DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL…………………… JUDUL……………………………………………… ………………………………… ……… DAFTAR ISI…………………………………………… ISI………………………………………………………………. …………………. 1 BAB I PENDAH PENDAHULUAN… ULUAN…………… …………………… …………………… …………………… …………….... ….... 2 Latar Belakang Belakang Masalah……… Masalah………………… …………………… …………………… …………………… ………….. .. 2 Rumusan Rumusan Masalah Masalah………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………… …… 2 Tujuan… Tujuan………… ……………… ……………… ……………… ……………… …………… …………… ……………… ……………. ……. 2 BAB II PEMBAHASA PEMBAHASAN………… N…………………… …………………… …………………… …………………. ………. 3 Pengertian Pengertian Konstitusi Konstitusi………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………….. .. 3 2.1 Isi Konstit Konstitusi usi……… ……………… ……………… ……………… …………… …………… ……………… ……………. ……. 3 2.2 Tuju Tujuan an Konsti Konstitus tusi…… i…………… …………… …………… ……………… ……………… ……………… ………... ..... ..
4
2.3 Klasifikas Klasifikasii Konsti Konstitusi tusi dalam Perbagai Perbagai Perspektif Perspektif …………………. …………………... ..
4
2.4 Prose Prosess Perubaha Perubahan n Konsti Konstitus tusii (Amande (Amandemen men)…… )…………… ……………… …………… ……
5
2.5 Sejar Sejarah ah Lahirn Lahirnya ya Konsti Konstitus tusii di Indone Indonesia sia……… …………… …………… ……………… ………
6
BAB III PENUTUP………………… PENUTUP……………………………………………… …………………………………… ………
7
Kesimpulan…………………………………………………………….... 3.1 Saran………………………… Saran…………………………………………………… ………………………………………. ……………. DAFTAR PUSTAKA……………… PUSTAKA…………………………………………… …………………………………….. ………..
1
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah Dalam hidup bernegara, kita tidak dapat lepas dari sesuatu yang disebuthukum. Tidak ada satupun negara tanpa hukum. Karena memang fungsinyasangatlah krusial dalam mengatur kehidupan bernegara. R.M. Mac Iver dalam bukunya “The Modern state” halaman 250 menulis :” Evenwithin the sphere of the state there are two kinds of law. There is the law, which governs the state and there is the law, by means of which the state governs. The former is constitutional law, the latter we may for the sake o f distinction call ordinary law”( Dalam linkungan negara, ada 2 macam hukum. Ada hukum yangmemerintah negara dan ada hukum yang merupakan alat bagi negaraUntuk memerintah.hukum yang pertama adalah“Constitutional law”(Hukum tatanegara). Hukum yang kedua, untuk membedakannya dari hukum yang pertama, dapat kitanamakan “Ordinary law”(Hukum biasa yang dipergunakan untuk bergerak, “actief dienend.) Dari kutipan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dalam hidup bernegara,kita akan menemukan 2 macam hukum: 1)Hukum tata negara (Constitutional law) sebagai yang mengatur negara.Unsur pokok dalam Hukum ini adalah Konstitusi.Unsur pokok inilah yang akanmenjadi Headline da lam makalah ini. 2)Hukum biasa (Ordinary Law) sebagai hukum yang digunakan negara untuk mengatur sesuatu hal. Termasuk dalam hukum ini adalah Hukum pidana danhukum perdata. 1.1 Rumusan Masalah Dari sedikit gambaran diatas, tentu akan memunculkan beberapa pertanyaanantara lain sebagai berikut: 1.Apa pengertian Konstitusi? 2.Apa sajakah isi konstitusi itu? 3.Apa tujuan konstitusi? 4.Apa sajakah klasifikasi konstitusi itu? 5.Bagaimana Proses perubahan konstitusi (amandemen)? 6.Bagaimanakah sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia? 1.2 Tujuan 1. Memahami konsep dasar tentang konstitusi. 2. Mengetahui beberapa hal yang dimuat dalam konstitusi. 3. Menetahui tujuan adanya konsitusi. 4. Mengetahui beberapa klasifikasi Konstitusi dari beberapa perspektif. 5. Mengetahui proses perubahan konstitusi ( amandemen). 6. Mengetahui sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia. 2
BAB II PEMBAHASAN
2.0 Pengertian Konstitusi
Kata Konstitusi berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja “Constituer” (bahasa Prancis) yang berarti membentuk. Yang dibentuk adalah sebuah negara.Maka, Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Maka dapat dipahami, bahwa bahasa Belanda menggunakan kata “Grondwet”, yang berarti suatu undang- undang yang menjadi dasar (grond) darisegala hukum. Sedangkan di Indonesia menggunakan kata “ Undang- UndangDasar” seperti grondwet tadi. Menurut K. C. Wheare, konstitusi adalah kumpulan hukum, institusi dan adatkebiasaan, yang ditarik dari prinsip- prinsip rasio tertentu yang membentuk sistemumum, dengan mana masyarakat setuju untuk diperintah. Sedangkan Abu Daud Busroh membagi pengertian konstitusi menjadi 2macam:
a)Konstitusi dalam arti luas adalah peraturan- peraturan yang membentuk,mengatur dan memerintah negara baik yang tertulis maupun tidak. b)Konstitusi dalam arti sempit adalah peraturan negara yang tertuang dalamsatu dokumen. Dengan demikian, suatu konstitusi merupakan suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai sokosoko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama “Negara”. Konstitusi di Indonesiaadalah Undang- Undang Dasar 1945. 2.1 Isi Konstitusi
Berdasarkan pengertian diatas, sudah dapat dipastikan bahwa konstitusimemuat berbagaimacam hal yang sangat penting dalam terbentuknya suatunegara. Dengan melihat sekilas pada konstitusikonstitusi dari berbagai negara,akan nampak jelas bahwa orang- orang berbeda pemikiran menyangkut apa yangharus menjadi isi konstitusi. Orang Norwegia mengatakan bahwa memerlukankira- kira 25 halaman, sementara bangsa India membutuhkan kira- kira 250halaman untuk konstitusi mereka tahun 1950. Sedangkan bangsa Indonesia sendiri membutuhkan 37 pasal 7 untuk merumuskan berbagaimacam hal yang fundamental dalam berdirinya NKRI.Secara global, isi UUD 1945 adalah sebagai berikut: a)Bentuk dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b)Sistem pemerintahan. c)Sistem pertahanan negara. d)Hak asasi manusia. e)Kewarganegaraan 3
2.2 Tujuan Konstitusi
Hukum pada Umumnya bertujuan untuk mengadakan tatatertib gunakeselamatan masyarakat, yang penuh dengan bentrokan antara berbagaikepentingan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat . Maka dari itu, tujuan konstitusi secara global adalah: a.Mengadakan tata tertib dalam berbagai lembaga kenegaraan, baik dalam halkewenangannya maupun cara bekerjanya. b.Mengadakan tata tertib dalam hal hak-hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya. Dalam satu situs mengatakan bahwa tujuan konstitusi adalah sebagai berikut: 1.Konstitusi menggambarkan struktur negara dan bekerjanya lembaga-lembaga negara. 2.Konstitusi menjelaskan kekuasaan dan kewajiban pemerintah. 3.Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah, karena itu juga berfungsi mencegah kekuasaan yg sewenang-wenang. 4.Konstitusi menetapkan dan melindungi hak-hak dasar warganegara 2.3 Klasifikasi Konstitusi dalam Perbagai Perspektif
Konstitusi memiliki beberapa klasifikasi dalam beberapa perspektif. Antaralain adalah sebagai berikut.A.Konstitusi tertulis dan Tidak tertulisTernyata di dunia ada 2 macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis (written constitution) dan tidak tertulis (unwritten constitution). Menurut bukukarangan Amos J. Peaslee ”Constitutions of Nations” , hampir semua negaradi dunia mempunyai konstitusi terulis. Hanya Inggris dan Canada yang tidak mempunyai konstitusi tertulis. Sedangkan konstitusi tak tertulis itu sepertihalnya hukum tak tertulis yang berdasar atas adat kebiasaan. B.Berdasarkan Sifat Konstitusi
Berdasarkan sifat konstitusi, K. C. Wheare membagi konstitusi menjadi 2,yaitu : a)Konstitusi Rigid (kaku) adalah konstitusi yang bisa diamandemen,tetapi harus melalui proses khusus. b)Konstitusi Fleksibel adalah konstitusi yang dapat diamandemen tanpamelalui proses khusus. C.Berdasarkan subyek yang berhak mengamandemen konstitusi. Berdasarkan perspektif ini, K. C. Wheare membagi konstitusi menjadi 2,yaitu : a)Konstitusi yang supreme terhadap legislatif yaitu yang tidak dapatdiamandemen oleh badan legislatif. 4
b)Konstitusi yang tidak supreme terhadap legislatif. D. Berdasarkan Proses Pendistribusian Kekuasaan Pemerintahan. Berdasarkan perspektif ini, K. C. Wheare membagi konstitusi menjadi 2,yaitu : a)Konstitusi Kesatuan adalah kekuasaan legislatif pusat dalam mengatur legislatif di bawahnya. b)Konstitusi Federal adalah kekuasaan pemerintah dibagi antara pemerintah untuk seluruh negara dan pemerintah untuk negara- negara bagian. 2.4Proses Perubahan Konstitusi (Amandemen).
Menurut C.F Strong, ada 4 cara untuk mengubah konstitusi, yaitu: a)By the ordinary legislature but under certain restrictions . Misalnya:UUD 1945. b) By the people through a referendum(konstitusi dirubah oleh DPR yang baru terbentuk). Misalnya: Perancis pada masa De Guille. c) By a majority for all units of a federal state, yaitu terdapat di negara-negara federal.d) By a special convention, perubahan konstitusi melalui pembentukan badan khusus. Misalnya: Masa UUDS 1950 di Indonesia. Sedangkan menurut K. C. Wheare, ada beberapa proses khusus yang harusdilalui dalam mengamandemen konstitusi, seperti di Amerika, diantaranyaadalah: a)Amandemen tidak bisa dilakukan oleh legislatif semata, tetapi masihmembutuhkan dukungan dari lembaga- lembaga lain diluar legislatif. b)Boleh mengamandemen konstitusi hanya melalui dua pertiga mayoritas. c)Atau setelah pemilu.d)Atau setelah pembahasan selama tiga bulan 2.5Sejarah Lahirnya Konstitusi di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia merupakan bagian dari kerajaanBelanda. Aturan yang digunakan pada saat itu adalah “ grondwet”.Dengan aturantersebut, seluruh hukum ditentukan melalui salah satu jalan, yaitu “wet”(undang-undang) atau “algemeen maatregel van bestuur”( keputusan raja Belanda). Pada tahun 1855, terjadilah “ reegering sreglement”yang menghasilkan“ Indische staatsregeling”yang didalamnya mengenal 4 macam undang- undang,yaitu:
-wet -algemeen maatregel van bestuur -Ordonnantie -regeerings verordening Pada masa pendudukan Jepang sejak bulan Maret 1942 hingga 17 Agustus1945, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak jauh berbeda dengan rasa penjajahanBelanda. Diantaranya Gubernur Jenderal diganti oleh Gun- Sei kan, Departemenkehakiman diubah menjadi sihoo-bu. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ditetapkan suatu undang-undang 1945. Persiapan itu telah dilakukan sejak akhir Mei 1945. Oleh PPPKI(Panitia Persiapan Penyelidikan Kemerdekaan 5
Indonesia) yang dipimpin oleh Dr.K. R. T. Radjiman Wedioningrat. Setelah kekalahan Jepang dari sekutu pada Perang Dunia II, Belanda berusahakembali ke wilayah Indonesia dengan NICA (Netherlands Civil Affairs). Akibatnya, beberapa daerah di Indonesia diberi status Negara Bagian dari suatunegara federasi, yaitu Belanda. Kemudian pada tanggal 17 Nopember 1945, terjadilah perundingan pertamaIndonesia- Belanda yang diwakili oleh Van Mook dan Sutan Syahrir dengan pimpinan Jenderal Inggris Christison yang tak menghasilkan apa-apa. Dilanjutkan dengan persetujuan linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 yangintinya adalah: A.Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah Republik Indonesia berkuasade facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. B.Kedua pemerintah akan bekerjasama untuk waktu singkat untuk membentuk negara federasi yang berdaulat dan demokratis, bernamaRepublik Indonesia Serikat. Berlanjut dengan Agresi Militer I, Persetujuan Renville, dan Agresi Militer IIoleh Belanda. Hingga akhirnya pada tanggal 28 Januari 1949 DK PBB menerimaresolusi yang memuat: A.Supaya segera dilakukan “cease fire”(pemberhentian tembak-menembak). B.Membebaskan pemimpin- pemimpin Republik Indonesia. Namun hal itu tak pernah dihiraukan. Hingga akhirnya terjadilah KMB padatanggal 13 Agustus 1949 di Den Haag. Tidak lama kemudian, Indonesia menjadi Negara Kesatuan. Setelah itu, muncullah UUDS 1950. Hingga akhirnya berubahmenjadi UUD 1945.
6
BAB III PENUTUP
3.0 Kesimpulan
Dengan demikian, suatu konstitusi merupakan suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai sokosoko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama “Negara”. Sendi- sendi ini haruslahkuat dan tidak mudah runtuh, agar bangunan Negara tetap berdiri, walaupun adaangin taufan menerjang. Maka dari itu, Konstitusi harus tahan uji, kalau adaserangan dari tangantangan jahil yang akan menggantikan sendi- sendi itudengan tiang- tiang yang lain coraknya dan yang akan merubah wajah negara,sehingga bangunan yang asli dan molek menjadi jelek. Konstitusi di Indonesia memilki sejarah panjang dan cukup berliku. Hinggaakhirnya, Bangsa Indonesia berkomitmen dengan UUD 1945 yang memuat 37 pasal. 3.1 Saran
Perjalan pencarian jatidiri bangsa Indonesia berupa sejarah perubahan- perubahan konstitusi cukup melelahkan. Begitu pentingnya konstitusi, mari kita jaga bersama kekokohan tiang- tiang Bangsa Indonesia, yaitu UUD 1945.
7
DAFTAR PUSTAKA
1.Prodjodikoro, Wirjono. 1983. Azas- Azas Hukum Tatanegaradi Indonesia. Jakarta: Dian Rakjat. Busroh, Abu Daud.2005. Intisari Hukum Tatanegara Perbandingan Konstitusi9 Negara. Jakarta: Bina Aksara 4. www.laohamutuk.org/surat/konstbahasa.pdf
8
DI S U S U N
OLEH :
1. BELLA ANGGRAINI 2. ANDRE 3. ASTARIA 4. ANGGA
KLS : X 2 GURU : PEDRO, S.Pd
YAYASAN PENDIDIKAN SMA SANUDIN BANYUASIN
9
