Makalah Tentang Peranan Konstitusi Bagi Negara

makalah tentang peranan konstitusi bagi negara A.

KATA PENGANTAR.

Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat kahadirat-Nyalah

sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas makalah Peranan Konstitusi bagi Negara dengan

 baik dan tepat waktu.

Dalam penyusun berharap kepada pembaca yang budiman untuk memberikan krit ikan dan

saran demi kesempurnaan makalah Peranan Konstitusi bagi Negara. Akhirnya semoga makalah

ini dapat bermanfaat bagi penyusun maupun pihak lain yang membacanya.

Yogyakarta, 15 Juni 2011

Penulis

B. LATAR BELAKANG MASALAH.

Membahas mengenai peranan konstitusi bagi negara. Mengetahui tentang pengertian konstirusi

C. RUMUSAN MASALAH.

1. Apa pengertian negara dari sisi umumnya?

2. Apa pengertian konstitusi itu?

3. Apa hubungan konstitusi dengan negara?

4. Bagaiman penyelesaian kasus ambalat antara indonesia dan malaysia?

D. PEMBAHASAN PERTANYAAN. 1. Secara umum Negara di artikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok 

masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah terte ntu yang mempunyai pemerintah yang berdaulat 2. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan peraturan tersebut te rsebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi. 3. - Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan

dasar negara. - Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam  pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi) - Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan UUD 45 tercantum dasar  negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara

4. Diplomasi Indonesia adalah hanya untuk menunjukkan kepada dunia internasional,

khususnya AS, bahwa Indonesia tidak mau perang

BAB I

A. PENGERTIAN NEGARA.

 Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

Pengertian Negara Menurut Para Ahli

Georg Jellinek 

 Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.

Roelof Krannenburg Krannenburg

 Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak kehendak dari suatu golongan atau  bangsanya sendiri.

Roger H. Soltau

 Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan persoalan bersama atas nama masyarakat.

H.J Laski

 Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang wewenang yang  bersifat memaksa dan secarah sah, lebih agung daripada individu atau kelompok kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

Prof. R. Djokosoetono Djokosoetono

 Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang yang berada di bawah suatu  pemerintahan yang sama.

Prof. Mr. Soenarko

 Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan Negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.

Prof. Miriam Budiarjo

 Negara adalah organisasi yang dalam satu wilayah dapat melaksanakan kekuasaannya kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan

dari kehidupan bersama itu.

Aristoteles

 Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

Pengertian Negara Secara Umum

Secara umum Negara di artikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok  masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah terte ntu yang mempunyai pemerintah yang berdaulat.

PENGERTIAN KONSTITUSI.

Konstitusi berasal dari kata constitution (Bhs. Inggris)  –   – constitutie constitutie (Bhs. Belanda)  –  constituer (Bhs. constituer  (Bhs. Perancis), yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diterjemahkan atau disamakan artinya dengan UUD. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan  peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut

ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis  berupa konvensi. Dalam perkembangannya, istilah konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu: 1. Dalam pengertian luas (dikemukakan oleh Bolingbroke), konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Seperti halnya hukum pada umumnya, hukum dasar tidak selalu merupakan dokumen tertulis atau tidak tertulis atau dapat pula campuran dari dua unsur tersebut.

2. Dalam arti sempit (dikemukakan oleh Lord Bryce), konstitusi berarti piagam dasar atau UUD, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Contohnya adalah UUD 1945.

Sesungguhnya pengertian Sesungguhnya  pengertian konstitusi konstitusi berbeda  berbeda dengan Undang Undang Dasar, hal tersebut dapat dikaji dari pendapat L.J. Apeldorn dan Herman Heller. Menurut Apeldorn, konstitusi tidaklah sama dengan UUD. Undang-Undang Dasar hanyalah sebatas hukum yang tertulis, sedangkan konstitusi di samping memuat hukum dasar yang tertulis juga mencakup hukum dasar yang tidak tertulis. Adapun menurut Herman Heller, konstitusi mencakup tiga  pengertian, yaitu:

1.  Die politische verfassung als gesselchaffliche wirklichkeit , yaitu konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kewajiban.

2.  Die verselbstandigte rechtverfassung , yaitu mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat tersebut untuk dihadirkan sebagai suatu kaidah hukum.

3.  Die geschriebene verfassung , yaitu menuliskan konstitusi dalam suatu naskah sebagai peraturan perundangan yang tertinggi derajatnya dan berlaku dalam suatu negara.

Konstitusi

sebagai

hukum

dasar

berisi

aturan-aturan

dasar

atau

pokok-pokok 

 penyelenggaraan negara. Aturan-aturan itu masih bersifat umum. Aturan pokoknya perlu dijabarkan lebih lanjut dalam norma hukum di bawahnya, seperti:



Ketetapan MPR,



Undang-Undang,



Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang),



Peraturan Pemerintah,



Keputusan Presiden,



B.

Peraturan Daerah.

HUBUNGAN NEGARA DAN KONSTITUSI .

Dasar Negara Pengertian Asal kata dari : dasar : fondamen/pondasi  berdasarkan : memakai sebagai dasar,bersumber pada ….. Jadi Dasar negara berarti : pondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara • Apa dasar negara kita? Pancasila

Proses pembuatan Pancasila sebagai dasar negara *.BPUPKI (sidang I 29 Mei –  Mei  – 1 1 Juni 1945) Tuj : merumuskan dasar negara Tanggapan /usulan: 29 Mei Muh. Yamin usul 5 ranc dasar negara 31 Mei Soepomo usul 5 rancangan dasar negara 1 Juni Soekarno usul: 5 rancangan dasar Negara, usulannya bernama Pancasila

3 rancangan dasar Negara,usulannya bernama Trisila 1 rancangan dasar Negara,usulan bernama Ekasila

Dibentuk Panitia Kecil (Panitia 9) bertugas merumuskan rancangan dasar negara menjadi dasar negara. Hasil dari panitia kecil , adalah Piagam jakarta(22 Juni 1945)diberi nama Pancasila. Disyahkan menjadi dasar negara oleh PPKI : Tgl 18 Agustus 1945 (Terdapat pd alinea IV Pemb UUD 45)

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara



Sebagai ideologi negara

 patokan berperilaku, jiwa dan kepribadian bangsa bangsa



Sumber dari segala sumber hukum

Setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila



Sebagai pandangan hidup bangsa

 pegangan dalam berpikir dan memutuskan sesuatu Konstitusi Negara Asal kata Konstitusi

Bhs Latin (Constituere) menetapkan dan menentukan Bhs Bld (grondwet) undang-undang • Konstitusi Diartikan sebagai: Peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis Konstitusi,dalam perkembangan dipahami identik dengan UUD. Kapan UUD 45 Dibuat? Pada sidang II BPUPKI (10 –  (10  – 16 16 Juli 1945). Disyahkan oleh PPKI resmi 18 Agustus 1945 Tujuan dibuat konstitusi



Untuk mengatur organisasi negara dan lembaga-lembaga pemerintahan



Untuk membatasi dan mengontrol tindakanpemerintahan agar tidak berlaku

sewenang-wenang. Konstitusi Indonesia merupakan alat untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan kenegaraan Konstitusi Negara  Nilai konstitusi Dimaksud nilai adalah : sesuatu yang dianggap baik untk dilaksanakan. Dilihat dari sejauh mana tanggapan masyarakat terhadap konstitusi yang dibuat oleh Negara

maka ada 3nilai yang bisa dikemukakan di sini yaitu 1. Normatif  Bila pelaksanaan konstitusi ini memperoleh dukungan rakyat dan Dilaksanakan secara sempurna 2. Nominal Bila pelaksanaan konstitusi ini dalam batas tertentu berlaku walau Tidak  sempurna 3. Semantik  Bila konstitusi ini berlaku hanya formalitas Dipergunakan untuk kepentingan Penguasa Hubungan Dasar negara Dengan Konstitusi - Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. - Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam  pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi) - Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan UUD 45 tercantum dasar  negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara

UUD 45 •Sistematika UUD 45 terdiri dari a. Pembukaan  b. Batang Tubuh c. Penjelasan • Sifatnya singkat (k alimat alimat tiap pasalnya tidak panjang)dan luwes (mengikuti jaman) • Batang Tubuh Bisa dirubah asal syarat terpenuhi : diusulkan ≥ 2/3 anggota MPR   putusan disetujui ≥2/3 anggota yang yang hadir  • Kenyataan Batang Tubuh UUD 45, skr sudah s udah diamandeman 4x Amandemen I (14-21 Okt 1999) Amandemen II ( 7-8 Agust 2000) Amandemen III (1-9 Nov 2001) Amandemen IV (1-11 Agust 2002)

Kedudukan dan Hub Pembukaan UUD 45 Dgn Batang Tubuh UUD 45 • Pembukaan UUD 45 mempunyai kedudukan Lebih tinggi dibanding BT, alasannya Dalam Pembukaan terdapat :

1. dasar negara (Pancasila) 2. Fungsi dan tujuan bangsa Indonesia 3. Bentuk negara Indonesia (republik) • Pembukaan tidak bisa diubah, mengubah sama saja membubarkan negara, sedangkan se dangkan BT  bisa diubah(diamandeman) • Dalam sistem tata hukum RI, Pembukaan UUD 45 memenuhi kedudukan sebagai pokok  kaidah negara yang fundamental, alasan: 1. dibuat oleh pendiri negara (PPKI) 2. pernyataan lahirnya sebagai bangsa yang mandiri 3. memuat asas rohani (Pancasila), asas politik negara (republik berkedaulatan rakyat), dan tujuan negara (jadi negara adil makmur) 4. memuat ketentuan yang menetapkan adanya suatu UUD.

C. PANCASILA DAN KONSTITUSI DI INDONESIA. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pada masa lalu timbul suatu permasalahan yang mengakibatkan Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk  mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa pancasila berada di atas dan diluar 

konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (stufentheorie). Sala h seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori  Nawiaky disebut dengan theorie von stufenufbau stufenufbau der rechtsordnung. Susunan norma norma menurut teori tersebut adalah: 1. Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm); 2. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz); 3. Undang-undang formal (formell gesetz); dan 4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en autonome satzung). Staatsfundamental normal adalah norma yang merupakan merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi memban-dingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky.

Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah: 1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945). 2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan. 3) Formell gesetz: Undang-Undang. 4) Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota. Penempatan pancasila sebagai suatu Staatsfundamentalnorm di kemukakan pertama kali oleh  Notonagoro. Posisi ini mengharuskan mengharuskan pembentukan hukum positif positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum,  penerapan, dan pelaksanaanya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan menempatkan pancasila sebagi Staatsfundamentalnorm, maka kedudukan pancasila  berada di atas undang-undang dasar. Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Yang menjadi pertanyaan mendasar sekarang adalah, apakah pancasila merupakan staatsfundamentalnorm atau merupakan bagian dari konstitusi? Dalam pidatonya, Soekarno menyebutkan dasar negara sebagai Philosofische grondslag sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang diatasnya akan didirikan

 bangunan negara Indonesia. Soekarno Soekarno juga menyebutnya dengan istilah Weltanschauung atau  pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas. Jika masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno sebagai Philosofische grondslag ataupun Weltanschauung, maka hasil dari persidangan-persidangan tersebut, yaitu Piagam Jakarta yang selanjutnya menjadi dan disebut dengan Pem bukaan UUD 1945, yang merupakan Philosofische grondslag dan Weltanschauung bangsa Indonesia. Seluruh nilai-nilai dan  prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila.

F. PENYELESAIAN KASUS AMBALAT ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN MALAYSIA. Ada beberapa faktor yang menjadi sumber masalah berkaitan dengan persoalan Ambalat akhir-akhir ini:

Faktor psikologis. Keberhasilan Malaysia dalam membangun negaranya, termasuk  ekonominya, menimbulkan rasa percaya diri yang berlebihan sampai dapat dikategorikan sikap arrogant. Akibatnya adalah menyepelekan men yepelekan pihak lain yang dianggapnya kurang berhasil dan sedang menghadapi banyak persoalan, seperti Indonesia. Hal ini dapat dilihat ketika

Malaysia tidak pernah membicarakan masalah ini secara serieus kepada Indonesia, padahal dua-duanya anggota ASEAN. Juga pembuatan peta tentang wilayah perbatasan secara unilateral adalah bukti arrogansi itu. Faktor ekonomi. Perusahaan minyak Shell berkepentingan mendapatkan konsesi di Ambalat yang dapat mempengaruhi perusahaan Petronas ber tindak sepihak. Ini juga kepentingan Malaysia untuk peningkatan ekonominya.

Faktor militer. Malaysia mengira bahwa kekuatan militernya, khususnya kekuatan angkatan laut dan angkatan udara, memadai untuk mendukung memaksakan fait accompli seperti yang telah dilakukan dulu dengan Sipadan dan Ligitan. Perkiraan ini timbul karena pengaruh faktor psikologi (arrogansi) dalam menilai kemampuan militer Indonesia.

Faktor politik. Malaysia melihat bahwa Indonesia sedang sibuk menghadapi berbagai masalah politik, ekonomi dan keamanan dalam negeri, sehingga dinilai tidak cukup kemampuan menghadapi masalah ini secara sungguh-sungguh. Itu dapat dilihat pada sikap dan ucapan Menlu Malaysia bahwa buat Malaysia tidak ada masalah negosiasi dan ia datang ke Jakarta hanya untuk menyampaikan pendapat Malaysia.

Sikap kita Dalam media dapat kita baca bagaimana reaksi masyarakat m asyarakat Indonesia pada umumnya. Secara

umum orang menilai Malaysia arogan, hal ini diperkuat dengan tindakannya yang keras terhadap TKI illegal. Banyak orang menjadi emosional dan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk  memperoleh manfaat dengan membakar emosi itu menjadi perbuatan yang tidak bermanfaat  bagi Indonesia, bahkan dapat merugikan. merugikan.

Berkembang semangat untuk menjadi relawan dalam menghadapi masalah ini. Hal i ni tidak  merugikan asalkan dapat diarahkan ke perbuatan yang berguna bagi penyelesaian masalah.

Kalangan cendekiawan terbagi dalam mereka yang seperti biasa men yalahkan Indonesia dan mereka yang mau melawan Malaysia. Yang menyalahkan, sekalipun amat terbatas  jumlahnya, menghendaki penyelesaian penyelesaian secara diplomasi dan kalau perlu ke ICJ. Yang mau melawan mendorong agar Indonesia berperang dengan Malaysia, tetapi kemudian secara sinis mempertanyakan apakah TNI dapat memenangkan perang mengingat be rbagai keterbatasannya.

Jadi di mata kebanyakan orang, termasuk cendekiawan, penyelesaian hanya diplomasi (damai) atau perang. Pandangan demikian sudah ketinggalan zaman. Sejak akhir Perang Dunia II umat manusia dan dunia diliputi oleh keadaan bukan perang tapi juga bukan damai (no war no peace) sampai Perang Dingin selesai.

Buat Indonesia diplomasi memang harus terus diadakan, tetapi bukan diplomasi yang mencari Win-Win Solution. Sebab dengan penyelesaian seperti itu kita akan harus mengorbankan sebagian kedaulatan kita. Diplomasi ki ta hanya untuk menyatakan pendapat dan kepentingan kita yang tidak dapat dikurangi lagi, sehingga kedaulatan tidak akan pernah dikurangi.

Jadi menuju ICJ adalah sikap salah, baik dilihat dari sudut taktik maupun strategi. Karena yang berkepentingan di pihak Malaysia tidak hanya dia, tetapi juga Shell yang InggrisBelanda, maka ICJ yang berada di Den Haag, Belanda, amat mungkin mereka pengaruhi. Selain itu Malaysia ada dalam Five Powers Defense Arrangement (FPDA) dengan Inggris, Australia, Selandia Baru dan Singapura, sehingga jelas kepentingan Inggris di pihak  Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Wakil PM Malaysia, Najib Razak, ke Inggris antara lain untuk membeli kapal perang dan senjata lainnya.

Jadi diplomasi Indonesia adalah hanya untuk menunjukkan kepada dunia internasional, khususnya AS, bahwa Indonesia tidak mau perang. Akan tetapi sikap itu harus diperkuat oleh tindakan TNI dengan menunjukkan bahwa kita mempunyai kemampuan nyata untuk  membela kedaulatan negara kita. Untuk itu TNI diperkuat kemampuannya, khususnya TNIAL dan TNI-AU.

Indonesia harus mengirimkan delegasi ke China dan Russia untuk menegosiasi pembelian kapal perang, pesawat tempur dan sistem senjata lainnya, khususnya peluru kendali dan roket. Karena keuangan kita terbatas, harus kita temukan cara non-konvensional untuk  membayar. Seperti menawarkan konsesi minyak di Ambalat kepada Russia dan China. Malaysia harus dicegah menciptakan fait accompli, just ru Indonesia harus menunjukkan secara fisik kehadirannya di semua daerah yang masuk wilayah nasional.

Hal-hal yang perlu segera dilakukan

Menduduki semua pulau yang masuk wilayah yang hendak direbut Malaysia dengan pasukan TNI diperkuat Relawan. Membuat TNI-AL dan TNI-AU mampu untuk menguasai wila yah Indonesia di sekitar  Ambalat. Apabila kemampuan cukup tinggi harus ada kesediaan melakukan tembakan  peringatan kepada kapal atau pesawat Malaysia yang melanggar kedauilatan wilayah. Mengaktifkan rakyat, seperti nelayan, untuk melakukan kegiatan secara nyata di wilayah itu dengan dilindungi TNI. Memasang tanda kedaulatan, seperti rambu-rambu, di semua pulau di wilayah itu. Membuat peta perbatasan, kalau belum ada, sesuai dengan pendapat kita.

Menggerakkan opini di ASEAN untuk berpihak kita, khususnya Filipina yang juga mempunyai masalah perbatasan dengan Malaysia dan Vietnam. Mengusahakan gerakan di Malaysia yang mendukung kita. Seperti kemungkinan mengajak  Anwar Ibrahim menuduh peran Shell dan Petronas yang dikendalikan anak mantan PM Mahathir Mohamad. Mencegah FPDA mendukung Malaysia, khususnya Singapura, Australia dan Selandia Baru. Mengirim delegasi ke China dan Russia untuk pembelian sistem senjata.

Mempengaruhi opini publik di Indonesia agar emosi tidak mengarah ke tindakan merugikan dan melawan sinisme cendekiawan dengan tindakan nyata.

E. KESIMPULAN.  Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Konstitusi berasal dari kata constitution (Bhs. Inggris) –  Inggris) – constitutie constitutie (Bhs. Belanda) –  Belanda) –  constituer (Bhs. constituer  (Bhs. Perancis), yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Dalam bahasa

Indonesia, konstitusi diterjemahkan atau disamakan artinya dengan UUD. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan  peraturan untuk membentuk, mengatur, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis  berupa konvensi. Jadi Dasar negara berarti : pondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu ne gara Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pada masa lalu timbul suatu permasalahan yang mengakibatkan Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup. Buat Indonesia diplomasi memang harus terus diadakan, tetapi bukan diplomasi yang mencari Win-Win Solution. Sebab dengan penyelesaian seperti itu kita akan harus mengorbankan sebagian kedaulatan kita. Diplomasi kita hanya untuk menyatakan pendapat dan kepentingan kita yang tidak dapat dikurangi lagi, sehingga kedaulatan tidak akan pernah dikurangi.

F. KESIMPULAN.

Jadi peranan konstitusi bagi negara yakni konstitusi bagi negara sebagai su mber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu ne gara.

G. DAFTAR PUSTAKA.

http://id.shvoong.com/law-and-politics/1922262-pengertiannegara/#ixzz1QQhm9R1h,, 17 Agustus negara/#ixzz1QQhm9R1h Agustus,, 2009 2009.. Sumber: http://id.shvoong.com/law-and-politics/constitutional-law/2139319 pancasila-dan-konstitusi-negara-indonesia/#ixzz1QQlFYT00,, Diterbitkan  pancasila-dan-konstitusi-negara-indonesia/#ixzz1QQlFYT00 Maret,, 2011 di: 25 Maret

BAB I PENDAHULUAN 1. A. Latar Belakang  Negara yaitu yaitu suatu tempat yang yang di dalamnya dalamnya di diami oleh oleh banyak  orang yang mempunyai tujuan hidup yang bermacam-macam dan  berbeda-bedaa antara satu  berbeda-bed satu orang dengan dengan orang yang lain. lain. Suatu tempat dapat disebut dengan Negara jika mempunyai 3 unsur  terpenting yang harus ada didalamnya yaitu :

1. Wilayah 2. Pemerintah 3. Rakyat Ketiga unsur tersebut harus ada dalam suatu Negara. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada maka tempat tersebut tidak  dapat dinamakan Negara. Ketiga unsur tersebut saling melengkapi dalam suatu Negara. Unsur yang lainnya yang juga harus dimiliki oleh suatu Negara adalah pengakuan dari Negara lain. Pengakuan dari Negara lain harus dimiliki oleh suatu Negara supaya keberadaan Negara tersebut diakui oleh Negara-negara lain. Setelah suatu Negara terbentuk maka Negara tersebut berhak  membentuk undang-undang atau konstitusi.Konstitusi di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, konstitusi telah ada yang berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan adat istiadat yang ada karena kesepakatan dari suatu masyarakat yang terlahir dan dipakai sebagai pengatur kehidupan  bermasyarakat.Adat  bermasyarak at.Adat istiadat istiadat mempunyai suatu suatu hukum yang yang dinamakan hukum adat. Pada jaman dahulu walaupun belum ada undang-undangseperti halnya sekarang, tetapi kehidupan masyarakat sudah diatur dengan adat istiadat dan yang melanggar  adat istiadat akan dikenakan suatu hukum yang telah masyarakat setempat sepakati yaitu hukum adat.

Seperti halnya adat istiadat, konstitusi juga mengatur kehidupan suatu Negara supaya tertatanya kehidupan dalam Negara.Jika dalam adat istiadat, pelanggar adat istiadat dikenai hukum adat maka dalam konstitusi, pelanggar konstitusi dikenai hukuman yang telah diatur dalam undang-undang.Maka untuk mengatur  kehidupan Negara dan unsur-unsur didalamnya, konstitusi sangat dibutuhkan keberadaannya. Suatu Negara tanpa konstitusi atau undang-undang seperti halnya mobil yang tanpa stir yang tidak  dapat diatur geraknya yang jika dibiarkan akan menabrak, seperti halnya suatu Negara yang tanpa kostitusi maka semua hal dalam  Negara tidak tidak dapat diatur pergerakann pergerakannya ya yang jika dibiarkan dibiarkan mengakibatkan Negara akan kacau, bobrok, runtuh dan  berdampak buruk buruk dengan hilang hilang keberadannya. keberadannya. 1. B. Perumusan Masalah 1. Bagaimana hubungan antara Negara dengan konstitusi di Indonesia? 2. Apakah pengaruh konstitusi terhadap suatu Negara khususnya Negara Indonesia? 1. C. Tujuan 1. Penulis ingin menjelaskan hubungan antara Negara dengan konstitusi di Indonesia. 2. Penulis ingin menjelaskan pengaruh pengaruh konstitusi terhadap suatu Negara khususnya Negara Indonesia. 1. D. Manfaat Penulis menyusun makalah ini karena mempunyai beberapa manfaat, yaitu : 1. Kita dapat mengetahui hubungan antara Negara dengan konstitusi di Indonesia. 2. Kita dapat mengetahui pengaruh konstitusi terhadap suatu  Negara khususnya khususnya Negara Indonesia. Indonesia. BAB II PEMBAHASAN 1. A. Tinjauan Negara

2. 1. Pengertian Negara Pengertian Negara menurut para ahli : 1. George Gelinek   Negara adalah adalah organisasi kekuasaan kekuasaan dari kelompok kelompok manusia manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu. 1. Kranenburg  Negara adalah adalah suatu organisasi organisasi yang timbul timbul karena kehendak kehendak dari suatu golongan atau bangsa sendiri. 1. Roger F. soultau  Negara adalah adalah alat (agency (agency)) atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. 1. Carl Schmitt  Negara adalah adalah sebagai suatu suatu ikatan dari manusia manusia yang mengorganisasi dirinya dalam wilayah tertetntu. 1. Negara 1.  Negara ditinjau ditinjau dari segi organisasi organisasi kekuasaan kekuasaan menurut J.H.A. Logemann  Negara adalah adalah organisasi kekuasaan kekuasaan yang bertujuan mengatur  mengatur  masyarakat dengan kekuasaaannya itu.Negara dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi yang mengatur dan menyelenggarakan tata  pergaulan hidup hidup warga masyarakat. masyarakat. 1. Negara 1.  Negara ditinjau ditinjau dari segi organisasi organisasi politik menurut menurut R.M. maclver   Negara adalah adalah suatu bentuk bentuk organisasi organisasi yang melaksanakan melaksanakan kehendak anggotanya yang dituangkan dalam perundangundangan. 1. Negara 1.  Negara ditinjau ditinjau dari segi organisasi organisasi kesusilaan menurut G.W. Friedrich Hegel

 Negara adalah adalah suatu organisasi organisasi yang mewadahi mewadahi penjelmaan penjelmaan seluruh individu dengan kekuasaan tertinggi Pengertian Negara secara umum adalah organisasi dalam suatu wilayah yang bertujuan kesejahteraan umum, dimana semua hunungan individu dan sosialnya dalam hidup sehari-hari diatur  dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 1. 2. Unsur dan Sifat Negara v Unsur-uns Unsur-unsur ur terbentukny terbentuknyaa Negara ada 2, yaitu: a)

Unsur Konstitutif Negara

Unsur Konstitutif Negara adalah unsur yang menentukan ada tidaknya suatu Negara, seperti: Rakyat Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu Negara atau menjadi penghuni Negara, meliputi: 

1)

Penduduk 

Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal tetap atau  berdomisili tetap tetap di dalam wilayah wilayah Negara (menetap). 2)

Bukan Penduduk 

Bukan Penduduk adalah mereka yang berada di dalam wilayah  Negara, tetapi tetapi tidak bermaksud bermaksud bertempat bertempat tinggal di Negara Negara itu.Misalnya : Wisata Asing yang sedang melakukan perjalanan wisata 3)

Warga Negara

Warga Negara adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari Negara (menurut undang-undang diakui sebagai warga negara). 4)

Bukan Warga Negara

Bukan Warga Negara adalah mereka yang mengakui Negara lain sebagai negaranya Wilayah Wilayah adalah bagian tertentu dari permukaan bumi dimana  penduduk suatu suatu Negara bertempat bertempat tinggal tinggal secara tetap. tetap. Wilayah suatu Negara meliputi: wilayah daratan, lautan, dan udara. 

1)

Daratan

Batas wilayah darat suatu Negara biasanya ditentukan dengan  perjanjian antara antara suatu Negara Negara dengan Negara lain dalam dalam bentuk  traktat. Perbatasan antara Negara dapat berupa: Batas alam, misalnya: sungai, danau, pegunungan, atau lembah. -

Batas buatan, misalnya: pagar tembok, pagar kawat berduri

Batas menurut geofisika, misalnya: lintang utara/selatan utara/selatan,,  bujur timur/barat. timur/barat. 2)

Lautan

Menurut Konferensi Hukum Laut internasional III pada 10 Desember 1982 yang diselenggrakan oleh PBB di Montego Bay, Jamaica, menghasilkan batas wilayah Negara sebagai berikut: 1. Laut Teritorial

Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut territorial selebar  12 mil laut, yang diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar (base line) garis pantai kearah laut bebas. 1. Zona Bersebelahan Zona bersebelahan merupakan batas laut selebar 12 mil laut dari garis batas laut territorial atau batas laut selebar 24 mil laut dari garis dasar. 1. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Zona Ekonomi Eksklusif merupakan batas lautan suatu negara  pantai lebarnya lebarnya 200 mil laut dari dari garis dasar..Dalam dasar..Dalam batas ini, negara pantai berhak menggali kekayaan alam yang ada dan menangkap para nelayan asing yang kedapatan sedang melakukan  penangkapan  penangkapa n ikan. 1. Landas Benua Landas benua adalah wilayah daratan negara pantai yang berada di bawah lautan di laut ZEE, selebar lebih kurang 200 mil di lautan bebas. 1. Landas Kontinen Landas kontinen merupakan daratan yang berada di bawah  permukaan air air di luar laut territorial territorial sampai kedalaman kedalaman 200 200 m. Bagi negara pantai, landas kontinen dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah daratan. 3) Udara Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan wilayah lautan Negara itu. Pembatasan wilayah suatu negara sangat penting sekali karena menyangkut pelaksanaan kedaulatan suatu negara dalam segala bentuk, seperti hal-hal berikut : 1. Berkuasa penuh terhadap kekayaan yang ada di dalamnya.

2. Berkuasa mengusir orang-orang yang bukan warga negaranya dalam wilayah tersebut bila tidak memiliki izin dari negara itu. 3. Pemerintah Yang Berdaulat. Pemerintah yang berdaulat mempunyai kekuasaan sebagai berikut : ü Kedaulatan ke dalam, artinya wibawa, berwenang menentukan dan menegakkan hukum atas warga dan wilayah negaranya. ü Kedaulatan keluar adalah mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara lain, sehingga bebas untuk menentukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Pemerintah Suatu Negara memiliki pemerintah, yaitu suatu organisasi yang  berwenang untuk untuk memutuskan memutuskan dan memerintah memerintah seluruh seluruh warga  Negara di dalam dalam wilayahnya. wilayahnya. 

Kedaulatan Suatu Negara meilikii kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi untuk  membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia untuk mengatur kehidupan warganya.  b) Unsur Deklaratif Deklaratif Negara 

Pengakuan dari Negara-negara lain merupakan unsure deklaratif   Negara.Unsur ini bersifat menerangkan menerangkan saja saja tentang adanaya adanaya  Negara. Makna pengakuan dari negara lain adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang sejajar sebagai suatu organisasi politik yang merdeka dan berdaulat di tengan keluarga  bangsa-bangsa..  bangsa-bangsa

Ada dua pengakuan: Pengakuan de facto. Adalah atas fakta adanya negara.Pengakuan itu berdasarkan kenyataan bahwa satu komunitas politik telah terbentuk dan memenuhi ketiga unsur konstituf negara, yaitu wilayah, rakyat dan pemerintah yang berdaulat. 

Pengakuan de jure Adalah pengakuan bahwa keberadaan suatu negara itu sah menurut hukum internasional. 

v

Sifat-sifat Negara

Menurut Miriam Budiardjo, pada umumnya setiap Negara memepunyaii sifat seperti : memepunya 1. Sifat memaksa artinya Negara mempunyai kekuasaan untuk  memakai kekerasan, agar peraturan perundang-undangan ditaati dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarkhi dicegah. Misalnya : setiap warga  Negara harus membayar membayar pajak pajak dan orang yang yang menghindarinya akan dikenakan denda. 2. Sifat monopoli artinya Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat atau untuk  mencapai cita-cita Negara. Misalnya : aliran kepercayaan atau aliran politik dilarang bertentangan dengan tujuan masyarakat. 3. Mencakup semua artinya semua peraturan perundangundangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Misal : keharusan membayar pajak. 1. 3. Teori dan Bentuk Negara v Teori-teor Teori-teorii Negara ü Tiga teori pengertian negara yang dikemukakan Mr. Soepomo (dalam Sidang BPUPKI, 31 Mei 1945):

a. Teori Individual Individualisme isme Diajarkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (16321704), J.J. Rousseau (1712-1778), Herbert Spencer (1820-1903), Harold J. Laski (1839-1950). Teori ini menganggap negara sebagai masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antara setiap pribadi (individu) yang menjadi anggota masyarakat itu.Karena merupakan  perjanjian antarpribadi, antarpribadi, maka maka yang diutamakan diutamakan dalam dalam setiap kegiatan negara adalah kepentingan dan kebebasan pribadi sehingga kepentingan seluruh warga negara kurang diperhatikan.  b. Teori Kelas (Golongan) (Golongan) Diajarkan oleh Karl Marx (1818-1883), Frederick Engels (18201895), V.I. Lenin (1870-1924). Teori ini menganggap negara sebagai alat dari suatu golongan atau kelas ekonomi kuat yang menindas golongan ekonomi lemah.Maka Karl Marx menganjurkan revolusi kaum buruh untuk  merebut kekuasaan negara dari kaum kapitalis dan balas menindas mereka.Baginya tiada tempat dalam negara untuk  kepentingan pribadi.Teori ini mendasari komunisme yang dianut dalam bentuk diktatur proletariat. c. Teori Integralist Integralistik  ik  Diajarkan oleh Benedictus de Spinoza (1632-1677), Adam Muller  (1799-1829), Friedrich Hegel (1770-1831). Menurut teori integralist integralistik, ik, negara adalah susunan masyarakat yang integral: semua anggota masyarakat merupakan bagian dari  persatuan organis. organis. Negara tidak tidak memihak memihak kepada golongan golongan yang  paling kuat, tidak tidak mengutamakan mengutamakan kepentingan kepentingan pribadi, pribadi, melainkan

menjamin keselamatan hidup seluruh bangsa sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. ü Teori Ideologi Negara 1. Fasisme Menurut teori fasisme, tujuan negara adalah imperium dunia. 2. Individualisme Menurut teori individualisme bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam urusan warga negaranya. 3. Sosialisme Menurut teori sosialisme negara mempunyai hak campur  tangan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. 4. Integralistik  Menurut teori Integralistik, tujuan negara merupakan gabungan dari teori individualisme dan sosialisme. v Bentuk-bent Bentuk-bentuk uk Negara Bentuk Negara ada 2, yaitu: 1. Bentuk Negara Kesatuan adalah suatu negara merdeka dan berdaulat yang memiliki  pemerintah pusat pusat dan berkuasa berkuasa mengatur seluruh seluruh wilayah. wilayah. Ciri-ciri : ü

Mempunyai 1 UUD

ü

Mempunyai 1 presiden

ü

Hanya pusat yang berhak membuat UU

Untuk memerintah daerah, dibagi 2 sistem, yaitu: ü

Sentralisasi, bila semua urusan diatur dan diurus pusat

ü Desentralisasi, Desentrali sasi, pemda diberi kekuasaan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (hak otonomi) 1. SERIKAT (Federasi) disebut gabungan, suatu negara yang terdiri dari beberapa negara  bagian yang tidak tidak berdaulat. berdaulat. Kedaulatan Kedaulatan tetap dipegang dipegang oleh  pusat. Ciri-ciri : ü

Tiap negara bag punya 1 UUD, 1 lembaga legisltif 

ü Masing-masing Masing-mas ing negara bagian masih memegang kedaulatan ke dalam, kedaulatan keluar dipegang pusat. ü Aturan yang dibuat pusat tidak lgs bisa dilaksanakan daerah, harus dengan persetujuan parlemen negara bagian. 1. 4. Fungsi dan Tujuan Negara v Fungsi Negara ada 4, yaitu: 1.  Fungsi Pertahanan 1. Fungsi Pertahanan dan Keamanan Keamanan (Hankam) (Hankam)  Negara harus dapat dapat melindungi melindungi rakyat, rakyat, wilayah serta  pemerintahan  pemerintah an dari ancaman, ancaman, tantangan, tantangan, hambatan dan gangguan, gangguan,  baik yang berasal berasal dari dalam maupun dari luar. 1.  Fungsi Keadilan 1. Fungsi  Negara harus dapat dapat menegakkan menegakkan hukum hukum secara tegas tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Setiap warga negara harus dipandang sama di depan hukum. 1.  Fungsi Pengaturan 1. Fungsi Pengaturan dan Ketertiban Ketertiban  Negara harus mempunyai mempunyai peraturan peraturan (UU) dan dan peraturan-peraturan peraturan-peraturan lainnya untuk menjalankannya agar terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

1.  Fungsi Kesejahteraan 1. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran Kemakmuran  Negara harus mengeksplora mengeksplorasi si sumber daya alam alam (SDA) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk  meningkatkan pendapatan rakyat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. v

Tujuan Negara menurut ahli ada 4, yaitu:

1. Shang Yang tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. 1.  Nicolo Machiavelli 1. Nicolo Machiavelli tujuan negara adalah untuk menghimpun dan memperbesar  kekuasaan negara agar mencapai kehormatan, kebesaran, dan kesejahteraan bangsa. 1. Dante Allighieri tujuan negara adalah untuk mrnciptakan perdamaian dunia. 4. Immanuel Kant tujuan negara adalah untuk membentukdan memelihara hak dan kemerdekaan warga negara. 1. B. Sistem Konstitusi Negara Indonesia 2. 1. Pengertian Konstitusi Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer  constituer yang yang berarti membentuk, yaitu membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu  Negara. Konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar.

Dalam arti sempit Konstitusi berarti piagam dasar atau undangundang dasar ( Loi constitutionallle constitutionallle)) ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar Negara. Menurut EC Wade Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Sedangkan menurut Carl Schmitt dari mazhab politik adalah : Konstitusi dalam arti absolut, mencakup seluruh keadaan dan struktur dalam negara. Hal ini didasarkan bahwa negara adalah ikatan dari manusia yang mengorganisir dirinya dalam wilayah tertentu. Konstitusi menentukan segala bentuk kerja sama dalam organisasi negara. Sehingga konstitusi menentukan segala norma. Konstitusi dalam arti relatif, naskah konstitusi merupakan naskah penting yang sulit untuk diubah dan dengan sendirinya menjamin kepastian hukum. Konstitusi memuat hal-hal yang fondamental saja sehingga tidak absolut. Konstitusi dalam arti positif, konstitusi merupakan keputusan tertinggi dari pada rakyat. Konstitusi dalam arti ideal, konstitusi dapat menampung ide yang dicantumkan satu persatu sebagai isi konstitusi seperti  pada konstitusi konstitusi relatif. 1. 2. Tingkat Konstitusi Herman Heller membagi Konstitusi dalam 3 tingkat: 











Konstitusi sebagai pengertian politik, mencerminkan keadaan sosial politik suatu bangsa . Pengertian Hukum menjadi sekunder, yang primer adalah bangunan masyarakat atau sering disebut political disebut political decision decision.. Bangunan masyarakat sebagai hasil keputusan masyarakat. Konstitusi sebagai pengertian hukum , keputusan masyarakat dijadikan perumusan yang normatif, yang harus berlaku. Dari  pengertian ini ini timbul aliran kodifikasi kodifikasi menghendaki menghendaki hukum hukum

tertulis untuk terciptanya kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. konstitusi sebagai peraturan hukum, peraturan hukum tertulis. Dengan demikian UUD adalah bagian dari konstitusi tertulis. 1. 3. Sifat dan Fungsi Konstitusi 1. Sifat Konstitusi Formil dan materiil 

Formil berarti tertulis.Materiil dilihat dari segi isinya berisikan hal-hal bersifat dasar pokok bagi rakyat dan negara. -

Flexibel dan rigid.

Kalau rigid berarti kaku sulit untuk mengadakan perubahan. Sedang flexibel berarti elastic, diumumkan dan diubah sama dengan undang-undang. -

Tertulis dan tidak tertulis

1. Fungsi Konstitusi Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalism konstitusionalismee Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah Sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari  pemegang kekuasaan kekuasaan asal asal (baik rakyat rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organorgan kekuasaan negara. 1. 4. Konstitusi Negara Indonesia Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu Negara.Undang-Undang Dasar   Negara Indonesia Indonesia yang berlaku berlaku adalah adalah Undang-Undang Undang-Undang Dasar  1945 beserta amamdemennya. 

 

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu khusus hukum dasar tertulis, yang di sampingnya

masih ada hukum dasar tidak tertulis.Hukum dasar tertulis merupakan konstitusi.Hukum konstitusi.Hukum dasar tertulis ini terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjalasan, sebagai satu kesatuan organic yang masing-masing mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Sifat-sifat hukum tertulis antara lain : 1. Merupakan hukum yang mengikat pemerintah sebagai  penyelenggara  penyelengga ra Negara, Negara, maupun rakyat rakyat sebagai warga warga Negara. 2. Berisi norma-norma, aturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan. 3. Merupakan perudangan-undangan yang tertinggi dan  berfungsi sebagai sebagai alat control terhadap norma-norma norma-norma hukum hukum yang lebih rendah. 4. Memuat aturan-aturan pokok yang bersifat singkat dan supel serta memuat hak asasi manusia, sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman. Hukum dasar tidak tertulis disebut dengan istilah konvensi, mempunyai syarat-syarat yang disebut dengan cirri-cirinya yaitu : Kebiasaan yang terpelihara dalam praktik penyelenggaraan  Negara, Berjalan sejajar dengan Undang-Undang Dasar, sehingga tidak bertentangan. Merupakan aturan-aturan dasar sebagai pelengkap yang tidak  terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Diterima oleh rakyat, sehingga tidak bertentangan dengan kehendak rakyat. 1. 5. Sistem Pemerintahan Negara Negara Sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945, dikenal tujuh kunci pokok system pemerintahan Negara yang dibagi dua kelompok yaitu system dasar dan system  pelaksana. 







1. Sistem Dasar  Sistem dasar meliputi : -

Sistem Negara hukum

yaitu Negara yang berdasarkan atas hukum ( Rechtsstaat) tidak   berdasarkan atas atas kekuasaaan kekuasaaan belaka (Machtsstaat). (Machtsstaat). Hal Hal ini mengandung arti bahwa Negara termasuk di dalamnya  pemerintah dan dan lembaga-lembaga lembaga-lembaga Negara Negara dalam melaksanaka melaksanakan n tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. -

Sistem Konstitusiona Konstitusional. l.

Pemerintah berdasar atas system kontitusi (hukum dasar), tidak   bersifat absulitisme absulitisme (kekuasaan yang yang tidak terbatas). terbatas). Sistem ini memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi ketentuan-ketentuan ketentuan-ketentuan konstitusi serta ketentuanketentuan-ketentuan ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional seperti GBHN dan UU. Dengan landasan kedua system itu, system Negara hukum dan system konstitusioanal, diciptakan system mekanisme hubungan tugas dan hukum antara lembaga-lembaga Negara yang dapat menjamin terlaksananya system itu sendiri serta dapat memperlancar pelaksanaan pencapaian cita-cita nasional. 1. Sistem Pelaksana Lembaga Negara yang tercantum dalam system pelaksana  pemerintahan  pemerintah an ada tiga lembaga lembaga Negara, Negara, yaitu Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat. 1. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di tangan rakyat

Sebelum amandemen dirumuskan: Kekuasaan Negara yang Tertinggi di tangan Majelis Permusyawara Permusyawaratan tan Rakyat (MPR). Tugas dan wewenang MPR adalah Menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Garisgaris Besar Haluan Negara. Mengangkat kepala negara dan wakil kepala negara Memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar  yang telah ditetapkan oleh majelis. 1. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi disamping MPR. Sebelum amandemen dirumuskan Presiden ialah penyelenggara  pemerintahan  pemerintah an negara yang yang tertinggi dibawah dibawah majelis. majelis. 

 

Berdasarkan Undang-Undang 1945 hasil amandemen Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat .Maka logis bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan Presiden disamping MPR dan DPR, dan Presiden bukan sebagai mandataris majelis. 1. Presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat Menurut sistem pemerintahan ini presiden tidak bertanggung  jawab kepada kepada DPR. Akan tetapi tetapi presiden presiden bekerja sama sama dengan dewan. Dalam pembuatan Undang-Undang, sesuai UUD 1945 hasil amandemen yaitu presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR, dan rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD. Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR. 1. Menteri Negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak   bertanggung jawab kepada kepada dewan perwakilan perwakilan rakyat. rakyat.

Sitem ini dijelaskan dalam UUD 1945 sebagai berikut :presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak tergantung daripada dewan, akan tetapi tergantung pada Presiden. 1. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas Dalam sistem ini kedudukan dan peranan DPR adalah kuat. DPR  tidak dapat dibubarkan oleh presiden tetapi DPR pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat  persetujuan bersama. bersama. Jadi sesuai sesuai dengan sistem ini maka kebijaksanaan atau tindakan Presiden dibatasi pula oleh adanya  pengawasan yang yang efektif efektif oleh DPR. 1. C. Politik dan Strategi Nasional 1. Konsepsi Politik Dan Strategi Politik dan strategi nasional meruapakan konsepsi operasional dari proses pencapaian cita-cita nasional, dengan bekal bersatu dalam bentuk nasionalisme Indonesia, tujuannya masyarakat adil dan makmur dengan sistem kedaulatan rakyat. v

Konsep Dasar Politik 

Untuk memberikan pengertian kata politik, akan disampaikan terlebih dahulu berapa arti kata politik dari segi kepentingan  penggunaannya,  penggunaan nya, yaitu dalam dalam arti kepentingan kepentingan umum, umum, dan dalam arti kebijaksanaan. 1. Politik sebagai kepentingan umum Politik dalam pengertian ini adalah medan atau arena tempat keseluruhan individu atau kelompok individu bergerak dan masing-masing mempunyai kepentingan atau idenya sendiri. 1. Politik dalam arti kebijaksanaa kebijaksanaan n

Politik dalam arti kebijaksanaan adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, keinginan atau keadaan yang dikehendaki.jadi dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya : -

Proses pertimba pertimbangan ngan

-

Menjamin terlaksananya suatu usaha

-

Pencapaian cita-cita yang dikehendaki

Jadi politik dalam pengertian ini adalah tindakan dari satu individu atau suatu kelompok individu mengenai satu masalah atau keseluruhan masalah dari masyarakat atau negara. 1. Pengertian politik nasional Politik nasional adalah asas haluan, usaha serta kebijaksanaan tindakan negara tentang pembinaan (perencanaan,  pengembangan,  pengembang an, pemeliharaa pemeliharaan, n, dan pengendalian), pengendalian), serta  penggunaan secara secara totalitas totalitas dari potensi nasional, nasional, baik yang  potensial maupun maupun yang efektif efektif untuk mencapai mencapai tujuan nasional. nasional. Politik nasional meliputi : Politik dalam negeri, yang diarahkan kepada mengangkat, meninggikan dan memelihara harkat derajat dan potensi rakyar  indonesia yang pernah mengalami kehinaan dan kemelaratan dakibat penjajahan menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan. Politik luar negeri yang bersifat bebas aktif  antiimperalisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasi, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat  penderitaan rakyar serta diarahkan diarahkan kepada kepada pembentukan pembentukan solidaritas antar bangsa.

Politik ekonomi yang bersifat swasembada dan swadaya dengan tidak mengisolasi diri, tetapi diarahkan kepada  peningkatan taraf taraf hidup dan daya kreasi rakyat rakyat indonesia sebesar   besarnya. Politik pertahanan keamanan, yang bersifat defensif aktif  dan diarahkan kepada pengamanan serta perlindungan bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional dan penanggulangan segala macam tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. v

Konsep Dasar Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani “strategia” yang diartikan “the art of the general” atau seninya orang panglima. Pengertian strategi secara ilmiah pertama kali dikemukakan oleh Karl von Clausewitz dari Prusia, Antoine Henri Jomini dari Swiss, dan kemudian oleh Liddle Hart dari Inggris, yang masing-masing memberi definisi sebagai berikut : Karl von Clausewitz (1780-1831) menyatakan bahwa “Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan  pertempuran untuk kepentingan kepentingan perang, perang, dan perang adalah adalah lanjutan politik dengan cara lain”. Antoine Henri Jomini (1779-1869) memberikan definisi strategis yang bersifat deskriptif yakni “strategi adalah seni menyelenggarakan perang diatas peta dan meliputi seluruh kawasan kawa san operasi”. Liddle Hart (1921-1953) seorang kapten cacat veteran yang menekuni sejarah perang secara global menyatakan bahwa “strategi adalah seni untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana militer untuk mencapai tujuan  politik. Strategi pada dasarnya merupakan kerangka dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban yang optimal terhadap 





tantangan baru yang mungkin terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses ini terjadi dalam suatu arah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 1. Pengertian Strategi Nasional Strategi nasional adalah seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan-kekuatan nasional (yaitu : ideologi  politik, ekonomi, ekonomi, sosial-budaya dan militer) dalam dalam masa damai maupun masa perang untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. 1. Hubungan Strategi dan teknologi Strategi membutuhkan teknologi dalam mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh politik, demikian juga bentuk  teknologi dipengaruhi juga strategi yang dintentukan untuk  mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil penemuan teknologi diteliti untuk dapat diterapkan dalam konteks strategi, dan sebaliknya keinginan-keinginan keinginan-keinginan strategi  perlu dirumuskan dirumuskan untuk mendapatkan mendapatkan tanggapan tanggapan dari teknologi. teknologi. 2. Sistem Politik Dan Strategi Nasional Politik nasional diartikan sebagai kebbijaksanaan umum untuk  mencapai cita-cita nasional masyarakat adil dna makmur yang terkandung dalam alinea kedua, dan tujuan nasional keamanan dan kesejahteraan yang terkandung dalam alkinea keempat dalam  pembukaan Undang-und Undang-undang ang Dasar 1945. 1945.

Penyusunan Politik dan Strategi Nasional Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden.Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945.sejak tahun 1985 telah  berkembang pendapat yang yang mengatakan mengatakan bahwa jajaran 

 pemerintah dan dan lembaga-lembaga lembaga-lembaga yang yang tersebut dalam dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga Lebaga -lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan badan yang ada ada dalam masyarakat masyarakat disebut disebut sebagai “infrastruktur  “infrastruktur   politik”, yang mencaku mencaku p pranata politik politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktu Suprastrukturr dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di itngkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Stratifikasi Politik Nasional Stratifikasi politik nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 

Tingkat penentu Kebijakan Puncak  Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan UUD,  penggarisan masalah masalah makro politik politik bangsa dan dan negara untuk  untuk  merumuskan idaman nasional berdasarkan filsafat Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 samapai dengan 15 UUD 1945 . 1. Tingkat penentu kebijakan umum

Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional. Hasil-hasilnya dapat berbentuk berbentuk:: 1) Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 5 ayat (1) ). 2) Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undangundang yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat 2) 3) Keputusan atau instruksi presiden, yang berisi kebijakankebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang  pengeluarannya  pengeluaran nya berada di di tangan presiden presiden (UUD 1945 1945 pasal 4 ayat (1) ). 4) Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat Presiden. 1. Tingkat Penentu kebijakan khusus Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintahan.Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan dalam bidang utama tersebut.Wewenang kebijakan khusu berada ditangan menteri  berdasarkan kebijakan kebijakan pada tingkat tingkat diatasnya. diatasnya. 1. Tingkat penentuan Kebijakan Teknis Kebijakan teknis merupakan penggarisan dalam satu sektor dari  bidang utama di atas dalam bentuk bentuk prosedur prosedur serta teknik untuk  untuk  mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan.Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak  ditangan pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan  pimpinan lembaga-lemba lembaga-lembaga ga non departemen. departemen. Kekuasaan Kekuasaan dalam  pembuatan aturan aturan di daerah daerah :

Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah  pusat didaerah terletak terletak ditangan ditangan gubernur dalam dalam kedudukannya kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat didaerah yuridiksi masingmasing. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan  pemerintah daerah daerah dengan dengan persetujuan DPRD. DPRD. 3. Pelaksanaan Politik Nasional Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya telah mengalami masa-masa peralihan sebagai periode transisi, sekarang telah memasuki periode konstruksi. Tugas bangsa indonesia sekarang adalah untuk membangun suatu mekanisme yang dapat mengatur dinamika masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan cita-cita bangsa dalam kehidupan nasional. Strategi nasional merupakan bagian yang penting dalam proses  pemantapan,  pemantapa n, sebab setiap mekanisme mekanisme yang yang dibentuk, dibentuk, pada akhirnya diputuskan secara politis. Dengan demikian dalam kehidupan masyarakat terdapat serangkaian kebijaksanaan politik, dan dalam kerangka inilah penyelenggaraab fubgsi politik itu  berlangsung.

Hakikat Politik Nasional Politik nasional pada hakikatnya adalah sama dengan kebijaksanaan nasional, menjadi landasan serta arah bagi  penyusunan konsep konsep strategi nasional. nasional. Kebjaksanaan Kebjaksanaan nassional nassional merupakan suatu manifestasi pencapaian tujuan nasional melalui rumusan-rumusan pokok yang dapat menjamin tercapainya tujuan nasional.Politik nasional.Politi k nasional merupakan pula konsepsi perjuangan dalam rangka mengisi cita-cita kemerdekaan yang mencerminkan aspirasi dan ideologi bangsa serta sikap kearah tindakan yang nyata.

Cita-cita kemerdekaan terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke dua, yang identik dengan cita-cita nasional. Cita-cita nasional perlu mengalami proses penegasan atau konkretisasi yang dinamis lewat penjabatan yang terjadi dengan memproyeksikan cita-cita nasional itu secara bertahap. Proses  penegasan cita-cita cita-cita nasional nasional itu secara berturut-turut berturut-turut harus dapat dapat menentukan : Idaman Nasional sebagai hasil proyeksi Cita-cita Nasional dalam jangka panjang. Tujuan Nasional sebagai hasil prakiraan Idaman Nasional dalam jangka sedang. Sasaran Nasional sebagai hasil perhitungan Tujuan Nasional dalam jangka pendek. Selain penegasan faktor Karsa menurut proyeksi berdasarkan tahapan jangka waktu, maka cita-cita, idaman, tujuan , dan sasaran nasional tersebut menurut keperluan dapat pula menjadi  pangkal bagi bagi penentuan arah arah menurut struktur struktur organisasial, organisasial,  pembidangan  pembidanga n fungsional, struktur struktur program, pembagian pembagian kewilayahan atau kedarrahan dan lain sebagainya. 





Konsepsi politik nasional berdasarkan pola dan orientasi pada daya upaya untuk mengatur negara dengan sebaik-baiknya demi memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat banyak, sehingga konsepsi politik nasional berorientasi kepada  pembangunan.Sehingga  pembanguna n.Sehingga dapat dapat dikatakan dikatakan politik nasional nasional adalah  politik pembangunan. pembangunan. Perumusan Politik Nasional Perumusan politik nasional indonesia adalah dilakukan oelh  presiden yang dibantu dibantu oleh lembaga-lem lembaga-lembaga baga tinggi negara. negara. Menurut ketatanegaraan indonesia dengan prinsip Kabinet  presidensial, maka maka politik nasional nasional disusun oleh pemerintah pemerintah  bersama DPR. Politik Politik nasional ini ini disusun berlandaskan berlandaskan

ketetapan-ketetapan MPR.Ketetapan-ketetapan MPR merupakan  penjabaran dari dari Undang-undang Undang-undang Dasar 1945, 1945, yang sebagai sebagai  jelmaan dari empat empat pokok pikiran pikiran pancaran pancaran dari pancasila.Dengan pancasila.Dengan demikian politik nasional adalah berlandaskan pada ideologi  pancasilam karena karena ideologi ideologi pancasila bersifat bersifat asasi sedang politik  politik  nasional merupakan pelaksanaan ideologi yang disesuaikan dengan ruang dan waktu.Dalam landasan tersebut telah ditentukan masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan dan cara-cara  bagaimana yang yang harus ditempuh. ditempuh. Tugas yang diberikan oleh oleh Undang-undang Dasar 1945 kepada setiap pemerintah Indonesia adlah pembangunan bangsa Indonesia yang mencakup : Perlindungan terhadap semua bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penertiban dunia dengan dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 1. 4. Implementasi Politik Dan Strategi Nasional Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum: 





1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. 2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang –  perundang – undangan undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk  ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya dengan reformasi melalui program legalisasi. 3. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.

4. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan. Penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. 5. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap  pelanggaran  pelanggara n hukum dan hak hak asasi manusia manusia yang belum belum ditangani secara tuntas. Implemetasi politk strategi nasional dibidang ekonomi : 1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu  pada mekanisme mekanisme pasar yang berkeadila berkeadilan n dengan prinsip prinsip  persaingan sehat sehat dan memperhatikan memperhatikan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi, ekonomi, nilai –   – nilai nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup,  pembangunan  pembanguna n berwawasan berwawasan lingkungan lingkungan dan berkelanjutan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan  bekerja, perlindungan perlindungan hak   – hak hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. 2. Mengembangkan prsaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan menghindark an terjadinya struktur pasar monopolistik dan  berbagai struktur struktur pasar distortif, distortif, yang merugikan masyarakat masyarakat.. 3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang menganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur undang –  undang – undang. undang. 4. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masayarakat, terutama bagi fakir  miskin dan anak   – anak anak terlantar dengan mengembangkan sistem dan jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi efektif  dan efisien serta ditetapkan dengan undang –  undang – undang. undang. 5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komperatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan

di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat. 6. Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku  bunga wajar, tingkat tingkat inflasi terkendali, terkendali, tingkat tingkat kurs rupiah yang stabil dan realitis, menyediakan kebutuhan pokok  terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas  publik yang memadai memadai dan harga harga terjangkau, terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik : 1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah –  masalah –  masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa dan dan bernegara, bernegara, perlu upaya rekonsiliasi rekonsiliasi nasional nasional yang diatur dengan undang – undang. undang. 2. Menyempurnakan Undang – Undang Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan  persatuan bengsa, bengsa, serta sesuai dengan dengan jiwa dan semangat semangat Pembukaan Undang – Undang Undang Dasar 1945. 3. Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga – lembaga lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada  prinsip pemisahan pemisahan kekuasaan kekuasaan dan tata hubungan hubungan yang yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. 4. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan  perundang – undangan undangan dibidang politik.

Secara umum Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan  bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masayrakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah  bagi daerah propinsi, propinsi, daerah kabupate kabupaten, n, daerah kota dan desa. 3. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik  maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan ekonomi daerah. 4. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka  pemberdayaan  pemberdaya an masyarakat masyarakat terutama petani petani dan nelayan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, indutri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber  daya alam. 5. Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta  pengelolaan  pengelolaa n sumber daya. daya. 6. Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna memantapkan  penyelenggaraan  penyelengga raan otonomi otonomi daerah yang yang luas, nyata dan dan  bertanggung jawab. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup : 1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.

2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. 3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang – undang. undang. 4. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar  –   besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang  berkelanjutan,  berkelanjuta n, kepentingan kepentingan ekonomi dan dan budaya masyarakat masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur  dengan undang – undang. undang. 5. Menerapkan indikator  – indikator indikator yang memungkinkan  pelestarian kemampuan kemampuan pembaharuan pembaharuan dalam dalam pengelolaan pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan : 1. Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktual reaktualisasi isasi  peran Tentara Nasional Indonesia Indonesia sebagai sebagai alat negara untuk  melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan  Negara Kesatuan Kesatuan Republik Republik Indonesia terhadap terhadap ancaman ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan. 2. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Repuiblik  Indonesia sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib

latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan rakyat. 3. Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. 4. D. Sistem Manajemen Nasional 5. 1. Pengertian SISMENNAS SISMENNAS merupakan suatu himpunan usaha nasional secara menyeluruh yang memadukan pengertian manajemen sebagai  perilaku. Dengan Dengan kata lain lain bahwa SISMENNAS SISMENNAS merupakan merupakan suatu system dimana managemen adalah merupakan faktor upaya yang mengunakan organisasi sebagai faktor sarana serta administrasi sebagai faktor karsa yang member arah dalam kebijaksanaan  pemerintah..  pemerintah Administrasi meliputi bidang : a)

Administrasi Negara

 b)

Administrasi Niaga Niaga

2. Unsur-unsur Manjemen Ketatanegar Ketatanegaraan aan Meliputi hal- hal sebagai berikut :

 Negara Sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak dan peranan terhadap pemilikan, pengaturaan, dan pelayanaan yang diperlukan dalam ranga mewujutkan cita- cita bangsa. 



Bangsa Indonesia

Sebagai unsure pemilik Negara yang berperen menentukan system nilai ndan arah serta haluan negera sebagai landasan dan  pedoman bagi bagi penyelengraan penyelengraan fungsi Negara. Negara. Pemerintah Sebagai Manager dan Penguasa dalam penyelengraan fungsi  pemerintahan  pemerintah an umum. 

Masyarakat Sebagai unsure Penunjang dan Pemakai sebagai contributor,  penerima, dan dan konsumen bagi hasil kegiatan kegiatan penyelengraan penyelengraan fungsi pemerinta pemerintahan. han. 

Secara structural unsure utama SISMENNAS tersusun atas empat tatanan : Tata Laksana Pemerintahan (TLP) Tata Administrasi Negara (TAN) Tata Politik Nasional (TPN) Tata Kehidupan Masyarakat (TKM) Secara prases SISMENNAS berpusat pada suatu rangkaian  pengambilan  pengambila n keputusan yang yang berwenagan berwenagan pada tatanan tatanan TAN dan dan TLR. Kata wewenang berarti bahwa keputusan itu bersifat mengikat dan dapat dipaksakan dengan sangsi- sangsi tertentu yang ditujukan pada masyarakat umum.    

3. Fungsi SISMENNAS Fungsi pokok SISMENNAS adalah pemesyarakatan politik.Hal ini berarti bahwa segenap usaha dan kegiatan diarahkan pada  penjaminan hak hak dan penerbitan penerbitan kewajiban kewajiban rakyat.Hak rakyat.Hak rakyat adalah berupa terpenuhinya berbagai kepentingan sedangkan kewajiban rakyat berupa likutsertaan dan tangung jawab bagi terbentuknya situasi dan kondisi kewarganegaraan yang baik. Dalam prosesnya Arus Masuk terdapat 2 fungsi:

a)

Fungsi Pengenalan Kepentingan

Untuk menemukan dan mengenali serta merumuskan berbagai  permasalahan  permasalah an dan kebutuhan kebutuhan rakyat yang yang terdapat pada pada struktur  Tata Kehidupan Masyarakat.  b)

Fungsi Pemilihan Pemilihan Kepemimpinan Kepemimpinan

Untuk memberikan masukan tentang tersedianya orang- orang yang berkualitas guna menempati derbagai kedudukan dan  jabatan tertentu tertentu yang menyelengarak menyelengarakan an berbagai tugas tugas dan  prkerjaan dalam dalam rangka TPKB. TPKB. Tata Pengambilan Keputusan Berwenangan(TPKB) merupakan inti SISMENNAS yang meliputi fungsi : 1. Perencanaan, sebagai rintisan dan persiapan sebelum  pelaksanaan.  pelaksanaa n. 2. Pengendalian, sebagai pengarahan, bimbingan dan koordinasi selama pelaksanaan. 3. Penilaian, untuk memperbandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah pelasaknaan selesai. Pada aspek Arus Keluar secara fungsional SISMENNAS untuk  menghasilkan: F

Pembuatan Aturan(Rul Aturan(Rulee Making)

A turan, norma, patokan dan pedoman sebagai cara yang singkat dalam kebijaksanaan umum. F

Penerapan Aturan

Penyelengaraan, penerapan, penegakan, atau pelaksanaan  berbagai kebijaksanaan kebijaksanaan nasional nasional yang lazimnya lazimnya dijabarkan dijabarkan dalam  program berbagai berbagai kegiatan. kegiatan.

F

Penghakiman Aturan

Penyelesaian segala macam perselisihan, pelanggaran dan  penyelewengan  penyelewen gan yang timbul timbul sehubungan sehubungan dengan penentuan penentuan kebijaksanaan umum dalam rangka pemeliharaan tertip hukum. BAB III KESIMPULAN Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa :

 Negara adalah adalah organisasi dalam dalam suatu wilayah wilayah yang bertujuan bertujuan kesejahteraan umum, dimana semua hunungan individu dan sosialnya dalam hidup sehari-hari diatur dan dilaksanakan  berdasarkan peraturan peraturan perundang-undang perundang-undangan an serta suatu negara negara mempunyai unsur dan sifat. Bentuk Negara ada 2 yaitu Negara Kesatuan dan Serikat( Federasi ) yang masing-masingnya mempunyai cirri-ciri yang membedakan satu dengan yang lainnya. Konstutusi mempunyai pengertian dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar/ hukum dasar.Sedangkan dalam arti sempit memiliki arti piagam dasar  atau undang-undang dasar yang merupakan dokumen lengkap mengenai peraturan dasar Negara.Konstitusi memiliki sifat dan fungsi. Konstitusi mempunyai tujuan dan kegunaan dalam  pembentukannya.Konsti  pembentuka nnya.Konstitusi tusi dibuat dengan dengan tujuan mencapai mencapai tujuan dari sutu negar yang membuatnya kalau di Indonesia konstitusi dibuat untuk mencapai tujuan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang sebagai dasar Negara Indonesia.Sedangkan Indonesia.Seda ngkan selain mempunyai tujuan, Konstitusi juga mempunyai kegunaan bagi penguasa sebagai alat mewujudkan

cita-cita dari tujuan Negara yang sesuai dengan kaedah Negara  pembuatnya..  pembuatnya Tampak bahwa begitu banyak tujuan, manfaat dan kegunaan konstitusi bagi suatu Negara khususnya bagi Indonesia untuk  mewujudkan suatu cita-cita luhur bangsa Indonesia maka konstitusi sangat dibutuhkan bagi Negara Indonesia yang dapat  juga sebagai alat alat pencapai pencapai tujuan Negara Negara berdasarkan berdasarkan pada Dasar  Dasar   Negara yaitu yaitu Pancasila. Oleh karena itu, dengan adanya konstitusi maka pengaturan dalam Negara akan berjalan dengan baik, lancar dan tertata sehingga dinamika dan proses pemerintahan Negara dapat dibatasi dan dikendalikan serta dapat mewujudkan kehidupan dalam Negara yang dinamis dan terkendali untuk kepentingan  bersama. BAB III KESIMPULAN Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa :

 Negara adalah adalah organisasi dalam dalam suatu wilayah wilayah yang bertujuan kesejahteraan umum, dimana semua hunungan individu dan sosialnya dalam hidup sehari-hari diatur dan dilaksanakan  berdasarkan peraturan peraturan perundang-undang perundang-undangan an serta suatu negara negara mempunyai unsur dan sifat. Bentuk Negara ada 2 yaitu Negara Kesatuan dan Serikat( Federasi ) yang masing-masingnya mempunyai cirri-ciri yang membedakan satu dengan yang lainnya. Konstutusi mempunyai pengertian dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar/ hukum dasar. Sedangkan dalam arti sempit memiliki arti piagam dasar atau undang-undang dasar yang merupakan dokumen lengkap

mengenai peraturan dasar Negara. Konstitusi memiliki sifat dan fungsi. Konstitusi mempunyai tujuan dan kegunaan dalam  pembentukannya.  pembentuka nnya. Konstitusi Konstitusi dibuat dengan tujuan mencapai mencapai tujuan dari sutu negar yang membuatnya kalau di Indonesia konstitusi dibuat untuk mencapai tujuan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang sebagai dasar Negara Indonesia. Sedangkan selain mempunyai tujuan, Konstitusi juga mempunyai kegunaan bagi penguasa sebagai alat mewujudkan cita-cita dari tujuan Negara yang sesuai dengan kaedah Negara pembuatnya. Tampak bahwa begitu banyak tujuan, manfaat dan kegunaan konstitusi bagi suatu Negara khususnya bagi Indonesia untuk  mewujudkan suatu cita-cita luhur bangsa Indonesia maka konstitusi sangat dibutuhkan bagi Negara Indonesia yang dapat  juga sebagai alat alat pencapai pencapai tujuan Negara Negara berdasarkan berdasarkan pada Dasar  Dasar   Negara yaitu yaitu Pancasila. Oleh karena itu, dengan adanya konstitusi maka pengaturan dalam Negara akan berjalan dengan baik, lancar dan tertata sehingga dinamika dan proses pemerintahan Negara dapat dibatasi dan dikendalikan serta dapat mewujudkan kehidupan dalam Negara yang dinamis dan terkendali untuk kepentingan  bersama. DAFTAR PUSTAKA Bakry, Noor Ms. 2009. Pendidika 2009. Pendidikan n  Kewarganegaraan.  Kewarganegaraa n. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. http://www.blogtopsites.com/outpost/ http://www.blog topsites.com/outpost/98fb3bbf78c4 98fb3bbf78c4efcbc2e712 efcbc2e712 82b5a4f4bc http://makalahdanskripsi.blogspot.co http://makalahd anskripsi.blogspot.com/2009/01/n m/2009/01/negara-danegara-dankonstitusi.html http://yanel.wetpaint.com/page http://yanel.wet paint.com/page/Negara+ /Negara+dan+Konstitusi dan+Konstitusi

http://www.yousaytoo.com/bab-iv-politik-dan-strate http://www.yousaytoo.com/ba b-iv-politik-dan-strategiginasional/244327 http://rudyregobiz.wordpr http://rudyrego biz.wordpress.com/penge ess.com/pengertian-politik rtian-politik-dan-danstrategi-nasional/ http://elearning.gunadarma.ac http://elearni ng.gunadarma.ac.id/docmodul/ .id/docmodul/pendidikan_k pendidikan_kewa ewa rganegaraan/bab4-politik rganegaraa n/bab4-politik_dan_strategi_na _dan_strategi_nasional.pdf  sional.pdf  http://alfitharul.blogspot.com/2010 http://alfitharul.bl ogspot.com/2010/03/bab-iv-politi /03/bab-iv-politik-dank-danstrategi-nasional.html http://faddlyel.blogspot.com/2010 http://faddlyel.bl ogspot.com/2010/04/sistem-manaje /04/sistem-manajemenmennasional.html

BAB I

PENDAHULUAN

Negara dikatakan suatu negara apabila memenuhi 3 unsur utama yaitu : Wilayah, pemerintah, dan rakyat. Ketiga unsur tersebut saling melengkapi dalam suatu Negara. Unsur yang lainnya yang juga harus dimiliki oleh suatu Negara adalah pengakuan dari Negara lain. Pengakuan dari Negara lain harus dimiliki oleh suatu Negara supaya keberadaan Negara tersebut diakui oleh Negara-negara lain. Setelah suatu Negara terbentuk maka Negara tersebut

berhak

membentuk

undang-undang

atau

konstitusi. Konstitusi di Indonesia sudah ada sejak zaman

dahulu

bahkan

sebelum

kemerdekaan

Indonesia, konstitusi telah ada yang berfungsi mengatur  kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan adat istiadat yang ada karena kesepakatan dari suatu masyarakat yang terlahir dan dipakai sebagai pengatur  kehidupan

bermasyarakat.Adat

istiadat

mempunyai

suatu hukum yang dinamakan hukum adat. a dat. Seperti halnya adat istiadat, konstitusi juga mengatur  kehidupan suatu Negara supaya tertatanya kehidupan dalam Negara.Jika dalam adat istiadat, pelanggar adat istiadat dikenai hukum adat maka dalam konstitusi,

pelanggar konstitusi dikenai hukuman yang telah diatur  dalam undang-undang.Maka untuk mengatur kehidupan Negara dan unsur-unsur didalamnya, konstitusi sangat dibutuhkan

keberadaannya.

Suatu

Negara

tanpa

konstitusi atau undang-undang seperti halnya mobil yang tanpa stir yang tidak dapat diatur geraknya yang  jika dibiarkan akan menabrak, seperti halnya suatu Negara yang tanpa kostitusi maka semua hal dalam Negara tidak dapat diatur pergerakannya yang jika dibiarkan mengakibatkan Negara akan kacau, bobrok, runtuh

dan

berdampak

buruk

dengan

hilang

keberadannya. Dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi. Dasar Negara menempati kedudukan sebagai norma hukum tertinggi suatu Negara. Sebagai norma tertinggi, dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan norma-norma hukum dibawahnya. Konstitusi adalah salah satu norma hukum dibawah dasar Negara. Dalam arti yang luas : konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah : konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Dalam arti sempit : konstitusi adalah UndangUndang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian,

konstitusi

bersumber

dari

dasar 

Negara.norma hukum dibawah dasar Negara isinya tidak boleh bertentangan dengan norma dasar. Isi

norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung

dalam

merupakan

cita

dasar hukum

hubungan-hubungan

yang

Negara. dan

Negara.

sangat

keduanya yang perlu kita ketahui.

Dasar terkait

Negara Terdapat antara

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Negara

Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.Organisasi negara dalam suatu wilayah bukanlah satusatunya organisasi, ada organisasi-organisasi lain (keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang masing-masing memiliki kepribadian yang lepas dari masalah kenegaraan). Secara umum negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya.

Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk suatu negara. Elemen-elemen tersebut adalah:

1. Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur terpenring dalam tatanan suatu negara. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suksesna suatu tatanan dalam pemerintahan. Pentingnya unsur rakyat dalam suatu negara tidak hanya diperlukan dalam ilmu kenegaraan (staatsleer) tetapi perlu juga perlu melahirkan apa yang disebut ilmu kemasyarakatan (sosiologi) suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus menyelidiki, mempelajari hidup kemasyarakatan. Sosiologi merupakan ilmu penolong bagi ilmu hukum tata negara.

2. Wilayah (teritorial)

Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya suatu wilayah. Disamping pentingnya unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu wilayah itu masuk suatu negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara. Apabila mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya hanya berlaku bagi orang-orang yang berada di wilayahnya sendiri. Orang akan segera sadar berada dalam suatu negara tertentu apabila melampaui batas-batas wilayahnya setelah berhadapan dengan aparat (imigrasi negara) untuk memenuhi berbagai kewajiban yang ditentukan.

Paul Renan (Perancis) menyatakan satu-satunya ukuran bagi suatu masyarakat untuk menjadi suatu negara ialah keinginan bersatu (le desir de’etre ans emble). Pada sisi lain Otto Bauer

menyatakan, ukuran itu lebih diletakkan pada keadaan khusus dari wilayah suatu negara.

3. Pemerintahan

Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilayah negara.

2.2. Pengertian Konstitusi

Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu “constituer” (Perancis)

atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal

(permulaan)

dari

segala

peraturan

perundang-undangan

tentang

negara.

Belanda

menggunakan istilah “Grondwet” yaitu berarti suatu undang -undang yang menjadi dasar (grond)

dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah Grondwet menjadi Undang-undang Dasar.

Sedangkan menurut Carl Schmitt dari mazhab politik adalah :



Konstitusi dalam arti absolut, mencakup seluruh keadaan dan struktur dalam negara. Hal ini

didasarkan bahwa negara adalah ikatan dari manusia yang mengorganisir dirinya dalam wilayah tertentu. Konstitusi menentukan segala bentuk kerja sama dalam organisasi negara. Sehingga konstitusi menentukan segala norma.



Konstitusi dalam arti relatif, naskah konstitusi merupakan naskah penting yang sulit untuk

diubah dan dengan sendirinya menjamin kepastian hukum. Konstitusi memuat hal-hal yang fondamental saja sehingga tidak absolut.



Konstitusi dalam arti positif, konstitusi merupakan keputusan tertinggi dari pada rakyat.



Konstitusi dalam arti ideal, konstitusi dapat menampung ide yang dicantumkan satu persatu

sebagai isi konstitusi seperti pada konstitusi relatif.

2.2.1.

Tujuan Konstitusi

Pada umumnya hukum bertujuan untuk mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri.

Konstitusi juga memiliki tujuan yang hampir sama deengan hukum, namun tujuan dari konstitusi lebih terkait dengan:

1. Berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing-masing.

2. Hubungan antar lembaga negara

3. Hubungan antar lembaga negara(pemerintah) dengan warga negara (rakyat).

4. Adanya jaminan atas hak asasi manusia

5. Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan jaman.

Semakin banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam suatu konstitusi tidak menjamin bahwa konstitusi tersebut baik. Di dalam praktekna, banyak negara yang memiliki lembaga-lembaga yang tidak tercantum di dalam konstitusi namun memiliki peranan yang tidak kalah penting dengan lembaga-lembaga yang terdapat di dalam konstitusi. Bahkan terdapat hak-hak asasi manusia yang diatur diluar konstitusi mendapat perlindungan lebih baik dibandingkan dengan yang diatur di dalam konstitusi.

Dengan demikian banyak negara yang memiliki aturan-aturan tertulis di luar konstitusi yang memiliki kekuatan yang sama denga pasal-pasal yang terdapat pada konstitusi.

2.2.2. Klasifikasi Konstitusi

Hampir semua negara memiliki kostitusi, namun antara negara satu dengan negara lainya tentu memiliki perbeadaan dan persamaan. Dengan demikian akan sampai pada klasifikasi dari konstitusi yang berlaku di semua negara. Para ahli hukum tata negara atau hukum konstitusi kemudian mengadakan klasifikasi berdasarkan cara pandang mereka sendiri, antara lain K.C. Wheare,

C.F.

Strong,

James

Bryce

dan

lain-lainnya.

Dalam buku K.C. Wheare “Modern Constitution” (1975) mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut:

a. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten co nstitution)

b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution)

c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme constitution).

d. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution) e. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution).

2.3. Konstitusi Indonesia

Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu Negara. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 beserta amamdemennya.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu khusus hukum dasar tertulis, yang di sampingnya masih ada hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis merupakan konstitusi. Hukum dasar tertulis ini terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjalasan, sebagai satu kesatuan organik yang masing-masing mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri.

2.3.1.

Kedudukan UUD 1945

Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan secara garis besar cara kerja badan-badan pemerintahan tersebut tersebu t.

Selanjutnya, Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis. Selain itu ada pula hukum dasar yang tidak tertulis yang sering disebut konvensi. Artinya kebiasaan politik dalam politik dalam ketatanegaraan yang tidak tertulis, adapun pelaksanaanya dapat diterima dan dibenarkan oleh rakyat, seperti presiden setiap tanggal 17 Agustus Agustu s.

Namun hukum dasar pada UUD hanyalah sebagian saja melainkan ada juga yang hukum yang tidak tertulis sebagaimana dijelaskan pada penjelasan UUD 1 945, dinyatakan bahwa:

“Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu.

Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis ialah aturan-aturan tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.”

Jadi dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui kedudukan utama dari Undang-Undang Dasar adalah sebagai hukum dasar dan bukanlah satu-satunya hukum dasar melainkan hanya sebagian hukum dasar, yakni hukum dasar yang tertulis. Di samping itu masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis. Sebagai hukum dasar, maka UUD 1945 merupakan sumber hukum.

2.3.2.

Fungsi UUD 1945

Sebagi Konstitusi tentulah UUD 1945 memiliki fungsi, bila dijabarkan fungsi UUD 1945 adalah sebagai berikut:

-

Sebagai sumber hukum dalam tertib hukum, merupakan perundang-undangan yang

tertinggi.

-

-

Sebagai alat kontrol bagi hukum yang berada di bawahnya.

-

Sebagai pedoman yang memberi arah bangsa.

Sebagai kerangka dasar dalam pembagian dan penyelenggaraan pemerintah negara.

Fungsi tersebut adalah suatu acuan dalam melakukan segala kehidupan berbangsa dan keseimbangan dalam berprilaku bila diterapkan dengan baik.

2.3.3.

Nilai-Nilai dalam UUD 1945

Selain sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

a.

Paham negara persatuan yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

b.

Tujuan negara, yaitu negara yang melindungi melindungi segenap bangsa dan seluruh seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

c.

Negara yang berkedaulatan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.

d.

Negara berdasar adas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan kemanusiaan yang adil dan beradab.

e.

Menentang Penjajahan

f.

Mencita-citakan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur

Jelaslah bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki kandungan nilainilai yang sangat baik, mewakili cita-cita, identitas, dan kepribadian bangsa Indonesia yang harus terus dipupuk agar masyarakat Indonesia tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme.

2.3.4. Sejarah UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia

UUD 1945 dirancang sejak 29 mei 1945 oleh Badan Penyelidikan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI ) yang diketuai oleh Radjiman Ra djiman Wedyodiningrat. Tugas utamanya adalah menyusun rancangan Undang-Undang sebagai salah satu persiapan Untuk membentuk negara yang merdeka, namun anggota lembaga ini sibuk mengusung ideologinya masing-masing ketika membicarakan masalah Ideologi negara Akibatnya, pembahasan tentang rancangan UUD menjadi terbengkalai. Maka BPUPKI dalam sidang pertamanya membentuki panitia kecil untuk merumuskan

7

UUD yang diberinama Panitia Sembilan . Dan pada tanggal 22 juni 1945 Panitia Sembilan ini berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui sebuah naskah mukhodimah UUD yang kemudian diterima dalam siding II BPUPKI tanggal 11 Julu 1945. Setelah itu Ir. Soekarno membentuk panitia kecil pada tanggal 16 juli 1945 yang diketuai oleh Soepomo dengan tugas menyusun rancangan UUD dan membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang beranggotakan 21 orang. Sehingga UUD atau konstitusi Negara Indonesia Indonesia ditetapkan oleh PPKI pada hari hari sabtu tanggal 18 Agustus 1945, Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. . Dengan demikian sejak itu Indonesia telah menjadi suatu Negara modern karena telah memiliki suatu system ketatanegaraan yaitu dalam UUD 1945.

1. Periode berlakunya UUD 1945 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet SemiPresidensiel (“Semi-Parlementer”) yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan

sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.

2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949  – 17 Agustus 1950

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Namun karena tidak sesuai dengan jati diri bangsa serta mencuat issu disintegrasi, maka kemudian Indonesia berganti bentuk lagi menjadi Negara kesatuan Republik.

3. Periode UUDS 1950 17 Agustus 1950  – 5 Juli 1959

Perubahan bentuk Negara secara otomatis juga membuat perubahan dalam konstitusinya. Mulai Pada tanggal 17 Agustus 1950 Konstitusi Indonesia berubah menjadi Undang-Undang Sementara Republik Indonesia. Pada periode UUDS 50 ini diberlakukan diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.

4. Periode kembalinya ke UUD 1945 5 Juli 1959-1966

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya:

1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara.

2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 3. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. 5. Periode UUD 1945 masa orde baru 11 Maret 1966- 21 Mei 1998

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancur hutan dan sumber alam kita.

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, diantaranya

melalui sejumlah peraturan:



Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya.



Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

6. Periode 21 Mei 1998- 19 Oktober 1999

Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

7. Periode Pasca Remormasi Remormasi (Amandemen)

Setelah

Reformasi

banyak

kalangan

yang

menginginkan

dilakukannya

perubahan

(amandemen) terhadap UUD 1945. Tujuan dilakukannya perubahan adalah untuk menambah sesuatu yang belum ada aturannya dalam konstitusi serta untuk merespon tuntutan zaman. Para pengamat politik berpandangan bahwa keberadaan UUD 1945 didesain oleh para pembuatnya bersifat sementara karena belum menentunya kondisi Negara pada saat itu. Selain itu UndangUndang dasar 1945 juga telah diselengkan oleh pemerintah orde baru untuk melanggengkan Kekuasaanya.

Salah satu hal yang berubah dengan adanya amandemen adalah keberadaan lembaga Negara. Keberadaan lembaga ini cukup vital karena pada masa sebelumnya berbagai macam lembaga Negara dikendalikan oleh satu orang saja, yaitu Presiden. Meskipun secara formal terdapat aturan untuk memisahkan antara lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif namun karena ketiadaan aturan yang jelas, maka aturan tersebut dapat dimanipulasi. Oleh sebab itu setelah reformasi mencoba diperbarui agar lebih jelas pola pemisahannya serta memunggkinkan adanya control

secara baik diantara berbagi macam lembaga Negara. Dengan adanya check and 

balances maka bisa mengurangi penumpukan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:





Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 oktober 1999 : Perubahan Pertama UUD “45 Sidang Umum MPR 2000, tanggal 7-18 Oktober 2000: Perubahan Kedua UUD “45



Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001: Perubahan Ketiga UUD “45



Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002: Perubahan Keempat UUD “45

2.4. Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis

Hukum menurut bentuknya dibedakan antara hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Hukum Tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Sedangkan Hukum Tak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dalam masyarakat tetapi tidak tertulis (disebut hukum kebiasaan).

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu khusus hukum dasar tertulis, yang di sampingnya masih ada hukum dasar tidak tertulis.Hukum

dasar

konstitusi.Hukum

dasar

tertulis tertulis

ini

merupakan terdiri

atas

Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjalasan, sebagai satu kesatuan organic yang masing-masing mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Sifat-sifat hukum tertulis antara lain : 1. Merupakan hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara, maupun rakyat sebagai warga Negara.

2. Berisi norma-norma, aturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan.

3. Merupakan perudangan-undangan yang tertinggi dan berfungsi sebagai alat control terhadap norma-norma hukum yang lebih rendah.

4. Memuat aturan-aturan pokok yang bersifat singkat dan supel serta memuat hak asasi manusia, sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman.

Hukum dasar tidak tertulis disebut dengan istilah konvensi,

mempunyai

syarat-syarat

yang

disebut

dengan cirri-cirinya yaitu : 

Kebiasaan yang terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara,



Berjalan sejajar dengan Undang-Undang Dasar, sehingga tidak bertentangan.



Merupakan aturan-aturan dasar sebagai pelengkap yang tidak terdapat dalam Undang-

Undang Dasar.



Diterima oleh rakyat, sehingga tidak bertentangan dengan kehendak rakyat.

2.5. Negara Indonesia Adalah Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam pasal 1 A (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, NKRI adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat)

tidak berdasar kekuasaan belaka (machtstaat), (m achtstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan tanpa batas).

Konsepsi negara hukum Indonesia adalah konsep negara hukum materiil atau negara hukum arti luas, yang berarti pemerintah berperan aktif membangunkesejahteraan umum di berbagai lapangan kehidupan.Bukti Indonesia menggunakan konsep negara hukum materiil adalahsebagai berikut:

1) Pembukaan UUD 1945 Alinea IV

Yang berbunyi: “... memajukankesejhteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut elaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dankeadilan sosial ....”

2). Pasal 33 dan 34 UUD 1945

Menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

Perwujudan Negara Hukum IndonesiaDi dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalamdalm lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan.

Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum yakni sebagai berikut:

1. adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatanrakyat

2. bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya haus berdasar atas hukum atau perundang-undangan

3. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);

4. adanya pembagian kekuasaan dalam negara;

5. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengauh eksekutif;

6. adanya peran nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negarauntuk turt serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;

7. adanya sistem perekonomian yang menjamin pembagian yang meratasumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam konstitusi.

Oleh Ol eh ka karren ena a it itu, u, perwujudan secara operasi operasional onal dari dari konsep konsep nagara nagara hukum hukum adalah adalah konstitusi konstitusi negara tersebut. Operasional dari konsep negara hukum di Indonesia dituangkan dalamkonstitusi negara, yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar negarayang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum(legal order) Indonesia. Di bawah UUD 1945 terdapat berabagiaturanpeundang-undangan yang bersumber dan berdasarkan pada UUD 1945.

BAB III

KESIMPULAN

Konstitusi mempunyai tujuan dan kegunaan dalam pembentukannya.Konstitusi

dibuat

dengan

tujuan

mencapai tujuan dari sutu negar yang membuatnya kalau di Indonesia konstitusi dibuat untuk mencapai tujuan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang sebagai dasar Negara Indonesia.Sedangkan selain mempunyai

tujuan,

Konstitusi

juga

mempunyai

kegunaan bagi penguasa sebagai alat mewujudkan citacita dari tujuan Negara yang sesuai dengan kaedah Negara pembuatnya. Tampak bahwa begitu banyak tujuan, manfaat dan kegunaan konstitusi bagi suatu Negara khususnya bagi Indonesia untuk mewujudkan suatu cita-cita luhur  bangsa Indonesia maka konstitusi sangat dibutuhkan bagi Negara Indonesia yang dapat juga sebagai alat pencapai tujuan Negara berdasarkan pada Dasar  Negara yaitu Pancasila.

Oleh karena itu, dengan adanya konstitusi maka pengaturan dalam Negara akan berjalan dengan baik, lancar dan tertata sehingga dinamika dan proses pemerintahan Negara dapat dibatasi dan dikendalikan serta dapat mewujudkan kehidupan dalam Negara yang dinamis dan terkendali untuk kepentingan bersama. Konstitusi adalah instrument wajib yang harus dimiliki oleh suatu Negara, tanpa Konstitusi Negara tidak akan berjalan dengan baik, karena arah dari erjalanan suatu Negara ditentukan oleh Konstitusi itu sendiri. Meskipun para ilmuan memiliki banyak definisi tentang Konstitusi namun, secara umum Konstitusi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu Negara baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

UUD 1945 sebagai Konstitusi Ko nstitusi Negara Indonesia telah mengalami sejarah yang sangat panjang dan telah mengalami pasang surut serta perubahan-peubahan, dari awal pembentukan hingga proses amandemen. Hal ini adalah agar terwujud suatu kesempurnaan yang dapat mewujudkan citacita bangsa. Dan dengan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadikan bangsa kita menjadi lebih dewasa dan lebih bijak dalam proses berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Bakry,

Noor

Ms.

2009. Pendidikan

Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Budiyanto. 2003.Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara . Jakarta: Erlangga.

Khoirul Anam, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi,Yogyakarta: Inti Media http://yanel.wetpaint.com/page/Ne int.com/page/Negara+dan+Kon gara+dan+Konstitusi stitusi diakses 19  Anonim . 2006. .http://yanel.wetpa

Oktober 2012.

Makalah PKN : Negara dan Konstitusi Makalah PKN : Negara dan Konstitusi BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Keberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak   boleh diubah kini kini telah mengalami mengalami beberapa beberapa perubahan. perubahan. Tuntutan  perubahan terhadap terhadap UUD UUD 1945 itu pada pada hakekatnya hakekatnya merupakan merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan  berbangsa dan dan bernegara. bernegara. Atau dengan dengan kata lain sebagai sebagai upaya memulai “kontrak sosial” baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar (konstitusi). Perubahan konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang otoritarian menuju kearah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang. Dengan demikian  perubahan konstititusi konstititusi menjadi menjadi suatu agenda agenda yang tidak tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan  bagi jalannya demokrat demokratisasi isasi suatu bangsa. Realitas Realitas yang  berkembang kemudian memang memang telah menunjukka menunjukkan n adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk  mengamandemen UUD 1945. Bagaimana cara mewujudkan komitmen itu dan siapa yang berwenang melakukannya serta dalam situasi seperti apa perubahan itu terjadi, menjadikan suatu  bagian yang menarik menarik dan terpenting terpenting dari proses proses perubahan perubahan konstitusi itu. Karena dari sini akan dapat terlihat apakah hasil dicapai telah merepresentasikan kehendak warga masyarakat, dan apakah telah menentukan bagi pembentukan wajah Indonesia kedepan. Wajah Indonesia yang demokratis dan pluralistis, sesuai dengan nilai keadilan sosial, kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan. Dengan melihat kembali dari hasil-hasil perubahan itu, kita akan dapat dinilai apakah rumusan-rumusan perubahan

yang dihasilkan memang dapat dikatakan lebih baik dan sempurna. Dalam artian, sampai sejauh mana rumusan perubahan itu telah mencerminkan kehendak bersama. Perubahan yang menjadi kerangka dasar dan sangat berarti bagi perubahan perubahan selanjutnya. selanjutnya. Sebab Sebab dapat dikatakan dikatakan konstitusi konstitusi menjadi monumen sukses atas keberhasilan sebuah perubahan. 2. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas pada penulisan kali ini. Masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 2.1 Apakah pengertian negara itu? 2.2 Apakah pengertian konstitusi itu? 2.3 Bagaimanakah hubungan antara negara dan konstitusi? 2.4 Bagaimana keberadaan Pancasila dan konstitusi di Indonesia? 3. TUJUAN PENULISAN Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: 3.1 Untuk mengetahui pengertian dari negara. 3.2 Untuk mengetahui pengertian dari konstitusi. 3.3 Untuk mengetahui hubungan antara negara dan konstitusi. 3.4 Untuk mengetahui keberadaan Pancasila dan konstitusi di Indonesia. 4. MANFAAT PENULISAN Manfaat yang diperoleh dari penulisan makalah ini adalah sebagai  berikut: 4.1 Menambah pengetahuan kita tentang pengertian suatu negara. 4.2 Menambah wawasan kita tentang pengertian konstitusi. 4.3 Kita menjadi tahu bagaimana hubungan antara negara dan konstitusi. 4.4 Kita tahu keberadaan Pancasila dan konstitusi di negara kita. BAB II PEMBAHASAN

PENGERTIAN NEGARA  Negara merupakan merupakan suatu organisasi organisasi di antara sekelompo sekelompok k atau  beberapa kelompok kelompok manusia manusia yang secara secara bersama-sama bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.Organisasi negara dalam suatu wilayah  bukanlah satu-satunya satu-satunya organisasi, organisasi, ada organisasi-organisasi organisasi-organisasi lain (keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang masing-masing memiliki kepribadian yang lepas dari masalah kenegaraan). Secara umum negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk  turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasiorganisasi lainnya. Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk suatu negara. Elemen-elemen tersebut adalah: 1. Masyarakat Masyarakat merupakan unsur terpenring dalam tatanan suatu negara. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suksesna suatu tatanan dalam pemerintahan. Pentingnya unsur rakyat dalam suatu negara tidak hanya diperlukan dalam ilmu kenegaraan (staatsleer) tetapi  perlu juga perlu melahirkan apa apa yang disebut ilmu ilmu kemasyarakatan (sosiologi) suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus menyelidiki, mempelajari hidup kemasyarakatan. Sosiologi merupakan ilmu penolong bagi ilmu hukum tata negara. 2. Wilayah (teritorial) Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya suatu wilayah. Disamping pentingnya unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu wilayah itu masuk suatu negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara. Apabila mengeluarkan peraturan  perundang-undangan  perundang-un dangan pada pada prinsipnya hanya hanya berlaku berlaku bagi orang-

orang yang berada di wilayahnya sendiri. Orang akan segera sadar   berada dalam suatu suatu negara tertentu apabila apabila melampaui melampaui batas-batas wilayahnya setelah berhadapan dengan aparat (imigrasi negara) untuk memenuhi berbagai kewajiban yang ditentukan. Paul Renan (Perancis) menyatakan satu-satunya ukuran bagi suatu masyarakat untuk menjadi suatu negara ialah keinginan bersatu (le desir de’etre ansemble). Pada sisi lain Otto Bauer menyatakan, ukuran itu lebih diletakkan pada keadaan khusus dari wilayah suatu negara. 3. Pemerintahan Ciri khusus dari pemerintahan pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilaacam teori mengenai suatu kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. a. Teori kedaulatan Tuhan (Gods souvereiniteit) Teori kedaulatan Tuhan (Gods souvereiniteit) meyatakan atau menganggap kekuasaan pemerintah suatu negara diberikan oleh Tuhan. Misalnya kerajaan Belanda, Raja atau ratu secara resmi menamakan dirinya Raja atas kehendak Tuhan “bij de Gratie Gods”, atau Ethiopia (Raja Haile Selasi) dinamakan “Singa Penakluk dari suku Yuda yang terpilih Tuhan menjadi Raja di Ethiopia”.  b. Teori kedaulatan kedaulatan Negara (Staats (Staats souvereiniteit) souvereiniteit) Teori kedaulatan Negara (Staats souvereiniteit)menganggap sebagai suatu axioma yang tidak dapat dibantah, artinya dalam suatu wilayah negara, negaralah yang berdaulat. Inilah inti pokok dari semua kekuasaan yang ada dalam wilayah suatu negara. Otto Mayer (dalam buku Deutsches Verwaltungsrecht) menyatakan “kemauan negara adalah memiliki kekuasaan kekerasan menurut kehendak alam”. Sementara itu Jellinek dalam buku Algemeine Staatslehre menyatakan kedaulatan negara sebagai pokok pangkal kekuasaan yang tidak diperoleh dari siapapun. Pemerintah adalah “alat negara”.

c. Teori kedaulata kedaulatan n hukum (Rechts souvereinite souvereiniteit) it) Teori kedaulatan hukum (Rechts souvereiniteit) menyatakan semua kekuasaan dalam negara berdasar atas hukum. Pelopor teori ini adalah H. Krabbe dalam buku Die Moderne Staats Idee. d. Teori Kedaulatan Rakyat (Volks aouvereiniteit), Teori Kedaulatan Rakyat (Volks aouvereiniteit), semua kekuasaan dalam suatu negara didasarkan pada kekuasaan rakyat (bersama). J.J. Rousseau (Perancis) menyatakan apa yang dikenal dengan “kontrak sosial”, suatu perjanjian antara seluruh rakyat yang menyetujui Pemerintah mempunyai kekuasaan dalam suatu negara. Di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan, 3 unsur negara menjadi 4 bahkan 5 yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan, UUD (Konstitusi) dan pengakuan Internasional (secara de facto maupun de jure). PENGERTIAN KONSTITUSI Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu “constituer” (Perancis) (Peranci s) atau membentuk. Yang dibentuk  adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal (permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah “Grondwet” yaitu  berarti suatu undang-undang undang-undang yang yang menjadi menjadi dasar (grond) dari dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah Grondwet menjadi Undang-undang Dasar. Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanya¬an: pertanya¬an: what is a constitution dapat dijawab  bahwa “…a consti¬tutio consti¬tution n is a document which which contains contains the rules for the the the operation of an organization” Organisasi dimaksud  bera¬gam bentuk bentuk dan kompleksitas kompleksitas struktur¬nya. struktur¬nya. Negara sebagai sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Und Undang-Undang ang Dasar. Dahulu konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum  penting biasanya biasanya dikeluarkan dikeluarkan oleh kaisar kaisar atau raja dan digunakan digunakan secara luas dalam hukum kanon untuk menandakan keputusan

subsitusi tertentu terutama dari Paus. Konstitusi pada umumnya  bersifat kondifaksi kondifaksi yaitu sebuah dokumen dokumen yang yang berisian aturanaturanaturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distibusi maupun alokasi Konstitusi bagi organisasi pemerintahan pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu negara. Terdapat dua jenis kontitusi, yaitu konstitusi tertulis (Written Constitution) dan konstitusi tidak tertulis (Unwritten Constitution). Ini diartikan seperti halnya “Hukum Tertulis” (geschreven Recht) yang termuat dalam undang-undang dan “Hukum Tidak Tertulis” (ongeschreven recht) yang berdasar adat kebiasaan. Dalam karangan kara ngan “Constitution of Nations”, Amos J. Peaslee menyatakan hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada. Di beberapa negara terdapat dokumen yang menyerupai konstitusi, namun oleh negara tersebut tidak disebut sebagai konstitusi. Dalam buku yang berjudul The Law and The Constitution, Ivor Jenning menyebutkan di dalam dokumen konstitusi tertulis yang dianut oleh negara-negara tertentu mengatur tentang: 1. Adanya wewenang dan tata cara bekerja suatu lembaga kenegaraan. 2. Adanya ketentuan hak asasi yang dimiliki oleh warga negara yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah. Tidak semua lembaga-lembaga pemerintahan dapat diatur dalam poin 1 dan tidak semua hak-hak warga negara diatur dalam poin 3.. Seperti halnya di negara Inggris. Dokumen-dokumen Dokumen-dokumen yang tertulis hanya mengatur beberapa lembaga negara dan beberapa

hak asasi yang dimiliki oleh rakyat, satu dokumen dengan dokumen lainya tidak sama. Ada konstitusi yang materi muatannya sangat panjang dan sangat pendek. Konstitusi yang terpanjang adalah India dengan 394 pasal. Kemudian Amerika Latin seperti uruguay 332 pasal, Nicaragua 328 pasal, Cuba 286  pasal, Panama 271 271 pasal, Peru 236 236 pasal, Brazil dan dan Columbia 218 pasal, selanjutnya di Asia, Burma 234 pasal, di Eropa,  belanda 210 pasal. pasal. Konstitusi terpendek terpendek adalah adalah Spanyol Spanyol dengan 36 pasal, Indonesia 37 pasal, Laos 44 pasal, Guatemala 45 pasal,  Nepal 46 pasal, pasal, Ethiopia 55 pasal, pasal, Ceylon 91 pasal pasal . A.TUJUAN DARI KONSTITUSI Pada umumnya hukum bertujuan untuk mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara  berbagai kepentingan kepentingan yang ada ada di tengah masyarakat masyarakat.. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri. Konstitusi juga memiliki tujuan yang hampir sama deengan hukum, namun tujuan dari konstitusi lebih terkait dengan: 1. Berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing-ma masing-masing. sing. 2. Hubungan antar lembaga negara 3. Hubungan antar lembaga negara(pemerintah) dengan warga negara (rakyat). 4. Adanya jaminan atas hak asasi manusia 5. Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan  jaman. Semakin Semakin banyak pasal-pasal pasal-pasal yang terdapat terdapat di dalam dalam suatu konstitusi tidak menjamin bahwa konstitusi tersebut baik. Di dalam praktekna, banyak negara yang memiliki lembaga-lembaga yang tidak tercantum di dalam konstitusi namun memiliki  peranan yang yang tidak kalah penting penting dengan dengan lembaga-lembaga lembaga-lembaga yang terdapat di dalam konstitusi. Bahkan terdapat hak-hak asasi

manusia yang diatur diluar konstitusi mendapat perlindungan lebih baik dibandingkan dengan yang diatur di dalam konstitusi. Dengan demikian banyak negara yang memiliki aturan-aturan tertulis di luar konstitusi yang memiliki kekuatan kekuatan yang sama denga pasal-pasal yang terdapat pada konstitusi. Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Walton H. Hamilton menyatakan “Consti¬tutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words eng¬rossed on  parchment to keep keep a government government in order. Untuk Untuk tujuan to keep a government in order itu diperlukan pengaturan yang sede-mikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses peme¬rintahan dapat dibatasi dan dikendalikan seba¬gai¬mana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekua-saan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons  perkembangan  perkembang an peran relatif relatif kekuasaan kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. B. KLASIFIKAS KLASIFIKASII KONSTITUSI Hampir semua negara memiliki kostitusi, namun antara negara satu dengan negara lainya tentu memiliki perbeadaan dan  persamaan. Dengan Dengan demikian demikian akan sampai sampai pada klasifikasi klasifikasi dari konstitusi yang berlaku di semua negara. Para ahli hukum tata negara atau hukum konstitusi kemudian mengadakan klasifikasi  berdasarkan cara cara pandang mereka sendiri, sendiri, antara lain K.C. K.C. Wheare, C.F. Strong, James Bryce B ryce dan lain-lainnya. Dalam buku K.C. Wheare “Modern Constitution” (1975) mengklasifikasi mengklasifik asi konstitusi sebagai berikut: a. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten constitution)  b. Konstitusi fleksibel fleksibel dan konstitusi konstitusi rigid (flexible and and rigid constitution) Konstitusi fleksibelitas merupakan konstitusi yang memiliki ciri-ciri pokok: 1. Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah mudah . 2. Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang-undang.

c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme constitution). Konstitusi derajat tinggi, konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan perundang-undangan). perundang-undangan). Konstitusi tidak derajat tinggi adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti yang pertama. d. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution) Bentuk negara akan sangat menentukan konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam suatu negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (Pusat) dengan negara-negara bagian. Hal itu diatur di dalam konstitusinya. Pembagian kekuasaan seperti itu tidak diatur dalam konstitusi negara kesatuan, karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. e. Konstitusi Pemerintaha Pemerintahan n Presidensial dan pemerintahan Parlementerr (President Executive and Parliamentary Executive Parlemente Constitution). Dalam sistem pemerinta pemerintahan han presidensial (strong) terdapat ciri-ciri antara lain: 1. Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan. 2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih. 3. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang  berlaku adalah adalah paham kedaulatan kedaulatan raja, raja, maka raja yang yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada di lu ar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan

dibentuk berdasarkan konstitusi. Pengertian constituent power   berkaitan pula pula dengan pengertian pengertian hirarki hirarki hukum (hierarchy (hierarchy of  law). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan  paling tinggi serta serta paling fundamental fundamental sifatnya, sifatnya, karena konstitusi konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi  bentuk-bentuk  bentuk-bentu k hukum atau atau peraturan-peraturan peraturan-peraturan perundangperundangundangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya  berada di bawah bawah Undang-Undang Undang-Undang Dasar dapat dapat berlaku berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. Dengan ciri-ciri konstitusi yang disebutkan oleh Wheare ” Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer  (President Executive and Parliamentary Executive Constitution)”, oleh Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) tidak  termasuk kedalam golongan konstitusi Pemerintahan Presidensial maupun pemerintahan Parlementer . Hal ini dikarenakan di dalam tubuh UUD 45 mengndung ciri-ciri pemerintahan presidensial dan ciri-ciri pemerintahan parlementer. Oleh sebab itu menurut Sri Soemantri di Indonesia menganut sistem konstitusi campuran. HUBUNGAN NEGARA DENGAN KONSTITUSI Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk  melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi) Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan UUD 45 tercantum dasar negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar  negara. PANCASILA DAN KONSTITUSI DI INDONESIA Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common  platforms atau kalimatun kalimatun sawa. sawa. Pada masa lalu lalu timbul suatu

 permasalahan yang mengakibatkan  permasalahan mengakibatkan Pancasila Pancasila sebagai sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa pancasila berada di atas dan diluar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (stufentheorie). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori  Nawiaky disebut disebut dengan theorie theorie von stufenufbau stufenufbau der  rechtsordnung. Susunan norma menurut teori tersebut adalah: 1. Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) 2. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz) (staatsgrundgesetz) 3. Undang-undang formal (formell gesetz) 4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en autonome satzung). Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi  pembentukan  pembentuka n konstitusi atau atau Undang-Undang Undang-Undang Dasar  (staatsverfassung) (staatsverfassun g) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi memban-dingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah: 1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945) 2) Staatsgrundgesetz: Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan 3) Formell gesetz: Undang-Undang 4) Verordnung en Autonome Satzung

Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota. Penempatan pancasila sebagai suatu Staatsfundamentalnorm di kemukakan pertama kali oleh  Notonagoro. Posisi Posisi ini mengharuskan mengharuskan pembentukan pembentukan hukum positif  positif  adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaanya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan menempatkan pancasila sebagi Staatsfundamentalnorm, maka kedudukan pancasila berada di atas undang-undang dasar. Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Yang menjadi  pertanyaan mendasar mendasar sekarang sekarang adalah, adalah, apakah pancasila pancasila merupakan staatsfundamentalnorm atau merupakan bagian dari konstitusi? Dalam pidatonya, Soekarno menyebutkan dasar  negara sebagai Philosofische grondslag sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang diatasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas. Jika masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno sebagai Philosofische grondslag ataupun Weltanschauung, maka hasil dari persidangan persidangan tersebut, tersebut, yaitu Piagam Piagam Jakarta yang yang selanjutnya selanjutnya menjadi dan disebut dengan Pembukaan UUD 1945, yang merupakan Philosofische grondslag dan Weltanschauung bangsa Indonesia. Seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara Indonesia, termasuk  di dalamnya Pancasila. BAB III PENUTUP SIMPULAN Berdasarkan uraian pada pembahasan, dapat disimpulkan  beberapa hal hal sebagai berikut: berikut: 1. Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau  beberapa kelompok kelompok manusia manusia yang secara secara bersama-sama bersama-sama

mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. 2. Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang  berdirinya suatu suatu negara. 3. Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. 4. Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common  platforms atau kalimatun kalimatun sawa. sawa. Pancasila sebagai sebagai alat yang yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup, sehingga pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan UUD 1945 yang menjadi konstitusi di Indonesia. SARAN Kepada para pembaca kami menyarankan agar lebih banyak  membaca buku yang berkaitan dengan Negara atau Konstitusi agar lebih memahami kedua hal tersebut.