NEGARA NEGARA DAN DAN KONSTITUSI KONSTITUSI Fitrah Anggina Pulungan Adelina Veronika Dina Seprina Des Mirati Pindo
A. NEGARA 1. Pengertian Negara Negara adalah suatu daerah territorial yang yang rakyatnya di perintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganegaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistik dari kekuasaan yang sah. 2. Sifat Sifat negara Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada nrgara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli dan sifat mencakup semua. a. Sifat Memaksa. Agar peraturan perundang-undangan dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka Negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. b. Sifat Monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini Negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.
3. Unsur Pembentuk Negara Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk suatu negara, yaitu: 1. Penduduk 2. Pemerintahan 3. Pengakuan Internasional (secara de facto maupun de jure) 4. Asal mula terjadinya Negara 1. Secara Faktual a. Occupatie/Kependudukan b. Cessie/Penyerahan c. Acessie/Penaikan Lumpur d. Fusi/Peleburan e. Proklamasi f. Innovation/Pembentukan Baru g. Anexatie/Pencaplokan/Penguasaan
2. Secara Teoritis a. Teori Ketuhanan b. Teori Kekuasaan c. Teori Perjanjian Masyarakat d. Teori Hukum Alam 5. Proses pertumbuhan Negara 1. Secara Primer a. Fase kelompok/suku ( Genootschaf ) b. Fase Kerajaan ( Rijk ) c. Fase Negara Nasional ( Staat ) d. Fase Demokrasi ( Democratishe Natie ) 2. Secara Sekunder a. Revolusi b. Interventasi c. Penaklukan
6. Tujuan Negara Menurut Roger H. Sultau tujuan Negara ialah memungkinkan rakyatnya “berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin”. Dan menurut Harold J. Laski: “menciptakan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal” Tujuan Negara RI sebagai tercantum di dalam pembahasan UndangUndang Dasar 1945 ialah: “untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejehteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksasnakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” Adapun teori-teori tujuan Negara sebagai berikut: 1. Teori Kekuasaan 2. Teori Perdamaian Dunia 3. Teori Jaminan Hak dan kebebasan 7. Fungsi Negara a. Melaksanakan ketertiban (law and Order) b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
Sarjana lain, Carles E. Merriam menyebutkan lima fungsi Negara yaitu: (1)keamanan ektern (2)ketertiban intern (3)Keadilan (4)kesejahteran umum (5)Kebebasan. Keseluruhan fungsi Negara di atas diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. B. KONSTITUSI 1. Pengertian Konstitusi Di dalam ilmu Negara dan hukum tata Negara, konstitusi diberi arti yang berubah-ubah sejalan dengan perkembangan kedua ilmu tersebut. Pertama, pengertian konstitusi pada masa pemerintahan-pemerintahan kuno (ancient regime). Kedua, pengertian yang baru yaitu pengertian konstitusi menurut tafsiran modern yakni sejak lahirnya dokumen konstutusi yang pertama di dunia yang dikenal dengan nama Virginia Bill of Right . Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu “constituer” (Perancis) atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal (permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah “Grondwet” yaitu berarti suatu undang-undang yang
Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu negara. Terdapat dua jenis kontitusi, yaitu konstitusi tertulis (Written Constitution) dan konstitusi tidak tertulis (Unwritten Constitution). Ini diartikan seperti halnya “Hukum Tertulis” (geschreven Recht) yang termuat dalam undang-undang dan “Hukum Tidak Tertulis” (ongeschreven recht) yang berdasar adat kebiasaan. 2. LAHIRNYA KONSTITUSI Latar belakang lahirnya konstitusi pertama Republik Indonesia; UndangUndang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 21 orang, diantaranya Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatra dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda kecil. Latar belakang terbentuknya konstitusi (UUD’45) bermula dari janji Jepang untuk memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Namun janji hanyalah janji, penjajah tetaplah penjajah selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur tentara sekutu, Jepang tak lagi inget akan janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat
Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang pertama kali dengan terpilihnya presiden Soekarno dan wakilnya Hatta atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah Negara, sebab syarat yang lazim diperlukan oleh setiap Negara telah ada yaitu adanya: a. Rakyat, yaitu bangsa Indonesia; b. Wilayah,yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari sabang sampai merauke yang terdiri dari 13.500 buah pulau besar dan kecil; c. Kedaulatan yaitu sejak pengucapan proklamasi kemerdekaan Indonesia; d. Pemerintah yaitu sejak terpilihnya presiden dan wakilnya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan Negara; e. Tujuan Negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila; f. Bentuk Negara yaitu Negara kesatuan (pasal 1 ayat 1 UUD ’45). Dalam sejarah konstitusi Indonesia, undang-undang dasar 1945 pernah tidak berlaku untuk seluruh wilayah Negara republik Indonesia yakni antara tanggal 27 Desember 1949 sampai di keluarkan dekrit presiden pada taggal
D. KONSTITUSI DI INDONESIA 1. Negara Indonesia adalah Negara Hukum Hukum Dasar Tertulis dan tidak Tertulis a. Hukum Dasar Tertulis Dasar hukum tertulis adalah Undang- undang Dasar yang menurut sifat dang fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas- tugas pokok cara kerja badan- badan tersebut. Undang- undang Dasar bersifat singkat dan supel. Undang- undang Dasar 1945 hanya memiliki 37 pasal, adapun pasal- pasalnya hanya memuat aturan peralihan dan aturan tambahan. b. Hukum Dasar yang tidak Tertulis Aturan- aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis mempunyai sifatsifat, yaitu: 1. Merupakan kebiasaan berulang kali dalam penyelenggaraan Negara. 2. Tidak bertentangan dengan undang- undang dasar dan berjalan sejajar. 3. Diterima oleh seluruh rakyat.
2. Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD 1945 hasil Amandemen 2002 Penjelasan UUD 1945 yang memuat 7 buah kunci pokok, yaitu : 1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat) 2. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak tak terbatas). 3. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR 4. Presiden adalah penyelenggaran pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. 7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas E. HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN KONSTITUSI Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi) Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan UUD 45 tercantum dasar negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
