Ruang Lingkup Hukum Perdata: 1. Hukum Perdata Dalam Arti Luas Hukum Perdata dalam arti luas pada hakekatnya meliputi semua hukum privat meteriil, yaitu segala hukum pokok (hukum materiil) yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUHPerdata (BW), KUHD, serta yang diatur dalam sejumlah peraturan (undang-undang) lainnya, seperti mengenai koperasi, perniagaan, kepailitan, dll 2. Hukum Perdata Dalam Arti Sempit Sempit Hukum Perdata dalam arti sempit, adakalanya diartikan se!agai la"an dari hukum dagang Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata se!agaimana terdapat di dalam KUHPerdata #adi hukum perdata tertulis se!agaimana diatur diatur di dalam KUHPerdata merupakan Hukum Perdata dalam arti sempit $edangkan Hukum Huku m Perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya Hukum Perdata yang terdapat terdapat dalam KUHPerdata dan Hukum Dagang yang terdapat dalam KUHD Hukum Perdata juga meliputi Hukum %&ara Perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang &ara seseorang mendapatkan keadilan di muka hakim !erdasarkan Hukum Perdata, mengatur mengenai !agaimana aturan menjalankan gugutan terhadap seseorang, kekuasaan pengadilan mana yang !er"enang untuk menjalankan gugatan dan lain se!againya Hukum Perdata juga terdapat di dalam Undang-Undang Hak 'ipta, UU entang erk dan Paten, keseluruhannya termasuk dalam Hukum Perdata dalam arti luas Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formil Hukum Perdata Materiil Hukum Perdata ateriil adalah segala ketentuan hukum yang mengatur hak dan ke"aji!an seseorang dalam hu!ungannya terhadap orang lain dalam masyarakat Hukum Perdata materiil ialah aturan-aturan yang mengatur hak dan ke"aji!an perdata seseorang Dengan kata lain !ah"a Hukum Perdata materiil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap su!yek hukum, yang pengaturannya terdapat di dalam KUHPerdata, KUHD ds! Hukum Perdata Formil: Hukum Perdata *ormil adalah segala ketentuan-ketentuan yang mengatur mengatur tentang &ara seseorang seseorang mendapatkan hak+keadilan !erdasarkan Hukum Perdata materiil 'ara untuk mendapatkan keadilan di muka hakim laim dise!ut Hukum %&ara Perdata Hukum Perdata *ormil merupakan ketentuan yang mengatur !agaimana tata&ara seseorang menuntut haknya apa!ila dirugikan dirugikan oleh orang lain, mengatur menurut &ara mana pemenuhan hak materiil dapat dijamin Hukum Perdata *ormil !ermaksud mempertahankan hukum perdata materiil, karena Hukum Perdata ormil !erungsi menerapkan Hukum Perdata materiil Hukum Perdata ormil, misalnya misalnya Hukum %&ara %&ara Perdata, terdapat dalam .eglement /ndonesia yang Diper!aharui (./B) Sejarah dan Sistematika !H Perdata Sejarah Perkem"angan !H Perdata #$urgerlijk %et"oek&: Pem!entukan Hukum Perdata di /ndonesia tidak terlepas dari sejarah pem!entukannya di 0egeri Belanda Kita! Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wet!oek) Wet!oek) Belanda di!erlakukan di /ndonesia !erdasarkan %$%$ K10K1.D%0$/ ('10'1.D%0/2 B23/0$24)
KUHPerdata Belanda !erasal dari 'ode 'ivil Pran&is 'ode 'ivil Peran&is mulai !erlaku pada tanggal 56 aret 6789 kemudian karena Peran&is menjajah Belanda maka 'ode 'ivil terse!ut !erlaku di 0egeri Belanda Kemudian setalah 0egeri Belanda ter!e!as dari jajahan Peran&is diadakan peru!ahan dan penam!ahan sesuai dengan keadaan Belanda Pada tanggal 68 %pril 67:7 dengan Koninklijk Besluit $ 67:7 ; 65, kodiikasi Hukum Perdata (Burgerlijke Wet!oek) dinyatakan !erlaku dan di!erlakukan di 0egeri Belanda pada tanggal 6 1kto!er 67:7 Di /ndonesia !erdasarkan pasal 6:6 /$ (/ndis&he .egeling) disusun Politik Hukum Pemerintah Hindia Belanda dan !erdasarkan $ 679< 0o 5: Kita! Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wet!oek) melalui pengumuman 3u!ernur Hindia Belanda tanggal : Desem!er 679<, dinyatakan !ah"a sejak tanggal 6 ei 6797 KUHPerdata dan KUHD di!erlakukan di Hindia Belanda meskipun hanya !erlaku !agi golongan-golongan penduduk tertentu saja yaitu 3olongan 2ropa dan imur %sing
Sistematika Hukum Perdata Menurut 'lmu Hukum #Doktrin&: a. Hukum Perorangan(Hukum Pri"adi: erupakan keseluruhan ketentuan norma hukum mengenai su!yek hukum atau orang pri!adi Hukum Perorangan mengatur orang se!agai su!yek hukum, siapa yang merupakan su!yek hukum, ke&akapan untuk !ertindak dalam lalu lintas hukum, &atatan sipil, ketidak hadiran, nama dan tempat tinggal orang+pri!adi (su!yek hukum) d ll Hukum Perorangan memuat peraturan-peraturan tentang manusia se!agai su!yek hukum, peraturan-peraturan perihal ke&akapan untuk memiliki hak-hak dan ke&akapan untuk !ertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi ke&akapan-ke&akapan itu ". Hukum eluarga # Familie Recht) : Hukum yang mengatur perihal hu!ungan-hu!ungan yang tim!ul dari hu!ungan kekeluargaan, yaitu ; perka"inan serta hu!ungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hu!ungan antar orang tua dan anak, per"alian dan pengampuan ds! Hak dan ke"aji!an di !idang hukum keluarga pada dasarnya merupakan hak dan ke"aji!an yang tidak dapat dinilai dengan uang, dan pada prinsipnya merupakan hu!ungan hukum yang siatnya kekal (a!adi) Dalam KUHPerdata, hukum keluarga terse!ut diatur dalam Buku /, yang !erjudul tentang orang ). Hukum eka*aan # Vermogen Recht &: Hukum yang mengatur hu!ungan antara orang dengan harta kekayaan mereka atau mengatur mengenai hu!ungan hukum yang merupakan hak dan ke"aji!an yang dapat dinilai dengan uang #ika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan adalah segala hak dan ke"aji!an orang itu, yang dapat dinilai dengan uang Hak dan ke"aji!an yang siatnya demikian, laimnya dapat dipindahtangankan kepada orang lain Hukum kekayaan dapat di!edakan menjadi 5 (dua) !agian, yaitu ;
6 Hukum Kekayaan yang sifatnya Absolut (mutlak); Hukum kekayaan yang siatnya a!solut menggam!arkan hu!ungan antara orang dengan !enda dan merupakan hak ke!endaan yaitu hak yang mem!erikan kekuasaan langsung atas suatu !enda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang Hak ke!endaan dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang !ermaksud mengganggu gak ke!endaan terse!ut isalnya ; Hak ilik 5 Hukum Kekayaan yang sifatnya Relatif; Hukum kekayaan yang siatnya relati, lahir dari perjanjian yang siatnya relati, artinya hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu saja, yakni orang yang terikat di dalam perjanjian itu saja Hukum kekayaan yang !ersiat relati ini laim dise!ut Hak Perorangan, yakni hak yang lahir dari perjanjian yang mengatur hak-hak atau prestasi isalnya hak seorang penjual atas harga penjualan d. Hukum %aris # Erf Recht): engatur mengenai harta !enda seseorang setelah ia meninggal dunia engatur mengenai !eralihnya hak dan ke"aji!an pe"aris di !idang kekayaan (hak dan ke"aji!an yang d apat dinilai dengan uang) kepada ahli "arisnya Dengan demikian se!enarnya hukum "aris merupakan !agian dari hukum harta !enda 0amun demikian hukum "aris juga erat kaitannya dengan hukum keluarga, oleh karena untuk me"aris
ialah mereka yang mempunyai hu!ungan darah (keluarga) dengan pe"aris Hukum "aris juga erat kaitannya dengan hukum kekayaan yang siatnya relati, yang lahir dari perjanjian, sehingga !erdasarkan hal terse!ut maka dalam ilmu hukum terdapat ke&enderungan pendapat yang !erpendirian !ah"a se!aiknya hukum "aris diatur tersendiri Dalam KUHPerdata, Hukum "aris diatur dalam Buku //, yang !erjudul tentang Ke!endaan Sistematika Hukum Perdata Dalam !H Perdata: a& $uku ' +entang ,rang # van Personen& "& $uku '' +entang $enda # van Zaken& )& $uku ''' +entang Perikatan # van Verbintenissen& d& $uku '- +entang Pem"uktian dan Daluarsa # van Bewijs en Verjaring & Pendapat 'lmu Hukum +entang Sistimatika Hukum Perdata: 6 Buku I KUHPerdata, pada dasarnya tidak sesuai dengan materi yang diatur didalamnya karena didalamnya tidak hanya mengatur mengenai orang se!agai su!yek hukum, melainkan juga mengatur mengenai hukum kekeluargaan 5 Judul buku II KUHPerdata tentang kebendaan, tidak sesuai dengan materi yang diatur di dalamnya, karena di dalam !uku // tidak hanya mengatur mengenai !enda dan hak-hak ke!endaan tapi juga mengatur mengenai hukum "aris : Alasan pembentuk UU , menempatkan hukum Waris dalam Buku // tentang Benda, karena Pe"arisan juga merupakan salah satu &ara memperoleh hak ke!endaan 9 idakla! tepat mengatur Hukum Pembuktian dalam Buku I" karena hukum Pem!uktian merupakan hukum a&ara (hukum ormil), sedangkan tujuan menyusun KUHPerdata adalah untuk menghimpun Hukum Perdata materiil, dengan demikian se!aiknya hukum pem!uktian dikeluarkan dari sistimatika KUHPerdata edudukan Hukum Perdata Setelah emerdekaan: 1& Pendapat 'lmu Hukum $e!agaimana telah diuraikan di atas KUHPerdata (BW) di!erlakukan di Hindia Belanda !erdasarkan %sas Konkordansi, se!agaimana dapat disimpulkan dari pasal 6:6 jo 6=: /$ $etelah /ndonesia merdeka, !erdasarkan ketentuan Pasal Peralihan yang terdapat dalam UUD 6>9?, UUD ./$, dan UUD$ 6>?8, KUHPerdata (BW) dan KUHD (WvK), dinyatakan tetap !erlaku sepanjang !elum disusun UU yang !aru, menurut UUD, dengan demikian maka KUHPerdata dan KUHD tetap !erlaku dalam masa kemerdekaan $ehu!ungan dengan hal terse!ut diatas, dalam ilmu hukum terdapat !e!erapa pendapat tentang !erlakunya KUH Perdata di masa kemerdekaan, antara lain; a. Pendapat Pro/ . Sahardjo0 SH Pokok-pokok Pemikirannya ialah se!agai !erikut ;
6 KUHPerdata (BW) merupakan hasil produk legislati Belanda atas hukum di Hindia Belanda sehingga !anyak dipengaruhi oleh alam pemikiran penjajah atas negara jajahannya
5 KUHPerdata (BW) di!entuk atas dasar pasal 6:6 jo 6=: /$, yang !ersiat diskriminati dengan mem!agi-!agi penduduk menjadi !e!erapa golongan penduduk dan meletakkan golongan /ndonesia %sli se!agai golongan yang paling !a"ah : Karena KUHPerdata di!uat !erdasarkan P./0$/P D/$K.//0%/*, sementara prinsip ts! tidak dikenal oleh UUD9? maka KUHP2.D%% BUK%04%H merupakan suatu K/%B U0D%03-U0D%03 (BUK%0 2.UP%K%0 W2B12K) melainkan hanya 2.UP%K%0 BUKU HUKU (2.UP%K%0 .2'H$B12K), yang isinya KUPU4%0 HUKU K2B/%$%%0 Dengan demikian kedudukan KUHP2.D%% BUK%0 $2B%3%/ U0D%03-U0D%03 melainkan merupakan HUKU K2B/%$%%0 9 Berdasarkan pada prinsip pemikiran terse!ut, dimana KUH Perdata merupakan kumpulan hukum Ke!iasaan maka selanjutnya D/$2.%HK%0 K2P%D% P2.%0%0 H%K/ untuk menilai ketentuan-ketentuan di dalam KUHPerdata, apakah sesuai atau tidak dengan alam kemerdekaan Dalam hal hakim menilai tidak sesuai maka hakim dapat memutuskan perkara dengan menyimpang dari KUHPerdata %dalah tugas hakim untuk menilai ketentuan-ketentuan di dalam KUHPerdata, dengan memperhatikan ke!utuhan masyarakat di alam kemerdekaan ". Pendapat Pro/ . Mahadi0 SH Pro ahadi, $H, tidak sependapat dengan pendapat D.$ahardjo, yang menurunkan KUHPerdata dari @Wet BoekA atau @Kita! Undang-Undang menjadi @.e&ht BoekA atau @Buku HukumA yang isinya kumpulan hukum ke!iasaan 3aris !esar pendapat Pro ahadi adalah se!agai !erikut ;
6 KUHPerdata (BW) merupakan produk Belanda, dalam mengatur tatanan hukum di Hindia Belanda yang !anyak dipengaruhi oleh alam pemikiran negara penjajah atas negara jajahannya (!erdasarkan pasal 6:6 jo 6=: /$) 5 KUHPerdata (BW) merupakan produk yang didasarkan pada pasal 6:6 /$, yang siatnya diskriminati, oleh karena itu mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan alam kemerdekaan : Pro ahadi, $H, tidak sependapat dengan pendapat Dr $ahardjo, yang menurunkan KUHPerdata dari @Wet BoekA atau @Kita! Undang-Undang menjadi @.e&ht BoekA atau @Buku HukumA yang isinya kumpulan hukum ke!iasaan 9 Karena ketentuan itu dianggap !erdiri sendiri, dan lepas dari ikatan kodiikasi maka untuk selanjutnya diserahkan kepada hakim untuk menilai pasal-pasal terse!ut, sesuai atau tidak dengan alam kemerdekaan dan menyampingkannya jika dianggap tidak sesuai dengan alam kemerdekaan Pro $ardjono, $H menjelaskan !ah"a teori Pro ahadi, $H, dapat dinamakan teori @$apu 4idiA, dengan pengertian !ah"a ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata dianggap lepas dari ikatan kodiikasi yang dianggap se!agai pengikat pasal-pasal didalamnya Kodiikasi diartikan
se!agai suatu pengikat, seperti ikatan pada sapu lidi, yang mengikat lidi (jika lidi itu lepas dari ikatannya maka !erdiri sendiri-sendiri dan tidak dapat dikatakan se!agai sapu) Dengan anggapan seperti itu, maka Pro ahadi, $H, selanjutnya menyatakan !ah"a ketentuanketentuan dalam KUHPerdata dianggap lepas dari ikatan kodiikasi, maka ketentuan atau pasal pasal terse!ut, masing-masing dianggap !erdiri sendiri, dan tidak terikat dalam suatu sistem atau dalam suatu kodiikasi ). Pendapat DR . Mathilda Sumampuo0 SH Drathilda $umampuo", $H mengemukakan !ah"a pada dasarnya hukum mengejar 5 tujuan, yaitu mengejar keadilan dan kepastian hukum, sehingga dengan demikian pendapat yang menyatakan KUHPerdata !ukan merupakan UU, melainkan hanya merupakan kumpulan hukum ke!iasaan adalah kurang tepat, karena akan menim!ulkan ketidakpastian hukum 1leh karena itu KUHPerdata adalah suatu kita! UU, yang kedudukannya sama dengan UU yang merupakan produk hukum nasional sesudah kemerdekaan /ndonesia, yang di!uat Presiden !ersama-sama DP. d. Pendapat Pro/ . Su"ekti0 SH Dalam kenyataannya ilmu hukum pernah mempersoalkan !agaimanakah kedudukan KUHPerdata yang merupakan produk hukum pada masa Hindia Belanda, yang masih !erlaku hingga sekarang %pakah KUHPerdata terse!ut sama dengan produk hukum yang !er!entuk Undang-Undang, yang dikeluarkan pada masa kemerdekaan, yang di!uat oleh DP. !ekerjasama dengan Presiden C KUHPerdata (BW) merupakan produk hukum se!elum kemerdekaan atau produk pada masa pemeritah Hindia Belanda Dalam perkem!angannya, setelah /ndonesia merdeka, KUHPerdata di!erlakukan di 0egara .epu!lik /ndonesia, !erdasarkan peraturan peralihan Undang-Undang Dasar, yang pernah !erlaku di /ndonesia, yang menunjukkan tetap !erlakunya peraturan lama se!elumnya, selama !elum ter!entuk peraturan perundang-undangan yang !aru, sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang !erlaku Hal ini dimaksudkan untuk men&egah terjadinya kekosongan hukum Berdasarkan peraturan peralihan yang ada pada tiap Undang-Undang Dasar terse!ut maka !erlakulah KUHPerdata 6797, hingga sekarang KUHPerdata (BW), dalam perkem!angannya juga telah tidak !erlaku seutuhnya karena telah di&a!ut dengan !e!erapa Undang-undang, antara lain UU 01 ? tahun 6>=8 (UUP%), yang telah men&a!ut ketentuan Buku // KUHPerdata yang mengatur mengenai hipotik Dengan di&a!utnya Buku // KUHPerdata dan ditetapkannya hukum adat menjadi dasar hukum tanah yang !aru (konsiderasi+!erpendapat serta pasal ? UUP%), maka diakhirilah dualisme dalam hukum tanah di /ndonesia, dengan demikian ter&apailah &ita-&ita uniikasi atau kesatuan hukum tanah di /ndonesia, yang sesuai dengan &ita-&ita persatuan !angsa KUHPerdata Buku /, juga telah di&a!ut oleh UU 0o6 tahun 6><9 tentang Perka"inan Dan pasal == UU Perka"inan pada intinya menentukan !ah"a untuk perka"inan dan segala sesuatu yang !erhu!ugnan dengan perka"inan dilakukan !erdasarkan ketentuan UU Perka"inan dan peraturan-peraturan lain (ketentuan perka"inan dalam KUHPerdata, H1'/ dll) yang mengatur tentang perka"inan dinyatakan tidak !erlaku lagi sepanjang telah diatur dalam UU Perka"inan ujuan pen&a!utan Buku / KUHPerdata, tidak jauh !er!eda dengan pen&a!utan Buku /ndonesia, yakni dimaksudkan untuk men&iptakan uniikasi hukum di!idang perka"inandi /ndonesia Untuk itu pem!entuk UU menetapkan !erlakunya undang-undang tentang perka"inan yang !erlaku !agi semua "arga negara Dalam hal ini kiranya perlu kita !erikan &atatan atau perhatian !ah"a KUHPerdata (BW), yang merupakan produk hukum pemerintah Belanda, ternyata telah di&a!ut dengan produk hukum
nasional, yang !er!entuk UU, yakni di&a!ut dengan UU 0o ? tahun 6>=8 (UUP%) dan UU no6 tahun 6><9 tentang Perka"inan %pakah makna yang terkandung di dalam pen&a!utan KUHPerdata yang dilakukan dengan Undang-Undang, kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari pen&a!utan terse!utC engenai hal ini menarik untuk dikemukakan dan dikaji pendapat Pro/. R. Su"ekti , yang menyatakan !ah"a dengan di&a!utnya KUHPerdata dengan produk hukum nasional, yang !er!entuk UU, maka hal ini se&ara implisit, pada hakekatnya merupakan pengakuan dari Peme!ntuk UU 0asional, !ah"a KUHPerdata adalah merupakan UU, dengan demikian kekuatan yang mengikatnya sama dengan produk hukum nasional yang !er!entuk UU yang di!uat oleh Presiden dengan DP. KUHPerdata adalah merupakan Kita! UU dan !ukan merupakan Buku Hukum yang isinya adalah kumpulan hukum ke!iasaan, se!agaimana pendapat yang dikemukakan oleh Dr $ahardjo, $H edudukan Hukum Perdata Setelah emerdekaan: Surat daran Mahkamah Agung o. 3 +ahun 1453: $2% 0o : tahun 6>=:, yang isinya men&a!ut !e!erapa ketentuan KUHPerdata, antara lain ketentuan pasal 57: ayat 9, karena dinyatakan diskriminati, dan karena !e!erapa ketentuan lain, seperti; -pasal 687 -Pasal 69=8 -Pasal 579 ayat : -Pasal 6=8: ayat 6 E 5 dianggap tidak adil -Pasal 6=75 -Pasal 6?<>, -Pasal 65:7 Pendapat Pro $u!ekti, $H, sehu!ungan dengan $2% 0o: ahun 6>=: ; $2% pada hakekatnya ditujukan kepada para hakim, untuk mem!erikan pedoman di dalam memutuskan perkara Dalam hal ini hakim di!erikan keleluasaan oleh %, untuk menasirkan pasal-pasal yang dise!utkan tadi, untuk menyesuaikan dengan alam kemerdekaan, guna memenuhi rasa keadilan $2% terse!ut tidak mempunyai daya kekuatan huk um untuk men&a!ut ketentuan pasal di dalam KUHPerdata, !ahkan hakim di dalam memutuskan perkara, !e!as untuk mengikuti atau tidak mengikuti anjuran yang di!erikan oleh %, !erdasarkan $2% terse!ut %rtinya jika hakim !eranggapan !ah"a ketentuan pasal 69=8, 687 ataupun 668 adil untuk diterapkan, maka hakim tidak harus mengikuti $2% terse!ut Furisprudensilah, yang nantinya dapat mengenyampingkan ketentuan pasal di dalam KUHPerdata yaitu dalam hal keputusan hakim yang mengikuti $2% itu diikuti oleh hakim-hakim yang lain, karena dianggap tepat dan adil $ejarah dan $istematika KUH Perdata eadaan Hukum Perdata Di 'ndonesia Hukum Perdata di Indonesia bersifat berb!ineka atau bersifat pluralistik# baik se$ara etnis maupun se$ara yuridis% &e$ara etnis dikatakan bersifat pluralistis atau berb!ineka karena !ukum' !ukum yang berlaku bagi penduduk Indonesia# berbeda'beda dari masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lainnya% Keadaan tersebut ditamba! dengan diberlakukannya Politik Hukum Belanda di Hindia Belanda yang merupakan andasan Politik Hukum Belanda atas tata !ukum di Hindia Belanda% Pasal 131 I! secara garis besar menent"kan hal#hal sebagai berik"t $ a Hukum Perdata dan Hukum Dagang (!egitu juga Hukum Pidana !eserta Hukum %&ara Perdata dan Pidana) harus diletakkan dalam kita! undang-undang, yaitu dikodiikasi
! Untuk golongan 2ropa dianut (di&ontoh) perundang-undangan yang !erlaku di 0ege ri Belanda (%sas Konkordansi) & Untuk golongan /ndonesia %sli dan imur %sing ('ina, %ra!, ds!), jika ternyata ke!utuhan kemasyarakatan mereka menghendaki, hukum 2ropa dapat dinyatakan !erlaku !agi mereka, !aik seutuhnya maupun dengan peru!ahan-peru!ahan dan juga diper!olehkan untuk mem!uat suatu peraturan !aru !ersama, untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturan yang !erlaku di kalangan mereka dan !oleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau ke!utuhan kemasyarakat mereka d 1rang /ndonesia asli dan orang imur %sing, sepanjang mereka !elum ditundukkan di!a"ah suatu peraturan !ersama dengan golongan 2ropa, diper!olehkan menundukkan diri pada hukum yang !erlaku untuk golongan 2ropa Penundukkan diri ini !oleh dilakukan se&ara umum atau se&ara hanya mengenai per!uatan tertentu saja e $e!elum hukum untuk golongan /ndonesia %sli ditulis dalam undang-undang, !agi mereka akan tetap !erlaku hukum yang sekarang !erlaku !agi mereka, yaitu hukum adat Berdasarkan ketentuan terse!ut maka se&ara garis !esar dapat ditarik !e!erapa pokok pemikiran mengenai politik hukum Belanda yang meletakkan tatanan hukum di Hindia Belanda se!agai !erikut; 6 Hukum Perdata dan Hukum Dagang dll, di!uat dalam Kita! Undang-Undang yaitu D/K1D/*/K%$/K%0 dan untuk 3ol 2ropa di!erlakukan %$%$ K10K1.D%0$/, yaitu hukum yang !eralku di Belanda di!erlakukan !agi golongan 2ropa di Hindia Belanda 5 Penduduk Hindia Belanda di!agi dalam golongan-golongan penduduk dan !agi mereka !erlaku sistem hukum yang !er!eda-!eda (pasal 6:6 jo 6=: /$) : Penggolongan penduduk dan sistem hukum yang !erlaku adalah s!!; 6 3olongna 2ropa ; di!erlakukan Hukum yang !erlaku di Belanda 5 3olongan imur %sing 'ina ; KUHPerdata dan KUHD di!erlakukan !agi mereka dan sejak tahun 6>5?, !agi mereka !erlaku semua hukum privat yang !erlaku !agi 3olongan 2ropa, ke&uali peraturan yang mengenai 'atatan $ipil Dimana !agi mereka !erlaku 4em!aga tersendiri dan peraturan tersendiri, yaitu dalam !agian //$ 6>6< ; 65> : 3olongan imur %sing lainnya (%ra!, /ndia, dll), di!erlakukan KUHPerdata dan KUHD, ke&uali hukum kekeluargaan dan Hukum Waris tetap !erlaku hukum mereka sendiri Dalam !idang Hukum Waris, !agian mengenai pem!uatan "asiat !erlaku juga !agi mereka 9 3olongan /ndonesia %sli ; di!erlakukan Hukum %dat Berdasarkan ketentuan-ketentuan terse!ut di atas maka pada aman Hindia Belanda telah ada !e!erapa peraturan perundang-perundangan yang dinyatakan !erlaku !a gi golongan /ndonesia, misalnya ;
6 $ 67<> 0o 5?=, se&ara garis !esar menentukan !ah"a perjanjian kerja atau perjanjian per!uruhan, seperti pasal 6=86 G 6=8: lama dari KUHPerdata dinyatakan !erlaku !agi golongan /ndonesia asli 5 $6>:> 0o9>, menyatakan !erlaku !agi golongan /ndonesia !e!erapa pasal KUHD, yaitu se!agian !esar dari hukum laut : $6>:: 0o <9 mengenai 1rdonansi Perka"inan /ndonesia Kristen Disamping ada peraturan yang se&ara khusus di!uat !agi golongan /ndonesia, ada pula peraturan yang !erlaku !agi semua golongan penduduk (semua "arganegara), misalnya ; 6 $ 6>:: 0o 687 ; Peraturan Umum tentang Koperasi 5 $ 6>:7 0o ?5: ; 1rdonansi Woeker (4intah Darat) : $ 6>:7 0o >7
; 1rdonansi tentang Pengangkutan di Udara
Penundukan Diri epada Hukum ropa: Perihal penundukan diri pada Hukum 2ropa diatur le!ih lanjut dalam $ 6>6< 0o 65 Peraturan ini mengenai 9 (empat) ma&am penundukan, yaitu ;
6 Penundukkan pada seluruh Hukum Perdata 2ropa 5 Penundukkan pada se!agian Hukum Perdata 2ropa, yang dimaksudkan hanya pada hukum kekayaan harta !enda saja (vermogens&re&ht), seperti yang telah dinyatakan !agi golongan imur %sing !ukan ionghoa, misalnya %ra!, /ndia d s! : Penundukkan diri untuk per!uatan-per!uatan hukum tertentu saja 9 Penundukkan diri se&ara diam-diam enurut pasal 5>, jika seseorang dari golongan /ndonesia asli melakukan suatu per!uatan hukum yang tidak dikenal di dalam hukumnya sendiri, ia dianggap se&ara diam-diam menundukkan dirinya pada hukum 2ropa &ubyek !ukum adala! pembaa !ak dan kea*iban dalam !ukum% +alam !ukum perkataan ,rang (Persoon) berarti pembaa !ak atau subyek di dalam !ukum% &ekarang ini bole! dikatakan ba!a tiap manusia baik arganegara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau keper$ayaannya adala! subyek !ukum% +alam pandangan !ukum modern# setiap orang-pribadi se$ara asasi merupakan pendukung !ak yang berlaku sama bagi seluru! umat manusia# karena mereka sama'sama merupakan mak!luk tu!an .%/%0% iap Persoon adala! subyek !ukum dengan tidak memandang agama dan keper$ayaannya%
Pasal : %B menye!utkan @&epan*ang undang'undang tidak menentukan sebaliknya maka Hukum Perdata dan Hukum +agang adala! sama bagi orang'orang asing maupun arga negara Belanda1 /anusia sebagai pembaa !ak (subyek) mempunyai !ak'!ak dan kea*iban'kea*iban untuk melakukan tindakan !ukum% Ia dapat mengadakan persetu*uan# menika!# membuat asiat# dan sebagainya% anusia se!agai su!yek hukum dimulai sejak lahir dan !aru !erakhir apa!ila mati atau meninggal dunia Penge&ualian mulainya su!yek hukum dalam KUHPerdata dise!utkan dalam Pasal 5 KUH Perdata, yang menentukan se!agai !erikut; 6 Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan# dianggap sebagai tela! dila!irkan# bilamana *uga kepentingan si anak meng!endakinya% 5 /ati seaktu dila!irkan# dianggapla! ia tak perna! tela! ada%
Ketentuan terse!ut sangat penting artinya dalam hal "arisan isalnya dalam pasal 7:7 KUHPerdata ditentukan !ah"a seseorang hanya dapat menjadi ahli "aris kalau ia telah ada pada saat pe"aris meninggal dunia /ni !erarti !ah"a seseorang hanya dapat menjadi ahli "aris kalau ia hidup se!agai manusia !iasa pada saat pe"aris meninggal dunia %kan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 5 KUHPerdata, seorang anak yang masih dalam kandungan i!unya sudah dianggap ada (telah dilahirkan) dan karenanya ia telah dihitung se!agai ahli "aris dari Bapaknya %kan tetapi !ilamana kemudian anak terse!ut dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka ia dianggap tidak pernah ada Pentingnya Pasal 5 KUHPerdata terse!ut misalnya dapat dilihat dalam kasus se!agai !erikut ; &eorang Bapak pada tanggal 2 Januari 3445 meninggal dunia% Pada saat meninggal ia mempunyai 6 (tiga) orang anak# sedangkan isterinya dalam keadaan !amil (mengandung)% #ika tidak ada ketentuan Pasal 5 terse!ut maka yang menjadi ahli "aris, kalau Bapak yang meninggal dunia terse!ut tidak meninggalkan "asiat, hanyalah isterinya (jandanya) dan : (tiga) orang anaknya, masing-masing I (seperempat) !agian dari Harta Peninggalan Bapak terse!ut $ekalipun jika kemudian anak terse!ut lahir hidup pada tanggal 58 #anuari 588? ia tetap tidak dihitung se!agai ahli "aris karena pada saat Bapaknya meninggal ia !elum ada 0amun dengan adanya ketentuan Pasal 5 terse!ut maka mengaki!atkan anak dalam kandungan terse!ut turut dihitung se!agai ahli "aris, sehingga ahli "aris seluruhnya !erjumlah ? (lima) orang, masing-masing memperoleh 6+? (seperlima) !agian dari Harta Peninggalan Bapak terse!ut $e!agaimana telah se!elumnya !ah"a !erakhirnya seseorang se!agai su!yek hukum (pendukung hak dan ke"aji!an dalam hukum) adalah pada saat ia meninggal dunia %rtinya selama seseorang masih hidup, selama itu pula ia mempunyai ke"enangan !erhak Pasal : KUHPerdata, menentukan ; '''7iada suatu !ukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau ke!ilangan segala !ak perdata1% #adi @Kematian PerdataA yaitu suatu hukuman yang menyatakan !ah"a seseorang tidak dapat memiliki sesuatu hak lagi, tidak dianut dalam huk um sekarang ini Fang mungkin terjadi adalah seseorang se!agai hukuman, di&a!ut sementara hak-haknya, misalnya kekuasaannya se!agai
orang tua terhadap anak-anaknya, kekuasaannya se!agai "ali, haknya untuk !ekerja pada angkatan !ersenjata dan se!againya eskipun setiap orang tiada terke&uali se!agai pendukung hak dna ke"aji!an atau su!yek hukum (e$!spersoonli*k!eid), namun tidak semuanya &akap untuk melakukan per!uatan hukum (e$!tsbekaam!eid ) atau di dalam hukum tidak semua orang diper!olehkan !ertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu enurut ketentuan pasal 6:5> KUHPerdata, setiap orang adalah &akap untuk melakukan per!uatan hukum (mem!uat perikatan-perikatan), ke&uali jika ia oleh undnag-undang dinyatakan tidak &akap 1rang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan @tidak &akapA untuk melakukan per!uatan hukum adalah ; 6 ,rang'orang yang belum deasa; 5 ,rang'orang yang ditaru! di baa! pengampuan (8uratele); : ,rang'orang yang dilarang undang'undang untuk melakukan perbuatan'perbuatan !ukum tertentu# misalnya orang yang dinyatakan pailit% (Pasal 6::8 KUHPerdata) #adi orang-orang yang &akap melakuan per!uatan hukum (re$!tsbekaam!aid ) adalah orang de"asa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan per!uatan-per!uatan hukum tertentu 1rang yang !elum de"asa dan orang yang ditaruh di!a"ah pengampuan ($uratele) dalam melakukan per!uatan hukum di"akili oleh orang tuanya, "alinya atau pengampunya ($urator ) enurut KUHPerdata, orang dikatakan !elum de"asa adalah seseorang yang !elum men&apai usia genap 56 (dua puluh satu), ke&uali ia sudah ka"in se!elum usia terse!ut (Pasal ::8 KUHPerdata) #adi demikian menurut KUHPerdata seseorang dikatakan de"asa, jika ia telah men&apai usia genap 56 (dua puluh satu) tahun atau mereka yang telah melangsungkan perka"inan se!elum usia 56 (dua puluh satu) tahun +engan berlakunya UU 9o%2 ta!un 2:< tentang Perkainan# terdapat perbedaan pendapat mengenai batas usia deasa% Ada yang berpendapat ba!a usia deasa adala! 32 (dua pulu! satu) ta!un seperti yang diatur dalam KUHPerdata# dan ada pula yang berpendapat ba!a usia deasa adala! 2= (delapan belas) ta!un sebagaimana dapat ditafsirkan dari pasal < ayat 2 dan pasal 54 ayat 2 UU Perkainan% Di dalam Undang-Undang terdapat ketentuan-ketentuan yang se&ara khusus, memper!edakan antara ke&akapan-ke&akapan seorang laki-laki dan seorang perempuan, misalnya ; 6 Untuk melangsungkan perkainan enurut Pasal 5> KUHPerdata, seorang Perempuan harus !erusia 6? tahun dan pria harus !erusia 67 tahun (enurut Pasal < ayat UU Perka"inan, Wanita harus !erusia 6= tahun dan Pria harus !erusia 6> tahun) 5 Untuk melakukan pengakuan anak luar kain $eorang pria harus telah !erusia 67 (delapan !elas) tahun dan seorang "anita tanpa !atas usia (Pasal 575 KUHPerdata)
Dari apa yang diuraikan di atas dapat disimpulkan !ah"a setiap orang adlaah su!yek hukum (re$!tspersoonli*k!eid ) yakni pendukung hak dan ke"aji!an 0amun tidak setiap orang &akap untuk melakukan per!uatan hukum Dan orang yang &akap untuk melakukan per!uatan hukum (e$!tsbekaam!eid ) tidak selalu !er"enang untuk melakukan per!uatan hukum (re$!tsbe>oeg!eid ) Dengan demikian e$!tsbeaam!eid adalah syarat umum, sedangkan hukum re$!tbe>oeg!eid adalah syarat khusus untuk melakukan per!uatan hukum 0amun demikian Undang-Undang juga mengatur !e!erapa per!uatan hukum yang da pat dilakukan oleh seorang yang !elum de"asa (!elum !erusia 56 tahun),misalnya ; 6 elangsungkan perka"inan (Pasal 5> KUHPerdata, Pasal < UU Perka"inan), Pria 6> th, Wanita 6= th 5 elakukan pengakuan anak (Pasal 575 KUHPerdata), Pria 6> th, Wanita tanpa !atas : em!uat "asiat (Pasal 7>< KUHPerdata), 67 th 9 enjadi saksi (Pasal 6>65 KUHPerdata), 6? th B%D%0 HUKU Dalam lalu lintas hukum ditengah-tengah masyarakat, ternyata manusia (orang+ 9atuurli*ke Persoon) !ukan satu-satunya su!yek hukum, tetapi masih ada su!yek hukum lain yaitu !adan !adan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan per!uatan per!uatan hukum seperti seorang manusia Badan-!adan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya seperti misalnya mengadakan perjanjian jual !eli, tukar menukar, se"a menye"a dan segala ma&am per!uatan hukum lainnya di lapangan hukum harta kekayaan, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim $ingkatnya, diperlakukan sepenuhnya se!agai seorang manusia Badan atau Perkumpulan itu dinamakan @Badan HukumA (Re$!t Persoon) yaitu orang yang di&iptakan oleh hukum Badan hukum terse!ut misalnya Perseroan er!atas (P), Koperasi, Fayasan Kriteria atau syarat yang harus dipenuhi agar suatu !adan atau perkumpulan dapat dikatakan se!agai suatu !adan hukum adalah ; a $yarat materiil ; 2% /emiliki kekayaan yang terpisa!; 3% /empunyai tu*uan bersama yang bersifat stabil; 6% /empunyai organisasi yang teratur (adanya pengurus dari badan itu)% ! $yarat *ormil ; %danya pengesahan dari Pemerintah Untuk mengeta!ui !akekat suatu badan !ukum# di dalam ilmu !ukum terdapat beberapa teori yang satu dengan yang lain saling berbeda'beda# yaitu? 6 +eori Fi)tie: enurut teori ini !adan hukum itu semata-mata !uatan negara saja Badan hukum itu hanyalah i&tie, yakni sesuatu yang seseungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam
!ayangan se!agai su!yek hukum yang dapat melakukan per!uatan hukum seperti manusia eori ini dikemukakan oleh von $avigny . +eori Harta eka*aan $ertujuan # %oel Vermogens &heorie&: enurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi su!yek hukum 0amun kata teori ini, ada kekayaan (>ermogen) yang !ukan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuan tertentu Kekayaan yang tidak ada pemiliknya dan terikat pada tujuan tertentu inilah yang di!eri nama !adan hukum eori ini diajarkan oleh % Brin dan diikuti oleh van der Heijden +eori ,rgan: Badan hukum menurut teori ini !ukan a!strak (iksi) dan !ukan kekayaan (hak) yang tidak !ersu!yek etapi !adan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguhsungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat mem!entuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya), seperti manusia !iasa yang mempunyai pan&a indera dan se!againya eori ini diajarkan oleh 1tto van 3ierke +eori Milik $ersama # Pro'riete &heorie&: enurut teori ini hak dan ke"aji!an !adan hukum pada hakikatnya adalah hak dan ke"aji!an para anggota !ersama-sama Kekayaan hukum adalah kepunyaan !ersama-sama anggotanya 1rang-orang yang !erhimpun terse!ut merupakan suatu kesatuan dan mem!entuk suatu pri!adi yang dinamakan !adan hukum 1leh karena itu, !adan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja eori ini diajarkan oleh 1lanial dan olengra +eori en*ataan 6uridis: enurut teori ini !adan hukum itu merupakan suatu realita, konkret, riil, "alaupun tidak !isa dira!a, !ukan khayal, tetapi kenyataan yuridis eori yang dikemukakan oleh ajers ini menekankan !ah"a hendaknya dalam mempersamakan !adan hukum dengan manusia ter!atas sampai pada !idang hukumnya saja Badan hukum dapat di!edakan atas ; a Badan Hukum Publik# dan b% Badan Hukum Pri>at% Di /ndonesia kriteria yang dipakai untuk menentukan sesuatu !adan hukum termasuk !adan hukum pu!lik atau termasuk !adan hukum privat ada 5 (dua) ma&am ; 6 Berdasarkan ter*adinya, yakni !adan hukum privat didirikan oleh perseorangan, sedangkan !adan hukum pu!lik didirikan oleh Pemerintah+0egara 5 Berdasarkan lapangan ker*anya, yakni apakah lapangan pekerjaannya itu untuk kepentingan umum atau tidak Kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum, maka !adan hukum terse!ut merupakan !adan hukum pu!lik etapi kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan perseorangan, maka !adan hukum itu termasuk !adan hukum privat J Badan !ukum Publik misalnya? 9egara Republik Indonesia# +aera! Propinsi# +aera! Kabupaten-Kota# Perusa!aan Umum (P0RU/)% @Badan !ukum Pri>at# misalnya? Perseroan erbatas (P)# Koperasi# .ayasan
