BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Latar bela belakan kang g masal masalah ah Kekuas Kekuasaan aan negara negara kerap kerap membua membuatt penyel penyeleng enggar garany anyaa lupa lupa diri. diri. Ujungn Ujungnya, ya, tindak tindakan an penyimpangan kewenangan terus dilakukan penyelenggara negara dan/atau lembaga negara Sekalipun Sekalipun kewenangan itu telah dibatasi dibatasi oleh konstitusi, konstitusi, penyelengg penyelenggara ara negara negara dan/atau dan/atau lemb lembag agaa nega negara ra suli sulitt meng menghi hind ndar ar dari dari mela melaku kuka kan n dosa dosa besar besar keta ketata taneg negara araan an yait yaitu u mengabaikan kehendak konstitusi. Pengabaian terhadap kehendak konstitusi itu setidaknya tergam tergambar bar dalam dalam pelunc peluncura uran n Barome Barometer ter MalaK MalaKons onstit titusi usi !BMK" !BMK" #$%& #$%& oleh oleh Pusat Pusat Studi Studi Konstitusi !PUSaK'" yang mengukur seberapa banyak pengabaian terhadap UU( %)*& telah dilakukan lembaga negara dan/atau penyelenggara negara sepanjang satu tahun yang telah berlalu. +asilnya mengejutkan, dari - kasus, ternyata pengabaian terhadap amanah konstitusi terbesar dilakukan pemerintah dan pemerintahan daerah. Pemerintah !presiden, menteri, dan lembaga setingkat menteri" telah melakukan #%* tindakan yang mengabaikan amanah UU( %)*&. %)*&. Sedang Sedangkan kan pemerin pemerintah tah daerah daerah mengab mengabaik aikan an UU( %)*& %)*& sebanya sebanyak k %% perbua perbuatan tan.. Berturuttu Berturutturut rut setelah itu pelanggaran pelanggaran dilakukan oleh legislati0 legislati0 !$ kasus", lembaga lembaga indepe independe nden n !% kasus" kasus",, dan lembag lembagaa yudika yudikati0 ti0 !- kasus", kasus", serta serta enam enam kasus kasus pengab pengabaian aian konstitusi konstitusi terjadi terjadi disebabkan disebabkan sengketa sengketa antarlembaga antarlembaga negara. Pengabaian Pengabaian terhadap terhadap konstitusi konstitusi itu meliputi pasal hak asas manusia, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan lainlain.
1.2 Rumusan Masalah Dengan begitu banyaknya pengabaian terhadap konstusi konstusi oleh Negara Negara maka perlu penjelasan lebih mengenai :
%.
Penjelasan pengertian 1egara
#.
Penjelasan pengertian konstitusi
.
Kedud Keduduka ukan n konstit konstitusi usi dalam dalam 1egara 1egara
*.
2ujuan ujuan dan 0ungsi 0ungsi Konsti Konstitusi tusi
&.
3ontoh kasus
1.3 1. 3 Tuj Tujuan uan %. Untuk mengetahui tentang pengertian tentang 1egara. #.
Untuk mengetahui tentang pengertian konstitusi, tujuan, 0ungsi dan kedudukannya dalam negara
. Mengerti Mengerti contoh contoh kasus kasus akibat akibat pengaba pengabaian ian 1egara 1egara terhadap terhadap konstit konstitusi usi
1
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Negara 1egara berbeda dengan bangsa. 4ika bangsa merujuk pada kelompok orang atau persekutuan hidup, sedangkan negara merujuk pada sebuah organisasi sekelompok orang yang berada di dalamnya. 5stilah negara merupakan terjemahan dari kata bahasa 5nggris, state6 bahasa Belanda dan 4erman, staat, serta bahasa Prancis, etat. Katakata tersebut diambil dari bahasa 7atin, status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak serta tetap atau sesuatu yang memiliki si0atsi0at yang tegak serta tetap. (i 5ndonesia, istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagari atau nagara yang berarti wilayah atau penguasa. Secara terminologi, negara diartikan sebagai oraganisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai citacita untuk bersatu hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstituti0 dari sebuah negara yang menyaratkan adanya unsur dalam sebuah negara yaitu rakyat, wilayah, kedaulatan dan pengakuan dari negara lain. Berikut ini pendapat beberapa pakar kenegaraan berikut ini tentang negara. 1.
Aristoteles
Menurut 8ristoteles, negara !polis" adalah suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaikbaiknya.
2. Mac Iver
1egara adalah persembatanan !penarikan" yang bertindak lewat hukum yang direalisasikan oleh pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk memaksa dalam satu kehidupan yang dibatasi secara teritorial mempertegak syaratsyarat lahir yang umum dari ketertiban sosial. 3. Logeman
1egara adalah organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujuan untuk mengatur dan mengurus masyarakat tertentu.
2
2.2 Unsur-unsur Terbentuknya Negara Unsurunsur negara adalah bagian yang penting untuk membentuk suatu negara, sehingga negara memiliki pengertian yang utuh. 4ika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak sempurnalah negara itu. 1egara dapat memiliki status yang kokoh jika didukung oleh minimal tiga unsur utama, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat. Selain itu, ada satu unsur tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain.
1. Rakyat Suatu negara harus memiliki rakyat yang tetap. 9akyat merupakan unsur terpenting dari terbentuknya negara. 9akyat menjadi pendukung utama keberadaan sebuah negara. +al ini karena rakyatlah yang merencanakan, mengendalikan, dan menyelenggarakan sebuah negara. (alam hal ini rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara serta tunduk pada kekuasaan negara tersebut.
2. Wilayah 8danya wilayah merupakan suatu keharusan bagi negara. :ilayah adalah tempat bangsa atau rakyat suatu negara tinggal dan menetap. :ilayah yang dimaksud dalam hal ini meliputi daratan, lautan, udara, ekstrateritorial, dan batas wilayah negara.:ilayah merupakan unsur kedua setelah rakyat. (engan adanya wilayah yang didiami oleh manusia, negara akan terbentuk. 4ika wilayah tersebut tidak ditempati secara permanen oleh manusia, mustahil untuk membentuk suatu negara. :ilayah memiliki batas wilayah tempat kekuasaan negara itu berlaku. :ilayah suatu negara sebagai berikut.
:ilayah daratan, meliputi seluruh wilayah daratan dengan batasbatas tertentu dengan
negara lain. :ilayah lautan, meliputi seluruh perairan wilayah laut dengan batasbatas yang
ditentukan menurut hukum internasional. :ilayah udara atau dirgantara, meliputi wilayah di atas daratan dan lautan negara yang bersangkutan.
4. Pemerintahan yang Bera!lat Kedaulatan sangat diperlukan bagi sebuah negara. 2anpa kedaulatan, sebuah negara tidak akan berdiri tegak. 1egara tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyatnya sendiri, terlebih mempertahankan diri dari negara lain. 'leh karena itu, kedaulatan merupakan unsur penting berdirinya negara. 4adi, pemerintah yang berdaulat berarti pemerintah yang
3
mempunyai kekuasaan penuh untuk memerintah baik ke dalam maupun ke luar. Kedaulatan suatu negara mempunyai empat si0at sebagai berikut.
Permanen. 8rtinya, kedaulatan itu tetap ada pada negara selama negara itu tetap ada
!berdiri" sekalipun mungkin negara itu mengalami perubahan organisasinya. 8sli. 8rtinya, kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, tetapi
asli dari negara itu sendiri. Bulat/tidak terbagibagi. 8rtinya, kedaulatan itu merupakan satusatunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara dan tidak dapat dibagibagi. 4adi, dalam negara hanya ada satu kedaulatan. 2idak terbatas/absolut. 8rtinya, kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapa pun sebab
apabila bisa dibatasi berarti ciri kedaulatan yang merupakan kekuasaan tertinggi akan hilang.
". Pengak!an ari Negara Lain Pengakuan dari negara lain diperlukan sebagai suatu pernyataan dalam hubungan internasional. +al ini dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman dari dalam !kudeta" atau campur tangan negara lain. Selain itu, pengakuan dari negara lain diperlukan untuk menjalin hubungan terutama dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Macammacam bentuk pengakuan ialah sebagai berikut.
Pengakuan de 0acto, artinya pengakuan menurut kenyataan. Suatu negara diakui
karena memang secara nyata telah memenuhi unsurunsurnya sebagai negara. Pengakuan de jure, artinya pengakuan berdasarkan hukum. (alam hal ini, suatu negara diakui secara 0ormal memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum internasional untuk dapat berpartisipasi akti0 dalam tata pergaulan internasional.
2.3 Sifat Negara Miriam Budiardjo menyatakan bahwa setiap negara mempunyai si0atsi0at berikut;
1. Memaksa Si0at memaksa artinya negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa kekerasan 0isik secara sah. 2ujuannya ialah agar peraturan perundangundangan ditaati, ketertiban dalam masyarakat tercapai, serta anarki !kekacauan" alam masyarakat dapat dicegah. 8lat pemaksanya bermacammacam, seperti polisi, tentara, dan berbagai persenjataan lainnya. 3ontohnya, setiap warga negara harus membayar pajak. 'rang yang
4
menghindari kewajiban ini dapat dikenakan denda atau harta miliknya disita, bahkan dapat dikenakan hukuman kurungan.
2. M#n#$#li Si0at monopoli yaitu hak negara guna melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama dari masyarakat. 3ontohnya, menjatuhkan hukuman kepada setiap warga negara yang melanggar peraturan, menjatuhkan hukuman mati, mewajibkan warga negaranya untuk mengangkat senjata jika negaranya diserang musuh, memungut pajak, menentukan mata uang yang berlaku dalam wilayahnya, serta melarang aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu yang dinilai bertentangan dengan tujuan masyarakat.
%. Men&ak!$ sem!a Si0at mencakup semua berarti semua peraturan perundangundangan !misalnya keharusan membayar pajak" barlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. +al ini memang diperlukan karena kalau sesorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup akti
2.4 Pengertian !nstitusi (ari segi bahasa istilah konstitusi berasal dari kata constituer !Prancis" yang berarti membentuk. Maksudnya yaitu membentuk, menata, dan menyusun suatu negara. (emikian pula dalam bahasa 5nggris kata constitute dapat berarti mengangkat, mendirikan atau menyusun. (alam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan gronwet yang berarti undangundang dasar. 5stilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturanperaturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. (engan demikian, pengertian konstitusi sampai dewasa ini dapat menunjuk pada peraturan ketatanegaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu, beberapa ahli juga mengemukakan pengertian konstitusi sebagai berikut. 1. E.C. Wae
Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokokpokok cara kerja badan tersebut. 5
2. !C. W"eare
Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk an mengatur pemerintahan negara. 3. Herman Heller
+erman +eller membagi konstitusi menjadi tiga pengertian, yaitu;
Konstitusi yang bersi0at politik sosiologis, yaitu konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik masyarakat.
Konstitusi yang bersi0at yuris, yaitu konstitusi merupakan kesatuan kaidah yang hidup di dalam mayarakat.
Konstitusi yang bersi0at politis, yaitu konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undangundang. #. C$. %trong
Menurut 3=. Strong, konstitusi merupakan kumpulan asas yang didasarkan pada kekuatan pemerintah, hakhak yang diperintah, serta hubunganhubungan antara keduanya yang diatur
&. %ri %oemantri
Konstitusi merupakan naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi sendi sistem pemerintahan negara. (ari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua pengertian konstitusi, yaitu
(alam arti luas, merupakan suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar !hukum dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara6
(alam arti sempit, merupakan undangundang dasar, yaitu suatu dokumen yang berisi aturanaturan dan ketentuanketentuan yang bersi0at pokok dari ketatanegaran suatu negara.
2.5 Kedudukan Konstitusi Dalam Negara
6
Kedudukan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan pada suatu negara sangat penting karena menjadi ukuran kehidupan dalam bernegara dan berbangsa untuk mengetahui aturan aturan pokok yang ditujukan baik kepada penyelenggara negara maupun masyarakat dalam ketatanegaraan. Kedudukan tersebut adalah sebagai berikut.
1. Sebagai h!k!m asar (alam hal ini, konstitusi memuat aturanaturan pokok mengenai penyelengara negara, yaitu badanbadan/lembagalembaga pemerintahan dan memberikan kekuasaan serta prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada badanbadan pemerintahan.
2. Sebagai h!k!m tertinggi (alam hal ini, konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi terhadap peraturanperaturan yang lain dalam tata hukum pada suatu negara. (engan demikian, aturanaturan di bawah konstitusi tidak bertentangan dan harus sesuai dengan aturan aturan yang terdapat pada konstitusi.
2." #enis-jenis !nstitusi Konstitusi dapat dibedakan dalam dua macam.
1. '#nstit!si tert!lis( yaitu suatu naskah yang menjabarkan !menjelaskan" kerangka dan tugastugas pokok dari badanbadan pemerintahan serta menentukan cara kerja dari badanbadan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini dikenal dengan sebutan undangundang dasar.
2. '#nstit!si tiak tert!lis( merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi tidak tertulis ini dikenal dengan sebutan kon
2.$ Unsur-unsur !nstitusi Unsurunsur yang harus dimuat di dalam konstitusi menurut pendapat 7ohman adalah; %.
Konstitusi sebagai perwujudan kontak sosial, yaitu merupakan perjanjian dari kesepakatan antara warga negara dengan pemerintah6
7
#.
Konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia, yaitu merupakan penentu hak dan kewajiban warga negara dan badanbadan pemerintah6
.
Konstitusi sebagai 0orma regiments, yaitu merupakan kerangka pembangunan pemerintah.
2.%. Sifat !nstitusi Menurut pendapat dari 3.=. Strong !dalam Miriam Budiardjo; %)-&", suatu konstitusi dapat bersi0at kaku atau bisa juga supel tergantung pada apakah prosedur untuk mengubah skonstitusi itu sudah sama dengan prosedur membuat undangundang di negara yang bersangkutan atau belum. (engan demikian, si0at dari konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu %.
Konstitusi yang bersi0at kaku !rigid ", hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undangundang pada negara yang bersangkutan6
#.
Konstitusi yang bersi0at supel ! flexible", si0at supel disini diartikan bahwa konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur membuat undangundang pada negara yang bersangkutan.
2.& Tujuan !nstitusi Pada umumnya, konstitusi mempunyai
tujuan untuk
membatasi
kekuasaan
penyelenggara negara agar tidak dapat berbuat sewenangwenang serta dapat menjamin hak hak warga negara. 2ujuan konstitusi ini merupakan suatu gagasan yang dinamakan dengan konstitusionalisme. Maksud dari konstitusionalisme adalah suatu gagasan yang memandang pemerintah
!penyelenggara
pemerintahan"
sebagai
suatu
kumpulan
kegiatan
yang
diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat.
2.1' (ungsi !nstitusi =ungsi konstitusi bagi suatu negara sebagai berikut. %. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenangwenang terhadap rakyatnya. #. Memberi suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita citakan dalam tahap berikutnya. . Sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, baik penguasa maupun rakyat !sebagai landasan struktural".
2.11
CONTOH KASUS
3ontoh kasus paling menarik pelanggaran konstitusi lembaga yudikati0 adalah perbedaan putusan Mahkamah 8gung !M8" dengan Mahkamah Konstitusi !MK" perihal peninjauan kembali !PK" perkara. Menurut MK, PK bagi masyarakat yang mencari keadilan dapat dilakukan berkalikali, sedangkan menurut M8, PK hanya boleh dilakukan sekali. 8kibat perbedaan itu, masyarakat pencari keadilan akan bingung melihat ketidakpastian hukum. (i satu sisi putusan MK adalah 0inal dan mengikat !binding " bagi siapa pun, namun jika hendak beperkara mengajukan PK, persidangannya akan dilaksanakan di M8. Bencana konstitusional perlindungan kepastian hukum !Pasal #-( UU( %)*&" itu disebabkan MK tidak memahami substansi kewenangan M8. Sebaliknya, M8 juga tidak memahami si0at putusan MK. Padahal, pada dua puncak kekuasaan kehakiman itu telah bernaung >para resi ilmu hukum> 2anah 8ir. Kondisi pengabaian konstitusi yang sama juga terjadi pada lembaga independen. Kerap antara lembaga independen tidak mampu bekerja sama dan terkesan hanya mengutamakan >ego> kelembagaan ! Banyak kasus lain yang dapat mengancam apabila negara mengabaikan kontitusi karena apabila hakim salah melakukan >ketukan palu keadilannya>, dampak ketidakadilan tersebut akan dirasakan oleh banyak pencari keadilan, bahkan dalam kasus tertentu akan berdampak bagi seluruh rakyat 5ndonesia.
BAB III PENU'UP 4.1 esim)ulan 1egara adalah oraganisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai citacita untuk bersatu hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstituti0 dari sebuah negara
"
yang menyaratkan adanya unsur dalam sebuah negara yaitu rakyat, wilayah, kedaulatan dan pengakuan dari negara lain. 5stilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturanperaturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara
4.2 *nalisis masalah Melin(ngi UUD 1)#&
Melihat pengabaian konstitusi oleh lembaga negara dan/ atau penyelenggara negara sepanjang #$%& yang cukup tinggi itu, perlu kiranya dilakukan re0leksi menyeluruh agar pengabaian terhadap UU( %)*& tidak kembali terulang. Misalnya, dengan memberikan peran nonyustisi kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengingatkan pada lembagalembaga negara lain agar menghormati UU( %)*&. +al itu sejalan dengan 0ungsi kelembagaan MK sebagai the guardian o0 the constitution melalui kewenangan pengujian undangundang. Peran baru MK itu tidak harus melalui
perubahan UU( %)*&.
3ukup dengan menerapkan kebiasaan
!kon
ketatanegaraan sebagai reminder bagi setiap pengabaian atau potensi pengabaian UU( %)*& yang mungkin dilakukan lembaga negara dan/atau penyelenggara negara lainnya. Peran menjaga konstitusi itu dapat pula diberikan kepada Majelis Permusyawaratan 9akyat !MP9" yang saat ini berharap diberikan kewenangan baru. MP9 yang membentuk UU( %)*& dapat mengingatkan setiap tindakan lembaga negara dan/atau penyelenggara negara yang tindakannya tidak sesuai niat asli pembentukan !original intent " UU( %)*& . 2eguran MP9 tersebut akan lebih sahih jika disertai penjelasan pasalpasal mana saja yang telah dilanggar dan apa tujuan asli dari pembentukan pasalpasal UU( %)*& tersebut sesungguhnya. (ua tawaran itu menjadi hal yang penting bagi 5ndonesia untuk melindungi UU( %)*& pada masa depan. Perlindungan UU( %)*& adalah penting karena? meminjam adagium 7ord 8cton? para pemegang kekuasaan cenderung akan menyimpangkan kewenangannya dan perbuatan menyucikan penyimpangan tersebut adalah bidah !berkonstitusi?pen" yang paling buruk.
1#
)a*tar $!staka
https;//id.m.wikipedia.org/wiki/negara https;//id.m.wikipedia.org/wiki/konstitusi http;//koransindo.com/page/news/#$%$#$/%/%/Ketika@Konstitusi@(iabaikan@1egara
11
12
