Hukum merupakan peraturan perundangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan. Hukum kesehatan merupakan peraturan perundangan yang menyangkut pelayanan kesehatan baik untuk penyelenggaraan maupun penerimaan pelayanan kesehatan. Hukum kesehatan hadir dalam perkembangan dan peningkatan upaya u paya pemeliharaan dan pelayanan kesehatan dimana diperlukan pengetahuan dan aturan hukum. Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Huku Hukum m
Kese Keseha hata tan n
Indo Indone nesi siaa
(PER (PERHU HUKI KI))
merup erupak akan an semu semuaa
kete ketent ntua uan n
huku hukum m yang ang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan kesehatan dan penerapan hak dan ke!a"iban baik bagi perseorangan maupun sebagai pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi# sarana# pedoman standar pelayanan medik# ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum# serta sumber hukum lain. Hukum kesehatan men$angkup komponen hukum bidang kesehatan yang bersinggungan satu sama lain# yaitu hukum kedokterankedokteran gigi# hukum kepera!atan# hukum %armasi klinik# hukum rumah sakit# hukum kesehatan masyarakat# hukum kesehatan lingkungan# dsb (Konas PERHUKI# &'') Undangundang Praktik Kedokteran (*++,) merupakan aturan hukum atas ketentuan hukum yang mengatur tentang pelayanan kedokterankesehatan.
!. Hu"ungan Hukum #a$am Pe$a%anan Keseatan
-emakin meningkatnya peranan hukum dalam pelayanan kesehatan# disebabkan oleh semakin
meningkatnya
kebutuhan
masyarakat
akan
pelayananan
kesehatan#
meningkatnya perhatian terhadap hak yang dimiliki manusia untuk memperoleh pelayanan kesehatan# pertumbuhan di bidang ilmu kedokteran dihubungkan dengan kemungkinan penanganan se$ara lebih luas dan mendalam terhadap manusia# adanya sepsialisasi dan pembagian ker"a yang telah membuat pelayanan kesehatan itu lebih merupakan ker"asama dengan pertanggung"a!aban diantara sesama pemberi bantuan dan pertanggung"a!aban terhadap pasien# meningkatnya pembentukan lembaga pelayanan kesehatan.
Tim"u$n%a u"ungan ukum #a$am &e$a%anan me#ik
Pada dasarnya tu"uan pemberian pelayanan medik adalah memberi bantuan atau pertolongan kepada indiidu untuk meningkatkan kemampuannya menolong dirinya sendiri dalam menghadapi masalah kesehatannya. Untuk itu diperlukan adanya persetu"uan dari indiidu yang ditolong# sehingga ter$iptalah hubungan hukum yang didasarkan ker"asama yang baik# ke"u"uran serta sikap saling per$aya. /imbulnya hubungan hukum dalam pelayanan medik disamping disebabkan adanya ke!a"iban setiap induiidu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya# "uga adanya ke!a"iban dokter terhadap seseorang yang membutuhkan pertolongannya selaku pro%esional sampai orang tersebut mampu untuk berusaha mengatasi masalah kesehatannya melalui ker"asama dengan dokter yang mera!atnya.
Dasar ukum u"ungan &e$a%anan me#ik
0enurut King # dapat disimpulkan bah!a hubungan antara dokter dan pasien yang perlu diperhatikan bukan ada atau tidaknya suatu kontrak yang melandasinya# melainkam adanya hubungan pro%esional dalam pelayanan medik yang dititkberatkan pada ke!a"iban memberikan pera!atan dan pengobatan. 0enurut Lieenen, bah!a didasarkan atas prinsip penentuan nasib sendiri# dan prinsip bah!a setiapa orang bertanggung "a!ab atas kesehatannya terhadap dirinya sendiri# maka setiap penduduk mempunyai hak untuk menentukan apakah akan meman%aatkan pelayanan hidup yang tersedia atau tidak. 1leha karena itu# "ika seseorang datang kepada dokter untuk meman%aatkan pelayanan medik yang tersedia maka berarti tindakannya itu didasarkan tanggung "a!abnya atas kesehatannya sendiri. Disinilah timbul prinsip hubungan ker"asama antara dokter dan pasien# bukan "ualbeli "asa.
Ke#u#ukan ukum &ara &iak #a$am &e$a%anan me#ik Dalam pelayanan medik# dokter dilihat sebagai pelaku pro%esional di bidang medik yang harus berperan akti% dan pasien sebagai penerima pelayanan medik yang mempunyai penilaian terhadap penampilan dan mutu pelayanan medik yang diterimanya. Hal ini karena# dokter tidak hanya melakukan pelayanan medik semata# tetapi "uga melaksanakan peker"aan pro%esi (ahli) yang terikat pada suatu kode etik. Disamping itu# masyarakat umum semakin terdidik dan semakin kritis terhadap pelayanan medik yang diterimanya. Kesen"angan pengetahuan antara pasien dan dokter semakin menge$il dan mempengaruhi penilaian a!am terhadap dokter. Dan "uga# makin
besar pembagian tugas (diision labour) dalam bidang kedokteran kepada berbagai "enis tenaga paramedik dan tenaga nonmedik# maka makin berkurang pula !e!enang dokter# dan makin terbuka tehadap penilaian dan kritik (lumenta# &'2' 3 2,). Dengan demikian baik dokter maupun pasien mempunyai hak dan ke!a"iban yang dilindungi oleh undangundang sehingga kedudukan hukumnya seimbang dan sedera"at. Hal ini ter$antum dalam ketentuan UndangUndang 4omor * /ahun &''*# sebagai berikut 3 5 -etiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh dera"at kesehatan yang optimal 5 (Pasal *) 5 -etiap orang berke!a"iban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan dera"at kesehatan perseorangan# keluarga dan lingkungannya 5 (Pasal ) 5 /enaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan pro%esinya 5 (Pasal 6 3 &) 5 /enaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berke!a"iban untuk mematuhi standar pro%esi dan menghormati hak pasien7 (Pasal 6 3 *) Ada berbagai ma$am %aktor yang berperan ter"adinya perubahan pada hubungan antara dokter dan pasien# misalnya %aktor ekonomis# pertumbuhan dalam masyarakat itu sendiri# sikap pribadi pasien terhaap dokter baik terhadap pelayanannya itu sendiri ataupun dalam berkomunikasi. -elain itu seorang dokter seringkali mempunyai perasaan tertentu yang tidak dapat ditun"ukkan dalam hubungannya dengan pasien# misalnya
keke$e!aan mengenai hasil pera!atan yang telah diberikannya# antipati dan simpati# perasaan takut# kha!atir untuk mengatakan yang sebenarnya. Demikian "uga sikap pasien adakalanya mempengaruhi hubungan antara dokter dan pasien. Pasien seringkali kurang terbuka terhadap dokter yang mera!atnya karena kurangnya pengertian. Karena itu menurut 8eenen (&''9 3 :9)# hubungan antara dokter dan pasien harus dipandang sebagai suatu hubungan ker"asama yang berada di ba!ah pengaruh %aktor%aktor tersebut diatas# sehingga dapat dikatakan bah!a kedudukan para pihak dalam ker"asama yang demikian adalah tidak sedera"at. ;alaupun menurut pandangan 8eenen diatas merupakan kenyataan yang dapat ditemukan dalam masyarakat indonesia# namun sebenarnya kedudukan dokter dan pasien dalam pemberian pelayanan medik "ika dilihat dari sudut hukum perdata adalah sedera"at. Pelaksanaan pro%esi dokter tidak terlepas dari kema"uan ilmu kedokteran yang bertumpu pada penelitian yang pada akhirnya sebagian harus didasarkan pada per$obaan pada manusia. Penelitian yang langsung menyangkut diri manusi harus bertu"uan untuk menyempurnakan tata $ara diagnostik (penentuan "enis penyakit yang diderita)# terapeutik ($ara pengobatan)# pen$egahan serta pengetahuan etiologi (asal mulu atau penyebab penyakit) dan patogenesis (per"alanan atau perkembangan penyakit). Karena itu dalam bidang kedokteran ada dua ma$am penelitian yang dibedakan se$ara mendasar (Pedoman Etik Kedokteran Indonesia# &'29 3 6&*)# yaitu 3 (&) Penelitian kedokteran yang tu"uan utamanya adalah diagnostik atau terapeutik bagi pasien. Penelitian ini adalah kombinasi antara penelitian kedokteran dan pera!atan pro%esional# atau disebut riset klinis.
(*) Penelitian kedokteran yang tu"uannya utamanya adalah ilmiah murni tanpa nilai diagnostik dan terapeutik bagi sub"ek yang diteliti itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian kedokteran nonterapeutik# atau disebut riset biomedik non klinis. Karena itu kebanyakan prosedur diagnostik dan terapeutik ataupun pen$egahan penyakit dalam praktek kedokteran masa kini mengandung berbagai resiko# terlebih dalam penelitian keokteran yang langsung menyangkut manusia# maka ;orld 0edi$al Asso$iation telah menyusun rekomendasi sebagai pedoman bagi setiap dokter dalam penelitian atau riset biomedik atau riset kedokteran yang melibatkan sub"ek manusia# yaitu dikenal sebagai De$laratio o% Helsinki yang disempurnakan oleh ;orld 0edi$al Assembly ke*' di /okyo pada tahun &'96# dan oleh ;orld 0edi$al Assembly ke6 di
Dalam pasal :' UndangUndang 4omor * /ahun &''* ditegaskan bah!a penelitian dan pengembangan kesehatan dilaksanakan untuk memilih dan menetapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk diperlukan dalam rangka meningkatkan dera"at kesehatan. Untuk itu penelitian# pengembangan dan penerapan hasil penelitian pada manusia dilaksanakan dengan memperhatikan etik penelitian dan norma yang berlaku dalam masyarakat# yaitu norma hukum# nrma agama# norma kesusilaan dan norma kesopanan. Dalam
pasal
9& ditegaskan bah!a
penyelenggaraan
kesehatan
merupakan
tanggung"a!ab bersama dari pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian# masyarakat tidaklah ob"ek semata# tetapi sekaligus merupakan sub"ek penyelenggaraan upaya kesehatan. =adi dapat disimpulkan bah!a kedudukan hukum para pihak dalam pelayanan medik adalah
seimbang
sesuai
dengan
tanggung"a!abnya
masingmasing.
Pasien
bertanggung"a!ab atas kesehatannya dan atas segala upaya kesehatan yang dilakukan terhadap dirinya# dan dokter bertanggung"a!ab selaku pro%esional di bidang medik yang memeiliki $iri pelayanan berupa pemberian bantuan atau pertolongan yang seharusnya berupaya meningkatkan keahlian dan keterampilannya melalui penelitian.
/anggung"a!ab hukum yang dimaksud disini adalah tanggung"a!ab hukum dari dokter# khususnya dalam hubungan hukum yang ditimbulkan selama men"alani pro%esinya. >ang akan di"elaskan adalah mengenai ketentuan hukum perikatan yang
berlaku# yang merupakan dasar hukum pertanggung"a!aban dokter dalam men"alankan pro%esinya di Indonesia. Dalam pelaksanaan suatu pro%esi ditemukan argumentasi yang mengatakan bah!a dengan ditetapkannya suatu tanggung"a!ab yang berat# maka seorang pro%esional akan menghormati pro%esinya. Akan tetapi harus di"aga "angan sampai para pengemban pro%esi takut men"alankan pro%esinya karena tanggung"a!ab yang berat itu. Karena argumentasi itu# para dokter sebagai kelompok pro%esi yang men"alankan peker"aan dengan resiko yang $ukup tinggi dalam pelayanan medik# akhirnya akan takut mengambil resiko yang $ukup tinggi dalam pelayanan medik# akhirnya akan takut mengambil keputusan medik meskipun demi kepentingan pasiennya. Kenyataan menun"ukan bah!a tanggung"a!ab hukum pada umumnya sematamata dikaitkan dengan kesalahan dalam men"alankan pro%esi atau terhadap akibatnya sehingga dokter harus bertanggung"a!ab. Dasar pertanggung"a!aban hukum dokter dapat berupa 3 (&) Pertanggung"a!aban karena kesalahan# yaitu bentuk klasik pertanggung"a!aban yang didasarkan atas tiga prinsip (sutrisno# &'2' 3 ')# sebagai berikut 3 (a) -etiap tindakan yang mangakibatkan kerugian atas diri orang lain# menyebabkan orang
yang
melakukannya
harus
membayar
kompensasi
sebagai
pertanggung"a!aban kerugian. (b) -eseorang
harus
bertanggung"a!ab
tidak
hanya
karena
kerugian
yang
dilakukannya dnegan senga"a# tetapi "uga dengan kelalaian dan kurang hatihati
($) -eseorang harus memberikan pertanggung"a!aban tidak hanya atas kerugian yang dilakukannya sendiri# tetapi "uga karena tindakan orang lain yang berada diba!ah penga!asannya. Adapun ketiga prinsip tersebut terkandung dalam rumusan Pasal &:6# &::# &:9 KUH Perdata. a. Pertanggung"a!aban
karena
resiko#
sebagai
kebalikan
dari
pertanggung"a!aban karena kesalahan. Dalam pertanggung"a!aban ini# biasanya "uga dihubungkan dengan produk tertentu# misalnya obat# peralatan medik atau alatalat lainnya. ?ungsi hukum dalam melindungi kepentingan manusia akan berorientasi pada tanggung"a!ab atau ke!a"iban dan resiko. Akan tetapi karena berkembangannya suatu hubungan hukum yang ter"adi didalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai %aktor# sehingga ter"adi ketimpangan atau ketidakseimbangan antara tanggung"a!ab atau ke!a"iban dan resiko. 1leh karena itu berdasarkan asas kebebasan kehendak yang berlaku dimungkinkan dilakukannya syarat untuk membatasi# mengurangi atau membebaskan tanggung"a!ab atau ke!a"iban tertentu dari salah satu pihak# atau memebagi beban resiko yang layak. 0enurut Hoge Raad ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengu"i diperlukannya exoneratieclausule dalam suatu hubungan hukum yaitu (&) beratnya kesalahan# (*) si%at dan isis per"an"ian# () kedudukan dalam masyarakat serta hubungan antara para pihak satu sama lain# (,) $ara ter"adinya syarat eksonerasi. (6) besarnya
kesadaran pihak lain akan maksud dan syarat yang bersangkutan (0ertokusumo# &'22 3 '). Dapat disimpulkan bah!a syarat eksonerasi dalam pelayanan medik hanya dimungkinkan pada pertanggung"a!aban karena resiko# dan pada asasnya hanya berlaku bagi para pihak. -ama halnya dengan tu"uan utama dari pertanggungan (asuransi)# yaitu mengalihkan resiko yang ditimbulkan dari peristi!a yang tidak dapat diharapkan ter"adinya. Pertanggungan yang dapat digunakan dalam pro%esi dokter tersebut merupakan Pro%essional 8iability Insuran$e yang "uga dikenal dengn nama 0alpra$ti$e 8iability Insuran$e. =enis 8iability Insuran$e ini ditutup atas resiko %inansial responsibility dari orangorang yang didalam pro%esinya menimbulkan kerugia kepada orang lain (Pangaribuan# &''6 3 &2).
