Ruang Lingkup Ilmu Hukum

Di dalam tata hukum Indonesia, criteria cukup umur yang menjadi patokan seseorang untuk dapat dikatakan cakap untuk berbuat hukum adalah beragam, tergantung dalam lingkup hukum apa.

Di bidang perkawinan maka seseorang dapat dikatakan cakap untuk melakukan perkawinan adalah mereka yang berusia minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Dalam bidang ketata negaraan maka yang cakap untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum untuk memilih prsiden, - wakil presiden, DPRD, kepala Daerah adalah mereka yang telah berusia minimal 17 tahun.

Di bidang ketenagakerjaan, mereka yang dapat membuat perjanjiankerja secara mandiri adalah mereka yang berusia minimal 18 tahun.

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (handelings bekwaam heid) adalah
kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum yang sah dan mengikat yang tidak dapat dipersoalkan atau tidak dapat diganggu gugat.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum mempunyai akibat hukum.. Terhadap subyek hukum yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dapat ditempatkan di bawah pengampuan ( curatele).

Pada dasarnya subyek hukum yang ditempatkan dibawah pengampuan atau perwalian adalah mereka yang belum cujup umur, mereka yang mempunya pembawaan sejak lahir dengan kekurangan kelemahan mental, mereka yang pemabuk, dan mereka yang pemboros. Apabila dilihat golongan itu maka dapat dioketahui bahwa mereka yang ditempatkan dibawah pengampuan adalah mereka yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri.
Peraturan perundang-undangan
macamnya diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.
Didalam prinsip hukum peraturan perundang-undangan, terdapat fictie hukum yaitu apabila peraturan itu sudah diundangkan dalam Lembaran Negara dan Penjelasannya sudah dimuat dalam Tambahan lembaran negara, maka semua orang dianggap sudah mengetahuinya dan isi peraturan itu sudah mengikat umum

Salah satu dari sumber hukum formil adalah peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Hukum kebiasaan
Artinya :
perbuatan manusia yang dilaksanakan berulang- ulang
diterima oleh masyarakat dengan baik,
jika berlawanan dirasa sebagai pelanggran perasaan hukum
Jurisprudensi.
Arti jurisprudensi adalah :
rentetan putusan hakim mengenai hal-hal tertentu
yang dianggap baik untuk diikuti oleh hakim –hakim yang lain jika hakim menghadapi perkara yang sama.

Dalam hal ini hakim adalah sebagai sumber hukum dalam arti putusannya bebas, dapat dijadikan dasar bagi pemutusan hukum.

Sifatnya ada 2 macam :
yang bersifat tetap dalam arti keputusan hukum itu dituruti atau dijadikan dasar dalam perkara yang sama.
yang bersifat tidak tetap apabila hanya dijadikan pedoman untuk perkara yang sama.
HUKUM DAN KEKUASAAN
Hakekat kekuasaan dan hubungannya dengan hukum
Hubungan hukum dan kekuasaan dalam negara hukum
Sanksi Hukum
Hakekat kekuasaan
Pada umumnya masyarakat menyamakan pengertian kekuasaan (power) dengan kekuatan (force).
Orang yang mempunyai kekuatan fisik seringkali dikuasai oleh orang yang mempunyai kekuasaan.
Kekuasaan sering bersumber dari wewenang formal (formal authority).
Kewenangan formal memberikan seseorang untuk berkuasa melakukan sesuatu yang bertujuan untuk menegakkan hukum.
Tanpa kekuasaan, maka penegakan hukum sulit terlaksana.
Hubungan
Kekuasaan dan Hukum
Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu ditentukan batas-batasnya oleh hukum.
Dikatakan oleh Blaise Pascal "justice whitout might is helpless might without justice is tyrannical" artinya hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.
Kekuasaan memberikan kewenangan pada seseorang. pada dasarnya adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain.
Sumber hukum dalam arti formil
UNDANG-UNDANG
KEBIASAAN
TRAKTAT
YURISPRUDENSI
DOKTRIN
Macam sumber hukum materiil tergantung dari tinjauan atau sudut pandang para ahlinya, misalnya :
Tinjauan ahli ekonomi, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah kebutuhan ekonomi dalam masyarakat dan kemungkinan perkembangan ekonomi;
Tinjauan ahli sosiologi, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah peristiwa yang terjadi dalam masyarakat / kebutuhan untuk mempertahankan hidup
Tinjauan ahli agama, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah kitab suci agama masing-masing;
Tinjauan ahli sejarah , yang menyebabkan timbulnya hukum adalah sejarah yang pernah terjadi ;
Tinjauan ahli filsafat, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah upoaya untuk mencari keadilan , misalnya melalui falsafah bangsa;
Tinjauan ahli hukum, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah aturan yang mengatur.

Sumber hukum dalam arti materiil
Sumber hukum materiil
adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum (Perasaan / keyakinan individu dan pendapat umum yang membentuk dan menentukan isi hukum).

Hubungan antara Norma Hukum dan Norma Sosial
Norma sosial tidak diatur oleh undang-undang.
Pengaturan norma hukum harus terperinci berdasarkan asas legalitas.
Norma hukum mengikat karena ada sanksi yang tegas dari penguasa.
Norma sosial mengikat karena dipatuhi oleh anggota masyarakat. Berlakunya apabila masyarakat menerima kaidah sosial itu sebagai sesuatu yang harus ditaati.
Hubungan antara norma sosial dan norma hukum adalah saling mengisi, saling memperkuat

FUNGSI & TUJUAN HUKUM
Berbicara mengenai tujuan dan fungsi hukum sebenarnya hanya dapat diketahui dari sudut pandang tertentu.
Sangat sulit mendifinikan fungsi dan tujuan hukum yang sempurna mencakup semua aspek.
Banyak ahli hukum yang telah memberikan definisi atau batasan tentang fungsi dan tujuan hukum, tetapi hanyalah dari sudut pandang kajian tertentu.
Seperti Van Apeldorn mengatakan membuat definisi hukum adalah sulit karena hukum adalah abstrak, lebih mudah untuk memberikan definisi tentang gunung
Hakekat Fungsi dan
Tujuan Hukum
Hukum adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas- asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.
Fungsi Dan tujuan hukum haruslah mempunyai makna pragmatis
Fungsi hukum
tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat,
tercapainya ketertiban di dalam masyarakat dan
tercapainya kepastian hukum didalam menjalankan ketentuan hukum yang ada di masyarakat.
fungsi hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Sedangkan
Tujuan hukum pada hakekatnya adalah mencapai keadilan.
Keadilan adalah sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan . Keadilan pada prinsipnya sulit dicapai karena adil itu sifatnya adalah subyektifitas, tergantung dari siapa yang diuntungkan kepentingannya.
Tujuan hukum
Pada hakekatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan.
Keadilan adalah sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan .
Keadilan pada prinsipnya sulit dicapai karena adil itu sifatnya adalah subyektifitas, tergantung dari siapa yang diuntungkan kepentingannya
SUMBER - SUMBER HUKUM
Sumber hukum
adalah apa saja yang menimbulkan aturan- aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. (aturan itu kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata).

Sumber hukum ada dua macam :
Sumber hukum materiil
sumber hukum formil
Sumber Kekuasaan
Kekuasaan dapat bersumber dari adanya kekuatan fisik, kekuasaan ekonomi atau tingkat pemahaman dan pengamalan agama yang tinggi dalam diri seseorang.
Kelebihan moral pada seseorang merupakan kekuatan yang berasal dari dukungan dari orang- orang yang dalam penguasaannya.
Pemegang kekuasaan tidak boleh orang yang bermoral rendah (Harus ada persiapan moral untuk dapat menjadi penguasa.)
Penguasa yang baik adalah yang memiliki semangat mengabdi kepada kepentingan umum (sense of public service).

Hubungan hukum dan kekuasaan dalam negara hukum

Kekuasaan haruslah dibatasi oleh hukum.
Harus jelas batas-batas kewenangan yang diberikan. (menghindari penafsiran ganda terhadap rumusan kewenangannya).
Rumusan atau batasan yang tidak jelas mengenai kewenangan akan mengakibatkan adanya kecenderungan penyalah gunaan kewenangan.
Batasan kewenangan dari pemegang kekuasaan harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya rakyat melalui wakil-wakilnya dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pemegang kekuasaan.
Apabila ada pejabat yang melalukan penyalah gunaan kewenangan, maka pasti disitu telah terjadi suatu pelanggaran norma dan mayarakatlah yang pasti akan dirugikan
Sanksi Hukum
Pengertian dan hakekat
Macam Sanksi Hukum
Badan hukum
adalah subyek hukum bentukan hukum,
ia bukan orang atau manusia tetapi dapat menuntut atau dituntut oleh subyek hukum lainnya di muka pengadilan.

Ciri-ciri badan hukum adalah :
Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut
memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang- orang yang menjalankan badan hukum tersebut
memiliki tujuan tertentu
berkesinambungan ( memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang yang menjalankannya telah berganti.
Obyek hukum
(rechtsobject) adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat dikuasai oleh subyek hukum serta dapat dijadikan obyek dalam suatu hubungan hukum.
Pengertian obyek hukum dapat dibedakan dalam urusan –urusan (zaken) dan benda.
Benda dapat terdiri dari benda berwujud (misalnya rumah, tanah, mobil, buku) dan benda tak berwujud (misalnya hak atas tagihan, hak cipta,).
Selain itu benda juga dapat dibedakan dalam benda bergerak (misalnya buku, pensil) dan benda tak bergerak (misalnya tanah, rumah, kapal laut dalam tonanse tertentu 20 m3).
Peristiwa hukum
Peristiwa hukum (rechtsfeit) adalah peristiwa yang oleh kaidah hukum diberi akibat hukum,
yakni berupa timbulnya atau hapusnya hak dan / atau kewajiban tertentu bagi subyek hukum tertentu yang terkait pada peristiwa tersebut.
Peristiwa hukum dibedakan:
peristiwa hukum yang berupa perbuatan subyek hukum
peristiwa hukum yang berupa bukan perbuatan subyek hukum.

Yang tergolong ke dalam peristiwa hukum yang merupakan perbuatan subyek hukum ada dua yaitu yangmerupakan perbuatan hukum, contohnya wasiat ( merupakan perbuatan subyek hukum tunggal) dan perjanjian ( yang merupakan perbuatan subyek hukum berganda). Sedangkan peristiwa hukum yang berupa perbuatan subyek hukum tetapi bukan perbuatan hukum contohnya adalah zaakwarneming dan onrechtmatigedaad.
peristiwa hukum yang merupakan perbuatan subyek hukum
Yang tergolong ke dalam peristiwa hukum yang merupakan perbuatan subyek hukum ada dua yaitu :

yang merupakan perbuatan hukum, di bagi dua :
perbuatan subyek hukum tunggal
contohnya wasiat
yang merupakan perbuatan subyek hukum berganda , contohnya perjanjian

2. Peristiwa hukum yang berupa perbuatan subyek hukum tetapi bukan perbuatan hukum contohnya:
zaakwarneming
onrechtmatigedaad.

peristiwa hukum yang berupa bukan perbuatan subyek hukum
Dibedakan dalam :
peristiwa kelahiran dan
peristiwa kematian.
Peristiwa kelahiran menimbulkan suatu hak dan kewajiban memelihara , mengasuh, dan mendidik anak.
Peristiwa kematian menimbulkan adanya hak pewarisan.
Hak, kewajiban dan kewenangan
Peristiwa hukum menimbulkan hubungan hukum yang berintikan hubungan antar subyek hukum yang wujudnya tampil dalam bentuk hak dan kewajiban antara subyek hukum yang satu dengan yang lainnya.
Pengertian antara hak dan kewajiban adalah korelatif. Antara hak dan kewajiban adalah berbanding terbalik diantara dua subyek hukum yang saling berrhubungan dalam hubungan hukum.
Hak adalah kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subyek hukum tertentu atau semua subyek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun dan kebebasan itu memiliki landasan hukum dan karena itu dilindungi.
Subyek hukum
adalah pemegang, pengemban atau pendukung hak dan kewajiban.
Subyek hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu orang ( naturlijke persoon) dan badan hukum (rechtspersoon atau legal person).
Orang meliputi janin yang ada dalam kandungan ibu, anak bayi tabung.
Pada saat ini timbul suatu masalah hukum apakah manusia cloning dapat dianggap sebagai naturlijke persoon ?
Pemahaman mengenai konsep hukum ini sangat penting, terutama di dalam melakukan suatu argumentasi hukum.
Pemahaman legal concept sangat dibutuhkan dalam upaya menerapkan dan mengembangkan hukum.
Apabila ada ketentuan hukum, tetapi ketentuan hukum itu masih kabur atau belum jelas maka dibutuhkan suatu interpretasi hukum guna penemuan hukumnya.
Apabila dalam suatu masalah atau kasus yang sedang dihadapi hakim belum ada peraturan hukumnya maka dapat dilakukan usaha pembentukan hukum.
Kesemua usaha tersebut merupakan suatu art yang dimiliki oleh seorang ahli hukum. Atau dapat dikatakan kemahiran hukum dapat dicapai apabila seseorang memahami betul tentang legal concept

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum.
Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu.
Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi.
Istilah dan arti tersebut diupayakan agar digunakan secara konsisten.
Dalam suatu undang- undang, biasanya konsep hukum yang berkaitan dengan isi undang-undang itu dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 (satu).
Pengertian dan hakikat Sanksi Hukum
Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum.
Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.
Macam Sanksi Hukum
Sanksi pidana
Sanksi perdata
Sanksi administrasi
Sanksi pidana
dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana. Sanksi yang dijatuhkan dalam hukum pidana mengakibatkan perampasan kebebasan (hukuman penjara), harta benda (penyitaan), kehormatan bahkan jiwa seseorang (hukuman mati). Oleh karena itu dalam penerapan hukum pidana harus mendasarkan pada hukum acara pidana yang jelas. Hal ini untuk memberikan hak kepada seseorang untuk membela diri, berkaitan pula dengan penerapan asas legalitas.

Sanksi administrasi
Dapat berbentuk penolakan pemberian izin,setelah dikeluarkannya izin sementara, mencabut izin yang telah diberikan.
Penerapan sanksi administrasi biasanya berkaitan dengan suatu kegiatan usaha yang dianggap telah terjadi suatu pelanggaran administrasi
Jenis sanksi administratif
Jenis sanksi administratif
Bestuursdwang (paksaan pemerintah)
Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)
Pengenaan denda administratif
Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)
KONSEP HUKUM
Konsep yuridis (legal concept) yakni :
konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sitem aturan hukum,
misalnya konsep-konsep hak, kewajiban, perjanjian, perikatan, sah batal, subyek hukum , obyek hukum dan sebagainya.
Norma Hukum
Adalah norma yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berwenang.
Sifatnya memaksa dan melindungi.
Sifat memaksa tampak pada sanksi yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran dan berlaku untuk umum.
Sanksi norma hukum bersifat tegas, diatur dalam peraturan perundang-undangan
Mengikat tidaknya norma itu dalam masyarakat terletak pada keyakinan apakah norma itu dapat ditegakkan apabila ada yang melanggarnya..
Kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk atau etika ini merupakan sumber dari kesadaran berkaidah (normbewustein).
Kemampuan membedakan hal baik atau buruk ini disebut moral.
Moral pribadi atau perorangan bersifat otonom, sedangkan moral positif terjadi apabila criteria itu sudah menjadi keyakinan umum
Norma kesopanan
Norma kesopanan
disebut juga norma fatsoen .
Norma kesopanan ini sering tidak mengikat karena criteria kesopanan antar daerah adalah berbeda.
Hal ini tergantung pada lingkungannya.
Daya mengikatnya berdasarkan ukuran suatu masyarakat itu.

BASYAR
INSAN
AL-NAS
Kata basyar dalam al-quran disebutkan 37 kali salah satunya al-kahfi : innama anaa basyarun mitlukum (sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu). Kata basyar selalu dihubungkan pada sifat-sifat biologis, seperti asalnya dari tanah liat, atau lempung kering (al-hijr : 33 ; al-ruum : 20), manusia makan dan minum (al-mu'minuum : 33).
Kata insan disebutkan dalam al-quran sebanyak 65 kali, diantaranya (al-alaq : 5), yaitu allamal insaana maa lam ya' (dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya). Konsep islam selalu dihubungkan pada sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu, dfan memikul amanah (al-ahzar : 72). Insan adalah makhluk yang menjadi (becoming) dan terus bergerak maju ke arah kesempurnaan
Kata al-nas disebut sebanyak 240 kali, seperti al-zumar : 27 walakad dlarabna linnaasi fii haadzal quraani min kulli matsal (sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam al-quran ini setiap macam perumpamaan). Konsep al-nas menunjuk pada semua manusia sebagai makhluk social atau secara kolektif.

Dengan demikian Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan social. Manusia sebagai basyar, diartikan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan atau makhluk lain.
Manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri;
Didalam melakukan hubungan di masyarakat, kadang timbul pertikaian, sehingga diperlukan Hukum.
Individu, masyarakat dan hukum
WHEN human life itself
WHEN LIVING TOGEHTER

RASIO

RASA

RAGA
vs

Untuk menengahi benturan kepentingan tersebutlah, norma hukum lahir sebagai patokan berbuat bagi manusia agar dalam menjalankan kepentingannya sebisa mungkin tidak menabrak kepentingan manusia lainnya.
Norma hukum membuat manusia menjalankan hidupnya menjadi lebih baik.

Seorang ilmuan hukum, Lon Fuller mengatakan bahwa : "tanpa hukum manusia akan nampak lain sifatnya".
Sisi gelap manusia akan nampak apabila dalam hidup bermasyarakat tidak muncul norma hukum yang mengatur.
MAN is A WOLF to MAN
WHAT DOES HUMAN NEED ?
BUT, WHEN PEOPLE ATTACK EACH OTHER
Selingkuh …? Hmm…
Selain itu, manusia dicipta dengan dilengkapi nafsu dan akal, manusia secara fitrah tercipta tidak dapat hidup sendiri, manusia mutlak membutuhkan orang lain untuk mengaktualisasikan hidupnya,
Hidup manusia tidak akan menjadi hidup yang indah, berdinamika dan berkembang peradabannya ketika manusia hidup "menyendiri" tanpa berinteraksi dan bekerjasama satu sama lain sesama manusia.
Tiga alat kelengkapan utama manusia

RASIO

RASA

RAGA
Dengan kelengkapan inilah manusia melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin di muka bumi (khalifah fil ardhi),

dan dari rasio dan rasa (nafsu serta akal) inilah manusia memiliki naluri untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, memiliki, merasakan, dan lain sebagainya yang disebut sebagai kebutuhan atau kepentingan.

Kebutuhan atau kepentingan ini senantiasa muncul dari ego seorang manusia secara alamiah, yang pada lain sisi manusia harus memenuhi kebutuhan dan kepentingan tersebut untuk mengaktualisasikan hidupnya.
Permasalahan hukum muncul sejak adanya peradaban manusia (Adam dan Hawa = putra mereka habel dibunuh kakaknya)
Cicero (106-45 SM) : Ubi Societas Ibi Ius = dimana ada masyarakat disitu ada hukum
HUKUM
MATA KULIAH : PENGANTAR ILMU HUKUM
DOSEN : DR. H. MARTIN ROESTAMY, SH., MH.
AAL LUKMANUL HAKIM, SH., MH.
[email protected]
ARTI ILMU HUKUM
SATJIPTO RAHARDJO
Imu yang mencakup dan mempelajari segala hal yang berhubungan dengan hukum untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk beluk mengenai hukum.
MOCHTAR KUSUMAATMADJA
Ilmu hukum positif (dogmatika hukum) adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Tujuannya untuk memahami dan menguasai pengetahuan tentang kaidah dan asas-asas untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan
Pengertian dan batasan ilmu hukum positif
menurut G. Radbruch dalam Rechts philosophie adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu atau disebut sebagai ius constitutum, (bukan ius constituendum atau ius naturale atau natural law).
obyek yang diaturnya sekaligus menjadi subyek (pelaku), sehingga metode keilmuan yang dipakai adalah metoda keilmuan humanities (humaniora) yang dinamakan juga geisteswissenscaften, mempunyai konsekuensi metodologi dan kausalitas pragmatis yaitu benar sesuai dengan consensus Hukum positif tidak menggunakan metode ilmu pasti alam / naturwissenschaften.
jurist sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya adanya alasan pemaaf, alasan pemberat hukuman.

OBJEK ILMU HUKUM
Segala hal yang berkaitan dengan hukum, mulai teks otoritatif bermuatan aturan-aturan hukum yang terdiri dari aturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, hukum tidak tertulis, karya ilmuwan hukum, dan berlakunya hukum di masyarakat, sampai pada pengaruh-pengaruh ilmu lain terhadap ilmu hukum.
APA ITU HUKUM..
PEOPLE NEED TO LIVE
WITH THE LAW

HUKUM
(LAW)
IPOLEKSOSBUDHANKAM
Keadilan yang dicapai melalui keteraturan, ketertiban dan kepastian.
Arti / definisi Hukum

Van Apeldorn

Utrecht :
hukum adalah himpunan peraturan (perintah – larangan), yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu

Sifat Dan tujuan hukum
Sifat hukum
Biasanya dalam hukum privat adalah mengatur Dan dalam hukum publik bersifat memaksa

Tujuan / fungsi hukum
Keadilan dapat dicapai melalui keteraturan, ketertiban, kepastian

HUKUM & KAIDAH SOSIAL


Norma / kaidah
Norma hukum sanksi diatur dalam UU
Norma sosial
Norma Agama (Hati.nurani.mns.otonom)
Norma kesusilaan
Norma.Kesopanan (Moral positif masy.heteronom)
Dalam hidup bermasyarakat, perlu suatu aturan yang dapat mengatur kehidupannya
Aturan yang ada di masyarakat, dapat berupa norma / kaidah sosial atau dalam bentuk aturan hukum
Kaidah sosial yang ada di masyarakat, dibedakan ke dalam norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan
Berlakunya kaidah / norma sosial di dalam masyarakat terjadi apabila telah menjadi suatu kewajiban yang harus ditaati. Dalam hal ini disebut telah menjadi moral positif
Macam Norma
1. NORMA SOSIAL :
Norma Agama
Norma kesusilaan
Norma Kesopanan
2. NORMA HUKUM
Norma /kaidah agama

Merupakan ajaran-ajaran agama yang dijalankan oleh pemeluknya
Berlakunya norma agama di masyarakat tergantung pada keyakinan orang yang menjalankannya.
Kuat lemahnya pelaksanaan norma agama di suatu masyarakat dapat dipengaruhi pula oleh pengaruh pemegang kewenangan
Misalnya di hukum Islam ada ajaran habblumminallah dan hablumminannas
Dilaksanakannya ajaran itu tergantung keimanan pemeluknya. Mengikatnya bila ada keyakinan.

Norma Kesusilaan

== Norma budi, juga norma etik atau adat kebiasaan
Norma ini lahir secara fitrah pada manusia sebagai makhluk yang bermoral.
Rasa kemanusiaan yang mendasari adanya norma ini.
Contohnya, kita tidak akan membiarkan apabila ada tetangga yang jatuh dari loteng.
Kebiasaan adalah pola tindak yang berulang mengenai peritiwa yang sama berkenaan dengan hal yang bersamaan pula.
Baru mengikat bila orang tersebut merasa bahwa kebiasaan itu patut untuk ditaati / dipatuhi.

Unsur- Unsur Hukum

peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
peraturan itu diadakan oleh badan – badan resmi yang berwajib;
peraturan itu bersifat memaksa;
sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Soedjono Dirdjosisworo, :

hukum dalam arti ketentuan penguasa , hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindak, hukum dalam arti system kaedah/ norma (yang meliputi kaedah agama sebagai sumber kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), norma kesusilaan / budi sebagai sumber moral, norma kesopanan / fatsoen sebagai sumber keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan norma hukum, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum dan hukum dalam arti ilmu hukum.

Jhon Austin : Hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya merupakan otoritas tertinggi.

Hans Kelsen : Hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia… Hukum adalah kaidah-kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi.
Pengertain HUKUM Menurut DR. H. MARTIN ROESTAMY, SH., MH.
HUKUM adalah : seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur tata tertib kehidupan, masyarakat dan negara, yang bersumber dari masyarakat dan negara dengan tujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, perdamaian dan kesejahteraan.
Mochtar Kusumaatmadja dalam "Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional (1976:15) :

Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.
Roscoe Pound memaknai hukum dari dua sudut pandang, yakni:
Hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonomi).
Hukum dalam arti selaku kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif (harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang mempengaruhi hubungan mereka atau menentukan tingkah laku mereka).

Hukum bagi Rescoe Pound adalah sebagai "Realitas Sosial" dan negara didirikan demi kepentingan umum & hukum adalah sarana utamanya.
Karl von Savigny :
All law is originally formed by custom and popular feeling, that is, by silently operating forces. Law is rooted in a people's history: the roots are fed by the consciousness, the faith and the customs of the people .

(Keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga negara).
Aristoteles : Hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspressikan bentuk dari konstitusi; hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.

Thomas Aquinas : Hukum adalah suatu aturan atau ukuran dari tindakan-tindakan, dalam hal mana manusia dirangsang untuk bertindak atau dikekang untuk tidak bertindak.
Jhon Locke : Hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka, untuk menilai/mengadili mana yang merupakan perbuatan yang jujur dan mana yang merupakan perbuatan yang curang.

Emmanuel Kant : Hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan-keinginan pribadi seseorang dengan keinginan-keinginan pribadi orang lain, sesuai dengan hukum-hukum tentang kemerdekaan.
Orang yang berhak adalah orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (termasuk menuntut sesuatu ).
Hak dapat dibedakan dalam hak mutlak atau absolut , misalnya hak milik, hak asasi manusia, dengan hak relatif atau nisbih, misalnya penjual hany dapat menuntut pembayaran akan barang yang telah dibeli oleh pembeli.

Hak, kewajiban dan kewenangan
Sanksi perdata
adalah sanksi yang diterapkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum yang telah dibuatnya dalam suatu perikatan.
Sanksi perdata diberikan dalam bentuk ganti rugi dan denda.

Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#
Click to edit Master subtitle style
06/02/2014
#

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014
#

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#
Click icon to add picture
06/02/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#

06/02/2014

#

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#
06/02/2014

#
06/02/2014

#
06/02/2014
#

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014
#

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014
#

06/02/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#

06/02/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014
#

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014
#

06/02/2014
#

06/02/2014
#

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014
#

06/02/2014
#

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#

06/02/2014

#

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
#
06/02/2014

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#
06/02/2014

#
06/02/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#

06/02/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#
06/02/2014

#
06/02/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#
06/02/2014

#

06/02/2014

#

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#
06/02/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#
06/02/2014

#

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#

06/02/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#
06/02/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#
06/02/2014

#

06/02/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
06/02/2014

#

06/02/2014
#

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level


2/6/2014

#

2/6/2014
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

#

Ruang Lingkup Ilmu Hukum

Recommend Documents