PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN KONTROL TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Oleh : Rustan A.1 Abstrak Performance optimizing of local government can be measured through the high community participation in the role as the control of local government performance. Of course, the control community is very dependent on the pattern of management that is applied by local government, if management pattern applied close management so public communications space available was minimal and tended to the various distortions that lead to corruption, collusion, and nepotism. Thus, the transparency of local government as the embodiment of the implementation of procedures that good governance form of management should be encouraged through publicity pledge to the people in the law to make social control, and inform the various programs / activities, achievements, constraints, and transparency agenda of the local government to the public. On the other hand, the quality of preferences of the community that provide input or control also need to know each other in order to optimize performance of government Key Words : community participation, control, performance of government 1. Pendahuluan Dalam setiap Peraturan Perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, aspek peran serta atau keterlibatan masyarakat pastilah ada dan menjadi bagian yang selalu tidak terpisahkan dari seluruh peraturan tersebut. Berakhirnya masa orde baru menuju masa yang betul-betul demokratis pancasilais saat ini, aspek keterlibatan masyarakat tersebut dapat dikatakan sangat terbuka lebar. Pemerintahan yang menerapkan manajemen tertutup (close management), penyelenggaraan negara yang terlepas dari kontrol sosial dan kontrol politik suprastruktur dan infrastruktur politik, serta ideologi pembangunanisme yang tidak berbasis pada ekonomi kerakyatan, berimplikasi luas pada praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di dalam tubuh pemerintahan. oleh karenanya, upaya untuk memerangi KKN tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya peran aktif masyarakat. Pemerintah harus bekerja untuk kepentingan publik sehingga target dan ukuran keberhasilannya adalah terwujudnya kebijakan, pelayanan, serta sarana dan prasarana demi kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan ketentraman rakyat. Dari segi manajemen, “pasar pemerintahan (demokratis) adalah masyarakat luas yang merasa mendapatkan nilai atau manfaat dari keberadaan
1
Pelaksana Bidang Kajian PKP2A III LAN Samarinda
pemerintah, baik karena kebijakan (produk) maupun karena pelayanannya (jasa)” (Abeng, 2006). Pemerintah bertugas menyediakan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas lainnya, sarana kesehatan, pendidikan yang memadai dan mampu mempersiapkan generasi berikutnya untuk hidup sukses dalam menghadapi kompetisi global. Selain itu, pemerintah juga bertugas memproduksi dan menjalankan kebijakan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, aman, dan tenteram. Diperlukan upaya serius, keberanian, ketegasan, serta komitmen dan konsistensi untuk memenuhi harapan itu. Untuk itu, individu pejabat dan PNS harus disiapkan betul sehingga tidak terjadi misuse atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum. Kemaslahatan umum menjadi tugas utama pemerintah. Ketika infrastruktur sudah tersedia dengan baik, swasta juga mempunyai peran besar dalam kemitraan dengan pemerintah untuk mewujudkan good governance. Disinilah peran masyarakat dalam memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar tetap berjalan sesuai pada track yang ada (Qodri, 2007). Suhirman2 mengatakan bahwa masih besarnya dominasi pemerintah dalam proses-proses pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, pengganggaran, penyelenggaraan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya dan aset daerah. Dalam banyak kasus, proses-proses penyelenggaraan pemerintah juga ditandai oleh adanya „patron-klien‟ antara pemerintah, pejabat, dan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan keputusan dan sumber daya lokal untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan paling awal sebagai bentuk pencarian legitimasi, tetapi masih sulit untuk memantau status aspirasi mereka di tingkat berikutnya, termasuk ketika telah menjadi dokumen peraturan daerah, perencanaan dan anggaran untuk diimplementasikan. Lebih lanjut suhirman (2007) mengatakan terbentang hambatan struktural bagi partisipasi masyarakat yang murni (genuine) dan substantif sebagai salah satu tujuan desentralisasi dengan pelaksanaannya. Partisipasi yang dikembangkan baru sebatas partisipasi simbolik (degree of tokenism), bahkan masih ditemukan partisipasi yang bersifat manipulatif sehingga tidak layak disebut sebagai partisipasi. Hal ini disebabkan banyak Pemerintah Daerah masih memandang bahwa masyarakat bukan elemen penting dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan dan penganggaran karena sudah terwakili di DPRD. Klaim ini menyebabkan tidak ada kewajiban dan keinginan yang kuat (terutama dalam level institusional dan operasional) untuk melibatkan masyarakat dan memperhatikan secara sungguh-sungguh keingginan dan harapan masyarakat dalam proses-proses kepemerintahan. Atas dasar temuan tersebut, sangat dibutuhkan instrumen kebijakan yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset daerah dan pelayanan publik dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kebutuhan, aspirasi dan harapan masyarakat. 2
http://www.drsp-usaid.org/publications/index.cfm?fuseaction=throwpub&ID=226
Page | 1
Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Negara, maka pemerintah telah mengeluarkan PP No. 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan Penyelenggara negara secara berimbang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang Penyelenggara Negara. Kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Karakter Demokrasi Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Oleh karenanya rakyatlah yang pada dasarnya menentukan arah bangsa ini melalui media-media demokratis yang tersedia. Pemilihan langsung kepala daerah melalui tahapan pemilu, dimana masyarakat bebas untuk menyalurkan suaranya kepada calon yang menurut mereka telah dapat merepresentasikan harapan dan keinginan mereka atau sama sekali tidak memberikan suaranya adalah merupakan bukti konkrit suatu karakter demokrasi yang secara kontinyu terbangun di negara ini. Demokrasi memerlukan prasyarat karakter atau perilaku dasar tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang hakikatnya adalah: menghormati sesama manusia sama dan sederajat dengan hak dan kewajiban yang sama, memiliki keterbukaan hati dan pikiran, menyelesaikan semua masalah bersama melalui dialog tanpa kekerasan dan menghormati hasil yang disepakati, memiliki jiwa yang jujur dan semangat yang sportif. Keempat karakter atau perilaku dasar tersebut di atas walaupun sederhana, namun realisasinya memerlukan dukungan pendidikan yang cukup tinggi, karena memerlukan landasan rasionalitas yang tinggi. Berdialog dan berdiskusi secara santun dan nalar hanya dapat dilakukan apabila para pesertanya sama-sama memiliki kemampuan bernalar yang baik. Tidak itu saja, karena sebuah dialog yang terbuka dan berhasil baik hanya dapat dilakukan apabila masing masing peserta juga berjiwa yang jujur dan bersemangat yang sportif, yaitu berani menerima kelebihan lawan dan mengakui kekurangan sendiri (Wahyono SK, 2008). Budaya dasar Bangsa Indonesia dicerminkan dalam kelima sila Pancasila. Oleh karena itu dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan agar pemerintahan negara dibentuk berdasarkan Pancasila. Jadi dalam menegakkan budaya dasar bangsa Indonesia yang pertama-tama harus diwujudkan adalah pemerintahan negara yang benar benar melaksanakan ketentuan sila-sila Pancasila, yang secara nyata ditampakkan dalam sistem pemerintahan negara, dalam struktur dan kulturnya, dalam pelayanan publiknya dan dalam perilaku para pejabatnya. Page | 2
Negara Indonesia telah mengalami banyak simulasi metode dan konsep kepemerintahan yang akhirnya berujung pada demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila dengan mengedepankan kesatuan pendapat serta pemecahan masalah secara musyawarah, mendorong perlunya keterbukaan diantara semua pihak. Keterbukaan yang berorientasi pada tindakan konstruktif demi pencapaian kesejahteraan masyarakat secara umum dan merata perlu dikembangkan secara lebih optimal (Wahyono SK, 2008) Membangkitkan integrasi nasional dalam wujud nasional untuk menghilangkan rasa kedaerahan, kesukuan dan kelompok keagamaan, serta mengasosiasikan diri sebagai satu bangsa Indonesia haruslah senantiasa dihidupkan dalam jiwa bangsa Indonesia dan menjadi bagian utama membangun karakter bangsa yang demokratis. Character building termasuk menanamkan disiplin dan etos kerja yang tinggi, serta menunjukkan hasil kerja yang optimal dalam membangun bangsa dan negara. Harapan kita terhadap pemerintah, selain tercapainya rekonsiliasi dan konsolidasi nasional serta bangkitnya kembali ekonomi, adalah terwujudnya demokrasi yang berakar dalam budaya masyarakat Indonesia dan dengan aparatur pemerintahan yang benar–benar menjunjung tinggi dan melaksanakan asas-asas Pancasila dalam perilakunya mengabdi rakyat (Wahyono SK, 2008) 3. Pemberdayaan Pemerintah Daerah Fadjar Ari Dewanto (2009)3 mengatakan, pemberdayaan kepada aparat pemerintah daerah pada dasarnya adalah merupakan upaya-upaya untuk menumbuhkan kembali tanggungjawab aparat pemerintah agar dapat bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah pemerintahannya (akuntabilitas). Pemberdayaan kepada aparat pemerintah daerah diarahkan untuk memperkuat fungsi dan peran aparat pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dalam pembangunan. Pemberdayaan aparat diperlukan untuk mengembangkan kapasitas aparat. Komponen kegiatan pengembangan kapasitas aparat mencakup: (1) bantuan untuk pusat penyuluhan dan pendampingan; (2) bantuan untuk pusat penyedia informasi; (3) bantuan untuk pusat inovasi dan teknologi; (4) bantuan untuk perumusan regulasi; dan (5) bantuan penyelenggaraan kegiatan pemantauan dan evaluasi program (Gunawan Sumodiningrat, 1996). Lebih lanjut Fadjar Ari Dewanto (2009) mengatakan, pemberdayaan bagi pemerintah meliputi tiga hal, pertama, ditujukan bagi terbangunnya desentralisasi kekuasaan (power) dari birokrasi pemerintah kepada masyarakat, dimana masyarakat dilibatkan dalam penatalaksanaan negara sesuai dengan peran dan fungsinya. Masyarakat dalam pengertian ini adalah masyarakat secara luas meliputi individu dan komponen-komponen kelembagaan masyarakat yang ada diwilayahnya, seperti perhimpunan petani, perhimpunan buruh, LSM, asosiasi profesi dan Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan setempat, dengan 3
http://beritadaerah.com/column.php?pg=column_national&id=155&sub=column&page=1
Page | 3
demikian proses pembangunan dilaksanakan secara partisipatif. Kedua, ditujukan bagi tumbuhnya birokrasi pemerintah yang responsif terhadap berbagai tuntutan masyarakat. Birokrasi yang responsif ditandai dengan terbangunnya dialog-dialog dengan elemen kelembagaan masyarakat, mengakomodasi tuntutan masyarakat, terlepas dari apakah keuangan daerah tersedia atau belum untuk melaksanakan tuntutan masyarakat tersebut. Respons birokrasi pemerintah juga akan nampak melalui berbagai kebijakan-kebijakan daerah yang telah diputuskannya untuk kepentingan masyarakat umum. Ketiga, ditujukan untuk terbangunnya transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintah daerah, yakni terbangunnya keterbukaan (transparansi), dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) birokrasi pemerintah atas program-program pembangunan yang telah atau sedang dilaksanakan, disamping itu terbangunnya kontrol masyarakat (publik) terhadap pemerintah dan pemerintah daerah. Pada dasarnya pemberdayaan bagi birokrasi pemerintah daerah, sebagai salah satu upaya untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu terdapat citra pemerintahan yang demokratis. Terbangunnya kontrol terhadap pemerintah merupakan wujud daripada demokrasi, dan atau pemerintah bisa bertindak demokratis, bila peran kontrol yang dijalankan oleh rakyat dilakukan secara maksimal, proporsional, konstitusional, dan bertanggung jawab. Di dalam pemerintahan yang modern hampir tidak mungkin manajemen birokrasi pemerintahannya bisa dijalankan tanpa kontrol rakyat. Di dalam negara yang pemerintahannya dijalankan secara demokratis, meletakan para pejabatnya bisa dikontrol oleh rakyat melalui pemilihan. United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan istilah governance sebagai suatu exercise dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya (UNDP, 1977) istilah governance menunjukan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya, tidak hanya digunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Pada akhirnya tujuan pemberdayaan adalah tumbuhnya kesetaraan (equal) antara rakyat (citizen) atau civil society dan pemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Dalam era globalisasi persaingan akan semakin ketat sehingga untuk mengantisipasi masalah ini, pendekatan pemberdayaan baik individu maupun kelompok masyarakat (to empower people) merupakan prasyarat pembanguanan sosial. Sehingga kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dalam program pembangunan sektoral, regional, dan program-program khusus, baik secara langsung maupun tidak langsung, dirancang untuk memecahkan tiga masalah utama pembangunan, yakni pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. 4. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan PP No. 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, dijelaskan bahwa peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Page | 4
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksankaan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara diwajibkan dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh, dan memberikan data atau mengenai informasi penyelenggaraan negara, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara. Maksud peran serta masyarakat tersebut untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih. Di samping itu, diharapkan pula peran serta tersebut lebih menggairahkan masyarakat untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap Penyelenggara Negara. Peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara sesuai PP No. 68 Tahun 1999 untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk: 1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara; 2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara; 3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan 4. Hak memperoleh perlindungan hukum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah saat ini tidak lagi hanya mengandalkan kekuasaan yang dimilikinya semata dengan pendekatan sanksi. Tetapi pemerintah daerah harus mampu membangun jaring-jaring interaksi simbiosis mutualisme antar berbagai pihak/stakeholders baik itu masyarakat, DPRD, Partai Politik, LSM, akademisi, maupun para pelaku usaha. Dengan interaksi yang dinamis diharapkan terjadi komunikasi yang harmonis dan hubungan positif antar semua pihak untuk bertukar informasi dan mengedepankan pendekatan persuasif di dalam menghadap kompleksitas masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah4. Maria Ahdiati http://fpks-dprd-jakarta.org/opini/pemerintahan/mekanismekontrol-masyarakat.htm mengemukakan, dalam mengaktifkan peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai upaya ekspansi dari aset dan kapasitas masyarakat untuk dapat lebih berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, mengkontrol kebijakan dan membangun akuntabilitas institusi-institusi publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dilihat dari sisi dimensinya, pemberdayaan publik ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi yaitu pertama upaya memperluas kekuatan sosial, termasuk di dalamnya upaya memberikan akses kepada basis-basis produksi yang berpengaruh pada kesejahteraan publik, kedua upaya memperkuat kekuatan politik, termasuk di dalamnya upaya menciptakan akses publik untuk mempengaruhi proses penyusunan kebijakan, dan ketiga Upaya memperluas kekuatan psikologis publik, termasuk di dalamnya upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri dan potensi yang ada dalam kelompok-kelompok masyarakat untuk berkembang. 4
http://fpks-dprd-jakarta.org/opini/pemerintahan/mekanisme-kontrol-masyarakat.htm
Page | 5
Lebih lanjut Maria Ahdiati mengatakan, diharapkan dengan adanya pemberdayaan publik untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, fokus pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pendekatan demand side yang dipadukan dengan visi pemerintah daerah melalui jabaran program-program dalam pendekatan supply side. Dengan itu diharapkan terjadi penguatan kekuasaan dan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan yang berasal dari keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan. 5. Ruang Komunikasi Publik Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kontrol Perwakilan masyarakat di parlemen sesuai dengan salah satu tupoksinya, saat ini masih dirasakan kurang mampu mewakili aspirasi masyarakat, terlebih dengan banyaknya kasus dan penyimpangan di dalam tubuh parlemen itu sendiri, menjadikan masyarakat perlu secara aktif melakukan kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada. Mengingat pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah, maka masyarakat memerlukan adanya jaminan dan kepastian terhadap peran tersebut secara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dinyatakan bahwa masyarakat dapat secara bebas berpendapat dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan ataupun lisan merupakan landasan pentingnya masyarakat berperan dalam memberikan pandangan terhadap penyelenggaraaan pemerintahan. Masih sedikitnya akses dan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempersoalkan kinerja pemerintah daerah. Dalam banyak penelitian yang dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi dan LSM, di hampir di semua daerah tidak ditemukan mekanisme dan prosedur terlembaga yang memungkinkan masyarakat mengontrol kinerja pemerintahan. Pemerintah daerah belum memiliki mekanisme menampung, menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan (complaint mechanism). Keluhan masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan pemerintahan daerah nyaris tidak pernah diketahui hasilnya. Karena tidak ada kepastian mekanisme dan hasil yang akan didapat, maka masyarakat juga menjadi enggan untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik kepada pemerintah. Di hampir semua kabupaten/kota tidak ditemukan payung hukum bagi kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintahan daerah. Kontrol masyarakat dilakukan secara spontan dengan cara-cara konvensional yang tidak terlembaga, serta tidak memiliki dampak bagi perubahan kinerja yang lebih baik. Dengan kondisi ini maka kinerja pelayanan yang diklaim pemerintah merupakan klaim yang semu karena tidak dapat dikonfirmasi langsung kepada masyarakat (Suhirman, 2007) Untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, maka ruang komunikasi publik perlu disediakan. Melalui media ini penyelenggara negara diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan Penyelenggara Negara menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat. Sebaliknya masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang
Page | 6
penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Suhirman5 mengatakan, dalam pelembagaan partisipasi, pemerintah daerah seringkali hanya mengakui dan melibatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil yang berbadan hukum formal. Hal ini menyebabkan organisasi masyarakat di tingkat lokal dan atau organisasi yang tidak berbadan hukum misalnya, asosiasi petani lokal, subak (asosiasi warga pengelola irigasi), kelompok nelayan, kelompok kesenian lokal, dan asosiasi masyarakat adat tidak dilibatkan dalam proses-proses pembuatan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya alam dan aset daerah. Padahal peran mereka sebagai organisasi sosial, ekonomi dan budaya sangat kongkrit dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Hampir di seluruh daerah tidak ditemukan peraturan daerah yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Padahal Peraturan Daerah merupakan sarana hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Dalam konteks partisipasi, peraturan daerah juga penting ditetapkan terutama yang berkaitan dengan pelembagaan partisipasi di tingkat daerah. Karena karakteristik sosial dan budaya daerah beragam, maka tidak mungkin ketentuan pelembagaan publik ini ditetapkan di tingkat pusat. Secara umum, ruang bagi publik untuk berpartisipasi saat ini lebih bersifat spontan melalui beberapa wahana. Diantara wahana utama yang sering dipergunakan sebagai media partisipasi adalah dengar pendapat publik (public hearing) di DPRD, pengaduan di kotak-kotak saran, dan melalui lembagalembaga resmi lainnya di desa seperti Badan Permusyawaratan Desa. Meskipun demikian keterlibatan masyarakat tidak sampai pada tingkatan pengambilan keputusan bersama dan kontrol oleh warga, melainkan hanya sampai pada tingkat informasi dan konsultasi. Seringkali pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajiban untuk melibatkan warga dalam proses-proses kepemerintahan karena tidak adanya insentif dan dis-insentif dari pemerintah pusat untuk menjalankan hal tersebut. Karena itu kewajiban untuk menjalankan proses kepemerintahan yang partisipatif wajib didorong melalui mekanisme insentif dan dis-insentif oleh pemerintah pusat. Mekanisme insentif dan dis-insentif harus dilakukan baik terhadap kelembagaan maupun terhadap pejabat publik yang mendorong atau menghambat partisipasi masyarakat. Syafuan Rozi dalam http://kebijakanpublik.multiply.com/journal/item/1 mengatakan bahwa dalam suatu negara yang masyarakatnya ingin maju berkembang, adanya transparansi kebijakan dan terbukanya ruang publik untuk mengakses informasi seperti layaknya sang ikan yang butuh air untuk hidup. Prinsip yang mengatur agar dibukanya akses publik untuk memperoleh aneka informasi dan regulasi, sanksi dan reward, kejelasan biaya dan waktu pengurusan/ perizinan/ aneka dokumen, tersedianya berbagai temuan/ paper ilmiah untuk diakses lewat situs internet dan aneka informasi lain yang berguna, jelas, lagi 5
http://www.drsp-usaid.org/publications/index.cfm?fuseaction=throwpub&ID=226
Page | 7
bermutu adalah merupakan keperluan yang sebenarnya merupakan hak setiap warga negara yang selama ini terabaikan, walaupun mereka telah membayar aneka macam pajak dan retribusi kepada negara. Informasi yang tertulis hitam di atas putih yang disajikan lewat bilboard, papan pengumuman, media cetak, dan internet dapat dipakai sebagai acuan dan akses kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintah. Transparansi dan hak masyarakat memperoleh informasi akan mendorong lahirnya pemerintahan yang baik atau good governance. Kebebasan memperoleh informasi disamping mampu menciptakan pemerintahan yang bersih (clean governance), mampu mencegah KKN, juga dapat untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, dan meningkatkan kualitas pengawasan publik. Pemerintahan umumnya masih sangat tertutup dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi masih minim dibuka oleh pemerintah. Hal seperti keterbukaan informasi itulah yang dimaksud, antara lain, sebagai prinsip akuntabilitas yang wajib ditegakkan oleh pemerintah dan DPRD. Kalau eksekutif dan legislatif berperilaku baik dan tidak ada kecurangan yang dilakukan, tentunya tidak ada pihak yang akan dirugikan. Malah dukungan publik dan kepercayaan akan bertambah kepada para wakil rakyat dan pelaksana pemerintahan daerah. Syafuan Rozi dalam http://kebijakanpublik.multiply.com/journal/item/1 mengatakan ruang komunikasi perlu dibuka juga karena masyarakat memerlukan DPRD yang bertanggungjawab kepada konstituennya. Kita tahu kalau eksekutif pemda selama ini bertanggung jawab ke DPRD, kemudian kita juga bertanya, lalu DPRD kemudian bertanggung jawab kepada siapa? Sampai sekarang secara praktis tidak ada pertanggungjawaban dari DPRD kepada konstituennya. Penerapan jaringan internet berupa website/ homepage dan Email-DPRD daerah pada saat yang akan datang akan menjadi prasyarat yang penting dalam membangun komunikasi politik antara anggota DPRD dan institusinya dengan para konstituennya. Hal ini akan merupakan suatu langkah good governance yang akan signifikan dalam rangka memberi ruang/media untuk peningkatan partisipasi konstituen (para pemilih). Bagi Dewan media ini akan menjadi sarana sosialisasi dan media penyampaian informasi politik yang bisa diakses kapan dan dimana saja. Hal itu akan membuktikan dan mendorong adanya proses transparansi dan akuntabilitas di institusi DPRD. Diakui, saat ini masyarakat masih dirugikan oleh pemegang informasi publik, karena ketidakjelasan informasi yang diberikan. Padahal, hak masyarakat mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik tidak boleh dihambat atau diabaikan begitu saja karena mereka pemagang mandat sah (stakeholder) negeri ini. Masyarakat berhak tahu rancangan dan ketetapan APBN, APBD beserta alokasi dan pihak yang mengelolanya secara rinci lewat pelaporan di salah satu situs resmi di internet yang bisa diakses publik 24 jam. Begitu juga kriteria dan tolok ukur apa yang dipakai untuk menerima atau menolak suatu Laporan Pertanggung Jawaban seorang Kepala Daerah/ Kepala Pemerintahan. Beberapa kasus yang merugikan masyarakat terjadi akibat tidak adanya jaminan ketersediaan dan konsistensi atas informasi publik. Misalnya, kasus kenaikan tarif dasar listrik yang tertutup sehingga kenaikan yang sebenarnya dengan kenaikan yang diumumkan berbeda. Ini jelas merugikan dan Page | 8
memperdayakan masyarakat. Ketidakpastian biaya juga dialami oleh anggota masyarakat yang mengurus SIM/ STNK/ BPKB, mengurus IMB, Akte Tanah, Pasport, skema kompensasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM), kerahasiaan bank yang melindungi kejahatan hasil korupsi dan pencucian uang (money loundring). Namun, ketentuan perundangan perlu mengatur informasi mana yang bebas untuk dapat diakses oleh masyarakat serta informasi mana yang dapat dikecualikan secara ketat. Informasi yang bila dibuka bisa menghambat proses penegakan hukum, bisa mengganggu hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dapat merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional, bisa mengancam keselamatan perorangan boleh saja tidak dibuka kepada publik. Untuk itu perlu disusun peraturan perundangan yang mengatur tentang rahasia negara, sampai kapan suatu hal menjadi rahasia dan kapan wajib dibuka untuk publik. Dengan demikian, ada batasan yang tegas tentang rahasia negara dan informasi publik.Tetapi, informasi publik semestinya terbuka. Maria Ahdiati6 juga mengatakan, bahwa dalam tingkatan teknis, pemberdayaan publik harus dilakukan pada semua tingkatan proses kegiatan pembangunan, baik dalam proses perumusan kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam evaluasi kegiatan. Pemberdayaan ini dilakukan dalam bentuk membuka saluran partisipatif warga baik dalam perumusan maupun upaya kontrol publik dalam keseluruhan proses. Pada proses perumusan kegiatan, masyarakat diikutsertakan bersama stakeholders yang lain untuk merumuskan bentuk kegiatan yang tepat untuk dilakukan. Dengan upaya ini maka perumusan kegiatan tidak hanya akan melihat dari sisi pemerintah saja namun akan mempertimbangkan sisi demand dari pihak yang akan menerima atau menikmati outcome dari kegiatan tersebut. Mekanisme perumusan pembangunan di tingkat kelurahan, kabupaten/ kota sampai propinsi misalnya merupakan upaya untuk membuka ruang partisipasi dan kontrol masyarakat. Ruang tersebut harus betul-betul dimanfaatkan oleh publik untuk ikut serta secara aktif memperjuangkan gagasan-gagasan di tingkat bawah untuk dapat dimasukkan sebagai kegiatan pemda. Dari sisi pemda sendiri upaya penciptaan ruang ini jangan hanya sebagai mekanisme seremonial saja untuk menjustifikasi sudah partisipatif dan akuntabelnya program Pemda di mata publik. Akan tetapi harus betuk-betul dimanfaatkan untuk memperkaya masukkan, ide dan pemikiran akan sisi demand menjadi pertimbangan yang utuh dan dominan dalam perumusan kegiatan. Publik sendiri juga harus membangun jaring-jaring komunikasi di internal mereka, melalui para wakil-wakil yang ada di DPRD. Lembaga perwakilan publik ini harus dimanfaatkan betul sebagai media untuk men-support dan menjaga proses perumusan sampai nantinya ditetapkan dalam APBD untuk dibiayai sebagai program pembangunan. Dalam tingkatan pelaksanaan kegiatan, setelah APBD ditetapkan dan dapat berjalan, publik diikutsertakan dalam pelaksanaan APBD sekaligus 6
http://fpks-dprd-jakarta.org/opini/pemerintahan/mekanisme-kontrol-masyarakat.htm
Page | 9
mengawal dan mengawasi jalannya program-program pembangunan yang telah dirumuskan dalam APBD. Untuk itu mekanisme komunikasi publik melalui kemudahan akses untuk mendapatkan data dan informasi dari APBD dan instansi terkait penting kiranya untuk terus diperkuat. Saat ini publik dapat melihat ribuan program pembangunan dengan mengakses website Bappeda. Dalam website tersebut setidaknya dapat menjadi acuan publik untuk mengawal dan mengawasi jalannya kegiatan tersebut. Diharapkan dengan mekanisme dua arah baik dari jalur publik untuk ikutserta secara proaktif dalam perumusan maupun kontrol publik terhadap kegiatan pemerintah daerah. Dari sisi eksekutif maupun legislatif melakukan sosialisasi dan memperkuat mekanisme partisipatif untuk menyerap dan memberikan informasi kepada publik agar terjadi pemberdayaan publik yang lebih kuat dan luas lagi. 6.
Manajemen Publisitas
Masyarakat tentunya berkeinginan dapat mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dijalankan oleh pemerintah secara baik dan konsisten. Oleh karenanya, prinsip transparansi sebagai salah satu dari 14 pilar good governance perlu untuk dikembangkan secara optimal. Keterbukaan oleh pemerintahan daerah juga dapat membangun opini publik yang positif yang tentunya dapat mendorong profesionalisme dan peningkatan kinerja aparat pemerintah. Manajemen publikatif perlu dilakukan oleh pemerintah guna memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa banyak terlibat dalam menentukan arah perubahan dan perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah agar sesuai dengan harapan. Saat ini konsep manajemen publikatif dapat dilakukan dengan membuka ruang opini publik baik di media massa maupun dengan membuka jalur hotline pengaduan masyarakat di media eletronik secara online. Dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pun perlu disampaikan kepada masyarakat luas (uji publik) untuk menggali saran-saran dan pemikiran terhadap kebijakan tersebut apabila diterapkan nantinya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah juga perlu untuk disampaikan secara terbuka untuk kemudian ditanggapi oleh masyarakat (social control). Menyampaikan keberhasilan-keberhasilan ataupun hambatan-hambatan pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan merayakan keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah, maupun dapat memahami kondisi dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Masyarakatpun dapat kemudian memberikan masukan dan pemikiran yang kontruktif guna mengatasi problematika yang dihadapi tersebut dengan memperhitungkan secara cermat ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. Dalam manajemen publikatif ini pemerintah daerah memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, menyampaikan kondisi kekinian pemerintah daerah, serta membuka ruang komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam memberikan masukan dan pemikiran. Pembangunan Page | 10
situs-situs internet instansi pelayanan publik, Lembaga Penelitan dan Universitas/ Institut perlu dioptimalkan. Selanjutnya ada keharusan semua hasil rapat, seminar, workshop, simposium, yang menyajikan paper dan kertas kerja atau semacamnya wajib diakses kedalam situs tersebut agar bisa diakses untuk dimanfaatkan oleh publik. Dokumen publik seperti peraturan daerah, dokumen perencanaan, anggaran, sumber daya alam dan aset daerah perlu diinformasikan secara luas dan terbuka kepada masyarakat melalui media komunikasi yang tersedia secara optimal. Masyarakat harus diberikan ruang akses yang sama dan adil terhadap informasi tersebut, selain itu aparatur pemerintah daerah wajib untuk melayani dan memberikan informasi, serta terus memperbaharui data, bahan, serta informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat, efektif, dan proporsional. Guna mewujudkan hal ini, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan peran sertanya dalam melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dikarenakan ruang untuk itu telah dibuka dan diberikan jaminan atas kontrol tersebut secara hukum. Namun, kualitas dan preferensi masyarakat yang memberikan input tersebut juga perlu untuk diperhatikan dan diketahui agar pemerintah daerah dapat memperhitungkan rencana tindak yang lebih baik dan tepat dengan tetap mengedepankan koridor aturan perundangan yang berlaku. Pemerintahan yang buruk, salah satu cirinya adalah pemerintahan yang ditandai dengan ketertutupan informasi, tidak terkontrol (tidak bersedia dikontroltidak accountable), senang bersikap elitis, cenderung kruang produktif, belum punya standar prosedur penanganan bencana, belum memiliki sistem yang jelas, terlalu birokratis atau bertele-tele, sentralistis (terpusat) serta tidak efektif, boros dan tidak profesional. Kini di era informasi, masyarakat harus memperoleh informasi sebanyak banyaknya, sehingga rakyat dapat melakukan kontrol dan dapat mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan lembaga lainnya secara baik dan benar. Ada kekhawatiran memang ketika terjadi benturan dikarenakan bisa saja pihak-pihak lain akan atas nama transparansi bisa mempergunakan kebebasan informasi untuk tujuan tujuan yang melanggar hak azasi manusia karena itu rancangan undang undang tentang kebebasan memperoleh informasi publik dapat dijadikan acuan bila terjadi benturan pihak pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan kebebasan informasi publik Agenda dan jadwal pejabat pemerintah pun perlu disampaikan kepada masyarakat melalui media yang tersedia, baik media eletronik maupun media massa. Dengan begini, masyarakat yang ingin menemui pejabat pemerintah dapat mengetahui secara jelas waktu yang tepat serta tidak perlu membuang-buang waktu untuk menunggu. Semakin terpublikasinya program/ kegiatan, agenda, pencapaian dan masalah yang dihadapi pemerintah menjadikan masyarakat mengetahui serta merasa menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar dapat memberikan jaminan hukum untuk kebebasan memperoleh informasi, maka sebaiknya diatur pula Sanksi Pidana penjara serta denda bagi setiap orang yang dengan sengaja atau karena kealpaannya tidak memenuhi Page | 11
panggilan, menghalang-halangi pemeriksaan, memberikan keterangan palsu, menghancurkan informasi sehingga tidak dapat dipakai lagi, membuat informasi yang tidak benar sehingga menyesatkan, disamping itu juga perlu diberikan sanksi kepada pejabat publik yang tidak mengikuti kewajibannya untuk mendokumentasikan informasi sesuai dengan kewajibannya, tidak menginformasikan tentang potensi bencana yang akan terjadi atau keharusan bertindak menurut langkah-langkah tertentu pada saat-saat yang mendesak. Hal lain yang merupakan bagian dari bundel manajemen publisitas ini adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan kedudukannya dalam kebijakan perundangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sosialisasi akan fungsi dan peran mereka, tata cara pengawasan, bentuk kerjasama, hingga mekanisme keterlibatan mereka diupayakan seoptimal mungkin dapat dipahami oleh masyarakat. 7. Penutup Kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kinerja, serta tanggungjawab pemerintah daerah. Ketentuan perundang-undangan juga secara tegas mengatur peran serta masyarakat sebagai social control dengan optimal. Pemerintah daerah, guna mendorong hal tersebut perlu menerapkan manajemen publisitas, dimana setiap informasi, kebijakan, program dan kegiatan, serta tingkat pencapaian yang diraih perlu disampaikan kepada publik. Hal ini tentunya merupakan langkah untuk mewujudkan good governance pada tataran aplikasinya. Manajemen Publisitas
1. Profesionalisme Pemda 2. Peningkatan kinerja Pemda 3. Mendorong partisipasi bersama dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Transparansi
Optimalisasi Kontrol Masyarakat Dampak
Upaya membangun citra positif dimata masyarakat melalui penerapan prinsip transparansi tersebut, perlu dibarengi dengan penerapan standar pelayanan prima yang terstandarkan. Kebutuhan masyarakat akan informasi yang Page | 12
menyangkut penyelenggaraan pemerintahan menjadi bagian didalam standar pelayanan prima tersebut. Standar pelayanan prima terkait peningkatan kontrol masyarakat tersebut menurut Suhirman (2007) yaitu : 1. Pemerintahan daerah perlu untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, sekurangkurangnya terkait dengan peraturan daerah, perencanaan pembangunan daerah, anggaran dan keuangan daerah, pengelolaan aset/sumber daya alam, dan pelayanan publik. 2. Pemerintahan Daerah juga perlu untuk memberikan akses dan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sekurang-kurangnya terkait dengan penyusunan peraturan daerah, perencanaan pembangunan daerah, penganggaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahanan sekurangkurangnya dalam bentuk konsultasi publik, penyelenggaraan musyawarah, kemitraan, pembuatan keputusan bersama, penyusunan rencana bersama, pelaksanaan dan pengawasan oleh masyarakat. Pemerintahan Daerah wajib memberikan keterangan kepada masyarakat tentang hasil dari keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3. Pemerintah Daerah perlu untuk menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat. Mekanisme pengaduan masyarakat harus mencantumkan hak-hak masyarakat, perlindungan bagi pelapor, pihak pemerintah daerah yang menyelesaikan pengaduan, proses dan batas waktu penyelesaian pengaduan, proses mengolah laporan dan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor. 4. Perlunya pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah mengenai tata cara memperoleh informasi publik, partisipasi, mekanisme pengaduan, dan penjaminan terhadap organisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Untuk mengoptimalkan peran masyarakat secara nasional, pemerintah pusat dapat memberikan sanksi kepada daerah yang tidak melaksanakan prosesproses pemerintahan secara partisipatif sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, Pemerintah pusat dapat menstimulus daerah dengan memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki indeks partisipasi masyarakat yang baik. Yang dimaksud dengan indeks partisipasi masyarakat adalah tingkatan yang menunjukkan kemajuan daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat.
Page | 13
DAFTAR PUSTAKA
Qodri, Azizi, A., 2007, Change Management Dalam Reformasi Birokrasi. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Abeng, Tanri, 2006, Profesi Manajemen. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Fadjar Ari Dewanto, 2009, Pemberdayaan Bagi Aparat Pemerintah Daerah, available on http://beritadaerah.com/column.php?pg=column_national&id=155&sub=c olumn&page=1 Maria Ahdiati dalam http://fpks-dprd-jakarta.org/opini/pemerintahan/mekanismekontrol-masyarakat.htm Syafuan Rozi dalam http://kebijakanpublik.multiply.com/journal/item/1 Suhirman, 2007, Partisipasi Warga dan Tata Pemerintahan Daerah, available on http://www.drspusaid.org/publications/index.cfm?fuseaction=throwpub&ID=226
Page | 14
