PENDAPATAN DAN BELANJA
KELOMPOK 6: ARWI BUDI JULIAN SARI ANISA ULFA SILA RATNA ISTI NOVITA SARI
D3 AKUNTANSI 2 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
c PENDAHULUAN Pendapatan merupakan istilah yang sering ditemui dalam proses akuntansi,baik akuntansi komersial maupun akuntansi pemerintahan. Dilingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara umum Negara/daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Menurut PP 24 tahun 2005 belanja dilingkungan akuntasi pemerintahan dapat diakui ketika terjadi pengeluaran oleh bendahara umum Negara /daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidakakan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Berdasarkan PP 24 tahun 2005 belanja dapat diklasifikasikan meurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja),organisasi, dan fungsi. Berdasarkan bab pendapatan dan belanja ini kami mengambil suatu kasus yang berhubungan dengan pendapatan Negara.Seperti halnya yang terjadi dengan Kasus Gayus Tambunan,Seorang Pegawai Dirjen Pajak yang hanya Pegawai negri Sipil (PNS) Golongan III A.Yang gajinya kurang dari dua juta Rupiah.tetapi di rekeningnya terdapat uang miliaran Rupiah. Nama yang akhir-akhir ini mencuat karena namanya disebut oleh mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji memiliki uang sebesar Rp 25 miliar dalam rekening pribadinya. Hal tersebut sangat mencuri perhatian karena Gayus Tambunan hanyalah seorang PNS golongan III A yang mempunyai gaji berkisar antara 1,6-1,9 juta rupiah saja. Lelaki yang memiliki nama lengkap Gayus Halomoan Tambunan ini bekerja di kantor pusat pajak dengan menjabat bagian Penelaah Keberatan Direktorat Jenderal Pajak. Posisi yang sangat strategis, sehingga ia dituduh bermain sebagai makelar kasus (markus). Kasus pun berlanjut karena di duga banyak pejabat tinggi Polri yang terlibat dalam kasus Gayus. Gayus dijadikan tersangka oleh Polri pada November 2009 terkait kepemilikan uang yang mencurigakan di rekeningnya mencapai Rp 25 miliar. Gayus terindikasi melakukan pidana korupsi, pencucian uang, dan penggelapan senilai Rp 395 juta. Ada empat dakwaan dalam kasus Gayus tersebut yang terbukti. Pertama, Gayus menerima Rp 925 juta dari konsultan pajak Robertus Santonius terkait pengembalian dana dari Ditjen Pajak ke PT Meropolitan Retailment sebesar Rp 12,6 miliar dan Rp 2,62 miliar yang dibayarkan pada 6 Mei dan 14 Mei 2008. Kedua, Gayus pada 2008 menerima uang USD 1 juta dari Alif Kuncoro, terkait jasa pengurusan keringanan pajak PT Bumi Resources. Gayus juga menerima USD 500.000 terkait Surat Ketetapan Pajak PT Kaltim Prima Coal periode 2001-2005.
Ketiga, Gayus terbukti menerima USD 2 juta dari Alif Kuncoro untuk mengurus sunset policy (penghapusan sanksi) bagi PT KPC dan PT Arutmin. Gayus diminta Alif untuk membuatkan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) periode 2005-2006. Keempat, Gayus yang ditahan sejak 1 Juli 2010 memberi uang bulanan kepada Karutan Brimob Kelapa Dua, Depok, Kompol Iwan Siswanto sebesar Rp 10 juta dan uang mingguan Rp 5 juta. Tujuannya, agar Kompol Iwan mengizinkan Gayus bermalam di luar Rutan Pada tanggal 17 januari 2011 Gayus Tambunan di vonis 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp 300.000.000 oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
PEMBAHASAN PENDAPATAN
Menurut accounting therminology bulletin nomer 2,pendapatan didefinisikan sebagai penjualan barang dan penyerahan jasa,sertadiukur dengan pembebanan yang dikenakan kepada pelanggan,klien atau penyewaan untuk barang dan jasa yang disediakan bagi mereka. Pendapatan menurut penyertaan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) diartikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivita normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dilingkungan akuntansi pemerintahan Indonesia pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara umum Negara/daaerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekiutas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 1. Klasifikasi pendapatan Untuk akuntansi pemerintahan Indonesia yang menggunakan basis cash toward accrual,PP24 tahun 2005 telah melakukan pengklasifikasian pendapatan berdasarkan tempat terjadinya (apakah di pusat atau daerah)dan jenis pendapatan tersebut sehingga klasifikasi pendapatan menjadi: a. Pendapatan pemerintah pusat: 1. Pajak
Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya . Pendapatan perpajakan,merupakan pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pajak,baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak yang meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB),
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) &Cukai 2.Retribusi
Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) di mana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi pembayarnya. Contoh, pelayanan medis di rumah sakit milik pemerintah, pelayanaan perpakiran oleh pemerintah, pembayaran uang sekolah, dll
3. Keuntungan BUMN/BUMD
Sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh BUMN. Demikian pula dengan BUMD, pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD.
4. Denda dan Sita
Pemerintah berhak memungut denda atau menyita asset milik masyarakat, apabila masyarakat (individu/kelompok/organisasi) diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Misalnya: denda pelanggaran lalulintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan barang-barang illegal, penyitaan jaminan atas hutang yang tidak tertagih, dll 5. Pencetakan Uang
Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran, apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah. Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat, agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi 6. Pinjaman
Pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan negara, yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran. Pinjaman pemerintah dikemudian hari akan menjadi beban pemerintah, karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali, berikut dengan bunganya. Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Sumber pinjaman bisa berasal pemerintah, institusi perbankan, institusi non bank, maupun individu 7. Sumbangan, Hadiah, Dan Hibah
Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah. Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah.
Sumbangan, hadiah, dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah, atau hibah. 8. Penyelenggaraan Undian Berhadiah
Pemerintah dapat menyelenggarakan undian berhadiah dengan menunjuk suatu institusi tertentu sebagai penyelenggara. Jumlah yang diterima pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya hadiah yang dibagikan.Banyak negara menyelenggarakan undian berhadiah, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Jerman, Indonesia (pernah). Pendapatan pemerintah daerah:
Pendapatan asli daerah, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdi pisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer, merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanakan otonomi daerah.termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah dana perimbangan(dana bagi hasil dan alokasi umum dan dana alokasi khusus) dan pendapatan transfer lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah, merupakanpendpatan yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. termasuk pendapatan jenis ini adalah hibah,dana darurat dari pemerintah provinsi,dana penyesuaian,dan dana otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah dan bantuank euangan dari provinsi lain atau pemda lainnya. Pendapatan Asli Daerah
Pengertian Pendapatan Daerah. Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas: a. Pendapatan asli daerah, yaitu:
1) Hasil pajak daerah 2) Hasil retribusi daerah
3) Hasil perusahaan milik daerah,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah b. Dana perimbangan, terdiri dari :
1) Dana bagi hasil yang barsumber dari pajak dan sumber daya alam 2) Dana alokasi umum 3) Dana alokasi khusus c. Pinjaman daerah d. Lain-lain penerimaan daerah yang sah
Selanjutnya didalam penjelasan atas Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber Pendapatan Asli Daerah
Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin banyak diserahkan kepada daerah. Berbagai kebijaksanaan keuangan daerah yang diambil diarahkan untuk semakin meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerahnya. Secara garis besar kebijaksanaan mencakup beberapa komponen utama yaitu: a. Kebijaksanaan di bidang penerimaan Yaitu untuk mendorong kemampuan daerah yang semaksimal mungkin dalam membiayai urusan rumah tangganya sendiri
b. Kebijaksanaan di bidang pengeluaran ,Berorientasi pada prinsip desentralisasi dalam perencanaan, penyusunan program, serta pengambilan keputusan dalam memilih Negara dan proyek daerah serta pelaksanaannya. c. Peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah termasuk kemampuan personil dan struktur organisasinya. PAD sebagai bagian dari pendapatan daerah termuat dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terdiri dari: a. Hasil pajak daerah Menurut Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemda dan pengembangan daerah. b. Hasil retribusi daerah Menurut Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oeh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang dapat dipungut terus menerus mengingat pengeluaran pemerintah daerah adalah untuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan selalu meningkat. c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang dimaksud hasil perusahaan daerah adalah bagian keuntungan atau laba bersih perusahaan daerah yang berupa pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah. d. Lain-lain PAD yang sah Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, lain-lain PAD yang sah bersumber dari: 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 2) Jasa giro 3) Pendapatan bunga 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 5) Komisi, potongan, maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah. Pengakuan dan pengukuran pendapatan Secara umum pendapatan diakui ketika: Diperoleh(earned) yaitu ketika entitas telah menyelesaikan secara substansial apa yang menjadi kewajibannya.penyelesaian kewajiban inilah yang akan menjadi pendapatan ketika eluruh proses selesai. Sudah di realisasikan/dapat direalisasikan (realized/realizable) yaitu ketika kas/hak tagih (piutang) sudah diterima atas penyerahan barang atau jasa (realized) atau ketika jumlah kas /hak tagih sudah dapat ditentukan atas penyerahan barang/jasa (realizable) Kedua prinsip pengakuan tersebut dapat diterapkan dalam kondisi akuntansi berbasis akrual. Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia seperti yang diatur dalam PP 24 tahun 2005 prinsip pengakuan pendapatan menggunakan berbasis kas. Penggunaan berbasis kas mengakui pendapatan ketika pendapatan tersebut diterima direkening umum Negara/daerah. Dengan kata lain pendapatan diterima ketika pemerintah sudah menerima dana secara tunai atas pendapatan tersebut. Namun hal lain yang perlu diingat adalah penerimaan kas tesebut merupakan hak pemerintah yang tidak bisa dikembalikan. Adakalanya pemerintah menerima dana dari pihak ketiga sebagai jaminan pelaksanaan suatu kegiatan. Dana ini harus dikembalikan kepada pihak ketiga apabila kegiatan yang dipersyaratkan sudah dilakukan.penerimaan dana ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan pemerintah. Dalam konteksnya di akuntansi pemerintahan Indonesia yang menggunakan basis cash toward accrual pengembalian pndapatan atau koreksi tersebut harus dilihat dari saat transaksi awal terjadi dan tipe transaksi awal tersebut.
Proses pengembalian pendapatan Pengurang Untuk tahun yang
enda atan
sama dengan tahun Pengembalian
angaran
enda atan Berulang-ulang Untuk tahun sebelum
Pengurang pendapatan
tahun anggaran Tidak berulang-
Belanja tidak
ulan
terduga
Untuk lebih memahami pengakuan dan pengukuran pendapatan ,dapat dilihat contoh berikut: Contoh 1 Pada tanggal 4 april 2007 pemkot harapan menetapkan bahwa hotel C diharuskan membayar pajak reklame untuk tahun 2007 sebesar 150 juta. Pemkot harapan menerima pembayaran pada tanggal 3 mei 2007 Apabila pengakuan menggunakan basis akrual, maka pengakuan pendapatan diakui pada tanggal 4 april 2007 sebesar 150juta pada saat pemerintah menetapkan nilai yang harus dibayar. Jurnal untuk transaksi ini adalah: Dr.piutang pada reklame Cr. Pendapatan pada pajak reklame
150.000.000 150.000.000
(pengakuan piutang pada tanggal 4 april 2007) Dr. kas
150.000.000 Cr piutang pajak reklame
(penerimaan pajak reklame)
150.000.000
Apabila pengakuan menggunakan basis kas ,maka pengakuan pendapatan diakui pada tanggal 3 mei 2007 sebesar 150juta pada saat penerimaan kas di rekening kas daerah. Jurnal untuk transaksi ini adalah: Dr. kas
150.000.000 Cr. Pendapatan pajak reklame
150.000.000
Beberapa hal yang perlu dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah: a. Kebijakan akuntansi yang dibuat untuk pendapatan b. Klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dan rincian lebih lanjut dari jenis pendapatan c. Perbandingan antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai perbedaan yang ada
BELANJA Belanja dilingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. 1. Klasifikasi Berdasarkan PP 24 tahun 2005, belanja dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi(jenis belanja),organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.pada pemerintah pusat meliputi belanja pegawai,barang modal,bunga,subsidi,hibah.bantuan social,dll. Sedangkan pemerintah daerah meliputi belnja pegawai,barang modal,bunga ,subsidi,hibah,bantuan social dan belanja tak terduga. Klasifikasi berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.untuk pemerintah pusat belanja perkementrian Negara lembaga beserta unit organisasi dibawahnya. Untuk pemda belanja secretariat,DPRD, secretariat provinsi/kota/kabupaten dll. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang di dasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat atau daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi berdasarkan fungsi adalah belanja pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan,ekonomi,perlindungan lingkungan hidup dll.
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN BELANJA
Menurut PP 24 tahun 2005, belanja diakui ketika terjadi pengeluaran oleh bendahara umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pengakuan belanja dapat dikategorikan menjadi 2 jenis berdasarkan sumber dana asal yang digunakan untuk pelaksanaan belanja tersebut. Kedua hal tersebut adalah:
Pengeluaran belanja melalui rekening kas umum Negara/daerah diakui ketika terjadi arus kas keluar dari rekening tersebut. Pengeluaran belanja melalui kas di bendahara pengeluaran diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan,atau dengan kata lain ketika SPJ pengeluaran dinyatakan dafinitif.
Sangat dimungkinkan terjadi koreksi terhadap belanja ditahun anggaran berjalan. Koreksi eanja dapat disebabkan atas beberapa kemungkinan yaitu:
Kesalahan klasifikasi belanja Kesalahan pencatatan nilai belanja Pengembalian belanja
Apabila menggunakan basis akrual,maka: Jenis Kesalahan klasifikasi
Terjadi ditahun sebelumnya Terjadi ditahun yang sama Tidak dilakukan jurnal koreksi Dilakukan koreksi ke kode beban yang sesuai Kesalahan pencatatan nilai Dilakukan koreksi ekuitas ke Dilakukan koreksi atas beban dana lancar kekurangan / kelebihan jumlah kekode rekening yang terkait Pengembalian beban Dilakukan koreksi ke ekuitas Dicatat sebagai pengurang dana lancar beban Berdasarkan PP 24 tahun 2005 maka koreksi tersebut diperlakukan sebagai: Jenis Kesalahan klasifikasi
Terjadi ditahun sebelumnya Tidak dilakukan jurnal koreksi Kesalahan pencatatan nilai Dilakukan koreksi ke ekuitas belanja dana lancar(SILPA)
Terjadi ditahun yang sama Dilakukan koreksi kekode belanja yang sesuai Dilakukan koreksi atas kekurangan /kelebihan jumlah ke kode rekening yang terkait
Pengambilan belanja
Dicatat sbagai lain-lain
pendapatan Dicatat belanja
sebagai
pengurang
Contoh: Pada tanggal 3 februari 2007 diterima pembelian ATK sebesar Rp 10.000.000. pembelian ini dilakukan pada tanggal 20 januari 2007 , sedangkan pembayaran dilakukan pada tanggal 14 februari 2007 dari rekening kas daerah. Berdasarkan basis akrual: Dr. beban ATK
10.000.000
Cr. Utang pemasok
10.000.000
(jurnal pada saat tagihan diterima) Dr. utang pemasok
10.000.000
Cr. Kas
10.000.000
(jurnal pada saat pembayaran) Berdasarkan basis kas: Dr belanja ATK
10.000.000
Cr. Kas
10.000.000
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Contoh ilustrasi penyajian belanja untuk pemerintah pusat-? Contoh ilustrasi penyajian belanja untuk pemerintah kota/kabupaten Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan meliputi:
Kebijakan akuntansi untuk belanja Rincian belanja dan perbandingan dengan anggaran tahun yang bersangkutan. Perbedaan antara realisasi dan anggaran harus dijelaskan penyebabnya.
Jenis Pembelanjaan Pemerintah Pusat dan Daerah
Pendapatan yang berasal dari berbagai sumber selanjutnya digunakan untuk membiayai negara secara rutin dan pembangunan agar jalannya pemerintahan semakin lancar.
Belanja Negara
Belanja terdiri atas dua jenis: Belanja Pemerintah Pusat ,
adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja pemerintah pusat berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari: Belanja Pegawai
Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam dan luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai dapat berupa gaji, pensiun, tunjangan beras, uang makan, dan lain-lain belanja pegawai. Dalam belanja pegawai ini termasuk juga pengeluaran dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan, agar pegawai negeri dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Belanja Barang
Belanja barang dalam negeri dan luar negeri adalah pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, termasuk biaya pemeliharaan dan perjalanan. Belanja Modal
Belanja modal adalah pengeluaran/belanja yang dikeluarkan dalam rangka pembentukan modal, terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, belanja modal lainnya, dan belanja modal non fisik. Pembayaran Bunga Hutang
Pembayaran bunga hutang adalah pembayaran atas biaya pinjaman yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Pembayaran bunga hutang terdiri dari bunga hutang dalam dan luar negeri. Hutang bunga dalam negeri terutama untuk membiayai bunga obligasi pemerintah sedangkan bunga hutang luar negeri merupakan kewajiban yang timbul karena pembiayaan yang dilakukan luar negeri atas pendanaan untuk pembangunan dalam negeri. Masalah yang seringkali menimbulkan hambatan bagi pemerintah Indonesia adalah fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah dengan nilai mata uang luar negeri terutama Dolar Amerika sebagai standar pembayaran bunga hutang. Masalah timbul jika nilai Rupiah melemah terhadap nilai mata uang asing, sehingga pemerintah harus menyediakan dana yang lebih besar untuk membayar bunga hutang. Subsidi
Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa. Subsidi pemerintah
diberikan kepada perusahaan negara (baik yang bergerak di bidang keuangan maupun non keuangan) dan perusahaan swasta.
Belanja Hibah
Belanja hibah adalah transfer rutin/modal yang sifatnya tidak wajib dari pemerintah pusat kepada negara lain dan kepada organisasi internasional. Bantuan Sosial
Bantuan sosial adalah transfer uang/barang yang diberikan kepada penduduk guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Belanja lain-lain
Belanja lain-lain adalah pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja lain. Belanja untuk daerah
Berdasarkan UU nomor 25 tahun 1999 yang diamandemen dengan UU nomor 33 tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus diikuti pembiayaannya, maka sejak tahun 2001 pemerintah telah menyediakan alokasi anggaran belanja untuk daerah berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut. Tetapi pemerintah juga mengupayakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dana untuk daerah (dana desentralisasi) tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih antara kegiatan yang dibiayai oleh dana untuk daerah dan kegiatan dari program-program yang dibiayai melalui pemerintah pusat, terutama dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Belanja pemerintah pusat untuk daerah terdiri dari dua macam, yaitu: Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dana perimbangan terdiri dari: Dana bagi hasil
Dana bagi hasil merupakan bagian daerah yang bersumber dari penerimaan yang dihasilkan oleh daerah, baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan bukan pajak (sumber daya alam). Dana bagi hasil bertujuan untuk mengatasi ketimpangan antara pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (vertical imbalance). Sumber pendapatan yang dibagihasilkan kepada daerah antara lain: PPh pasal 21, PPh pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, PBB, BPHTB, dan penerimaan yang bersumber dari sumber daya alam. Dana alokasi umum
Dana alokasi umum adalah dana yang disediakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terutama untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antar daerah (horizontal imbalance). Besarnya dana alokasi umum adalah 26% dari penerimaan dalam negeri bersih setelah dikurangi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. Penggunaan dana diserahkan kepada daerah dengan memperhatikan prioritas kebutuhan daerah. Dana alokasi khusus
Dana alokasi khusus adalah dana yang disediakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan ketentuan penggunaan dari pemerintah pusat. Dana alokasi khusus diberikan kepada daerah terutama untuk kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan dengan rumus DAU, kebutuhan yang merupakan prioritas nasional, dan kebutuhan untuk biaya reboisasi dan penghijauan daerah penghasil. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian adalah dana yang khusus diberikan pemerintah pusat kepada dua daerah di Indonesia yaitu Aceh dan Papua berkaitan dengan status Otonomi Khusus yang diberikan kepada dua daerah tersebut. Penggunaan dana otonomi khusus dan penyesuaian terutama untuk membiayai sektor pendidikan dan kesehatan. Pembiayaan
Pembiayaan meliputi: 1. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara. 2. Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:
Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.
KESIMPULAN Bahwa Dari kasus gayus tersebut Kita menyimpulkan banyak sekali para aparat penegak hukum itu sendiri yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya hanya untuk kepuasan dirinya.dan kasus gayus ini juga sangat merugikan Negara kita, karena akibat dari tindakan gayus tersebut, menyebabkan pendapatan Negara menjadi berkurang. Data arus dana di berbagai rekening Gayus memperlihatkan berbagai indikasi kuat bahwa duit segunung itu memang berkait dengan pekerjaannya sebagai aparat pajak, yang mengurus keberatan dari wajib pajak tentang besaran uang yang harus mereka setor ke kas negara. Tertera di situ, harta Gayus merupakan akumulasi dari berbagai transfer bank dari banyak pihak, baik invidu maupun perusahaan. Nilainya bervariasi, berkisar antara Rp 100 juta hingga miliaran rupiah. Jika benar kasus Gayus hanya puncak gunung es, maka potensi penerimaan negara yang hilang tiap tahunnya dapat mencapai puluhan atau ratusan triliun rupiah. kasus Gayus adalah bukti betapa sindikat pajak telah begitu menggurita di negeri ini. Dan betapa reformasi birokrasi yang selama ini dilancarkan di Ditjen Pajak, antara lain dengan menaikkan besaran gaji pegawai negeri dalam jumlah yang sangat signifikan, harus dipertanyakan efektivitasnya
SARAN Berharap ke depan,semoga pemerintah lebih tegas lagi dalam menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini. Khususnya untuk aparat penegak hukumnya sendiri agar kembali sehat dalam menjalankan wewenang,jabatan dan tugasnya dalam menegakkan hukum yang sesuai dengan nurani keadilan.
