BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Akuntansi dikelompokan dalam beberapa konsentrasi keilmuan, Baswir (1995) mengelompokan akuntansi menjadi 3 bidang, yaitu : akuntansi perusahaan, akuntansi nasional dan akuntansi pemerintahan. Sedangkan Kusnadi, dkk (1999) mengelompokan akuntansi menjadi 11 bidang, yaitu : Akuntansi Keuangan, Pemeriksaan, Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Perpajakan, Sistem Akuntansi, Akuntansi Anggaran, Akuntansi Internasional, Akuntansi Non Profit, Akuntansi Sosial, Instruksi Akuntansi. Berapapun banyaknya pembagian konsentrasi akuntansi, sebenarnya hanya bermuara pada 2 kelompok akuntansi, yaitu akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan. Sebagian orang mengelompokkannya sebagai akuntansi sektor publik, tetapi untuk konsistensi bahasa dalam artikel ini penulis hanya akan menyebutnya menyebutnya dengan istilah akuntansi pemerintahan. Hawa segar mulai muncul ketika akhirnya diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tulisan ini mencoba membahas berbagai aspek yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasikan masalahmasalah yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern penggajian karyawan adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana sejarah akuntansi pemerintahan 2) Bagaimana dasar hukum akuntansi pemerintahan dan akuntansi perusahaan 3) Bagaimana sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia dan Amerika Serikat 4) Bagaimana ruang lingkup dan karakteristik akuntansi pemerintahan C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini : 1) Untuk mengetahui sejarah akuntansi pemerintahan 2) Untuk mengetahui dasar hukum akuntansi pemerintahan dan akuntansi perusahaan 3) Untuk mengetahui sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia dan Amerika Serikat 4) Untuk mengetahui ruang lingkup dan karakteristik akuntansi pemerintahan
1
BAB II PEMBAHASAN 1. Sejarah Akuntansi Pemerintahan Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya, Vernon Kam (1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial di dalam masyarakat. Kekuatan sosial masyarakat, yang umumnya berbentuk pemerintahan – organisasi sektor publik ini, dapat diklasifikasikan dalam: a. Semangat kapitalisasi (Capitalistic Spirit). b. Peristiwa politik dan ekonomi (Economic and Politic Event). c. Inovasi teknologi (Technology Inovation).
A. Pengertian Akuntansi Pemerintahan Pengertian/definisi Akuntansi Pemerintahan menurut Revrisond Baswir Pemerintahan (termasuk di dalamnya (1998:7) adalah sebagai berikut: “Akuntansi Pemerintahan d alamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lembaga- lembaga yang tidak bertujuan mencari laba”. Indra Bastian (2001:6) menjelaskan tentang pengertian/definisi Akuntansi Sektor Publik : Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemendepartemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta B. Ciri-ciri umum entitas yang menjalankan akuntansi akuntansi pemerintahan pemerintahan adalah : a. Non-Profit Motive b. Sumber Pendanaan dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara dsb c. Pertanggungjawaban keuangan dan operasional kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD) d. Struktur Organisasi bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis e. Karakteristik anggaran terbuka untuk public Berdasarkan pengertian di atas Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintahan / lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang utuh.
2
Pemerintah sebagai entitas yang menjalankan akuntansi public memiliki tujuan menjalankan pemerintahan dengan baik dan supaya tujuan negaranya menjadi terwujud. Tujuan akuntansi pemerintahan memang bukan mutlak mencari laba, namun bukan berarti diharamkan mencari laba. Atas nama terselenggaranya kehidupan bernegara lebih baik, laba dapat juga diambil, tentu dengan mementingkan pelayanan kepada masyarakat terlebih dahulu. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). C. Dasar Hukum Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Perusahaan Perbedaan Akuntansi Perusahaan dengan Akuntansi Pemerintahan. Disebabkan karena perbedaan sifat dan karakteristik, maka perusahaan dengan entitas pemerintahan mempunyai perbedaan dalam beberapa hal. Perbedaan Karakteristik Perusahaan dengan Entitas Pemerintahan (diolah dari berbagai sumber, e.g. Mardiasmo (2002) dan Bastian (2001)) :
Keterangan Tujuan entitas
Perusahaan Non-laba
Sruktur organisasi
Pemerintahan Laba Pajak , retribusi , utang , penerbitan obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan asset negara Masyarakat ( public ) dan parlemen ( DPR/DPRD ) Birokratis
Karakteristik anggaran Stakeholder
Terbuka untuk public Lingkup luas
Tertutup untuk public Lingkup sempit
System akuntasi
Cash basis accounting
Accrual basis accounting
Sumber pendanaan
Pertanggungjawaban
Laba ditahan , penjualan asset, utag bank , penerbitan saham, penerbitan obligasi Para pemegang saham dan kreditor Fleksibel
3
2. Dasar Hukum Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Perusahaan
A. Perbedaan Karakteristik Perusahaan dengan Entitas Pemerintahan Dasar hukum akuntansi pemerintahan khususnya di era reformasi (paradigma baru) adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya yang mengatur tentang Keuangan Negara. Dalam Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23 UUD 1945 dinyatakan bahwa: a) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. b) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. c) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undangundang. d) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undangundang e) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 2) Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 4) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 5) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 6) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 7) Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). 8) PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 9) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 10) PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 11) PP No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
4
12) PP No. 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaran Pemerintah Daerah. 13) PP No. 6 Tahun 2008 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Terdapat delapan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan. Kedelapan prinsip tersebut adalah sebagai berikut: basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. 1) Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan adalah basis kas dan basis akrual. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan, basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa: a) Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. b) Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak mengenal konsep dan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran (baik sisa lebih atau kurang) pada perioda tersebut ditentukan oleh selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti misalnya bantuan dari pihak asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual digunakan untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Entitas pelaporan yang menyajikan juga Laporan Kinerja Keuangan (sebagai laporan tambahan) diperbolehkan menyelenggarankan akuntansi
5
dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakn basis akrual secara penuh (full accrual basis). Dengan kata lain, full accrual basis diterapkan tidak hanya dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana, tetapi juga dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Namun, meskipun full accrual basis digunakan, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan pada basis kas. 2) Prinsip Nilai Historis (Historical Cost) Berdasarkan prinsip nilai historis (historical cost), aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Sedangkan, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Nilai historis dipakai untuk mencatat nilai aset atau kewajiban karena nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Namun, apabila informasi nilai historis tidak diperoleh, maka dapat menggunakan nilai wajar aset atau nilai wajar kewajiban. 3) Prinsip Realisasi (Realization) Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan di gunakan untuk membiayai belanja dan hutang yang terjadi dalam periode tersebut. Prinsip layak temu (penandingan) biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintahan tidak mendapat penekanan sebagaimana dalam akuntansi komersial. 4) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form) Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan kata lain, prinsip substansi mengungguli bentuk formal (substance over form) memberi pedoman bagi penyusun laporan keuangan agar dapat menyajikan suatu informasi (akun) dengan wajar. Agar tujuan tersebut tercapai maka suatu transaksi atau peristiwa lain yang terkait harus dicatat dan disajikan berdasarkan aspek substansi (realitas ekonomi), bukan hanya
6
berdasarkan aspek formalnya. Apabila terdapat inkonsistensi atau perbedaan antara aspek ekonomi dan aspek formalnya, maka hal tersebut harus diungkapkan (disclose) secara memadai. 5) Prinsip Periodisitas (Periodicity) Kegitan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi perioda-perioda pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Perioda pelaporan yang utama digunakan adalah tahunan (annually). Namun, tidak menutup kemungkinan penggunaan perioda pelaporan yang lebih pendek, yaitu perioda bulanan, triwulanan, dan semesteran. Penggunaan perioda pelaporan tersebut dianjurkan untuk digunakan. 6) Prinsip Konsistensi (Consistency) Berdasarkan consistency principle, suatu entitas harus menerapkan perlakuan akuntansi yang sama dari perioda ke perioda terhadap kejadian yang serupa (prinsip konsistensi internal). Namun, prinsip konsistensi tidak berarti bahwa suatu entitas tidak boleh mengubah metoda akuntansi yang sudah dipilih untuk diterapkan. Metoda akuntansi yang telah diterapkan dapat diubah dengan syarat bahwa penerapan metoda baru dapat memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan dengan metoda lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metoda tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 7) Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure) Prinsip pengungkapan penuh mewajibkan suatu entitas untuk menyajikan laporan keuangan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Pengungkapan atas informasi yang dibutuhkan oleh pengguna tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 8) Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation) Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dasar hukum pelaksanaan akuntansi (pembukuan) bagi perusahaan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 6 dan Undang-Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2000 pasal 28. 1) Pasal 6 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
7
Ayat 1. Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan diwajibkan membuat catatan-catatan dengan cara demikian sehingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya. Ayat 2. Dari tahun ke tahun, dalam waktu enam bulan yang pertama dari tiap-tiap tahunnya ia diwajibkan menandatangani sendiri sebuah neraca yang tersusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu.
Ayat 3. la diwajibkan menyimpan selama tiga puluh tahun untuk bukubuku dan dokumen sumber yang bersangkutan. Dan ia pun diharuskan menyimpan surat-surat kawat dan surat-surat lain selama sepuluh tahun. 2) Pasal 7 KUHD Hakim bebas untuk kepentingan masing-masing akan memberikan kekuatan bukti sedemikian rupa kepada pemegang buku setiap pengusaha, sebagaimana menurut pendapatnya dalam tiap-tiap kejadian harus diberikannya. 3) Pasal 12 KUHD Tiada seorang dapat dipaksa akan memperlihatkan buku-bukunya, melainkan untuk keperluan mereka yang langsung berkepentingan terhadap buku-buku itu sebagai waris, sebagai yang berkepentingan dalam suatu perusahaan, sebagai pesero, sebagai perangkat seorang pengurus atau wakil, dan akhirnya pun dalam hal kepailitan. Peraturan pokok yang mengatur pembukuan tercantum dalam KUHD pasal 6 yang berbunyi: Mewajibkan pada setiap orang yang menjalankan perusahaan untuk mengadakan catatan-catatan mengenai keadaan kekayaan perusahaan dan mengenai semua hal tentang perusahaannya sedemikian rupa sehingga setiap saat dapat diketahui hak dan kewajibannya.
3. Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia dan Amerika Serikat
A. Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia Mungkin ada yang tidak percaya bahwa selama 60 tahun Indonesia merdeka, keuangan negara ini dikelola dengan sebuah aturan yang diterbitkan oleh Belanda pada tahun 1864. Tidak perlu heran, karena memang begitulah kenyataannya, selama ini keuangan negara dikelola berdasarkan Indonesische Comptabiliteitswet Stbl. 1864 No. 106, dan diundangkan lagi teks nya yang telah diperbaharui untuk ketiga kalinya terakhir dalam Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan
8
diundangkan dalam Lembara Negara 1954 No. 6, 1955 Np. 49 dan terakhir Undang-undang No.9 tahun 1968. Dalam perjalanannya memang terjadi beberapa kali perubahan, tetapi pada dasarnya peraturan yang dipakai adalah peraturan produksi Belanda, oleh karena itu istilah Stbl 1925 sangat populer dikalangan pengelola keuangan pemerintah sampai dengan era millenium baru. Begitu kuatnya peraturan ini dibenak para pengelola keuangan pemerintah, sehingga ketika akhirnya terbit peraturan baru yang mengatur hal yang sama, “sifat-sifat” bawaan dari Stbl 1925 masih agak sulit dihilangkan. Walaupun saat itu belum ditetapkan SAP, bukan berarti dalam pengelolaan keuangan negara tidak dilakukan pencatatan sama sekali, selama ini pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan metode pencatatan tunggal (single entry) sebagaimana yang dahulu banyak dianut oleh negara-negara kontinental (Eropa), maklum saja karena peraturannyapun diadopsi dari sana (Belanda). Jadi, meskipun tidak secara resmi dikatakan sebagai SAP, Indonesia sebenarnya sudah memiliki Sistem Akuntansi Pemerintahan sejak dulu, hanya saja sistem yang digunakan pada saat itu dapat dikatakan sebagai „akuntansi tradisional‟ yang hanya menghasilkan laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja. Perhitungannya cukup sederhana, pendapatan berapa ? belanja berapa ? sisanya adalah surplus atau defisit. Ada lagi yang paling “khas” jika kita berbicara mengenai pengelolaan keuangan negara. Selama masa orde baru, negara kita dapat dikatakan tidak pernah mengalami surplus atau defisit, karena pemerintahan saat itu menganut sistem anggaran berimbang, namun demikian istilah berimbang itu sendiri memiliki arti semu, karena defisit yang terjadi selalu ditutupi dengan hutang luar negeri, yang dikemudian hari menjadi bumerang bagi pemerintah itu sendiri. Reformasi yang dimulai tahun 1998, telah mempengaruhi semua bidang kehidupan. Bidang yang menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan reformasi adalah bidang birokrasi pemerintahan, termasuk didalamnya mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yang kemudian melahirkan sebuah „produk‟ fenomenal yang dinamai otonomi daerah. Perbaikan-perbaikan dalam bidang birokrasi akhirnya menyentuh juga pada bidang pengelolaan keuangan negara, baik yang dikelola pemerintah pusat atau pemerintahan daerah. Halim (2004) memberikan beberapa poin penting reformasi pengelolaan keuangan negara, diantaranya : 1) Anggaran Tradisional Menjadi Anggaran Kinerja Anggaran tradisional disusun dengan pendekatan inkremental dan line item dengan penekanan pada pertanggungjawaban setiap input yang dialokasikan. Dengan anggaran kinerja, pertanggungjawaban tidak hanya pada input tetapi juga pada output dan outcome.
9
2) Pengendalian Audit Keuangan dan Kinerja Sebelum reformasi audit keuangan dan kinerja memang sudah dilakukan, tetapi karena sistem anggaran belum memasukan kinerja, maka proses audit kinerja tidak bisa berjalan dengan baik. Saat ini, karena sistem penganggaran yang menggunakan sistem penganggaran kinerja maka pelaksanaan pengendalian dan audit keuangan dan kinerja menjadi lebih baik. 3) Menerapkan Konsep Value for Money Konsep Value for Money atau lebih dikenal dengan 3E (Ekonomis, Efisisien dan Efektif) mulak dilakukan dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga baik pusat maupun daerah dituntut untuk selalu menerapkan 3E dalam pengelolaan keuangannya. 4) Penerapan Pusat Pertanggungjawaban Penerapan pusat pertanggungjawaban ditujukan untuk memudahkan pengukuran kinerja setiap unit organisasi, misalnya pusat pendapatan adalah Dinas Pendapatan, Pusat Biaya adalah Bagian Keuangan, Pusat labab dan investasi adalah BUMD atau Perusahaan Daerah. 5) Perubahan Sistem Akuntansi Pemerintahan Untuk mendukung perubahan-perubahan yang akan dilakukan, maka perlu juga dilakukan perubahan dalam sistem akuntansi. Jika selama ini digunakan sistem pencatatan tunggal (single entry system), maka harus diubah dengan sistem pencatatan ganda (Double Entry System). Selain itu pencatatan atas dasar basis kas harus diubah pula dengan basis akrual. B. Jalan Panjang Menuju Standar Akuntansi Pemerintahan Meskipun lembaga pemerintahan bukanlah organisasi yang memiliki tujuan menghasilkan laba, tetapi dalam aktivitasnya lembaga pemerintahan ternyata melakukan transaksi pengeluaran dan menerima pendapatan, maka dari itu lembaga pemerintahan juga memerlukan akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Wacana untuk menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebenarnya sudah cukup lama mengemuka, tetapi untuk menerbitkan SAP yang mendekati sempurna memang bukanlah pekerjaan yang ringan. Dengan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya pemerintah menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Terbitnya PP ini sekaligus juga membuka sejarah baru dalam pengelolaan keuangan negara, karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki SAP. Penyusunan SAP sendiri dipicu oleh semakin berkembangnya akuntansi komersial, dengan diterbitkannya standar akuntansi keuangan (SAK) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1994. Terpacu oleh hal itu, Badan Akuntansi
10
Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI mulai memprakarsai penyusunan SAP. Bergulirnya reformasi di Indonesia semakin menambah kuat dorongan untuk segera disusunnya SAP, hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat Indonesia yang menginginkan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan negara. Diterbitkannya PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah adalah salah satu peraturan yang menjadi tonggak perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia, didalamnya secara jelas dikatakan tentang perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggunjawaban keuangan daerah. Kemudian pada tahun 2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditugaskan untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Setelah itu kembali terbit peraturan lainnya yang semakin menguatkan untuk segera diterbitkannya SAP, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang indenden dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan presiden. Penyusunan SAP sendiri akhirnya dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dibentuk oleh Menteri Keuangan yang kemudian ditetapkan kembali dengan sebuah Keputusan Presiden sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004. KSAP melakukan penyusunan SAP atas dasar konsepkonsep yang berlaku umum dan berlaku secara internasional yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Atas koordinsi berbagai unsur terkait, akhirnya SAP ditetapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2005, yang terdiri dari 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu : PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan; PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran; PSAP 03 : Laporan Arus Kas; PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan; PSAP 05 : Akuntansi Persediaan; PSAP 06 : Akuntansi Investasi; PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap;
11
PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban; PSAP 10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian. PP SAP kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, berupa : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam SAP tidak ada Laporan Perubahan Modal seperti halnya dalam akuntansi komersial, karena kepemilikan modal dalam pemerintahan adalah modal publik yang tidak bisa dideteksi kepemilikannya, sehingga keberadaanya hanyalah sebagai penyeimbang antara aset dan hutang. Lebih jauh dari itu, penetapan SAP diharapkan dapat menjadi tonggak lahirnya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka implementasi Standar akuntansi Pemerintahan. Salah satu usaha untuk mewujudkan sistem akuntansi yang mengacu pada SAP adalah dengan diterbitkannya peraturan turunan sebagai penjabaran dari PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Ditingkat pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk pemerintahan daerah telah terbit PP Nomr 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan SAP ternyata bukan tanpa tantangan, menurut Simanjuntak ada beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan, yaitu : 1) Komitmen dari pimpinan Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Diundangkannya tiga paket keuangan negara serta undang undang pemerintahan daerah menunjukkan keinginan yang kuat dari pihak eksekutif dan pihak legislatif untuk memperbaiki sistem keuangan negara yang di dalamnya juga termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan. Yang menjadi ujian sekarang adalah bagaimana penerapan dari perubahan akuntantansi pemerintahan dalam pencatatan dan pelaporan oleh Departemen/Lembaga di pemerintah pusat dan
12
Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat mengacu kepada pedoman yang disusun oleh Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu kepada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah disusun dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan, nampaknya penerapan akuntansi pemerintahan akan memperoleh dukungan yang kuat dari para pimpinan Departemen/Lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di daerah. 2) Tersedianya SDM yang kompeten Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Presiden kepada DPR dan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Pada saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, apalagi untuk masa awal penerapan akuntansi pemerintahan. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan. 3) Resistensi terhadap perubahan Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan dapat berjalan dengan baik. 4) Lingkungan/masyarakat Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan dari penerapan akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif dari masyarakat akan mendorong
13
pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan. C.
Perbandingan Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Komersial Akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial memiliki persamaan dan perbedaan yang menurut BPKP (2002 : 40) persamaan akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial adalah : 1) Memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi. 2) Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum. 3) Merupakan bagian terpadu dari sistem ekonomi yang sama dan juga menggunakan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan. 4) Menggunakan dan mengkonversi sumber daya yang langka yang akan diolah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk yang lebih berguna. 5) Menghasilkan laporan keuangan. 6) Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan informasi yang sangat bergunan bagi proses pengambilan keputusan. informasi yang akurat. 7) Memerlukan Sedangkan perbedaan akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial menurut BPKP (2002 : 41) adalah sebagai berikut :
Perbedaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Komersial Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi Komersial
1.
Tujuannya adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
1.
Tujuannya adalah laba atau keuntungan.
2.
Terdapat akuntansi untuk anggaran ( Budgetary Accounting)
2.
Tidak mengenal akuntansi anggaran.
3.
Mendahulukan aturan daripada substansi kejadian.
3.
Mendahulukan substansi kejadian daripada bentuk formalnya.
4.
Tidak mengenal modal pemilik, ekuitas dana adalah merupakan selisih antara asset dan hutang, yang fungsinya hanya sebagai penyeimbang.
4.
Mengenal adanya modal pemilik, dan setiap perubahannya mencerminkan perubahan kekayaan pemiliknya.
5.
Ekuitas dana tidak dapat dibagikan kepada pemiliknya.
5.
Modal pemilik dapat diambil sewaktu-waktu oleh pemiliknya.
14
Meskipun memiliki perbedaan, pada dasarnya fungsi akuntansi dalam bidang apapun adalah sama yaitu menyajikan informasi bagi berbagai pihak tentang kejadian-kejadian ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan . Namun selain fungsi umum, menurut Kusnadi, dkk (1999 : 20) akuntansi pemerintahan memiliki fungsi khusus, yaitu : 1) Menghitung layanan yang dicapai oleh pemerintah 2) Membantu mengamankan dan mengawasi semua hak dan kewajiban pemerintah khususnya dari segi ukuran finansial. 3) Memberikan informasi yang sangat berguna kepada para pihak yang berkepentingan. 4) Mengukur efektifitas dan efisiensi kinerja eksekutif di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pendapat lain dikemukakan oleh BPKP (2002 : 39-40), yang menyebutkan bahwa fungsi dari akuntansi pemerintahan adalah : 1) Pertanggungjawaban Akuntansi pemerintahan bertujuan memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan unit-unit pemerintahan. 2) Manajerial Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. 3) Pengawasan Akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Dari 2 pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pemerintahan berjalan dalam koridor yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. D. Sistem Akuntansi Pemerintahan di Amerika Serikat 1. Standar Akuntasi Keuangan (SAK) Di Amerika Dalam akuntansi terapan di Indonesia kita mengenal yang namanya SAK (Standar Akuntansi Keuangan), di Amerika lebih dikenal dengan nama GAAP (General Accepted Accounting Principal). GAAP adalah aturan akuntansi yang
15
digunakan untuk menyiapkan, menyajikan, dan melaporkan laporan keuangan untuk berbagai entitas, termasuk publik yang diperdagangkan dan swasta yang diselenggarakan perusahaan, non- organisasi nirlaba , dan pemerintah. Standar inilah yang menjadi tolak ukur atau panduan proses pencatatan akuntansi di sebuah perusahaan. 2. Perkembangan GAAP (General Accepted Accounting Principal) Standar Akuntansi secara historis telah ditetapkan oleh American Institute of Certified Akuntan Publik (AICPA) tunduk pada Securities and Exchange Commission peraturan. The AICPA pertama kali membuat Komite Prosedur Akuntansi pada tahun 1939, dan diganti bahwa dengan Prinsip Akuntansi Dewan pada tahun 1951 . Pada tahun 1973, Dewan Prinsip Akuntansi digantikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) di bawah pengawasan Yayasan Akuntansi Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan Dewan Pertimbangan melayani untuk menasihati dan memberikan masukan pada standar akuntansi. Organisasi-organisasi lain yang terlibat dalam menentukan standar akuntansi Amerika Serikat meliputi Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (GaSb), terbentuk pada tahun 1984, dan Perusahaan Publik Akuntansi Dewan Pengawas (PCAOB). Sebagai internasional dan US GAAP standar telah berkumpul, maka Dewan Standar Akuntansi Internasional yang memproduksi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) telah menjadi penting Sekitar tahun 2008, FASB mengeluarkan Standar Akuntansi FASB Kodifikasi, yang menata ulang ribuan GAAP pernyataan AS ke sekitar 90 topik akuntansi. Pada tahun 2008, Komisi Sekuritas dan Bursa mengeluarkan “peta jalan” awal yang dapat memimpin AS untuk meninggalkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di masa depan (akan ditentukan pada tahun 2011), dan untuk bergabung lebih dari 100 negara di seluruh dunia bukan dalam menggunakan yang berbasis di London Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Pada 2010, proyek konvergensi sedang berlangsung dengan pertemuan rutin FASB dengan IASB. Serupa dengan banyak negara lain berlatih di bawah common law sistem, pemerintah Amerika Serikat tidak secara langsung menetapkan standar akuntansi, dengan keyakinan bahwa sektor swasta memiliki pengetahuan yang lebih baik dan sumber daya. US GAAP tidak tertulis dalam undang-undang , meskipun US Securities and Exchange Commission (SEC) mensyaratkan bahwa hal itu harus diikuti dalam pelaporan keuangan yang diperdagangkan oleh perusahaan publik. Saat ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) adalah otoritas tertinggi dalam membangun prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk perusahaan publik dan swasta, serta badan non-profit. Untuk dan negara pemerintah daerah, GAAP ditentukan oleh Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (GaSb), yang
16
beroperasi di bawah seperangkat asumsi, prinsip, dan kendala, berbeda dengan PSAK sektor swasta standar. Ketentuan GAAP AS agak berbeda dari Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS), meskipun mantan Ketua SEC Chris Cox menetapkan jadwal bagi semua perusahaan AS untuk menjatuhkan GAAP pada tahun 2016, dengan perusahaan terbesar beralih ke IFRS pada awal 2009. 3. Organisasi-organisasi ini mempengaruhi perkembangan GAAP di Amerika Serikat. 1) United States Securities and Exchange Commission ( SEC )/Amerika Serikat Komisi Sekuritas dan Bursa. SEC diciptakan sebagai akibat dari Depresi Besar .. Pada waktu itu tidak ada struktur menetapkan standar akuntansi. SEC mendorong pembentukan badan standar pengaturan swasta melalui AICPA dan kemudian FASB , percaya bahwa sektor swasta memiliki pengetahuan yang tepat, sumber daya, dan bakat. SEC bekerja sama dengan berbagai organisasi swasta pengaturan GAAP,tetapi tidak menetapkan GAAP sendiri. 2) American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)/ Ikatan Akuntan Publik Amerika Bersertifikat (AICPA) Pada tahun 1939, mendesak oleh SEC, AICPA menunjuk Komite Akuntansi Prosedur (CAP). During the years 1939 to 1959 CAP issued 51 Accounting Research Bulletins that dealt with a variety of timely accounting problems. Selama tahun 1939-1959 CAP diterbitkan 51 Akuntansi Buletin Penelitian yang berurusan dengan berbagai masalah akuntansi yang tepat waktu. Namun, masalah ini-dengan pendekatanmasalah gagal mengembangkan terstruktur yang sangat dibutuhkan tubuh prinsip akuntansi. Dengan demikian, pada tahun 1959, AICPA menciptakan Prinsip Akuntansi Board (APB), yang misi itu adalah untuk mengembangkan suatu kerangka kerja konseptual secara keseluruhan. Ini diterbitkan 31 pendapat dan dibubarkan pada tahun 1973 karena kurangnya produktivitas dan kegagalan untuk bertindak segera. Setelah penciptaan FASB , AICPA membentuk Komite Eksekutif Standar Akuntansi (AcSEC). It publishes: Hal ini menerbitkan: a) Audit dan Pedoman Akuntansi, yang merangkum praktik akuntansi industri spesifik (kasino misalnya, perguruan tinggi, maskapai penerbangan, dll) dan memberikan petunjuk khusus mengenai halhal tidak ditangani oleh FASB atau GaSb. b) Laporan Posisi, yang memberikan petunjuk pada topik pelaporan keuangan sampai FASB atau GaSb menetapkan standar dalam masalah ini.
17
c) Praktek Buletin, yang mengindikasikan AcSEC‟s pandangan pada masalah pelaporan keuangan yang sempit tidak dianggap oleh FASB atau GaSb. 3) Financial Accounting Standards Board (FASB)/ Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) Menyadari kebutuhan untuk reformasi APB, pemimpin dalam profesi akuntansi menunjuk Kelompok Studi Pembentukan Prinsip Akuntansi (umumnya dikenal sebagai Komite Gandum untuk perusahaan kursi Francis Gandum). Kelompok ini menentukan bahwa APB harus dibubarkan dan struktur standar pengaturan baru diciptakan. Struktur ini terdiri dari tiga organisasi: Akuntansi Keuangan Foundation (FAF, akan memilih anggota FASB, dana dan mengawasi kegiatan mereka), Standar Akuntansi Keuangan Advisory Council (FASAC), dan organisasi usaha besar dalam struktur ini Akuntansi Keuangan Dewan Standar (FASB). FASB memiliki 4 jenis utama publikasi: a) Lebih dari 150 telah diterbitkan sampai saat ini. b) Akuntansi Keuangan Konsep – pertama diterbitkan pada tahun 1978. Mereka adalah bagian dari proyek kerangka konseptual FASB dan tujuan dasar yang ditetapkan dan konsep bahwa penggunaan FASB dalam mengembangkan standar masa depan. Namun, mereka bukan bagian dari GAAP. Ada 7 konsep untuk tanggal diterbitkan . c) Interpretasi – memodifikasi atau memperluas standar yang ada . Ada sekitar 50 interpretasi untuk tanggal diterbitkan . d) pedoman standar penerapan, interpretasi, dan pendapat. Biasanya memecahkan beberapa isu akuntansi yang sangat spesifik yang tidak akan memiliki efek, signifikan abadi. Pada tahun 1984 FASB menciptakan Emerging Issues Task Force (EITF) yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang tidak biasa dan baru yang memiliki potensi untuk menjadi umum (misalnya akuntansi untuk perusahaan berbasis Internet). Ini bertindak lebih seperti masalah filter untuk FASB – kesepakatan EITF dengan jangka pendek, cepat masalah resolve, meninggalkan jangka panjang, masalah yang lebih luas untuk FASB. 4) Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (GaSb) Dibuat pada tahun 1984, GaSb membahas masalah-masalah pemerintah negara bagian dan lokal pelaporan. Strukturnya mirip dengan yang ada pada FASB‟s. 5) Organisasi lain berpengaruh (misalnya Ikatan Akuntan Amerika, Ikatan Akuntan Manajemen, Keuangan Lembaga Eksekutif)
18
6) Organisasi berpengaruh lainnya Keuangan Pemerintah Officer‟s Association (GFOA) Juga mempengaruhi kebijakan keuangan bagi pemerintah. Perbedaan pendapat antara GFOA dan GaSb adalah jarang, tetapi dapat berlanjut selama bertahun-tahun. 4. Ruang Lingkup dan Karakteristik Akuntansi Pemerintahan Akuntansi pemerintahan tidak hanya berisi tentang penjelasan yang diberikan pemerintah nasional tetapi diberika juga oleh PBB ( Perserikatan Bangsa-Bangsa ) (A Manual Government Accounting) yang dapat diringkas sebagai berikut (dalam Bachtiar Arif dkk, 2002:9): 1) Dapat memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Peraturan lain. Akuntansi Pemerintah dirancang untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, UU danPeraturan lain. Apabila terdapat dua yaitu untuk kepentinganefisiensi dan ekonomis disatu sisi, sedangkan disisi lain hal tersebut bertentangan dengan UndangUndang Dasar, UU atau Peraturanlainnya, maka akuntansi tersebut harus disesuaikan denganUndang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Peraturan lainnya. 2) Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Sistem Akuntansi Pemerintahan harus dikembangkan sesuaidengan klasifikasi anggaran yang telah disetujui pemerintah danlembaga legeslatif. Fungsi anggaran dan akuntansi harus salingmelengkapi didalam pengelolaan keuangan negara serta harusdiintegrsikan. 3) Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan. Sistem Akuntansi Pemerintah harus mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk mencatat transksi-transaksi yang terjadi. Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus dapat menunjukkan akuntabilitaskeuangan negara yang andal dari sisi obyek dan tujuan penggunaandana serta pejabat atau organisasi yang mengelolanya. 4) Memudahkan pemeriksaan oleh aparatur pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintah yang dikembangkan harusmemungkinkan aparat pemeriksaan untuk melakukan tugasnya. 5) Sistem akuntansi harus terus dikembangkan. Dengan adanya perubahan lingkungan dan sifat transaksi, systemAkuntansi Pemerintah harus terus disesuaikan dan dikembangkansehingga tercapai efisiensi, efektivitas dan relevasi. 6) Perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif.
19
Sistem Akuntansi Pemerintah harus mengembangkan perkiraan-perkiraan secara efektif sehubungan dengan sifat dan perubahanlingkungan sehingga dapat mengungkapkan hasil ekonomi dankeuangan dari pelaksanaan suatu program. 7) Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuanganguna pengembangan rencana dan program. Sistem Akuntansi Pemerintah harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna informasi keuangan yaitu,pemerintah, rakyat (lembaga legeslatif), lembaga donor, Bank Dunia, dan lain sebagainya. 8) Pengadaan suatu perkiraan Perkiraan-perkiran yang dibuat harus memungkinkan analisisekonomi atas data keuangan dan mereklasifikasi transaksi-transaksipemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka pengembangan perkiraan-perkiraan nasional. Pengertian Dana dan Pengelolaan dana dalam organisasi non profit : Dana (Fund): “kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri dengan satu perangkat rekening yang saling berimbang (self balancing) untuk membukukan kas dan sumber lainnya bersama-sama dengan utang, kewajibankewajiban, cadangan-cadangan, dan hak milik yang disisihkan dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu atau pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan peraturan, restriksi, atau limitasi yang ada Bentuk orgaisasi non profit : Pemerintahan (Governmental) Lembaga pendidikan (educational) Kesehatan dan kesejahteraan (hospital and welfare) Keagamaan (religious) Lembaga amal (charitable) Lembaga dana (foundation Dana Belanja (Expendable Fund) •
•
•
•
•
•
•
2 macam dana yang biasa digunakan oleh organisasi non profit : 1) Dana Belanja ( Expendable Fund ) Dana ini digunakan untuk membukukan aktiva lancar, utang, dan perubahan dalam aktiva bersih yang dibelanjakan untuk kegiatan organisasi nonprofit (misal:untuk kegiatan pemadam kebakaran dan kegiatan kepolisian) 2) Dana Bukan Belanja (Nonexpendable Fund)
20
Dana ini digunakan untuk membukukan pendapatan, biaya, aktiva, utang, modal kegiatan perusahaan komersial (misal:kafetaria, sistem transportasi, sistem telekomunikasi, dsb
BAB III KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Sejarah organisasi sektor publik telah ada sejak ribuan tahun lalu. . Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial di dalam masyarakat. Kekuatan sosial masyarakat, yang umumnya berbentuk pemerintahan – organisasi sektor publik ini 2. Dasar hukum akuntansi pemerintahan khususnya di era reformasi (paradigma baru) terdapat pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan juga beberapa pasal Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan dasar hukum pelaksanaan akuntansi (pembukuan) bagi perusahaan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 3. Sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia dan di Amerika, memiliki banyak perbedaan. Sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia memilik aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan sistem akuntansi pemerintahan di Amerika memiliki berbagai macam organisasi yang mengatur sistem akuntansi pemerintahan di Amerika. 4. Akuntansi pemerintahan tidak hanya berisi tentang penjelasan yang diberikan pemerintah nasional tetapi diberika juga oleh PBB ( Perserikatan Bangsa-Bangsa ) (A Manual Government Accounting)
21
Daftar Pustaka http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi_Sektor_Publik#Sejarah_Akuntansi_Sektor _Publik Pengertian dan Tujuan Akuntansi Pemerintahan ~ Laman Baca Kita http://lamanbaca.blogspot.com/2011/10/pengertian-dan-tujuanakuntansi.html#ixzz27g3ZAaZb http://ordeck.wordpress.com/2010/09/01/akuntansi-perusahaan-vspemerintahan-modul-diklat-sap_mkw/ http://books.google.co.id/books?id=HKarXQgrf_oC&pg=PA134&lpg=PA134&dq= pengertian+akuntansi+pemerintah&source=bl&ots=FHgUUEMxA6&sig=Y6zxEsto DwTLn-lFtaZqhScJS3A&hl=en&sa=X&ei=3VJkUJT2I8zrAeM3oDgCw&ved=0CDIQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/akuntansi-di-amerika-serikat/ http://bagjana.wordpress.com/2008/12/30/akuntansi-pemerintahan-di-indonesia/
22
