Di susun Oleh : Heru Nurhadi Sendi Eka Nanda
Kata Pengantar
Pertama-tama kami panjatkan puji syukur atas rahmat & ridho Allah SWT, karena tanpa Rahmat & RidhoNya, kita tidak dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan selesai tepat waktu. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Masitoh, SE sekalu dosen Komunikasi Sosial dan Pembangunan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada temanteman kami yang selalu setia membantu dalam hal mengumpulkan data-data dalam pembuatan makalah ini.
Dalam makalah ini kami menjelaskan tentang Pendekatan Komunikasi Dalam Pembangunan. Mungkin dalam pembuatan makalah ini terdapat kesalahan yang belum kami ketahui. Maka dari itu kami mohon saran & kritik dari teman-teman maupun dosen. Demi tercapainya makalah yang sempurna. Depok, Desember 2011
Penyusun
Daftar Isi
Latar Belakang.
Di era sekarang ini, pembangunan disegala bidang sedang giat-giatnya dilaksanakan mulai. Demi keberhasilan pembangunan tersebut maka diperlukan suatu komunikasi antara pemerintah sebagai pihak yang hendak membangun dengan masyarakat sebagai sasaran dari pembangunan tersebut, sehingga pembangunan yang dijalankan bisa betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan. Keberhasilan pembangunan tidak lepas dari adanya komunikasi pembangunan. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan di suatu negara. Paradigma pembangunan arus utama perspektif linier memainkan peranan penting dalam praktik pembangunan di Negara-negara di Dunia Ketiga. Di banyak Negara, paradigma ini dominan bahkan mejadi “ roh “ dalam pendekatan pendekatan ,masyarakat. Dominasinya yang semakin eksis ditengah kancah keterpurukan ekonomi, politik, dan sosial budaya saat itu, berhasil memengaruhi pemikiran masyarakat bangsa Negara-negara Dunia Ketiga.
PENDEKATAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN Pendekatan komunikasi yang seyogyanya menjadi perantara atau jembatan menuju pembebasan dan pencerahan bagi masyarakat, malah terkungkung oleh model komunikasi ( linier ) sebagaimana paradigma pembangunan. Perhatian dan pemahaman terhadap aspek-aspek komunikasi, baik unsure maupun teori komunikasi, tampaknya menjadi penyebab kegagalan pendekatan yang dimaksud. Pendekatan komunikasi untuk tujuan pembangunan yang berlangsung, belum member ruang bagi tumbuhnya sinergismeperan dan fungsi komunikasi. Kenyataan ini telah menimbulkan persoalan serius dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Paradigma dominan pembangunan yang berlangsung sejak tahun 1950 sampai tahun 1970-an, ikut memengaruhi penggunaan pendekatan komunikasi. Akibatnya, dalam banyak hal, tidak bisa dihindari paradigma tersebut menjadi ciri pendekatan komunikasi pembangunan. Pengaruh dan paradigma tersebut terlihat pada penggunaan model komunikasi yang vertikal sebagai suatu proses mekanistik sebagaimana teori komunikasi Shanon dan Weaver. Secara langsung atau tidak, sadar atau tidak, penggunaan model ini telah mewarnai pendekatan komunikasi pembangunan. Selain itu, model ini terjebak pada pengaruh perspektif dramaturgis Erving Goffman dan Kenneth Buke. Seiring dengan munculnya pemikiran baru sebagai upaya alternatif terhadap paradigma pembangunan sebagaimana dijelaskan pada bab III, menyiratkan perlunya pergeseran pendekatan komunikasi dalam pembangunan. Berbagai pengalaman kegagalan model satu arah, telah mendorong minat dan perhatian para ilmuwan komunikasi untuk mengkaji ulang konsep komunikasi. Sebagai konsekuensinya, perlu dilakukan segera pengembangan model-model komunikasi yang relevan sebagai pendekatan komunikasi pembangunan. Penggunaan model komunikasi satu arah ( linier ) harus bergeser ke model komunikasi partisipatoris, yakni struktur komunikasi horizontal yang dua arah. Dengan demikian, bentuk dukungan pendekatan komunikasi dua arah tehadap pembangunan merupakan prasyarat terbentuknya interkoneksitas multistekholder diantara aspek-asepek yang terlibat dalam proses komunikasi pembangunan.
A. POTRET PARADIGMA KOMUNIKASI PEMBANGUNAN Sejak awal tahun 50-an para sarjan dan praktisi pembangunan percaya bahwa media massa dapat digunakan dalam proses modernisasi masyarakat. Begitu kuatnya media massa saat itu, membuat Daniel Lerner ( 1958 ) terdorong melakukan penelitian yang mendalam tentang efek media massa dalam masyarakat. Studi yang dilakukannya kemudian disusun dalam buku klasiknya dengan judul The Passing of the Traditional Society. Hasil pengamatan yang dilakukannya menunjukan bahwa terdapat kolerasi yang kuat antara petunjuk media massa dan perkembangan sosial ekonomi serta politik pada suatu negara. Dengan kata lain, ia menunjukan bahwa media massa digunakan sebagai perantara dan petunjuk modernisasi dalam masyarakat. Mengomentari potret paradigma komunikasi dalam pembangunan dewasa ini, tentunya tidak akan lepas dari paradigma dominan pembangunan, yang pemikirannya didasarkan pada teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori system dunia. Namun, kenyataannya teori-teori tersebut dianggap gagal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan menggunakan keitiga teori tersebut, paradigma pembangunan diformulasikan dengan pendekatan dari atas kebawah ( top-down ), pusat-pinggiran atau dari negara maju ke negara miskin yang cenderung satu arah ( linier ). Asumsinya, dengan kemajuan teknologi, dengan mendorong arus vertikal, dan menekankan pembangunan ekonomi. Pada tingkat ini, pembangunan didefinisikan sebagai proses perubahan yang dilakukan oleh sumber-sumber yang memiliki otoritas, kekuasaan dan dukungan financial. Kondisi ini membawa konsekuensi pada munculnya ketergantungan kepada sumber-sumber resmi ( pemerintah/negara ). Selain itu, model baru ini juga menciptakan ketergantungan baru, dengan membuat lembaga-lembaga dunia, seperti : World Bank , IMF , WTO, serta memajukan Trans National Corporations ( TNC ). Hal inilah yang sekarang sedang berlangsung di sekitar kita (
Dunia Ketiga ). Dalam banyak referensi, siruasi ini sering disebut dengan globalisasi atau NeoLiberalisme. Model pembangunan yang ada terpola sesuai keinginan sumber resmi, tidak menyediakan ruang diskusi kepada masyarakat atas persoalan-persoalan yang dihadapi. Masyarakat tidak memilki otoritas untuk melakukan perubahan kehidupannya. Akibatnya, masyarakat semakin termajinalkan dalam kehidupan dan pergaulan sosialnya.
Dengan demikian, pengaruh model paradigma dominan pembangunan bemuara pada pembangunan model komunikasi satu arah ( linier ) yang bersifat mekanistik. Barnett Peare ( 1986
)
misalnya
mengaitkan
paradigma-paradigma
pembangunan
dengan
meletakkan
komunikasi di dalamnya. Secara langsung atau tidak, pendekatan komunikasi dalam usaha perubahan sosial akhirnya menganut model komunikasi satu arah ( linier ) dan menganut struktur hierarki. Dalam model komunikasi satu arah ( linier ), media massa dianggap memainkan peranan penting dalam pendekatan pembangunan, khususnya dalam penyampaian pesan yang persuasifdan informative dari pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi massa dianggap akan menjadi kekuatan ampuh dalam pembangunan. Para ahli komunikasi pada saat itu mengakui pendekatan media massa sebagai sarana menciptakan iklim kondusif bagi terlaksanannya pembangunan, dengan indikator penyebaran pesan pembangunan. Hal ini yang berkaitan dengan pendekatan komunikasi dalam pembangunan adalah pengaruh perspektif dramaturgis yang cenderung manipulatif. Perspektif ini memandang dunia kehidupan sosial ibarat pentas drama yang penuh peran, adegan, agen dan tujuan yang manipulative. Setiap peran yang dimainkan bukan menunjukan identitas yang sebenarnya. Realitas sosial dipahami dalam dua sisi, panggung depan dan belakang yang sulit ditebak. Dari sini para agen pembangunan memanipulasi fakta dan data lewat saluran media massa untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, seringkali pemerintah sebagai agen pembangunan tidak memperlihatkan keberpihakannya pada rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Peran yang dilakoni justru membawa misi tertentu dalam mempertahankan kepentingan, posisi, dan citranya secara politisi. Dalam paradigma ini, komunikasi dilihat sebagai alat yang berfungsi mengendalikan kebutuhan/kepentingan masyarakat di negara berkembang agar lebih modern. Singkatnya, paradigma ini memimpikan komunikasi sebagai sebuah aliran pesan satu arah ( one way ), dari atas ( pemerintah ) ke bawah ( masyarakat )- sebuah proses menyampaikan pesan informative dan persuasif dari pemerintah ke khalayak dalam arah yang hierarki ( Rogers dalam Pearce, 1986 ). Saluran media massa, termasuk teknologi penyiaran digunakan untuk menginformasikan dan memengaruhi masyarakat tentang program pembangunan. Masyarakat ditempatkan dalam peran yang pasif dalam perubahan sosial saat itu.
Secara sederhana, konsep komunikasi muncul seiring adanya keyakinan besar terhadap kekuatan media. Misalnya, Pye ( dalam Pearce, 1986 ) mengaitkan runtuhnya masyarakat tradisional dengan tekanan komunikasi. Sementara Lerner menyinggung media massa sebagai penggali yang ajaib dalam upaya pembangunan. In-kelas dan Smith menyimpulkan bahwa agen yang paling powerfull dalam menanamkan modernisasi individu adalah media massa, sekolah, dan pabrik. Schramm mengakui bahwa komunikasi sering dianggap sebagi “ peluru “ dengan target yang bisa diprediksi. Secara khusus, paradigma ini diakui sebagai strategi pembangunan dengan asumsi bahwa komunikasi ( media massa ) sebagai penyampai komoditi kepada khalayak. Dengan berpikir mendapatkan informasi dan pendidikan sebagai komoditi, masyarakat akan mendapatkan sikap yang lebih modern, akan mengadopsi inovasi, dan akan berpartisipasi dalam peningkatan ekonomi industry ( Pearce, 1986 ). Selanjutnya Lerner, ( dalam Pearce, 1986 ) mengaitkan pembangunan dengan modernisasi dan perubahan sosial. Dia menilai, negara-negara sedang berkembang tidak dapat mengeksploitasi sumber daya alamnya karena sikap dan perilaku mereka yang tradisional. Dengan para teoritikus paradigma dominan lainnya, Lerner mengembangkan daftar karakteristik yang membedakan antara orang tradisional dengan orang modern. Dalam karakteristik Inkeles dan Smith, orang modern adalah warga aktif yang memiliki akses informasi, kompetensi individual, bebas dan otonom, serta kaya dengan ide. Menurutnya Inkles dan Smith, terdapat tiga faktor utama untuk menanamkan modernitas, yakni : terpaan media, partisipasi politik, dan empati psikis. Lerner yakin bahwa terpaan media massa adalah katalisator kunci untuk mencapai modernisasi. Dalam program-program pembangunan, peran komunikasi adalah menunjukan kepada individu yang tradisional bahwa ada dunia di luar pengalaman mereka selama ini, dan memungkinkan mereka berinteraksi dengan latar belakang yang beragam. Dan untuk mempersuasi mereka, media massa mampu mengadopsi seperangkat kepercayaan dan nilai khusus yang dapat memfasilitasi partisipasi mereka dalam masyarakat industry. Sementara itu, Lerner dan Schramm sepakat tentang peran komunikasi massa dalam menyediakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi ( dalam Shields dan Samarajiva, 1990 ). Dari sinilah, para ilmuwan sosial termasuk ilmuwan komunikasi menyakini kekuatan paradigma ini dapat diterapkan dalam pendekatan komunikasi bagi tujuan pembangunan.
B. KRITIK PENDEKATAN MEKANISTIK MEDIA MASSA Merujuk dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, pengaruh paradigma dominan pembangunan justru memunculkan problematika dalam konsep dan penerapan komunikasi pembangunan hampir di segala bidang. Ide pembangunan yang menjadi tema sentral pembangunan tidak cukup mendapatkan dukungan dari tingkat bawah ( masyarakat ). Penelitian yang dilakukan Harrold Lasswell menyebutkan bahwa aspek komunikasi dalam model pembangunan pada paradigma awal, tidak memberikan sumbangan pemikiran sama sekali pada isu-isu pulbik, seperti kemiskinan dan kesejahteraan, menuju suatu perubahan. Pada model komunikasi yang mekanisti, arus komunikasi berimplikasi pada pemusatan arus informasi yang cenderung menciptakan keterganrungan pada sumber pesan. Sumber komunikasi dalam model satu arah didefinisikan sebagai komunikator yang memiliki otoritas dan kewenangan atau kekuasaan dalam menentukan isi pesan atau ide pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai komunikator. Padahal, cara ini tidak akan mempunyai dampak lebih luas terhadap jenis perubahan yang diinginkan sehingga menuai kritik. Model ini menganggap pendekatan media massa belum memadai dalam menjangkau aspirasi, kepentingan dan kebutuhan khalayak yang lebih besar. Model pandekatn media massa bersifat tunggal, dan linier.dalam ilmu komunikasi, model ini disebut komunikasi yang berorientasi sumber, sedangkan perhatian kepada khalayak kurang terakomodasi secara berimbang. Akibatnya, konsep-konsep atau ide-ide pembangunan yang berlangsung di lapangan belum memperlihatkan kesesuaian dengan keinginan dan kebutuhan masyasarakat apalagi dinikmati secara bersama. Proses yang bersifat mekanistik atau linier memiliki tiga asumsi dasar : pertama, ide, gagasan atau inovasi pembangunan diteruskan dan dibagi secara sepihak. Kedua, populasi atau khalayak dalam proses ini dibedakan menjadi peserta aktif dan pasif. Ketiga, penggunaan teori peluru atau model jarum hipodermik sangat dominan dalam proses ini. Berdasarkan alas an ini proses komunikasi dimaknai sebagai proses yang berpusat pada satu pihak. Di sini pengaruh penelitian klasik ( media massa dan perilaku sosial ) dari Katz dan Lazarfeld yang dikutip
Sarvaes ( 1996 ) cukup kuat, dan menjadi rujukan dalam pemanfaatan komunikasi bagi pembangunan ( Birowo, 1999 ). Kecenderungan ini kemudian diamnfaatkan oleh studi difusi-inovasi dalam berbagai bentuk, termasuk komunikasi pembangunan. Yang terjadi kemudian, sebuah lompatan besar dalam penggunaan media massa secara besar-besaran hingga melebihi kadar dan manfaatnya. Media massa dipandang sebagai sumber kekuatan utama dalam merubah pikiran, sikap dan perilaku masyarakat. Tak terkecuali para agen pembaharuan atau pembangunan menggunakan potensi ini untuk melakukan perubahan-perubahan pada isu-isu tertentu bagi pembangunan masyarakat. Agen pembangunan yang diharapkan menjadi pelopor pembangunan di desa, merupakan representasi pemerintah. Media massa cenderung didominasi oleh peran pemerintah sehingga memunculkan arus informasi yang satu arah dan terpusat. Informasi berjalan dari atas ke bawah, yaitu : dari pusat ke pinggiran, dari elit ke masyarakat awam. Akibatnya, dalam banyak kasus isi dari media massa menjadi milik penguasa semata, informasi mengalir dengan isu-isu pembangunan yang menjadi wancana kepentingan pemerintah sendiri. Berdasarkan fenomena ini, Juanillo ( 1993 ) dalam penelitiannya menyatakan bahwa media massa lebih mempunyai efek yang menguntungkan masyarakat perkotaan yang melek huruf, dan berpendapatan tinggi ketimbang masyarakat di desa. Melihat hal ini, Daniel Lerner seperti dikutip Valdes ( 1989 ) mengatakan bahwa untuk mengonsumsi media massa memerlukan daya beli ( cash ), dan day abaca ( Literacy ) dari masyarakat. Sementara masyarakat yang menjadi sasaran, memiliki keterbatasan mengakses informasi media massa. Jika demikian, media massa akan mengalami kesulitan mnegartikulasikan dan mengakomondasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara berimbang. Karena itu, Rogers dan Shoemaker ( 1987 ) mengatakan bahwa saluran interpersonal masih memegang peranan penting dibanding dengan media massa. Terlebih-lebih di negara-negara yang belum maju, terutama dipedesaan, di mana kurang tersedianya media massa yang dapat menjangkau khalayak, tingginya tingkat buta huruf dan tidak sesuainya pesan-pesan yang disampaikan dengan kebutuhan masayarakat. Penelitian menunjukkan bahwa penduduk di negara Dunia Ketiga sering dianggap sebagai
keuntungan
utama
pada
pembangunan,
ketimbang
sebagai
pendorong
upaya
pembangunan kemandirian. Sebagai contoh, para petani yang berpendidikan lebih tinggi, keterbukaan terhadap media lain lebih besar, dan standar hidup yang lebih tinggi ( setengahnya
berpengetahuan luas dan sedikit memerlukan informasi ), lebih sering mengikuti program ( yang ditunjukan media ) daripada mereka yang berpendidikan rendah, keterbukaan terhadap media lain terbatas, dan standar hidup yang lebih rendah ( Shingi and Mody, 1976: 94 ). Orang miskin pedesaan di negara yang sedang berkembang memiliki akses terbatas pada media. Di sebagian besar negara ini terdapat distribusi media massa yang tidak sama yang dikarakterisasi oleh konsentrasi perkotaan dan kebutuhan materi media pedesaan. Dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan yang penting dalam daerah pedesaan sendiri tempat kaum elit memiliki akses dan keterbukaan yang lebih baik pada sumber media ( Beltran, 1974; Eapen, 1975; Shore, 1980; Khan, 1987 ). Sangat sedikit waktu dan ruang yang sesuai dengan informasi pembangunan di media massa. Media modern di banyak negara Dunia Ketiga diawasi oleh kaum perkotaan dan sumber elit lainnya, serta kualitas dan isi pesannya tidak sesuai bagi khalayak pedesaan. Kesimpulan mereka mendapat dukungan dari studi Shore ( 1980 ) yang dilakukan pada isi pemberitaan surat kabar, radio dan televisi. Isi pemberitaan surat kabar, radio dan televise lebih banyak mengenai informasi yang sepele dan tidak berorientasi pembangunan. Dari serangkaian pengalaman dan penelitian komunikasi yang telah dilakukan, Joseph Klapper ( 1960 ), Bargouty ( 1974 ), W. Schramm ( 1974 ), Rogers ( 1976 ), Robinson Davis ( 1990 ), serta Merion Just dkk ( 1990 ) menunjukan bahwa peran media dalam proses perubahan belum cukup memengaruhi pada pembangunan masyarakat. Jadi, kesimpulan penelitian ini belum dapat memberikan penegasan yang konsisten mengenai pengaruh langsung media komunikasi massa terhadap perubahan sikap apalagi perilaku. Bahkan dalam beberapa hal, aspek isi media massa menjadi penghambat terhadap perubahan dalam pembangunan masyarakat. Media massa telah membuktikan di banyak negara sebagai suatu keperluan, tetapi bukan merupakan kondisi yang cukup bagi pembangunan ( Wilbur Schramm, 1974 ). Bahkan banyak penelitian komunikasi massa yang membuktikan kegagalan media massa dalam pembangunan berakibat pada gagalnya proses pembangunan itu sendiri di negara Dunia Ketiga. Kritik
yang
dikemukakan
oleh
Sultana
Krippendof
misalnya,
menganalisis
perkembangan media massa di negara maju dan Dunia Ketiga. Media massa di Amerika telah diabaikan pemirsanya karena tidak menarik dan berbahaya bagi kehidupan sosial. Artinya, media massa di Amerika sedang mendapatkan banyak kritik. Para peneliti media di Amerika
menunjukan bahwa media hanyalah memperkuat keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini sungguh berbeda dengan pendekatan komunikasi pembangunan yang mengklaim bahwa media akan membawa perubahan-perubahan besar. Krippendof menambahkan bahwa model komunikasi linier dalam pembangunan mengasumsikan bahwa pemirsa di Dunia Ketiga pasif, lemah, dan tidak mampu menahan pesanpesan yang diterimanya dari media baru.
Menurutnya, asumsi-asumsi tersebut salah. Oleh
karena itu, kebiasaan definisi yang dikotomi ( tradisional/modern ) sudah selayaknya dihapuskan karena keaslian dari suatu negara akan diabaikan. Selain kritik tersbut, masih banyak kritik yang dilontarkan akibat dari kegagalan konstruksi komunikasi pembangunan di negara Dunia Ketiga. Hal ini terbukti dengan terjadinya kegagalan di beberapa negara. Kritik yang sama juga dilontarkan Flugsengan, tentang fungsi media massa, “ Media massa membuktikan menjadi seperti kaleng yang berbunyi kemerincing karena memberikan informasi yang keliru, pendidikan yang tidak relevan, dan kesia-siaan belaka. “ Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, fungsi media massa mengalami distorsi kepentingan antara nilai-nilai idealis dan nilai-nilai factual, serta antara informasi yang layak dan informasi khayali ( imajiner ). Pada batas ini, media massa memunculkan persoalan baru yang lebih merepresentasikan budaya massa yang merupakan hasil produksi negara maju, ketimbang aspek pendidikan bagi masyarakat. Selanjutnya, untuk kepentingan yang lebih besar, komunikasi dipandang paling tidak menurut komunikator ( pemerintah ) sebagai instrument kunci bagi suksesnya usaha pembangunan. Dan sejak itulah segala daya dan kemampuan komunikasi mulai dipandang untuk dimanfaatkan sebagai saluran penyampaian informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan. Berbagai pengalaman komunikasi pembangunan yang berlangsung menimbulkan kesenjangan efek komunikasi. Salah satu hal yang dikritik kalangan peneliti adalah gejala dikalangan komunikatoryang lebih mementingkan unsure tertentu dari sekian komponen komunikasi yang ada. Tehranian ( 1979 ) menyebut gejala ini sebagai media-centric yang menyebabkan fungsi-fungsi pokok komunikasi, seperti : modernisasi dan perubahan sosial, pluralisasi dunia kehidupan, dan system organisasi, saling bertentangan dan kurang diperhatikan.
Dengan demikian, pendekatan mekanistik media massa tidaklah memadai untuk menggambarkan posisi komunikasi dalam pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini, posisi komunikasi dalam pembangunan menjadi kehilangan peran, bersifat satu arah sehingga memicu munculnya jurang pemisah ( gap ) antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi dalam hal ini dipandang tidak lebih sebagai penerus informasi, yang bersifat mekanistik tanpa memikirkan karakteristik masyarakatnya. Suatu bukti yang tidak terbantahkan akibat dari perspektif tersebut, yaitu masyarakat mengalami keterbelakangan dalam pendidikan, pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar studi difusi-inovasi model komunikasi linier pada masa itu berorientasi pada sumber-sumber resmi sebagai penyedia atau pencipta inovasi yang disalurkan melalui media massa, sementara khalayak-khalayak di daerah-daerah diposisikan sebagai penerima dan penyerap inovasi. Pada batas ini, inovasi yang diusung media massa menjadi ajang eksploitasi dan mobilisasi dukungan dari proses komunikasi sehingga inisiatif local dari masyarakat pada tingkat akar rumput ( grassroots ) tidak mendapat cukup peluang untuk mengekspresikan gagasan dan kepentingannya secara bebas. Yang terjadi kemudian ide-gagasan pembangunan didefinisikan sebagai upaya mendukung kepentingan yang berpihak status quo. Jika demikian, pertanyaan yang patut diajukan pada konteks ini, adalah siapa yang bisa mengontrol media massa sebagai alat dalam komunikasi pembangunan ? inilah posisi sulit dalam pendekatan media massa dalam komunikasi pembangunan.
C. PENDEKATAN KOMUNIKASI PARTISIPATORIS Konsep ini merupakan pendekatan baru dalam strategi komunikasi pembangunan yang melihat unsure-unsur yang terlibat dalam proses komunikasi (sumber-penerima) memiliki kesetaraan dalam posisi dan peran . Mody (1991) dalam tulisan.a mengatakan bahwa sejak tahun 1970-an banyak studi komunikasi telah dilakukan terhadap pendekatan ini. Demikian juga Riley (1992) menyatakan bahwa sebagian besar pendekatan komunikasi pembangunan memiliki karakteristik pada penekanan partisipasi masyarakat di tingkat akar rumput. Asumsi pendekatan partisipatif memandang masyarakat sebagai penerima informasi memiliki kemampuan untuk membangun dirinya dan lingkungannya dengan segala potensi yang ada, baik aspek ekonomi,
sosial-budaya maupun politik. Di sini, ruang dan peluang masyarakat untuk terlibat cukup penuh cukup terbuka sehingga memegang posisi sentral dalam melakukan perubahan demi keberhasilan pembangunan. Partisipasi sendiri menurut Paul memiliki empat tingkatan seperti yang dikutip dalam Bracht dan Tsourus (1990), yaitu : (1) information sharing. Hal ini merupakan tingkatan terendah partisipasi, di mana para agen membagi informasi, dan memberi pemahaman terhadap informasi informasi dalam memfasilitasi orang bertindak; (2) concultation. Hal ini merupakan tingkatan kedua partisipasi, di mana orang mempunyai peluang untuk berbagi, bertanya, menyimak dan bertindak terhadap agen perubahan; (3) decision making. Hal ini merupakan tingkatan ketiga, di mana pada tingkat ini orang mempunyai peluang dan kesempatan untuk bermain dan berperan dalam menentukan desain dan implementasi dalam melakukan perubahan social; dan (4) initiating action. Hal ini merupakan tingkatan tertinggi dalam partisipasi, di mana pada tingkat ini orang telah mengambil inisiatif dan memetuskan proses perubahan yang diinginkan. Pemilihan ini membantu para perencana dan pelaksana para pembangunan, mengetahui partisipasi yang telah dicapai dari suatu program pembangunan. Pendekatan partisipatif tersebut berlandaskan semangat kebersamaan ( togetherness, communality) dalam mengartikulasikan dan mempersepsikan sesuatu dalam pikiran, sikap dan
tindakan, termasuk cara-cara memecahkan masalah bersama. Konsepsi kebersamaan tersebut menentukan tujuan proses komunikasi sehingga semua pihak yang terlibat mempunyai kesempatan mempertukarkan dan merundingkan makna pesan ( exchange and negotiation of meaning) menuju keselarasan dan keserasian makna bersama. Dalam pendekatan partisipatoris ,
semua permasalahan yang dihadapi merupakan masalah bersama. Karena aktivitas komunikasi terjadi dalam ruang public ( public sphere) maka kemungkinan setiap orang dapat melakukan akses informasi dan dialog terbuka secara merata. Terkait dengan hal ini, hubungan aspek nilai sosial budaya lingkungan dan pengalaman partisipan komunikasi diyakini DeFleur (1993) turut menjadi perhatian bersama. Jadi, pendekatkan ini menyiratkan adanya komitmen, itikad baik, dan kemauan untuk belajar bersama dari pihak yang terlibat komunikasi dua arah secara bergantian. Pendekatan partisipatoris ini dalam istilah popular dikenal sebagai model komunikasi konvergen, atau dalam istilah Jayawera (1991), Mezzana (1996) dan Riano (1994) grassroots communication. Pendekatan partisipatoris
yang bertumpu pada model konvergen berarti berusaha menuju pengertian yang bersifat timbal balik di antara partisipan komunikasi dalam perhatian, pengertian, dan kebutuhan. Jika konsep ini dipergunakan sebagai pendekatan pembangunan, akan meretes jalan tumbuhnya kreativitas dan kompetensi masyarakat dalam mengomunikasikan gagasannya.
Selain itu, pendekatan partisipatoris memfokuskan pada penggalian dan pemanfaatan potensi media local ( indigenous media) sebagai alternatif penggunaan media komunikasi modern bagi tumbuhnya partisipasi warga masyarakat setempat. Menurut Dissanayake (1977), keuntungan penggunaan media local ( indigenous media) dalam komunikasi partisipatif berkaitan dengan aspek kedekatan psikologis. Kredibilitasnya dapat dipercaya dalam menuangkan ide-ide pembangunan. Posisi dan kekuatan media lokal ini dianggap mampu membawa pesan-pesan yang relevan melalui arus informasi secara horizontal di antara masyarakat dan atau pemerintah. Sarvaes (1996) mengatakan pendekatan partisipatoris lebih menekankan pada identitas budaya komunitas lokal sebagai manifestasi dan tujuan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Hal ini hampir sama dengan komentar Schramm, “….. Pusat strategi pembangunan, sepanjang itu layak, akan menjadi wilayah lokal, dan sejauh mungkin keputusan lokal akan menjadi pusat perencanaan pembangunan, menekankan komunikasi dua arah dan komunikasi horizontal dengan sedikit mengabaikan vertical.” Dengan demikian, pendekatan partisipatoris sebagai strategi komunikasi pembangunan mengutamakan arus komunikasi yang berlangsung dua arah sebagai ciri komunikasi sosial dengan penggabungan model analisis isi media dan model yang berorientasi kepada khalayak. Proses ini memberi peran dan tanggung jawab bersama kepada semua pihak yang terlibat komunikasi dalam pendistribusian informasi secara merata dalam praktik komunikasi pembangunan. Dengan sendirinya, cara-cara yang berlaku pada model linier dianggap tidak relevan lagi dalam pendekatan ini. Sehingga proses pembangunan pada pendekatan ini bukan lagi proses produksi barang dan jasa di lapangan industri menurut teori modernisasi, melainkan usaha strategis pembangunan.
Dalam istilah Barnett Pearce (1986), strategi pembangunan tersebut dilihat sebagai alternatif perspektif komunikasi sebelumnya. Perspektif ini melihat pembangunan sebagai konstruksi seperangkat relasi, peran, dan pola-pola tindakan khusus, serta komunikasi sebagai proses di mana kontruksi itu dibentuk. Untuk menuju komunikasi dua arah (konvergen) atau komunikasi sirkuler yang berhasil dalam pembangunan, Rogers dan Adhikarya (1979) menyarankan untuk memikirkan hal-hal yang tadi, termasuk kesenjangan efek komunikasi sehingga memudahkan menyusun strategi komunikasi dengan prinsip-prinsip, antara lain: 1. Penggunaan pesan secara khusus ( tailored messages). 2. Pendekatan ceiling effect dengan mengomunikasikan pesan-pesan agar khalayak dapat mengejar ketertinggalannya. 3. Pendekatan narrow casting atau melokalisasi penyampaian pesan bagi khalayak. 4. Pemanfaatan saluran tradisional. 5. Pengenalan para pemimpin opini di masyarakat. 6. Mengefektifkan peran agen-agen perubahan. 7. Menciptakan mekanisme keikutsertaan khalayak.
Akhirnya, dengan pergeseran paradigm komunikasi dalam pembangunan, membuka jalan bagi pengembangan model komunikasi yang relevan dengan pembangunan. Berdasarkan model pendekatan partisipatoris, usaha pembangunan yang berpusat pada rakyat dengan inisiatif dan kreativitas, dan swadaya individu dan kelembagaan dalam masyarakat seperti yang diungkapkan Korten dan Carner (1993) dapat diwujudkan. Dengan demikian, setiap program pembangunan menurut Jact Rothman (1974), merupakan bentuk pengembangan lokal, perencanaan sosial dan aksi sosial yang mencirikan pengakuan dan penghargaan harkat-martabat dan identitas sosial masyarakat. Aktivitas pembangunan sejatinya berfokus pada penciptaan situasi dan strategi komunikasi yang terarah. Mencermati kegagalan dan keterpurukan kehidupan masyarakat dengan model paradigma dominan pembangunan, seyogyanya menjadi momentum pergeseran peran perencanaan pembangunan, termasuk media komunikasi. Karena itu, penggunaan model pembangunan konsep linier, top-down, yang memusat semestinya bergeser ke arah bottom-up, horizontal yang dua arah.
Demikian pula konsep-konsep pembangunan masyarakat di bawah paradigm dominan pembangunan, seperti; model komunikasi atas bawah (linier),
community development,
development reporting, support of communication development, dan lain-lain, perlu dipikirkan
ulang (rethinking) konsep penggunaannya di masyarakat. Apalagi hal tersebut didasari oleh berbagi fakta di lapangan tentang kegagalan konsep paradigma dominan pembangunan dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Kini berbagai istilah muncul di masyarakat, seperti: capacity building, civil of journalism, jurnalisme hati nurani (jurnalisme damai), termasuk model komunikasi konvergen, merupakan konsep yang relevan dengan pendekatan partisipatoris. Banyak pihak percaya bahwa kegagalan pendekatan komunikasi dalam praktik pembangunan disebabkan belum maksimalnya pendekatan komunikasi yang sesuai dengan konsep pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pendekatan partisipatoris memiliki peran penting dalam pengembangan kapasitas individu, kelompok atau komunitas dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini potensi asset-aset lokal dan keanekaragaman sosial-budaya dapat dimanfaatkan bagi pencapaian kemandirian, lepas dari ketergantungan sebagai tujuan pembangunan yang sesungguhnya. Namun yang perlu dicatat, penerapan pendekatan ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kompleksitas sosial, budaya ekonomi, dan politik masyarakat ikut berpengaruh dalam pendekatan ini. Suatu cara yang bijaksana, penerapan pendekatan ini dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, organisasi nonpemerintah dan masyarakat.
KESIMPULAN
Komunikasi pembangunan dewasa ini adalah merupakan hal terpenting dalam pembangunan dan tidak bisa disepelekan. Komunikasi pembangunan tidak sepenuhnya menjadi komsumsi pemerintah, tepati dalam lembaga atau organisasi pun dibutuhkan. Dalam pembangunan dewasa ini, ada banyak peran yang dapat dilakukan komunikasi dalam pembangunan, diantaranya : 1. Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan membujukkan nilai-nilai, sikap mental, dan bentuk prilaku yang menunjang modernisasi. 2. Komunikasi dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan baru, mulai dari baca-tulis ke pertanian, hingga kekeberhasilan pembangunan hingga reparasi mobil. (schram, 1967). 3. Media massa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah-olah dialami sendiri, sehingga mengurangi biaya psikis dan ekonomis untuk menciptakan kepribadian yang mobile. 4. Komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk bertindak nyata. 7. Komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di tengah kehidupan masyarakat. 10. Komunikasi memudahkan perencanaan dan inflementasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk. 11. Komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, social, dan politik menjadi suatu proses yang berlangsung sendiri.
Pembangunan harus didukung oleh partisipasi masyarakat, dimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam paket program pembangunan sangat dibutuhkan, untuk itu dibutuhkan upayaupaya agar masyarakat bisa turut serta dalam pembangunan. Untuk itu pada setiap tahapantahapan pembanguan keterlibatan masyarakat adalah mutlak.
Daftar Pustaka Dilla Sumadi, 2007, Komunikasi Pembangunan : Pendekatan Terpadu, Bandung : Simbiosa.
