Makalah Negara Dan Konstitusi

MAKALAH NEGARA DAN KONSTITUSI

undefined

Makalah Negara dan Konstitusi BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Reformasi menuntut dilakukannya amandemen atau mengubah UUD 1945 karena yang menjadi causa prima penyebab tragedi nasional mulai dari gagalnya suksesi kepemimpinan yang berlanjut kepada krisis sosial-politik, bobroknya managemen negara yang mereproduksi KKN, hancurnya nilai -nilai rasa keadilan rakyat dan tidak adanya kepastian hukum akibat telah dikooptasi kekuasaan adalah UUD Republik Indonesia 1945. Itu terjadi karena fundamen ketatanegaraan yang dibangun dalam UUD 1945 bukanlah bangunan yang demokratis yang secara jelas dan tegas diatur dalam pasal- pasal dan  juga terlalu menyerahkan menyerahkan sepenuhnya jalannya proses proses pemerintahan kepada kepada penyelenggara negara. negara. Akibatnya dalam penerapannya kemudian bergantung pada penafsiran siapa yang berkuasalah yang lebih banyak untuk legitimasi dan kepentingan kekuasaannya. Dari dua kali kepemimpinan nasional rezim orde lama (1959 – 1966) dan orde baru (1966 – 1998) telah membuktikan hal itu, sehingga siapapun yang berkuasa dengan masih menggunakan UUD yang all size i tu akan berperilaku sama dengan penguasa sebelumnya. Keberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai upaya memulai “kontrak sosial” baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar (konstitusi). Perubahan konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang otoritarian menuju kearah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang. Dengan demikian perubahan konstititusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen UUD 1945. Bagaimana cara mewujudkan komitmen itu dan siapa yang berwenang melakukannya serta dalam situasi seperti apa perubahan itu terjadi, menjadikan suatu bagian yang menarik dan terpenting dari proses perubahan perubahan konstitusi itu. Karena dari sini akan dapat terlihat apakah hasil dicapai telah merepresen merepresentasikan tasikan kehendak warga masyarakat, dan apakah telah menentukan bagi pembentukan wajah Indonesia kedepan. Wajah Indonesia yang demokratis dan pluralistis, sesuai dengan nilai keadilan sosial, kesejahteraan rakyat rakyat dan kemanusiaan. Dengan melihat kembali dari hasil-hasil perubahan itu, kita akan dapat dinilai apakah rumusanrumusan perubahan yang dihasilkan memang dapat dikatakan lebih baik dan sempurna. Dalam artian, sampai sejauh mana rumusan perubahan itu tel ah mencerminkan kehendak bersama. Perubahan yang menjadi kerangka dasar dan sangat berarti bagi perubahan-perubahan selanjutnya. Sebab dapat

dikatakan konstitusi menjadi monumen sukses atas keberhasilan sebuah perubahan. 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas pada penulisan kali ini. Masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1.2.1 Apakah pengertian negara itu? 1.2.2 Apakah pengertian konstitusi itu? 1.2.3 Bagaimanakah hubungan antara negara dan konstitusi? 1.2.4 Bagaimana keberadaan Pancasila dan konstitusi di Indonesia? 1.3 TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: 1.3.1 Untuk mengetahui pengertian dari negara. 1.3.2 Untuk mengetahui pengertian dari konstitusi. 1.3.3 Untuk mengetahui hubungan antara negara dan konstitusi. 1.3.4 Untuk mengetahui keberadaan Pancasila dan konstitusi di Indonesia. 1.4 MANFAAT PENULISAN

Manfaat yang diperoleh dari penulisan makalah ini adal ah sebagai berikut: 1.4.1 Menambah pengetahuan kita tentang pengertian suatu negara. 1.4.2 Menambah wawasan kita tentang pengertian konstitusi. 1.4.3 Kita menjadi tahu bagaimana hubungan antara negara dan konstitusi. 1.4.4 Kita tahu keberadaan Pancasila dan konstitusi di negara kita.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN NEGARA

Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (t erritorial) tertentu dengan mengakui adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata t ertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.Organisasi negara dalam suatu wilayah bukanlah satu-satunya organisasi, ada organisasi-organisasi lain (keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang masing-masing memiliki kepribadian yang lepas dari masalah kenegaraan). Secara umum negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya. Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk suatu negara. Elemen-elemen tersebut adalah: 1. Masyarakat Masyarakat merupakan unsur terpenring dalam tatanan suatu negara. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suksesna suatu tatanan dalam pemerintahan. Pentingnya unsur rakyat dalam suatu negara tidak hanya diperlukan dalam il mu kenegaraan (staatsleer) tetapi perlu juga perlu melahirkan apa yang disebut ilmu kemasyarakatan (sosiologi) suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus menyelidiki, mempelajari hidup kemasyarakatan. Sosiologi merupakan ilmu penolong bagi ilmu hukum tata negara.

dikatakan konstitusi menjadi monumen sukses atas keberhasilan sebuah perubahan. 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas pada penulisan kali ini. Masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1.2.1 Apakah pengertian negara itu? 1.2.2 Apakah pengertian konstitusi itu? 1.2.3 Bagaimanakah hubungan antara negara dan konstitusi? 1.2.4 Bagaimana keberadaan Pancasila dan konstitusi di Indonesia? 1.3 TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: 1.3.1 Untuk mengetahui pengertian dari negara. 1.3.2 Untuk mengetahui pengertian dari konstitusi. 1.3.3 Untuk mengetahui hubungan antara negara dan konstitusi. 1.3.4 Untuk mengetahui keberadaan Pancasila dan konstitusi di Indonesia. 1.4 MANFAAT PENULISAN

Manfaat yang diperoleh dari penulisan makalah ini adal ah sebagai berikut: 1.4.1 Menambah pengetahuan kita tentang pengertian suatu negara. 1.4.2 Menambah wawasan kita tentang pengertian konstitusi. 1.4.3 Kita menjadi tahu bagaimana hubungan antara negara dan konstitusi. 1.4.4 Kita tahu keberadaan Pancasila dan konstitusi di negara kita.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN NEGARA

Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (t erritorial) tertentu dengan mengakui adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata t ertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.Organisasi negara dalam suatu wilayah bukanlah satu-satunya organisasi, ada organisasi-organisasi lain (keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang masing-masing memiliki kepribadian yang lepas dari masalah kenegaraan). Secara umum negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya. Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk suatu negara. Elemen-elemen tersebut adalah: 1. Masyarakat Masyarakat merupakan unsur terpenring dalam tatanan suatu negara. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suksesna suatu tatanan dalam pemerintahan. Pentingnya unsur rakyat dalam suatu negara tidak hanya diperlukan dalam il mu kenegaraan (staatsleer) tetapi perlu juga perlu melahirkan apa yang disebut ilmu kemasyarakatan (sosiologi) suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus menyelidiki, mempelajari hidup kemasyarakatan. Sosiologi merupakan ilmu penolong bagi ilmu hukum tata negara.

2. Wilayah (teritorial) Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya suatu wilayah. Disamping pentingnya unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu wilayah itu masuk suatu negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara. Apabila mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya hanya berlaku bagi orang-orang yang berada di wilayahnya sendiri. Orang akan segera sadar berada dalam suatu negara tertentu apabila melampaui batas-batas wilayahnya setelah berhadapan dengan aparat (imigrasi negara) untuk memenuhi berbagai kewajiban yang ditentukan. Paul Renan (Perancis) menyatakan satu-satunya ukuran bagi suatu masyarakat untuk menjadi suatu negara ialah keinginan bersatu (le desir de’etre ansemble). Pada sisi lai lain n Otto Bauer menyatakan, ukuran itu lebih diletakkan pada keadaan khusus dari wilayah suatu negara. 3. Pemerintahan Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk penduduk suatu negara dan berada dalam wilayah negara. Ada empat macam teori mengenai suatu kedaulatan, yaitu t eori kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. 1. Teori kedaulatan Tuhan (Gods souvereiniteit) Teori kedaulatan Tuhan (Gods souvereiniteit) meyatakan atau menganggap kekuasaan pemerintah suatu negara diberikan oleh Tuhan. Misalnya kerajaan Belanda, Raja atau ratu secara resmi menamakan dirinya Raja atas kehendak Tuhan “bij de Gratie Gods”, atau Ethiopia (Raja Haile Selasi) dinamakan din amakan “Singa Penakluk dari suku Yuda yang terpilih Tuhan menjadi Raja di Ethiopia”. 2. Teori kedaulatan Negara (Staats souvereiniteit) Teori kedaulatan Negara (Staats souvereiniteit)menga souvereiniteit)menganggap nggap sebagai suatu axioma yang tidak dapat dibantah, artinya dalam suatu wilayah negara, negaralah yang berdaulat. Inilah inti pokok dari semua kekuasaan yang ada dalam wilayah suatu negara. Otto Mayer (dalam buku Deutsches Verwaltungsrecht) menyatakan “kemauan negara adalah memiliki kekuasaan kekerasan menurut kehendak alam”. alam”. Sementara itu Jelli nek dalam buku Algemeine Staatslehre menyatakan kedaulatan negara sebagai pokok pangkal kekuasaan yang t idak diperoleh dari siapapun. Pemerintah adalah “alat negara”. 3. Teori kedaulatan hukum (Rechts souvereiniteit) Teori kedaulatan hukum (Rechts souvereiniteit) menyatakan semua kekuasaan dalam negara berdasar atas hukum. Pelopor teori ini adalah H. Krabbe dalam buku Die Moderne Staats Idee. 4. Teori Kedaulatan Rakyat (Volks aouvereiniteit), Teori Kedaulatan Rakyat (Volks aouvereiniteit), semua kekuasaan dalam suatu negara didasarkan pada kekuasaan rakyat (bersama). J.J. Rousseau (Perancis) menyatakan apa yang dikenal dengan  “kontrak sosial”, sosial”, suatu perjanjian antara seluruh rakyat rakyat yang menyetujui Pemerintah mempunyai mempunyai kekuasaan dalam suatu negara. Di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan, 3 unsur negara menjadi 4 bahkan 5 yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan, UUD (Konstitusi) dan pengakuan Internasional (secara de facto maupun de  jure).

2.2 PENGERTIAN KONSTITUSI

Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu “constituer” (Perancis) atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal (permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah “Grondwet” yaitu berarti suatu undang-undang undang-undang yang menjadi dasar (grond) dari segala hukum.

Indonesia menggunakan istilah Grondwet menjadi Undang-undang Dasar. Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanya¬an: what is a constitution dapat dijawab bahwa  “…a consti¬tution is a document document which contains the rules for the the operation operation of an organization” Organisasi dimaksud bera¬gam bentuk dan kompleksitas struktur¬nya. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dahulu konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum penting biasanya dikeluarkan oleh kaisar atau raja dan digunakan secara luas dalam hukum kanon untuk menandakan keputusan subsitusi tertentu terutama dari Paus. Konstitusi pada umumnya bersifat kondifaksi yaitu sebuah dokumen yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distibusi maupun alokasi Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu negara. Terdapat dua jenis kontitusi, yaitu konstitusi t ertulis (Written Constitution) dan konstitusi tidak tertulis (Unwritten Constitution). Ini diartikan seperti halnya “Hukum Tertulis” (geschreven Recht) yang termuat dalam undang-undang undang-undang dan “Hukum Tidak Tertulis” (ongeschreven recht) yang berdasar adat kebiasaan. Dalam karangan “Constitution of Nations”, Amos J. Peaslee menyatakan hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada. Di beberapa negara terdapat dokumen yang menyerupai konstitusi, namun oleh negara tersebut tidak disebut sebagai konstitusi. Dalam buku yang berjudul The Law and The Constitution, Ivor Jenning menyebutkan di dalam dokumen konstitusi tertulis yang dianut oleh negara-negara tertentu mengatur tentang: 1. Adanya wewenang dan tata cara bekerja suatu lembaga kenegaraan. 2. Adanya ketentuan hak asasi yang dimili ki oleh warga negara yang diakui dan dili ndungi oleh pemerintah. Tidak semua lembaga-lembaga pemerintahan dapat diatur dalam poin 1 dan ti dak semua hak-hak warga negara diatur dalam poin 2. Seperti halnya di negara Inggris. Dokumen-dokumen yang tertulis hanya mengatur beberapa lembaga negara dan beberapa hak asasi yang dimiliki oleh rakyat, satu dokumen dengan dokumen lainya tidak sama. Ada konstitusi yang materi muatannya sangat panjang dan sangat pendek. Konstitusi yang terpanjang adalah India dengan 394 pasal. Kemudian Amerika Latin seperti uruguay 332 pasal, Nicaragua 328 pasal, Cuba 286 pasal, Panama 271 pasal, Peru 236 pasal, Brazil dan Columbia 218 pasal, selanjutnya di Asia, Burma 234 pasal, di Eropa, belanda 210 pasal. Konstitusi terpendek adalah Spanyol dengan 36 pasal, Indonesia 37 pasal, Laos 44 pasal, Guatemala 45 pasal, Nepal 46 pasal, Ethiopia 55 pasal, Ceylon 91 pasal dan Finl andia 95 pasal. a. TUJUAN DARI KONSTITUSI Pada umumnya hukum bertujuan untuk mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri. Konstitusi juga memiliki tujuan yang hampir sama deengan hukum, namun tujuan dari konstitusi lebih

terkait dengan: 1. Berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing -masing. 2. Hubungan antar lembaga negara 3. Hubungan antar lembaga negara(pemerintah) dengan warga negara (rakyat). 4. Adanya jaminan atas hak asasi manusia 5. Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan jaman. Semakin banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam suatu konstitusi tidak menjamin bahwa konstitusi tersebut baik. Di dalam praktekna, banyak negara yang memiliki lembaga-lembaga yang tidak tercantum di dalam konstitusi namun memiliki peranan yang tidak kalah penting dengan lembagalembaga yang terdapat di dalam konstitusi. Bahkan terdapat hak-hak asasi manusia yang diatur diluar konstitusi mendapat perlindungan lebih baik dibandingkan dengan yang diatur di dalam konstitusi. Dengan demikian banyak negara yang memiliki aturan-aturan tertulis di luar konstitusi yang memiliki kekuatan yang sama denga pasal-pasal yang terdapat pada konstitusi. Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Walton H. Hamilton menyatakan  “Consti¬tutionalism is the name given to the trust which men repose repose in the power of words words eng¬rossed on parchment to keep a government in order. Untuk tujuan to keep a government in order itu diperlukan pengaturan yang sede-mikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses peme¬rintahan dapat dibatasi dan dikendalikan seba¬gai¬mana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekua-saan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. b. KLASIFIKASI KONSTITUSI Hampir semua negara memiliki kostitusi, namun antara negara satu dengan negara lainya tentu memiliki perbeadaan dan persamaan. Dengan demikian akan sampai pada klasifikasi dari konstitusi yang berlaku di semua negara. Para ahli hukum tata negara atau hukum konstitusi kemudian mengadakan klasifikasi berdasarkan berdasarkan cara pandang mereka sendiri, antara lain K.C. Wheare, C.F. Strong, James Bryce dan lain-lainnya. Dalam buku K.C. Wheare “Modern Constitution” (1975) mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut: a. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten constitution) b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution) Konstitusi fleksibelitas merupakan konstitusi yang memiliki ciri-ciri pokok: 1. Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah . 2. Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang-undang. c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme constitution). Konstitusi derajat tinggi, konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan perundang-undangan). perundang-undangan). Konstitusi tidak derajat ti nggi adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti yang pertama. d. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution) Bentuk negara akan sangat menentukan konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam suatu negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (Pusat) dengan negara-negara bagian. Hal itu diat ur di dalam konstitusinya. Pembagian kekuasaan seperti itu tidak diat ur dalam konstitusi negara kesatuan, karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. e. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution).

Dalam sistem pemerintahan presidensial (strong) terdapat ciri-ciri antara lain: 1. Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan. 2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih. 3. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang meng¬ikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedau¬latan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang dise¬but oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewe¬nangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diatur¬nya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demo¬krasi, rak¬yatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. Constituent power menda¬hului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pe¬me¬rin¬tahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (hierarchy of law). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifat nya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundangundangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturanperaturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. Dengan ciri-ciri konstitusi yang disebutkan oleh Wheare ” Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution)”, oleh Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) tidak t ermasuk kedalam golongan konstitusi Pemerintahan Presidensial maupun pemerintahan Parlementer . Hal ini dikarenakan di dalam tubuh UUD 45 mengndung ciri-ciri pemerintahan presidensial dan ciri-ciri pemerintahan parlementer. Oleh sebab itu menurut Sri Soemantri di Indonesia menganut sistem konstitusi campuran. 2.3 HUBUNGAN NEGARA DENGAN KONSTITUSI

Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi) Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan UUD 45 tercantum dasar negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. 2.4 PANCASILA DAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pada masa lalu timbul suatu permasalahan yang mengakibatkan Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa pancasila berada di atas dan diluar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (stufentheorie). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut dengan theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Susunan norma menurut teori tersebut adalah: 1. Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm); 2. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz); 3. Undang-undang formal (formell gesetz); dan

4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en autonome satzung). Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi memban-dingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hokum Indonesia adalah: 1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945). 2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan. 3) Formell gesetz: Undang-Undang. 4) Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota. Penempatan pancasila sebagai suatu Staatsfundamentalnorm di kemukakan pertama kali oleh Notonagoro. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaanya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan menempatkan pancasila sebagi Staatsfundamentalnorm, maka kedudukan pancasila berada di atas undang-undang dasar. Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Yang menjadi pertanyaan mendasar sekarang adalah, apakah pancasila merupakan staatsfundamentalnorm atau merupakan bagian dari konstitusi? Dalam pidatonya, Soekarno menyebutkan dasar negara sebagai Philosofische grondslag sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang diatasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas. Jika masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno sebagai Philosofische grondslag ataupun Weltanschauung, maka hasil dari persidangan-persidangan tersebut, yaitu Piagam Jakarta yang selanjutnya menjadi dan disebut dengan Pembukaan UUD 1945, yang merupakan Philosofische grondslag dan Weltanschauung bangsa Indonesia. Seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila.

BAB III PENUTUP

3.1 SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (t erritorial) tertentu dengan mengakui adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. 2. Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu negara. 3. Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena melaksanakan

konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. 4. Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup, sehingga pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan UUD 1945 yang menjadi konstitusi di Indonesia.

3.2 SARAN

Kepada para pembaca kami menyarankan agar lebih banyak membaca buku yang berkaitan dengan Negara atau Konstitusi agar lebih memahami kedua hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.wikipedia.com Nasution, Mirza. NEGARA DAN KONSTITUSI. 2004 ( diakses lewat internet) http://www.prince-mienu.blogspot.com Diposkan oleh prince di 19:05

Makalah Negara Dan Konstitusi BAB I PENDAHULUAN

1.

A. Latar Belakang

 Negara yaitu suatu tempat yang di dalamnya di diami oleh banyak orang yang mempunyai tujuan hidup yang bermacam-macam dan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Su atu tempat dapat disebut dengan Negara jika mempunyai 3 unsur terpenting yang harus ada didalamnya yaitu : 1.

Wilayah

2.

Pemerintah

3.

Rakyat

Ketiga unsur tersebut harus ada dalam suatu Negara. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada maka tempat tersebut tidak dapat dinamakan Negara. Ketiga unsur tersebut saling melengkapi dalam suatu Negara. Unsur yang lainnya yang juga harus dimiliki oleh suatu Negara adalah pengakuan dari Negara lain. Pengakuan dari Negara lain harus dimiliki oleh suatu Negara supaya keberadaan Negara tersebut diakui oleh Negara-negara lain. Setelah suatu Negara terbentuk maka Negara tersebut berhak membentuk undang-undang atau konstitusi.Konstitusi di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, konstitusi telah ada yang berfungsi mengatur kehidupan  bermasyarakat yang disebut dengan adat istiadat yang ada karena kesepakatan dari suatu masyarakat yang terlahir dan dipakai sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat.Adat istiadat mempunyai suatu hukum yang dinamakan hukum adat. Pada jaman dahulu walaupun belum ada undang-undangseperti halnya sekarang, tetapi kehidupan masyarakat sudah diatur dengan adat istiadat dan yang melanggar adat istiadat akan dikenakan suatu hukum yang telah masyarakat setempat sepakati yaitu hukum adat. Seperti halnya adat istiadat, konstitusi juga mengatur kehidupan suatu Negara supaya tertatanya kehidupan dalam Negara.Jika dalam adat istiadat, pelanggar adat istiadat dikenai hukum adat maka dalam konstitusi, pelanggar konstitusi dikenai hukuman yang telah diatur dalam undang-undang.Maka untuk mengatur kehidupan Negara dan un sur-unsur didalamnya, konstitusi sangat dibutuhkan keberadaannya. Suatu Negara tanpa konstitusi atau undang-undang seperti halnya mobil yang tanpa stir yang tidak dapat diatur geraknya yang jika dibiarkan akan menabrak, seperti halnya suatu Negara yang tanpa ko stitusi maka semua hal dalam Negara tidak dapat diatur pergerakannya yang jika dibiarkan mengakibatkan Negara akan kacau, bobrok, runtuh dan  berdampak buruk dengan hilang keberadannya. 1.

1.

1.

B. Perumusan Masalah

1.

Bagaimana hubungan antara Negara dengan konstitusi di Indonesia?

2.

Apakah pengaruh konstitusi terhadap suatu Negara khususnya Negara Indonesia?

C. Tujuan

1.

Penulis ingin menjelaskan hubungan antara Negara dengan konstitusi di Indonesia.

2.

Penulis ingin menjelaskan pengaruh konstitusi terhadap suatu Negara khususnya Negara Indonesia.

D. Manfaat

Penulis menyusun makalah ini karena mempunyai b eberapa manfaat, yaitu : 1.

Kita dapat mengetahui hubungan antara Negara dengan konstitusi di Indonesia.

2.

Kita dapat mengetahui pengaruh konstitusi terhadap suatu Negara khususnya Negara Indonesia.

BAB II PEMBAHASAN

1.

A. Tinjauan Negara

2.

1. Pengertian Negara

Pengertian Negara menurut para ahli : 1.

George Gelinek

 Negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu. 1.

Kranenburg

 Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa sendiri. 1.

Roger F. soultau

 Negara adalah alat (agency) atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. 1.

Carl Schmitt

 Negara adalah sebagai suatu ikatan dari manusia yang mengorganisasi dirinya dalam wilayah tertetntu. 1.

 Negara ditinjau dari segi organisasi kekuasaan menurut J.H.A. Logemann

 Negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakat dengan kekuasaaannya itu.Negara dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi yang mengatur dan menyelenggarakan tata pergaulan hidup warga masyarakat. 1.

 Negara ditinjau dari segi organisasi politik menurut R.M. maclver

 Negara adalah suatu bentuk organisasi yang melaksanakan kehendak anggotanya yang dituangkan dalam perundang-undangan. 1.

 Negara ditinjau dari segi organisasi kesusilaan menurut G.W. Friedrich Hegel

 Negara adalah suatu organisasi yang mewadahi penjelmaan seluruh individu dengan kekuasaan tertinggi Pengertian Negara secara umum adalah organisasi dalam suatu wilayah yang bertujuan kesejahteraan umum, dimana semua hunungan individu dan sosialnya dalam hidup sehari-hari diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 1. v a)

2. Unsur dan Sifat Negara

Unsur-unsur terbentuknya Negara ada 2, yaitu: Unsur Konstitutif Negara

Unsur Konstitutif Negara adalah unsur yang menentukan ada tidaknya suatu Negara, seperti: 

Rakyat

Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu Negara atau menjadi penghuni Negara, meliputi: 1)

Penduduk

Penduduk adalah mereka yang b ertempat tinggal tetap atau berdomisili tetap di dalam wilayah Negara (menetap). 2)

Bukan Penduduk

Bukan Penduduk adalah mereka yang berada di d alam wilayah Negara, tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di Negara itu.Misalnya : Wisata Asing yang sedang melakukan p erjalanan wisata 3)

Warga Negara

Warga Negara adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari Negara (menurut undang -undang diakui sebagai warga negara). 4)

Bukan Warga Negara

Bukan Warga Negara adalah mereka yang mengakui Negara lain sebagai negaranya 

Wilayah

Wilayah adalah bagian tertentu dari permukaan bumi dimana penduduk suatu Negara bertempat tinggal secara tetap. Wilayah suatu Negara meliputi: wilayah daratan, lautan, dan u dara. 1)

Daratan

Batas wilayah darat suatu Negara biasanya ditentukan d engan perjanjian antara suatu Negara dengan Negara lain dalam bentuk traktat. Perbatasan antara Negara dapat berupa: -

Batas alam, misalnya: sungai, danau, pegunungan, atau lembah.

-

Batas buatan, misalnya: pagar tembok, pagar kawat berduri

-

Batas menurut geofisika, misalnya: lintang utara/selatan, bujur timur/barat.

2)

Lautan

Menurut Konferensi Hukum Laut internasional III pada 10 Desember 1982 yang diselenggrakan oleh PBB di Montego Bay, Jamaica, menghasilkan batas wilayah Negara sebagai berikut: 1.

Laut Teritorial

Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut territorial selebar 12 mil laut, yang diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar (base line) garis pantai kearah laut bebas. 1.

Zona Bersebelahan

Zona bersebelahan merupakan batas laut selebar 12 mil laut dari garis batas laut territorial atau batas laut selebar 24 mil laut dari garis dasar. 1.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan batas lautan suatu negara pantai lebarnya 200 mil laut dari garis dasar..Dalam batas ini, negara pantai berhak menggali kekayaan alam yang ada dan menangkap para nelayan asing yang kedapatan sedang melakukan  penangkapan ikan. 1.

Landas Benua

Landas benua adalah wilayah daratan negara pantai yang berada di bawah lautan di laut ZEE, selebar lebih kurang 200 mil di lautan bebas. 1.

Landas Kontinen

Landas kontinen merupakan daratan yang berada di bawah permukaan air d i luar laut territorial sampai kedalaman 200 m. Bagi negara pantai, landas kontinen dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah daratan. 3)

Udara

Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan wilayah lautan Negara itu. Pembatasan wilayah suatu negara sangat  penting sekali karena menyangkut pelaksanaan kedaulatan suatu negara dalam segala bentuk, seperti hal-hal berikut : 1.

Berkuasa penuh terhadap kekayaan yang ada di dalamnya.

2.

Berkuasa mengusir orang-orang yang bukan warga negaranya dalam wilayah tersebut bila tidak memiliki izin dari negara itu.

3.

Pemerintah Yang Berdaulat.

Pemerintah yang berdaulat mempunyai kekuasaan sebagai berikut : ü

Kedaulatan ke dalam, artinya wibawa, berwenang menentukan dan menegakkan hukum atas warga dan wilayah negaranya.

ü

Kedaulatan keluar adalah mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara lain, sehingga bebas untuk menentukan

hubungan diplomatik dengan negara lain. 

Pemerintah

Suatu Negara memiliki pemerintah, yaitu suatu organisasi yang berwenang untuk memutuskan dan memerintah seluruh warga  Negara di dalam wilayahnya. 

Kedaulatan

Suatu Negara meilikii kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi untuk membuat u ndang-undang d an melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia untuk mengatur kehidupan warganya.  b) Unsur Deklaratif Negara Pengakuan dari Negara-negara lain merupakan un sure deklaratif Negara.Unsur ini bersifat menerangkan saja tentang adanaya  Negara. Makna pengakuan dari negara lain adalah untuk menjamin suatu negara baru d apat menduduki tempat yang sejajar sebagai suatu organisasi politik yang merdeka dan berdaulat di tengan keluarga bangsa-bangsa. Ada dua pengakuan: 

Pengakuan de facto.

Adalah atas fakta adanya negara.Pengakuan itu berdasarkan kenyataan bahwa satu komunitas politik telah terbentuk dan memenuhi ketiga unsur konstituf negara, yaitu wilayah, rakyat dan pemerintah yang berdaulat. 

Pengakuan de jure

Adalah pengakuan bahwa keberadaan suatu negara itu sah menurut hukum internasional. v

Sifat-sifat Negara

Menurut Miriam Budiardjo, pada umumnya setiap Negara memepunyai sifat seperti : 1.

Sifat memaksa artinya Negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan, agar peraturan perundang-undangan ditaati dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarkhi dicegah. Misalnya : setiap warga Negara harus membayar pajak dan orang yang menghindarinya akan dikenakan denda.

2.

Sifat monopoli artinya Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat atau untuk mencapai cita-cita Negara. Misalnya : aliran kepercayaan atau aliran politik dilarang bertentangan dengan tujuan masyarakat.

3.

Mencakup semua artinya semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Misal : keharusan membayar pajak.

1.

3. Teori dan Bentuk Negara

v

Teori-teori Negara

ü

Tiga teori pengertian negara yang dikemukakan Mr. Soepomo (dalam Sidang BPUPKI, 31 Mei 1945):

a. Teori Individualisme Diajarkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), J.J. Rousseau (1712-1778), Herbert Spencer (1820-1903), Harold J. Laski (1839-1950). Teori ini menganggap negara sebagai masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antara setiap pribadi (individu) yang menjadi anggota masyarakat itu.Karena merupakan perjanjian antarpribadi, maka yang diutamakan dalam setiap kegiatan negara adalah kepentingan dan kebebasan pribadi sehingga kepentingan seluruh warga negara kurang diperhatikan.  b. Teori Kelas (Golongan) Diajarkan oleh Karl Marx (1818-1883), Frederick Engels (1820-1895 ), V.I. Lenin (1870-1924). Teori ini menganggap negara sebagai alat dari suatu golongan atau kelas ekonomi kuat yang menindas golongan ekonomi lemah.Maka Karl Marx menganjurkan revolusi kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara dari kaum kapitalis dan balas

menindas mereka.Baginya tiada tempat dalam negara untuk kepentingan pribadi.Teori ini mendasari komunisme yang dianut dalam bentuk diktatur proletariat. c. Teori Integralistik Diajarkan oleh Benedictus de Spinoza (1632-1677), Adam Muller (1799-1829), Friedrich Hegel (1770-1831). Menurut teori integralistik, negara adalah susunan masyarakat yang integral: semua anggota masyarakat merupakan bagian dari  persatuan organis. Negara tidak memihak kepada golongan yang paling kuat, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, melainkan menjamin keselamatan hidup seluruh bangsa sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. ü 1.

Teori Ideologi Negara Fasisme Menurut teori fasisme, tujuan negara adalah imperium dunia.

2.

Individualisme Menurut teori individualisme bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam urusan warga negaranya.

3.

Sosialisme Menurut teori sosialisme negara mempunyai hak campur tangan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

4.

Integralistik Menurut teori Integralistik, tujuan negara merupakan gabungan dari teori individualisme dan sosialisme.

v

Bentuk-bentuk Negara

Bentuk Negara ada 2, yaitu: 1.

Bentuk Negara Kesatuan

adalah suatu negara merdeka dan berdaulat yang memiliki pemerintah pusat dan berkuasa mengatur seluruh wilayah. Ciri-ciri : ü

Mempunyai 1 UUD

ü

Mempunyai 1 presiden

ü

Hanya pusat yang berhak membuat UU

Untuk memerintah daerah, dibagi 2 sistem, yaitu: ü

Sentralisasi, bila semua urusan diatur dan diurus pusat

ü

Desentralisasi, pemda diberi kekuasaan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (hak otonomi)

1.

SERIKAT (Federasi)

disebut gabungan, suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak berdaulat. Kedaulatan tetap dipegang oleh  pusat. Ciri-ciri : ü

Tiap negara bag punya 1 UUD, 1 lembaga legisltif

ü

Masing-masing negara bagian masih memegang kedaulatan ke dalam, kedaulatan keluar dipegang pusat.

ü

Aturan yang dibuat pusat tidak lgs bisa dilaksanakan daerah, harus dengan persetujuan parlemen negara bagian.

1. v

4. Fungsi dan Tujuan Negara

Fungsi Negara ada 4, yaitu:

1.

 Fungsi Pertahanan dan Keamanan (Hankam)

 Negara harus dapat melindungi rakyat, wilayah serta pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang  berasal dari dalam maupun dari luar. 1.

 Fungsi Keadilan

 Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Setiap warga negara harus dipandang sama di depan hukum. 1.

 Fungsi Pengaturan dan Ketertiban

 Negara harus mempunyai peraturan (UU) dan peraturan-peraturan lainnya untuk menjalankannya agar terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 1.

 Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran

 Negara harus mengeksplorasi sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan rakyat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. v 1.

Tujuan Negara menurut ahli ada 4, yaitu: Shang Yang

tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. 1.

 Nicolo Machiavelli

tujuan negara adalah untuk menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar mencapai kehormatan, kebesaran, dan kesejahteraan bangsa. 1.

Dante Allighieri

tujuan negara adalah untuk mrnciptakan perdamaian dunia. 4. Immanuel Kant tujuan negara adalah untuk membentukdan memelihara hak dan kemerdekaan warga negara. 1.

B. Sistem Konstitusi Negara Indonesia

2.

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer  yang berarti membentuk, yaitu membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu  Negara. Konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Dalam arti sempit Konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar ( Loi constitutionallle) ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar Negara. Menurut EC Wade Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Sedangkan menurut Carl Schmitt dari mazhab politik adalah : 

Konstitusi dalam arti absolut, mencakup seluruh keadaan dan struktur dalam negara. Hal ini didasarkan bahwa negara adalah ikatan dari manusia yang mengorganisir dirinya dalam wilayah tertentu. Konstitusi menentukan segala bentuk kerja sama dalam organisasi negara. Sehingga konstitusi menentukan segala norma.



Konstitusi dalam arti relatif, naskah konstitusi merupakan naskah penting yang sulit un tuk diubah dan dengan sendirinya menjamin kepastian hukum. Konstitusi memuat hal-hal yang fondamental saja sehingga tidak absolut.



Konstitusi dalam arti positif, konstitusi merupakan keputusan tertinggi dari pada rakyat.



Konstitusi dalam arti ideal, konstitusi dapat menampung ide yang dicantumkan satu persatu sebagai isi ko nstitusi seperti pada konstitusi relatif.

1.

2. Tingkat Konstitusi

Herman Heller membagi Konstitusi dalam 3 tingkat: 

Konstitusi sebagai pengertian politik, mencerminkan keadaan sosial politik suatu bangsa . Pengertian Hukum menjadi sekunder, yang primer adalah bangunan masyarakat atau sering disebut political decision. Bangunan masyarakat sebagai hasil keputusan masyarakat.



Konstitusi sebagai pengertian hukum , keputusan masyarakat dijadikan perumusan yang normatif, yang harus berlaku. Dari  pengertian ini timbul aliran kodifikasi menghendaki hukum tertulis untuk terciptanya kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum.



konstitusi sebagai peraturan hukum, peraturan hukum tertulis. Dengan demikian UUD adalah bagian dari konstitusi tertulis.

1.

3. Sifat dan Fungsi Konstitusi

1. -

Sifat Konstitusi Formil dan materiil

Formil berarti tertulis.Materiil dilihat dari segi isinya berisikan hal-hal bersifat dasar poko k bagi rakyat dan negara. -

Flexibel dan rigid.

Kalau rigid berarti kaku sulit untuk mengadakan perubahan. Sedang flexibel berarti elastic, diumumkan dan diubah sama dengan undang-undang. -

Tertulis dan tidak tertulis

1.

Fungsi Konstitusi



Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme



Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah



Sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara.

1.

4. Konstitusi Negara Indonesia

Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu Negara.Undang-Undang Dasar  Negara Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 beserta amamdemennya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagian dari huku m dasar, yaitu khusus hukum dasar tertulis, yang di samp ingnya masih ada hukum d asar tidak tertulis.Hukum dasar tertulis merupakan konstitusi.Hukum dasar tertulis ini terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjalasan, sebagai satu kesatuan organic yang masing-masing mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Sifat-sifat hukum tertulis antara lain : 1.

Merupakan hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara, maupun rakyat sebagai warga Negara.

2.

Berisi norma-norma, aturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan.

3.

Merupakan perudangan-undangan yang tertinggi dan berfungsi sebagai alat control terhadap norma-norma hukum yang lebih rendah.

4.

Memuat aturan-aturan pokok yang bersifat singkat dan supel serta memuat hak asasi manusia, sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman.

Hukum dasar tidak tertulis disebut dengan istilah konvensi, mempunyai syarat-syarat yang disebut dengan cirri-cirinya yaitu : 

Kebiasaan yang terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara,



Berjalan sejajar dengan Undang-Undang Dasar, sehingga tidak bertentangan.



Merupakan aturan-aturan dasar sebagai pelengkap yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar.



Diterima oleh rakyat, sehingga tidak bertentangan dengan kehendak rakyat.

1.

5. Sistem Pemerintahan Negara

Sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan dalam penjelasan UUD 194 5, dikenal tujuh kunci p okok system pemerintahan Negara yang dibagi dua kelompok yaitu system dasar dan system pelaksana. 1.

Sistem Dasar

Sistem dasar meliputi : -

Sistem Negara hukum

yaitu Negara yang berdasarkan atas hukum ( Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaaan belaka (Machtsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa Negara termasuk d i dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga Negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. -

Sistem Konstitusional.

Pemerintah berdasar atas system kontitusi (hukum d asar), tidak bersifat absulitisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem i ni memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi ketentuan-ketentuan konstitusi serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang merupakan produk ko nstitusional seperti GBHN dan UU. Dengan landasan kedua system itu, system Negara hukum dan system konstitusioanal, diciptakan system mekanisme hubungan tugas dan hukum antara lembaga-lembaga Negara yang dapat menjamin terlaksananya system itu sendiri serta dapat memperlancar pelaksanaan pencapaian cita-cita nasional. 1.

Sistem Pelaksana

Lembaga Negara yang tercantum dalam system pelaksana pemerintahan ada tiga lembaga Negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat. 1.

Kekuasaan Negara yang Tertinggi di tangan rakyat

Sebelum amandemen dirumuskan: Kekuasaan Negara yang Tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tugas dan wewenang MPR adalah 

Menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.



Mengangkat kepala negara dan wakil kepala negara



Memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis.

1.

Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi disamping MPR.

Sebelum amandemen dirumuskan Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi d ibawah majelis. Berdasarkan Undang-Undang 1945 hasil amandemen Presiden dan wakil presiden d ipilih oleh rakyat .Maka logis bahwa d alam menyelenggarakan pemerintahan Presiden disamping MPR dan DPR, dan Presiden bukan sebagai mandataris majelis. 1.

Presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat

Menurut sistem pemerintahan ini presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Akan tetapi presiden b ekerja sama dengan dewan. Dalam pembuatan Undang-Undang, sesuai UUD 1945 hasil amandemen yaitu presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR, dan rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD. Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR. 1.

Menteri Negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat.

Sitem ini dijelaskan dalam UUD 1945 sebagai berikut :presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak tergantung daripada d ewan, akan tetapi tergantung pada Presiden. 1.

Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Dalam sistem ini kedudukan dan peranan DPR adalah kuat. DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden tetapi DPR pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat  persetujuan bersama. Jadi sesuai dengan sistem ini maka kebijaksanaan atau tindakan Presiden dibatasi pula oleh adanya  pengawasan yang efektif oleh DPR. 1.

C. Politik dan Strategi Nasional

1. Konsepsi Politik Dan Strategi

Politik dan strategi nasional meruapakan konsepsi operasional dari proses pencapaian cita-cita nasional, dengan bekal b ersatu dalam bentuk nasionalisme Indonesia, tujuannya masyarakat adil dan makmur dengan sistem kedaulatan rakyat. v

Konsep Dasar Politik

Untuk memberikan pengertian kata politik, akan d isampaikan terlebih dahulu berapa arti kata politik dari segi kepentingan  penggunaannya, yaitu dalam arti kepentingan umum, dan dalam arti kebijaksanaan. 1.

Politik sebagai kepentingan umum

Politik dalam pengertian ini adalah medan atau arena tempat keseluruhan individu atau kelompok individu bergerak dan masingmasing mempunyai kepentingan atau idenya sendiri. 1.

Politik dalam arti kebijaksanaan

Politik dalam arti kebijaksanaan adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, keinginan atau keadaan yang dikehendaki.jadi dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya : -

Proses pertimbangan

-

Menjamin terlaksananya suatu usaha

-

Pencapaian cita-cita yang dikehendaki

Jadi politik dalam pengertian ini adalah tindakan dari satu individu atau suatu kelompok individu mengenai satu masalah atau keseluruhan masalah dari masyarakat atau negara. 1.

Pengertian politik nasional

Politik nasional adalah asas haluan, usaha serta kebijaksanaan tindakan negara tentang pembinaan (perencanaan,  pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian), serta penggunaan secara totalitas dari potensi nasional, baik yang potensial maupun yang efektif untuk mencapai tujuan nasional. Politik nasional meliputi : -

Politik dalam negeri, yang diarahkan kepada mengangkat, meninggikan dan memelihara harkat derajat dan potensi rakyar

indonesia yang pernah mengalami kehinaan dan kemelaratan dakibat penjajahan menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan. -

Politik luar negeri yang bersifat bebas aktif antiimperalisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasi,

mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyar serta diarahkan kepada pembentukan solidaritas antar  bangsa. -

Politik ekonomi yang bersifat swasembada dan swadaya dengan tidak mengisolasi diri, tetapi diarahkan kepada

 peningkatan taraf hidup dan daya kreasi rakyat indonesia sebesar besarnya. -

Politik pertahanan keamanan, yang bersifat defensif aktif dan diarahkan kepada pengamanan serta perlindungan bangsa

dan negara serta usaha-usaha nasional dan penanggulangan segala macam tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. v

Konsep Dasar Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani “strategia” yang diartikan “the art of the general” atau seninya orang panglima. Pengertian strategi secara ilmiah pertama kali dikemukakan oleh Karl von Clausewitz dari Prusia, Antoine Henri Jomini dari Swiss, dan kemudian oleh Liddle Hart dari Inggris, yang masing- masing memberi definisi sebagai berikut : 

Karl von Clausewitz (1780-1831) menyatakan bahwa “Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk kepentingan perang, dan perang adalah lanjutan politik dengan cara lain”.



Antoine Henri Jomini (1779-1869) memberikan definisi strategis yang bersifat deskriptif yakni “strategi adalah seni menyelenggarakan perang diatas peta dan meliputi seluruh kawasan operasi”.



Liddle Hart (1921-1953) seorang kapten cacat veteran yang menekuni sejarah perang secara global menyatakan bahwa “strategi adalah seni untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana militer untuk mencapai tujuan politik.

Strategi pada dasarnya merupakan kerangka dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban yang optimal terhadap tantangan baru yang mungkin terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses ini terjadi dalam suatu arah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 1.

Pengertian Strategi Nasional

Strategi nasional adalah seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan-kekuatan nasional (yaitu : ideologi politik, ekonomi, sosial-budaya dan militer) dalam masa damai maupun masa perang untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. 1.

Hubungan Strategi dan teknologi

Strategi membutuhkan teknologi dalam mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh politik, demikian juga b entuk teknologi dipengaruhi juga strategi yang dintentukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil penemuan teknologi diteliti untuk dapat d iterapkan dalam konteks strategi, dan sebaliknya keinginan-keinginan strategi  perlu dirumuskan untuk mendapatkan tanggapan dari teknologi. 2. Sistem Politik Dan Strategi Nasional

Politik nasional diartikan sebagai kebbijaksanaan umum untuk mencapai cita-cita nasional masyarakat adil dna makmur yang terkandung dalam alinea kedua, dan tujuan nasional keamanan dan kesejahteraan yang terkandung dalam alkinea keempat dalam  pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 

Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden.Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945.sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran  pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di itngkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN. 

Stratifikasi Politik Nasional

Stratifikasi politik nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut : Tingkat penentu Kebijakan Puncak

-

Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan UUD,

 penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan filsafat Pancasila dan UUD 1945. -

Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 samapai dengan 15

UUD 1945 . 1.

Tingkat penentu kebijakan umum

Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional. Hasil-hasilnya dapat berbentuk: 1)

Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 5

ayat (1) ). 2)

Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan

 presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat 2) 3)

Keputusan atau instruksi presiden, yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang

 pengeluarannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 4 ayat (1) ). 4) 1.

Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat Presiden. Tingkat Penentu kebijakan khusus

Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintahan.Kebijakan ini adalah  penjabaran kebijakan umum guna merumuskan dalam bidang utama tersebut.Wewenang kebijakan khusu berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat diatasnya. 1.

Tingkat penentuan Kebijakan Teknis

Kebijakan teknis merupakan penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan.Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak ditangan pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga non departemen. Kekuasaan dalam pembuatan aturan di daerah : -

Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat didaerah terletak ditangan gubernur dalam kedudukannya

sebagai wakil pemerintah pusat didaerah yuridiksi masing-masing. -

Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD.

3. Pelaksanaan Politik Nasional

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya telah mengalami masa-masa peralihan sebagai periode transisi, sekarang telah memasuki periode konstruksi. Tugas bangsa indonesia sekarang adalah untuk membangun suatu mekanisme yang dapat mengatur dinamika masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan cita-cita bangsa dalam kehidupan n asional. Strategi nasional merupakan bagian yang p enting dalam proses pemantapan, sebab setiap mekanisme yang dibentuk, pada akhirnya diputuskan secara politis. Dengan demikian dalam kehidupan masyarakat terdapat serangkaian kebijaksanaan politik, dan dalam kerangka inilah penyelenggaraab fubgsi politik itu berlangsung. Hakikat Politik Nasional Politik nasional pada hakikatnya adalah sama dengan kebijaksanaan nasional, menjadi landasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional. Kebjaksanaan nassional merupakan suatu manifestasi pencapaian tujuan nasional melalui rumusanrumusan pokok yang dapat menjamin tercapainya tujuan nasional.Politik nasional merupakan pula konsepsi p erjuangan dalam rangka mengisi cita-cita kemerdekaan yang mencerminkan aspirasi dan ideologi bangsa serta sikap kearah tindakan yang n yata.

Cita-cita kemerdekaan terkandung dalam p embukaan UUD 1945 alinea ke dua, yang identik dengan cita-cita nasional. Cita-cita nasional perlu mengalami proses penegasan atau kon kretisasi yang dinamis lewat penjabatan yang terjadi dengan memproyeksikan cita-cita nasional itu secara bertahap. Proses penegasan cita-cita nasional itu secara berturut-turut harus dapat menentukan : 

Idaman Nasional sebagai hasil proyeksi Cita-cita Nasional dalam jangka panjang.



Tujuan Nasional sebagai hasil prakiraan Idaman Nasional d alam jangka sedang.



Sasaran Nasional sebagai hasil perhitungan Tujuan Nasional dalam jangka p endek.

Selain penegasan faktor Karsa menurut proyeksi berdasarkan tahapan jangka waktu, maka cita-cita, idaman, tujuan , dan sasaran nasional tersebut menurut keperluan dapat pula menjadi pangkal bagi penentuan arah menurut struktur organisasial, pembidangan fungsional, struktur program, pembagian kewilayahan atau kedarrahan dan lain sebagainya. Konsepsi politik nasional berdasarkan pola dan orientasi pada daya upaya untuk mengatur negara dengan sebaik -baiknya demi memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat banyak, sehingga kon sepsi politik nasional berorientasi kepada  pembangunan.Sehingga dapat dikatakan politik nasional adalah politik pembangunan. Perumusan Politik Nasional Perumusan politik nasional indonesia adalah dilakukan oelh presiden yang dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara. Menurut ketatanegaraan indonesia dengan prinsip Kabinet p residensial, maka politik nasional disusun oleh pemerintah bersama DPR. Politik nasional ini disusun berlandaskan ketetapan-ketetapan MPR.Ketetapan-ketetapan MPR merupakan penjabaran dari Undang-undang Dasar 1945, yang sebagai jelmaan dari empat pokok pikiran pancaran dari pancasila.Dengan demikian politik nasional adalah berlandaskan pada ideologi pancasilam karena ideologi pancasila bersifat asasi sedang p olitik nasional merupakan pelaksanaan ideologi yang disesuaikan dengan ruang dan waktu.Dalam landasan tersebut telah ditentukan masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan dan cara-cara bagaimana yang harus ditempuh. Tugas yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 kepada setiap pemerintah Indonesia adlah pembangunan bangsa Ind onesia yang mencakup : 

Perlindungan terhadap semua bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.



Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



Penertiban dunia dengan dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

1.

4. Implementasi Politik Dan Strategi Nasional

Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum: 1.

Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hu kum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

2.

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan h ukum adat serta memperbaharui perundang – undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya dengan reformasi melalui program legalisasi.

3.

Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.

4.

Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan. Penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.

5.

Menyelesaikan berbagai pro ses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

Implemetasi politk strategi nasional dibidang ekonomi : 1.

Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu p ada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan p rinsip  persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai – nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup,  pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan  bekerja, perlindungan hak   – hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

2.

Mengembangkan prsaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif, yang merugikan masyarakat.

3.

Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh h ambatan yang menganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur undang – undang.

4.

Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masayarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak   – anak terlantar dengan mengembangkan sistem dan jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan d engan birokrasi efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undang – undang.

5.

Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komperatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai ko mpetensi dan produk un ggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.

6.

Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realitis, menyediakan kebutuhan pokok terutama  perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar  perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat.

Implementasi politik strategi nasional di bidang politik : 1.

Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Un tuk menyelesaikan masalah – masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang – undang.

2.

Menyempurnakan Undang – Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

3.

Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga – lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

4.

Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang – undangan dibidang politik.

Secara umum Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1.

Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata d an bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masayrakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.

Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.

3.

Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan ekonomi daerah.

4.

Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui  penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, indutri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan  penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam.

5.

Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya.

6.

Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi d an perannya guna memantapkan  penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup :

1.

Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukun gnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.

2.

Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan  penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

3.

Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam p elaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang – undang.

4.

Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar   –   besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang – undang.

5.

Menerapkan indikator   – indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan pembaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan : 1.

Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi  peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.

2.

Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Repuiblik Indonesia sebagai kekuatan utama did ukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan rakyat.

3.

Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang di dukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.

4.

D. Sistem M anajemen Nasional

5.

1. Pengertian SISMENNAS

SISMENNAS merupakan suatu himpunan usaha nasional secara menyeluruh yang memadukan pengertian manajemen sebagai  perilaku. Dengan kata lain bahwa SISMENNAS merupakan suatu system dimana managemen adalah merupakan faktor upaya yang mengunakan organisasi sebagai faktor sarana serta administrasi sebagai faktor karsa yang member arah dalam kebijaksanaan pemerintah. Administrasi meliputi bidang : a)

Administrasi Negara

 b)

Administrasi Niaga

2. Unsur-unsur Manjemen Ketatanegaraan

Meliputi hal- hal sebagai berikut : 

 Negara

Sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak dan peranan terhadap pemilikan, pengaturaan, dan pelayanaan yang diperlukan dalam ranga mewujutkan cita- cita bangsa. 

Bangsa Indonesia

Sebagai unsure pemilik Negara yang berperen menentukan system nilai ndan arah serta haluan negera sebagai landasan dan  pedoman bagi penyelengraan fungsi Negara. 

Pemerintah

Sebagai Manager dan Penguasa dalam penyelengraan fungsi pemerintahan umum. 

Masyarakat

Sebagai unsure Penunjang dan Pemakai sebagai contributor, penerima, dan konsumen bagi hasil kegiatan penyelengraan fungsi  pemerintahan. Secara structural unsure utama SISMENNAS tersusun atas empat tatanan : 

Tata Laksana Pemerintahan (TLP)



Tata Administrasi Negara (TAN)



Tata Politik Nasional (TPN)



Tata Kehidupan Masyarakat (TKM)

Secara prases SISMENNAS berpusat pada suatu rangkaian pengambilan keputusan yang berwenagan pada tatanan TAN dan TLR. Kata wewenang berarti bahwa keputusan itu bersifat mengikat dan dapat dipaksakan dengan sangsi- sangsi tertentu yang ditujukan pada masyarakat umum. 3. Fungsi SISMENNAS Fungsi pokok SISMENNAS adalah pemesyarakatan politik.Hal ini berarti bahwa segenap usaha dan kegiatan diarahkan pada  penjaminan hak dan penerbitan kewajiban rakyat.Hak rakyat adalah berupa terpenuhinya berbagai kepentingan sedangkan kewajiban rakyat berupa likutsertaan dan tangung jawab bagi terbentuknya situasi dan kondisi kewarganegaraan yang baik. Dalam prosesnya Arus Masuk terdapat 2 fungsi: a)

Fungsi Pengenalan Kepentingan

Untuk menemukan dan mengenali serta merumuskan berbagai permasalahan dan kebutuhan rakyat yang terdapat pada struktur Tata Kehidupan Masyarakat.  b)

Fungsi Pemilihan Kepemimpinan

Untuk memberikan masukan tentang tersedianya orang- orang yang berkualitas guna menempati derbagai kedudukan dan jabatan tertentu yang menyelengarakan berbagai tugas dan prkerjaan dalam rangka TPKB. Tata Pengambilan Keputusan Berwenangan(TPKB) merupakan inti SISMENNAS yang meliputi f ungsi : 1.

Perencanaan, sebagai rintisan dan persiapan sebelum pelaksanaan.

2.

Pengendalian, sebagai pengarahan, bimbingan dan koordinasi selama pelaksanaan.

3.

Penilaian, untuk memperbandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah pelasaknaan selesai.

Pada aspek Arus Keluar secara fungsional SISMENNAS untuk menghasilkan: F

Pembuatan Aturan(Rule Making)

A turan, norma, patokan dan pedoman sebagai cara yang singkat d alam kebijaksanaan umum. F

Penerapan Aturan

Penyelengaraan, penerapan, penegakan, atau pelaksanaan berbagai kebijaksanaan nasional yang lazimnya dijabarkan dalam  program berbagai kegiatan. F

Penghakiman Aturan

Penyelesaian segala macam perselisihan, pelanggaran dan penyelewengan yang timbul sehubungan dengan penentuan kebijaksanaan umum dalam rangka pemeliharaan tertip hukum. BAB III

KESIMPULAN

Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa :  Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang bertujuan kesejahteraan umum, dimana semua hunungan individu dan sosialnya dalam hidup sehari-hari diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta suatu negara mempunyai unsur dan sifat. Bentuk Negara ada 2 yaitu Negara Kesatuan dan Serikat( Federasi ) yang masing-masingnya mempunyai cirri-ciri yang membedakan satu dengan yang lainnya. Konstutusi mempunyai pengertian dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar/ hukum dasar.Sedangkan dalam arti sempit memiliki arti piagam dasar atau undang-undang dasar yang merupakan dokumen lengkap mengenai peraturan dasar Negara.Konstitusi memiliki sifat dan fungsi. Konstitusi mempunyai tujuan dan kegunaan dalam pembentukannya.Konstitusi dibuat dengan tujuan mencapai tujuan dari sutu negar yang membuatnya kalau di Indonesia konstitusi dibuat untuk mencapai tujuan yang berdasarkan p ada nilai-nilai Pancasila yang sebagai dasar Negara Ind onesia.Sedangkan selain mempunyai tujuan, Konstitusi juga mempunyai kegunaan bagi p enguasa sebagai alat mewujudkan cita-cita dari tujuan Negara yang sesuai dengan kaedah Negara pembuatnya. Tampak bahwa begitu banyak tujuan, manfaat dan kegunaan konstitusi bagi suatu Negara khususnya bagi In donesia untuk mewujudkan suatu cita-cita luhur bangsa Indonesia maka konstitusi sangat dibutuhkan bagi Negara Indonesia yang dapat juga sebagai alat pencapai tujuan Negara berdasarkan pada Dasar Negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu, dengan adanya konstitusi maka pengaturan dalam Negara akan berjalan dengan baik, lancar dan tertata sehingga dinamika dan proses p emerintahan Negara dapat dibatasi dan dikendalikan serta dapat mewujudkan kehidupan dalam Negara yang dinamis dan terkendali untuk kepentingan bersama. BAB III KESIMPULAN

Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa :  Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang bertujuan kesejahteraan umum, dimana semua hunungan individu dan sosialnya dalam hidup sehari-hari diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta suatu negara mempunyai unsur dan sifat. Bentuk Negara ada 2 yaitu Negara Kesatuan dan Serikat( Federasi ) yang masing-masingnya mempunyai cirri-ciri yang membedakan satu dengan yang lainnya. Konstutusi mempunyai pengertian dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar/ hukum dasar. Sedangkan dalam arti sempit memiliki arti piagam dasar atau undang-undang dasar yang merupakan dokumen lengkap mengenai peraturan dasar Negara. Konstitusi memiliki sifat dan fungsi. Konstitusi mempunyai tujuan dan kegunaan dalam pembentukannya. Konstitusi dibuat dengan tujuan mencapai tujuan dari sutu negar yang membuatnya kalau di Indonesia konstitusi dibuat untuk mencapai tujuan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang sebagai dasar Negara Ind onesia. Sedangkan selain mempunyai tujuan, Konstitusi juga mempunyai kegunaan bagi penguasa sebagai alat mewujudkan cita-cita dari tujuan Negara yang sesuai dengan kaedah Negara pembuatnya. Tampak bahwa begitu banyak tujuan, manfaat dan kegunaan konstitusi bagi suatu Negara khususnya bagi Indo nesia untuk mewujudkan suatu cita-cita luhur bangsa Indonesia maka konstitusi sangat dibutuhkan bagi Negara Indonesia yang dapat juga sebagai alat pencapai tujuan Negara berdasarkan pada Dasar Negara yaitu Pancasila.

Oleh karena itu, dengan adanya konstitusi maka pengaturan dalam Negara akan berjalan dengan baik, lancar dan tertata sehingga dinamika dan proses pemerintahan Negara dapat dibatasi dan dikendalikan serta dapat mewujudkan kehidupan dalam Negara yang dinamis dan terkendali untuk kepentingan bersama. DAFTAR PUSTAKA Bakry, Noor Ms. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Makalah Dasar Negara dan Konstitusi 09:42 IBRAHIM AGHIL NO COMMENTS

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Masalah

Dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi. Dasar Negara menempati kedudukan sebagai norma hukum tertinggi suatu Negara. Sebagai norma tertinggi, dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan norma norma hukum dibawahnya. Konstitusi adalah salah satu norma hukum dibawah d asar Negara. Dalam arti yang luas : konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah : konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis Dalam arti sempit : konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar Negara.norma hukum dibawah dasar Negara isinya tidak boleh bertentangan dengan norma dasar. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar Negara. Dasar Negara merupakan cita hukum dar Negara. Jadi kaitan antara dasar Negara dengan konstitusi adalah dasar Negara menjadi sumber bagi penyusunan konstitusi. Konstitusi sebagai norma hukum dibawah dasar Negara haru bersumber dan berdasar pada dasar Negara. 1.2

Rumusan Masalah

 Adapun yang akan dibahas serta menjadi rumusan masalah dalam makalah ini sebagai berikut : 1.

bagaimana hubungan antara daasar negara dengan konstitusi?

2.

apa yang dimaksud dengan substansi konstitusi negara?

3.

bagaimana kedudukan Pembukaan UUD 1945?

4.

bagaimana sikap positif terhadap konstitusi negara?

1.3

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin dicapai penulis dalam makalah ini adalah penulis ingin mengetahui tentang hubungan dasar negara dan konstitusi yang nantinya semoga dapat bermanfaat bagi semua pembaca agar nantinya pembaca mengerti seperti apa hubungan dasar negara dan konstitusi. 1.4

Metodologi Penelitian

Penulisan makalah ini memerlukan suatu metode penulisan yang sistematis guna menggali kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode dokumenter. Dimana sumber data dalam makalah ini berasal dari sumber data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai dokumen berupa buku dan sumber informasi lain. BAB II DASAR TEORI Dasar Negara adalah ajaran atau teori yang merupakan hasil pemikiran yang mendalam (filsafat) mengenai dunia dan kehidupan di dunia, termasuk kehidupan berbegara di dalamnya, yang dijadikan pedoman dasar yang mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam suatu negara. Fungsi dasar Negara antara lain adalah sebagai : Dasar

berdiri dan tegaknya Negara , dasar kegiatan penyelenggaraan Negara , dasar partisipasi dasar Negara , dasar pergaulan antar warga Negara. Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila. Kata Pancasila terdiri dari dua kata dari sansekerta. Panca berarti lima, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berisi lima butir sebagai berikut: 1.

Ketuhanan Yang Maha Esa

2.

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

3.

Persatuan Indonesia

4.

Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

5.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang tercantum pada Tap MPR no. II/MPR/1978, ada 45 butir pengamalan Pancasila, antara lain: Sila pertama: 1.

Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2.

Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya

masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut

kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4.

Membina kerukunan hidup di antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5.

Agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi

manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6.

Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan dan kepercayaan

masing-masing. 7.

Tidak meakasakan suatu dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila Kedua: 1.

Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang

Maha Esa. 2.

Dengan mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-

bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dsb. 3.

Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

4.

Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa slira.

5.

Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

6.

Menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

7.

Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

8.

Berani membela kebenaran dan keadilan.

9.

Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

10.

Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Sila ketiga: 1.

Mampu menemptakan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagi

kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2.

Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.

3.

Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

4.

Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air

5.

Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

6.

Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika.

7.

Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila Keempat: 1.

Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan

kewajiban yang sama. 2.

Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

3.

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

4.

Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

5.

Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil keputusan musyawarah.

6.

Dengan iktikad baik dan tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.

7.

Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama daiatas kepentingan pribadi dan golongan.

8.

Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur.

9.

Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa,

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan keasatuan demi kepantingan bersama. 10.

Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Sila Kelima: 1.

Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan

kegotongroyongan. 2.

Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

3.

Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.

4.

Menghormati hak orang lain.

5.

Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri

6.

Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

7.

Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.

8.

Tidak menghunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

9.

Suka bekerja keras.

10.

Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

11.

Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuann yang merata dan berkeadilan sosial.

Istilah “constitution” lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan- baik yang tertulis maupun tidak tertulis- yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Undang-Undang Dasar adalah konstitusi yang tertulis, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Para penyusun UUD 1945 menganut pikiran yang sama dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan : “Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah Hukum Dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga Hukum Dasar yang tidak tertulis, yaitu aturanaturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis”. Hukum dasar tidak tertulis disebut Konvensi. Fungsi konstitusi adalah sebagai berikut : yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa Negara dan penjamin hak-hak asasi manusia. Melalui pembagian kekuasaan Negara , konstitusi menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa , sedangkan melalui aturan tentang hak asasi , konstitusi member perintah agar penguasa Negara melindungi hak asasi manusia warga Negara atau penduduknya. Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang

tertuang dalam Mukadimah atau Pembukaan Undang-Undang Dasar suatu negara. Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk Konstitusi atau Undang-Undang Dasar. BAB III PEMBAHASAN 3.1

Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berkaitan erat dengan konstitusi atau undang -undang dasar negara. Hal tersebut ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV bahwa “...dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Para pendiri negara Republik Indonesia yang arif dan bijaksana telah berhasil meletakkan dasar negara yang kokoh dan kuat, yaitu Pancasila. Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri dan mewariskan landasan konstitusional kepada bangsanya. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam tiga UUD yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, semua pembukaan atau mukadimahnya mencantumkan Pancasila. Dasar negara Pancasila selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional negara Indonesia (Pancasila sebagai ideologi negara). Pancasila sebagai dasar negara mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, dan batang tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 diundangkan bersama-sama dalam Untuk men-Download versi lengkapnya (ms.world) bisa klik di sini atauhttp://www.ziddu.com/download/14923151/DasarNegaradanKonstitusi.doc.html Posted in: Kuliah,Makalah

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Reformasi menuntut dilakukannya amandemen atau mengubah UUD 1 945 karena yang menjadicausa prima penyebab tragedi nasional mulai dari gagalnya suksesi kepemimpinan yang berlanjut kepada krisis so sial-politik, bobroknya managemen negara yang mereproduksi KKN, hancurnya nilai-nilai rasa keadilan rakyat dan tidak adanya kepastian hukum akibat telah dikooptasi kekuasaan adalah UUD Republik Indonesia 1945. I tu terjadi karena fundamen ketatanegaraan yang dibangun dalam UUD 1945 bukanlah bangun an yang demokratis yang secara jelas dan tegas diatur dalam pasal-pasal dan  juga terlalu menyerahkan sepenuhnya jalannya proses pemerintahan kepada penyelenggara negara. Akibatnya dalam  penerapannya kemudian bergantung pada penafsiran siapa yang berkuasalah yang lebih banyak untuk legitimasi dan kepentingan kekuasaannya. Dari dua kali kepemimpinan nasional rezim orde lama (1959 –  1966) dan orde baru (1966 –  1998) telah membuktikan hal itu, sehingga siapapun yang berkuasa dengan masih menggunakan UUD yang all size itu akan  berperilaku sama dengan penguasa sebelumnya. Keberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa p erubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai upaya memulai “kontrak sosial ” baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar (konstitusi). Perubahan konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang otoritarian menuju kearah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang. Dengan demikian perubahan kon stititusi menjadi suatu agenda yang tidak b isa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen UUD 1945. Bagaimana cara mewujudkan komitmen itu dan siapa yang berwenang melakukannya serta dalam situasi seperti apa perubahan itu terjadi, menjadikan suatu bagian yang menarik dan terpenting dari proses perubahan konstitusi itu. Karena dari sini akan d apat terlihat apakah hasil dicapai telah merepresentasikan kehendak warga masyarakat, dan apakah telah menentukan bagi pembentukan wajah Indonesia kedepan. Wajah Indonesia yang demokratis dan pluralistis, sesuai dengan nilai keadilan sosial, kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan. Dengan melihat kembali dari hasil-hasil perubahan itu, kita akan dapat dinilai apakah rumusan-rumusan perubahan yang dihasilkan memang dapat dikatakan lebih baik dan sempurna. Dalam artian, sampai sejauh mana rumusan perubahan itu telah mencerminkan kehendak bersama. Perubahan yang menjadi kerangka dasar dan sangat berarti bagi perubahan perubahan selanjutnya. Sebab dapat dikatakan konstitusi menjadi monumen sukses atas keberhasilan sebuah perubahan.

1.2 Pembatasan Masalah dan Identifikasi Masalah 1.2.1 Pembatasan Masalah Dalam sistem kenegaraan, masalah perundang –  undangan merupakan hal yang sangat penting b agi jalannya sistem pemerintahan suatu negara, disebabkan berjalannya sistem pemerintahan tidak lepas dari rujukan yang mesti dilaksanakan dalam perundang –  undangan negara. masalah kontroversi perubahan UUD 1945 yang masih menjadi perbincangan, merupakan bahan yang kami  bahas dalam makalah ini.

1.2.2 Identifikasi masalah Dalam prosesnya, amandemen UUD 1945 menimbulkan perdebatan, penyusun mengidentifikasi beberapa masalah pokok sebagai berikut : 1. Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sejak awal terbentuknya UUD 1945 sampai saat kini. 2. Permasalahan yang kencenderungan terjadi perdebatan sehingga timbulnya pra-kontra terhadap perumusan amandemen UUD 1945. 3. Beberapa pendapat terhadap amandemen UUD 1945.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 1.3.1 Tujuan penulisan

Adapun tujuan penulisan tugas makalah ini adalah : 1. Menganalisa sejauh mana proses perkembangan amandemen dan beberapa p endapat tentang amandemen UUD 1945. 2. menjabarkan beberapan pendapat pro-kontra terhadap amandemen UUD 1945.

1.3.2 Manfaat Penulisan Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pengetahuan tentang negara dan konstitusi negara Republik Indonesia 2. Lebih mengenal kembali Undang-undang dasar negara Republik Indonesia 3. Mengikuti proses perkembangan perundangan Republik Indonesia.

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Sejarah ketatanegaraan Saat founding fathers menerima diberlakukannya UUD 1945 yang dicetuskan Prof Soepomo p ada sidang PPKI 18 Agustus 1945 telah menyadari, UUD 1945 hanya bersifat sementara atau istilah Bung Karno "undang-undang dasar kilat". Mereka semua committed jika kelak keadaan mengizinkan, bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilu untuk membuat UUD  baru yang definit berasas kedaulatan rakyat. Sejarah ketatanegaraan kita yang menggunakan konstitusi UUD 1945 sebagai landasan struktural telah menghasilkan  berbagai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, bahkan pernah bertolak belakang secara konseptual. Dalam periode revolusi, hanya di masa k abinet Soekarno-Hatta yang pertama (Agustus 1945-sampai keluar Maklumat X tanggal 16 Oktober 1945 ), berarti hanya dua bulan kita menerapkan UUD 1945 yang "asli" yang kekuasaan sepenuhnya di tangan Presiden. Maklumat Wakil Presiden No X mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan dari Presidensial ke Parlementer, meski tetap menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi. Pada 1949 bangsa Indonesia telah mengganti UUD 1945 d engan Konstitusi RIS dan tahun 1950 lagi-lagi diganti dengan UUD Sementara 1950, tetapi tetap menganut paham demokrasi konstitusional meski dengan sistem berlainan. Baru tahun 1955 pertama kali diselenggarakan pemilu dan dibentuk Majelis Konstituante untuk membuat UUD baru yang definitif. Sebelum tugasnya selesai, Konstituante dibubarkan melalui Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959. Bukan disebabkan Konstituante tak berhasil atau mengalami deadlock dalam menyusun UUD baru sebagaimana diajarkan dalam semua buku  pelajaran sejarah versi pemerintah, tetapi karena ada kepentingan politik dari kalangan militer dan pendukung Soekarno. Dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 melalui Dekrit 5 Juli 1959, timbul kembali pemerintahan otoriter di  bawah panji Demokrasi Terpimpin Soekarno dilanjutkan rezim otoriter Orde Baru Soeharto dengan panji Demokrasi Pancasila. Dalam masa pemerintahan transisi, baik di zaman Habibie, Abdurrah man Wahid, Megawati sebelum Pemilu 2004, kita menyaksikan betapa lemahnya UUD 1945 mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara karena sifatnya yang multi -interpretasi. Pemegang kekuasaan negara bisa melakukan berbagai distorsi dan devisiasi nilai-nilai demokrasi dan sistem pemerintahan. kondisi dewasa ini dikhawatirkan kita menghadapi b ahaya pengulangan sejarah, adanya sisa-sisa kalangan militer dan  pendukung Soekarno yang menghendaki kembalinya "Demokrasi Terpimpin". Dulu mereka berhasil menjegal Majelis Konstituante dengan memakai "pedang" Dekrit 5 Juli 1959. Atau pendukung So eharto yang menghendaki kembalinya "Demokrasi Pancasila" yang dengan landasan UUD 1945 yang "murni dan konsekuen" berhasil berkuasa selama 32 tahun.

Tuntutan untuk kembali ke UUD 1945 j elas diwarnai nostalgia atau sindrom pada kekuasaan otoriter dan totaliter yang  pernah dinikmati di masa lampau dan merasa "kehilangan" atau tak bisa eksis lagi untuk membangun kekuatan politik dalam konteks UUD 1945 h asil amandemen.

2.2 Pandangan Terhadap Amandemen UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai badan/lembaga politik yang diposisikan “tertinggi” karena dianggap representasi dari kedaulatan rakyat adalah badan yang d ianggap memiliki kewenangan melakukan perubahan UUD. Hal ini didasari pula pada ketetentuan pasal 37 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “untuk melakukan perubahan UUD ditentukan dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang hadir”. Ditambah ketentuan lain yang terdapat dalam pasal 3 UUD 1945 bahwa tugas d ari MPR adalah menetapkan UUD, disamping memilih dan menetapkan Presiden dan Wapres serta membuat GBHN. Sepanjang reformasi dalam sidang-sidangnya, MPR telah mengubah UUD 1945 sebanyak empat kali. Pada perubahan yang pertama, MPR mengubah 9 pasal UUD 1945 yang berkenaan dengan soal kewenangan eksekutif-legislatif serta  pembatasan masa jabatan eksekutif (presiden). Sedangkan pada perubahan yang kedua, MPR tidak hanya mengubah tapi  juga menambah muatan materi yang terkandung didalamnya. Perubahan dan penambahan itu menyangkut soal wilayah negara, warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, kewenangan DPR, Pemerintahan Daerah (otonomi daerah), Pertahanan dan Keamanan Negara, Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu kebangsaan. Diakui bahwa dalam perubahan UUD 1945 itu ada beberapa kemajuan, terutama dengan dimuatnya soal hak asasi manusia. Sebagaimana hakikat dari konstitusionalisme yang mengharuskan adanya pengakuan d an jaminan terhadap HAM diatur dalam konstitusi. Selain itu dengan adanya pembatasan kewenangan dan masa jabatan bagi eksekutif (presiden), telah mengurangi dominasi dari pemerintahan yang eksekutif heavy. Dan sebagai perimbangannya diberikan kewenangankewenangan kepada DPR, sebagai upaya untuk memberdayakan legislatif terutama dalam fungsinya melakukan kontrol terhadap eksekutif. Perubahan ini berangkat dari pengalaman pemerintahan yang terjadi selama ini dengan sangat kuatnya eksekutif (presiden) dan lemahnya DPR, sehingga “tidak ada” kontrol sama sekali dar i DPR terhadap kinerja p emerintahan. Pengalaman dengan pemerintahan yang didominasi eksekutif dan tiadanya kontrol terhadapnya telah berlangsung lebih dari 32 tahun dan itu menimbulkan akibat-akibat seperti yang dialami saat ini. Dengan penambahan kewenangan kepada DPR, terutama dalam soal fungsi legislasi dan pengawasannya dapat dikatakan telah terjadi pergeseran bandul politik ke arah legislatif. Namun pergeseran itu sendiri, masih belum menampakkan secara jelas sistem pemerintahan yang akan diterapkan. Mengingat h anya ada dua model pemerintahan yang dianut negara-negara demokrasi lainnya, antara sistem pemerintahan presidensiil atau parlementer. Indo nesia dikategorikan menganut sistem percampuran (quasi) antara keduanya berdasarkan distribusi kekuasaan bukan atas dasar pemisahan kekuasaan. Sistem dengan pencampuran semacam nampaknya akan masih menyisakan persoalan -persoalan, jika dikaitkan dengan kejelasan masing-masing hak dan kewenangan lembaga-lembaga negara serta relasi (check and balances). Perubahan dan penambahan kewenangan kepada DPR itu nampaknya hanya memindah masalah baru dan memperpanjang krisis politik, karena tidak berangkat dari kerangka dasar disertai pemahaman yang jelas. Kesemuanya masih menggantung, apalagi perubahan itu juga tidak dilakukan secara bersamaan, masih menyisakan soal yudikatif (kekuasaan kehakiman yang mandiri) yang belum diubah yang selama ini juga tidak lepas dari dominasi eksekutif. Satu hal mendasar lagi adalah tentang keberadaan MPR yang dalam posisinya sebagai lembaga t ertinggi negara membuat rancu sistem pemerintahan yang demokratis, karena perannya juga seperti lembaga legeslatif namun ia bukan lembaga legeslatif. MPR yang dimaknai sebagai representasi kekuasan tertinggi rakyat dan dapat melakukan kontrol terhadap kekuasaan lainnya menjadi super body yang tidak dapat dikontrol. Meskipun telah ada pemikiran dan kehendak dari masyarakat untuk merekontruksi kembali posisi dan peran MPR terkait dengan keinginan pemilihan presiden secara langsung menjadi sistem bikameral atau meniadakannya sama sekali, hasil perubahan-perubahan UUD 1945 itu belum menyentuh persoalan-persoalan yang menyangkut MPR. Disamping mengubah dan menambah materi dalam UUD 1945, MPR juga telah memutuskan untuk tidak mengubah Pembukaan, Sistem Pemerintahan Presidensiil dan Konsep Negara Kesatuan. Keputusan untuk tidak mengubah ketiga hal

tersebut secara politis memang terkesan telah menjadi kehendak mayoritas bangsa. Namun keputusan itu tidak  berangkat dari kenyataan yang ada dan disertai pemahaman dan penerimaan publik yang rasional. MPR terlalu tergesa-gesa menutup ruang publik yang hendak mempertanyakan kembali esensi dari ketiganya dan publik dipaksa untuk menerima sesuatu yang diluar kehendak dan pada kenyataannya adalah berbeda. Ruang publik itu telah dipenjara secara politis oleh MPR. Dalam soal negara kesatuan misalnya, masyarakat telah menggugat konsep negara kesatuan dan ingin menggantikannya dengan negara federal untuk menghindar dari sentralisasi dan eksploitasi yang selama ini terjadi dalam negara kesatuan. Sedangkan penetapan sistem pemerintahan presidensiil, pada kenyataannya masih ada un sur-unsur  pemerintahan parlementarian yang dianut dan diterapkan. Bahkan kalau mau jujur saat ini model pemerintahan yang diterapkan sudah condong jauh kearah parlementarian. Terhadap soal pembukaan, MPR tidak memberikan alasan yang tepat dan cukup rasional diterima publik. Alasan yang dikemukakan lebih menekankan pada penghargaan terhadap para pendiri bangsa yang telah merumuskan itu, kekhawatiran  bubarnya negara kalau itu diubah dan adanya deologi negara pancasila dalam pembukaan. Sesungguhnya kekhawatiran  bubarnya negara jika pembukaan diubah tidaklah beralasan, karena secara historis para founding fathers yang merumuskan  pembukaan itu juga telah mengubahnya dalam pembukaan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Dan perubahan  pembukaan itu ternyataa tidak menyebabkan bubarnya negara. Dengan “ditutupnya” ruang publik untuk dapat menerima ketiga hal tersebut secara obyektif dan rasional, dikhawatirkan akan tetap menimbulkan persoalan dikemudian hari. Ibaratnya seperti bom waktu yang setiap saat bisa meledak, tuntutan dan gugatan terhadap pembukaan, sistem presidensiil dan negara kesatuan bisa muncul sewaktu-waktu. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa hasil perubahan UUD 1945 tidak menunjukkan perubahan yang mendasar bagi bangunan negara In donesia yang demokratis kedepan. Mengingat peran konstitusi sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sebagai kerangka kerja demokrasi yang mengatur dan menentukan posisi serta hubungan lembaga  presiden, legeslatif dan yudikatif, juga pemerintahan yang bersifat desentralistik, hasil perubahan-perubahan UUD 1945  belum memberikan jaminan soal itu. Lebih dari itu, hasil perubahan UUD 1945 belum menjadikan identitas nasional baru yang sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan semangat yang berkembang saat ini.

2.3 Catatan- CatatanTerhadap Hasil Perubahan Catatan-catatan ini ditujukan untuk dapat melihat secara komprehensif dan menelaah lebih jauh beberapa kekurangankelemahan dari hasil amandement UUD 1945. Guna memudahkan pemahaman, catatan dibawah ini dibuat sistematikanya  berdasarkan tema/issue (bab perubahan) yang dilakukan, yakni sebagai berikut; 1. Hak Asasi Manu sia (HAM) 

Dimuatnya materi soal hak asasi manusia dalam perubahan UUD 1945, merupakan satu langkah maju, karena sebelumnya dalam UUD 1945 dapat dikatakan “tidak ada” sama sekali materi atau bab tersendiri soal HAM. Dirumuskannya materi HAM dalam bab tersendiri diharapkan akan memberikan perlindungan dan jaminan bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Rumusan HAM ini dibuat di Sidang Tahunan MPR 2000 dalam Bab XA P asal 28 Perubahan Ke-II UUD 1945 yang perumusannya terdiri dari 10 pasal (A –  J). Beberapa persoalan-kelemahan yang terdapat dalam rumusan HAM ini adalah: § Rumusan-rumusan HAM ini, bila dijabarkan keseluruhan, secara substansial rumusan-rumusan yang dihasilkan tidak mengelaborasi secara rinci seluruh hak asasi manusia, sehingga terkesan bahwa Anggota MPR tidak dilandasi  pemahaman yang mendalam tentang esensi HAM yang harus diatur dalam UUD. Hal ini terlihat pula dalam contoh hak yang diberikan untuk warga negara dalam pasal 28 D (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang  sama dalam pemerintahan “ hanya diatur dalam satu pasal. Padahal masih banyak lagi sesungguhnya hak-hak yang hakikatnya diberikan kepada warga negara sebagai konsekuensi kalau UUD adalah hukum dasar yang substansinya antara lain mengenai bagaimana hubungan antara negara d an warga negara. Apabila ditinjau dari tujuan negara sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD maka ada hak-hak yang secara khusus hanya dimiliki dan diberikan oleh negara hanya untuk warganegara. Oleh karena itu, ketentuan hak asasi warga negara ini harus diatur serta dalam mengelaborasi ketentuan mengenai hak asasi manusia perlu kiranya dibedakan antara hak yang diberikan kepada setiap orang dengan hak yang diberikan kepada warga negara. § Penyusunan pasal-pasal HAM itu juga kurang sistematis dan tidak didasari pada pembidangan HAM dalam hak politik, hak sipil, hak ekonomi, hak sosial-budaya. Hal ini dapat dilihat, misalnya dipisahkannya hak bekerja dengan hak

memilih pekerjaan, begitu pula hak pendidikan dipisahkan dengan hak memilih pendidikan dan pengajaran. Malah  perumusannya disatukan atau dicampurbaur antara satu soal dengan soal lain. Bahkan dalam beberapa soal  perumusannya disebut disebut dua kali yakni. Misalnya soal penyiksaan dalam pasal 28 G (2) dan 28 I (1), demikian  pula soal hak beragama (pasal 28E ayat 1 dan pasal 28I ayat 1) dan hak hidup (pasal 28A dan pasal 28I ayat (1). § Rumusan –  rumusan HAM itu juga tidak sesuai dengan Deklarasi Umum HAM atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), masih rancu, menimbulkan ketidakjelasan dan persoalan/kontroversi baru, hal ini dapat dilihat dari rumusan-rumusan Rumusan pasal 28D (2) yang berbunyi “ setiap orang berhak untuk bekerja…” rumusan semacam itu ada pemikiran berusaha untuk menghilangkan/ menyembunyikan tanggungjawab negara. Berbeda esensinya dengan rumusan yang berbunyi “setiap orang berhak atas pekerjaan…”, seperti yang tertuang dalam pasal 23 ayat 1 DUHAM. Demikian pula dalam rumusan pasal lainnya seperti berhak untuk mendapat pendidikan (pasal 28 C ayat 1) berhak untuk memperoleh informasi (pasal 28 F). Seharusnya adalah kewajiban negara untuk melindungi apa-apa yang telah diakui sebagai hak asasi seseorang bukan malah menyembunyikannya. § Pasal 28I (3) yang berbunyi “ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan  zaman dan peradaban”. Rumusan ini mengundang pertanyaan apa yang dimaksud dengan “dihormati selaras dengan  perkembangan zaman dan peradaban itu”? Penggunaan kata „tradisional‟ lebih mengarah kepada pengertian yang sempit, yang hanya berkaitan dengan identitas budaya tidak menerjemahkan secara lebih luas mencakup hak ekonomi, sosial, budaya dan politik. § Dalam perumusan pasal 28 I (1) dimasukkan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (prinsip non retroaktif ) yang lengkapnya berbunyi “hak untuk hidup, h ak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak un tuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak  untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang b erlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Adanya penegasan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut karena belum ada aturan ketentuan sebelumnya atau dikenal dengan asas nonretroaktif telah mengadposi secara mentah Konvensi Hak Sipil dan Politik tanpa mengetahui prinsip dasarnya. Prinsip itu memang merupakan prinsip hukum pidana modern yang oleh sistem hukum internasional ditempatkan sebagai hak yang bersifat sekunder ketika berhadapan dengan asas keadilan dan adanya kejahatan HAM berat, sebagaimana dimaksud Konvensi Geneva 1949. Rumusan itu telah memutlakkan prinsip non retroaktif dan tidak membuka peluang bagi digunakannya prinsip-prinsip hukum internasional seperti yang tertuang dalam pasal 11(2) DUHAM dan pasal 15 (1-2) ICCPR (Konvensi Hak Sipil dan Politik). Berarti, rumusan itu tidak menyerap seluruh aspirasi dalam DUHAM dan ICCPR yang mengakui adanya kewenangan untuk mengadili para pelanggaran HAM masa lalu, yang dianggap sebagai kejahatan menurut hukum nasional maupun internasional. Meskipun ada klausul lain dalam pasal 28 J (2) yang menyatakan wajib tunduk pada  pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, hal ini bisa berdampak serius mengingat bahwa penempatan pasal ini ada dalam konstitusi yang merupakan hukum tertinggi yang tidak mungkin dikalahkan peraturan perundangan dibawahnya. Oleh karena itu keberadaan pasal itu bukan untuk melindungi para pelanggar HAM melainkan untuk tempat persembunyian para pelaku pelanggaran HAM. Perumusan pasal ini juga d ipandang sangat lemah, dan menjadi dilematis apabila diterapkan. Artinya, dengan memasukkan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (non derogable) kedalam UUD,  jika dikaitkan dengan ketentuan hak fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagaimana pula dicantumkan dalam UUD akan berakibat pada masalah pelanggaran hak asasi manusia. Sementara di pihak lain, keterbatasan dana pemerintah yang selalu menjadi alasan untuk memelihara fakir miskin d an anak-anak terlantar dapat d iterima masyarakat. Maka dari itu perlu d ipertimbangkan secara serius apakah asas non d erogable tetap akan dipertahankan dalam UUD atau dihilangkan, apalagi bila mengingat bahwa PBB sendiri hanya meletakkan non derogable rights dalam kovenan, yang statusnya sama dengan undang-undang. Karena sepertinya kita mengikat tangan sendiri, suatu hal yang kurang disadari oleh para anggota MPR 2. System Pemerin tahan 

Yang akan dicermati soal sistem pemerintahan ini adalah rumusan  perubahan yang berkenaan dengan pemberian kewenangan/kekuasaan kepada Legeslatif (DPR) dan pengurangan kewenangan  presiden serta pembatasan masa jabatannya.

§ Terhadap pemberian kewenangan/kekuasaan kepada DP R dapat terlihat dalam rumusan-rumusan perubahan pertama UUD 1945. Yakni dalam soal presiden mengangkat duta/konsul dan penerimaan/penempatan duta negara lain (pasal 13),  presiden memberi amnesti dan abolisi (pasal 14 ayat 2), presiden membentuk departemen (pasal 17 ayat 4), harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Sedangkan dalam perubahan yang kedua kekuasaan DPR ini ditambah dengan memiliki hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat untuk menjalankan fungsinya (pasal 20A ayat 2). Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya pemberdayaan dan meningkatkan peran DPR, yang secara tidak langsung pula menandakan pembatasan kewenangan presiden yang besar, termasuk dalam hal ini ketika presiden memberikan grasi dan rehabilitasi harus dengan p ertimbangan MA (pasal 14 ayat 1) dan dalam memberikan gelar serta tanda jasa yang harus diatur dengan undang-und ang (pasal 15). Perubahan-perubahan itu menjadikan lembaga DPR “setara” dengan presiden sebagai balance sekaligus kontrol terhadap p eranan presiden.  Namun konsekwensinya yang terjadi kemudian adalah terhambatnya proses-proses pemulihan yang harus dilakukan oleh presiden karena kesemuanya harus melalui mekanisme atau prosedur DPR. Sebagai contoh, hal in i dapat dilihat dari tertundanya pembebasan Sdr. Budiman Sujatmiko karena harus menunggu proses dari DPR dan p embubaran Departemen Sosial dan Penerangan yang menimbulkan konflik antara Presiden dan DPR. Hal ini menjadi dilematis, satu sisi pemberian kekuasaan itu membuat DPR menjadi “kuat” dan disisi lain membuat presiden menjadi “lemah” tidak berdaya. Kontruksi semacam ini nampaknya juga tidak menguntungkan juga bagi jalannya demokrasi. Perubahan dengan semangat “parlementarian” itu, telah menempatkan DPR pada posisi yang kurang proporsional karena tidak berangkat dari kebutuhan yang paling urgen yang sekarang d ibutuhkan. Sama seperti halnya perubahan  pada pasal 7 yang telah membatasi masa jabatan presiden dan wapres hanya untuk dua periode. Artinya, meskipun masa jabatan dan kekuasaan presiden tidak d ibatasi seperti yang tertuang diatas, diyakini dalam masa transisi ti dak akan terjadi lagi penyalahgunaan kekuasaan lagi oleh presiden. Kebebasan berekspresi, berorganisasi dan pers yang telah dijamin dapat menjadi kontrol yang efektif kepada kekuasaan presiden. § Perubahan lainnya yang terjadi adalah dalam soal pengajuan dan pengesahan undang-undang. Berdasarkan perubahan  pertama pasal 5 UUD 1945, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, sedangkan dalam  perubahan pasal 20 (1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan ini tidak hanya DPR secara institusional namun juga secara personal anggota DPR mempunyai hak mengajukan usul rancangan undangundang (pasal 21). Perubahan ini menempatkan DPR pada posisi sebagai pemegang kekuasaan pembuat undang undang yang sebelumnya dipegang oleh presiden.  Namun ada ketentuan lainnya yg mengatur bahwa dalam pembahasan rancangan undang-undang dibahas oleh DPR  bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (pasal 20 ayat 2). Dan dalam pasal 20 (5) disebutkan “Dalam hal rancangan UU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan”. Dua ketentuan ini membikin rancu dan mengundang kontroversi karena menempatkan secara bersama kewenangan presiden dan DPR dapat mengesahkan undang-undang, disatu sisi. Disisi lainnya dari ketentuan ini menimbulkan adanya abuse of power  terhadap kewenangan DPR untuk mengusulkan rancangan undang-undang sekaligus untuk memaksa Presiden agar mensahkan RUU yang diajukan DPR tersebut. Karena dari usulan rancangan UU yang diajukan DPR kepada Presiden itu, pada akhirnya Presiden tidak mempunyai hak apakah akan menyetujui ataukah menolak RUU yang diusulkan DPR itu. Selain itu ketentuan ini juga menimbulkan kendala lain apakah memang ketentuan ini berlaku surut terhadap RUU yang belum disahkan Presiden sebelum adanya amandemen kedua UUD. Misalnya dalam kasus RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB) dan RUU Serikat Pekerja, yang hingga kini menggantung tidak jelas nasib  penentuannya. Rupanya pula pengertian pemegang kekuasaan membentuk und ang-undang ini tidak dicermati secara benar, karena dalam amandemen pasal 20 (4) menyatakan bahwa Presiden mengesahkan Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden untuk menjadi undang-undang. Dalam kekuasaan membuat undang-undang, ada 3 hal pokok yang terkandung, yaitu persetujuan yang dilakukan oleh DPR d an Presiden, pernyataan mengesahkan RUU untuk menjadi UU, dan kewenangan mengundang UU. Dalam hal ini, perihal p ernyataan mengesahkan RUU oleh Presiden menimbulkan pertanyaan, dan itu termasuk bagian d ari kekuasaan proses penerapan kekuasaan membentuk

undang-undang. Seharusnya, jika mau konsisten prosedur itu menjadi kewenangan DPR sesuai dengan bunyi pasal 20 (1) Amandemen UUD 1945. Dengan kata lain DPR lah yang harus mengesahkan RUU menjadi UU berdasarkan asas kedaulatan rakyat. § Perubahan-perubahan dalam konteks sistem pemerintahan itu nampaknya cenderung memberi penguatan –  terutama fungsi kontrolnya -- kepada DPR dengan melakukan pemangkasan terhadap peran dan kewenanangan presiden. Perubahan itu ditambah lagi dengan adanya Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 yang mengaharuskan adanya persetujuan DPR jika Presiden mengangkat Panglima TNI dan Kapolri, yang sebelumnya merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana diatur dalam pasal 10 UUD 1945. Rumusan – rumusan ini dapat dikatakan masih menggunakan sebagian sistem  presidensiil dan sebagian sistem parlementer, yang amat rentan menimbulkan konflik antara Presiden dan DPR. § Terhadap perubahan yang menyatakan bahwa “presiden ialah warga negara Indonesia asli” (pasal 6) apa yang menjadi ukuran “asli” itu tidaklah jelas. Rumusan ini dapat menimbulkan penafsiran diskriminatif terhadap hak warga negara untuk menduduki jabatan di pemerintahan (presiden). § Terhadap penambahan pasal 9 yang menyatakan “jika MPR/DPR tidak dapat mengadakan sidang , Presiden dan Wapres  bersumpah /berjanji dihadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan MA”. Rumusan ini nampaknya mengadopsi dari Ketetapan MPR No.VII/MPR/1973 yang dipakai sebagai landasan yuridis pengunduran diri Soeharto sebagai presiden. Rumusan semacam ini dapat menimbulkan penafsiran yang b eragam, terutama bagi faktor kepentingan politis baik yang dilakukan untuk kepentingan presiden sendiri maupun fraksi-fraksi politik di MPR. Dikarenakan masih belum jelasnya apa yang dimaksud dengan tidak dapat mengadakan sidang , apa s yarat-syaratnya atau dalam kondisi yang bagaimana MPR/DPR itu dikatakan tidak dapat mengadakan sidang. 3. Pemerin tahan Daerah 

§ Secara umum perumusan yang terkandung dalam pasal 18 ini tidak mensistematisir apa yang sesungguhnya harus diatur dalam UUD perihal otonomi daerah. Hampir semua obyek yang merupakan proporsi undang -undang diatur dalam  pasal ini. Seperti soal, pembagian wilayah (ps 18 ayat 1), pemilihan kepala daerah dan DPRD (ps 18 ayat 3&4), sampai soal pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (ps. 18B ayat 2). Kalaupun itu mau diatur dalam UUD,  persoalan kemudian adalah bias apa yang hendak ditekankan karena harus diatur (atribusi) lagi dalam undang-undang, dan apa yang hendak dikonsepsikan dalam konstitusi ini perihal pemerintahan daerah (otonomi daerah). Hal ini  berkenaan dengan adanya beragam format pengaturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah/otonomi daerah, yakni di Amandemen Kedua UUD 1945, TAP MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. § Penggunaan kata “dibagi” dalam perumusan “Negara k esatuan RI dibagi atas daerah provinsi-provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota….” dapat menimbulkan kontradiksi. Karena pengertian “dibagi” ini tergantung dari interprestasi pemerintah pusat yang tidak didasari realitas dan aspirasi masing-masing daerah. Dan seharusnya digunakan kata terdiri yang lebih menunjukan prinsip independensi dan egalitarian dalam mewujudkan otonomi daerah. Dalam kasus lain, meskipun prinsip pemerintahan daerah dengan otonomi daerah itu merupakan hakikat dalam konteks negara kesatuan, namun disisi lain pada kenyataan adanya tuntutan untuk membebaskan daerah (merdeka) seperti Aceh dan Papua, serta kehendak untuk merubah bentuk negara kesatuan menjadi federalisme tidak  bisa dinafikkan begitu saja. Sehingga penempatan konsep pemerintahan daerah ini dalam konstitusi masih manjadi kendala, karena bisa jadi itu bukan merupakan rumusan yang final berdasarkan kehendak politis seluruh rakyat Indonesia. § Konsepsi otonomi daerah dalam rumusan pasal 18 (5) yang berbun yi “ Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluasluasnya,…” berbeda maknanya dengan apa yang sebelumnya dirumuskan dalam UU No. 22 tahun 1999 yakni Otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dampak dari perbedaan ini disamping menimbulkan kotradiksi hukum, juga akan menimbulkan interpretasi yang beragam dalam pelaksanaannya. 4. Wilayah Negara 

Masalah wilayah negara dirumuskan dalam Bab IX A pasal 25 E yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan RI adalah sebuah negara kesatuan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan hak-haknya ditetapkan dengan UU”. Disini ada ketidakjelasan apa yang dimaksud dengan “ yang berciri Nusantara” itu? apa yang kemudian menjadi tolak u kurnya?

Bagaimana penentuannya yang meskipun akan diatur kembali lewat UU, namun tetap seharusnya dari penentuan wilayah ini, dengan mengacu hukum internasional, untuk mencegah terulangnya kembali “ekspansi” dalam kasus Timur -Timor. 5. Warga Negara dan Penduduk 

Dalam pasal 27 (3) bab tentang warga negara disebutkan bahwa, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Seharusnya hal mengenai pembelaan negara ini cukup menjadi hak dan bukan menjadi kewajiban warga negara. Dengan kewajiban itu akan memudahkan siapapun yang mempunyai kewenangan (dalam hal ini alat negara yang bernama TNI) untuk melakukan mobilisasi secara paksa terhadap warga negara. Upaya ini amat rentan terhadap kemungkinan terjadinya konflik horizontal yang dapat menimbulkan kerusuhan-kekerasan dalam skala yang luas. 6. P e r t ah a n a n d a n K e a m a n a n  

Dalam pasal 35 ayat 1 amandemen II UUD 1945 disebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara.” Dalam hal usaha pertahanan negara ini seharusnya bukan menjadi kewajiban tetapi menjadi hak dan kehormatan bagi warga negara. Bila hal ini menjadi suatu kewajiban bagi warga negara, maka terlihat adanya paksaan dari negara kepada warga negaranya untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Ketentuan pasal 35 amandemen II UUD 1945 ( tentang Pertahanan dan Keamanan Negara) ini memperbaharui ketentuan dari pasal 30 UUD 1945 (tentang Pertahanan Negara). Dalam ketentuan pasal 35 Amandemen UUD 1945 ini dipisahkan antara kekuatan pertahanan dan keamanan negara yang semula berada dalam satu sistem (Sistem HANKAMARATA), dimana sistem Pertahanan dipegang oleh kekuatan TNI dan sistem keamanan yang dipegang o leh POLRI. Dari pemisahan kedua sistem ini, yang perlu dicermati kemudian adalah siapa yang berwenang untuk menengahi apabila suatu saat terjadi  persinggungan antara kekuatan pertahanan dan keamanan. Dengan adanya ketentuan pasal 35 ini berarti pula harus pula diperhatikan ketentuan peraturan-peraturan dibawah UUD yang berkaitan d engan TNI dan P OLRI, (misalnya RUU Kepolisian) agar antara peraturan satu dengan lainnya tidak saling bertentangan. Dari UUD 1945, masih ada ketentuan pasal yang menimbulkan kendala. Misalnya dari ketentuan pasal 7 UUD 1945 yang mensyaratkan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU. Dengan demikian kewenangan untuk mengangkat Panglima AD, AL, dan AU pun berada di tangan Presiden. Sehingga kedudukan Panglima TNI sejajar atau  bahkan diatas kedudukan menteri, bila mengingat pula Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 bahwa untuk penentuan Panglima TNI/Kapolri harus melalui persetujuan DPR.. kebijakan itu amat bertentangan dengan kehendak tuntutan dicabutnya dwifungsi TNI dan penempatan kontrol militer dibawah sipil. Nampaknya masih ada upaya konsolidasi militer dan menarik-narik kembali militer kekancah politik. Jadi hanya tinggal dua negara didu nia ini yang Panglima TNI berada tidak di bawah Menhankam, yaitu Indonesia dan Myanmar.

2.4 Pandangan Penolakan Terhadap Amandemen UUD 1945 Adanya pro dan kontra amandemen UUD 1945 dilihat dari perspektif konstitusionalisme adalah karena belum jelasnya konsep kenegaraan (staatsidee) yang kita anut, apakah paham kenegaraan integralistik atau demokrasi konstitusional. Secara umum perumusan amandemen UUD 1945 ada beberapa kelemahan mendasar, yaitu : Pertama, terkait dengan masalah konseptual. MPR tidak memiliki konsep atau desain ketatanegaraan yang jelas tentang arah dan tujuan yang hendak dicapai melalui serangkaian amandemen itu. Kedua, menyangkut masalah teknik yuridis, yakni lemahnya kemampuan legal drafting dalam merumuskan dan menyusun pasal pasal, yang tampak dari segi sistematika yang rancu maupun bahasa hukum yang dipergunakan. Akibatnya, banyak pasal hasil amandemen yang tumpang tindih, kon tradiktif, dan memungkinkan multitafsir. Namun, adanya kelemahan tersebut tidak berarti kita harus kembali kepada UUD 1945. Adapun beberapa alasan penolakan atas amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan sebagai berikut :

Free Download Tips Blog

LOWONGAN KERJA TERBARU !

HASIL 45 JUTA/BULAN MODAL AWAL 175RIBU

LOWONGAN KERJA ONLINE 2012

CARA ALAMI MEMPERBESAR ALAT VITAL 1-3 CM

MAU GAJI 20 JUTA ? KERJA 2 JAM MODAL CUMA 95RIBU

KERAS DAN TAHAN LAMA SEX, MAU..?

MODAL HANYA 25RIBU 1X SEUMUR HIDUP

TAMBAH UKURAN VITAL METODE ARAB SUDAN

FOREDI ANTI EJAKULASI DINI BIKIN ISTRI KETAGIHAN!

INVESTASI 95 RIBU HASIL 30 JUTA/BULAN, MAU ?

GASA REKOM BOYKE UTK EREKSI KERAS LEBIH KENCENG!

MAU GAJI 20 JUTA ? KERJA 2 JAM MODAL CUMA 95RIBU

INVESTASI 95 RIBU HASIL 30 JUTA/BULAN, MAU ? KumpulBlogger.com

- Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dinilai belum transformatif. Konstitusi ini masih bersifat parsial, lebih terfokus  pada aspek restriktif negara dan aspek protektif individu dalam hak asasi manusia aspek restriktif ini merupakan koreksi langsung terhadap, misalnya, tiadanya pembatasan masa jabatan presiden di masa Presiden Soeharto. Demikian  pula peningkatan otonomi daerah yang membatasi kekuasaan pusat. Selain sifatnya restriktif, amandemen UUD 1945  juga memiliki aspek integratif yang tercermin dari pembentukan DPD, yang diharapkan dapat membantu penyampaian aspirasi daerah. Amandemen UUD 1945 memiliki pula aspek protektif dengan dicantumkannya 10 pasal (28A sampai 28J) tentang HAM, proteksi bahasa daerah, dan masyarakat adat. - dibuat Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan oleh komisi independen. - Amandemen UUD 1945 ini juga tak memiliki content draft yang utuh, penjelasan mengenai pasal-pasal yang diamandemen pun minim. Selain itu, partisipasi publik rendah. Publik tidak diberi peluang menilai perubahan yang dilakukan. - amandemen yang telah dilakukan masih meninggalkan tiga hal yang penting dilihat dari segi kedaulatan : o tiadanya kemampuan rakyat pemilih menarik kedaulatan mereka o tidak dicantumkan supremasi otoritas sipil terhadap militer o tidak tercantumnya otonomi khusus Aceh dan Papua maupun Yogyakarta, sehingga peraturan di bawah konstitusi dapat mengurangi arti kekhususan otonomi.

tampak amandemen belum bersifat membatasi (restriktif) kekuasaan legislatif terhadap pemilih, militer terhadap sipil, dan pemerintah pusat terhadap daerah otonomi khusus. - Hilangnya Kemampuan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. "Salah satu contoh terjadinya perombakan itu pada pasal 1 ayat 2 UUD 45 yang b erbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sekarang dirombak menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, perombakan itu membawa implikasi perubahan hukum yaitu hilangnya eksistensi konstitusional MPR dan tidak lagi penyelenggara negara yang tertinggi. Hal ini akan menimbulkan kontroversi. - kurangnya kemampuan rakyat sebagai pemegang kedaulatan melakukan koreksi atas pihak yang dititipi kedaulatan, yakni DPR.Rakyat pemilih tidak dapat melakukan impeachment pada wakil rakyat yang tidak menjalankan aspirasi mereka. Sebaliknya, pola pemecatan pejabat eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga legislatif BAB III

KESIMPULAN Melihat dengan adanya pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut : 1.

Permasalahan pokok yang mengakibatkan terjadinya perdebatan adalah perumusan amandemen UUD 1945 yang multitafsir., yakni lemahnya kemampuan legal drafting dalam merumuskan dan menyusun pasalpasal, yang tampak dari segi sistematika yang rancu maupun bahasa hukum yang dipergunakan. Akibatnya, banyak pasal hasil amandemen yang tumpang tindih, kontradiktif, dan memungkinkan multitafsir 

2.

Perbedaan perdapat yang terjadi pula terkait dengan masalah konseptual. MPR tidak memiliki konsep atau desain ketatanegaraan yang jelas tentang arah dan tujuan yang hendak dicapai melalui serangkaian amandemen itu.

3.

keempat amandemen yang telah dilakukan masih meninggalkan tiga hal yang penting dilihat dari segi kedaulatan. Pertama, tiadanya kemampuan rakyat pemilih menarik kedaulatan mereka. Kedua, tidak dicantumkan supremasi otoritas sipil terhadap militer. Ketiga, tidak tercantumnya otonomi khusus Aceh dan Papua maupun Yogyakarta, sehingga peraturan di bawah konstitusi dapat mengurangi arti kekhususan otonomi. DAFTAR PUSTAKA

http://www.pikiran-rakyat.com/ http://www.mpr.go.id/ Catatan terhadap hasil rumusan amandemen pertama dan kedua UUD 1944, KRHN,maret, 2001

Makalah Dasar Negara dan Konstitusi Negara Indonesia BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Dewasa ini banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan arti dari pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi. Bahkan bukan hanya mengabaikan, namun banyak juga yang tidak mengetahui makna dari dasar negara dan konstitusi tersebut. Golongan masyarakat yang demikian sepertinya kurang pemahaman pendidikan tentang dasar negara kita itu. Sesungguhnya bila seluruh warga negara Republik Indonesia mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan di dalam Pembukaaan UUD 1945, maka mereka sudah tentu dapat menghayati filsafat dan ideologi Pancasila sehingga menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara R.I dalam melaksanakan segala kegiatannya sebagai cerminan dari nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Terlebih di era globalisasi ini masyarakat dituntut untuk mampu memilah-milah pengaruh positif dan negatif dari globalisasi tersebut. Dengan pendidikan tentang dasar negara dan konstitusi diharapkan masyarakat Indonesia mampu mempelajari, memahami dan melaksanakan segala kegiatan kenegaraan berlandasakan dasar negara dan konstitusi, namun tidak kehilangan jati dirinya, apalagi tercabut dari akar budaya bangsa dan keimanannya. Dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi. Dasar Negara menempati kedudukan sebagai norma hukum tertinggi suatu Negara. Sebagai norma tertinggi, dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan norma-norma hukum dibawahnya. Konstitusi adalah salah satu norma hukum dibawah dasar Negara. Dalam arti yang luas : konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah : konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam arti sempit : konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar Negara.norma hukum dibawah dasar Negara isinya tidak boleh bertentangan dengan norma dasar. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar Negara. Dasar Negara merupakan cita hukum dar Negara. Terdapat hubungan-hubungan yang sangat terkait antara keduanya yang perlu kita ketahui.. Pernyataan-pernyataan tersebutlah yang membuat penulis mengangkat permasalan tersebut ke dalam tema makalah ini yang berjudul ‘Dasar Negara dan Konsitusi Negara Indonesia’.

B. Pengertian Judul

1. Dasar Negara Dalam Ensiklopedia Indonesia, kata “dasar” (filsafat) berarti asal yang pertama.  Istilah ini juga

sering dipakai dalam arti: pengertian yang menjadi pokok (induk) dari pikiran-pikiran lain (substrat). Kata “dasar” bila dihubungkan dengan negara (dasar negara), memiliki pengertian merupakan pedoman

dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan.

2. Konstitusi Kata

konstitusi

secara

etimologis

berasal

dari

bahasa

latin

yaitu “constutio” , “constitution”  (Inggris),“constituer”  (Prancis), “constitutie”  (Belanda), dan “konstitution” (Jerman). Dalam pengertian ketatanegaraan istilah konstitusi mengandung arti undang-undang dasar hukum dasar atau susunan badan.

3. Negara Indonesia Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benuaAsia dan Australia serta

antara Samudra

Pasifik dan Samudra

Hindia. 

Indonesia

adalah

negara kepulauanterbesar di dunia yang terdiri dari 13.487 pulau, oleh karena itu ia disebut juga sebagai Nusantara ("pulau luar", di samping Jawa yang dianggap pusat). Dengan populasi sebesar 222  juta jiwa pada tahun 2006, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam.  Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik,  dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih langsung. Ibukota negara ialah Jakarta.  Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau

Kalimantan, 

dengan Papua

Nugini di Pulau

Papua dan

denganTimor

Leste di Pulau Timor.  Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia,  dan wilayah persatuanKepulauan Andaman dan Nikobar di India.[1]

BAB II PERMASALAHAN

A. Pembatasan Masalah Agar mendapatkan gambaran dan kerangka yang jelas mengenai ruang lingkup pembahasan, maka perlu kiranya diberi batasan-batasan menyangkut permasalahan yang akan diungkap dalam makalah ini yaitu dibatasi pada masalah dasar negara dan konstitusi.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah dan pengertian judul yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas pada penulisan kali ini. Adapun yang akan dibahas dan menjadi rumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Apa yang dimaksud dengan Dasar Negara? 2. Bagaimana kedudukan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Dasar Negara di Indonesia (Pancasila)? 3. Apa yang dimaksud dengan Konstitusi? 4. Bagaimana kedudukan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Konstitusi di Indonesia (UUD 1945)? 5. Bagaimana hubungan antara Dasar Negara dan Konstitusi? .

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Negara Indonesia

1. Pengertian Dasar Negara Dalam Insiklopedi Indonesia, dasar negara berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai kehidupan. Dasar negara yang digunakan di Indonesia adalah Pancasila, nilai-nilai luhur yang terkandung Pancasila telah ada dalam kalbu bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka.[2] Dalam pengertian di atas berarti negara adalah pedoman dalam melakukan segala kegiatan ketatanegaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain pengertian tersebut ada juga pengertian lain mengenai dasar negara, yaitu sebagai berikut: Dasar negara merupakan sistem nilai yang dijadikan dasar dari segala hukum dan dasar moral dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[3] Pengertian ini lebih menekankan kepada sistem nilai yang dijadikan dasar, namun keduanya terdapat keselarasan yaitu dasar negara sebagai penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa dasar negara adalah suatu landasan yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat yang didalamnya terdapat sistem nilai yang dijadikan dasar dari segala hukum. Indonesia menerapkan dasar negara berupa pancasila yang dianggap memiliki nilai-nilai luhur yang dijiwai oleh bangsa.

2. Kedudukan Pancasila Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaksud secara yuridis konstitusional dalam pembukaan UUD 1945, artinya pancasila sebagai norma dasar negara bersifat mengikat semua warga negara Indonesia untuk melaksanakan, mewariskan, mengembangkan dan melestarikannya. Semua warga negara, pejabat, lembaga negara bahkan hukum perundangan wajib bersumber dan sesuai dengan nilai Pancasila.[4] Tentulah sebagai warga negara Indonesia harus mampu dengan mudah melaksanakan, mewariskan, mengembangkan dan melestarikan Pancasila tersebut sebagai identitas bangsa karena sifat Pancasila yang universal memungkinkan setiap rakyat m ampu menjiwainya.

3. Fungsi Pancasila Sebagai dasar negara Indonesia tentulah Pancaila memiliki peranan/fungsi-fungsi tertentu dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

a.

Pancasila sebagai Dasar Negara Pancasila sebagai dasar negara berfungsi untuk mengatur setiap aktivitas warga negara, penyeleggara negara dan lembaga-lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah harus berpedoman kepada Pancasila.

b. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Pancasila sebagai pandangan hidup berarti bahwa semua tingkah laku dan tindak perbuatan harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila-sila Pancasila. c.

Pancasila sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa Pancasila merupakan sikap mental dan pola tingkah laku bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam perbuatan/kepribadianbangsa Indonesia, dan merupakan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain.

d. Pancasila sebagai Cita-cita dan Tujuan Bangsa Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tujuan bangsa Indonesia adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. e.

Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Pancasila telah disepakati oleh seluruh rakyat indonesia melalui wakilnya dan harus kita bela selamanya.

f.

Pancasila sebagai Filsafat Hidup yang Mempersatukan Bangsa Indonesia Pancasila adalah filsafat hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang diakini oleh bangsa Indonesia paling benar, adil, bijaksana dan paling sesuai serta tepat bagi bangsa Indonesia sehingga dapat mempersatukan bangsa Indonesia.

4. Nilai-Nilai dalam Pancasila Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai petunjuk, arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala bidang. Ini berarti semua tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia merupakan pancaran dari nilai-nilai pancasila. Menurut Prof. Dr. Notonegoro ada 3 jenis nilai yang terkandung dalam pancasila, yakni: a.

Nilai Material adalah segala benda yang berguna bagi manusia.

b. Nilai Vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk hidup dan mengadakan kegiatan.

c.

Nilai Spiritual adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.[5] Jadi, pada dasarnya pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiki nilai-nilai penting yang harus diamalkan oleh setiap masyarakat sehingga setiap tindakan yang dilakukan selalu mencerminkan nilai-nilai pancasila dan tidak menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Karena pada dasarnya nilai-nilai pancasila digali dari bumi Indonesia, diungkap dari budaya dan peradaban bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia sendiri dari masa ke masa bersama-sama dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa.

B. Konstitusi Negara Indonesia

1. Pengertian Konstitusi Konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerja sama antara negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.[6] Selanjutnya, Prof. Bagir Manan mengatakan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara. Sehingga negara dankonstitusi adalah satu pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap negara tentu mempunyaikonstitusi, meskipun mungkin tidak tertulis. Konstitusi mem punyai arti dan fungsi yang sangat penting bagi negara, baik secara formil, materiil, maupun konstitusionil. Konstitusi jugamempunyai fungsi konstitusional, sebagai sumber dan dasar cita bangsa dan negara yang berupanilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar bagi kehidupan bernegara. Ia selalu mencerminkan semangatyang oleh penyusunnya ingin diabadikan dalam konstitusi tersebut sehingga mewarnai seluruhnaskah konstitusi tersebut.[7]

Selain itu juga C.F. Strong mengemukakan bawa konstitusi itu merupakan kumpulan asas-asas yang tiga materi pokok, yaitu tentang kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah.Dengan melihat teori-teori dasar tentang konstitusi di atas, maka kita akan melihat bagaimana halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia[8] Sebagai salah satu konstitusi modern, Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya memuat struktur-struktur lembaga negara, tetapi juga mengatur tugas dan wewenang lembaga-lembaga tadi. Untuk mencegah agar kekuasan tidak disalahgunakan, dilakukan pula pembatasan kekuasaan, baik dari segi isi maupun waktu dijalankannya kekuasaan.[9]

Definisi tersebut menjelaskan suatu bentuk konstitusi, yaitu aturan-aturan dan ketentuan hukum untuk mengatur pemerintahan suatu negara. Konstitusi yang digunakan di Indonesia adalah UUD 1945. Terdapat juga definisi terkait mengenai kostitusi tersebut menurut para ahli, yaitu sebagai berikut: Menurut L.J. Van Apeldoorn, UUD merupakan bagian tertulis dari suatu konstitusi, sementara konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis.[10]

Kemudian definisi terkait juga dikemukakan oleh seorang ahli, yaitu A.A Struycken sebegai berikut: Menurut A.A Struycken, ia tidak membedakan antara konstitusi dengan UUD. Menurutnya, konstitusi adalah UU yang memuat garis-garis besar dan asas-asas tentang organisasi negara.[11] Konstitusi juga memiliki sifat dalam pelaksanaanya pada setiap negara. Sifat konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bertindak sewenangwenang. Demikian hak-hak warga negara akan dilindungi. Sifat-sifat konstitusi tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Membatasi kekuasaan si penguasa dan menjamin hak warga negara. 2. Merupakan pencerminan keadaan masyarakat dan negara yang bersangkutan. 3. Memberi petunjuk dan arah kemana negara akan dibawa. 4. Dasar dan sumber hukum bagi peraturan perundangan dibawahnya. 5. Produk politik yang tertinggi bagi suatu bangsa dalam membentuk dan menjalankan negara.[12] Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang memuat garis-garis besar dan asas-asas kenegaraan. Di Indonesia aturan-aturan tersebut terwujud dalam UUD 1945 .

2. Kedudukan UUD 1945 Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan secara garis besar cara kerja badan-badan pemerintahan tersebut.[13] Selanjutnya, Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis. Selain itu ada pula hukum dasar yang tidak tertulis yang sering disebut konvensi. Artinya kebiasaan politik dalam politik dalam ketatanegaraan yang tidak tertulis, adapun pelaksanaanya dapat diterima dan dibenarkan oleh rakyat, seperti presiden setiap tanggal 17 Agustus.[14]

Namun hukum dasar pada UUD hanyalah sebagian saja melainkan ada juga yang hukum yang tidak tertulis sebagaimana dijelaskan pada penjelasan UUD 1945, dinyatakan bahwa: “Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis ialah aturan-aturan tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.”[15]

Jadi dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui kedudukan utama dari Undang-Undang Dasar adalah sebagai hukum dasar dan bukanlah satu-satunya hukum dasar melainkan hanya sebagian hukum dasar, yakni hukum dasar yang tertulis. Di samping itu masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis. Sebagai hukum dasar, maka UUD 1945 merupakan sumber hukum.

3. Fungsi UUD 1945 Sebagi Konstitusi tentulah UUD 1945 memiliki fungsi, bila dijabarkan fungsi UUD 1945 adalah sebagai berikut:

-

Sebagai sumber hukum dalam tertib hukum, merupakan perundang-undangan yang tertinggi.

-

Sebagai alat kontrol bagi hukum yang berada di bawahnya.

-

Sebagai pedoman yang memberi arah bangsa.

-

Sebagai kerangka dasar dalam pembagian dan penyelenggaraan pemerintah negara. Fungsi tersebut adalah suatu acuan dalam melakukan segala kehidupan berbangsa dan keseimbangan dalam berprilaku bila diterapkan dengan baik.

4. Nilai-Nilai dalam UUD 1945 Selain sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga memiliki nilainilai yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut: a.

Paham negara persatuan yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

b. Tujuan negara, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

c.

Negara yang berkedaulatan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.

d. Negara berdasar adas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. e.

Menentang Penjajahan

f.

Mencita-citakan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Jelaslah bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki kandungan nilai-nilai yang sangat baik, mewakili cita-cita, identitas, dan kepribadian bangsa Indonesia yang harus terus dipupuk agar masyarakat Indonesia tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme.

C. Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi Negara Indonesia

Hubungan antara Dasar Negara dan Konstitusi Negara Indonesia secara umum tampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan yang tert uang dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila sebgai dasar negara Indonesia berkaitan erat dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara. Hal tersebut ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV bahwa “...dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.[16]

Secara terperinci dapat dijabarkan hubungan antara Dasar Negara dan Konstitusi, yaitu sebagai berikut:

-

Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara.

-

Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi).

-

Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan UUD 45 tercantum dasar negara Pancasila, melaksanakan

konstitusi

pada

dasarnya

juga

melaksanakan

dasar negara.[17] Jadi, seperti yang telah dituangkan dalam pembukaan UUD dan penjabarannya Dasar Negara dan Konstitusi Negara Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat, keduanya memiliki fungsi yang berbeda namun pada dasarnya dilandasi tujuan yang sama dalam memperadabkan bangsa Indonesia dan menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta saling melengkapi satu sama lainnya,

sehingga keduanya harus berjalan bersama-sama dan selaras sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang pada Pembukaaan UUD 1945.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Dalam makalah ini banyak hal yang dapat kita jadikan pelajaran bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis.Berdasarkan pembahasan dan penelaahan pada makalah ini maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal: 1. Dasar negara berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai kehidupan.

2. Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu negara. 3. Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. 4. Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup, sehingga pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan UUD 1945 yang menjadi konstitusi di I ndonesia.

B. Saran Setelah menyimpulkan hasil pembahasan dari makalah ini berdasarkan teori-teori yang ada, maka penulis mencoba untuk memberikan masukan atau saran sebagai berikut: 1. Bagi pemerintah, penulis menyarankan agar berhati-hati dalam melakukan perubahan ataupun melaksanakan Undang-Undang agar tetap terjalin keselarasan antara Dasar Negara dan Ko nstitusi. 2. Bagi pembaca, penulis menyarankan agar dapat mengambil hal-hal positif dari makalah ini untuk pembelajaran dan lebih banyak membaca buku yang berkaitan dengan Dasar Negara dan Konstitusi agar lebih memahami makna dari kedua hal tersebut. 3. Bagi penulis yang ingin mengetahui dasar negara dan konstitusi, penulis sarankan agar lebih memperbanyak referensi yang terkait dengan dasar negara dan konstitusi. Demikianlah makalah akhir semester yang berjudul ‘Dasar Negara dan Konstitusi Negara Indonesia’ ini saya tulis dengan harapan dapat menjadi manfaat bagi setiap pembaca khususnya penulis.

Bila ada kesalahan dalam penulisan makalah ini saya memohon maaf, karena kebenaran datangnya dari Allah sedangkan kesalahan datangnya dari saya pribadi selaku penulis. Wassalamu’alaikum

warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. Hak Asasi Manusia (HAM) . Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2009. cet. Ke-14 Amik, Fajjin dan Humaidi Ratiman. Hakikat Kewarganegaraan untuk kelas X . Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2006. Abubakar, Suradi dkk. Kewarganegaraan Menuju Masyarakat Madani Kelas 1 SMA . Jakarta: Yudhistira, 2004. cet. Ke-1 Priyo Sukonto, Bambang. dkk. Panduan Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 12 SMA IPS . Yogyakarta: Lembaga Pendidikan Primagama, 2010. Aziz Asymuni, Ahmad. Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Desertasi IAIN Syarif Hidayatullah . Jakarta: PT. Hikmat Syahid Indah, 1992. cet. Ke-2 http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia diakses pada hari Minggu, 11 Desember 2011 pukul 13.02 WIB http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01 diakses pada hari Senin, 12 Desember 2011, pukul 19.00 W IB http://www.scribd.com/doc/42807545/Hakikat-Dari-Suatu-Konstitusi-Ialah-Mengatur-PembatasanKekuasaan-Dalam-Negara diakses pada hari Jumat, 16 Desember 2011 pukul 09.15 WIB

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia diakses pada hari Minggu, 11 Desember 2011 pukul 13.02

WIB [2] Drs. Bambang Priyo Sukonto dkk, Panduan Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 12 SMA

IPS (Yogyakarta: Graha Primagama, 2010), h. 47 [3] Fajjin Amik dan Humaidi Ratiman, Hakikat Kewarganegaraan untuk kelas X (Jakarta: PT. Sinergi

Pustaka Indonesia, 2008), h. 82 [4] Ibid , h. 82 [5] Drs. Bambang Priyo Sukonto dkk, Panduan Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 12 SMA

IPS (Yogyakarta: Graha Primagama, 2010), hal. 48 [6] Ibid.h. 47

[7] http://www.scribd.com/doc/42807545/Hakikat-Dari-Suatu-Konstitusi-Ialah-Mengatur-Pembatasan-

Kekuasaan-Dalam-Negara diakses pada hari Jumat, 16 Desember 2011 pukul 09.15 WIB [8] Ibid. [9] Idrus Affandi dan Karim Suryadi, Hak Asasi Manusia (HAM) (Jakarta: Penerbit Universitas

Terbuka, 2009), hal. 2.13 [10] Fajjin Amik dan Humaidi Ratiman, Hakikat Kewarganegaraan untuk kelas X (Jakarta: PT.

Sinergi Pustaka Indonesia, 2008), hal. 85 [11] ibid , h. 85 [12] Drs. Bambang Priyo Sukonto dkk, Panduan Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 12 SMA

IPS (Yogyakarta: Graha Primagama, 2010), h. 47 [13] Ibid , h. 49 [14] Drs. H. Suradi Abubakar dkk, Kewarganegaraan Menuju Masyarakat Madani Kelas 1 SMA

(Jakarta: Yudhistira, 2004), h. 111 [15] Drs. Bambang Priyo Sukonto dkk, Panduan Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 12 SMA

IPS (Yogyakarta: Graha Primagama, 2010), h. 47 [16] Drs. H. Suradi Abubakar dkk, Kewarganegaraan Menuju Masyarakat Madani Kelas 1 SMA

(Jakarta: Yudhistira, 2004), h. 106 [17] http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01 diakses pada hari Senin, 12 Desember 2011, pukul

19.00 WIB

1. Negara dan Konstitusi1. Negara dan Konstitusi A. Pengertian Negara Menurut George Gelinek Negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompokmanusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu. Sedangkan menurutKranenburgNegara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan ataubangsa sendiri. Sementara itu Roger F Soultau berpendapat bahwa Negara adalah alat(agency) atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalanbersama atas nama masyarakat, atau menurut pendapatnya Carl Schmitt Negara adalahsebagai suatu ikatan dari manusia yang mengorganisasi dirinya dalam wila yah tertentu. B. Pengertian Konstitusi Konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan

dari ketentuan-ketentuandasar atau hukum dasar. Konstitusi dalam pengertian sempit berarti piagam dasar atauundang-undang dasar (Loi constitutionallle) ialah suatu dokumen lengkap mengenaiperaturan dasar negara. Menurut para tokoh pengertian konstitusi diantaranya di kemukakan olehbeberapa tokoh terkenal seperti; EC Wade, ia berpendapat bahwa Konstitusi adalahnaskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negaradan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Selain pendapatnya EC W adeada  juga pendapat lain dari seorang Lasalle yang mengatakan pengertian konstitusiadalah Kekuasaan antara kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat (faktor kekuatan riil: presiden, TNI, Partai; buruh, tani dsb). Sedangkan menurut Carl Schmitt dari mazhab politik. adalah : a. Kosntitusi dalam arti absolut, seluruh keadaan atau struktur dalam negara, konstitusi harus menentukan segaa apa dalam negara. 

2. 2 b. Konstitusi dalam arti relatif, maksudnya dapat menjamin kepastian hukum. Konstitusi dalam arti positif, merupakan suatu putusan tertinggi dari pada rakyat atau orang yang tergabung dalam suatu organisasi yang disebut negara. c. Konstitusi dalam arti ideal, segala wadah yang mampu menampung segala ide yang dicantumkan satu persatu sebagai konstitusi sebagai mana disebut dalam konstitusi dalam arti relatif; C. Teori Terjadinya Negara John Lock (sebagai bapak Hak Asasi dalam bukunya “Two Traties CivilGovernement”), John Lock mengenal pula “Homohominilopus”. Oleh karena didorongkeinginan untuk merdeka, maka diadakan suatu perjanjian “Faktum Subjektionis danFactum Unionis”.

Rakyat memberikan kekuasaannya kepada pejabat akan tetapi tidakboleh melanggar hak asasi. Karena manusia makhluk berakal dan mempunyai hak asasiyang terdiri dari: 1. Hak Asasi Terhadap Badan; 2. Hak Asasi Terhadap Nyawa; 3. Hak Asasi Terhadap Kehormatan; 4. Hak Asasi Terhadap Harta Benda; 5. Hak Asasi Terhadap Kemerdekaan.Terdiri dari : 1. Freedom from Fear, 2. Freedom from Want, 3. Freedom from of State, 4. Freedom from of Relegion, 5. Freedom from of Mistake (kesalahan,kekeliruan), 6. Freedom from of Tobe Free. Negara kesatuan

adalah suatu negara merdeka dan berdaulat yang hanyamempunyai satu pemerintahan.Suatu negara yg merdeka dan berdaulat hanya Negara dan Konstitusi creted by Ilham 

3. 3mempunyai satu pemerintahan yang mengatur seluruh daerah. Pelaksanaannya dapatdengan cara: 1. System sentralisasi diatur oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai pelaksana. 2. Sistem Desentralisasi daerah diberikan kesempatan, kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom. Lain dengan negara serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Akan tetapi pernah dialami oleh Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS 1949). Negara tetap negara Republik yang tidak menjadi negara-negara bagian. Oleh karena tidak sesuai dengan rakyat dan bangsa Indonesia maka berubah lagi menjadi Negara Republik Indonesia berdasarkan UUDS 1950. Akhirnya berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 45. D. Kedaulatan Negara Negara untuk dapat menjalankan pemerintahannya harus mempu-nyai kedulatanatau kekuasaan. Kedauatan adalah kekuasaan penuh untuk mengatur rakyat tanpadicampuri/ pengaruh dari bangsa asing/pemerintah negara lain. Kedaulatan Negara adalah Kekuasaan tertinggi berada pada negara,Kedaulatannegara ini diperoleh dari teori kedaulatan ketuhanan, kedaulatan rakyat, kedaulatannegara dan kedaulatan hukum. Negara pada pokoknya mempunyai tujuan : 1. Memperluas Kekuasaan, 2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan 3. Mencapai Kesejahtreraan Umum. E. Pengertian dan Penilaian Konstitusi Menurut EC Wade : konstitusi adalah naskah yg memaparkan rangka dan tugaspokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara Negara dan Konstitusi creted by Ilham



4. 4kerja badan itu. Herman Heller dalam bukunya Vervassunglehre : menamakan UUDsebagai riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan. Herman Heller membagi Konstitusi dalam 3 tingkat: 1. Konstitusi sebagai pengertian politik, mencerminkan keadaan sosial politik suatu bangsa . Pengertian Hukum menjadi skunder, yang primer adalah bangunan

masyarakat atau sering disebut political decision. Bangunan masyarakat sebagai hasil keputusan masyarakat. 2. Konstitusi sebagai pengertian hukum , keputusan masyarakat dijadikan perumusan yang normatif, yang harus berlaku. Dari pengertian ini timbul aliran kodifikasi menghendaki hukum tertulis untuk terciptanya kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. 3. konstitusi sebagai peraturan hukum, peraturan hukum tertulis. Dengan demikian UUD adalah bagian dari konstitusi tertulis. Menurut Carl schmitt:Konstitusi dalam pengertian absolut, mencakup seluruh keadaan dan struktur dalamnegara. Hal ini didasarkan bahwa negara adalah ikatan dari manusia yang mengorganisirdirinya dlm wilayah tertentu. Konstitusi menentukan segala bentuk kerja sama dlmorganisasi negara,. Sehingga konstitusi menentukan segala norma. SedangakanKonstitusi dalam arti relatif, naskah konstitusi merupakan naskah penting yg sulit untukdiubah dan dengan sendirinya menjamin kepastian hukum. Konstitusi memuat hal-halyang fondamental saja sehingga tidak absolut. Selain itu Konstitusi dalam arti positif,konstitusi merupakan keputusan tertinggi dari pada rakyat dan Konstitusi dalam artiideal, konstitusi dapat menampung ide yg dicantumkan satu persatu sebagai isi konstitusiseperti pada konstitusi relatif. F. Menilai konstitusi 1. Konstitusi bernilai normatif, berarti secara hukum dia-kui dan dilaksanakan secara murni dan konsekwen. 2. Konstitusi bernilai nominal, secara hukum konstitusi diakui kedudukannya sebagai konstitusi negara. Negara dan Konstitusi creted by Ilham 

5. 5 3. Konstitusi bernilai simpati, secara yuridis diakui dan tidak operasional. Konstitusi ini dikesampingkan oleh kebijakan lain. G. Fungsi Konstitusi 1. Adanya pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme; 2. Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah; 3. Sebagai instrumnen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara; H. Sifat Konstitusi 1. Formil dan materiil; Formil berarti tertulis. Materiil dilihat dari segi isinya berisikan hal-hal bersifat dasar pokok bagi rakyat dan negara.