Hakikat Konstitusi Negara

Hakikat Konstitusi Negara 1. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi (Inggris: constitution; constitution; Belanda: constitutie) constitutie) mempunyai tiga pengertian, yaitu dalam arti luas,arti tengah,dan konstitusi dalam arti sempit. a.

Dalam artinya yang paling luas, konstitusi berarti hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem kewarganegaraan suatu negara.

 b.

Dalam arti tengah, konstitusi berarti hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis

maupun

yang

tidak

tertulis,

yang

mengatur

bagaimana

suatu

pemerintahan

diselenggarakan dalam suatu negara. c.

Dalam arti sempit, konstitusi berarti Undang –  Undang –  Undang  Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan  –   aturan dan ketentuan- ketentuan yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi berarti Undang –  Undang –  Undang  Undang Dasar.

2. Fungsi Konstitusi.

Menurut paham konstitusionalisme, konstitusi adalah suatu dokumen kenegaraan yang mempunyai, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah serta menjamin hak –  hak –  hak   hak asasi warga negara. Dalam setiap konstitusi lazimnya diatur tentang pembagian kekuasaan negara, lembaga  –  lembaga negara (pemerintahan) pemegang masing –  masing  –   masing kekuasaan itu, serta batas  –   batas kekuasaan dan saling berhubungan antarlembaga negara. Pemerintah suatu negara memang harus diberi kekuasaan yang cukup agar dapat berfungsi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, dipihak lain kekuasaan pemerintah juga harus di batasi sedemikian rupa sehingga pemerintah tidak dimungkinkan untuk menyalahgunakan kekuasaannya, bertindak sewenang –  sewenang –   wenang dan menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu selain berfungsi memberikan kekuasaan pada  pemerintah, konstitusi juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan penguasa negara/pemerintah. Dalam konstitusi lazimnya dicantumkan ketentuan –  ketentuan  –   ketentuan yang mengakui dan menjamin hak –  hak –  hak  hak asasi manusia warga negara suatu negara. Jaminan atas hak asasi itu harus diwujudkan oleh penguasa negara dengan cara melindungi setiap hak asasi warga negaranya. Oleh karena itu, konstitusi juga berfungsi sebagai penjamin hak –  hak –  hak  hak asasi warga negara. 3. Kedudukan Konstitusi.

Hampir semua negara di dunia ini memiliki konstitusi, kecuali Inggris yang memang tidak memiliki konstitusi atau Undang  –   Undang Dasar. Tentu saja masing  –   masing konstitusi itu dibuat dengan tujuan, bentuk, dan isi yang berbeda –  berbeda –  beda.  beda. Walaupun demikian setiap konstitusi mempunyai kedudukan yang relatif lama, yaitu sebagai (a) hukum dasar, dan (b) hukum tertinggi. a.

Konstitusi sebagai hukum negara. Konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar negara karena berisi aturan dan ketentuan tentang hal –  hal –  hal  hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Secara khusus konstitusi memuat aturan tentang badan  –   badan pemerintahan (lembaga –  (lembaga  –   lembaga negara), dan sekaligus memberikan kewenangan kepada lembaga –  lembaga –  lembaga  lembaga negara tersebut.

 b. Konstitusi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi lazimnya juga diberikan kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum yang  bersangkutan. Hal itu berarti bahwa aturan  –   aturan yang terdapat dalam konstitusi, secara hierarkis, mempunyai kedudukan lebih tinggi (superior) terhadap aturan  –   aturannya. Oleh karena itu aturan –  aturan  –   aturan lain yang dibuat oleh pembentuk undang –  undang –  undang   undang harus sesuai atau tidak bertentangan dengan aturan konstitusi.

4. Sifat Konstitusi.

Dari berbagai konstitusi yang ada dapat kita temukan adanya konstitusi yang bersifat kaku (rigid ), ), dan yang konstitusi bersifat supel ( flexibel ). ). Menurut C.F.Strong, kaku atau supelnya sebuah konstitusi ditentukan oleh : apakah prosedur mengubah konstitusi sama dengan prosedur membuat undang –  undang  undang di negara yang bersangkutan. Konstitusi disebut  supel   jika dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan prosedur  pembuatan undang –  undang –  undang  undang (jadi dapat dilakukan oleh badan legislatif sehari –  sehari  –  hari).  hari). Konstitusi itu disebut rigid  atau   atau kaku jika kaku jika konstitusi itu hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur pembuatan undang  –   undang biasa (jadi tidak dapat dilakukan oleh badan legislatif sehari –  sehari –  hari  hari ).

C. Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi.

Dasar negara berisi ajaran tentang prinsi –  prinsi  –   prinsip hidup bernegara. Prinsip  –   prinsip dasar itu harus dipedomani dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, agar menjadi lebih operasional  prinsip –   prinsip –  prinsip  prinsip harus dijabarkan ke dalam berbagai aturan hukum di negara yang bersangkutan. Penjabaran dasar negara ke dalam aturan hukum pertama –  pertama  –   tama dilakukan melalui konstitusi. Ke dalam konstitusilah dimuat aturan  –   aturan pokok tentang kehidupan bernegara yang  bersumber dari dasar negara. Tidak setiap bangsa merumuskan dasar negaranya secara jelas dan tegas/eksplisit dalam bagian  pembukaan konstitusi k onstitusi seperti bangsa b angsa Indonesia. Bangsa Indonesia merumuskan dasar negaranya negaran ya ke dalam lima prinsip yang dimuat dalam pembukaan UUD 1945. Kelima prinsip itu kemudian dikenal dengan sebutan Pancasila. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dasar negara Pancasila merupakan pandangan bangsa Indonesia yang mengandung nilai –  nilai –  nilai   nilai luhur bangsa dalam menentukan konsep dasar dari cita  –   cita bangsa. Dengan demikian secara tidak langsung Pancasila mengikat bangsa Indonesia dalam praktik kenegaraan. Dasar negara berbeda dengan konstitusi. Konstitusi memuat bangunan negara dan sendi –  sendi –  sendi   sendi  pemerintahan negara. Konstitusi bisa tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis disebut Undang –  Undang –  Undang  Undang Dasar (UUD). Olek karena itu, konstitusi negara RI adalah UUD 1945. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara dasar negra dan konstitusi memiliki keterkaitan yang sangat erat sekali. Katerkaitan itu memiliki sifat filosofis, yuridis, dan sosiologis. 1. Keterkaitan secara Filosofis.

Secara filosofis, konstitusi bangsa Indonesia salalu didasarkan pada filosofi  –   filosofi bangsa. Pada pendiri negara Republik Indonesia yang arif dan bijaksana telah berhasil meletakkan dasar negara yang kukuh dan kuat, yaitu Pancasila. Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri dan mewariskan landasan konstitusional kepada bangsanya. 2. Keterkaitan secara Yuridis.

Secara Yuridis, konstitusi negara RI mengandung pokok  –   pokok pikiran dasar negara yang diwujudkan dalam bentuk pasal –  pasal  –   pasal konstitusi negara RI. Dengan demikian, segala bentuk hukum atau aturan perundang –  perundang –  undangan  undangan harus berpedoman pada konstitusi yang telah diilhami oleh nilai –  nilai –  nilai  nilai dasar negara. 3. Keterkaitan secara Sosiologis.

Secara sosiologis, konstitusi hendaknya dapat menampung seluruh nilai –  nilai –  nilai  nilai yang berkembang dalam masyarakat karena dasar negara merupakan prinsip –  prinsip  –   prinsip dasar dalam menjalankan kehidupan bernegara karena mengandung nilai –  nilai –  nilai  nilai luhur bangsa di suatu negara. Dalam tiga UUD yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, semua pembukaan atau mukadimah mencantumkan Pancasila. Tidak semua bangsa di suatu negara dapat merumuskan dasar negaranya secara jelas dan tegas/eksplisit dalam bagian pembukaan konstitusi seperti bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945.

D. Substansi Konstitusi Negara.

Struktur jumlah pasal, dan isi masing  –  masing   masing konstitusi berbeda –  berbeda  –  beda.   beda. Namun, secara garis  besar konstitusi –  konstitusi –  konstitusi  konstitusi yang ada di dunia ini pada umumnya memuat: 1. Pernyataan tentang Gagasan  –  gagasan  gagasan Politik, Moral, dan Keagamaan.

Pernyataan gagasan –  gagasan –  gagasan  gagasan politik, omrak, dan keagamaan yang menjiwai konstitusi biasanya dimuat dalam bagian awal atau Pembukaan Konstitusi. Pada umumnya Pembukaan Konstitusi akan memuat pernyataan pengakuan terhadap Tuhan, dan pernyataan bahwa keadilan, kebebasan, persamaan, dan kebahagiaan/kesejahteraan umum dan lain sejenisnya akan dijamin memalui Konstitusi. Pembukaan Konstitusi kadang memuat pula cita –  cita  –   cita rakyat atau tujuan negara dan dasar negara. 2. Ketentuan tentang Struktur Organisasi Negara.

Sesuatu dengan fungsinya sebagai pembatas kekuasaan penguasa, konstitusi memuat ketentuan –  ketentuan –  ketentuan tentang pembagian kekuasaan negara baik antara badan legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun dengan badan  –   badan negara lainnya. Dengan demikian, dalam Konstitusi akan tergambar struktur organisasi negara. 3. Ketentuan tentang Perlindungan Hak  –  Hak  Hak Asasi Manusia.

Konstitusi umumnya juga memuat ketentuan –  ketentuan  –   ketentuan yang menjamin dan melindugi hak –  hak  –  hak asasi manusia warga dari negara yang bersangkutan. Adakalanya ketentuan tentang jaminan dan perlindungan hak asasi itu dimuat dalam naskah tersendiri di luar konstitusi. Naskah semacam itu biasanya disebut Bill disebut Bill of Rights.

4.

Ketentuan tentang Prosedur Mengubah Undang  –  Undang  Undang Dasar.

Di dalam konstitusi lazimnya ditentukan pula syarat maupun prosedur mengubah konstitusi yang  bersangkutan. Ketentuan semacam ini penting untuk menjaga agar konstitusi tetap dapat menyesuaikan perkembangan zaman. 5. Larangan Mengubah Sifat Tertentu dari Undang  –  Undang  Undang Dasar.

Beberapa konstitusi juga memuat larangan mengubah bagian tertentu dari konstitusi yang  bersangkutan. Hal ini biasanya terjadi jika para konstitusi ingin menghindari terulangnya kembali hal  –   hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diklator atau kembalinya suatu monarki. Adapun ini atau sifat pokok dari UUD 1945 adalah Pancasila dengan nilai –  nilai –  nilai   nilai yang dikandungnya yang menjadi dasar yuridis bagi pelaksanaan dan kelangsungan negara Republik Indonesia. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, terutama alenia IV, sedangkan Pembukaan UUD 1945 secara ilmiah merupakan kaidah pokok negara yang fundamental. E. Kedudukan Pembukaan UUD 1945. 1. Isi Pembukaan UUD 1945.

Tiap –  Tiap –  tiap   tiap alenia dalam Pembukaan UUD 1945, terkandung pokok –  pokok –  pokok   pokok pikiran yang sangat dalam, yaitu sebagai berikut. a.

Pada alenia pertama, terkandung pokok pikiran bahwa: 1). Kemerdekaan adalah hak segala  bangsa, 2). Segala bentuk penjajahan harus dihapuskan, 3). Bangsa Indonesia perlu membantu  bangsa  –   bangsa lain yang ingin merdeka. Pokok  –   pokok itu semestinya menjadi landasan  politik luar negeri Indonesia.\

 b.

Pada alenia kedua, terkandung pokok –  pokok –  pokok   pokok pikiran bahwa: 1). Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai kepada saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan; 2). Kemerdekaan  bukanlah akhir dari suatu perjuangan; 3). Perlu upaya upa ya mengisi kemerdekaan untuk u ntuk mewujudkan mewujudka n negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

c.

Pada alenia ketiga, terkandung pokok pikiran: 1). Bahwa kemerdekaan yang diperoleh oleh  bangsa Indonesia diyakini sebagai baerkat rahmat Allah Yng Maha Kuasa, 2). Bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi juga oleh keinginan luhur untuk menjadi bangsa yang  bebas dari penjajahan.

d.

Pada alenia keempat, terdapat rumusan tentang: 1). Tujuan negara yang meliputi : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; 2). Pentingnya mengatur kehidupan negara dalam Undang –  Undang  –   Undang Dasar; 3). Bentuk pemerintaha Republik; 4). Dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila.

2. Kedudukan Pembukaan UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental ( staats  staats fundamental norm). norm). Artinya, Pembukaan UUD 1945 memberikan faktor –  faktor –  faktor   faktor mutlak  bagi tertib hukum Indonesia (sumber hukum tertinggi), lebih tinggi dari Batang Tubuh UUD 1945. Unsur –  Unsur –  unsur  unsur mutlak dari pokok kaidah negara yang fundamental antara lain sebagai berikut. a.

Menurut sejarah terjadinya, Pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh pembentuk negara dan terpisah dengan Batang Tubuh UUD 1945. 1). Pembentuk negara, PPKI yang mempunyai kualitas dan kedudukan sebagai pembentuk negara menegakkan kemerdekaan dan mendirikan Negara Republik Indonesia. 2.) setelah terbentuk negara Republik Indonesi, dibentuklah Batang Tubuh UUD 1945.

 b. Dari segi isinya, Pembukaan UUD 1945 memuat dasar –  dasar –  dasar  dasar pokok negara. 1). Dasar tujuan negara, baik tujuan maupun tujuan khusus, termasuk pernyataan kemerdekaan  bangsa Indonesia. 2). Ketentuan diadakannya UUD negara (perhatikan alinea IV Pembukaan UUD 1945). 3). Bentuk negara. 4). Dasar fisafat negara (asas kerohanian negara), tersimpul dalam rumusan Pancasila pada alinea IV Pembukaan UUD 1945. c.

Menurut prinsip hukum, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan hukum yang tetap, tidak  bisa di ubah  –   ubah karena makna kandungan Pembukaan UUD 1945 adalah pokok –  pokok  –   pokok  pembentuk negara dan pemerintahan Indonesia.

d. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dengan pasal –  pasal –  pasalnya.  pasalnya. 1). Terpisah dan sebagai pokok kaidah negara fundamental serta lebih tinggi dari batang tubuh dalam hal tertib hukum Indonesia.

2). Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok –  pokok –  pokok  pokok pikiran yang bharus dijabarkan ke dalam  pasal –   pasal  –  pasal   pasal UUD 1945 dan menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis (UUD) maupun tidak tertulis (konvensi (konvensi). ). Meskipun Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi dari  batang tubuhnya, tetapi tetap berkaitan dengan batang tubuhn ya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Sebuah Amandemen oleh Drs. Jakob Tobing, M.P.A.

Pengantar  UUD adalah akte kenal lahir suatu bangsa dan negara. Ia memuat jati diri dan keinginan terdalam  bangsa serta keseluruhan sistem kenegaraan, struktur dan prosedur untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Oleh karena itu, memahaminya dengan benar amat penting agar dapat mengetahui dengan benar hak dan tanggung jawab sebagai warganegara. Dengan demikian, perubahan sebagaimana terjadi pada UUD 1945 juga perlu dipahami dengan benar agar tidak terjadi kerancuan. Kita telah melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dalam dalam 4 tahap yang merupakan sebuah proses berkelanjutan pada tahun 1999 –  1999 –  2002.  2002. Perubahan yang terjadi sangat mendasar. Sementara jati diri dan tujuan bangsa dan negara, sebagaimana yang terkandung dalam Pembukaan tetap dipertahankan, Batah Tubuh-nya diperbaiki secara bermakna dan bagian Penjelasan dihilangkan. Sedemikian, agar nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pembukaan dapat diejawantahkan dan diwujudkan dengan tepat. Jika semula UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan, UUD 1945 sekarang hanya terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Perubahan-perubahan tersebut merupakan hasil permusyawaratan yang dilakukan oleh lembaga MPR hasil pemilu 1999 yang demokratis dan merdeka serta bebas dari pengaruh dan tekanan asing. Cara konstitusional yang ditempuh dalam melakukan amandemen telah mampu menghasilkan perubahan besar secara damai, menjadikan Indonesia sebuah negara demokrasi. Kita tidak mengalami nasib seperti Uni Soviet atau Yugoslavia dan lain-lain, yang terpecah belah b elah dan hilang dari muka bumi manakala mereka melakukan reformasi menuju demokrasi. Dari semula dikenal sebagai negara non-demokrasi terbesar ke-2 didunia setelah Cina, Indonesia sekarang dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Semenjak reformasi telah dilaksanakan pemilu dan pilpres tahun 2004 dan 2009 yang menggulirkan siklus kekuasaan secara, demokratis, damai dan teratur. Di samping itu, Indonesia sekarang adalah negara anggota G-20, dengan besaran ekonomi ke-16 di dunia dan laju  pertumbuhan yang stabil dan tergolong tertinggi.

Semula, proses amandemen UUD 1945 sering dikecam karena dianggap tidak memenuhi “pakem” yang diidolakan. Tetapi belakangan, literatur konstitusi menilai amandemen UUD 1945 sebagai miraculous dan miraculous dan far-reaching   far-reaching  dan  dan patut diapresiasi. Hasilnya telah memiliki segala ketentuan sebuah konstitusi demokratis. (Mis.: demokratis. (Mis.: Tim Lindsey, 2004; Edward Schneier, 2007; R.E.  Elson, 2008; Pasquale Pasquino, 2010; Adnan Buyung Nasution, 2010).  Namun perlu dicatat bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Dalam masaUUD 1945 hasil amandemen berlaku, disiplin sosial menurun, demikian pula toleransi melemah. Konflik horisontal mudah terpicu. Penegakan hukum, dengan pengecualian pemberantasan korupsi yang mulai menguat, masih lemah. Demikian pula pendapatan per-kapita, walaupun naik, tetapi kesenjangan pendapatan melebar dengan segala dampaknya. Sementara itu, menggunakan alasan kekurangan tersebut, ada yang berusaha untuk kembali ke UUD 1945 yang semula dan menerapkan sistim bernegara era masa lalu yang dianggap lebih  baik. Sistim yang sekarang dikecam sebagai demokrasi impor yang tidak sesuai dengan kebudayaan sendiri dan telah menimbulkan berbagai kekacauan tersebut. Demikian pula ada yang ingin melakukan amandemen lagi atas UUD 1945.

Pokok-po Pokok-pokok UUD U UD 194 1945 5 Pembukaan UUD 1945 memuat nilai-nilai dasar kemerdekaan yang hakiki, perikemanusiaan, keadilan sosial, permusyawaratan, dan tujuan bangsa dan negara dan sekaligus ideologi Pancasila. Sejarah mencatat bahwa Pembukaan adalah satu-satunya naskah UUD 1945 asli yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan dan aliran pikiran fasis Jepang. Rancangannya (dikenal sebagai Mukkadimah atau Piagam Jakarta) disusun oleh Panitia Sembilan yang diketuai Soekarno, bekerja diluar pengawasan Jepang. Sewaktu dilaporkan pada BPUPK, naskah Mukaddimah itu ditolak dan diganti dengan naskah lain yang memuat kepentingan proyek Asia Timur Raya Jepang (The Greater East Asia Co-Prosperity) Co -Prosperity).. Tetapi kemudian, sehari setelah Proklamasi, PPKI mengganti naskah Jepang dengan naskah Mukaddimah yang disusun oleh Panitia Panitia Sembilan, menghilangkan “tujuh kata” dan memberinya nama baru, Pembukaan. Fakta mengatakan bahwa perdebatan penyusunan batang tubuh UUD 1945 di BPUPK adalah  pertarungan antara kepentingan fasis Jepang untuk “memerdekakan” Indonesia sebagai bagian dari upaya membangun blok Asia Timur Raya dengan aspirasi kemerdekaan Indonesia yang murni. Proses itu adalah proses siasat politik, tawar menawar dan d ibawah pengawasan Jepang. Segala sesuatunya harus dilaporkan kepada penguasa militer Jepang untuk memperoleh  persetujuan. Seperti diungkapkan kemudian oleh Dr. Radjiman dan Ir. Soekarno, proses itu dibawah pengawasan ketat Jepang (Radjiman, 1947) dan dibawah todongan bayonet Jepang (Soekarno, 1960). Seperti kemudian ditegaskan Soekarno, sikap mereka yang sepertinya sepertinya mengikuti alur pikiran fasis Jepang yang anti Barat, an ti HAM dan anti demokrasi, hanya karena ka rena terpaksa dan sebagai taktik agar Indonesia bisa merdeka. Sementara dilain pihak, Dr. Soepomo, yang ditugaskan oleh Jepang sebagai ketua panitia kecil BPUPK, adalah seorang pejuang yang  berusaha menyiasati tekanan Jepang dalam usaha agar naskah itu bisa diterima oleh penguasa, demi rencana Indonesia merdeka bisa diwujudkan. Selain itu perkiraan Bung Karno benar, naskah UUD harus diselesaikan secepat mungkin, sebab kalau sampai Jepang kalah dan terjadi

vakum kekuasaan tetapi belum ada (naskah) UUD, sulit untuk Indonesia diakui sebagai sebuah negara merdeka. Untuk itulah beliau menghimbau agar naskah yang ada itu disahkan seraya menegaskan bahwa UUD 1945 adalah UUD revolusi yang pada waktunya segera harus diperbaiki lagi. Demikianlah tersusun UUD 1945 dalam bentuknya semula. Semua gagasan yang tidak sejalan dengan gagasan fasis Jepang tidak akan dapat disetujui. Segala sesuatu yang yang dianggap Barat  pasti ditolak. Upaya Bung Hatta, Ibu Maria Ulfah Santoso, Ratulangi, dkk untuk memasukkan  prinsip-prinsip checks and balances, balances, penghormatan terhadap HAM terpaksa ditolak.  Namun, dilain pihak, Soekarno, Hatta dan kawan-kawan juga mengkritisi sistim demokrasi Barat, yang pada masa itu dipraktekkan sebagai demokrasi majoritarian dan demokrasi libertarian, dimana kehendak majoritas atau kehendak pemilik modal, kaum kapitalis, yang  berkuasa. Berbagai kelemahan utama UUD 1945 yang asli dapat diuraikan sebagai berikut. Kekuasaan terpusat hanya disatu lembaga politik MPR. MPR sebagai perwujudan seluruh rakyat dan merupakan lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas telah menjadikan sistim negara yang terbangun adalah sistim otoriter-totaliter. Ironisnya, sistim MPR itu hanya  bisa efektif bila Presiden, yang untergeordnert pada untergeordnert pada MPR, dapat mengontrol MPR. Bila tidak, nasibnya akan sangat rentan, seperti yang dialami oleh Presiden B.J. Habibie dan P residen Abdurrahman Wahid. Tetapi bila Presiden menguasai MPR , seperti Presiden Suharto, maka artinya Presiden itu yang kekuasaannya tidak terbatas, atau tiranik. Selanjutnya, jika semua lembaga (tinggi) negara bertanggung jawab kepada MPR - yang adalah sebuah lembaga politik maka checks maka checks and balances tidak balances tidak akan jalan, dan independensi lembaga judikatif juga hilang. Jika kemudian dikatakan bahwa hal itu tergantung kepada atau dapat dikendalikan oleh semangat  para penyelenggara negara, maka seperti dikatakan Nietze, itu menganggap manusia han ya mempunyai sisi baik. Seperti kata James kata James Madison (Federalist Paper), Paper), kalau rakyat malaikat, tidak perlu pemimpin; kalau pemimpin malaikat, tidak perlu pengawasan. Dalam hubungan itu, gagasan PPKI membentuk partai tunggal pada tahun 1945 adalah untuk menopang sistim diktator totaliter itu, seperti lazim di negara fasis atau komunis. Maka yang pertama ditegaskan oleh amandemen adalah tetap mempertahankan Pembukaan, dan dengan demikian Pancasila sebagai dasar negara serta selanjutnya bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dikukuhkan. Sehingga pada dasarnya perubahan terhadap UUD 1945 adalah  perubahan untuk kesinambungan. Changes for continuity. continuity. Selanjutnya ditegaskan bahwa kedaulatan itu berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan UUD. Dengan demikian, nilai-nilai, aturan dan ketentuan dalam UUD memberi makna kepada demokrasi kita sebagai demokrasi konstitusional. Berdemokrasi bukanlah sekedar mengikuti kehendak yang terbanyak atau yang terkuat, tetapi harus memenuhi nilai Pancasila dan ketentuan UUD. Berikutnya adalah penegasan bahwa negara ini berdasar hukum (rule of law) agar law) agar semua pihak termasuk kekuasaan, setara dihadapan dan tunduk kepada undang-undang. Sejalan dengan itu ditegaskan pula bahwa kekuasaan kehakiman itu merdeka.

Selanjutnya ketentuan penghormatan pada HAM juga juga dimasukkan. Terlebih untuk negara amat majemuk, dengan kelompok masyarakat besar dan kecil, UUD harus menjamin hak-hak dasar manusia secara adil, sejalan dengan sila-sila Pancasila itu sendiri dan dengan hakekat kebangsaan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu dan setara. Kehendak majoritas tidak boleh merugikan kepentingan dasar yang sedikit. Untuk itu, UUD 1945 menegaskan bahwa yang terutama bertanggung jawab untuk menegakkan HAM adalah  pemerintah. Dalam kaitan itu maka proses pembuatan UU dalam UUD 1945 hasil amandemen menganut  paham demokrasi musyawarah (deliberative democracy), democracy), dimana DPR dan Presiden harus  bermusyawarah, tidak bisa voting . Bahkan selanjutnya, UU hasil bersama DPR dan Presiden itu  juga dapat diuji konstitusionalitasnya terhdapa UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya sistem yang dibangun mengharuskan semua pihak, termasuk yang berkuasa, untuk taat kepada UUD 1945. Sejalan dengan itu, prinsip rule prinsip rule of law berarti law berarti tidak boleh ada peraturan  perundangan, termasuk perdes dan perda, yang bertentangan dengan UUD. Demi agar semuanya itu dapat terlaksana, maka dibangun pula mekanisme checks and balances. balances. Kekuasaan dibagikan setara untuk lembaga negara sehingga bisa saling mengimbangi. Tidak ada lembaga yang bisa luput dari pengawasan lembaga lain. Dalam hubungan itu, MPR telah diposisikan sebagai lembaga negara biasa dengan kewenangan tertentu dan terbatas pula. Mekanisme dan instrumen untuk siklus pergantian kekuasaan juga ditetapkan oleh amandemen. Pemilu dan pilpres langsung ditetapkan teratur setiap 5 tahun dan dilaksanakan oleh sebuah  badan yang independen. Partai politik ditetapkan sebagai pelaku utama dalam mekanisme itu dan untuk mana UUD menghendaki sistim kepartaian yang sederhana da n sesuai dengan sistim politik presidentil disatu pihak dan kemajemukan bangsa Indonesia dilain pihak serta Pancasila sebagai dasar negara dipihak yang lainnya. Perlu juga dicatat bahwa semua pihak, selama proses amandemen UUD 1945 yang terbuka dan demokratis telah menerima Pancasila sebagai dasar negara. Kalaupun ada yang memperjuangkan dimasukkannya “tujuh kata” kedalam Pasal 29 UUD 1945, itu adalah dalam rangka menyalurkan aspirasi kelompok masyarakat yang memiliki aspirasi demikian. Tetapi dalam permus yawaratan, semua pihak akhirnya setuju “tujuh kata” itu tidak perlu dimasukkan. Dengan demikian, sebenarnya proses amandemen UUD 1945 dari tahun 1999 –  1999 –  2002  2002 adalah kelanjutan dari proses pembentukan UUD 1945 oleh BPUPK dan PPKI di tahun 1945 yang tidak selesai dengan sempurna karena keterbatasan waktu karena keadaan darurat dan proses Konstituante tahun 1956 –  1956 –  1959  1959 yang terhenti karena perdebatan tidak berhasil menyepakati dasar negara Pancasila atau dasar negara ne gara Islam.

 Sela  Selanjut njutny nya a UUD 1945 setelah diamandemen mungkin saja mengalami kelemahan. Sebagai sebuah produk  politik, mungkin saja ada kelemahan karena adanya kompromi tertentu. Tetapi ia adalah hasil

 permusyawaratan wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam pemilu tahun 1999 yang kredibel dan merupakan karya anak bangsa yang merdeka. Sesuai ketentuan UUD 1945 itu sendiri ada caranya untuk memperbaikinya apabila diperlukan. d iperlukan. Untuk itu perlu diperhatikan bahwa inisiatif amandemen UUD adalah ranah masyarakat dan partai politik. Apabila aspirasi itu telah  berproses sesuai ketentuan pasal 37 UUD 1945, barulah ia menjadi ranah MPR. Sebelumnya, lembaga negara,seperti DPR, DPD, MA, Presiden termasuk MPR itu sendiri, berkewajiban melaksanakan UUD 1945 sebagaimana adanya dan tidak boleh berinisiatif berupaya mengubah UUD.  Namun, pekerjaan rumah kita yang segera adalah untuk melaksanakannya secara seharusn ya. Kelemahan suatu peraturan, termasuk UUD, selalu ad alah dalam membuat aturan  pelaksanaannya, dalam hal ini khususnya Undang-Undang, dan dalam implementasinya. Peraturan instrumental ini, dapat menimbulkan bias dalam penerapan UUD 1945, tetapi undangundang itu juga dapat menegakkan dan meluruskan maksud UUD 1945. Sekarang ada UU yang  berlaku yang berasal dari era sebelum amandemen yang isinya tidak sesuai dengan UUD 1945 setelah amandemen. Ada UU yang dibuat pada awal era reformasi, dengan semangat dan euforia reformasi yang meluap-luap, yang kemudian tidak disesuaikan kembali manakala amandemen UUD 1945 telah selesai, sehingga menimbulkan ekses. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah membangun relasi antara teks UUD 1945 dengan  praktek politik sehari-hari. Proses-proses politik politik menurut konstitusi harus ditaati dengan konsisten. Jangan ada lagi yang melakukan kegiatan politik kenegaraan menyimpang dari ketentuan konstitusi. Inilah kelemahan paling besar sistim politik kita. Semenjak pergerakan kemerdekaan diawal abad ke-20, politik institusional kita tidak berkembang baik, sangat lemah. Cenderung bersikap cari jalan pintas, gerakan massa dan anti partai. Untuk itu, pembangunan sistim kepartaian juga perlu dilanjutkan, dengan tegas. Partai politik harus disederhanakan, ditingkatkan kualitasnya, bersifat terbuka, dibersihkan dari oligarki, manipulasi dan korupsi. Kepartaian yang sehat penting untuk membangun demokasi yang sehat.

Demokrasi konstitusional tanpa penegakan hukum adalah lumpuh. Oleh karena itu penegakan hukum harus ditingkatkan. Rule ditingkatkan. Rule of law itu law itu adalah juga rule by law. law. Manakala hukum telah dibentuk dalam proses demokratis dan substansi hukum itu telah memenuhi nilai-nilai keadilan, maka hukum itu harus ditegakkan dengan tegas. Patung dewi hukum yang memegang pedang dan kitab-hukum serta mata tertutup kain itu adalah lambang yang tepat bagi rule of law. law. Dalam hubungan itu, penegakan hukum berlaku kepada para koruptor kelas kakap maupun kepada  pencuri biji cokelat. Hanya berat-ringan ganjaran hukumannya, sebagai pancaran rasa keadilan dan teks kitab hukum, yang membedakan. Khusus untuk provokator dan pelaku anarki, baik yang berhubungan dengan pilkada dan unjuk rasa, harus ditindak dengan tegas dan diberi hukuman yang berat. Mereka itu sebenarnya adalah perusak dan anti demokrasi. Untuk itu, aparat penegak hukum, termasuk Polri harus ditingkatkan kapasitasnya. Payung hukum perlu dilengkapi. Kemampuan profesional dan jumlah anggota Polri perlu ditambah sesuai dengan  jumlah penduduk dan luas wilayah. Demikian pula kesejahteraannya perlu ditingkatkan. ---

Disampaikan pada "Seminar Kebangsaan Nasional" yang diselenggarakan LPMI (Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia). Jakarta, 6 April 2013.