PKn Bab 2 Kelas XII
Sistem Pemerintahan -
Pemerintah punya waktu cukup untuk melaksanakan program tanpa terganggu krisis kabinet (jatuhnya pemerintahan). - Penyusunan program kerja mudah disesuaikan dengan lama masa jabatan yang dipegang eksekutif. Kelemahan: - Karena presiden tidak dapat diberhentikan oleh DPR, maka pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh. - Pengaruh rakyat terhadap politik negara kurang mendapat tempat yang luas. - Keputusan yang diambil hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga keputusan tidak tegas. Negara yang menerapkan: Indonesia, Amerika, Filipina, Prancis, Argentina. b. Parlementer Dipimpin PM, menteri-menteri bertanggung jawab pada parlemen. Eksekutif dan legislatif punya hubungan erat, timbal balik dan saling memengaruhi. Legislatif (parlemen) lebih tinggi dari eksekutif (kabinet). Kabinet dipimpin PM dan dibantu para menteri. Parlemen dapat membubarkan kabinet jika dianggap kurang/tidak mencerminkan kehendak rakyat dengan mosi tidak percaya. Kepala negara dapat membubarkan parlemen. Ciri-ciri: 1. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat. 2. Kabinet yang dipimpin PM bertanggung jawab kepada parlemen. 3. Susunan anggota dan program kabinet berdasarkan suara terbanyak di parlemen. 4. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif, bahkan keduanya saling memengaruhi satu sama lain. 5. Kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah, sehingga kedudukan kepala negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban konstitusional. 6. Kabinet dapat dibubarkan oleh parlemen. Kabinet dapat membubarkan parlemen melalui kekuasaan kepala negara. Kelebihan: - Mudah tercapai kesesuaian pendapat antara eksekutif dengan legislatif selama pemerintahan bukan kabinet koalisi.
A. Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Ciri-ciri sistem: Ada kerja sama Terdiri dari bagian-bagian Saling ketergantungan dan saling mempengaruhi
Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan daerah, yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikati f. Pemerintahan dalam arti sempit: segala aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan eksekutif. Sistem pemerintahan adalah mekanisme dan cara kerja dalam pembagian kekuasaan serta hubungan antar lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk kepentingan rakyat.
Macam-macam Sistem Pemerintahan a. Presidensial Dikepalai presiden dan menteri-menteri bertanggung jawab pada presiden. Berdasarkan Trias Politica (Montesquieu) tentang pemisahan kekuasaan (separation of power). Ciri-ciri presidensial: 1. Kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala eksekutif. 2. Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. 3. Presiden dan parlemen tidak dapat saling menjatuhkan. 4. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen sebelum berakhir masa jabatannya (impeachment). 5. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. 6. Masa jabatan presiden ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Kelebihan: - Selama masa jabatan, presiden tidak dapat dijatuhkan DPR, sehingga pemerintahan dapat stabil. 1
-
Menteri yang diangkat merupakan suara terbanyak di parlemen sehingga sesuai dengan kehendak rakyat. - Menteri akan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya karna setiap saat dapat dijatuhkan oleh parlemen. Kelemahan: - Kedudukan eksekutif tidak stabil karena kabinet dapat diberhentikan setiap saat oleh parlemen. - Sering terjadi pergantian kabinet (bila kabinet koalisi), kebijakan politik menjadi labil. - Karena pergantian kabinet dapat mendadak, eksekutif tidak dapat mengerjakan program kerjanya dengan baik. Negara-negara yang menganut: Jepang, Malaysia, Belanda, Singapura, India.
B. Pengaruh Sistem Pemerintahan Suatu Negara 1. Bidang sistem hukum suatu negara Masalah ekstradisi. 2. Bidang kewarganegaraan Contoh: masalah kewarganegaraan Indonesia dan China, tapi sekarang sudah selesai. 3. Bidang politik dan hubungan internasional Contoh: masalah Indonesia-Australia, ekstradisi Indonesia-Singapur dibatalkan. 4. Bidang ekonomi Krisis ekonomi yang berdampak global khusunya untuk negara berkembang. 5. Bidang pertahanan dan keamanan Contoh: embargo militer atau dihentikannya bantuan militer.
C. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Indonesia Tipe Kabinet a. Ditinjau dari siapa yang bertanggung jawab 1. Kabinet Ministerial Pertanggungjawaban tugas-tugasnya berada di tangan menteri. Berlaku asas: the king can do no wrong. 2. Kabinet Presidensial Tugas-tugas pemerintahannya dipertanggungjawabkan oleh presiden. Misalnya pada Orde Lama dan Orde baru. b. Ditinjau dari ada tidaknya campur tangan parlemen 1. Kabinet Parlementer Pembentukannya dicampuri oleh parlemen, terutama fraksi-fraksi yang mempunyai suara dalam parlemen. 2. Kabinet Ekstraparlementer Di luar campur tangan parlemen atau DPR. Menteri dipilih oleh presiden, zaken kabi net. c. Ditinjau dari ukuran susunan kabinet 1. Kabinet Partai Menteri-menterinya berasal dari satu partai yang menguasai suara terbanyak di parlemen. Contoh: Kabinet Pembangunan II – VI (Orde Baru) 2. Kabinet Koalisi Menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai kursi terbanyak di parlemen. Contoh: Kabinet Kaki Empat 3. Kabinet Nasional Menteri-menterinya berasal dari seluruh partai yang mempunyai perwakilan di parlemen (DPR). Contoh: Kabinet Persatuan Nasional (GusDur), Kabinet Gotong Royong (Mega), Kabinet Indonesia Bersatu (SBY).
1. Awal Kemerdekaan: a. 18 Agustus – 14 November 1945 Jenis Konstitusi : UUD 1945 Sistem Pemerintahan : Kabinet Presidensial Bentuk negara : Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republik (kepala negaranya dipilih pemilu) b. 14 November 1945 – 27 November 1949 Jenis konstitusi : UUD 1945 Sistem Pemerintahan : Kabinet Parlementer Bentuk negara : Kesatuan Bentuk pemerintahan : Republik Kelebihan Kelemahan Menumbuhkan Pelaksanaan sistem kehidupan yang pemerintahan tidak demokratis dapat dilaksanakan (multipartai) seperti tututan konstitusi, karena keadaan revolusi yang genting. Meletakkan dan Belum terbentuknya membangun dasaralat-alat kelengkapan dasar kehidupan negara, menambah konstitusional kesulitan dalam (kenegaraan) pelaksanaan pemerintahan. 2. Periode Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950) Jenis Konstitusi : Konstitusi RIS 1949 Sistem Pemerintahan : Kabinet Parlementer (Quasi Parlementer) Bentuk Negara : Serikat (Federal) Bentuk Pemerintahan : Uni Republik Berdasarkan Pasal 2 Konstitusi RIS 1949, negara bagian terdiri dari: 1. Negara Republik Indonesia 2
2. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri 3. Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah bagian Perlengkapan Republik Indonesia dalam Bab III konstitusi RIS 1949 adalah: 1. Presiden 2. Menteri-menteri 3. Senat 4. Dewan Perwakilan Rakyat 5. Mahkamah Agung Indonesia 6. Dewan Pengawas Keuangan
mempunyai hubungan erat dengan parlemen
4. Periode berlakunya kembali UUD 1945 Jenis Konstitusi : UUD 1945 Sistem Pemerintahan : Kabinet Presidensial Bentuk Negara : Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republik a. Orde Lama (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966) Sebab lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959: - Makin berkuasanya modal asing terhadap perekonomian nasional - Silih bergantinya pergantian kabinet - Pandangan dan sikap politik masyarakat dan pemerintah yang liberal (kabinet sering jatuh) - Pemilu 1955 tidak mencerminkan perimbangan kekuatan politik yang ada - Konstituante gagal membuat UUD Isi Dekrit Presiden: 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Kembali ke UUD 1945. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS (anggota: DPR, utusan daerah dan golongan). Demokrasi terpimpin adalah: 1. Bukan ditaktor. 2. Demokrasi yang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. 3. Demokrasi di segala bidang kenegaraan dan kemasyarakatan. 4. Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Oposisi (melahirkan pendapat yang sehat). 6. Merupakan alat, bukan tujuan. 7. Untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur, sesuai cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. 8. Kebebasan berpikir dan berbicara dalam batas tertentu. Penyimpangan demokrasi terpimpin: 1. Penyimpangan ideologis Pancasila menjadi Nasakom. 2. Terjadi pemusatan kekuasaan pada presiden. 3. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955. 4. Hak budget DPR tidak berjalan. 5. Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. 6. MPRS mengadakan sidang umum I, II, III di Bandung. 7. Pembentukan lembaga negara tidak berdasarkan undang-undang.
3. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959) Jenis Konstitusi : UUDS 1950 Sistem Pemerintahan : Kabinet Presidensial Bentuk Negara : Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republik Ciri negara kesatuan adalah tidak ada negara dalam negara dan pemerintahan pusat maupun kedaulatan ke luar dan ke dalam dengan desentralisasi. Kelebihan Kekurangan Tumbuh demokrasi Sistem multipartai dengan sistem berdampak pada multipartai, sehingga mendominasinya aspirasi rakyat mungkin kepentingan partai tersalurkan politik (golongan), sehingga timbul berbagai pemberontakan Mampu Tidak ada partai yang menyelenggarakan menang mayoritas, pemilu yang demokratis sehingga memengaruhi stabilitas politik dan kabinet sering jatuh Mampu menggalang Kebijakan dukungan internasional pembangunan memperjuangkan nasional tidak bangsa Asia-Afrika yang berjalan, terjajah (melalui KAA di pembangunan Bandung) ekonomi praktis belum dirasakan Konstitusi RIS 1949 Tidak terdapat mosi tidak percaya oleh parlemen Mempunyai alat kelengkapan negara: presiden, menterimenteri, senat, DPR, MAI, dan DPK Kabinet tidak
hubungan erat dengan parlemen (DPR)
UUDS 1950 Terdapat mosi tidak percaya yang dilakukan oleh parlemen (DPR) Mempunyai alat kelengkapan negara: presiden, wakil presiden, menterimenteri, DPR, MA Kabinet mempunyai
3
8. Politik luar negeri bebas aktif JakartaPyongyang-Beijing yang cenderung komunis. Kelebihan Kelemahan Mampu membangun Penataan kehidupan integritas nasional konstitusional yang yang kuat tidak berjalan sesuai dengan UUD 1945 Kembalinya Irian Pertentangan ideologi Barat ke RI sangat tajam Pelopor Gerakan Non Kekuasan Presiden Blok dan pemimpin Soekarno sangan Asia Afrika dominan.
Jenis Konstitusi 1945 Sistem Pemerintahan Bentuk Negara Bentuk Pemerintahan
: Amandemen UUD : Kabinet Presidensial : Kesatuan : Republik
Struktur Ketatanegaraan UUD 1945
BPK
Presiden dan
MPR
Wakil Presiden
(DPR/DPD)
Kekuasaan Kehakiman
(MA/MK/KY)
Berdasarkan struktur ketatanegaraan RI, alat-alat kelengkapan negara berdasarkan amandemen UUD 1945 adalah: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Terdiri dari DPD dan DPR. (678 orang) Tugasnya: - Mengubah dan menetapkan UUD - Melantik presiden dan wakil presiden - Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden - Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan - Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam 60 hari - Memilih presiden dan wakil presiden bila keduanya berhenti secara bersamaan dalam waktu 30 hari - Menetapkan PeraturanTata Tertib dan kode etik MPR
b. Orde Baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998) Mahasiswa mencetuskan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat): 1. Pembubaran PKI 2. Pembersihan kabinet dari unsur PKI 3. Penurunan harga Kemudian dikeluarkan “SUPERSEMAR”, Soeharto sebagai pemegang kekuasaan. Jatuhnya pemerintah Orde Baru: a. Penculikan para aktivis b. Harga BBM naik sehingga banyak demo besar c. Krismon, beberapa bank dilikuidasi d. Peristiwa Trisakti e. KKN di berbagai bidang Kemudian Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Habibie. Kelebihan Kekurangan Penataan kehidupan Kekuasaan presiden konstitusional dominan sebagai akibat penyimpangan Orde Lama Pembangunan Pembangunan nasional dapat nasional tidak rata dirasakan dan terencana dengan baik Terciptanya stabilitas Hak-hak politik rakyat nasional terbelenggu dengan kebebasan pers yang dikontrol Tingkat Di akhir terjadi pertumbuhan krismon ekonomi nasional 7% berkepanjangan per tahun KKN
2. Dewan Perwakilan Rakyat Pemegang kekuasaan legislatif. Jumlah: 550 anggota. Tugas dan kewenangan: - Memegang kekuasaan membentuk UU, mengajukan RUU - Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undangundang - Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD - Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU tentang pajak, pendidikan, agama - Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
5. Periode Amandemen UUD 1945/Reformasi (21 Mei 1998-sekarang)
4
-
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah - Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan DPD - Memilih anggota BPK - Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK - Memberikan persetujuan kepada presiden dalam pengangkatan KY - Memberikan persetujuan Hakim Agung yang diajukan KY - Memilih tiga hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden - Memberikan pertimbangan dalam pengangkatan seorang duta dan penempatan seorang duta, serta dalam pemberian amnesti dan abolisi - Memberikan persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat - Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan undang-undang Hak DPR: - Hak interpelasi (meminta keterangan kepada pemerintah) - Hak angket (mengadakan penyelidikan suatu kehijakan) - Hak menyatakan pendapat Hak anggota DPR: a. Mengajukan RUU b. Mengajukan pertanyaan c. Menyampaikan usul dan pendapat d. Memilih dan dipilih e. Membela diri f. Imunitas g. Protokoler h. Keuangan dan administratif 3.
-
Pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah - Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK Hak anggota DPD: - Menyampaikan usul dan pendapat - Memilih dan dipilih - Membela diri - Imunitas - Protokoler - Keuangan dan administratif Kewajiban anggota DPD: - Mengamalkan Pancasila - Melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundangan - Melaksanakan kehidupan demokrasi - Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan ketuhanan NKRI - Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat - Menyerap, menghimpun, dan melanjutkan aspirasi masyarakat dan daerah - Mendahulukan kepentingan negara - Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya - Menaati Kode Etik dan Tata Tertib DPD - Menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya Larangan bagi anggota DPD: - Merangkap jabatan tertentu - Menjadi pejabat struktural di lembaga tertentu - Melakukan KKN 4. Presiden dan Wakil Presiden Tugas Presiden RI: - Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU - Berhak menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain - Berhak menyatakan bahaya - Mengangkat duta dan konsul - Memberi grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi - Memberi gelar tanda jasa dan lainnya tanda kehormatan Wewenang Presiden RI: - Mengangkat dan memberhentikan menteri - Menetapkan Perpu - Mengajukan RUU kepada DPR
Dewan Perwakilan Daerah Jumlah anggota 128 orang, mewakili tiap provinsi di Indonesia (@ 4 orang), masa jabatan selama 5 tahun. Fungsi, tugas, dan wewenang: - Mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah - Membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah - Pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama - Pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK
5
-
Melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari - Menetapkan peraturan pemerintah - Mengajukan RAPBN (Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara) Pelanggaran-pelanggaran yang dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan presiden: - Melakukan pengkhianatan terhadap negara - Melakukan korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya - Melakukan perbuatan tercela - Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden 5.
6.
-
Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang Kekuasan kehakiman oleh MA dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan: 1. Peradilan Umum 2. Peradilan Agama 3. Peradilan Militer 4. Peradilan Tata Usaha Negara 5. Mahkamah Konstitusi Tugas dan wewenang KY: - Mengusulkan pengangkatan hakim agung - Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Tugas dan wewenang MK: - Menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945 - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD - Memutus pembubarak partai politik - Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai pemegang kekuasaan eksaminatif (auditor negara). Tugas dan wewenang: - Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara - Melaporkan hasil pemeriksaan tersebut dan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau DPR Pemeriksaan yang dilakukan: a. Pemeriksaan keuangan b. Pemeriksaan kinerja (aspek ekonomi dan efisiensi, aspek efektivitas) c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
D. Perbandingan antara Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara Lain Negara AS Inggris
Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) Memegang kekuasaan yudikatif (kehakiman). Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.
Australia
RRC (tidak menganut teori pemisahan kekuasaan)
Kekuasaan dan Kewenangan MA: - Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali (PK) putusan pengadilan - Memberi pertimbangan dalam bidang hukum - Memberi nasihat hukum kepada presiden untuk pemberian dan penolakan grasi - Menguji secara material hanya terhadap peraturan perundangan di bawah UU
Indonesia
Legislatif
Eksekutif
Kongres (DPR dan Senat) Raja/ratu dan parlemen (Majelis Rendah/House of Commons dan Majelis Tinggi/House of Lords) Parlemen (Senat dan Majelis Rendah) Kongres Rakyat Nasional
Presiden dan para menteri Kabinet (Perdana menteri dan para menteri)
Supreme Court (MA) Supreme of Court of Judicature (MA)
Perdana menteri dan para menteri Dewan Negara (perdana menteri dan para menteri) Presiden dan para menteri
Supreme Court (MA)
MPR, DPR, DPD, dan Presiden
Yudikatif
Mahkamah Rakyat Agung
MA, MK, dan KY
Tambahan: Dalam UUD Australia, pembagian kekuasaan dilakukan antara negara bagian dan Commonwealth (persemakmuran) yang dipimpin Gubernur Jendral yang mewakili Ratu Inggris. Di Indonesia ada Kekuasaan Eksaminatif, yaitu BPK.
6
