KATA PENGANTAR
Assalamualaikum wr.wb Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
Formatted: Indent: First line: 0.5"
hidayah-Nya lah, kami dapat menyelesaikan makalah ini. Tak lupa pula kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Ilmu Politik kami yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini. Adapun tujuan kami dalam pembuatan makalah ini adalah untuk menambah wawasan kepada para pembaca mengenai materi yang akan kami sampaikan selanjutnya. Kami sadar, bahwa pembuatan makalah kami jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca agar pada pembuatan makalah selanjutnya jauh lebih baik. Sekian sepatah kata dari kami. Apabila ada kesalahan kata dari kami mohon dimaafkan.
Semoga
makalah
ini
dapat
bermanfaat
bagi
para
pembaca.
Wassalamualaikum wr.wb Jatinangor, 1 Juni 2010
Penyusun
1
Formatted: Indent: First line: 0.5", Space Before: 0 pt
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................. 1 DAFTAR ISI............................................................................................................................. 2 BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 3 a.
Pengertian Ekologi ........................................................................................................ 3
b.
Pengertian Pemerintahan............................................................................................... 5
c.
Pengertian Ekologi Pemerintahan ............................................................................... 10
BAB II LANDASAN TEORI ................................................................................................. 13 a.
Transisi ke Masyarakat Informasi ............................................................................... 13
b.
Tingkatan-tingkatan Sistem Informasi ........................................................................ 15
c.
Kiat-kiat Pemilihan Teknologi Informasi yang Tepat-Guna ...................................... 18
BAB III PEMBAHASAN ....................................................................................................... 20 A.
Perkembangan Teknologi Informasi ........................................................................... 20
B.
Peranan Dan Dampak Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ................ 22
C.
E-Government Menuju Good Governance Pemerintah Pusat dan Daerah ................. 30
KESIMPULAN ....................................................................................................................... 35 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................. 36
2
BAB I PENDAHULUAN
a. Pengertian Ekologi Ekologi berasal dari bahasa yunani kuno. Secara etimologis, kata tersebut berasal dari kata oikos yang berarti “rumah” dan kata logos yang berarti “ilmu”. Rumah sudah barang tentu mempunyai lingkungan di sekitarnya yang memilki pengaruh timbal balik baik makhluk hidup (seperti sesama manusia, tetangga, hewan peliharaan, dan tumbuh-tumbuhan) maupun benda organik (seperti tanah, pasir, gunung, bebatuan, dan lain-lain). Ilmu dapat dijabarkan sebagai pelajaran, pengkajian dan pembacaan tentang segala sesuatu yang sudah barang tentu mengamati, meneliti, dan mendeteksi keberadaan sesuatu. Berbeda dengan ekonomi yang berasal dari kata oikos berarti “rumah” dan kata nomos berarti “peraturan”, sehingga secara keseluruhan dapat diterjemahkan menjadi bagaimana sebaiknya pengaturan rumah tangga agar efisien dan efektif dalam menata pemasukan, pengeluaran, pembiayaan, keuntungan, dan kerugian. Maka ekologi selain juga mengkondisikan bagaimana lingkungan diinventarisasi dan dijinakkan, juga dilihat pengaruh lingkungan itu sendiri terhadap sesuatu. Dengan begitu ekologi lebih luas daripada ekonomi bahkan ekonomi adalah sebagian cabang ekologi. Berikut ini pendapat yang memberikan pendefenisian tentang ekologi, sebagai berikut: Menurut Edward S. Rogers: Ecology is study of the relations between organism and their environment. “Ekologi adalah pelajaran tentang bagaimana hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar mereka”. Menurut Kamus Websters: Ecology is he branch of biology that deals with relations between living organisms and their environment, in sociology the relationship between the distribution of
3
human groups with reference to material resources to be consequent for social and cultural patterns. “Ekologi adalah cabang dari biologi yang berkenaan dengan hubungan antarkehidupan makhluk hidup dengan lingkungan sekitar mereka, yang dalam ilmu kemasyarakatan perhubungan antarpenyaluran kelompok-kelompok manusia tersebut dengan penerangan sumber daya alam berakibat terhadap pola kemasyarakatan dan budaya”. Menurut J.W. Bews: The word it self (ecology) is derived from the Greek “oikos”, a house or home, the same root word as accurs in economy and economics is a subject with ecology has much common, but ecology is much wider. It deals with all the interrelationship of living organisms and their environment. “Perkataan itu sendiri (ekologi) adalah berasal dari bahasa Yunani “oikos” suatu rumah atau tempat tinggal, sama dengan akar kata dari ekonomi dan ilmu-ilmu ekonomi. Ekonomi adalah suatu subjek yang biasanya berkenaan dengan ekologi. Tetapi ekologi lebih luas jangkauannya. Hal tersebut berkenaan dengan seluruh antar hubungan dari makhluk hidup dengan lingkungan sekitar mereka. Menurut Prajudi Atmosudirdjo: Ekologi adalah tata hubungan total (menyeluruh) dan mutual (timbale-balik yang berguna) antara suatu organism dan lingkungan sekelilingnya. Menurut Fuad Amsyari: Ilmu ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara organism dengan yang lainnya, dan antara organism-organisme tersebut dengan lingkungannya. Menurut Komaruddin: Ekologi adalah suatu kajian yang berhubungan dengan inter-relasi antara organisme dengan lingkungan. Dasar empirisnya terletak dalam hasil penelitian bahwa organism-organisme yang hidup itu bervariasi menurut lingkungan.
4
Dari uraian-uraian tersebut di atas terlihat bahwa ekologi berkenaan dengan kehidupan makhluk, namun demikian juga tidak menutup kemungkinan berkenaan dengan kehidupan ilmu-ilmu sosial seperti keberadaan ilmu pemerintahan.
b. Pengertian Pemerintahan Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki obyek, baik obyek materia maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas). Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut memiliki saling hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Apabila dalam suatu Negara kekuasaan pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif). Kekuasaan lain seperti federatif, konsultatif, inspektif, ataupun konstitutif tidak merata pada tiap Negara. Berikut ini akan sampaikan berbagai pendefenisian tentang ilmu pemerintahan, baik dari pakar Anglo Saxon maupun continental. Menurut D. G. A. van Poelje: De bestuurskunde leert, hoe men de openbare dienst het beste inricht en leidt. “Ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.
5
Menurut U. Rosenthal: De bestuurswetenschap is de wetenschap die zich uitsluitend bezighoudt met de studie van externe werking van de structuren en prosessen. “Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum”. Menurut H. A. Brasz: De bestuursweetenschap waaronder het verstaat de wetenschap die zich bezighoudt met de wijze waarop de openbare dienst is ingericht en functioneert, intern en naar buiten tegenover de burgers. “Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya”. Menurut W. S. Sayre: Government is best as the organized agency of the state, expressing and exercing its authority. “Pemerintah dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya”. Menurut C. F. Strong: Government in the broader sense, is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have first military power or the control of armed forces, secondly legislative power or extract sufficient money from the community to defray the cost of defending of state and of enforcing the law it makes on the state behalf. “pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, kedua harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelengaraaan kepentingan Negara.
6
Menurut R. Mac Iver: Government is the organization of men under authority … how men can
be
governed. “Pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan … bagaimana manusia itu bias diperintah”. Jadi Mac Iver ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah (a science of how men are governed) Menurut Wilson: Government in last analysis, is organized force, not necessarily or in variably organized armed force, but two of a few men, of many men, or of a community prepared by organization to realize its own purposes with references to the common affairs or the community. “Pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk menwujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bai urusan –urusan umum kemasyarakatan. Menurut Apter: Government ia the most generalized membership unit prossosing (a) defined responsibilities for maintenance of the system of which it is a part and (b) a practical monopoly of coercive power. “Pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan system yang mencakupnya, itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. Menurut Meriam: Tujuan pemerintahan meliputi external security, internal order, justice, general welfare dan freedom.
7
Dari uraian-uraian tersebut di atas Inu Kencana Syafiie menarik kesimpulan bahwa Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislative), kepemimpinan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan derah, maupun rakyat dengan pemerintahnya ) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemeriantahan, secara baik dan benar. Dengan demikian dapat dibedakan pengetian ilmu pemerintahan dengan ilmu politik, ilmu administrasi Negara, ilmu hukum tata Negara, ilmu Negara yang kesemuanya merupakan ilmu sosial yang tergabung ke dalam ilmu-ilmu kenegaraan.
No. 1
Nama
Disiplin
Ilmu Objek
Pengetahuan
Materi
Ilmu Pemerintahan
Negara
Objek Formal
Hubungan-hubungan pemerintahan, gejala dan peristiwa pemerintahan
2
Ilmu Politik
Negara
Kekuassan, kepentingan rakyat, grup penekan
3
Ilmu Administrasi Negara
Negara
Pelayanan, organisasi, manajemen, birokrasi
4
Ilmu Hukum Tata Negara
Negara
Peraturan perundang-undangan
5
Ilmu Negara
Negara
Konstitusi, timbul dan tenggelamnya Negara.
Objek adalah sesuatu yang menjadipokok pembicaraan, sehingga dengan demikian objek merupakan apa yang akan diamati, diteliti, dipelajaridan dibahas. Dalam penjabaran objek itu sendiri terdiri dari objek material dan objek formal. Setiap objek materia dari suatu disiplin ilmu, dapat sama dengan objek materi iilmu pengetahuan lain karena bersifat umum dan merupaka topik yang dibahas secara global tentang pokok persoalan (subject matter). Sedangkan objek forma bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian (focus of interest) suatu disiplin ilmu pengetahuan. Objek forma berbeda masingmasing ilmu karena perbedaan sudut pandang yaitu meninjau sasaran hanya dari satu sudut pandang dengan cara yang khas dan khusus. Jadi, yang membedakan suatu disiplin ilmu dengan ilmu lain adalah objek formanya, walaupun objek materialnya sama.
8
Dengan mengetahui objek suatu disiplin ilmu, maka ekologi yang mempengaruhi ilmu tersebut masing-masing, juga akan menjadi jelas. Misalnya sejauh mana pengaruh ideology, politik, sosial budaya, agama, dan pertahanan keamanan terhadap hubunganhubungan pemerintahan selam ini, baik hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
maupun hubungan antara pemerintah itu dengna rakyat yang
dipimpinnya. Keseluruhannya akan terlihat dalalm berbagai gejala pemerintahan dan perisriwa pemerintahan. Peristiwa pemerintahahn dapat bersifat sekali lalu ataupun berulangkali, sedangkan gejala pemerintahan dapat bersifat sentralistis ataupun desentralistis. Jellinek adalah orang pertama yang mengkaji Negara sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang mandiri, sebelum itu Negara dikaji biasa sebagai cabang ilmu filsafat, ilmu hukum ataupun ilmu politik perubahan paradigma pada dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Jellinek melihat bahwa ilmu pengetahuan sosial sebaiknya dibagi atas dua golongan besar yaitu yang pertama kelompok ilmu-ilmu hukum (rechtsiddenschaaften) yang cabangnya terdiri dari ilmu hukum perdata, ilmu nukum acara perdata, ilmu hukum pidana, ilmu hukum tata usaha, ilmu hukum administrasi Negara, dan ilmu hukum antarnegara. Ilmu yang terdapat dalam kelompok ini memiliki objek material yang sama yaitu hukum. Kelompok yang kedua yaitu kelompok ilmu-ilmu kenegaraan (staatwissenschaaften), cabang-cabangnya terdiri dari ilmu Negara, ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu hukum tata Negara, dan ilmu administrasi Negara. Ilmu-ilmu yang terdapat dalam kelompok ini memiliki objek material yang sama yaitu Negara. Sedangkan yang membedakan ilmu-ilmu tersebut adalah sudut pandang masingmasing (focus of interest), yang merupakan objek forma setiap disiplin ilmu pengetahuan. Buku Jellinek yang terkenal berjudul Allgemeine Staatslehre banyak membahas Negara sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri dan membahas Negara dalam keadaan diamsecara umum dan global. Adanya pemerintahan yang berbeda pada masing-masing Negara, disebut dengan system pemerintahan. System itu sendiri dapat diartikan sebagai kesatuan yang utuh dari
9
serangkaian yang kait mengkait satu sama lain. Sebagai contih system perekonomian, system pemerintahan dan lain-lain. Tidak satu pun system pemerintahan suatu Negara benar-benar sama dengan Negara lainnya, namun demikian beberapa system pemerintahan dapat digolongkan dilihat dari cara pertanggungjawabannya.
c. Pengertian Ekologi Pemerintahan Lingkungan (environment) di sekitar kita sebenarnya terdiri atas: 1. Lingkungan fisik (yaitu tanah, air dan udara di sekeliling kita) 2. Lingkungan biologi (yaitu hewa dan tumbuh-tumbuhan di sekeliling kita) 3. Lingkungan sosial (yaitu sosial ekonomi, politik, budaya dan psiko manusia sekeliling kita) Kesemua lingkungan ini merupakan pakaian bagi kita dalam kehidupan sehari-hari dan menentukan keadaan situasi, kondisi dan toleransi. Dalam ekologi pemerintahan sudah barang tentu lingkungan makhluk hidupnya adalah lingkungan sosial kemasyarakatan yang meliputi ideology politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan agama. Sedangkan lingkungan fisik alamiah meliputi kondisi geografis, kekayaan alam (SDA, sumber daya alam) dan kependudukan (SDM, sumber daya manusia). Menurut Inu Kencana Syafiie bahwa factor agama sebagai factor yang begitu mempengaruhi keberadaan pemerintahan adalah karena agama yang kendati pun bersifat transedental, spiritual dan sacral namun sangat besar pengaruhnya sehingga tidak sedikit pemerintah Negara berperang dengan dalih agama, mengacuh konstitusinya pada agama serta menempatkan pemimpin pemerintahannya para tokoh agama. Begitu juga penempatan kondisi geografis sebagai factor yang mempengaruhi pemerintahan adalah karena begitu banyaknya Negara yang berperang karena pengaruh alamnya yang keras menantang.
10
Sebagaimana telah ditulis sebelumnya bahwa objek material ilmu pemerintahan adalah Negara sedangkan objek formanya adalah hubungan-hubungan pemerintahan yang akan banyak terlihat dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan. Walaupun masih banyak yang mempertanyakan mengapa bukan organisasi yang menjadi objek forma ilmu pemerintahan, maka bukanlah diyakini bahwa organisasi pemerintahan itu sendiri adalah birokrasi kendati dalam inner birokrasi yang paling utama adalah hubungan pemerintahan, baik hubungan antara pemerintah dengan rakyat (dengan kata lain yang memerintah dengan yang diperintah) maupun hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai subordinat. Selain itu hubungan-hubungan antarlembaga tinggi Negara, hubungan departemen dan lembaga nondepartemen ditentukan oleh konstitusi yang diciptakan sesuai situasi dan kondisi setempat. Akan halnya hubungan pemerintahan dengan rakyatnya, dapat dibagi menjadi hubungan vertical dan hubungan horizontal. Dalam hubungan vertical rakyat dapat berada di atas. Hal tersebut sesuai dengan mandat yang diberikan kepada pemerintah dituntut pertanggungjawabannya dalam siding-sidang perlemen sebagai konsekuensi pola hubungan demokrasi. Sedangkan dalam hubungan horizontal pemerintah dan rakyat dapat berganti sebagai produsen dan konsumen. Terbentuknya hubungan ini ditentukan oleh berbagai gejala pemerintahan, yaitu apakah cenderung sentralistis atau desentralistis akan penulis uraikan pada bab selanjutnya nanti. Dalam garis besar haluan Negara Republik Indonesia dalam period eke periode kita kenal istilah Trigatra untuk factor-faktor alamiah yang mempengaruhi ekologi pemerintahan, sedangkan Pancagatra merupakan factor-faktor kemasyaraktan yang mempengaruhi ekologi pemerintahan Indonesia. Sebenarnya bukan hanya Negara Kesatuan Repubik Indonesia dipengaruhi secara timbal balik oleh Trigatra dan Pancagatra ini, akan tetapi seluruh Negara yang ada di dunia mengakaji Trigatra dan Pancagatra ini sebagai factor-faktor yang mempengaruhi ekologi pemerintahannya masing-masing.
11
Begitu luasnya ruang lingkup ilmu pemerintahan maka dalam ekologi pemerintahan dikaji antara lain: Berbagai isme-isme politik yang mempengaruhi ekologi pemerintahan mulai dari kajian filsafatnya (kebenaran, kebaikan, dan kiatnya) sehingga menimbulkan berbagai mashab seperti eksestensialisme, utilitarianisme, hedonism, sufisme, stoaisme, dan pragmatisme ikut dikaji. Berbagai kebijaksanaan hubunngan internasional seperti politik luar negeri Negaranegara industri dan berkembang, organisasi politik baik infrastruktur maupun suprastruktur . Trigatra dan Pancagatra: o
Aspek alamiah mempunyai 3 gatra (Trigatra) a. Geografi sebagai Gatra Pertama b. Kependudukan sebagai Gatra Kedua c. Kekayaan Alam sebagi Gatra Ketiga
o
Aspek Kemasyarakatan mempuntai 5 gatra (Pancagatra) d. Politik sebagai Gatra Pertama e. Ekonomi sebagai Gatra Kedua f.
Budaya sebagai Gatra Ketiga
g. Agama sebagai Gatra Keempat h. Pertahanan Keamanan sebagai Gatra Kelima
12
BAB II LANDASAN TEORI
(Dikutip dari situs: http://www.unescap.org/huset/gg/governance.htm pada tagl. 19 Juli 2006) Pada gambar 1, terlihat dengan jelas bahwa transparansi adalah salah satu dari 8 (delapan) karakteristik utama dari “good governance”. Dan yang dimaksud dengan transparansi, selain bahwa proses pengambilan keputusan dan implementasinya telah sesuai dengan aturan dan regulasi, juga: “information is freely available and directly accessible to those who will be affected by such decisions and their enforcement. It also means that enough information is provided and that it is provided in easily understandable forms and media” sebagaimana dikutip di atas. Artinya, dalam pemerintahan yang baik, transparansi berarti bahwa informasi harus tersedia secara bebas dan langsung dapat diperoleh oleh mereka yang akan terkena suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Tidak hanya tersedia, tapi juga harus tersedia secara cukup dan tersedia dalam bentuk dan media yang mudah difahami (oleh mereka yang memerlukan informasi tersebut).
a. Transisi ke Masyarakat Informasi Banyak pakar menyepakati bahwa kehidupan manusia di muka bumi saat ini tengah berada dalam peralihan dari era industri ke era pasca-industri (post-industrial). Jika pada era industri, energi merupakan issue sentral, maka pada era pasca-industri, informasi merupakan
13
issue sentral. Sebagaimana energi dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain menggunakan sistem transportasi, maka pertukaran informasi dilakukan melalui sistem komunikasi. Jika peristiwa jatuhnya bom atom (yang merupakan rekayasa energi yang canggih pada masanya) di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 merupakan peristiwa bersejarah yang menandai era industri, maka boleh dikatakan bahwa peristiwa World Trade Center (WTC) 11 September (911) tahun 2001 - yang sarat dengan rekayasa teknologi informasi - merupakan “pertanda jaman” dari era pasca-industri yang sering disebut juga sebagai era informasi. Dalam peristiwa WTC 911 dua tahun lalu itu kita menyaksikan bagaimana pesawat-pesawat dari penerbangan sipil komersial telah di-rekayasa dengan teknologi informasi yang sangat canggih menjadi peluru-peluru kendali yang secara akurat telah menghancurkan beberapa sasaran penting di Amerika Serikat, yang belum pernah sebelumnya tersentuh oleh serangan musuh dalam berbagai peperangan yang melibatkan Amerika Serikat. Claude Shannon adalah seorang peneliti di Laboratorium Bell yang pada tahun 1948 berhasil menurunkan secara matematis Teori Informasi (Information Theory). Risalah berjudul “Mathematical Theory of Communication” setebal 55 (limapuluh lima) halaman yang ditulis oleh Shannon telah membuka jalan ke era informasi. Seorang pakar ilmu komunikasi bernama Everett M. Rogers menyebut Claude Shannon dan juga Norbert Wiener (bapak Cybernetics) dalam bukunya sebagai “the engineers of communication”. Rogers juga yang dalam buku yang sama men-definisikan masyarakat informasi sebagai masyarakat yang sebagian besar warganya bekerja sebagai pekerja informasi, yang memperoleh nafkahnya dari mem-produksi, mengolah, menyebarkan informasi dan memproduksi teknologi informasi. Dengan mengambil pengalaman sejarah perkembangan komposisi tenaga kerja di Amerika Serikat, Rogers menggolongkan para peneliti, guru, dosen, manajer, sekretaris, wartawan, reporter, teknisi komputer, semua dalam kategori pekerja informasi yang diramalkan kelak akan memiliki peran dominan dan strategis dalam pembentukan masyarakat informasi. Para peserta seminar dan workshop hari ini, contohnya, tentu sebagian besar bekerja di berbagai instansi dan perusahaan sebagai pekerja-pekerja informasi yang sehari-harinya berhubungan dengan perangkat-perangkat Teknologi Informasi yang berkembang dengan sangat cepat, semakin canggih setiap hari, bahkan setiap menit dan detik.
14
b. Tingkatan-tingkatan SISTEM INFORMASI 1. Tingkat Pertama: Sistem Informasi Berbasis MANUAL Contoh sehari-hari sistem informasi yang berbasis manual adalah sistem informasi yang digunakan di ruang praktek dokter. Biasanya seorang dokter yang cukup banyak pasiennya, mempekerjakan perawat untuk menyusun informasi pasien dalam kartu-kartu sehingga memudahkannya ketika pasien-pasien tersebut berulang-kali datang berobat. Dengan mudah difahami bahwa sistem informasi yang menggunakan pen-and-paper seperti ini adalah sistem informasi berbasis manual. Tapi bukan berarti bahwa penggunaan komputer dengan sendirinya meningkatkan sistem informasi tersebut ke tingkat sistem informasi yang berbasis komputer. Bisa saja – walau pun menggunakan komputer – sistem informasi-nya masih berbasis manual. Ketika memperhatikan bagaimana pegawai-pegawai administrasi pada sebuah kantor menyusun surat-surat rutin yang secara reguler dikirim, baru disadari bahwa walau pun suratsurat itu diketik dengan peralatan canggih berupa komputer, tapi sesungguhnya sistem informasi yang digunakan masih merupakan sistem informasi berbasis manual. Terlihat bahwa ketika akan dibuat surat yang sama, maka yang dilakukan adalah meng-copy surat yang lama, kemudian mem-paste-nya pada halaman berikutnya, mengganti nomer, tanggal dan beberapa point informasi yang berubah. Dengan demikian, ketika dalam seminggu misalnya ada 20 surat yang sama harus dikirimkan, yang dibuat oleh pegawai kantor tersebut adalah satu file surat berisi 20 halaman, masing-masing halaman berisi surat yang sama persis, hanya nomer, tanggal dan beberapa informasi saja yang berbeda. Melihat kenyataan di atas, disadari bahwa bagi khalayak kebanyakan, komputer baru berfungsi sebagai mesin ketik yang lebih canggih, yang tidak memerlukan tenaga dalam menekan tuts-tuts keyboard-nya, tidak memerlukan kertas karbon untuk membuat rangkapannya dan tidak memerlukan tip-ex untuk menghapus kesalahan.
2. Tingkat Kedua: Sistem Informasi Berbasis KOMPUTER (Otomatisasi Sistem Administrasi Perkantoran)
15
Sebagai suatu mesin pengolah data, komputer merupakan alat bantu yang tepat bila ada pekerjaan yang dilakukan secara berulang, yang tentunya akan membosankan bila dilakukan oleh manusia. Di sebuah kantor jurusan pada suatu perguruan tinggi, misalnya, menyusun surat pengantar bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Kerja Praktek adalah salah satu pekerjaan rutin yang selalu berulang. Dalam surat pengantar itu, yang berubah hanya nomer surat, tanggal, nama dan nomer stambuk mahasiswa yang akan melaksanakan Kerja Praktek serta nama dan alamat perusahaan tujuan Kerja Praktek tersebut. Tentu saja akan menghabiskan waktu dan sangat membosankan bila surat seperti itu setiap kali harus diketik ulang. Demikian juga, pada hakekatnya sama saja dengan mengetik ulang sebenarnya jika surat tersebut setiap kali harus di-copy dan di-paste ke halaman baru. Jika sistem informasinya sudah benar-benar berbasis komputer, maka yang perlu diketik masuk hanya nomer stambuk mahasiswa dan nama perusahaan tujuan Kerja Praktek saja. Nomer surat, tanggal, nama mahasiswa dan surat itu sendiri mestinya secara otomatis tinggal dicetak keluar setelah nomer stambuk mahasiswa dan nama perusahaan tujuan Kerja Praktek diketik masuk dengan menggunakan satu form tertentu. Bukan itu saja, suatu sistem informasi yang benar-benar berbasis komputer mestinya bisa secara otomatis dapat mengeluarkan daftar surat pengantar Kerja Praktek yang sudah dikeluarkan, baik berdasarkan urutan nomer surat dan tanggal, atau berdasarkan nomer stambuk mahasiswa, misalnya.
Tentu saja banyak lagi dalam bidang administrasi yang bisa dibantu oleh komputer selain membuat surat. Semua pekerjaan yang secara rutin dilakukan berulang-ulang, semua pekerjaan yang memerlukan ingatan kuat dan kalkulasi yang akurat, pekerjaan-pekerjaan yang membosankan dan selalu membuka peluang kesalahan manusiawi, semua ini akan lebih mudah dan lebih sederhana jika dikerjakan dengan bantuan komputer. Tapi, harus diingat bahwa tidak semua memang pekerjaan menjadi lebih baik dan lebih mudah jika dilaksanakan dengan bantuan komputer. Pekerjaan yang memerlukan tanggungjawab dan akuntabilitas tidak akan lebih baik jika diserahkan kepada komputer untuk mengerjakannya. Sebab komputer tidak bisa mempertanggung-jawabkan pekerjaan yang dilakukannya, komputer tidak bisa dimutasi, diberi sanksi atau diberhentikan dengan tidak hormat, komputer tidak bisa dihukum karena kesalahannya. Sebagai contoh misalnya ketika terjadi kesalahan atau gangguan pada sistem komputer suatu Bank sehingga terjadi kekacauan dalam pencatatan saldo rekening ATM (Automatic Teller Machine), maka komputer jelas tidak bisa mengganti
16
uang nasabah yang hilang, atau uang Bank yang hilang, bahkan vendor yang men-supply peralatan komputer itu pun tidak bisa dituntut untuk mengganti uang yang hilang akibat kesalahan sistem. Perlu diingat bahwa tidak ada sistem komputer yang bebas kesalahan (error free), yang ada adalah sistem yang punya toleransi terhadap kesalahan (fault tolerant). Instansi-instansi pelayanan publik seperti PT. PLN dan PDAM biasa menyalahkan komputer-nya jika terjadi kesalahan dalam pencatatan jumlah tagihan kepada pelanggan. Padahal semua orang tahu, bukanlah komputer yang mendatangi rumah-rumah pelanggan untuk mencatat meteran listrik dan meteran air, melainkan petugas. Komputer hanya berfungsi sebagai alat bantu, ketika manusia terlalu lelah atau terlalu bosan untuk mengerjakan suatu pekerjaan, maka bagian yang melelahkan dan membosankan dari pekerjaan itulah yang diserahkan kepada komputer, dengan tanggungjawab sepenuhnya tetap ada pada petugas atau pejabat yang menggunakan komputer tersebut. Aplikasi komputer mengenal konsep “garbage in - garbage out”, sampah dimasukkan ke komputer, sampah pula yang akan dihasilkannya! Alangkah baiknya jika para penentu kebijakan dapat menimbang-nimbang dengan baik sebelum menerapkan otomatisasi atau komputerisasi di tempat pekerjaannya. Seyogyanya terlebih dahulu dipilah-pilah dengan cermat, mana bagian-bagian dari pekerjaan yang akan lebih cepat, lebih rapih, lebih teliti dan lebih akurat jika dikerjakan oleh tangantangan manusia yang trampil dan cekatan secara manual saja, dan mana pekerjaan yang akan lebih baik jika dikerjakan dengan bantuan komputer.
3. Tingkat Ketiga: Sistem Informasi Berbasis JARINGAN KOMPUTER Ketika terlihat printer-printer di sebuah kantor mulai “berjalan-jalan” (maksudnya dipindah-pindahkan) dari satu komputer ke komputer lainnya, atau ketika diskette-diskette (sekarang flashdisk) mulai sering keluar-masuk drive A komputer yang satu dan yang lain untuk memindah-mindahkan file-file, maka inilah sebagian dari tanda-tanda ada gejala kita perlu meningkatkan sistem informasi yang berbasis komputer menjadi sistem informasi berbasis jaringan komputer. Gejala lain adalah ketika mulai ada pegawai yang antri menunggu untuk menggunakan suatu komputer – sementara komputer lainnya menganggur tidak dipakai – dengan alasan file-file yang diperlukan atau perangkat lunak yang akan
17
digunakan hanya ada di satu komputer dan tidak tersedia di komputer lainnya. Satu-satunya jalan keluar adalah membangun jaringan komputer sehingga dapat dilakukan penggunaan sumber-daya secara bersama atau “resource sharing”. Memang prinsip dasar dari pembangunan jaringan komputer adalah “resource sharing” ini, sehingga peralatan accessories seperti printer, modem, scanner dan lain-lain, juga file-file, database serta berbagai
fasilitas perangkat lunak dapat dimanfaatkan secara bersama dari beberapa
komputer yang berfungsi sebagai terminal atau work-station. Kebutuhan akan jaringan juga akan terasa ketika data yang semestinya semacam mulai terlihat beragam. Bank yang baik harus menggunakan sistem jaringan komputer, sebab tidak bisa saldo rekening nasabah misalnya ditampilkan berbeda di satu kantor cabang dengan kantor cabang yang lain, atau dari satu mesin ATM dengan mesin ATM yang lain. Demikian juga maskapai penerbangan yang baik mestinya menerapkan sistem jaringan dalam komputerasi data penumpang. Tidak boleh terjadi perbedaan daftar penumpang yang ada di kantor cabang dengan daftar penumpang yang ada di counter-nya di Bandara. Daftar mahasiswa peserta kuliah di sebuah perguruan tinggi, apalagi daftar nilai misalnya, tidak boleh lain di Jurusan, lain di Fakultas dan lain lagi di Biro Akademik di Universitas akibat belum diterapkannya sistem jaringan komputer secara penuh. Sistem informasi berbasis jaringan komputer diterapkan dalam semua pelayanan publik yang bersifat on-line.
c. Kiat-kiat PEMILIHAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG TEPAT-GUNA Pemilihan tingkatan sistem informasi yang tepat ditentukan oleh pemilihan teknologi informasi yang tepat guna. Dalam hal ini strategi utamanya adalah melakukan optimisasi (atau kompromi) antara kebutuhan dan kemampuan. Apabila dilakukan dengan tepat, maka pemilihan teknologi informasi yang tepat guna dengan sendirinya akan menunjang peningkatan transparansi, karena semua informasi yang diperlukan oleh fihak-fihak terkait akan senantiasa tersedia secara cukup dan dalam bentuknya yang mudah difahami. Kebutuhan akan tingkat sistem informasi ditentukan oleh deskripsi pekerjaan (job description) dan prosedur baku (standard of procedure, SOP). Oleh sebab itu, sebelum menentukan tingkatan sistem informasi yang akan di-implementasi-kan, terlebih dahulu harus ditetapkan – untuk setiap jenis pekerjaan pada semua satuan kerja - job description dan SOP-nya secara terinci.
18
Setelah kebutuhan ditetapkan secara terinci, berikutnya diperhatikan kemampuan satuan kerja untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kemampuan yang dimaksudkan di sini adalah ketersediaan sumber daya, baik sumber daya keuangan (anggaran) mau pun sumber daya manusia. Setiap tingkatan sistem informasi memerlukan sumber daya keuangan untuk investasi pengadaan, peng-operasi-an, pemeliharaan dan pengembangan. Selain itu, diperlukan sumber daya manusia yang handal untuk melaksanakan semua itu, dari mulai awal perencanaan sampai ke pengembangan selanjutnya. Dalam peningkatan sistem informasi, dari yang berbasis manual ke yang berbasis komputer, atau dari yang berbasis komputer ke yang berbasis jaringan, atau bahkan ke yang berbasis Internet, perlu diingat bahwa setiap sistem informasi itu tidak saling men-substitusi satu sama lain. Dalam sebuah kantor yang telah menerapkan sistem informasi berbasis Internet misalnya, sistem informasi yang berbasis manual dan yang berbasis komputer tetap diperlukan. Hanya saja penentu kebijakan mesti cermat dan pandai-pandai memilah-milah pekerjaan, mana jenis-jenis pekerjaan yang tetap efisien dan efektif jika dilaksanakan secara manual, mana yang lebih baik ditingkatkan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis komputer serta mana saja yang perlu di-upgrade sehingga menjadi sistem informasi berbasis jaringan, mana yang harus merupakan sistem tertutup dan mana yang terbuka untuk akses, dan seterusnya. Keseluruhan sistem tersebut mestinya menjadi sistem yang terpadu (integrated) dalam suatu sistem manajemen informasi (management information system, MIS). Ibaratnya media massa, kita semua maklum bahwa radio tidak menggantikan fungsi suratkabar, demikian juga televisi ternyata tidak menggantikan fungsi radio, handphone dan mobile telephone dari sistem telepon selular tidak menggantikan sistem telepon fixed yang konvensional, bahkan akses Internet yang dilengkapi multi-media sekali pun, sehingga bisa digunakan untuk membaca koran, mendengarkan radio dan menonton televisi, bahkan dimanfaatkan untuk sambungan telepon (Voice over Internet Protocol, VoIP), ternyata tidak serta merta menggantikan fungsi semua media yang lain itu. Teknologi memang mestilah diterapkan secara tepat-guna (appropriate). Bukanlah teknologi canggih atau hi-tech saja yang kita cari, bukan pula kita akan menyepelekan kesederhanaan sistem informasi manual yang konvensional, melainkan kita ingin menerapkan teknologi tepat-guna atau appropriate technology pada setiap level pekerjaan, sehingga dicapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
19
BAB III PEMBAHASAN A. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan
produktivitas.
Perkem-bangan
teknologi
informasi
memper-lihatkan
bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti egovernment, e- commerce, e-education, e-medicine, e-e-laboratory, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebarkan dan di akses secara ulang. Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Kemudian untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar pikiran. Perkembangan Teknologi Informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir, kehidupan seperti ini dikenal dengan elife yaitu,kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Dan sekarang ini sedang semarak dengan berbagai huruf yang dimulai dengan awalan seperti ecommerce, e-government, e-education, e-library, e-journal, e-medicine, e-laboratory, ebiodiversitiy, dan yang lainnya lagi yang berbasis elektronika.
20
Peran teknologi informasi :Dalam kehidupan kita dimasa mendatang, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya. Teknologi informasi
banyak
berperan
dalam
bidang-bidang
antara
lain
:
Pemerintahan (e-government). E-government mengacu pada penggunaan teknologi bidang pendidikan(e-education). Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yanDalam Bidang informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide web. Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Governmet to Citizen), G2B (Government to Business). Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain:
Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
Pelaksanaan
pemerintahan
yang
lebih
efisien.
Sebagai
contoh,
pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference.
21
koordinasi
Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja. Memanfaatkan layanan perbankan modern bidang keuangan dan perbankan Saat ini telah banyak para pelaku ekonomi, khususnya di kota-kota besar yang tidak lagi menggunakan
uang
tunai
dalam
transaksi
pembayarannya,
tetapi
telah
Layanan perbankan modern yang hanya ada di kota-kota besar ini dapat dimaklumi karena pertumbuhan ekonomi saat ini yang masih terpusat di kota-kota besar saja, yang menyebabkan perputaran uang juga terpusat di kota-kota besar. Sehingga sektor perbankan pun agak lamban dalam ekspansinya ke daerah-daerah. Hal ini sedikit banyak disebabkan oleh kondisi infrastruktur saat ini selain aspek geografis Indonesia yang unik dan luas. Untuk menunjang keberhasilan lembaga operasional sebuah keuangan/perbankan seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online, sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan dari bank tersebut, atau seorang nasabah dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lain hanya dalam hitungan menit saja, semua transaksi dapat dilakukan.
B. PERANAN DAN DAMPAK PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Teknologi informasi dan telekomunikasi dapat dimanfaatkan pada berbagai bidang kehidupan antara lain dalam bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan sosial, kesehatan serta agama. Dampak positif pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi antara lain: 1. Peranan TIK dalam dunia pendidikan Manfaat TIK dalam bidang pendidikan antara lain :
22
Berbagi hasil penelitian, hasil penelitian yang dimuat dalam internet akan mudah dimanfaatkan orang lain disegala penjuru dunia dengan cepat.
Konsultasi dengan pakar, konsultasi dangan para ahli dibidangnya dapat dilakukan dengan mudah walaupun ahli tersebut berada ditempat yang sangat jauh.
Perpustakaan online, perpusatakaan online adalah perpustakaan dalam bentuk digital.
Diskusi online. Diskusi online adalah diskusi yang dilakukan melalui internet.
Kelas online. Aplikasi kelas online dapat digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan jarak jauh, seperti universitas dan sekolah-sekolah terbuka.
Keuntungan pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan bagi pelajar antara lain :
Dapat mengakses informasi-informasi hasil penelitian orang lain
Memperoleh sumber ilmu pengetahuan dengan mudah
Akses ke para ahli lebih mudah karena tidak dibatasi jarak dan waktu
Materi pelajaran dapat disampaikan interaktif dan menarik
Melalui belajar jarak jauh dapat menghemat biaya dan waktu.
Keuntungan pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan bagi penyelenggara pendidikan antara lain :
Dapat berbagi hasil penelitian dengan lembaga pendidikan lain
Dapat memberi layanan lebih baik ke peserta didik
Dapat menjangkau peserta didik yang tempatnya sangat jauh
Melalui perpustakaan online, dapat menekan biaya untuk menyediakan buku.
Dapat saling berbagi sumber ilmu dengan institusi lain.
2. Pemanfaatan TIK dalam bidang bisnis/usaha
23
Pemanfaatan TIK sangat membantu kelancaran komunikasi dalam bisnis. Fedex adalah salah satu perusahaan jasa kurir yang memanfaatkan sistem informasi untuk mengawasi
sampai
dimana
barang
yang
dikirimkan
melalui
bantuan
internet.
Pemanfaatan TIK untuk membuat layanan baru antara lain internet banking, SMS banking, dan e-Commerce. Internet banking adalah layanan perbankan yang dilakukan dengan menggunakan internet. Transakasi yang dapat dilakukan adalah pengecekan saldo, transfer uang, pembayaran tagihan. Keuntungan internet banking bagi bank adalah bank dapat memberikan keleluasaan kepada
nasabah
untuk
melakukan
transaksi
dimana
saja
dan
kapan
saja.
Keuntungan internet banking bagi nasabah antara lain : a.
Menghemat waktu, karena tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi
b. Menghemat biaya, karena transportasi menuju ke bank dapat dihilangkan. c. Lebih cepat, karena tidak perlu menunggu antrean yang banyak. SMS Banking adalah layanan perbankan yang dilakukan dengan menggunakan SMS (short Message Service ). Transaksi yang dapat dilakukan adalah pengecekan saldo, transfer uang, dan pembayaran tagihan. E-commerce (Perdagangan elektronik) adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan internet. Keuntungan perdagangan elektronik antara lain : a. Perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas, karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. b. Perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi c. Pengeluaran lebih sedikit, karena pegawai tidak banyak. d. Harga barang lebih murah, karena biaya operasionalnya murah. Keuntungan yang diperoleh konsumen antara lain : a.
Konsumen tidak perlu ke toko untuk mendapat barang.
24
b.
Pembeli dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan
c.
Konsumen dapat membandingkan harga dari pemasang iklan lain di internet.
d.
Konsumen dapat membeli barang yang di dalam negeri tidak ada
e.
Harga barang lebih murah.
3. Peranan TIK dalam bidang pemerintahan e-government (electronic government) Tujuan e-government adalah untuk meningkatkan hubungan pemerintah, dalam hal ini lembaga yang bersangkutan dengan pihak-pihak lain. Bentuk-bentuk hubungan pemerintahan dalam pemanfaatan TIK antaralain : 1. G2C (government to citizen), adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan masyarakat luas, misalnya melayanai kependudukan dan administrasi. 2. G2B (government to business), adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan dunia usaha, misalnya pengurusan izin usaha, permintaan data statistik yang dibutuhkan pengusaha, dan sebagainya. 3. G2G (government to government), adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan lembaga pemerintah lain, departemen lain, pemerintah diatas atau dibawahnya, dan sebagainya. Pemanfaatan TIK dalam bidang pemerintahan memiliki keuntungan antara lain : 1. Meningkatkan layanan kepada masyarakat. Masyarakat dapat dilayani kapan saja tanpa harus menunggu kantor buka. 2. Meningkatkan hubungan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi mudah diperoleh. 3. Tersedianya informasi yang mudah diakses masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang benar dan dapat diberdayakan. 4. Meningkatkan transparansi pemerintahan.
25
4. Peranan TIK dalam bidang sosial Untuk memantau kondisi sosial masyarakat pemerintah memanfaatkan TIK dengan programnya yang disebut ICT4PR (information and Communication Technology for poverty Reduction). ICT4PR membangun pusat-pusat Teknologi informasi dan komunikasi yang disebut telecenter. Manfaat telecenter bagi masyarakat adalah : a. Sebagai sumber informasi dan sarana belajar dari masyarakat. b. Untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat c. Meningkatkan informasi kesehatan d. Untuk melihat peluang yang lebih luas untuk memasarkan produk setempat. e. Mengembangkan perdagangan melalui e-commerce
5. Dampak negatif pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi : a. Pelanggaran hak cipta Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas hasil karya atau sebuah ciptaan untuk mengumumkan, memperbanyak, dan menggunakan karya ciptanya. Tujuan memberikan hak cipta adalah : o
Melindungi kepentingan pencipta atas hasil ciptaannya
o
Mendorong orang untuk berinovasi untuk menghasilkan karya cipta.
o
Menciptakan rasa aman bagi setiap orang untuk menghasilkan sebuah karya cipta yang bermanfaat bagi manusia. Untuk melindungi warga tentang hasil karyanya pemerintah mengeluarkan undang-
undang hak cipta yaitu undang-undang no. 19 tahun 2002. Beberapa bentuk ciptaan yang dilindungi undang-undang antara lain : 1. Buku, program komputer (software), pamlet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan yang sejenis 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
26
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 6. Seni rupa dan segala bentuk seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; 7. Arsitektur; 8. Peta; 9. Seni batik; 10. Fotografi; 11. Sinematografi; 12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Menurut pasal 1 ayat 8 UU hak cipta, yang dimaksud program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabung dengan media yang dapat dibaca dengan computer akan mampu membuat computer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil khusus, termasuk persiapan untuk merancang instruksi-instruksi tersebut. Pasal 72 ayat 3 UU hak cipta menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program computer dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pembajakan akan merugikan pemegang hak cipta dan perkembangan teknologi karena : o
Mengurangi jumlah uang untuk penelitian dan pengembangan program computer
o
Mengurangi penyediaan produk penunjang local
o
Mengurangi
kemampuan
penyaluran
ditingkatkan mutunya o
Mengurangi hasil penjualan penyalur resmi.
27
program
computer
yang
sudah
b.
Cybercrime Adalah kejahatan atau tindakan melawan hokum yang dilakukan oleh seseorang
dengan menggunakan sarana computer terutama internet. Karakteristik kejahatan internet adalah sebagai berikut : 1. Kejahatan melintasi batas Negara 2. Sulit menentukan hokum yang berlaku karena melintasi batas Negara. 3. Tidak dapat dipastikan hokum Negara mana yang berlaku. 4. Menggunakan peralatan-peralatan yang berhubungan dengan computer dan internet. 5. Mengakibatkan kerugian yang lebih besar disbanding kejahatan konvensional 6. Pelaku memahami dengan baik internet, computer, dan aplikasinya. Bentuk-bentuk cybercrime antara lain : 1. Unauthorized acces adalah kejahatan dengan cara memasuki jaringan computer dengan cara yang tidak sah (melakukan penyusupan). Penyusupan untuk mencuri informasi, sabotase pelakunya disebut cracker. Sedangkan penyusupan untuk menguji keandalan suatu system pelakunya disebut hacker. 2. Illegal contents adalah memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar dengan tujuan merugikan orang lain maupun menimbulkan kekacauan. 3. Data forgery adalah memasukkan data yang tidak benar ke dalam internet. 4. Cyber espiongase and extortion (cyber terrorism) adalah kejahatan dengan cara memasukkan virus/program untuk menghancurkan data pada computer pihak lain. 5. Offense against intellectual property adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara menggunakan hak kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet.
28
6. Infringements of privacy adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara mendapatkan informasi yang bersifat pribadi dan rahasia. 7. Phishing adalah kejahatan dengan cara mengecoh orang lain agar memberikan data pribadinya melalui situs yang disiapkan pelaku. 8. Carding adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara mencuri data-data kartu kredit orang lain kemudian digunakan untuk transaksi melalui internet.
c. Penyebaran virus computer Virus computer adalah program kecil yang mampu menggandakan diri dan bersifat merusak computer yang terinfeksi olehnya. Sifat dan karakter virus antara lain : a. Berukuran sangat kecil b. Mampu menggandakan diri c. Membutuhkan korban agar tetap hidup d. Membutuhkan medium tertentu untuk menyebar. Tanda-tanda computer terinfeksi virus : a. Computer menjadi lambat b. Kinerja memori berkurang c. Ruang penyimpan data cepat penuh, d. Computer tiba-tiba restart e. Ada pesan muncul yang tidak dikehendaki, dan lain-lain. Kerugian yang ditimbulkan akibat virus adalah : a. Kerusakan / hilangnya data b. Kerusakan program computer c. Kerusakan hardware computer d. Kehilangan banyak waktu dan uang untuk memperbaiki computer Cara menghindari agar computer tidak terinfeksi virus :
29
a. Menginstal antivirus b. Sering meng-update database antivirus c. Berhati-hati menjalankan file baru d. Mewaspadai kerusakan sejak awal. e. Membackup data secara teratur f.
Selalu melakukan scanning terlebih dahulu sebelum membuka data dari media computer lain.
Contoh antivirus yang beredar di pasaran antara lain : a. Freeware (gratis) : AVG, ANSAV, Anti Vir, ClamAV, Norman AVdll. b. Shareware (tidak gratis) : Mc Afee Virus scan, Norton AV, Kaspersky , Norton AV, dll.
d.
Pornografi, perjudian dan penipuan Internet biasanya digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan gambar-gambar porno untuk merusak mental sebuah bangsa terutama generasi muda.
Perjudian juga marak dilakukan melalui internet, misalnya kasino.
Penipuan sering terjadi dilakukan melalui internet dengan cara menawarkan barang yang sangat menarik, namun tidak sesuai dengan kenyataan.
C. E-Government Menuju Good Governance Pemerintah Pusat dan Daerah Birokrasi mau tidak mau harus melakukan transforamsi menuju cara-cara yang lebih maju dengan menggunakan sebuah sistem informasi yang handal dan tangguh untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai Kementrian di Pemerintah Pusat dan SKPD di Pemda diberikan keleluasaan dan kemandirian agar memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang efektif tetapi dalam sebuah koridor koordinasi dalam lintas organisasi dalam lingkup pemerintah daerah.
30
Upaya untuk mencapai good governance ini tentu harus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Salah satunya adalah dengan pengembangan e-Government. The World Bank Group mendefinisikan E-Government sebagai: E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. Definisi lain dari referensi: Electronic government, or "e-government," is the process of transacting business between the public and government through the use ofautomated systems and the Internet network, more commonly referred to as the World Wide Web. Penerapan good governance tidak akan lepas dari suatu cara yang efektif dalam pengelolaan administrasi pemerintah daerah. Hal ini perlu didukung oleh suatu perangkat teknologi yang dapat mempemudah berbagai pengolahan data dan informasi agar lebih efesien, efektif dan relevan. Kecepatan pelayanan yang dalam administrasi pemerintah daerah akan lebih mudah dicapai. Hal inilah perlu adanya terobosan-terobosan dalam kebijakan untuk mendukung egovernment tersebut, salah satunya adalah diterbitkannya Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, setiap Gubernur dan Bupati/ Walikota diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan eGovernment secara nasional. Inpres No. 3/2003: Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan egovernment dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi
31
informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises), dan G2G (inter-agency relationship). E-Government ini dapat diimplementasikan dalam berbagai cara. Contoh-contohnya antara lain:
Penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari tempat kantor pemerintahan, dari kios info (info kiosk), ataupun dari Internet (yang dapat diakses oleh masyarakat dimana pun dia berada). Informasi ini dapat berupa informasi potensi daerah sehingga calon investor dapat mengetahui potensi tersebut. Tahukah anda berapa pendapatan daerah anda? Komoditas apa yang paling utama? Bagaimana kualitas Sumber Daya Manusia di daerah anda? Berapa jumlah perguruan tinggi di daerah anda? Di era otonomi daerah, fungsi penyedia sumber informasi ini dapat menjadi penentu keberhasilan.
Penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di kantor pemerintahan dan juga di tempat umum. Usaha penyediaan akses ini dilakukan untuk menjamin kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan informasi.
E-procurement dimana pemerintah dapat melakukan tender secara on-line dan transparan.
E-Government ini membawa banyak manfaat, antara lain:
Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.
32
Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya. Secara spesifik Bollettino (2002: 264) menilai permasalahan mendasar dalam
Implementasi e-government atau e-services adalah adanya kemauan pemerintah atau birokrasi untuk melakukan transformasi sebagai sebuah konsekuensi logis penggunaan teknologi informasi. Termasuk dengan mengedepankan prinsip melayani warga atau citizen oriented (Denhardt dan Dendhart 2003:45-46). Di Negara-negara maju, e-government merupakan hasil transformasi dari mekanisme interaksi birokrasi dengan masyarakat menjadi lebih bersahabat dalam suasana birokrasi pelayanan yang bersih, berwibawa dan transparan (indrajit, 2002:xi). Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur akses dan perubahan kultur atau budaya pelayanan publik menjadi prasyarat mendasar dalam pengembangan pelayanan publik melalui e-government. Pengembangan pelayanan public melalui e-givernment serta aplikasinya secara khusus perlu mempertimbangan beberapa faktor yang kerap menjadi kendala di Negara berkembang. Kendal tersebut adalah digital divide, perbedaan bahasa dan karakter tulisan , koordinasi dan kebijakan, serta aspek teknis diantaranya: ketersediaan infrastruktur dan akses warga masyarakat pengguna layanan dan kualitas sumber daya manusia serta biaya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Secara nyata semua itu akan mempengaruhi keseluruhan struktur organisasi dan budaya kerja birokrasi pelayanan publik, baik dari tujuan misi dan proses pelayanan terhadap warga serta hubungan antara birokrasi dengan instansi lain dan kalangan swata. Pengembangan e-Goverment diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu : 1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat, tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
33
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. 3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. 4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Manfaat dari sistem e-Goverment yaitu melibatkan penggunaan ICT untuk : 1. Memperbaiki
kualitas
pelayanan
pemerintah
kepada
para
shareholdernya
(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas kinerja diberbagai kehidupan bernegara. 2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance. 3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang di keluarkan pemerintah maupun shareholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. 4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada. 6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
34
KESIMPULAN
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan sistem informasi seyogyanya
menerapkan kebijakan teknologi
tepat-guna
(appropriate technology).
Kecanggihan bukanlah jaminan beresnya urusan, demikian pula sebaliknya, kesederhanaan malah mungkin bisa menyelesaikan masalah. Dalam suatu lingkup pekerjaan tertentu, bisa saja sistem informasi berbasis manual yang padat-karya diterapkan bersama-sama dengan sistem informasi berbasis komputer yang otomatis, atau sistem informasi berbasis jaringan komputer, atau bahkan lebih canggih lagi, sistem informasi berbasis Internet. Sistem informasi berbasis apa pun, hanyalah sarana untuk memudahkan dan membantu beresnya pekerjaan kita, bukan malah menyulitkannya. Tidaklah bijaksana untuk menerapkan teknologi canggih untuk sekedar latah dan ikut-ikutan, atau hanya karena sedang “nge-trend” saja. Akhirnya malah jadi memalukan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat seiring dengan perkembangan zaman dapat membantu terwujudnya good governance dalam lingkungan pemerintahan Indonesia.. Salah satu hasil dari perkembangan TIK yaitu EGovernment. Walaupun hanya sebagian daerah yang menerapkan e-government, program ini dapat menghilangkan jurang pemisah antara pemerintah dan
rakyatnya, sehingga
transparansi pemerintahan terwujud dan kesejhateraan rakyat juga dapat tercapai dalam tatanan pemerintahan yang baik (Good Government).
35
DAFTAR PUSTAKA Sitanggang, H. EKOLOGI PEMERINTAHAN. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
Suradinata,
Ermaya.
EKOLOGI
PEMERINTAHAN
DALAM
PEMBANGUNAN. Bandung: Penerbit Ramadhan Bandung, 1996
Kencana, Inu. ILMU PEMERINTAHAN. Bandung: CV. Mandar Maju, 1994
Kencana, Inu. EKOLOGI PEMERINTAHAN. Jakarta: PERCA, 2003.
Program
Studi
Pembangunan
ITB.
JURNAL
STUDI
PEMBANGUNAN. Bandung. 1999 Rhiza S. Sadjad, dalam makalahnya PERANAN TEKNOLOGI INFOKOM DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI MENUJU GOOD GOVERNANCE di Makassar. Website : http://www.google.com, http://hadirwong.blogspot.com/2009/12/perkembangan-teknologiinformasi.html, http://www.scribd.com/ 1212-1070-1-PB.pdf,
36
http://www.itku.co.cc/2009/07/peranan-dan-dampak-penggunaanteknologi.html, http://www.indonesianvoices.com/index.php?option=com_conte nt&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=50
37
