LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH
Topik : KEPEMIMPINAN DAN ETIKA PROFESI POLRI
Judul : IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN VISIONER GUNA TERCAPAINYA INTERNALISASI ETIKA PROFESI POLRI DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT BAB I PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang
Perkembangan lingkungan strategis baik internasional, regional maupun nasional yang didominasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, infiltrasi budaya asing, arus globalisasi dan pasar bebas, tidak hanya membawa pengaruh postif bagi kesejahteraan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di tanah air. Tingginya angka kriminalitas, rendahnya pengungkapan tindak pidana, keresahan masyarakat akan rasa aman dan tenteram serta maraknya pelanggaran dan penyimpangan oleh oknum anggota Polri yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air, adalah indikator bahwa Polri harus senantiasa membenahi diri. Reformasi Polri pada aspek struktural, instrumental dan kultur menjadi permasalahan dalam internal Polri belum terlaksana secara optimal. Meskipun reformasi ketiga aspek tersebut dilaksanakan secara simultan, namun dirasakan bahwa kelemahan kelemahan Polri yang yang paling dominan dominan berada pada aspek kultural, hal ini tercermin dari kemampuan Polri yang belum ‘well motivated’ dalam
menghadapi segala
bentuk permasalahan yang menjadi tantangan tugas Polri, sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Kita sadari bahwa transformasi kultural yang terintegrasi dalam diri setiap insan Bhayangkara Bhayangkara merupakan unsur mutlak dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat dan diyakini hanya dapat dicapai bila mendapat dukungan komitmen dari setiap individu Polri pada semua lini posisi dan jabatan, terutama yang memegang kendali pimpinan. Oleh karenanya, dibutuhkan berbagai upaya dalam menginternalisasi Etika Profesi Polri ke dalam diri setiap insan Bhayangkara yang dilandasi oleh kristalisasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam
Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman yang diharapkan dapat mendukung perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
1
Berangkat dari premis bahwa “ baik buruknya suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM)-nya” , maka penulis berpendapat bahwa sebesar apa pun dukungan sumber daya lainnya bagi eksistensi dan operasionalisasi suatu organisasi, tidak akan memberikan arti yang signifikan manakala SDM yang mengawakinya tidak memiliki motivasi dan komitmen yang selaras dengan visi organisasi. Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa Polri
perlu menerapkan Tipe Kepemimpinan Visioner kepada para insan Bhayangkara,
karena terbukti paling efektif dalam upaya penciptaan dan pengkaderisasian SDM Polri, sebagai penanggungjawab roda operasional Polri baik di tingkat pusat sampai ke seluruh wilayah, yang pada gilirannya dapat membawa institusi Polri mencapai visi Polri yang telah ditetapkan.
2.
Permasalahan dan Persoalan
Dari uraian di atas maka diperlukan berbagai upaya pengembangan kemampuan dan keterampilan kepemimpinan guna mencapai internalisasi Etika Profesi Polri dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, oleh karenanya Naskah Karya Perorangan ini mengangkat
permasalahan “ Bagaimana Implementasi Kepemimpinan
Visioner Guna Tercapainya Internalisasi Etika Profesi Polri Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat?” Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, agar diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan tersebut, maka Penulis mencoba untuk mengurai menjadi beberapa persoalan, yaitu : a.
Bagaimana kondisi kepemimpinan Polri saat ini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan?
b.
Apa yang dimaksud dengan Kepemimpinan Visioner dan Etika Profesi Polri?
c.
Bagaimana implementasi Tipe Kepemimpinan Visioner pada diri setiap insan Bhayangkari sehingga tercapai kondisi yang diharapkan?
d.
Bagaimana Solusi (Problem Solving) berupa rekomendasi terhadap permasalahan tersebut?
1
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, “Kode Etik Profesi Polri” , Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608, Jakarta, Tahun 2011, hal. 1 2
BAB II PEMBAHASAN
Setiap organisasi membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengembangkan organisasinya dengan baik sampai jauh ke depan, melampaui usia zamannya. Kemampuan dan ketrampilan seorang Pemimpin dalam menentukan Visi dan Misi organisasinya, berikut langkah-langkah strategi dalam mencapai hal tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan kepemimpinan yang dianutnya, dengan kata lain, seorang pemimpin harus dapat mengemban kepercayaan, kehormatan dan amanah yang ditipkan kepadanya. Pemimpin berbeda dengan kepemimpinan. Pemimpin adalah jabatan seseorang dalam suatu organisasi yang bertugas mengepalai suatu organisasi, sedangkan kepemimpinan lebih menekankan kepada sikap atau figure pemimpin yang bijaksana, berani mengambil keputusan dan yang paling utama yaitu berwibawa serta dapat memimpin suatu organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Sering kali suatu jabatan Kepala Satuan Kerja (Contoh : Kapolres sebagai seorang Manajer di tingkat Polres) diartikan sebagai refleksi bentuk kepemimpinan, namun belum tentu benar adanya. Seorang pemimpin dapat menjadi Kasatker (Manajer), sedangkan tidak semua manajer memiliki jiwa pemimpin. Begitu banyak teori tentang kepemimpinan yang berkembang saat ini, terutama yang berasal dari mancanegara dan yang masuk dan disadur ke dalam bahasa Indonesia. Dengan tidak mengecilkan arti dan pemahaman konsep-konsep tentang kepemimpinan lainnya, tidak hanya atas nama rasa nasionalisme dan patriotisme, penulis memilih untuk menggunakan
teori
kepemimpinan visioner yang lahir dari pemikiran putra-putra bangsa untuk menjadi referensi dalam penulisan ini, namun justru Penulis beranggapan bahwa itulah yang paling tepat untuk dikembangkan, karena berlandaskan pada kearifan lokal di bumi pertiwi. Polri selaku institusi yang mempunyai tugas pokok memelihara kamtibmas, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat,
2
dituntut untuk dapat mengikuti
perkembangan yang terjadi serta mampu menjawab tantangan tugas yang ada, sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat. Dihadapkan dengan tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks saat ini, maka diperlukan kepemimpinan polri yang strategis, yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada visi atau kepemimpinan visioner.
2
Undang-undang No. 2 Tahun 2002, “Kepolisian Negara Repbulik Indonesia”, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2, Tahun 2002, hal. 3. 3
3.
Kepemimpinan Visioner
Sebagai flash-back , Kebangkitan Nasional di Indonesia tidaklah dipelopori oleh pemimpin-pemimpin nasionalis, melainkan dipelopori oleh pemimpin-pemimpin visioner. Mereka hidup dalam jaman penjajahan namun mampu melihat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kita ketahui bersama bahwa Sarekat Islam (SI), salah satu pelopor Kebangkitan Nasional, awalnya adalah Sarekat Dagang Islam (SDI), organsasi yang bertujuan untuk memakmurkan pedagang pribumi. Namun para pendiri SDI adalah pemimpin visioner yang tau bahwa tidak akan ada kemakmuran tanpa keadilan hak dagang dengan pedagang asing, dan sadar bahwa tidak akan ada keadilan tanpa Indonesia yang berdaulat, bersatu dan merdeka dari penjajahan. Boleh dikatakan bahwa Indonesia saat ini tidak kekurangan pemimpin yang nasionalis, tetapi kekurangan pemimpin visioner, kekurangan pemimpin yang bisa meneruskan visi para pejuang kemerdekaan. Pemimpin visioner adalah pemimpin yang memiliki karakter seorang pahlawan, khususnya dalam hal keberanian dan sikap rela berkorban untuk kebaikan yang lebih tinggi (greater good ). Pemimpin yang visioner akan rela berkorban karena ia dapat melihat bahwa ada sesuatu yang berharga di ujung perjuangannya. Pemimpin yang visioner berani untuk mengambil resiko demi mencapai visi yang diperjuangkannya. Ki Hajar Dewantara, Pahlawan Nasional Indonesia yang juga merupakan Bapak Pendidikan Nasional, mampu memperbaharui konsep kepemimpinan visioner dan menghapus kesalahan konsep-konsep kepemimpinan lainnya, yaitu dengan mengedepankan ajaran yang berlandaskan Pancasila, yaitu : Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo bangun karso, Tut wuri handayani. Polri pun sebenarnya memiliki contoh figure Pemimpin Visioner yaitu : Mantan Kapolri, Jenderal Pol. Hoegeng Imam 3
Santoso.
Adapun Ciri-ciri Kepemimpin Visioner dapat terlihat dari sifat-sifat seorang visioner, yaitu : Selalu belajar (terus menerus), berorientasi pada pelayanan, memancarkan energi positif, percaya orang lain, melihat hidup sebagai tantangan dan petualangan, selaras antara ucapan dan perbuatan dan selalu berlatih untuk meraih prestasi yang lebih ti nggi. 4.
Kode Etik Profesi Polri
Ketegori teknik kepemimpinan visioner digunakan oleh seorang pemimpin sebagai suatu cara mempengaruhi bawahannya agar dapat diarahkan pada pencapaian organisasi adalah 3
Abrar Yusra dan Ramadhan KH, “Hoegeng : Polisi Idaman dan Kenyataan”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 5. 4
4
sebagai berikut : Etika profesi pemimpin dan etiket, kebutuhan dan motivasi (manusia), dinamika kelompok, komunikasi, kemampuan pengambilan keputusan dan keterampilan berdiskusi. Dari kategori tersebut, dapat kita lihat korelasi yang signifikan antara teknik kepemimpinan dengan Etika Profesi dari organisasi tempat ia bekerja. Semua kode etik intinya merupakan aturan-aturan dan peraturan yang diendapkan dari cita-cita dan kegiatan untuk mewujudkan cita-cita. Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.
5
Bila Etika Profesi Polri dapat
diaplikasikan dengan baik dan benar akan membantu Polri dalam pemecahan masalahnya sehari-hari. Polisi secara tepat dapat menentukan apakah tindakan itu baik atau tidak baik dalam mengemban tugas mereka. Apakah harus menerima uang imbalan atas hasil karyanya atau harus menolaknya, secara tegas yang sudah disebut dalam sumpah jabatan. Dengan adanya kode etik, maka sikap profesional dan keteladanan akan segera terlihat dan terasa pada saat dia menentukan tindakannya. Demikian pula kinerja pelaksanaan tugas-tugas kepolisian akan lebih terarah, terkoordinasi, dan mendatangkan manfaat serta dukungan yang maksimal dari masyarakat. 5.
Fakta-fakta Terhadap Kelemahan Kepemimpinan Polri Saat Ini. 6
“ There are no bad soldier, only bad officer ” . Frasa metaforik Napoleon tersebut
memiliki makna "bersayap" bahwa suatu kelompok atau organisasi, keberhasilannya berada pada pemimpin dan kepemimpinannya. Sementara itu, bawahan merupakan "perpanjangan" pelaksanaan dari ide, strategi, dan kebijakan pemimpin. Minimnya jumlah pemimpin visioner yang kita miliki lebih dikarenakan konsep-konsep salah yang ikut tertanamkan dalam usaha negara membangun jiwa kepemimpinan pada generasi mudanya. Konsep-konsep salah ini yang utamanya adalah: Pemimpin harus sepenuhnya demokratis terhadap keinginan rakyatnya; Pemimpin harus selalu memiliki jabatan pemimpin; dan konsep bahwa pemimpin harus dikenal sebagai pemimpin. Sesungguhnya, pemimpin yang visioner kerap kali harus mengambil
4
Dr. Kartini Kartono, “Pemimpin dan Kepemimpinan : Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?”, Rajawali Pers, Jakarta, Tahun 2010, hal 95.
5
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, op.cit., hal. 2.
6
Sir Walter Scott Bart, “The Life Of Napoleon Buonaparte : Emperor Of The French”, J. & J. Harper, New York, Tahun 1827, hal 123. 5
langkah yang terlihat tidak demokratis. Ia juga tidak khawatir bila tidak memiliki jabatan pemimpin atau bahkan bila ia tidak dianggap pemimpin oleh khalayak ramai. Bila kita mampu jujur, harus kita akui bahwa masih terdapat sederet kelemahan pola kepemimpin Polri yang berkembang saat ini, diantaranya : kepemimpinan yang masih militeristik, belum memiliki visi ke depan yang jelas dan terukur, belum berorientasi pada lingkungan organisasi, belum memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni, masih mengedepankan egoistis, kesenjangan antara Top-Manager dengan Low-Manager , over , bergaya hidup mewah, ketidaktaatan ambisius, sedikit „gila kekuasaan‟ atau ‘power - sindrome’
terhadap system serta ketidakpedulian terhadap lingkungan. Disamping itu, pemimpin yang „abnormal’ , misalnya yang mempunyai sifat inferior, kecenderungan „menjilat‟ pada atasan untuk kepentingan pribadinya dan ketidaktulus-ikhlasan akan berdampak pada penyimpanganpenyimpangan tingkah laku atau gejala psikologis, mungkar, dan penyimpangan sosial pada angota bawahan-nya. Selain itu juga, masalah yang mendasar lainnya, s udah menjadi „rahasia umum‟ bahwa dalam organisasi Polri masih sarat dengan „kepentingan‟ dalam penunjukkan suatu posisi jabatan- jabatan tertentu yang bersifat strategis atau dikenal dengan istilah „basah‟ yang tidak berbasis pada kompetensi. Kesemuanya bermuara pada asumsi dasar bahwa kelemahan-kelemahan tersebut merupakan indikasi seorang pemimpin yang belum memiliki komitmen dan etika kepemimpinan atau penulis sebut dengan istilah „ tidak visioner ‟ .
6.
Analisa Permasalahan
Penulis berpendapat bahwa Kepemimpinan Visioner layak menjadi ‘role model’ dari tipe kepemimpinan yang selama ini berlaku dalam institusi Polri tercinta dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut : a.
Ing ngarso sungtulodo (Di depan memberi teladan) Mengandung pengertian bahwa sebagai seorang pemimpin harus menjadi contoh untuk para pengikutnya. Sangat disayangkan bahwa dalam beberapa contoh kasus, justru pimpinan itu sendiri terlibat kasus KKN dan memberikan contoh yang buruk bagi para anggotanya. Bila dikaitkan dengan kepemimpinan visioner, pemimpin visioner harus berani memaksa rakyatnya melalui pengorbanan yang temporal demi mencapai hasil yang lebih baik; dan dalam pengorbanan ini, ia harus memberi contoh bahwa ia juga ikut berkorban. Bapak Hoegeng pernah berpesan pada istrinya saat akan dipensiunkan dini karena menentang perintah kekuasaan otoriter dengan berhasil mengungkap perkara besar yang melibatkan banyak petinggi ABRI masa itu, “ selesaikan tugas dengan kejujuran. 6
7
Karena kita masih bisa makan nasi dengan garam ” . Alhasil, hingga di penghujung karirnya, ia dan keluarganya tidak berniat untuk menikmati fasilitas yang diberikan Negara kepadanya sebagai seorang Kapolri. Walau telah tiada, Hoegeng tetapi hidup sebagai simbol bagi kejujuran hidup. Contoh lain, seorang Kapolres yang bersedia mengorbankan sebagian atau seluruhnya „ jatah dari lalu-lintas’ , untuk kemudian disalurkan menjadi program-program pelayanan prima yang mengedepankan kepentingan masyarakat luas, seperti : SIM Corner, Samsat Drive-through dan berbagai pelayanan gratis lainnya. Dalam hal ini, Kapolres yang memiliki jiwa kepemimpinan visioner, tidak hanya meminta pengorbanan dari para anggota dibawahnya untuk „mengencangkan ikat pinggang‟, namun Kap olres tersebut juga menjadi teladan dengan ikut merelakan penghasilan yang biasa diperolehnya demi kebersamaan dan ketauladanan. Dengan memberikan contoh yang baik, pemimpin visioner mampu memotivasi pengikutnya untuk ikut berkorban demi kebaikan yang lebih tinggi. Mungkin bentuk pemaksaan oleh pemimpin terhadap rakyat terkesan tidak demokratis. Namun perlu diingat bahwa perubahan seringkali tidak disukai meski perubahan itu bertujuan baik. Adalah tugas pemimpin untuk meyakinkan, bahkan hingga memaksakan rakyat bahwa perubahan itu harus dilaksanakan, karena kadang sangat memungkinkan rakyat tidak mengerti kenapa perubahan itu baik. Sila ke-4 dari Pancasila berbunyi,
“Kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakilan.” Sila ini jelas mengatakan bahwa kerakyatan harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Bila sang pemimpin memiliki hikmat kebijaksanaan, ia harus berani memaksakan kehendaknya sebisa mungkin meskipun hal ini beresiko dengan jatuhnya sang pemimpin dari tampuk kepemimpinan. Pemimpin visioner dapat mempelajari tren ini dari beberapa Pahlawan Nasional Indonesia seperti Soekarno, Sutan Sjahrir dan Tan Malaka, dimana dalam kepemimpinan dan perjuangan ketiga Pahlawan Nasional ini, mereka berkali-kali dikhianati oleh mereka yang diperjuangkan. b.
Ing Madyo Mangun Karso (Di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa) Mengandung arti bahwa seorang pemimpin visioner, tidaklah harus memiliki suatu jabatan kepemimpinan. Pemimpin memiliki akar kata dari pimpin, sehingga pemimpin
7
Abrar Yusra dan Ramadhan KH, op. cit., hal. 95. 7
adalah mereka yang memimpin, mereka yang membawa seseorang ke tujuan. Seringkali justru ketika seseorang tidak memiliki jabatan atau validitas sebagai pemimpin, mereka jadi lebih leluasa untuk memimpin. Karena justru dengan berada di tengah-tengah rakyat, mereka bisa mendapat simpati rakyat dan membawa mereka ke tujuan yang ada di dalam visi. Inilah alasan utama kenapa para pejuang kemerdekaan dari kaum bangsawan tidak menggunakan gelar kebangsawanan di depan nama mereka. Memiliki jabatan tidaklah buruk, namun sangat disayangkan banyak pemimpin di Indonesia sekarang ini lebih mengejar jabatan karena keuntungan pribadi yang ia dapatkan dari jabatannya, daripada memperjuangkan hak-hak untuk menyejahterakan rakyat. Kehidupan Pahlawan Nasional kembali memberikan teladan yang baik untuk tidak „gila jabatan’ . Pangeran Diponegoro menolak keinginan ayahnya (Sri Sultan Hamengku Buwono III) untuk mengangkatnya menjadi raja, karena ingin lebih dekat dengan rakyatnya. Justru hal ini lah yang membuatnya lebih bebas untuk berbaur dengan rakyatnya dan pada akhirnya mendukung perjuangannya melawan Belanda. Pahlawan lain yang patut diteladani adalah Si Singamangaraja XII yang tidak mau berkompromi dengan penjajah kendati kepadanya ditawarkan menjadi Sultan Batak. Dengan tidak gila jabatan
dan
berada
di
tengah
rakyat
justru
kedua
pahlawan
menunjukan
kepemimpinannya. Dalam implementasinya di kedinasan, setiap anggota Polri tidak selalu mendapat kesempatan untuk menjadi pimpinan sesuai yang diharapkan. Namun, sebagai insan Bhayangkara yang berjiwa kepemimpinan visioner, walaupun dalam posisi bukan sebagai seorang pemimpin, ia akan tetap bersemangat dalam bekerja dan berkarya sehingga dapat memberikan semangat bagi rekan-rekan di lingkungan kerjanya. Sebagai contoh : Anggota Staf yang dengan gigih bekerja siang malam mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dalam mendukung operasionalisasi suatu Polres, dengan berpegang pada prinsip diri pribadi sebagai seorang pemimpin yang visioner, walaupun pada akhirnya dia tidak mendapat kesempatan menjadi Kapolres di tempat tersebut, namun dengan prakarsa dan pengorbanan yang dia curahkan untuk kepentingan organisasi tersebut, tanpa menjadi ketua sekalipun, sebenarnya dia lah yang memimpin anggota organisasi tersebut ke tujuan yang ada di dalam visinya. Sesungguhnya, hal seperti ini lah yang dilakukan oleh banyak tokoh nasionalis dalam memerdekakan Indonesia. Andaikan mereka bukan pemimpin visioner, andaikan mereka hanya berpikiran sempit, andaikan mereka berjuang hanya karena mereka gila jabatan atau kekuasaan, Indonesia tidak akan menjadi negara 8
kesatuan seperti ini, dan bukan tidak mungkin Indonesia akan terpecah menjadi banyak negara-negara kecil. c.
Tut wuri handayani , (Di belakang memberikan dorongan) Hal ini juga merupakan esensi penting dari seorang pemimpin visioner. Pemimpin visioner harus mengerti bahwa ada kalanya tidak memimpin sama sekali justru merupakan tindakan memimpin. Seperti yang dijelaskan di atas, memimpin sebenarnya berarti membawa ke tujuan. Satu contoh yang akan mempermudah pemahaman konsep ini ialah pendelegasian tugas dari seorang Kapolres kepada Staf yang ditunjuk untuk menyelenggarakan kepanitiaan suatu kegiatan
yang dilaksanakan di Polres tersebut,
semisal agenda kegiatan tahunan menyambut acara peringatan HUT Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Pada umumnya dibentuk panitia penyelenggaraan acara, dimana justru Kapolres tidak ikut di dalamnya. Dengan demikian, Kapolres telah
memberikan
kedewasaan dan keleluasaan kepada ketua panitia, walaupun sejatinya Kapolres tersebut tetaplah memimpin acara itu menuju kesuksesan acara, karena dialah yang memilih dan memberikan motivasi kepada ketua panitia. Hal yang sama juga berlaku di dunia bisnis dimana direktur menyerahkan kepemimpinan kepada CEO. Namun aplikasi semboyan tut wuri handayani dalam konsep kepemimpinan masih jauh lebih dalam dari sekedar memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjadi ketua. Penafsiran yang sedalam-dalamnya akan tut wuri handayani kedalam arti kepemimpinan ialah bahwa untuk menjadi pemimpin, kita tidak perlu pengakuan orang lain bahwa kita adalah pemimpin . Banyak sekali pemimpin yang juga pahlawan
nasional yang tidak memiliki gelar Pahlawan Nasional. Bahkan karena itulah mereka disebut-sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, seperti halnya seorang Guru. Seorang guru mendidik, mewariskan ilmu, mengarahkan ke jalan yang benar dan menggali citacita muridnya, sehingga tampak jelas bahwa seorang guru memberikan visi kepada muridnya. Seorang pimpinan kesatuan yang mengarahkan para anggotanya menuju visi yang telah disepakati, adalah guru untuk para bawahannya. Bila semua pemimpin mempedulikan bawahannya, memberikan nasihat dan bimbingan dalam kehidupan sehari-hari dengan ikhlas, tidak menghalang-halangi generasi mudanya untuk mendapat ilmu yang seharusnya mereka peroleh, maka niscaya Polri akan menjadi institusi t auladan dan pada gilirannya akan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
9
7.
Implementasi Kepemimpinan Visioner Guna Mencapai Etika Profesi Polri Dalam Rangka Mewujudkan Kepercayaan Masyarakat.
Tipe Kepemimpinan Visioner memiliki hubungan yang erat dengan penjabaran kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Etika Profesi Polri, yang merupakan suatu norma atau serangkaian aturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadinya benar atau salah. Dengan melaksanakan kepemimpinan visioner, maka pemahaman dasar Etika Kepolisian, sebagai pedoman perilaku ideal yang kokoh dari polisi dalam melaksanakan pengabdiannya maka akan membuat mereka teguh dalam pendiriannya, sehingga mereka dapat mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakannya. Dimana sikap kepemimpinan dan etika tersebut berpangkal dari integritas yang mendalam dalam sanubari dan hati nuraninya. Itulah dasar dari moralitas Etika Profesi Polri yang hakiki. Oleh karena itu dalam implementasinya, kepemimpinan visioner dalam diri setiap pemimpin Polri harus mampu melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut : a.
Menentukan visi organisasi berdasarkan pengamatan tantangan tugas, karakteristik wilayah, aspirasi anggota dan perkembangan lingkungan strategis di wilayahnya, kemudian mensosialisasikan visi tersebut secara detail kepada seluruh anggota, sehingga dapat dimengerti, dipahami dan diamalkan.
b.
Menjabarkan visi organisasi tersebut ke dalam misi organisasi yangbersifat fleksibel (tidak kaku/rigid) dan sederhana, sehingga mudah dilaksanakan dalam mencapai tujuan.
c.
Menentukan strategi yang tepat untuk diterapkan guna pencapaian visi. Strategi tersebut harus bersifat komprehensif mencakup strategi jangka panjang, sedang dan pendek.
d.
Melaksanakan evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalannya, sebagai penentuan feedback berikutnya.
e.
Menentukan program yang dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan, triwulan dan bulanan, sehingga lebih fokus dan terukur pencapaiannya, dan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan visi yang telah dirumuskan.
f.
Meneguhkan komitmen yang kuat dalam menjalankan roda organisasi.
g.
Memiliki etika kepemimpinan (yang terkandung dalam Etika Profesi Polri).
h.
Mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat, pada saat organisasi menghadapi permasalahan kritis.
10
BAB III PENUTUP
1.
Kesimpulan
Meleburkan gagasan Ki Hajar Dewantara ke dalam konsep kepemimpinan akan menghasilkan konsep kepemimpinan visioner yang ideal, pemimpin yang berani dan rela berkorban karena ia memiliki visi yang baik untuk rakyat. Pemimpin visioner mungkin tidak selalu demokratik, karena kadang visi yang dimilikinya tidak dapat di cerna oleh mereka yang
ia pimpin. Pemimpin visioner tidak gila jabatan atau kekuasaan karena ia tau bahwa tanpa jabatan pun ia dapat memimpin. Pemimpin visioner bahkan tetap dapat memimpin Organisasi Polri bergerak kemana, meskipun dia tidak dianggap sebagai pemimpin oleh khalayak ramai. Polri jelas membutuhkan lebih banyak pemimpin-pemimpin visioner. Tipe kepemimpinan sangat penting diketahui bagi setiap orang yang mendapat kesempatan untuk memimpin suatu organisasi. Sejatinya, tipe kepemimpin bersifat situasional, artinya kita tidak dapat memakai satu tipe kepemimpinan terhadap semua situasi tertentu. Namun, berangkat dari situasi dan kondisi kritis yang berkembang saat ini, Penulis beranggapan bahwa tipe kepemimpinan yang tepat diterapkan pada organisasi Polri pada umumnya, dan di Polda X pada khususnya, yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis di era modern dewasa ini adalah tipe kepemimpinan visioner, sebab Kepemimpinan Visioner (Visionary Leadership) merupakan syarat mutlak bagi organisasi 8
yang ingin berkembang sampai puluhan tahun ke depan. Demikian halnya, dengan sosok Pemimpin Visioner adalah seorang pemimpin yang memiliki kejelasan visi, kemampuan manajerial dan intelektual yang mumpuni, sehingga didalam pengambilan keputusan ataupun melahirkan suatu kebijakan, dapat diterima baik oleh organisasi yang dipimpinnya secara internal, maupun masyarakat luas. Kepemimpian Visioner yang diterapkan dengan sungguh-sungguh akan menumbuhkan Etika Kepolisian dalam diri setiap insan Bhayangkara, khususnya pada para pemegang tongkat komando / pimpinan polri, akan dapat memperkuat hati nuraninya, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan bahwa hidupnya, pengabdiannya, pelaksanaan tugasnya dan tingkah lakunya adalah berguna, bermanfaat bagi masyarakat, karenanya dia dihargai,
8
Nanus Burt, “Kepemimpinan Visioner”, PT. Prenhallindo, Jakarta, Tahun 2001, hal. 56. 11
diterima, bahkan ditempatkan secara terhormat didalam masyarakatnya. Sehingga dapat mengangkat martabat kepolisian didalam masyarakat jika dilaksanakan dengan baik yang pada gilirannya akan mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tercinta. Berdasarkan uraian pembahasan dari permasalahan naskah ini, maka Penulis mengambil kesimpulan dari persoalan-persoralan tersebut diatas, yaitu : a.
Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan saat ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi kepemimpinan Polri saat ini masih terdapat beberapa kelemahan yang mendasar sehingga memunculkan berbagai permasalahan yang bermuara pada distrust masyarakat terhadap institusi Polri.
b.
Dalam
menghadapi
permasalahan
dan
persoalan
yang
dihadapi,
maka
tipe
Kepemimpinan Visioner yang berlandaskan pada Etika Profesi Polri adalah TIPE kepemimpinan yang terbaik untuk diterapkan oleh institusi Polri. c.
Implementasi Tipe Kepemimpinan Visioner sebagaimana tersebut pada Bab II Pembahasan, harus dapat terinternalisasi dalam diri setiap insan Bhayangkari sehingga tercapai kondisi yang diharapkan.
d.
Dari seluruh esensi penulisan naskah ini, Penulis memberikan solusi (Problem Solving) berupa rekomendasi untuk dapat menjawab permasalahan mengenai kepemimpinan yang dihadapi oleh institusi Polri.
2.
Saran dan Rekomendasi
Dalam menerapkan Tipe Kepemimpinan Visioner, Penulis memberikan rekomendasi berupa kepada setiap Pimpinan untuk melakukan upaya sebagai berikut : a.
Perlu kiranya diterapkan Tipe Kepemimpinan Visioner yang berakar dari Pancasila dan kearifan lokal bangsa Indonesia, sehingga tidak terkesan menjiplak gaya-gaya kepemimpinan yang berasal dari Negara asing, melalui pendidikan dan pelatihan.
b.
Perlu pencanangan visi, misi, strategi, program organisasi Polri bagi setiap pimpinan kesatuan terhadap organisasi yang diawakinya berdasarkan pengamatan tantangan tugas, karakteristik wilayah, aspirasi anggota dan perekembangan lingkungan strategis di wilayahnya.
c.
Perlu penanaman komitmen dan etika kepemimpinan yang terkandung dalam Etika Profesi guna pengambilan keputusan secara cepat dan tepat, pada saat organisasi menghadapi permasalahan kritis, serta perlu dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalannya, sebagai penentuan feed-back berikutnya. 12
