitas suatu pusat kegiatan akan menimbulkan aktifitas parkir kendaraan yang berpotensi menimbulkan masalah antara lain:
1. Bangkitan tidak tertampung oleh fasilitas parkir di luar badan jalan yang tersedia, sehingga meluap ke badan jalan. Luapan parkir di badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalulintas. 2. Tidak tersedianya fasilitas parkir di luar badan jalan sehingga bangkitan parkir secara otomatis memanfaatkan badan jalan untuk parkir. Perparkiran menimbulkan permasalahan mulai dari masyarakat, pengelola parkir, bahkan pemerintah daerah. Gaung dari jeritan konsumen terhadap permasalahan parkir sering di dengar di media massa baik elektronik maupun cetak, berbagai pengaduan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan bahkan sampai di bawa ke pengadilan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen[6]. Permasalahan tersebut antara lain : masalah penerapan tarif yang semena-mena, kerusakan kendaraan di tempat parkir, kehilangan kendaraan, bahkan ketidak becusan Pemerintah daerah sebagai pengelola parkir.
Hubungan Hukum yang timbul antara pengelola parkir dan konsumen serta berbagai permasalahan di atas memunculkan kepekaan masyarakat dalam fenomena sosial yang membuat sikrap kritis dalam masalah perparkiran.
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan
Peristiwa – peristiwa mengenai “dunia parkir” yang sangat dekat dengan kita telah membuat masyarakat lebih kritis menuju kebersamaan dalam keadilan. Sajian pengalaman, peristiwa penting, fenomena, yang menyangkut kehidupan sosial terasa menjadi penting karena seluruh masyarakat dapat mengalaminya setiap waktu. Masalah parkir tidak hanya sebatas bisnis atau hukum yang ada di dalamnya, lebih dari itu menyangkut masalah perjanjian, eksistensi, asuransi parkir dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai “konsumen”. B. Saran
Peraturan tentang perparkiran yang diterbitkan diharapkan mampu mengayomi masyarakat sebagai konsumen, misalnya ; Regulasi di sektor perparkiran mampu melindungi konsumen maupun pelaku usaha kecil, Menjebatani permasalahan perparkiran, Manfaat yang dirasakan konsumen dengan peraturan yang jelas dan berimbang, Tanggung jawab pelaku usaha dan lain-lain. Diharapkan agar terjalin hubungan yang synergis antara konsumen, pengelola, pelaku usaha, dan pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah parkir.
9
Daftar Pustaka
Brotodiharjo Santoso, “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” , PT Eresco, Bandung, 1993. Subekti, “Aneka Perjanjian”, Citra Adhitya Bakti, bandung, 1995. Tobing David M. L, Parkir Perlindungan Hukum Konsumen, PT Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2007.
1 David M. L Tobing, Parkir Perlindungan Hukum Konsumen, PT Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta,
2007, hal 1.
Ibid, hal 16 [3] R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak , PT Eresco, Bandung, 1993, Hal 7 [4] Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Peraturan pemerintah nomor 43 tahun1993 tentang prasarana dan lalu lintas Jalan. [5] Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Adhitya Bakti, bandung, 1995, hal. 107 [6] David M. L Tobing , Op.cit, hal 6 [2]
