Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu, cet. II (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 10.
Jusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, cet 2 (Bandung: Alumni Bandung, 2007), Hal. 1.
M. Irsan Nasrudin, dkk., Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet 5 (Jakarta: Kencana, 2008), Hal. 1.
Winarto, Jaso, ed., Pasar Modal Indonesia : Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), Hal. 4.
http://www.kabarindonesia.com/berita/Perkembangan Pasar Modal Indonesia.htm., diakses tanggal 16 Oktober 2016
http://www.bapepam.go.id/old/profil/sejarah.htm., diakses tanggal 16 Oktober 2016
Marzuki Usman, et.al., ABC Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: LPPI/ IBI, 1994), Hal. 187
http://www.bapepam.go.id/old/profil/sejarah_orba.htm., diakses tanggal 16 Oktober 2016
I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bakti, 2000). Hal. 7.
http://adpi.or.id/news/Otoritas-jasa-keuangan, diakses tanggal 17 Oktober 2016
BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Semakin berkembangnya perekonomian di dunia mengakibatkan perubahan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Orang mulai melakukan transaksi ekonomi melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan menginvestasikan harta atau uangnya melalui pasar modal. Pasar modal dibentuk untuk mempermudah para investor mendapatkan asset dan mempermudah perusahaan menjual asset.
Kehidupan yang semakin kompleks akan mendorong berbagai pihak untuk mencapai segala sesuatu secara instan, mudah dan terorganisasi. Dalam hal ini, untuk memepermudah transaksi produk pasar modal maka dibentuk Bursa Efek. Fungsinya sangat membantu berbagai pihak yang terkait.
Perkembangan pasar modal dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dimulai dengan adanya perubahan yang terdapat didalamnya hingga menghasilkan Bursa Efek Jakarta yang merupakan satu-satunya bursa efek di Indonesia. Aktivitas yang dilakukan sangat banyak guna membantu para investor dan perusahaan melakukan transaksi ekonomi.
RUMUSAN MASALAH
Bagaimana sejarah Pasar modal di Indonesia dan Dunia ?
TUJUAN
Mengetahui Sejarah pasar modal yang ada di Indonesia ataupun Dunia.
BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian Pasar Modal
Pasar modal adalah bagian dari pasar keuangan (financial market), dimana kegiatan pasar keuangan ini meliputi:
Pasar uang (money market)
Pasar modal (capital market)
Lembaga pembiayaan lainnya seperti sewa beli (leasing), anjak piutang (factoring), modal ventura (venture capital), kartu kredit (credit card).
Sehingga pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit atau bagian dari pasar keuangan. Pasar modal sering disebut sebagai pasar tempat dilakukannya penawaran umum atau diperdagangkannya berbagai bentuk instrumen keuangan jangka panjang, berbeda dengan pasar uang yang merupakan tempat diperdagangkannya dana jangka pendek.
Pasar modal (capital market) mempertemukan pemilik dana (supplier of funds) dengan pengguna dana (user of funds) untuk tujuan investasi jangka menengah (middle-term investment) dan jangka panjang (long-term investment). Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana sedangkan penerima dana (perusahaan terbuka) menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek. Pasar (market) adalah sarana / tempat yang mempertemukan pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi atas suatu komoditas atau jasa. Pengertian modal (capital) dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
Barang modal (capital goods), misalnya: tanah, bangunan/gedung, mesin.
Modal uang (fund) yang berupa financial assets.
Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktifitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga.
Pendapat lain menyatakan bahwa pasar modal berarti suatu pasar dimana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana-dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi, sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham.
Abdulbasith Anwar yang mengutip pernyataan Hugh T. Patrick dan U Tun Wai membedakan pengertian pasar modal menjadi 3 (tiga), yaitu:
Dalam arti luas:
"Pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga/klaim panjang pendek primer dan yang tidak langsung."
Dalam arti menengah:
"Pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya berjangka lebih dari satu tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, tabungan dan deposito berjangka."
Dalam arti sempit:
"Pasar modal adalah tempat pasar uang terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan underwriter." Dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang Pasar Modal tentang ketentuan umum menyatakan bahwa:
" Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek "
Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka pasar modal dapat diartikan sebagai pasar tempat bertemunya pemilik dana yang akan menyerahkan sejumlah dana kepada pengguna dana untuk tujuan investasi dengan pengguna dana yang akan memberikan surat bukti kepemilikan berupa efek kepada pemilik dana, dimana mereka akan melakukan transaksi berbagai bentuk instrumen keuangan jangka panjang. Dana-dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi, sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham.
Pemilik dana, baik perorangan maupun suatu lembaga atau badan hukum menginvestasikan kelebihan dana yang dimilikinya agar lebih produktif dan lebih berkembang. Mereka mengharapkan memperoleh suatu keuntungan di masa datang (future earning) yang memberikan nilai tambah atas dana yang diinvestasikannya selama periode waktu tertentu dalam bentuk efek di pasar modal.
Menurut Tandelilin (2001), dalam konteks perekonomian ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah:
Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak di masa depan merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut selalu akan dilakukan.
Mengurangi tekanan inflasi
Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindari dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalisir risiko akibat adanya inflasi. Investasi dalam sebuah bisnis tentunya dapat dikategorikan sebagai langkah yang efektif .
Sebagai usaha untuk menghemat pajak
Di beberapa negara banyak diberlakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan tersendiri kepada masyarakat yang melakukan investasi pada suatu usaha tertentu.
Hal ini sejalan dengan fungsi pasar modal dari segi ekonomi yang menfasilitasi berpindahnya dana dari pemilik dana yang kelebihan dana kepada penerima dana untuk diinvestasikan dengan harapan akan mendapatkan imbalan
atas penyertaan dana tersebut. Sedangkan dari sisi penerima atau pengguna dana, dengan tersedianya dana tersebut memungkinkan bagi perusahaan yang bersangkutan untuk mengembangkan bidang usahanya. Hal ini akan sangat membantu pengembangan usaha karena dana dari pasar modal yang berbentuk dana segar, tidak perlu waktu terlalu lama untuk mendapatkannya dibandingkan dengan dana yang berasal dari hasil produksi perusahaan. Disamping itu dana yang berasal dari pasar modal jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan dana yang berasal dari hasil produksi.
B. Sejarah Pasar Modal di Indonesia
Sejarah Pasar Modal Indonesia Dalam pembangunan ekonomi nasional suatu negara, diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kebutuhan pembiayaan pembangunan di masa mendatang akan semakin besar. Kebutuhan ini tidak akan dapat dibiayai oleh pemerintah saja melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya. Kadang kala pemenuhan kebutuhan ini dapat diperoleh dari bantuan luar negeri. Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, Indonesia sering kali memperoleh pinjaman luar negeri untuk mendukung pembangunan nasional. Namun bagi pemerintah pinjaman luar negeri bukan merupakan cara yang strategis untuk pembangunan, potensi dana masyarakat Indonesia harus bisa dioptimalkan untuk digunakan. Untuk itu, dibentuk pasar modal yang dimaksudkan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Fungsi strategis dan penting pasar modal membuat pemerintah amat berkepentingan atas perkembangan dan kemajuan pasar modal, karena berpotensi untuk penghimpunan dana secara masif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volume kegiatan pembangunan.
Dalam era globalisasi, setiap negara harus tunduk pada peraturan ekonomi regional dan organisasi ekonomi dunia serta tidak bebas lagi atau terlarang menentukan aturan main yang bertentangan atau yang tidak sesuai dengan aturan internasioanl yang telah disepakati. Misalnya, dengan WTO, suatu negara terikat oleh hukum internasional dan tidak mungkin lagi membuat perundangan sendiri yang bertentangan dengan hukum internasional walaupun untuk tujuan yang baik, yaitu mengatur kepentingan negara sendiri oleh karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang akan menghapai hukuman internasional yang serius. Alasan seperti inilah yang mendorong setiap negara akan berusaha melakukan efisiensi atau menghilangkan ekonomi biaya tinggi agar dapat bersaing ataupun melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, aliansi, dan kerajsama bilateral antarperusahaan dalam bentuk apa pun agar dapat menang dalam persaingan. Salah satu cara untuk menekan biaya tinggi adalah menggiring perusahaan swasta masuk ke pasar modal agar struktur modal perusahaan menjadi lebih baik, lebih efisien, dan lebih terkendali oleh masyrakat, serta privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghapuskan beban berat yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena kebanyakan BUMN menderita kerugian yang disebabkan oleh salah urus. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan struktur permodalan adalah pencerminan dari perimbangan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri dari suatu perusahaan.
Untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan globalisasi ekonomi dan pembangunan nasional secara bersamaan, pasar modal sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, harus dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar di Indonesia dianggap hanya memakmurkan sebagian kecil golongan masyarakat. Di banyak negara tetangga, sistem ekonomi pasar berhasil memakmurkan sebagian besar rakyatnya, sehingga banyak negara yang sebelumnya beralih ke sistem ekonomi pasar sejak tahun 1988. Negara yang menganut paham sosialis pun, seperti RRC, dalam kehidupan perekonomiannya sudah mengarah kepada praktik yang umum terdapat di negara kapitalis. Hal ini berarti kegagalan di Indonesia dapat disebabkan oleh unsur manusianya yang tidak beres, pengelolaan negara yang salah urus, atau subsistem ekonomi yang tidak komplit, dan bukan kesalahan sistem ekonomi pasar itu sendiri. Mengingat pentingnya pasar modal bagi pembangunan nasional, pemerintah hendaknya melalui Bapepam mengatur pasar modal Indonesia dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara.
Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa periode. Pembagian tersebut dimaksudkan karena ada hal-hal khusus yang terjadi dalam periode perkembangannya baik dilihat dai sisi peraturan maupun dari sisi ekonomi, bahkan juga dari sisi politik dan keamanan. Adapun periode yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Periode Permulaan (1878-1912)
2. Periode Pembentukan Bursa (1912-1925)
3. Periode Awal Kemerdekaan (1925-1952)
4. Periode Kebangkitan (1952-1977)
5. Periode Pengaktifan Kembali (1977-1987)
6. Periode Deregulasi (1987-1995)
7. Periode Kepastian Hukum (1995-sekarang)
8. Periode Menyonsong Independensi Bapepam
Untuk lebih jelas perkembangan dinamika pasar modal Indonesia akan ditinjau pada masing-masing periode:
1. Periode Permulaan (1878-1992)
Di Indonesia, kegiatan transaksi saham dan obligasi dimulai pada abad ke -19. Menurut buku Effectengids yang dikeluarkan Vereniging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880. Berhubung bursa belum dikenal, maka perdagangan saham dan obligasi dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan resmi tentang transaksi tersebut tidak lengkap.
Menurut perkiraan, bahwa yang diperjualbelikan waktu itu adalah saham atau obligasi yang listing di bursa Amsterdam yang dimiliki oleh investor yang ada di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Dengan demikian, karena belum ada bursa resmi, dapat dikatakan bahwa periode ini adalah periode permulaan sejarah pasar modal Indonesia.
Periode Pembentukan Bursa (1912-1925)
Perkembangan transaksi efek semakin meningkat, tetapi bursa yang resmi belum ada. Akhirnya, pada tanggal 14 Desember 1912, Amserdamse Effectenbueurs mendirikan cabang bursa di Batavia. Bursa ini merupakan bursa tertua keempat di Asia, setelah Bombay, Hongkong dan Tokyo. Bursa yang dinamakan Vereniging voor de Effectenhandel, memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan/perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang diterbitkan pemerintah (propinsi dan kotapraja), sertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di negeri Belanda serta efek perusahaan Belanda lainnya. Pada saat awal terdapat 13 anggota bursa yang aktif (makelar) yaitu : Fa. Dunlop & Kolf; Fa. Gijselman & Steup; Fa. Monod & Co.; Fa. Adree Witansi & Co.; Fa. A.W. Deeleman; Fa. H. Jul Joostensz; Fa. Jeannette Walen; Fa. Wiekert & V.D. Linden; Fa. Walbrink & Co; Wieckert & V.D. Linden; Fa. Vermeys & Co; Fa. Cruyff dan Fa. Gebroeders. Setelah berdirinya Bursa Efek Batavia, maka periode ini pada tanggal 11 Januari 1925 terbentuk Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 1 Agustus 1925 terbentuk Bursa Efek Semarang.
Periode Awal Kemerdekaan (1925-1952)
Perkembangan perdagangan efek pada periode ini berlangsung marak, namun tidak bertahan lama karena dihadapkan pada resesi ekonomi pada tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia II (PD II). Pada saat PD II, bursa efek di negeri Belanda tidak aktif karena sebagian saham-saham milik orang Belanda dirampas oleh Jerman. Hal ini sangat berpengaruh terhadap bursa efek di Indonesia. Keadaaan makin memburuk dan tidak memungkinkan lagi Bursa Efek Jakarta untuk beroperasi, sehingga pada tanggal 10 Mei 1940, Bursa Efek Jakarta resmi ditutup. Bursa Efek Surabaya dan Semarang telah lebih dulu ditutup.
Setelah tujuh bulan ditutup, pada tanggal 23 Desember 1940 Bursa Efek Jakarta kembali diaktifkan, karena selama PD II Bursa Efek Paris tetap berjalan, demikian pula halnya dengan Bursa Efek London yang hanya ditutup beberapa hari saja. Akan tetapi, aktifnya Bursa Efek Jakarta tidak berlangsung lama, karena Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, Bursa Efek Jakarta kembali ditutup.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan ke seluruh pelosok negeri, tetapi keadaan ekonomi begitu buruk. Republik Indonesia yang baru merdeka berada dalam kondisi keuangan yang amat memprihatinkan, sementara di sisi lain, operasionalisasi pemerintahan tidak dapat ditunda. Kesulitan itu masih ditambah dengan persoalan moneter. Di tengah-tengah masyarakat beredar tiga jenis mata uang yaitu, mata uang Republik, mata uang penjajahan Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Supaya roda pemerintahan dapat berjalan, pemerintah RI meminta persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) untuk melakukan pencarian pinjaman nasional. Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1946, pinjaman dari masyarakat mulai dihimpun.
Berdasarkan alasan itu, pada tahun 1947 pemerintah berencana untuk membuka kembali Bursa Efek Jakarta. Akan tetapi, rencana ini tertunda karena terhambat oleh situasi ekonomi yang memburuk. Sejak penyerahan kedaulatan kepada pemerintah RI oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949, beban utang luar negeri dan dalam negeri kian membengkak sehingga menyebabkan defisit yang sangat besar. Keadaan tersebut membuat pemerintah Indonesia memprioritaskan pembukaan kembali Bursa Efek Jakarta dalam program kerjanya, agar masyarakat tidak dirugikan. Untuk menunjang maksud itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Darurat No 13. Tahun 1953 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 1952 yang mengatur tentang Bursa Efek. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 289737/UU tanggal 1 November 1951 penyelenggaraan bursa diserahkan kepada Perserikatan Uang dan Efekefek (PPUE). Bank Indonesia (BI) ditunjuk sebagai penasihat dan selanjutnya dipilih pengurus.
Periode Kebangkitan (1952-1976)
Tanggal 3 Juni 1952 seperti yang telah diputuskan oleh rapat umum PPUE, Bursa Efek Jakarta kembali dibuka secara resmi oleh Menteri Keuangan, Sumitro Djojohadikusumo. Selanjutnya, pada tanggal 26 September 1952 merupakan salah satu tonggak sejarah pasar modal Indonesia, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Bursa. Memasuki tahun 1958 keadaan perdagangan efek menjadi lesu karena beberapa hal:
Banyaknya warga Belanda yang meninggalkan Indonesia.
2. Adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda oleh pemerintah RI sesuai dengan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi.
3. Tahun 1960 Badan Nasionalisasi Persuahaan Belanda (BANAS) melakukan larangan memperdagangkan efek-efek yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia termasuk efek-efek dengan nilai mata uang Belanda (Nf).
Kemudian kondisi ini diperparah dengan adanya sengketa Irian Barat dengan Belanda (1962) dan tingginya inflasi menjelang akhir pemerintahan Orde Lama (1966) yang mencapai 650%. Keadaan itu mengguncangkan sendi perekonomian dan kepercayaan masyarakat menjadi berkurang terhadap pasar modal. Akibatnya, Bursa Efek Jakarta ditutup dengan sendirinya. Kondisi ini berlangsung sampai tahun 1977.
Periode Pengaktifan Kembali (1977-1987)
Pasar modal tidak menjalankan aktivitasnya sampai tahun 1977. Penutupan pasar modal Indonesia tersebut tidak lepas dari orientasi politik pemerintah Orde Lama yang menolak modal asing dalam kebijakan nasionalisasi. Setelah pemerintahan berganti kepada Pemerintahan Orde Baru, kebijakan politik dan ekonomi Indonesia tidak lagi konfrontatif dengan dunia Barat. Pemerintahan Orde Baru segera mencanangkan pembangunan ekonomi secara sistematis dengan pola target lima tahunan. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Barat untuk membangun. Pertumbuhan mulai, perekonomian bergerak. Pemerintah pun berencana mengaktifkan kembali pasar modal.
Dengan surat keputusan direksi BI No. 4/16 Kep-Dir tanggal 26 Juli 1968, di BI di bentuk tim persiapan (PU) Pasar Uang dan (PM) Pasar Modal. Hasil penelitian tim menyatakan bahwa benih dari pasar modal di Indonesia sebenarnya sudah ditanam pemerintah sejak tahun 1952, tetapi karena situasi politik dan masyarakat masih awam tentang pasar modal, maka pertumbuhan Bursa Efek di Indonesia sejak tahun 1958 s/d 1976 mengalami kemunduran. Setelah tim menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka dengan surat keputusan Kep-Menkeu No. Kep- 25/MK/IV/1/72 tanggal 13 Januari 1972 tim dibubarkan, dan pada tahun 1976 dibentuk Bapepam (Badan Pembina Pasar Modal) dan PT Danareksa. Bapepam bertugas membantu Menteri Keuangan yang diketuai oleh Gubernur Bank Sentral. Dengan terbentuknya Bapepam, maka terlihat kesungguhan dan intensitas untuk membentuk kembali pasar uang dan pasar modal. Selain sebagai pembantu Menteri Keuangan, Bapepam juga menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai pengawas dan pengelola bursa efek.Akhirnya, pada tanggal 10 Agustus 1977, Presiden Soeharto meresmikan pasar modal di zaman Orde Baru.
Namun demikian, pengaktifan kembali pasar modal, tidak menyebabkan kegiatan di bidang pasar modal menjadi marak. Yang terjadi, justru munculnya sejumlah kendala di dalam kegiatan di bidang pasar modal. Perjalanan pasar modal Indonesia ternyata masih menentukan waktu dan proses yang cukup panjang untuk mencapai pasar modal yang maju dan modern. Berdasarkan catatan paling tidak ada lima persyaratan yang menghambat minat para pemilik perusahaan untuk masuk ke pasar modal, yaitu:
Persyaratan laba minimum sebesar 10 % dari modal sendiri bagi perusahaan yang ingin go public. Keuntungan itu harus diperoleh perusahaan selama dua tahun sebelum melakukan penawaran umum kepada masyarakat. Tentunya, persyaratan ini memberatkan perusahaan yang ingin go public.
Investor asing tidak mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilikan saham perusahaan yang ditawarkan di pasar modal Indonesia. Padahal, kalau melihat kondisi bangsa Indonesia yang saat itu berpendapatan pada kisaran US$ 1,000 per kapita, potensi investor asing lebih besar. Akibatnya, jumlah investor tidak berkembang dan volume serta nilai transaksi boleh dikatakan tidak beranjak maju.
Adanya batasan maksimum fluktuasi harga saham sebesar 4 % dari harga awal saham dalam setiap hari perdagangan di bursa. Batasan ini menjadikan pasar modal kita kurang menarik. Padahal kalau kita cermati bursa-bursa di dunia, dinamikanya begitu tajam dan cepat. Dengan demikian, harga saham yang terbentuk bukan karena mekanisme pasar, karena ada batas pagu (plafond) fluktuasi harga saham.
Tidak adanya perlakuan yang sama untuk pajak atas penghasilan dari bunga deposito dan dividen. Akibatnya, menanamkan uang dalam bentuk deposito jauh lebih menarik ketimbang berinvestasi di pasar modal.
Belum dibukanya kesempatan bagi perusahaan untuk mencatatkan seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh di bursa.
Periode Deregulasi (1987-1995)
Hambatan-hambatan yang merintangi perkembangan pasar modal telah disadari pemerintah. Pemerintah melakukan perombakan peraturan yang nyata-nyata menghambat minat perusahaan untuk masuk pasar modal dan investor untuk melakukan investasi pada pasar modal Indonesia.Untuk mengatasi masalah itu pemerintah mengeluarkan berbagai deregulasi yang berkaitan dengan perkembangan pasar modal, yaitu :
Paket Kebijaksanaan Desember 1987 (Pakdes 1987)
Pakdes 1987 merupakan penyederhanaan persyaratan proses emisi saham dan obligasi, dihapuskannya biaya yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam, seperti biaya pendaftaran emisi efek. Selain itu dibuka pula kesempatan bagi pemodal asing untuk membeli efek maksimal 49% dari total emisi. Pakdes 87 juga menghapus batasan fluktuasi harga saham di bursa efek dan memperkenalkan bursa paralel. Sebagai pilihan bagi emiten yang belum memenuhi syarat untuk memasuki bursa efek.
Paket Kebijaksanaan Oktober 1988 (Pakto 88)
Pakto 88 ditujukan pada sektor perbankan, namun mempunyai dampak terhadap perkembangan pasar modal. Pakto 88 berisikan tentang ketentuan 3 L (Legal, Lending, Limit), dan pengenaan pajak atas bunga deposito. Pengenaan pajak ini berdampak positif terhadap perkembangan pasar modal. Sebab dengan keluarnya kebijaksanaan ini berarti pemerintah memberi perlakuan yang sama antara sektor perbankan dan sektor pasar modal.
Paket Kebijaksanaan Desember 1988 (Pakdes 88)
Pakdes 88 pada dasarnya memberikan dorongan yang lebih jauh pada pasar modal dengan membuka peluang bagi swasta untuk menyelenggarakan bursa.
Deregulasi pada intinya adalah melakukan penyederhanaan dan merangsang minat perusahaan untuk masuk ke bursa serta menyediakan kemudahan-kemudahan bagi investor.
Jika selama masa 1984-1988 tidak satu pun perusahaan yang go public, tahun 1999 sejak deregulasi dilancarkan, pasar modal Indonesia benar-benar booming. Selama tahun 1989 terdapat 37 perusahaan go public dan sahamnya tercatat (listed) di BEJ. Sedemikian banyaknya perusahaan-perusahaan yang mencari dana lewat pasar modal, sehingga pada masa itu masyarakat luas pun berduyun-duyun untuk menjadi investor. Pasar modal mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan yang menggembirakan ini terus berlanjut dengan swastanisasi bursa.
1. 16 Juni 1989, berdiri PT Bursa Efek Surabaya (BES).
2. 2 April 1991, berdiri Bursa Paralel Indonesia (BPI).
3. 13 Juli 1992, berdiri PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), yang menggantikan peran Bapepam sebagai pelaksana bursa.
4. 22 Juli 1995, penggabungan Bursa Paralel dengan PT BES.
8. Periode Kepastian Hukum (1995-sekarang)
Dampak postitif dari kebijakan deregulasi telah menebalkan kepercayaan investor dan perusahaan terhadap pasar modal Indonesia. Puncak kepercayaan itu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berlaku efektif sejak tanggal 1Januari 1996. Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai undang-undang yang cukup komprehensif, karena mengacu pada aturan-aturan yang berlaku secara internasional.
Undang-undang ini dilengkapi dengan PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Kemudian ada beberapa keputusan menteri dan seperangkat peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam yang jumlahnya lebih dari 150 buah peraturan.
Salah satu hal yang perlu dicermati dalam Undang-Undang Pasar Modal adalah diberikannya kewenangan yang cukup besar dan luas kepada Bapepam selaku badan pengawas. Undang-undang ini dengan tegas mengamanatkan kepada Bapepam untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kejahatan yang terjadi di bidang pasar modal. Selain itu, Bapepam merupakan Self Regulation Organization (SRO) yang menjadikan Bapepam mudah untuk bergerak dan menegakkan hukum, sehingga menjamin kepastian hukum.
Periode Menyongsong Independensi Bapepam
Menurut UUPM, Bapepam bertugas untuk mencipatakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Bapepam mempunyai 17 kewenangan yang diberikan UUPM yang secara sederhana dikategorikan ke dalam tiga macam, yaitu kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan. Untuk mengekefktifkan independensi Bapepam menjadi suatu hal yang amat penting untuk menegakkan hukum secara konsisten, imparsial, dan adil. Posisi struktural Bapepam sebagai badan yang berada di bawah Departemen Keuangan menjadi titik perhatian.
Saat ini posisi struktural Bapepam membuka peluang pihak-pihak lain untuk melakukan intervensi demi kepentingan lain di luar soal penegakan hukum yang konsisten, tegas, adil dan imparsial. Dengan demikian kinerja dan wibawa Bapepam akan lebih terjaga lagi. Persiapan menuju independensi Bapepam harus segera dilaksanakan, karena dasar hukum untuk mengimplementasikannya sudah ada, yaitu:
Amanat GBHN (1999-2004) Bab IV huruf b angka 8.
Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan standar internasional yang diawasi oleh lembaga independen.
UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Penjelasan Pasal 34.
Lembagapengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya, yaitu asuransi, dana pensiun, sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan badan-badan lain yang menyelenggarakan. pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya, kedudukannya berada di luar kendali pemerintah serta berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR.
c. Amandemen UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah diselesaikan oleh Panitia Khusus DPR RI. Hasil amandemen tersebut menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus sudah terbentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010.
Perkembangan terbaru berkaitan dengan independensi Bapepam yaitu mengenai pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti yang tersebut dalam poin huruf c di atas. UU No. 23 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan melalui UU No. 3 Tahun 2004 yang mengamanatkan fungsi pengawasan perbankan dan keuangan lainnya akan dialihkan ke Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) independen atau sering disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, OJK harus terbentuk selambat-lambatnya 31 Desember 2010 sebagai lembaga independen yang mengawasi lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, seperti perusahaan sekuritas, anjak piutang, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan pembiayaan, reksa dana, asuransi, dan dana pensiun serta lembaga lain yang berkegiatan mengumpulkan dana masyarakat.
Salah satu embrio OJK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sekarang masih di bawah Kementerian Keuangan. Dengan adanya OJK maka Bapepam-LK akan lepas dari Kementerian Keuangan. Ide pembentukan OJK berasal dari pengalaman Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan. Alhasil, setelah munculnya krisis keuangan global dan ditambah dengan isu panas Bank Century maka pembentukan OJK semakin ramai dibicarakan. Bahkan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan bahwa sebelum 31 Desember 2010, OJK sudah harus terbentuk.67 B. Pengembangan Pasar Modal Indonesia Oleh karena OJK merupakan hal yang baru dan berkembang dalam pasar modal Indonesia maka pembahasan mengenai OJK ini akan dibahas pada bagian selanjutnya yaitu Bab II bagian b mengenai Pengembangan Pasar Modal Indonesia.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Pasar modal sering disebut sebagai pasar tempat dilakukannya penawaran umum atau diperdagangkannya berbagai bentuk instrumen keuangan jangka panjang, berbeda dengan pasar uang yang merupakan tempat diperdagangkannya dana jangka pendek.
Pasar modal (capital market) mempertemukan pemilik dana (supplier of funds) dengan pengguna dana (user of funds) untuk tujuan investasi jangka menengah (middle-term investment) dan jangka panjang (long-term investment). Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana sedangkan penerima dana (perusahaan terbuka) menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek.
Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa periode. Pembagian tersebut dimaksudkan karena ada hal-hal khusus yang terjadi dalam periode perkembangannya baik dilihat dai sisi peraturan maupun dari sisi ekonomi, bahkan juga dari sisi politik dan keamanan. Adapun periode yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Periode Permulaan (1878-1912)
2. Periode Pembentukan Bursa (1912-1925)
3. Periode Awal Kemerdekaan (1925-1952)
4. Periode Kebangkitan (1952-1977)
5. Periode Pengaktifan Kembali (1977-1987)
6. Periode Deregulasi (1987-1995)
7. Periode Kepastian Hukum (1995-sekarang)
8. Periode Menyonsong Independensi Bapepam
2
