BA Akuntansi Pemerintahan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Komplek Simpang 5 Unnes Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 (024)8508081 Fax (024)8508082, (024)8508082, Warek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: [email protected] [email protected] FORMULIR MUTU BAHAN AJAR/DIKTAT No. Dokumen FM-01-AKD-07

No. Revisi 03

Hal 5 dari 11

Tanggal Terbit 27 Februari 2017

BAHAN AJAR/DIKTAT AKUNTANSI PEMERINTAHAN SKS: 3 SKS

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2017

0


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


VERIFIKASI BAHAN AJAR

Pada hari ini tanggal tanggal ...... bulan Februari Februari tahun 2017 . Bahan ajar Mata Kuliah Akuntansi Pemerintahan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi telah diverifikasi oleh Ketua Jurusan Akuntansi.

Semarang,

Februari 2017

Mengetahui Ketua Jurusan/Program Studi Akuntansi

Koord. Tim Penulis

Drs. Fachrurrozie, M.Si

Kiswanto, S.E.,M.Si

NIP. 196206231989011001 196206231989011001

NIP. 198309012008121002 198309012008121002

1


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


VERIFIKASI BAHAN AJAR

Pada hari ini tanggal tanggal ...... bulan Februari Februari tahun 2017 . Bahan ajar Mata Kuliah Akuntansi Pemerintahan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi telah diverifikasi oleh Ketua Jurusan Akuntansi.

Semarang,

Februari 2017

Mengetahui Ketua Jurusan/Program Studi Akuntansi

Koord. Tim Penulis

Drs. Fachrurrozie, M.Si

Kiswanto, S.E.,M.Si

NIP. 196206231989011001 196206231989011001

NIP. 198309012008121002 198309012008121002

1


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


PRAKATA

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya, diktat mata kuliah Statistika Ekonomi ini dapat terselesaikan. Adapun tujuan dari diktat ini adalah sebagai bahan belajar mahasiswa tanpa mengurangi esensi penggunaan diktat-diktat atau buku ajar lainnya. Diktat ini sepenuhnya diadopsi dari penulis Drs. Djati Kusdiarto, M.M. Diktat berisi tentang definisi statistika ekonomi, macam-macam grafik, penggunaan ilmu stattistika dan lain-lain. Selanjutnya diktat ini juga dilengkapi dengan latihan contoh soal dan jawabannya.

Semoga diktat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan akan dilakukan penyesuaian di kemudian hari.

Tim Penulis,

2

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Komplek Simpang 5 Unnes Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Warek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: [email protected] FORMULIR MUTU BAHAN AJAR/DIKTAT No. Dokumen FM-01-AKD-07

No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan ruang lingkup Dalam mata kuliah ini akan dibahas tentang kebutuhan akuntansi pemerintahan pada saat ini, pemahaman tentang berbagai peraturan dan ketentuan tentang pengelolaan keuangan Negara/Daerah, pemahaman tentang berbagai konsep-konsep dasar dan teknik-teknik akuntansi pemerintahan, pemahaman tentang berbagai informasi dan laporan keuangan Negara/daerah dalam organisasi birokrasi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan.

3


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1 BAB 2 KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN .................................. 18 BAB 3 PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI PEMERINTAHAN ..................................................... 25 BAB 4 SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN DAN AKUNTANSI .................................................................................. 36 BAB 5 PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN ............................................. 43 BAB 6 SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN: BUKTI TRANSAKSI DAN JURNAL ........................................................................................... 52 BAB 7 SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN: BUKU BESAR DAN NERACA SALDO ................................................................................................... 64 BAB 8 SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN: PENYESUAIAN DAN NERACA LAJUR .................................................................................................... 68 BAB 9 SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN: PENYELESAIAN DAN KOREKSI ................................................................................. 77

BAB I

4


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat beberapa pokok bahasan mengenai gambaran umum akuntansi pemerintahan dan materi yang akan disajikan dalam buku ini, antara lain: 1. Mengapa akuntansi pemerintahan dan bukan akuntansi sektor publik? 2. Identifikasi karakteristik yang membedakan antara pemerintah dan swasta. 3. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar pelaporan keuangan pemerintah. 4. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah Indonesia dan Amerika. 5. Komponen-komponen laporan keuangan untuk pemerintahan. 6. Permasalahan akuntan pemerintah daerah dan solusinya. 7. Masa depan akuntansi pemerintahan. 8. Materi buku, dan sasaran pengguna buku. MENGAPA AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN BUKAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK?

Istilah dalam buku ini sengaja dipilih Akuntansi Pemerintahan, dan bukan Akuntansi Sektor Publik, dengan alasan: 1. Mayoritas pembahasan di sektor publik adalah pemerintahan, sisanya sedikit membahas sektor non-profit . 2. Nama standar yang menjadi acuan buku ini adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Oleh karena itu sangat janggal apabila buku ini mengacu kepada SAP tetapi menggunakan istilah Akuntansi Sektor Publik. 3. Mata kuliah akuntansi pemerintahan telah dipinggirkan dengan beberapa alasan, sehingga digantikan dengan akuntansi sektor publik. Padahal mata kuliah akuntansi sektor publik banyak membahas akuntansi pemerintahan. 4. Akuntansi pemerintahan dan akuntansi sektor publik memiliki bidang garap masing-masing. Masing-masing memiliki penekanan sendiri-sendiri terhadap tujuan pengajarannya.

KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAN ORGANISASI NON-PROFIT Bagi sebagian besar pembaca mungkin bertanya-tanya, “Mengapa pemerintahan dan organisasi non-profit menggunakan praktek akuntansi yang sangat berbeda dari organisasi swasta atau entitas bisnis yang profit-oriented ?”

Sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi bisnis/swasta merupakan entitas yang profit oriented , yaitu organisasi yang mempunyai tujuan menyediakan atau menjual barang/jasa dengan maksud untuk memperoleh laba yang akan dinikmati oleh para pemilik atau anggota. Sumber pendanaannya berasal dari investor, kreditur, dan para anggota. Sedangkan pemerintah dan organisasi non-profit memiliki tujuan dan layanan yang berbeda dari entitas bisnis. Tujuan dari pemerintah dan organisasi non-profit adalah menyediakan layanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar sumber dana yang diperoleh pemerintah dan organisasi non-profit berasal dari pajak, donasi/sumbangan, hutang, laba perusahaan negara atau daerah dan sumber lainnya. Seringkali sulit untuk memperkirakan 5


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


besarnya keuntungan, manfaat atau imbal balik langsung bagi masyarakat secara proporsional. Pemerintah sebagai manajemen yang mengelola keuangan negara memiliki tugas khusus dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber-sumber dana tersebut kepada masyarakat selaku pembayar pajak, donatur, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pada masing-masing negara, ruang lingkup pemerintahan dan organisasi non-profit berbeda-beda dan tidak ada definisi yang pasti dan komprehensif bagi semua sistem pemerintahan di setiap negara. Namun yang pasti, pemerintah dan organisasi non profit di setiap negara memiliki ruang lingkup dan peranan yang besar dalam pelayanan masyarakat umum. Contohnya, di Amerika Serikat pemerintahan dibagi menjadi general purpose governments dan special purpose governments. • Pemerintah pusat ( states), provinsi (counties), kotamadya (municipalilies) termasuk juga desa disebut sebagai pemerintahan dengan tujuan umum (g eneral purpose government ) , yaitu pemerintahan yang menyediakan berbagai macam jenis pelayanan bagi penduduknya (misalnya layanan perlindungan dari kepolisian, pemadam kebakaran, sanitasi, pembangunan dan pemeliharaan jalan raya dan jembatan, serta kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. • Sekolah, perguruan tinggi dan universitas umum termasuk contoh kategori bidang pemerintahan dengan tujuan khusus ( special purpose government ) , yaitu pemerintah hanya menyediakan atau menangani fungsi yang terbatas (seperti pendidikan, drainase dan pengendalian banjir, irigasi, konservasi tanah dan air, serta pengadaan air). Special purpose government ini memiliki kekuasaan untuk mengenakan dan memungut pajak serta memperoleh pendapatan dari berbagai sumber lainnya yang diijinkan oleh hukum pemerintah untuk mendanai layanan-layanan yang mereka sediakan. Di Amerika Serikat, organisasi non-profit terdiri dari beberapa bentuk dan melayani berbagai fungsi yang berbeda-beda meliputi perguruan tinggi dan universitas-universitas swasta, berbagai jenis organisasi layanan kesehatan, perpustakaan dan museum, asosiasi profesi dan perdagangan, organisasi sosial, serta organisasi keagamaan. Sementara itu, pemerintahan di Inggris diklasifikasikan menjadi departemen-departemen pemerintah pusat (seperti pendidikan dan ilmu pengetahuan, transportasi, kesehatan, lingkungan hidup, energi, keamanan sosial, dan lain-lain); pemerintah daerah (seperti counties/kabupaten, regions/provinsi, dan districts/daerah otonom); serta organisasi di bidang industri nasional (seperti kereta api, kantor pos, penerbangan, dan lain-lain). Di Indonesia sendiri, pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (termasuk perusahaan negara/daerah). Sedangkan organisasi non-profit terdiri dari bermacam-macam bentuk diantaranya organisasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan organisasi-organisasi massa, berbagai LSM dan lain-lain sebagainya.

6


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Pemerintahan dan organisasi non-profit memiliki perbedaan yang penting dari organisasi bisnis (swasta), termasuk perbedaan dalam prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangannya. Dalam Statement of Financial Accounting Concepts Nomor 4, Financial Accounting Standards Board (FASB) menyatakan beberapa karakteristik yang membedakan antara pemerintahan dan entitas non-profit dengan organisasi bisnis, antara lain: • Receipts of significant amounts of resources from resource providers who do not expect to receive either repayment or economic benefits proportionate to the resources provided. • Operating purposes that are other than to provide goods or services at a profit or profit equivalent. • Absence of defined ownership interest that can be sold, transferred, or redeemed, or that convey entitlement to a share of a residual distribution of resources in the event of liquidation of the organization. Governmental Accounting Standards Board (GASB) membedakan entitas pemerintah di Amerika Serikat dari entitas non-profit dan dari entitas bisnis dengan memberikan penekanan bahwa keberadaan pemerintah dalam lingkungan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Selanjutnya, kekuasaan tersebut akan didelegasikan kepada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Negara bagian yang merupakan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi akan mengawasi aktivitas-aktivitas tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Pendapatan pada masingmasing tingkatan pemerintah diperoleh terutama dari para pembayar pajak. Masyarakat para pembayar pajak sangat berperan sebagai penyedia sumber dana bagi pemerintah, meskipun kadang mereka tidak memperoleh imbal balik layanan pemerintah yang proporsional dengan pajak yang mereka bayarkan. Semenjak pemerintah diperbolehkan memonopoli pelayanan yang mereka sediakan untuk masyarakat, sulit untuk mengukur efisiensi atas pelayanan tersebut secara tepat. Selain itu juga sangat sulit untuk mengukur kuantitas atau kualitas yang optimal bagi beberapa pelayanan pemerintah, sebagai contoh, sejauh manakah pelayanan polisi dirasakan cukup oleh masyarakat? GASB juga menyatakan bahwa sulitnya menentukan kuantitas dan kualitas pelayanan pemerintah yang optimal dikarenakan perolehan sumber dana tersebut berasal dari pajak yang dikenakan secara wajib dan dipaksakan (bukan sukarela). Untuk membedakan, misalnya seorang pelanggan yang membeli sebuah produk komersial dapat memilih antara kualitas yang bagus, lebih bagus, atau paling bagus. Pembeli tersebut secara sukarela dapat membayar dengan jumlah yang sesuai dengan kualitas produk yang diinginkan. Sedangkan dalam pelayanan pemerintah memiliki situasi yang lebih kompleks. Contohnya, dua orang wajib pajak mungkin membayar pajak dengan jumlah yang sama besar, namun dalam menikmati pelayanan pemerintah bisa saja berbeda baik kuantitas maupun kualitasnya. Misalnya jika salah satu dari mereka menyekolahkan anaknya di sekolah umum (negeri) sedangkan yang lain tidak, berarti yang mendapatkan pelayanan pemerintah adalah yang menyekolahkan anaknya pada sekolah yang mendapat fasilitas dan subsidi dari pemerintah sedangkan yang tidak menyekolahkan anaknya tidak menikmati fasilitas dan layanan tersebut.

7


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


LEMBAGA PENYUSUN STANDAR PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Gambar berikut menunjukkan sumber-sumber utama dari standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk organisasi bisnis dan organisasi non-profit , serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Amerika Serikat. GASB dan FASB merupakan bada n yang sejajar/setingkat dibawah pengawasan Financial Accounting Foundation (FAF). FAF khusus, FASB menetapkan standar untuk organisasi bisnis dan organisasi non-profit bukan pemerintahan. GASB menetapakan standar untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk organisasi non profit pemerintahan. Sedangkan Federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB) menetapkan standar untuk pemerintah federal serta lembaga-lembaga dan departemendepartemennya. Otoritas untuk menyusun standar akuntansi dan pelaporan bagi organisasi non-profit dibagi antara FASB dan GASB karena sejumlah organisasi non-profit (khususnya perguruan tinggi, universitas dan rumah sakit) adalah milik pemerintah, tetapi sebagian besar diantaranya merupakan bagian-bagian dari pemerintah yang independen (bukan milik pemerintah). Dengan demikian, GASB memiliki tanggung jawab untuk menyusun standar akuntansi dan pelaporan keuangan bagi organisasi non-profit milik pemerintah. Sedangkan FASB memiliki tanggung jawab untuk menyusun standar akuntansi dan pelaporan keuangan bagi organisasi non-profit bukan pemerintah. Undang-undang Federal menyerahkan tanggung jawab untuk menyusun dan mengembangkan struktur keuangan yang sehat/baik bagi pemerintah federal kepada tiga lembaga, yaitu Comptroller General, Director of the Office Management and Budget, dan Secretary of the Treasury. Pada tahun 1990, ketiga lembaga tersebut membuat Federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB) atau badan penasehat standar akuntansi bagi pemerintah federal untuk memberikan rekomendasi mengenai prinsip-prinsip dan standar akuntansi bagi pemerintah federal dan lembaga-lembaganya. Maksudnya adalah untuk memaksimalkan kemungkinan bahwa standar akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah federal konsisten atau sesuai dengan standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun oleh GASB dan dapat diaplikasikan oleh FASB. American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) secara formal menjadikan GASB, FASAB, dan FASB sebagai badan otoritas untuk menyusun Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) bagi pemerintah pusat dan daerah, pemerintah federal, serta organisasi bisnis dan organisasi non-profit bukan pemerintah. Singkatnya, GASB adalah pihak independen yang berwenang untuk merumuskan standar akuntansi pemerintahan di Amerika Serikat. GASB menetapkan standar pelaporan keuangan untuk pemerintah pusat dan daerah termasuk pemerintah kota dan organisasi yang membrikan pelayanan khusus seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Sementara itu, ada empat pilar standar akuntansi yang berlaku di Indonesia meliputi: 1. Standar Akuntansi Keuangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan. SAK disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dengan mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS).

2. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) SAK ETAP digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. SAK ETAP diadaptasi dari International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Seperti halnya SAK, penyusunan SAK ETAP merupakan tanggung jawab DSAK IAI. 3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) SAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas syariah maupun entitas konvensional. SAK Syariah disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah 8


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


menggunakan model pengembangan SAK konvensional dengan mengacu kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. 4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) digunakan oleh entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang hasil kerjanya dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP dirumuskan oleh sebuah komite independen yang disebut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dibentuk oleh Menteri Keuangan. Dasar hukum yang memperkuat kedudukan KSAP adalah Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengamanatkan tugas penyusunan SAP kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2004. KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja). Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya KSAP menyampaikan konsep Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah. KSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut, KSAP mengacu pada praktek-praktek terbaik internasional, diantaranya dengan mengadaptasi International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) yang diterbitkan oleh International Federation of Accountant (IFAC). Dalam menyusun SAP, KSAP menggunakan materi/referensi yang dikeluarkan oleh: 1. International Federation of Accountants (IFAC). 2. International Accounting Standards Board (IASB) 3. International Monetary Fund (IMF) 4. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) 5. Financial Accounting Standard Board (FASB) – USA 6. Governmental Accounting Standard Board (GASB) – USA 7. Pemerintah Indonesia, berupa peraturan-peraturan di bidang keuangan negara dan akuntansi pemerintah. 8. Organisasi profesi lainnya di berbagai negara yang membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (terbaru adalah PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP diterapkan di lingkup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi tersebut wajib menyajikan laporan keuangan.

9


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Dalam Concepts Statement Nomor 1 tentang tujuan dari pelaporan keuangan, GASB menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah. Pemerintah harus menunjukkan akuntabilitasnya dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan pengalokasian sumber-sumber dana yang diperoleh. Akuntabilitas pemerintah didasarkan pada kepercayaan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui, hak untuk mendapatkan fakta-fakta secara terbuka dari wakil-wakil rakyat yang telah mereka pilih. Pelaporan keuangan memainkan peran yang penting bagi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas dan pertanggungjawaban kepada publik dalam suatu lingkungan pemerintahan yang demokratis. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa cara bagaimana laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta penilaian akuntabilitas di Amerika Serikat. Perbandingan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah dan Organisasi Non-Profit di Amerika Serikat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Federal Daerah Pelaporan keuangan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta penilaian akuntabilitas terutama dengan: • Membandingkan hasil keuangan aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan • Menilai kondisi keuangan dan hasil operasi • Menilai kepatuhan dengan keuangan yang dihubungkan dengan hukum, aturan, dan regulasi • Penilaian dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas

Organisasi Non-Profit

Pelaporan keuangan hendaknya dapat membantu mencapai akuntabilitas dan dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan dalam mengevaluasi: • Integritas anggaran • Kinerja operasi • Stewardship • Kesesuaian antara sistem dan pengendalian

Laporan keuangan hendaknya menyediakan informasi yang berguna dalam: • Pembuatan keputusan alokasi sumber daya • Penilaian management stewardship dan kinerja • Penilaian sumber-sumber ekonomi, kewajiban, kekayaan bersih, dan perubahan-perubahan di dalamnya

Sumber: FASB Statement o

Sumber: FASB Concepts

Statement No. 1,

Federal Accounting

Statement No. 4, pp.

par. 32

Concepts No. 1 par. 134

19-23

Sumber: GASB Concepts

10


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Konsep akuntabilitas sebagai tujuan dari pelaporan keuangan pemerintahan erat hubungannya dengan konsep GASB dengan apa yang disebut sebagai ekuitas antar periode ( equity interperiod ). Singkatnya, pelaporan keuangan hendaknya dapat membantu para penggunanya dalam menilai apakah pendapatan pada tahun tersebut mencukupi untuk mendanai pelayanan-pelayanan yang disediakan pada tahun tersebut dan apakah para wajib pajak di masa yang akan datang akan menanggung beban untuk pelayanan-pelayanan yang telah disediakan sebelumnya. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 (terbaru adalah PP Nomor 71 Tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan dengan mengacu kepada SAP. Tujuan umum laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan pelaporan keuangan menurut regulasi otoritatif di Indonesia, yaitu PP 71 Tahun 2010, menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: (a) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; (b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal da ri pungutan pajak dan pinj aman; (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. (b) Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi mengenai: (1) perubahan posisi dan penggunaan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; (2) ketaatan realisasi terhadap anggaran; (3) cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; (4) potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan (5) evaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai (1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran, dan (2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang telah ditetapkan.

11


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BISNIS (SWASTA)

Tabel di bawah ini merupakan beberapa aspek perbedaan antara laporan keuangan pemerintahan dan laporan keuangan entitas bisnis (swasta) menurut Likierman and Taylor dalam Mahsun dkk. (2006). Perbedaan Laporan Keuangan Pemerintah dan Laporan Keuangan Entitas Bisnis (Swasta) Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Entitas

Aspek Perbedaan Pemerintahan Fokus pada masalah Fokus Laporan Keuangan finansial dan politik. Lingkup Laporan Keuangan Pada bagian organisasi.

Akuntabilitas

Orientasi Laporan Keuangan

Pertanggungjawaban ditujukan pada pihak legislatif/parlemen dan masyarakat. Orientasi pada jangka panjang karena terkait dengan konsep politik dan kenegaraan.

Aturan Pelaporan

Ditentukan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

D per sa o e Ba an Pihak Pemeriksa Laporan Pengawas Keuangan Keuangan (BPK). Sebagian masih Penggunaan Dasar menggunakan Akuntansi dasar akuntansi kas.

Bisnis (Swasta) Fokus pada aspek finansial.

Organisasi secara keseluruhan. Pertanggungjawaban ditujukan kepada para pemegang saham dan kreditur. Orientasi pada jangka panjang tidak dapat dilakukan secara mendetail karena dibatasi oleh adanya ketidakpastian pasar. Ditentukan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK), pasar modal dan praktek akuntansi. D per sa o e p a auditor independen. Sepenuhnya menggunakan dasar akuntansi akrual.

12


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Sebagai perbandingan, dapat kita lihat komponen-komponen laporan keuangan di Amerika Serikat. Gambar di bawah ini menunjukkan laporan keuangan minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan keuangan eksternal untuk tujuan umum bagi pemerintah di Amerika Serikat sesuai GASB Statement Nomor 34.

Management’s Discussion and Analysis (MD&A) Government-wide Financial Statements

Fund Financial Statements

Notes to the Financial Statements

Required Supplementary Information (RSI) [other than MD&A] Gambar 1.2. Laporan Keuangan Pokok Pemerintahan menurut GASB Pusat dari model (gambar) diatas adalah Management’s Discussion and Analysis (MD&A). GASB menetapkan laporan keuangan dasar dan informasi tambahan yang dibutuhkan ( Required Supplementary Information/RSI) sesuai tujuan umum pemerintahan. MD&A menyediakan analisis tujuan atas aktivitas-aktivitas keuangan pemerintah juga memperbandingkan arus tahun lalu sebagai dasar informasi pemerintahan yang lebih luas. MD&A digunakan untuk menganalisis posisi laporan keuangan dan hasil operasi serta untuk memperbaiki hasil aktivitas tahun sebelumnya. Laporan keuangan dasar ( Basic Financial Statement ) meliputi Government-wide Financial Statement dan ( Fund Financial Statement ). Government-wide Financial Statement dimaksudkan untuk menyediakan pandangan yang lebih lengkap dan menyeluruh atas aset dan hasil dari aktivitas-aktivitas keuangan pemerintah. Laporan ini menyajikan secara utuh tentang laporan pemerintahan dan membantu dalam penilaian akuntabilitas operasional apakah pemerintah telah menggunakan sumber-sumber daya secara efisien dan efektif serta kesesuaiannya dengan tujuan. GASB menyimpulkan bahwa dalam pelaporan akuntabilitas operasional, pendekatan terbaik adalah dengan menggunakan basis akuntansi yang secara esensial sama dan fokus pengukurannya sama dengan yang digunakan pada organisasi bisnis, yaitu accrual basis dan fokus pengukuran arus suber daya ekonomi. Fund Financial Statement atau laporan keuangan dana adalah jenis lain dari laporan keuangan dasar. Laporan keuangan dana ini membantu dalam penilaian akuntabilitas fiskal, yaitu apakah pemerintah telah mendapatkan dan membelanjakan sumber daya ekonomi sesuai dengan rencana anggaran serta dalam kepatuhannya dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Dana pemerintah lebih fokus pada arus jangka pendek dari sumber daya ekonomi saat ini daripada arus sumber daya ekonomi. Bagi sebagian pengguna yang sangat berkepentingan dengan informasi keuangan pemerintahan membutuhkan lebih banyak informasi secara rinci selain yang terdapat pada MD&A, Basic Financial Statement (Government-wide Financial Statement dan Fund Financial Statement ) serta RSI. Untuk pemerintah pusat dan daerah, rincian yang lebih lengkap dapat ditemukan pada Comprehensive Annual Financial Reports (CAFR) atau laporan keuangan

13


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


komprehensif tahunan. Standar untuk isi dari CAFR ditetapkan dalam GASB’s Codification of Governmental Accounting and Financial Reporting Standard . CAFR hendaknya memuat bagian bagian Introductory Section (bagian pendahuluan), Financial Section (bagian keuangan), dan Statistical Section (bagian statistik). Introductory Section terdiri dari beberapa poin seperti halaman judul, dan halaman isi, letter of transmittal (seperti nama, alamat, tanda tangan pimpinan eksekutif dan nama unit pemerintahannya), dan poin lainnya yang dimiliki/disediakan manajemen. Financial Section sebaiknya meliputi (1) laporan auditor, (2) MD&A, (3) Basic Financial Statement (Governmentwide Financial Statement dan Fund Financial Statement ), (4) RSI, dan (5)informasi pelengkap lainnya seperti laporan dana kombinasi dan laporan dana individual serta skedulnya. Sebagai tambahannya CAFR juga dapat memuat bagian statistik. Bagian ini secara khusus menyajikan tabel-tabel dan diagram yang menunjukkan data sosial dan ekonomi, tren/kecenderungan keuangan, dan kapasitas/kemampuan fiskal pemerintah secara terinci yang mungkin dibutuhkan oleh para pembaca yang berkepentingan dengan aktivitas-aktivitas dari unit pemerintahan tersebut. Di Indonesia (sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara), laporan keuangan pemerintah pokok setidaktidaknya terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Di samping menyajikan keempat laporan keuangan pokok tersebut, suatu entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penjelasan lebih lanjut mengenai laporan keuangan pemerintahan di Indonesia akan dibahas pada bab tersendiri dalam buku ini.

PERMASALAHAN AKUNTAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DAN SOLUSINYA Sebelum reformasi keuangan negara di Indonesia, seorang penyelenggara Negara hanya diminta untuk melaporkan satu jenis laporan saja yaitu laporan realisasi anggaran ditambah dengan nota perhitungan anggaran. Sementara itu, sejak berlakunya Undang-undang (UU) mengenai Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan melaporkan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 bahkan memberi peluang bagi lembaga penyelenggara negara yang mampu untuk memberikan tambahan laporan, yaitu laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas dana. Munculnya revisi terhadap Standar Akuntansi Pemerintah menurut PP 71 Tahun 2010 mewajibkan pemerintah untuk membuat 7 jenis laporan keuangan yakni laporan realisasi anggaran, laporan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Timbulnya istilah teknis yang baru dalam pengelolaan keuangan, menjadi tambahan kesulitan dalam menghadapi keruwetan dalam akuntansi pemerintahan. Hal ini dikarenakan canggihnya pemikiran yang berada di balik paket UU Keuangan Negara. Bentuk laporan keuangan yang sudah business like, menjadikan pengelolaan dengan menggunakan UU Keuangan Negara yang baru menjadi lebih akuntabel dan adanya self balancing dalam setiap pencatatan transaksi keuangannya. Perubahan-perubahan yang terus terjadi dalam peraturan pemerintah, muncul secara beruntun sejak adanya UU Otonomi Daerah (Otda), yang mendahului UU Keuangan Negara. UU Otda (UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999) mensyaratkan adanya sistem baru dalam pengelolaan keuangan daerah, sementara infrastruktur UU Keuangan Negara waktu itu belum diundangkan (baru ada tahun 2003). Sementara itu, tulang punggung yang sangat penting dalam pelaporan keuangan pusat dan daerah sebagai mandat UU Keuangan Negara, yaitu terbentuknya Komite Standar

14


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Akuntansi Pemerintahan (KSAP) baru menghasilkan PP mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada tahun 2005. Belum lagi perubahan dalam UU Otda di tahun 2004, juga berimbas terhadap pedoman pengelolaan keuangan daerah. Aturan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah yang menjadi fenomenal bagi pemerintahan daerah setelah adanya UU Otda 1999 adalah Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2005. Dengan demikian, maka digantilah Manual Akuntansi Keuangan Daerah (MAKUDA) tahun 1981, dengan aturan tersebut. Tetapi dengan adanya UU Otda yang baru, Pemerintah Daerah (Pemda) belajar mengimplementasikan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2005 dengan biaya yang tentu saja tidak sedikit. Pada tahun 2006, timbul lagi aturan baru berupa Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Hingga sekarang Permendagri tersebut telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan akan terus terjadi, dan hingga tahap sekarang ini aturan teknis pengelolaan keuangan negara belum final, akan selalu terdapat perubahan. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP menganut asas kas menunju akrual (cash towards accruals). Sementara itu dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 12 dan 13 dinyatakan bahwa APBN dan APBD menggunakan dasar akrual. Penggunaan dasar akrual ini menurut UU, sudah harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 (UU Nomor 1 Tahun 2004 pasal 70). Pemerintah belum bisa melaksanakan basis akrual tahun 2008, maka tahun 2010 dilaksanakan revisi terhadap SAP dengan ditetapkannya PP 71 Tahun 2010. Dalam implementasinya, akuntansi pemerintahan mengalami kendala. Hal ini dikarenakan prasyarat adanya akuntan yang terlatih yang mengerjakan semua itu. Kendala sumber daya manusia menjadi permasalahan yang serius di dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di pemerintahan daerah. Berbeda dengan pemerintah pusat, yang memiliki Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang fokus pada penyediaan tenaga akuntan tingkat pelaksana di pemerintah pusat, pemerintah daerah otomatis harus menyediakan tenaga akuntannya sendiri. Masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah adalah: 1. Tenaga akuntan didapat dari pendidikan tinggi yang tidak spesifik mempelajari akuntansi. 2. Rekruitmen dari tenaga akuntan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memerlukan waktu perencanaan dan strategi yang matang. 3. Karakteristik pemerintah daerah yang belum menempatkan pegawainya dengan prinsip the right man in the right place, terutama untuk akuntan. Sering dilaksanakan rotasi jabatan. 4. Tuntutan UU terhadap bagian keuangan yang memahami secara utuh akuntansi dan peraturan perundang-undangannya. Memahami UU Keuangan Negara saja belum cukup untuk menjadi akuntan di pemerintah daerah. Diperlukan pemahaman yang lengkap terhadap akuntansi dan peraturan perundang-undangannya. Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menutup kebutuhan tenaga akuntan adalah: 1. Mengangkat lulusan jurusan akuntansi dan menempatkannya di Badan Pengawas Keuangan Daerah (BPKD), dinas, atau bagian keuangan untuk mengerjakan proses akuntansi. Sementara itu untuk mendidik akuntan, perlu sumber daya yang memadai. Mahasiswa akuntansi harus menempuh pendidikan 144 SKS (kira-kira 4 tahun) sebagai sarjana akuntansi. Fokus sarjana akuntansi adalah akuntan bisnis, bukan akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan hanyalah mata kuliah minor dan pilihan, bukan mata kuliah utama. Akibatnya ketertarikan mahasiswa sedikit karena bukan kajian utama. 2. Mengangkat banyak akuntan menjadi PNS sementara kapasitas pengangkatan PNS oleh Pemda terbatas. Strategi pertama nampaknya sulit untuk dilakukan karena keterbatasan formasi pegawai untuk pengangkatan akuntan. Seringkali berpindahnya lulusan akuntan ke 15


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


bagian yang bukan bidang akuntansi menjadi permasalahan juga. Disamping itu, kebutuhan Pemda bukan hanya akuntan, tetapi lulusan perguruan tinggi dari multi disiplin. 3. Strategi lainnya adalah mendidik PNS yang ada di pemerintah daerah dengan serangkaian pendidikan akuntansi pemerintahan. Pendidikan akuntansi pemerintahan harus berlandaskan logika akuntansi ilmiah, dan bukan berfokus pada aturan. Aturan seringkali berubah, sebagai contoh, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang empat tahun kemudian diganti dengan Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006. Untuk mengantisipasi perubahan tersebut, tentu pemerintah daerah harus memiliki tenaga yang cukup andal dalam menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Apalagi urusan sistem akuntansi pemerintahan sekarang bukan lagi monopoli pemerintah pusat, namun telah menjadi kewenangan dari pimpinan pemerintah daerah. Rasionalnya aturan selalu berubah, namun logika akuntansi akan tetap. Oleh karena itu dibutuhkan perumusan mengenai konsep akuntansi yang sedang terbangun dan akan digunakan sebagai basis perubahan. 4. Pendidikan akuntansi (dan bukan sosialisasi aturan akuntansi) di pemerintah daerah terutama untuk para pengelola keuangan daerah, akan sangat bermanfaat. Hal ini dikarenakan: • Aturan dalam akuntansi yang cepat sekali berubah. • Pemerintah daerah adalah pihak yang menetapkan sistem akuntansi. • Tingginya turnover pegawai akuntansi di pemerintah daerah, mengakibatkan perlunya pendidikan yang lengkap bagi pegawai yang baru. MASA DEPAN AKUNTANSI PEMERINTAH Permasalahan yang perlu dikasji saat ini adalah: ”Apakah pendidikan akuntansi bagi pemerintah daerah telah telah berbasiskan pada suatu kerangka pendidikan akuntansi yang mampu mengantisipasi perubahan peraturan dalam keuangan dan akuntansi pemerintahan daerah atau hanya sekedar memahami peraturan yang ada dan mematuhinya, yang kemudian akan berubah di masa depan?”

Jawaban sementara tentunya adalah tahap sekarang pendidikan akuntansi di pemerintah daerah baru pada tahap memahami peraturan yang ada dan berusaha mematuhinya. Jika di masa depan ada perubahan aturan maka aturan akuntansi yang lama dianggap berubah sama sekali dan sulit untuk mengantisipasi perubahan aturan. Pendidikan akuntansi pemerintahan dapat disusun dengan menggunakan kerangka pendidikan akuntansi yang telah digunakan dalam pendidikan tinggi akuntansi. Di dunia pendidikan akuntansi, seorang mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana akuntansi wajib menempuh mata kuliah Akuntansi Keuangan yang terdiri dari: 1. Pengantar Akuntansi I 2. Pengantar Akuntansi II 3. Akuntansi Keuangan Menengah I 4. Akuntansi Keuangan Menengah II 5. Akuntansi Keuangan Lanjutan I 6. Akuntansi Keuangan Lanjutan II Referensi utama akuntansi keuangan di Indonesia adalah Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia, terutama Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Mata kuliah relevan lainnya adalah mata kuliah Akuntansi Manajemen, Auditing, dan Sistem Informasi. Sarjana 16


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


akuntansi lulusan perguruan tinggi negeri di Indonesia, sebenarnya difokuskan untuk mempersiapkan mereka menjadi lulusan yang siap bekerja di dunia swasta. Salah satu sebab tidak menariknya mata kuliah akuntansi pemerintahan barangkali karena mata kuliah akuntansi pemerintahan sebelum munculnya Standar Akuntansi Pemerintahan, hanya membahas anggaran pemerintah pusat dan akuntansi pemerintahan di Amerika Serikat yang gagal diterapkan di Pemerintahan Indonesia. Materi akuntansi pemerintahan yang demikian tentu saja mendekati pepatah ’Jauh panggang dari api’. Terlalu jauh antara praktek di pemerintahan dengan apa yang diajarkan di bangku perkuliahan. Oleh karena itu, sekaranglah saatnya dunia pendidikan mereformasi pendidikan akuntansi pemerintahan dengan materi-materi baru yang membahas teori serta praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia. Sebagai ilustrasi, pada Program Pendidikan Profesi Akuntansi dan Magister akuntansi, telah terdapat pembahasn Akuntansi Pemerintahan secara Khusus dan Program Kekhususan Keuangan dan Akuntansi Pemerintahan, dengan fokus pada akuntansi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsentrasi ini didesain untuk memberikan bekal teknis bagi para mahasiswa untuk memahami akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan. Apabila dilihat dari perkembangan akuntansi pemerintahan, maka model pengembangan mata kuliah akuntansi pemerintahan dapat dirumuskan dalam materi-materi sebagai berikut: 1. Akuntansi Keuangan Pemerintah 2. Akuntansi Manajemen dan Anggaran Pemerintah 3. Auditing Laporan Keuangan Pemerintah Materi buku ini akan difokuskan pada akuntansi keuangan pemerintahan dengan menjelaskan konsep-konsep dasar akuntansi pemerintahan. Pembahasan dihindarkan sebisa mungkin membahas konsep dasar dan bukan aturan/regulasi akuntansi pemerintahan. Konsep dasar akan berguna bagi mahasiswa untuk menyikapi perubahan-perubahan yang akan terjadi di aturan keuangan dan akuntansi pemerintahan. Alasan fokus pada akuntansi keuangan: 1. Akuntansi keuangan adalah state of the art dari akuntansi itu sendiri, dimana kecanggihan dan reformasi akuntansi ditunjukkan dalam akuntansi pemerintahan. 2. Materi akuntansi keuangan merupakan materi dasar. 3. Audit laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi keuangan.

17


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


BAB 2 KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTAHAAN

Setelah membaca bab 2, diharapkan mahasiswa dapat menganalisis perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan Negara terutama yang berkaitan dengan akuntansi pemerintahan, perubahan basis akuntansi yang dianut pemerintah Indonesia dan mampu membandingkan dengan basis akuntansi yang berlaku secara internasional. Mahasiswa diharapkan mampu memahami esensi perubahan dalam regulasi keuangan dan akuntansi pemerintahan dan mampu mengantisipasi perubahan di masa depan. Setelah membaca bab ini, diharapkan pembaca mampu untuk: 1. Menjelaskan latar belakang reformasi keuangan negara. 2. Mengetahui bentuk reformasi keuangan negara. 3. Mengetahui landasan hukum dan berbagai produk hukum yang berkaitan dengan reformasi keuangan negara. 4. Mengetahui lingkup pengelolaan keuangan negara. 5. Mengetahui lingkup pengelolaan keuangan daerah. 6. Menjelaskan azas-azas dalam pengelolaan keuangan negara. 7. Menjelaskan kekuasaan dan proses pendelegasian wewenang pengelolaan keuangan negara. 8. Menjelaskan kekuasaan dan proses pendelegasian wewenang pengelolaan keuangan daerah. 9. Menjelaskan perubahan paradigma dalam akuntansi pemerintahan beserta aspek-aspeknya. 10. Menjelaskan pengertian akuntansi dasar kas (cash basis), dasar kas modifikasian (modified cash basis), dasar akrual modifikasian (modified accrual basis), dan dasar akrual (accrual basis). 11. Menjelaskan perbedaan akuntansi dasar kas (cash basis), dasar kas modifikasian (modified cash basis), dasar akrual modifikasian (modified accrual basis), dan dasar akrual (accrual basis). 12. Menjelaskan pengertian teknik pembukuan tunggal ( single entry) dan pembukuan berpasangan (double entry). 13. Menjelaskan pengertian dan perbedaan laporan anggaran dan laporan akuntansi.

LATAR BELAKANG REFORMASI KEUANGAN NEGARA Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu mengacu pada penerapan prinsip good governance, pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi di bidang pengelolaan/manajemen keuangan negara. Reformasi manajemen keuangan negara merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan Pemerintah Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu pertimbangan yang melatarbelakangi reformasi pengelolaan keuangan negara ini adalah perubahan sistem pemerintahan.

Otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 berdampak pada perubahan hubungan keuangan antara pusat dan daerah dimana sebagian besar urusan fungsi pemerintahan yang menyangkut pelayanan dasar diserahkan penanganannya kepada pemerintah daerah, termasuk pengelolaan anggaran yang digunakan untuk belanja atas pelayanan-pelayanan dasar wajib tersebut. Hal ini mutlak memerlukan suatu metode pengawasan yang memadai. Salah satu bentuknya adalah keterlibatan masyarakat ( stakeholder ). 18


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Bentuk reformasi pengelolaan keuangan negara ini a ntara lain dilakukan dengan cara: • Penataan peraturan perundang-undangan sebagai la ndasan hukum. • Penataan kelembagaan. • Penataan sistem pengelolaan keuangan negara. • Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan. Untuk melaksanakan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diperlukan landasan hukum yang memadai dan andal. Pada tahun 2004 telah ditetapkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Dae rah sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Setela h perubahan dimaksud, produk hukum yang mendasari pengelolaan keuangan negara/daerah selengkapnya sebagai berikut: a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. d. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. e. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. f. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. g. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerinta han dan PP 71 Tahun 2010. h. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. i. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Tiga undang-undang pertama dikenal sebagai paket undang-undang di bidang keuangan negara. LINGKUP MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA Manajemen/pengelolaan keuangan negara meliputi penerimaan dan pengeluaran uang melalui Kas Umum Negara baik secara objek, subjek, proses dan tujuan. Fokus pengelolaan keuangan negara/daerah tidak hanya pada arus kas, tetapi juga utang, piutang, dan aset jangka panjang. Dalam melakukan pengelolaan keuangan tidak hanya memperhatikan kepentingan satu tahun anggaran tetapi menggunakan perspektif waktu jangka panjang.

Pasal 1 butir (5) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) mengartikan Keuangan Daerah sebagai ”semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut” . Selanjutnya Pasal (2) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup: a. Hak daerah memungut pajak-retribusi daerah dan melakukan pinjaman. b. Kewajiban daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan. c. Penerimaan daerah. d. Pengeluaran daerah. e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain: uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain. f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. 19


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


AZAS-AZAS DALAM KEUANGAN NEGARA Dalam rangka pengelolaan keuangan negara dikenal adanya beberapa azas yang sudah lazim digunakan selama ini yaitu: 1. Azas tahunan, artinya membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. 2. Azas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan utuh dalam dokumen anggaran. 3. Azas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. 4. Azas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.

Selanjutnya pengelolaan keuangan negara/daerah juga mengadopsi azas-azas baru yang berasal dari best practises yang telah diterapkan di berbagai Negara untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan negara/daerah secara akuntabel dan transparan. Azas-azas dimaksud terdiri dari: 1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara, baik pertanggungjawaban keuangan ( financial accountability) maupun pertanggungjawaban kinerja ( performance accountability). 2. Profesionalitas Keuangan negara harus dikelola secara profesional. Oleh karena itu sumber daya manusia di bidang keuangan harus profesional, baik di lingkungan Bendahara Umum Negara/Daerah maupun di lingkungan Pengguna Anggaran/Barang.

3. Proporsionalitas Sumber daya yang tersedia dialokasikan secara proporsional terhadap hasil yang akan dicapai. Hal ini diakomodasi dengan diterapkannya prinsip penganggaran berbasis kinerja. 4. Keterbukaan Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara transparan, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan. 5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri Pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara/daerah dilakukan oleh badan pemeriksa yang independen, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan oleh BPK dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang dan hasil pemeriksaan disampaikan langsung kepada parlemen. Kedudukan BPK terhadap pemerintah adalah independen, dengan kata lain BPK merupakan external auditor pemerintah.

KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku kepala pemerintahan adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Untuk membantu Presiden dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut maka sebagian wewenang: a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

20


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian/lembaga yang dipimpinnya. c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operasional Officer (COO) untuk suatu fungsi pemerintah tertentu. Secara singkat, proses pendelegasian wewenang pengelolaan keuangan negara adalah: Keuangan negara disahkan oleh DPR atau DPRD menjadi UU atau Peraturan Daerah (Perda) → Presiden dan Kepala Daerah adalah pelaksana UU atau Perda → Presiden mendelegasikan wewenangnya kepada Menteri Keuangan sedangkan Kepala Daerah mendelegasikan wewenangnya kepada Sekretaris Daerah.

KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pada pemerintah daerah, kekuasaan untuk mengelola keuangan daerah yang diterima oleh gubernur/bupati/walikota dilaksanakan oleh: a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah (PP Nomor 58 tahun 2005). Sekretaris Daerah bertugas dalam mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu Sekretaris Daerah adalah sebagai pimpinan tim anggaran pemerintah daerah dan memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). b. Satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD sebagai CFO, dan c. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah sebagai COO. PERUBAHAN PARADIGMA AKUNTANSI PEMERINTAHAN Reformasi dalam keuangan negara di Indonesia erat kaitannya dengan akuntansi pemerintahan karena aspek akuntansi yang paling terpengaruh oleh reformasi keuangan negara tersebut adalah akuntansi pemerintahan. Sedangkan aturan yang paling berpengaruh adalah UU mengenai Keuangan Negara dan Perbendaharan Negara. Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka lengkap sudah infrastruktur akuntansi dalam pemerintahan, dan tumbuhlah suatu cabang baru yang membentuk paradigma menjadi suatu bidang kajian yang penulis sebut dengan akuntansi pemerintahan.

Paradigma merupakan cara pandang terhadap suatu realitas. Seperti halnya reformasi keuangan negara di Indonesia, paradigma dalam akuntansi pemerintahan pun telah berubah, dari mekanistik dan birokratik menjadi lebih fleksibel, dinamis dan lebih bersifat bisnis. Perubahan yang signifikan ini dapat dielaborasi dalam beberapa aspek. Aspek akuntansi pemerintah yang mengalami perubahan yang signifikan antara lain adalah sebagai berikut:

21


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Pengakuan dan Pengukuran Dasar Kas menuju Dasar Akrual Aspek pertama perubahan akuntansi pemerintahan adalah perubahan dari dasar kas menjadi dasar akrual. Untuk menuju dasar akrual, maka diperlukan masa transisi atau penyesuaian dengan kondisi masing-masing entitas dimana akuntansi pemerintahan diaplikasikan. Studi International Federation of Accountant (IFAC) dan Public Sector Committee (PSC) mengidentifikasi bahwa antara dasar kas dan dasar akrual terdapat 2 modifikasi yang dipakai, yaitu 1) dasar modifi kasi kas (modified cash basis) dan 2) dasar modifikasi akrual (modified accrual basis). Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:

Transisi antara masing-masing dasar akuntansi berbeda dari satu negara ke negara lain. Hal ini tergantung dari: a. Kondisi sosial dan politik negara yang bersangkutan. b. Dasar akuntansi yang digunakan sekarang. c. Kualitas dan jangkauan informasi yang tersedia. d. Sumber daya yang dialokasikan untuk transisi tersebut. e. Periode waktu yang disediakan untuk transisi menuju dasar akrual. Secara teoritis, manfaat dari dasar akrual jauh lebih besar daripada dasar kas. Oleh karena itu, mengaplikasikan dasar akrual merupakan tujuan dari akuntansi pemerintahan. Namun demikian perlu dipertimbangkan apakah tujuan akuntansi pemerintahan itu sesuai dengan tujuan nasional dari masing-masing negara. Jika manfaat yang dihasilkan oleh penerapan dasar akrual lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan untuk penerapan dasar akrual tersebut, maka dasar modifikasi kas atau modifikasi akrual lebih tepat digunakan di negara tersebut. Dasar Kas (Cash Basis ) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan kejadian pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya ada pada saldo kas dan perubahan saldo kas, yaitu mengukur hasil-hasil keuangan untuk satu periode dengan membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Dasar ini meliputi pembahasan mengenai saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Keterbatasan dasar kas, antara lain adalah: • Pemakai laporan keuangan membutuhkan informasi yang lebih kompleks yang tidak dapat disediakan oleh akuntansi dasar kas. • Informasi dasar kas kurang relevan bagi para pengambil keputusan, karena dasar kas hanya berfokus pada aliran kas dan mengabaikan aliran sumber daya lainnya. • Akuntansi dasar kas tidak dapat memberikan informasi modal (aktiva) secara akurat. • Publik mempunyai keterbatasan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan sumber daya. Informasi dasar kas berarti pemerintah mempertanggungjawabkan kas yang digunakan, tetapi tidak disebutkan pertanggungjawaban atas aktiva dan kewajiban. Dasar Kas Modifikasian ( M odifi ed Cash B asis ) pada dasarnya mirip dengan dasar kas dalam mengakui transaksi dan kejadian pada saat kas diterima atau dibayarkan, hanya saja diantara keduanya terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain karena pada dasar kas modifikasian:

• Pembukuan masih dibuka pada akhir periode dengan ditambah suatu jangka waktu tertentu setelah tahun buku. • Penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama periode perpanjangan tersebut, namun berasal dari transaksi periode sebelumnya, diakui sebagai pendapatan dan pengeluaran dari tahun fiskal sebelumnya. 22


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


• Arus kas pada awal periode pelaporan yang telah dipertanggungjawabkan pada periode sebelumnya, dikurangkan dari aliran kas periode saat ini. Terdapat persamaan antara dasar kas dan dasar kas modifikasian, yaitu dalam hal pengakuan dan pelaporan saldo kas. Hanya saja, dalam dasar kas modifikasian masih dibuka pembukuan untuk mengakui suatu jumlah yang diterima dan dibayar selama periode perpanjangan tertentu. Pos-pos dasar kas modifikasian dan dasar kas adalah pos-pos dasar kas modifikasian termasuk saldo neto jumlah diterima dan dibayar selama periode tertentu yang terjadi di periode sebelumnya. Dasar Akrual Modifikasian ( M odifi ed Accrual Basis ) mengakui transaksi dan peristiwa pada saat transaksi atau peristiwa terjadi, dan bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Perbedaan utama dasar akrual modifikasian dari dasar akrual adalah: • Aset fisik dibiayakan (expensed ) pada waktu pembelian. • Seluruh aset dan kewajiban lainnya diakui seperti dasar akrual.

Elemen-elemen yang diakui dalam dasar akrual modifikasian, adalah: • Aset-aset Keuangan • Kewajiban • Kewajiban Bersih/ Aset-aset Keuangan Bersih • Pendapatan dan Biaya Modifikasi Akrual Dasar akrual modifikasian menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi sumber daya dan penggunaan sumber-sumber keuangan bagi para pemakai laporan keuangan. Dasar Akrual ( Accrual Basis ) mengakui transaksi dan peristiwa pada saat transaksi atau peristiwa terjadi, dan bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Elemen dasar akrual adalah aset, kewajiban, laba bersih, pendapatan dan biaya. Pengukuran akuntansi akrual berfokus pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya tersebut pada suatu entitas. Model pelaporan pada dasar akrual yaitu Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Arus Kas. Cash toward accru als adalah suatu basis yang menyatakan bahwa mengakui pendapatan dan

belanja pada saat dikeluarkan kas; serta mengakui aset, kewajiban dan ekuitas dana dengan dasar akrual (pada saat terjadinya peristiwa atau transaksi). Pengertian dari berbagai variasi transisi antara cash dan accrual adalah relatif, tergantung pihak yang mengeluarkan definisinya. Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia, maka pembahasan cash toward accruals akan menjadi lebih relevan. Hal ini dikarenakan di Indonesia menggunakan istilah ini sebagai transisi menuju penerapan akrual di tahun 2009. Jika pengertian dasar kas dan dasar akrual tidak diperdebatkan lagi oleh para ahli akuntansi, lain halnya dengan modifikasi kas dan modifikasi akrual. Beberapa penulis dan referensi menunjukkan penggunaan istilah modifikasi kas dan modifikasi akrual dengan pengertian yang sangat bervariasi antara satu dengan yang lain, tergantung penerapannya masing-masing.

23


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


2. Teknik Pembukuan Tunggal (Sin gle Entr y ) menjadi Pembukuan Berpasangan ( Double Entry ) Pembukuan Tunggal (Single Entry ) adalah tata cara pembukuan dengan mencatat pada suatu pos laporan keuangan yang terpisah antara satu sama lainnya. Pos-pos laporan keuangan dalam model pembukuan tunggal hanya dicatat pada suatu pos saja dalam laporan keuangan, dan tidak ada kaitannya antara satu pos dengan pos yang lain. Teknik pembukuan single entry tidak mengkaitkan satu pos dengan pos yang lain, masing-masing pos dalam laporan keuangan tidak memiliki hubungan secara matematis dengan pos yang lainnya. Pada umumnya teknik pembukuan tunggal diterapkan bersama dengan basis kas. Hal ini dikarenakan, basis kas merupakan basis yang paling sederhana. Sebagai contoh, sebelum reformasi akuntansi pemerintahan, semua pencatatan di pemerintahan menggunakan sistem tata buku tunggal. Buku tunggal yang dimaksud biasanya disebut buku kas umum. Pembukuan Berpasangan ( Double Entr y ). Pada tahun 1419 Luca Pacioli, ahli matematika Italia, menerbitkan buku pertama akuntansi tentang sistem pembukuan berpasangan. Sistem tata buku berpasangan ini merupakan dasar yang kokoh bagi perkembangan akuntansi karena dalam sistem ini setiap transaksi yang terjadi dicatat dengan memperlihatkan kedua aspeknya (akun-akun dicatat dengan pasangannya) sehingga menghasilkan keseimbangan.

Sejak digunakannya sistem tata buku berpasangan dalam akuntansi pemerintahan, setiap pencatatan transaksi harus dianalisa terlebih dahulu. Analisa dilakukan dengan menghubungkan transaksi dengan persamaan akuntansi. Rasionalnya setiap transaksi akan mempengaruhi persamaan akuntansi baik sisi debet (kiri) dan sisi kredit (kanan). Tata buku berpasangan akan mencatat setiap transaksi di dua buku yang berbeda. Apabila setiap transaksi langsung dicatat dalam dua atau lebih buku yang berbeda maka tentu saja tidak praktis dan akan merepotkan. Untuk meringkas kegiatan tersebut, maka transaksi dianalisis dan hasilnya ditulis dalam bentuk jurnal, debet dan kredit. 3. Laporan Anggaran dan Laporan Akuntansi Laporan Anggaran. Sebelum reformasi keuangan negara, penyelenggara negara hanya diminta untuk melaporkan satu jenis laporan saja yaitu laporan realisasi anggaran ditambah dengan nota perhitungan anggaran. Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang dihasilkan dari proses atau siklus anggaran (siklus anggaran akan dijelaskan lebih lanjut pada bab 4). Sementara itu, sejak berlakunya Undang-undang (UU) mengenai Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan melaporkan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Adanya perubahan ini diharapkan akan menunjukkan model peningkatan akuntabilitas dalam akuntansi pemerintahan. Laporan Akuntansi merupakan laporan yang dihasilkan dari proses akuntansi (proses dan siklus akuntansi akan dijelaskan lebih lanjut pada bab 4). Berdasarkan praktik akuntansi pemerintahan yang berkembang di Indonesia, laporan akuntansi dapat dihasilkan dari proses akuntansi dan tanpa proses akuntansi.

24


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


• Laporan yang dihasilkan dari proses akuntansi. Laporan ini dihasilkan dari proses akuntansi dimulai dari pengidentifikasian bukti transaksi, jurnal, buku besar, daftar saldo buku besar, dan tersusunnya laporan. Laporan jenis pertama inilah yang dapat diaudit, dan kemungkinan akan menghasilkan audit dengan opini wajar tanpa syarat. • Laporan yang dihasilkan tanpa proses akuntansi. Laporan ini dihasilkan dengan menggunakan informasi penerimaan dan pengeluaran kas, serta inventarisasi aset pada akhir tahun. Informasi aset, kewajiban dan ekuitas dana dihasilkan dari informasi yang tidak tersistem. Laporan keuangan yang dihasilkan tanpa proses akuntansi, dapat dipastikan banyak informasi yang tidak lengkap dan tidak akurat. Oleh karena itu maka UU Perbendaharan Negara mewajibkan agar laporan keuangan pemerintahan dihasilkan dari proses akuntansi. Selanjutnya, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, maka laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah harus disusun menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Teknik pembukuan dan dasar akuntansi berhubungan dalam hal keduanya saling mendukung. Single entry mendukung basis kas. Double entry mendukung basis akrual. Hubungan ini dapat digambarkan: Menurut basis cash toward accrual yang dianut oleh Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia aset kewajiban dan ekuitas diakui berbasis akrual, sementara pendapatan dan belanja diakui berbasis kas. Basis akrual di pemerintah Indonesia mengakui transaksi pada saat terjadinya.

25


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


BAB 3 PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Tujuan bab 3, adalah memahamkan pembaca mengenai prinsip, kerangka konseptual, standar dan kebijakan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Pembaca diharapkan dapat menganalisis dan sintesa terhadap posisi prinsip, kerangka konseptual, standar dan kebijakan akuntansi pemerintahan di Indonesia dengan perkembangan referensi internasional dan penerapan praktis dalam kebijakan akuntansi pemerintahan di dalam laporan keuangan pemerintah Indonesia. Setelah membaca bab ini, diharapkan pembaca mampu untuk: 1. Menjelaskan pengertian kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. 2. Menjelaskan aspek-aspek penting dalam lingkungan akuntansi pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. 3. Mengetahui entitas pelaporan keuangan pemerintah. 4. Mengetahui pengguna laporan keuangan pemerintah. 5. Menjelaskan tujuan umum pelaporan keuangan pemerintah. 6. Menjelaskan peranan laporan keuangan pemerintah. 7. Menjelaskan asumsi-asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah. 8. Menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. 9. Menjelaskan kendala informasi yan relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah. 10. Menjelaskan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dalam akuntansi pemerintahan. 11. Menjelaskan pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. 12. Menjelaskan esensi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis cash toward accrual dan akrual.

PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI PEMERINTAHAN, KERANGKA KONSEPTUAL, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Prinsip-prinsip akuntansi pemerintah adalah keseluruhan konsep, ketentuan, cara, prosedur, metode, teknik yang tersedia baik di Indonesia maupun di dunia Internasional baik secara teoretis maupun praktis untuk mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, menyesuaikan, melaporkan dan menganalisis transaksi keuangan pemerintah. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah merupakan konsep dasar dalam penyusunan standar akuntansi pemerintah, yang bersumberkan dari prinsip akuntansi yang berterima umum. Kerangka konseptual ditetapkan bersama standar Akuntansi Pemerintah dan menjadi pedoman penyusunan standar akuntansi.

26


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Kaitan antara Kebijakan Akuntansi, Standar Akuntansi, Prinsip Akuntansi, dan PABU

Standar akuntansi pemerintah adalah konsep, ketentuan, cara, prosedur, metode, teknik yang tersedia baik di Indonesia maupun di dunia Internasional baik secara teoretis maupun praktis untuk mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, menyesuaikan, melaporkan dan menganalisis transaksi keuangan pemerintah, yang telah dipilih oleh Badan yang berwenang untuk menyusun standar dan dikodifikasi menjadi Standar. Meskipun dinyatakan bahwa kerangka konseptual merupakan basis untuk penyusunan standar akuntansi, namun dimungkinkan standar akuntansi menyimpang dari kerangka konseptual. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah Indonesia menyatakan apabila ada pertentangan antara kerangka konseptual akuntansi maka yang dipakai adalah standar akuntansi. Sebagai ilustrasi, dalam Kerangka konseptual dinyatakan bahwa aset diakui berdasarkan nilai historis, namun pengakuan persediaan dalam neraca pemerintah menggunakan nilai pembelian terakhir. Ketidak sesuaian ini menunjukkan bahwa yang didahulukan dalam praktik akuntansi pemerintah adalah standar akuntansi diatas kerangka konseptual. Kebijakan akuntansi adalah konsep, ketentuan, cara, prosedur, metode, teknik yang dipilih dari PABU, Kerangka Konseptual, Standar, atau praktik sehat yang digunakan dan dipilih oleh suatu 27


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


entitas, kemudian ditetapkan sebagai kerangka penyusunan laporan keuangan untuk periode tertentu. Pemerintah sebagai lembaga yang khas memiliki sejarah tersendiri dalam pengembangan prinsip prinsip pemerintahannya. Di Amerika, pengembangan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan sejajar dan berkembang sesuai dengan perkembangan dalam bidang akuntansi swasta. Namun walaupun di Amerika perkembangan akuntansi berkembang pesat, di Indonesia pengembangan akuntansi terlihat stagnan. Hal ini disebabkan adanya UU yang menghambat perkembangan akuntansi yaitu menurut ICW 1927 yang mewajibkan Negara menerapkan stelsel kas dalam pengelolaan keuangan Negara. Akuntansi pemerintah di Indonesia baru berkembang setelah ditetapkannya UU Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003 tentang kewajiban menggunakan basis akrual dalam pelaporan keuangan Negara.

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kerangka konseptual merupakan acuan dan rujukan penting bagi penyusun standar yang disebut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan para pengguna laporan keuangan dalam mencari solusi atas permasalahan akuntansi yang mungkin belum dinyatakan dalam SAP.

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN Sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Berikut ini merupakan beberapa aspek penting dari lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. 1. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan a. Bentuk umu m pemeri ntahan dan pemisahan k ekuasaan

Pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, pihak eksekutif melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi tersebut. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat. b. Si stem pemeri ntah an otonomi dan tr ansf er pendapatan antar pemeri ntah

Tiga lingkup pemerintahan di Indonesia yaitu pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang menghasilkan pendapatan (baik pajak maupun bukan pajak) yang lebih besar akan digunakan sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

28


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


c. Adanya pengar uh proses poli ti k

Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keseimbangan fiskal adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. d. H ubun gan antara pembayar an pajak dengan pelayanan pemeri nt ah

Seringkali efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan tersebut sulit diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah. Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah adalah relatif sulit. 2. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian a. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian

Fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penti ng dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena: • Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. • Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. • Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum. • Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah. • Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. b. I nvestasi dalam aset yang ti dak l angsun g menghasi l kan pendapatan

Fungsi aset bagi pemerintah berbeda dengan fungsi bagi organisasi komersial. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang. c. Kemun gkin an penggunaan akuntansi dana untuk tuj uan pengendali an

Akuntansi dana ( fund accounting ) merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana se lain kelompok dana umum ( the general fund ) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah.

29


ENTITAS PELAPORAN PEMERINTAH

No. Revisi 03

DAN

PENGGUNA

Hal 5 dari 11

LAPORAN


KEUANGAN

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: • Pemerintah pusat • Pemerintah daerah

• Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi tersebut wajib menyajikan laporan keuangan. Kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah antara lain: • Masyarakat • Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa • Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman • Pemerintah TUJUAN DAN PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Tujuan umum pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan yang dituangkan dalam empat laporan keuangan pokok yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pelaporan keuangan oleh entitas pelaporan memiliki beberapa peran diantaranya untuk kepentingan: • Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. • Manajemen Memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. • Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat ( stakeholders). • Keseimbangan antargenerasi ( in tergenerati onal equity ) Memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

30


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


ASUMSI DASAR PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: • Asumsi kemandirian entitas Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. • Asumsi kesinambungan entitas Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. • Asumsi keterukuran dalam satuan uang ( mon etar y measur ement ) Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: • Relevan Relevan artinya informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sesuai dengan maksud/kepentingan para penggunanya serta berguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan apabila: (1) memiliki manfaat umpan balik ( feedback value), (2) memiliki manfaat prediktif ( predictive value), (3) tepat waktu, dan (4) disajikan selengkap mungkin. • Andal Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi yang terdapat di dalamnya tidak menyesatkan dan bebas dari kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (diuji). Informasi yang andal memenuhi karakteristik: (1) penyajian jujur, (2) dapat diverifikasi (verifiability), dan (3) netralitas. • Dapat dibandingkan Informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. • Dapat dipahami

Sedapat mungkin penyajian informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh para pengguna. Informasi tersebut dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL Untuk mencapai kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal seringkali menemui beberapa kendala akibat adanya keterbatasan (limitation) ataupun karena alasan kepraktisan. Berikut ini merupakan hal-hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:

31


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


• Materialitas Laporan keuangan pemerintah harus memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Suatu informasi dikatakan material apabila kelalaian atau kesalahan dalam penyajian informasi tersebut akan berpengaruh pada keputusan ekonomi yang diambil para penggunanya. • Pertimbangan biaya dan manfaat Biaya yang dikeluarkan dalam penyusunan/penyajian informasi dalam laporan keuangan harus lebih kecil dari manfaat yang bisa diperoleh atas informasi tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. • Keseimbangan antar karakteristik kualitatif Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dari laporan keuangan pemerintah. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Para pembuat standar akuntansi, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan, serta para pengguna laporan keuangan hendaknya dapat memahami dan mentaati ketentuan atau prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah: • Basis akuntansi Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas ( cash basis) untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual (accrual basis) untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima dari kas pemerintah (Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah) atau dibayarkan dari kas pemerintah (Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah). Sedangkan dalam akuntansi berbasis akrual, transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui pada saat terjadinya transaksi/peristiwa tersebut, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan diperkenankan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual ( fully accrual basis), baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun, entitas pelaporan tersebut tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan basis kas. Rekonsiliasi dari LRA berbasis akrual ke LRA berbasis kas wajib disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 te ntang Keuangan Negara dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara paling lambat tahun anggaran 2008. ) • Prinsip nilai historis (hi stori cal cost Dalam laporan keuangan, pencatatan aset dan kewajiban berdasarkan nilai

32


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


historisnya. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban tersebut di masa yang akan datang. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar. • Prinsip realisasi (realization ) Dalam akuntansi komersial digunakan prinsip yang disebut penandingan antara biaya dengan pendapatan (matching-cost against revenue principle) pada suatu periode akuntansi. Berbeda dengan akuntansi komersial, akuntansi pemerintahan menggunakan prinsip realisasi. Artinya, pendapatan yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu tahun fiskal akan digunakan (direalisasikan) untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. • Prinsip substansi mengungguli bentuk formal ( substance over f or m ) Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan a tas Laporan Keuangan. ) • Prinsip periodisitas ( periodicity

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan. ) • Prinsip konsistensi ( consistency

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. ) • Prinsip pengungkapan lengkap ( f ul l disclosur e Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

• Prinsip penyajian wajar ( fai r pr esentati on ) Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. 33


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur dalam laporan keuangan (aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan). Kriteria yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: • Kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi. • Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. • Perlu mempertimbangkan aspek materialitas. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Suatu standar akuntansi diturunkan dari kerangka konseptual. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP dirumuskan oleh sebuah komite independen yang disebut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). SAP ini dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang menyajikan secara terperinci elemen-elemen standar akuntansi dalam pemerintahan.

Saat ini PSAP yang telah ditetapkan oleh KSAP adalah sebagai berikut: 1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. 2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. 3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas. 4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan. 5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. 6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi. 7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. 8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan. 9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban. 10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa. 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.

34


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Dalam rangka memudahkan pemahaman dan penerapannya, diterbitkan pula Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis. IPSAP adalah klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Sedangkan Buletin Teknis adalah informasi yang memberikan arahan dan pedoman dalam mengatasi masalah-masalah akuntansi dan pelaporan keuangan yang timbul. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (terbaru adalah PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). SAP diterapkan di lingkup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi tersebut wajib menyajikan laporan keuangan. Sistem Akuntansi dan Pengukuran Kinerja Sistem akuntansi berbeda dengan prinsip dan standar. Sistem akuntansi adalah metode, prosedur, teknik, atau cara untuk mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, melaporkan dan memberi masukan analisis informasi keuangan yang disediakan bagi suatu entitas. Pertimbangan utama dalam sebuah sistem akuntansi adalah adanya pengendalian intern. Sistem akuntansi harus memperhatikan lingkungan pengendalian, analisis risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan (COSO, 2009).

Namun sistem akuntansi tidak bisa dilepaskan dari Standar Akuntansi. Sistem akuntansi pemerintahan pasti harus diatur dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan memperhatikan standar akuntansi. Sistem terdiri dari komponen input, proses dan output. Komponen lainnya berupa outcome. Untuk menghitung kinerja pemerintah daerah, maka diperlukan konsep efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dengan memperhatikan input, proses, output dan outcome. Pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan Gubernur/bupati/walikota, dengan mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Didalam literatur sektor publik, maka kinerja keuangan dapat dilihat dari efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Efisiensi terjadi apabila rasionalitas nilai anggaran dibandingkan dengan nilai hasil kerja. Efektivitas terjadi apabila rasionalitas kerja anggaran dengan pencapaian hasil. Ekonomi terjadi apabila terdapat penghematan nilai anggaran dalam pencapaian hasil. Dalam penilaian akuntabilitas penganggaran daerah, biasanya disertakan Equity yang merupakan ketepatan sasaran pemanfaat.

35


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


BAB 4 SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA , ANGGARAN DAN AKUNTANSI

Secara umum dalam bab ini pembaca diharapkan untuk memahami siklus anggaran dan siklus akuntansi dalam pemerintahan di Indonesia. Pembaca diharapkan mampu untuk mendeskripsikan dan menganalisa serta mensitesakan model ringkas pelaporan pemerintah baik laporan anggaran maupun akuntansi dalam memahami kompleksitas yang ditemui dalam laporan anggaran dan akuntansi pemerintah Indonesia. Setelah membaca bab ini diharapkan mahasiswa atau peserta pelatihan mampu untuk: 1. Menjelaskan tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan negara. 2. Menjelaskan pelaksanaan anggaran/perbendaharaan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam siklus pengelolaan keuangan negara. 3. Menjelaskan sistem penerimaan dan sistem pembayaran dalam pelaksanaan anggaran di satuan kerja pada siklus pengelolaan keuangan negara. 4. Menjelaskan sistem dan prosedur akuntansi dalam pelaksanaan anggaran pada siklus pengelolaan negara. 5. Menjelaskan sistem akuntansi bagi pengguna anggaran dan bendahara umum pada pengelolaan keuangan negara. 6. Mengetahui macam-macam opini atas laporan keuangan pemerintahan yang diberikan oleh pemeriksa. 7. Mengetahui kriteria yang digunakan pemeriksa dalam menentukan opini atas laporan keuangan pemerintahan. 8. Menjelaskan tahapan dalam siklus anggaran pemerintah daerah. 9. Menjelaskan jadwal penyusunan dan penetapan anggaran pemerintah daerah. 10. Menjelaskan tahapan dalam siklus akuntansi. 11. Menjelaskan perbedaan siklus anggaran dengan siklus akuntansi. SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Siklus pengelolaan keuangan negara merupakan rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kegiatan dalam sistem pengelolaan keuangan Negara. Pengelolaan keuangan Negara adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Negara. Anggaran dalam sektor pemerintahan adalah segalanya. Tidak ada satu transaksipun yang berbasiskan kepada anggaran.

Pada pengelolaan keuangan negara, siklus terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran/perbendaharaan, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. 1. Perencanaan dan Penganggaran Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyempurnaan penganggaran dilakukan melalui pendekatan berikut ini: • Pengintegrasian antara Rencana Kerja dan Anggaran Rencana kerja dan anggaran merupakan satu kesatuan dan disusun secara terintegrasi. • Penyatuan Anggaran (unified budget )

36


•

•

•

No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki satu dokumen anggaran. Tidak ada lagi pemisahan antara anggaran rutin dan pembangunan. Dengan pendekatan ini diharapkan tidak terjadi duplikasi anggaran. Penganggaran Berbasis Kinerja Alokasi anggaran sesuai dengan hasil yang akan dicapai, terutama berfokus pada output atau keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Dalam rangka menjaga kesinambungan program/kegiatannya, pemerintah daerah dituntut menyusun anggaran dengan perspektif waktu jangka menengah. Selain menyajikan anggaran yang dibutuhkan selama tahun berjalan, pemerintah daerah juga dituntut memperhitungkan implikasi biaya yang akan menjadi beban APBD Pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya sehubungan dengan adanya program/kegiatan tersebut. Klasifikasi Anggaran Pemerintah menggunakan klasifikasi anggaran yang dikembangkan mengacu pada Government Finance Statistic (GFS). Klasifikasi anggaran tersebut terdiri dari klasifikasi menurut fungsi, menurut organisasi, dan menurut jenis belanja.

Tahap perencanaan pada pemerintah pusat dikoordinir oleh Bappenas sedang pada pemerintah daerah dikoordinir oleh satuan kerja perencanaan daerah. Tahap penganggaran pada pemerintah pusat dipimpin oleh Kementerian Keuangan sedangkan pada pemerintah daerah dikelola oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Penyusunan rencana kerja dimulai pada bulan Januari dengan menyiapkan rancangan kebijakan umum, program indikatif, dan pagu indikatif, yang diperlukan oleh Kementrian/Lembaga/SKPD untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran-KL/Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja perangkat Daerah (RKA-KL/SKPD). Rancangan RKP/RKPD ini selesai bulan Juni untuk selanjutnya disampaikan ke DPR/DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan. Setelah disepakati bersama dengan DPR/DPRD, maka kebijakan umum, program prioritas, dan plafon anggaran sementara, akan menjadi dasar bagi Kementrian/Lembaga/SKPD untuk menyusun RKA. RKA ini selanjutnya digunakan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (RAPBN/D) yang wajib disampaikan ke legislatif untuk dibahas dan diperbaiki sebelum disetujui untuk ditetapkan menjadi APBN/APBD. Proses pengesahan RAPBN dilakukan setelah ada persetujuan oleh DPR, pada RAPBD ada tambahan proses evaluasi. Evaluasi atas RAPBD yang telah disetujui oleh DPRD dilakukan oleh gubernur untuk RAPBD kabupaten/kota dan Mendagri untuk RAPBD provinsi. 2. Pelaksanaan Anggaran/Perbendaharaan Pada pemerintah pusat , pelaksanaan APBN dimulai dengan diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Segera setelah suatu tahun anggaran dimulai, maka DIPA harus segera diterbitkan untuk dibagikan kepada satuan-satuan kerja sebagai pengguna anggaran pada kementrian/lembaga. Pada pemerintah daerah , setelah terbit Peraturan Daerah tentang APBD, SKPD wajib menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada pemerintah daerah masih diperlukan Surat Penyediaan Dana (SPD) yaitu suatu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk

37


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


melaksanakan kegiatan. Setelah DPA dan SPD terbit, maka masing-masing satuan kerja wajib melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja terdapat dua sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu sistem penerimaan dan sistem pembayaran. • Sistem Penerimaan Seluruh penerimaan negara/daerah harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan tidak diperkenankan digunakan secara langsung oleh satuan kerja yang melakukan pemungutan (azas bruto). Pendapatan diakui setelah uang disetor ke rekening Kas Umum Negara/Daerah (basis kas). Oleh karena itu penerimaan wajib disetor ke Rekening Kas Umum selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Dalam rangka mempercepat penerimaan pendapatan, Bendahara Umum Negara/Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada bank. Bank yang bersangkutan wajib menyetorkan penerimaan pendapatan setiap sore hari ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. • Sistem Pembayaran Dalam sistem pembayaran terdapat dua pihak yang terkait, yaitu Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Umum Daerah. Terdapat dua cara pembayaran, yaitu pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh BUD kepada yang berhak menerima pembayaran atau lebih dikenal dengan sistem LS (pembayaran langsung). Pembayaran dengan sistem LS dilakukan untuk belanja dengan nilai yang cukup besar atau di atas jumlah tertentu. Cara lainnya adalah dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) melalui Bendahara Pengeluaran. Pengeluaran dengan UP dilakukan untuk belanja yang nilainya kecil di bawah jumlah tertentu untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran. 3. Akuntansi Sistem dan prosedur akuntansi sangat diperlukan dalam pelaksanaan anggaran, tujuannya adalah: • Untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawab diantara mereka. • Terselenggaranya pengendalian intern untuk menghindari terjadinya penyelewengan. • Untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas pelaporan dalam pengelolaan keuangan.

Setiap entitas pelaporan terdiri dari dua bagian entitas akuntansi, yaitu sebagai pengguna anggaran bendahara umum. • Pengguna Anggaran Sistem ini diterapkan pada satuan kerja sesuai dengan perannya sebagai pengguna anggaran, bagian sistem ini terutama untuk mencatat transaksi yang menjadi kewenangannya, diantaranya adalah pendapatan (pendapatan bukan pajak atau retribusi daerah, umumnya terkait dengan jasa yang dikelola instansi tersebut), belanja (dilakukan dengan menggunakan uang persediaan maupun dengan sistem langsung) dan aset yang dikelola dan digunakan. Dari kegiatan akuntansi oleh satuan kerja sebagai pengguna anggaran, pada akhir periode akan menghasilkan tiga laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 38


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


• Bendahara Umum Bagian ini terutama mengelola pendapatan pajak dan pendapatan lain yang tidak diserahkan pengelolaannya kepada satuan kerja pengguna anggaran (pendapatan bunga dan hasil investasi), belanja (belanja bunga, hibah dan dana perimbangan), pembiayaan (investasi dalam bentuk penyertaan modal, obligasi dan pemberian pinjaman jangka kepada pihak lain). Dari pelaksanaan akuntansi ini oleh bendahara umum ini, ada 4 jenis laporan yang dihasilkan, yaitu LRA, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan CaLK. 4. Pemeriksaan

Pemerintah pusat maupun daerah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada rakyat yang diwakili oleh DPR/DPRD, namun lembaga perwakilan tersebut tidak mempunyai informasi secara penuh mengenai laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dari eksekutif. Oleh karena itu diperlukan pihak yang kompeten dan independen untuk menguji laporan pertanggungjawaban tersebut. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan keuangan oleh BPK akan menghasilkan pernyataan pendapat (opini) tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Ada empat macam opini yang diberikan pemeriksa, yaitu: a. Wajar tanpa pengecualian. b. Wajar dengan pengecualian. c. Tidak wajar. d. Menolak memberikan opini. Sedangkan kriteria yang digunakan dalam menentukan opini antara lain: a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. b. Kecukupan pengungkapan. c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. d. Efektivitas sistem pengendalian intern. Hasil setiap pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Selanjutnya LHP dimaksud disampaikan kepada DPR/DPRD/DPD sesuai dengan kewenangannya (kecuali yang memuat rahasia negara) dan kepada pemerintah. LHP atas laporan keuangan selambat-lambatnya disampaikan kepada legislatif 2 (dua) bulan setelah diterimanya laporan keuangan dari pemerintah. Dalam rangka transparansi dan partisipasi publik, LHP yang telah disampaikan kepada legislatif dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan. 5. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan ke DPR/DPRD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang telah diaudit ini disampaikan kepada lembaga legislatif selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain laporan keuangan tersebut, juga dilampirkan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah dan satuan kerja

39


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


lainnya yang pengelolaanya diatur secara khusus seperti misalnya Badan Layanan Umum (BLU).

SIKLUS ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu entitas dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Pada umumnya siklus anggaran terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut: 1. Penyusunan/Persiapan Anggaran 2. Ratifikasi Anggaran 3. Pelaksanaan Anggaran 4. Pelaporan dan Evaluasi

Siklus dan proses penganggaran di setiap negara berbeda satu dengan yang lainnya, namun pada dasarnya mempunyai urut-urutan yang sama makna dan tujuannya. Menurut buku panduan tentang ”Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia”, yang diterbitkan oleh Yayasan Asia (The Asia Foundation) dari Bank Pembangunan Asia ( Asian Development Bank /ADB) proses/siklus anggaran dapat dibagi kedalam 4 (empat) tahapan, yaitu: 1.

Penyusunan Anggaran Tahapan penyusunan anggaran terdiri dari pengumpulan aspirasi masyarakat melalui forum pertemuan komunitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), proses penyusunan kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah (dinas/instansi) sampai dengan penyiapan draft usulan APBD diserahkan oleh kepala daerah (pihak eksekutif) kepada DPRD (pihak legislatif) untu dibahas dan disetujui bersama. Dalam proses penyusunan anggaran yang memerlukan waktu beberapa bulan, Tim Anggaran Eksekutif yang beranggotakan unsur-unsur dari Sekretariat Daerah, BAPPEDA dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting. Walaupun masyarakat dimintai pendapatnya dalam proses penentuan prioritas program namun pada akhirnya proses penyusunan program dilakukan secara tertutup di masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2.

Penetapan Anggaran

Penetapan anggaran merupakan tahapan yang dimulai ketika pihak eksekutif menyerahkan usulan anggaran kepada pihak legislatif. Pada umumnya proses ini ditandai dengan pidato dari kepala daerah (Bupati/Walikota) di hadapan anggota DPRD. Selanjutnya DPRD akan melakukan pembahasan untuk beberapa waktu. Selama masa pembahasan akan terjadi diskusi antara pihak Panitia Anggaran Legislatif dengan Tim Anggaran Eksekutif dimana pada kesempatan ini pihak legislatif berkesempatan untuk menanyakan dasar-dasar kebijakan eksekutif dalam membahas usulan anggaran tersebut. 3.

Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan Anggaran adalah tahapan yang dimulai sejak APBD disahkan melalui peraturan daerah pada setiap akhir tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai. Tahapan pelaksanaan berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai awal tahun anggaran baru pada bulan 40


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Januari setiap tahunnya. Tahapan Pelaksanaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak eksekutif melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang jumlahnya sesuai dengan struktur organisasi pemerintah daerah yang bersangkutan. 4. Tahapan Auditing (Pemeriksaan)

Tahapan auditing mencakup antara lain penelaahan atas pelaksanaan anggaran untuk waktu satu tahun anggaran yang bersangkutan. Tahapan pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dan BPKP, serta pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila dijabarkan secara rinci, setiap tahapan mempunyai siklus waktu yang berbeda. Tahap 1 dan 2 (Penyusunan Anggaran dan Penetapan Anggaran) memerlukan waktu 12 bulan, Tahap 3 (Pelaksanaan Anggaran) berlangsung 12 bulan, dan Tahap 4 (Auditing Anggaran) memerlukan waktu 6 bulan. Dengan demikian proses anggaran di Indonesia memerlukan waktu 30 bulan (dua setengah tahun). Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, SKB Nomor 0259/M.PPN/1 Tahun 2005 dan PP Nomor 58 Tahun 2005, diberikan alokasi penjadwalan waktu untuk Tahap 1 dan 2 (Penyusunan dan Penetapan Anggaran) yang mempunyai siklus waktu 12 bulan, meskipun pada kenyataannya setiap pemerintahan kabupaten/kota mempunyai variasi tersendiri dalam pengatuaran waktunya. Secara singkat, siklus dan mekanisme APBD dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring, dan evaluasi dan audit. Semua tahap atau proses tersebut dapat dibagi menjadi input proses dan output. Siklus ini dapat dilihat di bawah ini: SIKLUS AKUNTANSI Dari sudut pemakai, akuntansi merupakan suatu fungsi yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Sementara dari sudut proses kegiatannya, akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, penganalisaan, dan penafsiran data keuangan suatu unit ekonomi tertentu dengan cara tertentu. Dengan demikian, akuntansi harus mencakup: identifikasi data yang relevan, proses atau analisis data, dan pengubahan dari data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tertuang dalam laporan keuangan. Prosedur pencatatan transaksi sampai menjadi laporan keuangan disebut proses akuntansi atau siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dari analisa transaksi keuangan dan diakhiri dengan analisa laporan keuangan.

Siklus akuntansi dimulai dengan adanya suat u transaksi yang harus didukung dengan bukti. Setiap transaksi yang terjadi harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen sumber. Atas dasar dokumen/bukti tersebut, setiap transaksi dianalisa dan dicatat secara kronologis (berdasarkan urutan waktu) dalam jurnal. Setiap transaksi yang telah dianalisa, diklasifikasikan dan dicatat dalam jurnal kemudian dipindahkan ke perkiraan/rekening/akun dalam buku besar dan buku besar pembantu. Proses pemindahan ini disebut pembukuan ( posting ). Selanjutnya, neraca saldo disusun atas dasar saldo-saldo dari setiap akun buku besar. Penyesuaian diperlukan untuk membuat akun-akun dalam buku besar mencerminkan kondisi yang sebenarnya 41


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


pada akhir periode akuntansi. Setelah menjurnal dan memposting penyesuaian yang diperlukan, dibuatlah neraca saldo setelah penyesuaian. Dengan dasar penyesuaian tersebut maka dapat disusun laporan keuangan. Dalam akuntansi pemerintahan, laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Kinerja Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain keempat laporan keuangan pokok tersebut, dapat juga menyelenggarakan laporan keuangan tambahan seperti Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana. Pada akhir periode akuntansi, akun-akun nominal harus ditutup dengan membuat ayat-ayat penutup dalam jurnal penutup untuk kemudian diposting ke buku besar. Setelah semua ayat penyesuaian dipindahkan ke akun buku besar dan akun nominal sudah ditutup, maka dihitung saldo dari setiap akun buku besar untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan. Setelah tahap penutupan dan dibuat daftar saldo setelah penutupan serta pembalikan, maka Neraca Awal dapat disusun. PERBEDAAN AKUNTANSI

ANTARA

SIKLUS

ANGGARAN

DAN

SIKLUS

Terdapat perbedaan antara siklus anggaran dan siklus akuntansi. Penekanan siklus anggaran adalah ketaatan terhadap aturan dan pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu penekanan siklus akuntansi adalah pencatatan realisasi transaksi tanpa terlewat satu transaksi pun. Anggaran ditetapkan di masa lalu, maka dapat dipastikan dalam siklus akuntansi akan terdapat transaksi yang tidak dapat dianggarkan sebelumnya. Hal ini adalah suatu hal yang wajar, dikarenakan anggaran merupakan prediksi di masa yang akan datang. Jarang terjadi prediksi yang pasti tepat seratus persen, oleh karena itu pasti akan terdapat perbedaan antara pencatatan anggaran dan akuntansi. Pencatatan transaksi yang tidak dianggarkan sebelumnya disebut dengan transaksi non-anggaran. Transaksi non-anggaran dipastikan akan terjadi dalam siklus akuntansi. Titik singgung antara siklus anggaran dengan siklus akuntansi adalah terletak pada tahap pelaksanaan anggaran.

42


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


BAB 5 PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Setelah membaca bab ini, diharapkan pembaca mampu untuk: 1. 2. 3.

Menjelaskan pengertian dana umum dan ekuitas dana. Menjelaskan fungsi ekuitas dana dalam akuntansi pemerintahan. Menjelaskan pengertian elemen-elemen ekuitas dana.

4.

Menjelaskan pengertian ekuitas dana lancar dan rumus penghitungannya.

5.

Menjelaskan pengertian ekuitas dana investasi dan rumus penghitungannya.

6. 7. 8.

Menjelaskan pengertian ekuitas dana cadangan dan rumus penghitungannya. Menjelaskan persamaan akuntansi pemerintahan. Membuat persamaan akuntansi pemerintahan.

9.

Menerapkan persamaan akuntansi pemerintahan untuk menganalisis transaksi sederhana di pemerintahan.

10. Menjelaskan setiap akibat transaksi dalam akuntansi pemerintahan dan pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi. 11. Menyusun neraca awal sederhana dari persamaan akuntansi pemerintahan. 12. Menjelaskan contoh penyesuaian dan pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi dan neraca. DANA UMUM DAN EKUITAS DANA Untuk memahami akuntansi pemerintahan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kita perlu mengetahui mengenai mekanisme akuntansi dana umum yang dianut oleh SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia menganut konsep dana umum, sebagaimana dinyatakan secara implisit dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 15, sebagai berikut: “Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum (the general fund ) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah.”

Pernyataan ini dapat diinterpretasikan bahwa akuntansi pemerintahan di Indonesia menganut konsep dana umum. Hanya saja, dalam standar selanjutnya tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut mengenai dana umum ini. Dana umum ini dalam praktiknya terdapat pada sisi ekuitas di neraca pemerintah. Menurut Suwardjono (2005: 504), dana ( fund ) mempunyai dua pengertian yang saling dirancukan. Dana dapat diartikan sebagai kas (uang), aset likuid, atau sumber keuangan ( financial resources) yang dapat digunakan untuk mendanai suatu kegiatan, program, atau proyek dalam rangka mencapai tujuan tertentu (spesifik). Dana juga dapat berarti kesatuan, wadah, atau pusat yang dapat berupa kegiatan, program, atau proyek yang didanai dengan aset likuid tersebut. 43


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Pengertian dana menurut General Accounting Standard Board (GASB) Codification (Wilson and Katellus, 2004:34): “A fund is formally defined as a fiscal and accounting entity with self balancing set of accounts recording cash and other financial resources, together with all related liabilities and residual equities or balances and changes there in, which are segregated for the purpose of carrying on spesific activities or attaining certain objectives in accordance with special regulations, restrictions, or limitations.” Konsep dana sangat fundamental bagi akuntansi pemerintah. Sebagaimana dinyatakan di dalam definisi tersebut, suatu dana adalah merupakan entitas fiskal yang terpisah yang memiliki sumber daya sendiri dan melaporkan kewajibannya sendiri dan hasil operasi untuk periode fiskal. Lebih jauh, suatu dana secara konseptual memiliki catatan akuntansi tersendiri (misalnya jurnal, buku besar) dan dapat menyiapkan laporan keuangan sendiri secara terpisah. Dengan demikian suatu dana merupakan entitas akuntansi tersendiri. Konsep ini memandang bahwa kegiatan, program, proyek atau unit kegiatan lainnya sebagai kesatuan atau entitas yang berdiri sendiri dan menjadi pusat pelaporan disebut dengan dana. Sumber keuangan yang dianggarkan dan diserahkan untuk pelaksanaan kegiatan dipertanggungjawabkan melalui kegiatan tersebut sebagai dana yang berdiri sendiri terpisah dengan dana yang lain. Dengan demikian diperlukan seperangkat sistem akuntansi yang dapat menghasilkan data akuntansi dan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban kesatuan dana tersebut. Penjelasan mengenai pos ekuitas dalam neraca dapat ditemukan di dalam Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi, yang menyatakan: ”Pendekatan yang digunakan untuk menyajikan pos -pos ekuitas ke dalam format neraca berdasarkan SAP, dilakukan dengan pendekatan self balancing.” Pendekatan self balancing di dalam neraca yang digunakan oleh SAP merupakan selisih antara saldo Aset dan Kewajiban. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ekuitas dana di dalam neraca merupakan: 1. kelompok dana umum 2. penyeimbang ( self balancing ) terhadap akun aset dan kewajiban Saldo dana dalam neraca dapat diinterpretasi sebagai dana likuid yang siap digunakan adalah ekuitas dana lancar Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan dana cadangan. Untuk menggunakan SiLPA dan dana cadangan perlu ketetapan hukum yang mengatur penggunaan dana SiLPA yang tersedia.

44


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


PERSAMAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN Pemisahan antara eksekutif dan legislatif sebagai wakil dari rakyat dalam pemerintahan menimbulkan perlunya pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pemerintah terhadap keuangan rakyat yang dikelolanya diwujudkan dalam bentuk pelaporan neraca yang mengharuskan bahwa aset pemerintah harus ditunjukkan asalnya, apakah dari kewajiban ataukah milik pemerintah sendiri (ekuitas dana). Dengan demikian, maka hubungan fungsional bahwa aset harus selalu sama dengan kewajiban dan ekuitas dana harus selalu dipertahankan.

Hubungan fungsional antara aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam akuntansi disebut dengan persamaan akuntansi . Persamaan akuntansi adalah hubungan fungsional antar akun (tempat mencatat transaksi) dalam suatu sistem akuntansi, akibat dimintanya pertanggungjawaban atas dasar konsep entitas pelaporan dan kemandirian entitas yang menghendaki agar kekayaan yang dikelola oleh pemerintah dapat ditunjukkan sumber atau asalnya. Secara sederhana, persamaan akuntansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut: Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana

Dengan menggunakan notasi, maka persamaan tersebut dapat ditulis: A = K + ED

Di dalam sistem akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka Ekuitas Dana pemerintah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu: 1. Ekuitas Dana Lancar 2. Ekuitas Dana Investasi 3. Ekuitas Dana Cadangan Setiap kelompok dibagi menjadi akun-akun yang spesifik sesuai dengan dana yang dimaksudkan. Setiap kelompok dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Dengan kata lain Ekuitas Dana Lancar sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.

45


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Pasangan Akun dalam Ekuitas Dana Lancar Akun Sub Ekuitas Dana Lancar Akun Lawan SiLPA/SiKPA (Selisih Lebih/Kurang Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Investasi Jangka Perhitungan Anggaran) Pendek Pendapatan yang Ditangguhkan Kas di Bendahara Penerimaan Cadangan Piutang Piutang Cadangan Persediaan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Hutang Jangka Pendek Pembayaran Hutang Jangka Pendek 2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan berjangka panjang. Penyajian Ekuitas Dana Investasi di neraca dapat diperoleh dengan menjumlahkan: •

Investasi Jangka Panjang

•

Aset Tetap

•

Aset Lainnya

Dikurangi: •

Jumlah Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang Pasangan Akun dalam Ekuitas Dana Investasi

Akun Sub Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang 3. Ekuitas Dana Cadangan

Akun Lawan

Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Aset Lainnya Hutang Jangka Panjang

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam Dana Cadangan. Dengan demikian jumlah yang disajikan di neraca adalah sebesar jumlah Dana Cadangan. Dana cadangan ini tersimpan di dalam rekening di bank yang diatur dengan peraturan daerah.

46


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Pasangan Akun dalam Ekuitas Dana Cadangan Akun Sub Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Akun Lawan Dana Cadangan

Adanya 3 jenis Ekuitas Dana di dalam akuntansi pemerintahan Indonesia, akan mengubah struktur persamaan akuntansi, menjadi sebagai berikut: A = K + EDL + EDI + EDC

Dari persamaan diatas, A adalah Aset, K adalah Kewajiban, EDL adalah Ekuitas Dana Lancar, EDI adalah Ekuitas Dana Investasi, dan EDC adalah Ekuitas Dana Cadangan. Untuk mengecek ketepatan dalam penjumlahan angka-angka di dalam setiap kelompok ekuitas dana, dapat menggunakan rumus berikut ini: EDL = Aset Lancar - Kewajiban Jangka Pendek EDI = Investasi Jangka Panjang + Aset Tetap + Aset Lainnya – Kewajiban Jangka Panjang EDC = Dana Cadangan

Pemerintah melaksanakan operasional kegiatan pelayanannya kepada masyarakat dengan berdasarkan pada anggaran. Jika dilihat dari segi transaksi, terdapat 3 tahap anggaran yaitu pada saat disahkan, diotorisasi, dan direalisasi. Anggaran pemerintah akan berpengaruh terhadap persamaan akuntansi pemerintah pada saat direalisasi atau saat terjadinya transaksi (dasar akrual) dan pada saat peneriman atau pengeluaran kas (dasar kas). Hubungan posisi keuangan awal dan posisi keuangan akhir setelah transaksi yang berdasarkan anggaran pemerintah, dapat digambarkan dalam notasi persamaan akuntansi sebagai berikut. Posisi keuangan awal: A = K + EDL + EDI + EDC Posisi keuangan akhir: A’ = K’ + EDL’ + EDI’ + EDC’

Tanda ’ dalam persamaan di atas menunjukkan bahwa komposisi dan jumlah rupiah aset, kewajiban, dan ekuitas dana berubah setelah adanya transaksi tetapi jumlah rupiah aset total akan selalu sama dengan jumlah rupiah kewajiban dan ekuitas dana. Apabila elemen penyebab 47


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


perubahan ekuitas dipisahkan maka selama periode fiskal terjadinya transaksi, ekuitas awal tidak akan berubah dan sebagai gantinya timbul elemen-elemen Pendapatan (P), Belanja Operasi (BO), Belanja Modal (BM), Pendapatan Pembiayaan (PF), dan Belanja Pembiayaan (BF) dalam persamaan di atas. Pada akhir periode, persamaan akuntansi pemerintah akan menjadi sebagai berikut: A = K + (EDL + P – BO) + (EDI + BM) + EDC + PB - BB KOROLARI DALAM PERSAMAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN Bagian ini disarikan dari Sinaga (2005). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, menggunakan basis modifikasi kas menuju akrual (cash towards accrual ). Basis ini mengharuskan penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dengan basis akrual sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas. Aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan unsur Neraca sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan unsur Laporan Realisasi Anggaran. Dengan kata lain, Neraca disajikan dengan basis akrual dan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas disajikan dengan basis kas .

Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan-laporan yang saling berhubungan. Pendapatan yang merupakan isi Laporan Realisasi Anggaran didefinisikan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Selanjutnya belanja yang juga menjadi isi Laporan Realisasi Anggaran didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Ekuitas dana lancar merupakan unsur neraca sehingga pendapatan dan belanja seharusnya langsung mempengaruhi ekuitas dana lancar dalam neraca. Akan tetapi penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja berdasarkan basis kas hanya mempengaruhi jumlah kas tetapi tidak secara langsung mempengaruhi ekuitas dana lancar. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa akunakun pendapatan dan belanja merupakan akun pembantu ekuitas dana lancar. Penerimaan pendapatan dicatat terlebih dahulu dalam akun pendapatan dan pengeluaran belanja dicatat dalam akun belanja kemudian pada akhir tahun ditutup ke akun ekuitas dana lancar (bandingkan dengan pengertian pendapatan dan biaya sebagai akun pembantu modal dalam akuntansi komersial). Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus ada dalam anggaran, artinya harus melalui atau tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang merupakan unsur Laporan Realisasi Anggaran akan diakui atau dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan hanya mempengaruhi kas dan tidak mempengaruhi komponen lainnya dalam pos neraca pada saat penerimaan dan 48


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


pengeluaran kas. Akibat perlakuan seperti ini, neraca hanya terdiri dari kas pada sisi debet dan ekuitas pada sisi kredit. Ekuitas pun hanya muncul pada akhir periode pada saat pendapatan dan biaya ditutup ke ekuitas dana lancar. Perlakuan-perlakuan penerimaan dan pengeluaran dalam penerapan basis kas menuju akrual ini dapat diuraikan sebagai berikut: Pada saat penerimaan pendapatan dicatat dalam persamaan: Kas =

Ekuitas Dana Lancar

Pendapatan

Kas merupakan unsur atau akun neraca yang disebut juga dengan akun riil (real account ) sedangkan pendapatan adalah unsur Laporan Real isasi Anggaran yang disebut juga akun nominal (nominal account ). Pada saat pengeluaran kas untuk belanja dicatat dalam persamaan: (Kas) =

(Ekuitas Dana Lancar)

Belanja

Belanja merupakan nominal account . Pada saat pengeluaran belanja untuk perolehan aset tetap berupa gedung misalnya akan dijurnal: (Kas) =

(Ekuitas Dana Lancar)

Belanja Modal

Pertanyaannya, ”Mengapa tidak langsung dijurnal ke aset tetap yang bersangkutan?” Seharusnya, seperti halnya di akuntansi komersial, pengeluaran untuk perolehan aset tetap (belanja modal untuk pembangunan gedung) dapat dicatat dalam persamaan akuntansi pemerintah sebagai berikut:

(Kas) =

Gedung & Bangunan

Belanja Modal

Akun gedung dan bangunan dan akun kas merupakan akun riil ( real account ). Jika dilakukan penjurnalan seperti di atas maka pengeluaran tersebut tidak akan mempengaruhi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Perlakuan seperti ini hanya mempengaruhi akun-akun neraca. Oleh karena seluruh transaksi kas pemerintahan harus melalui Laporan Realisasi Anggaran maka pengeluaran untuk belanja modal tidak dapat dijurnal langsung ke aset yang bersangkutan, tetapi harus melalui Laporan Realisasi Anggaran terlebih dahulu.

49


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Contoh lain, misalnya pengeluaran untuk pembayaran pokok hutang. Pembayaran pokok hutang akan dicatat dalam persamaan akuntansi pemerintah sebagai berikut: (Kas) =

Pengeluaran Pembiayaan Pokok Hutang

Bayar pokok hutang

Pengeluaran uang kas untuk pembayaran hutang tidak dikredit secara langsung pada kewajiban di Neraca, melainkan dijurnal ke unsur Laporan Realisasi Anggaran yaitu Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembayaran Pokok Hutang. Dari uraian di atas terlihat bahwa setiap pengeluaran pemerintah atau penerimaan pemerintah harus melalui Laporan Realisasi Anggaran. Oleh

karena itu, penerimaan dan pengeluaran mempengaruhi unsur-unsur dalam Laporan Realisasi Anggaran dan kas di Neraca sekaligus. Jadi yang terpengaruh di Neraca hanya akun kas. Akan tetapi penerimaan dan pengeluaran uang tidak hanya mempengaruhi kas di Neraca. Pengeluaran uang untuk membayar pengadaan aset tetap yang merupakan belanja modal selain mempengaruhi kas juga mempengaruhi aset tetap yang bersangkutan dan akun pasangannya dalam kelompok ekuitas. Contohnya pengadaan aset tetap berupa bangunan tersebut. Contoh lainnya, penerimaan uang dari pinjaman akan menambah kas tetapi sekaligus juga menambah kewajiban yang harus muncul di Neraca. Untuk itu harus ada mekanisme agar pengeluaran kas tidak hanya mempengaruhi kas tetapi juga unsur neraca lainnya yang terkait sekaligus juga masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran. Demikian juga halnya dengan penerimaan pinjaman yang masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran tetapi juga harus masuk dalam kewajiban di Neraca. Mekanisme ini yang disebut dengan jurnal korolari. Melalui mekanisme jurnal korolari, pengeluaran belanja untuk pembelian aset tetap seperti pembelian gedung dicatat sebagai pengeluaran belanja modal. Selanjutnya, agar perolehan aset tersebut muncul dalam Neraca maka perlu dibuat jurnal pendamping (jurnal korolari). Jurnal korolari dibuat dengan mendebet aset yang bersangkutan dan mengkredit akun Ekuitas Dana Diinvestasikan dalam kelompok Ekuitas. Misalkan dikeluarkan belanja modal sebesar Rp 100 miliar untuk pembelian gedung, maka agar dapat masuk dalam Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran harus dibuat persamaan akuntansi sebagai berikut: (Kas) = EDL - SiLPA Belanja Modal (100) = (100) Persamaan ini akan mempengaruhi belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pencatatan tersebut belum masuk dalam akun aset tetap berupa gedung dan akun ekuitasnya. Untuk itu dibuatkan persamaan korolari: Gedung dan Bangunan =

Diinvestasikan dalam Aset

Korolari Belanja 50


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11

Tetap 100 =


Modal

100

Dengan penjurnalan di atas, Pengeluaran Kas akan dicatat dalam Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Bukan hanya itu, akun Gedung dan Bangunan dalam kelompok aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap pada kelompok Ekuitas juga dicatat sebesar jumlah yang sama. Dari uraian di atas terlihat bahwa jurnal korolari digunakan agar transaksi yang mempengaruhi akun Neraca (selain kas) dan Laporan Realisasi Anggaran dapat dicatat pada waktu yang sama . Pertanyaannya adalah ”Apakah tidak ada mekanisme lain yang dapat memungkinkan dapat disajikannya unsur neraca selain kas?” Jawabnya adalah ”Ada”. Akun-akun yang dimaksud bisa saja dicatat pada akhir tahun dengan menggunakan jurnal penyesuaian. Seluruh buku besar untuk akun-akun terkait dibuka pada saat penyusunan neraca lajur. Akan tetapi dapat dibayangkan begitu rumitnya menghimpun semua bukti transaksi untuk dilakukan penyesuaian pada akhir tahun dengan mekanisme ini.

51


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


BAB 6 SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN: BUKTI TRANSAKSI DAN JURNAL

Setelah membaca bab ini diharapkan mahasiswa atau peserta pelatihan mampu untuk: 1. Menjelaskan bukti transaksi. 2. Menjelaskan bukti transaksi utama? 3. Menjelaskan bukti transaksi pendukung? 4. Menjelaskan pengertian jurnal. 5. Menjelaskan syarat-syarat penjurnalan. 6. Mengetahui aturan debet dan kredit serta aturan kontra akun dalam akun ekuitas dana. 7. Menjelaskan dan membuat kode akun sederhana dalam akuntansi pemerintahan daerah. 8. Menjelaskan bukti/formulir jurnal dalam akuntansi pemerintahan. 9. Mengetahui format jurnal umum. 10. Menjelaskan prosedur menjurnal. 11. Membuat jurnal umum atas transaksi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan manual dalam akuntansi pemerintahan. 12. Membuat jurnal korolari dalam akuntansi pemerintahan. ANALISIS BUKTI TRANSAKSI Secara singkat aktivitas akuntansi adalah suatu proses identifikasi (penentuan), pengukuran dan komunikasi (penyampaian) informasi ekonomis. Informasi ekonomis yang dihasilkan tersebut terdiri dari data keuangan mengenai suatu transaksi yang dinyatakan dalam bentuk uang. Transaksi-transaksi tersebut harus mengalami proses identifikasi dan pengukuran terlebih dahulu sebelum dicatat ke dalam jurnal. Transaksi merupakan suatu kejadian/peristiwa/kegiatan yang dapat mengubah posisi keuangan suatu entitas. Berdasarkan jenisnya, transaksi terbagi menjadi: a. Transaksi kas, yaitu transaksi yang mengakibatkan pertambahan atau pengurangan kas. Contoh: Pencairan SPMU (…), Penerimaan Piutang, Pembayaran Belanja Gaji, dll. b. Transaksi non-kas, yaitu transaksi yang mengakibatkan perubahan pada aset, Hutang,

pendapatan, dan belanja tetapi tidak mempengaruhi kas. Contoh: Penerimaan Aktiva Tetap dari Donatur, Pembebasan Hutang. Seperti telah dibahas pada bab 4 tentang siklus akuntansi, proses awal dalam siklus akuntansi adalah menganalisis transaksi keuangan unit usaha (entitas). Dalam proses analisis transaksi tersebut, keberadaan bukti transaksi sangat penting. Bukti transaksi adalah semua media pendokumentasian dari transaksi atau kejadian ekonomi. Dalam akuntansi sektor swasta, bukti transaksi dibedakan menjadi bukti intern dan bukti ekstern. Bukti-bukti transaksi yang dikeluarkan oleh perusahaan disebut bukti intern, sedangkan bukti yang diterima dari luar perusahaan disebut bukti ekstern. Contoh dari bukti transaksi dalam sektor swasta umumnya berupa kuitansi, faktur, cek, tagihan pembayaran dan nota pembelian atau penjualan. Bukti tersebut memberikan keterangan rinci mengenai sifat, pihak-pihak yang terlibat, serta jenis barang atau jasa yang tercakup dalam transaksi tersebut. 52


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Dalam akuntansi pemerintahan, bukti transaksi pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: • BKM (bukti transaksi kas masuk) • BKK (bukti transaksi kas keluar) • BM (bukti transaksi memorial/non-kas) Contoh dari bukti transaksi dalam akuntansi pemerintahan yaitu: Kas : Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Membayar (SPM) Piutang : Daftar Piutang Persediaan : BA (Berita Acara?) Penerimaan Barang, Daftar Persediaan Aktiva Tetap : BA (.....) Penerimaan Inventaris, Daftar Aktiva

JURNAL Dokumen pembukuan merupakan bukti tertulis yang mendasari pencatatan suatu transaksi. Transaksi-transaksi dicatat berdasarkan informasi yang diberikan oleh dokumen pembukuan. Bukti dokumen tersebut dicatat pertama kali dalam sebuah daftar yang disebut jurnal. Karena itu jurnal sering disebut dengan the book of original entries

atau buku ayat asli. Mencatat transaksi ke dalam buku jurnal disebut dengan menjurnal. Jurnal ( journal ) adalah buku catatan transaksi secara kronologis sesuai dengan urutan tanggal terjadinya. Jurnal mencatat akun-akun yang akan terpengaruh oleh transaksi beserta jumlah dan keterangan ringkas tentang transaksi. Setiap transaksi yang akan dicatat, terlebih dahulu harus dianalisa. Tahap-tahap dalam menganalisa suatu transaksi adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan perkiraan/rekening/akun yang dipengaruhi transaksi tersebut. 2.

Menetapkan akun-akun yang terpengaruh tersebut bertambah atau berkurang.

3.

Menetapkan penambahan atau pengurangan tersebut mengakibatkan perkiraan yang bersangkutan harus didebet atau harus dikredit dalam jurnal.

Oleh karena itu terdapat beberapa persyaratan yang harus diketahui oleh seorang akuntan dalam membuat jurnal dalam akuntansi pemerintahan, antara lain sebagai berikut: 1.

Pemahaman bahwa jurnal merupakan implikasi dari sistem tata buku berpasangan (doubl e entr y system )

Sebelum reformasi akuntansi pemerintahan, semua pencatatan di pemerintahan menggunakan sistem tata buku tunggal. Sistem tata buku tunggal merupakan sistem yang mencatat transaksi ekonomi dalam satu buku. Buku tunggal yang dimaksud biasanya buku kas umum.

53


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Sejak digunakannya sistem tata buku berpasangan dalam akuntansi pemerintahan, setiap pencatatan transaksi harus dianalisa terlebih dahulu. Analisa dilakukan dengan menghubungkan transaksi dengan persamaan akuntansi. Rasionalnya setiap transaksi akan mempengaruhi persamaan akuntansi baik sisi debet (kiri) dan sisi kredit (kanan). Tata buku berpasangan akan mencatat setiap transaksi di dua buku yang berbeda. Apabila setiap transaksi langsung dicatat dalam dua atau lebih buku yang berbeda maka tentu saja tidak praktis dan akan merepotkan. Untuk meringkas kegiatan tersebut, maka transaksi dianalisis dan hasilnya ditulis dalam bentuk jurnal, debet dan kredit. 2.

Mengetahui aturan debet, kredit, saldo normal, dan aturan kontra akun

Istilah debet dan kredit dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah kiri dan kanan. Debet dan kredit bukan berarti debet sama dengan tambah dan kredit sama dengan kurang, tetapi menunjukkan kolom kiri atau kanan. Saldo normal klasifikasi kode akun ditunjukkan melalui tabel berikut ini:

Nama Akun

Saldo Normal Debet

Penambahan Debet

Pengurangan Kredit

Kewajiban/ Hutang Ekuitas Dana

Kredit Kredit

Kredit Kredit

Debet Debet

Pendapatan Belanja

Kredit Debet

Kredit Debet

Debet Kredit

Pendapatan Pembiayaan Belanja Pembiayaan

Kredit Debet

Kredit Debet

Debet Kredit

Aset

Secara khusus, aturan debet dan kredit untuk akun ekuitas dana menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut: a. Ekuitas Dana Lancar Akun Sub Ekuitas Dana Lancar SiLPA/SiKPA (Selisih Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran)

Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang

Saldo Normal Penambahan Pengurangan

Kredit

Kredit

Debet

Kredit Kredit

Kredit Kredit

Debet Debet 54


No. Revisi 03

Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek

Hal 5 dari 11


Kredit

Kredit

Debet

Debet

Debet

Kredit

b. Ekuitas Dana Investasi Akun Sub Ekuitas Dana Saldo Normal Penambahan Pengurangan Investasi Diinvestasikan dalam Investasi

Kredit

Kredit

Debet

Kredit

Kredit

Debet

Kredit

Kredit

Debet

Debet

Debet

Kredit

Jangka Panjang D nvestas an a am Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang c.

Ekuitas Dana Cadangan Akun Sub Ekuitas Dana Saldo Normal Penambahan Pengurangan Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

3.

Kredit

Kredit

Debet

Memiliki kode akun

Untuk memudahkan dalam mengklasifikasi tiap transaksi ke dalam akun tetentu yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut, biasanya dirancang suatu daftar akun. Begitu juga dalam akuntansi pemerintahan, dalam melaksanakan analisis transaksi diperlukan daftar akun yang harus dibuat secara kompatibel dengan akun anggaran. Daftar akun biasanya disertai dengan penjelasan dan petunjuk tentang tata cara pencatatan di dalamnya serta tentang jenis-jenis transaksi yang dapat dicatat dalam tiap akun. Dalam akuntansi bisnis sekalipun, seorang pegawai pembukuan tidak boleh mengarang sendiri nama akun untuk mencatat transaksi, 55


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


apalagi di dalam akuntansi pemerintahan. Daftar akun ini sudah ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan untuk daftar akun instansi pemerintah pusat dan keputusan menteri dalam negeri untuk daftar akun pemerintah daerah. Setiap nama akun ditetapkan dan diberi kode untuk memudahkan penjurnalan dan cek silang (cross check ) apabila ada kesalahan. Kode akun dalam akuntansi, dapat disusun menggunakan metode pengkodean angka, huruf atau gabungan angka dan huruf. Metode manapun yang dipilih, kode akun harus dibuat secara sistematis. Pada umumnya kode awal diberikan untuk akun neraca dan kemudian untuk akun anggaran (pendapatan dan belanja). Suatu kode akun harus menjadi alat identifikasi yang bersifat unik dan tepat. Pada umumnya digunakan 3 cara sistem penyusunan kode akun: • Block account codes •

Group account codes

•

Decimal account codes

Pada pemerintahan daerah misalnya, urusan kode akun ini menjadi hal yang kompleks, karena banyaknya informasi yang harus diolah dan struktur organisasi yang kompleks juga. Sebagai contoh, menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, diperlukan kode akun untuk: a. kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi b. susunan kode akun keuangan daerah c. kode rekening pendapatan propinsi d. kode rekening pendapatan kabupaten/kota e. kode dan klasifikasi fungsi f.

klasifikasi belanja daerah menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara

g. h. i.

kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah kode rekening belanja daerah kode rekening pembiayaan daerah

Permendagri ini hanya memberikan gambaran umum semata dan tidak mengatur secara spesifik kode akun yang diperlukan dalam akuntansi pemerintahan daerah. Oleh karena itu pemerintahan daerah harus mengembangkan sendiri kode akunnya. Kode akun secara umum yang digunakan dalam pemerintahan daerah adalah Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, dan Belanja termasuk juga Pembiayaan. 4. Memiliki bukti transaksi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan bukti transaksi sangat penting sebagai media pendokumentasian dari transaksi atau peristiwa ekonomi.

56


5.

No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Memiliki bukti jurnal

Bukti jurnal adalah pendokumentasian bukti transaksi ke dalam alat/media untuk melakukan pencatatan akuntansi. Bukti jurnal memuat kode serta sisi debet dan kredit perkiraan Buku Besar dari masing-masing transaksi, nama dan tanda tangan/paraf dari petugas/pejabat pembuat bukti, petugas/pejabat validasi bukti, dan petugas pembuku bukti. Bukti jurnal ini adalah sebagai dasar melakukan pencatatan dalam Buku Jurnal. Bukti Jurnal berdasarkan jenis transaksi, digolongkan menjadi: a.

Bukti jurnal Kas Masuk (BKM), yaitu dokumen yang mendukung jurnal penerimaan kas. Pemegang Kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat BKM berdasarkan dokumen dasar berupa Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti pemotongan/pemungutan Pajak-pajak Pusat/Negara. Bendaharawan Umum Daerah/Pengelola Keuangan Daerah membuat BKM berdasarkan STS ke Kas daerah.

b.

Bukti jurnal Kas Keluar (BKK), yaitu dokumen yang mendukung jurnal pengeluaran kas oleh Bendaharawan atau Kas Daerah. Pemegang kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat BKK berdasarkan dokumen dasar berupa bukti-bukti pengeluaran anggaran (misalnya: kuitansi pembelian, BA (berita acara?) serah terima barang/pekerjaan). Pengelola Keuangan Daerah membuat BKM mendasarkan SPM (Surat Perintah Membayar).

c.

Bukti jurnal non-kas/Bukti jurnal Memorial (BM), yaitu dokumen yang mendukung penambahan dan atau pengurangan terhadap pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, Hutang, dan ekuitas dari transaksi non-kas.

PENJURNALAN TRANSAKSI Rancangan buku jurnal berkembang dari yang mula-mula naratif sifatnya, kemudian menjadi jurnal standar. Berdasarkan jenisnya, jurnal terdiri dari jurnal transaksi, jurnal penyesuaian, jurnal penutupan, jurnal pembalikan, jurnal reklasifikasi, dan jurnal koreksi. Sedangkan berdasarkan format sajiannya, jurnal terbagi menjadi format jurnal umum (memorial dua kolom) dan jurnal khusus (multi kolom). Pembahasan pada bab ini akan dijelaskan mengenai jurnal transaksi dengan format jurnal umum. Berikut ini adalah contoh format jurnal umum:

Halaman: 01 Jumlah (Rp) Tanggal

Uraian Transaksi

Ref. Debet

20X X Jan

01 Kas Pendapatan (Pencatatan realisasi PAD)

Kredit

xxx xxx

57


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Proses pencatatan suatu transaksi dalam sebuah buku jurnal disebut menjurnal/penjurnalan ( journalizing ). Prosedur menjurnal pada jurnal umum adalah sebagai berikut: 1. Pada kolom tanggal diisi dengan tahun dan bulan (cukup dicatat satu kali pada setiap halaman, kecuali jika tahun dan bulan tersebut berganti) serta tanggal (dicatat setiap tanggal terjadinya transaksi). 2. Menuliskan ayat jurnal pada kolom uraian transaksi. • Nama akun yang akan didebet ditulis di sebelah kiri sekali dalam kolom uraian dan jumlah uangnya dimasukkan dalam kolom debet. • Nama akun yang akan dikredit ditulis di bawah akun yang didebet dan agak masuk ke kanan, lalu jumlah uangnya dimasukkan dalam kolom kredit. 3. Penjelasan singkat mengenai transaksi dapat ditulis di bawah setiap ayat jurnal. Nama-nama akun yang digunakan dalam jurnal harus sesuai dengan nama-nama akun yang ada dalam buku besar. Lajur referensi baru digunakan setelah ayat-ayat jurnal dipindahkan ke akunakun yang bersangkutan dalam buku besar. Sebagai contoh, beberapa transaksi Kabupaten Makmur akan digunakan untuk menunjukkan penjurnalan transaksi. Secara deskriptif, transaksi akuntansi keuangan yang terjadi pada Kabupaten Makmur, dalam tahun 2006 dapat diikhtisarkan sebagai berikut: A. Inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur Rp 11.000. B. Realisasi pendapatan asli Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur Rp 20.000. C. Realisasi belanja operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur Rp 15.000. D. Realisasi belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur Rp 10.000. E.

Korolari: Pengakuan aset atas realisasi belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten Makmur Rp 10.000. F. Realisasi penerimaan pembiayaan dari hutang jangka panjang Rp 7.000. G. Korolari: Pengakuan hutang jangka panjang Rp 7.000. H. Pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan Pemda untuk pembuatan Bandara di Pemkab Makmur Rp 5.000. I. Korolari: Pengakuan atas penambahan dana cadangan Rp 5.000 Diminta untuk membuat: 1. 2. 3.

Kode akun untuk menampung transaksi yang berlaku untuk semua transaksi tersebut, menggunakan metode penyusunan kode akun angka dan sistem blok. Jurnal untuk transaksi inventarisasi. Jurnal untuk transaksi realisasi anggaran tahun 2006.

Jawaban: 1. Kode Akun Kode Akun 1

Nama Akun Aset

58


100 110 150 190 2

200 250 3

No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Kas di Kas Daerah Persediaan Aset Tetap Dana Cadangan Kewajiban Hutang Jangka Pendek Hutang Jangka Panjang Ekuitas Dana

30

Eku itas Dana L ancar

300 301 302

SiLPA Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Cadangan Persediaan Dana YHD untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek

32

Ek ui tas Dana I nvestasi

320 321

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Dana YHD untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang

35

Ek ui tas Dana Cadangan

350

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 4 Pendapatan 400 Pendapatan 5 Belanja 500 Belanja Operasi 501 Belanja Modal (Aset Tetap) 6 Pembiayaan 600 Penerimaan Pembiayaan (dari Hutang Jangka Panjang) 601 Pengeluaran Pembiayaan (Pembentukan Dana Cadangan) Ket: YHD= yang Harus Disediakan 2. Jurnal Inventarisasi Pada contoh ini, kolom tanggal diisi dengan urutan terjadinya transaksi sesuai abjad. (dalam jutaan rupiah) Jumlah (Rp) Tanggal A

Uraian

Kas di Kas Daerah Persediaan Aset Tetap Dana Cadangan Hutang Jangka Pendek Hutang Jangka Panjang SiLPA/SiKPA Cadangan Persediaan Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Dana Cadang. DYHD u. Pembayaran Hutang J.

Ref.

100 110 150 190 200 250 300 301 320 350 302

Debet 5.000 2.000 3.000 1.000

Kredit

1.500 2.500 5.000 2.000 3.000 1.000 -1.500 59


No. Revisi 03

Pendek DYHD u. Pembayaran Hutang J. Panjang (Pencatatan Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah)

3.

Hal 5 dari 11

321


-2.500

Jurnal Transaksi (dalam jutaan rupiah) Tangga l

B

C

D

E

F

G

H

Jumlah (Rp) Uraian

Ref. Debet 20.000

Kas Pendapatan (Pencatatan realisasi Pendapatan Asli Daerah/PAD)

100 400

Belanja Operasi Kas (Pencatatan belanja operasi)

500 100

15.000

Belanja Modal Kas (Pencatatan belanja modal)

501 100

10.000

Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Tetap (Pencatatan jurnal korolari atas aset tetap ang dibeli dari belanja modal)

150 320

10.000

Kas Penerimaan Pembiayaan (Pencatatan realisasi penerimaan embiayaan hutang jangka panjang)

100 600

7.000

DYHD u. Pembayaran Hutang J. Panjang 321 Hutang Jangka Panjang 250 (Jurnal korolari untuk pengakuan hutang angka panjang)

7.000

Pengeluaran Pembiayaan Kas

5.000

601 100

Kredit

20.000

15.000

10.000

10.000

7.000

7.000

5.000 60


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


(Pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan) I

Dana Cadangan 190 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 350 (Jurnal korolari penambahan dana cadangan)

5.000 5.000

JURNAL KOROLARI Selain jurnal transaksi, jurnal penyesuaian, jurnal penutupan, jurnal pembalikan, dan jurnal koreksi, dalam akuntansi pemerintah juga diselenggarakan suatu pencatatan yang disebut dengan jurnal korolari. Jurnal korolari dibuat ketika ada transaksi yang mempengaruhi neraca pemerintah. Sebelumnya, korolari dalam persamaan akuntansi pemerintahan juga dibahas dalam bab 5 (Persamaan Dasar Akuntansi Pemerintahan).

Jurnal korolari dibuat untuk memasukkan pos-pos neraca terhadap sistem pencatatan akuntansi pencatatan akuntansi pemerintahan. Pos-pos yang terpengaruh dengan jurnal korolari adalah: 1. Pencatatan belanja modal. Pencatatan belanja modal memerlukan jurnal korolari, dikarenakan belanja modal memerlukan pencatatan belanja modal di laporan realisasi anggaran dan pengeluaran kas di pos kas neraca dan laporan arus kas. Sedangkan pencatatan pada nilai aset tetap di neraca, belum bisa diakui dari jurnal tersebut. Oleh karena itu diperlukan jurnal korolari setelah pengakuan belanja modal tersebut. Pencatatan belanja modal

2.

Belanja Modal Kas di Kas Negara

Rp xxx

Aset tetap Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Rp xxx

Rp xxx

Rp xxx

Pencatatan pelepasan aset tetap. Pencatatan pelepasan aset tetap memerlukan jurnal korolari karena pelepasan aset tetap memerlukan pencatatan penerimaan pelepasan aset tetap di laporan realisasi anggaran dan penerimaan kas di pos kas neraca dan laporan arus kas. Sedangkan pencatatan pengurangan nilai aset tetap di neraca, belum bisa diakui dari jurnal

tersebut. Oleh karena itu diperlukan jurnal korolari setelah pelepasan aset tersebut. Pelepasan aset tetap Kas di Kas Negara/Daerah Penerimaan Pelepasan Aset Tetap

Rp xxx Rp xxx 61


No. Revisi 03

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Aset Tetap 3.

Hal 5 dari 11

Rp xxx Rp xxx

Pencatatan dana cadangan. Dana cadangan pada umumnya dipisahkan dari kas daerah atau kas negara. Dana cadangan baru bisa dipergunakan oleh eksekutif apabila ada persetujuan dari DPR/DPRD. Pencatatan dana cadangan memerlukan jurnal korolari, dikarenakan pencatatan dana cadangan memerlukan pencatatan pengeluaran kas atau dana pemerintah di laporan realisasi anggaran dalam bentuk belanja pembiayaan dan pengeluaran kas di pos kas neraca dan laporan arus kas. Sedangkan pencatatan penambangan dana cadangan di neraca, belum bisa diakui dari jurnal tersebut. Oleh karena itu diperlukan jurnal korolari setelah pembentukan dana cadangan tersebut. Pencatatan dana cadangan Belanja Pembiayaan

Kas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Rp xxx Rp xxx Rp xxx

Pencairan dana cadangan Kas Penerimaan Pembiayaan Penggunaan Dana Cadangan

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Dana Cadangan 4.


Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx

Pencatatan penerimaan hutang. Penerimaan hutang dalam pemerintahan digunakan untuk membiayai pengeluaran operasi dan belanja modal. Dana cadangan baru bisa dipergunakan oleh eksekutif apabila ada persetujuan dari DPR/DPRD. Pencatatan dana cadangan memerlukan jurnal korolari, dikarenakan pencatatan dana cadangan memerlukan pencatatan pengeluaran kas atau dana pemerintah di laporan realisasi anggaran dalam bentuk belanja pembiayaan dan pengeluaran kas di pos kas neraca dan laporan arus kas. Sedangkan pencatatan penambangan dana cadangan di neraca, belum bisa diakui dari jurnal tersebut. Oleh karena itu diperlukan jurnal korolari setelah pembentukan dana cadangan tersebut. Pencatatan penerimaan hutang Kas

Rp xxx

Penerimaan Pembiayaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Hutang Pencatatan Pembayaran hutang Belanja Pembiayaan

Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx 62


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Kas Hutang Dana yang Harus Disediakan untuk Pemb. Hutang


63


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


BAB 7 SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN: BUKU BESAR DAN NERACA SALDO

Setelah membaca bab ini diharapkan mahasiswa atau peserta pelatihan mampu untuk: 1. Menjelaskan pengertian dan fungsi buku besar. 2. Mengetahui macam-macam format buku besar. 3. Menjelaskan pengertian posting pengertian posting . 4. Menjelaskan prosedur posting prosedur posting . 5. Melakukan posting Melakukan posting dalam dalam buku besar menggunakan T-account . 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Menjelaskan fungsi buku besar pembantu. Menjelaskan fungsi buku besar pembantu kas. Mengetahui format buku besar pembantu kas. Menjelaskan pengertian dan fungsi neraca saldo. Menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun neraca saldo. Membuat neraca saldo.

12. Menjelaskan beberapa penyebab tidak seimbangnya neraca saldo dan cara mendeteksi letak kesalahan yang mungkin terjadi.

BUKU BESAR Buku Besar (ledger ( ledger ) merupakan suatu buku yang berisi kumpulan rekening atau akun dalam

kategori yang sama yang dicatat dalam jurnal dan digunakan dalam keseluruhan aktivitas akuntasi suatu entitas. Akun dalam buku besar berfungsi sebagai media atau wadah dalam meringkas transaksi yang klasifikasinya sejenis. Berdasarkan hubungannya dengan neraca dan laporan laba rugi (sektor swasta) atau laporan realisasi anggaran (sektor pemerintahan), akun dalam buku besar dapat digolongkan menjadi: • Akun riil ( permanent/real account ), ), yaitu akun-akun yang saldonya akan terlihat dalam neraca seperti aset, kewajiban dan ekuitas. • Akun nominal (temporary/nominal ( temporary/nominal account ), ), yaitu akun-akun yang saldonya akan terlihat dalam laporan realisasi anggaran seperti pendapatan dan belanja. Jumlah buku besar akan berkembang, dan jumlahnya akan mengikuti atau sesuai dengan jumlah rekening yang ada di pedoman rekening atau chart of accounts. accounts . Jika seandainya pemerintah daerah memiliki jumlah akun sebanyak 1.000 akun, maka jumlah buku besar yang harus disediakan adalah juga 1.000. Bentuk buku besar yang paling sederhana disebut dengan T-account . Dinamakan akun T, karena bentuknya seperti huruf T dan digunakan dalam diskusi mengenai akuntansi. Akun T ini merupakan bahasa kedua bagi akun. Dan merupakan implikasi atau keharusan karena penggunaan sistem double entry. entry. Berbeda dengan sistem single entry, entry, yang tidak memiliki buku besar dalam pencatatannya.

64


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Format Buku Besar Bentuk T

Kode Rekening: ............... Diisi dengan nama rekenin re kening/akun g/akun Diisi dengan tanggal dan jumlah transaksi

Diisi dengan tanggal dan jumlah transaksi

Format Buku Besar Bentuk 2 Kolom (Skontro)

Nama Rekening: .................... .................... Tgl.

Uraian

Ref.

Debet

Tgl.

Format Buku Besar Bentuk 3 Kolom Nama Rekening: .............. Tgl. Uraian

Kode Rekening: ............... Ref . Uraian Kredit

Ref.

Kode Rekening: ................ Debet Kredit Saldo

Format Buku Besar Bentuk 4 Kolom

Nama Rekening: .............. .............. Tgl.

Uraian

Ref.

Debet

Kode Rekening: ................ Saldo Kredit Debet Kredit

Proses pemindahan ayat jurnal ke buku besar disebut pembukuan atau posting . Pemindahan dari jurnal ke buku besar format T-account relatif relatif lebih mudah. Oleh karena itu, berikut ini hanya akan dijelaskan contoh prosedur pemindahan suatu ayat jurnal ke buku besar dengan format yang lebih kompleks yaitu bentuk dua kolom (skontro): 1. Mencatat tanggal dalam rekening/akun yang bersangkutan. 2. Memindahkan jumlah uang dari jurnal ke rekening/akun yang bersangkutan. • Apabila akun tersebut didebet dalam jurnal, maka jumlah uangnya dipindahkan ke kolom debet dalam akun yang bersangkutan. • Apabila akun tersebut dikredit dalam jurnal, maka jumlah uangnya dipindahkan ke kolom kredit dalam akun a kun yang bersangkutan. 3. Mencantumkan nomor halaman buku jurnal dalam kolom referensi pemindahan dari akun tersebut. 4. Mencantumkan nomor (kode) akun buku besar dalam kolom referensi pemindahan pada buku jurnal. Halaman: 1 65


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


Jumlah (Rp) Tanggal

Uraian Transaksi Transaksi

Ref. Debet

20X X Jan

01 Kas Pendapatan (Pencatatan realisasi PAD)

100 400

Nama Rekening: Kas

Uraian

20.000 20.000

2 4 Kode Rekening: 100

1

Tg l 20XX Jan 01

Kredit

Ref.

Debet

1

20.000

Uraia n

Tgl.

Ref .

Kredit

3 BUKU BESAR PEMBANTU KAS Adanya perubahan dalam dalam dasar pencatatan dari basis kas (cash ( cash basis) basis) ke basis akrual

(accrual basis), basis), dibutuhkan adanya buku besar pembantu kas. Buku besar pembantu kas ini berisi rincian pendapatan-pendapatan, misalnya pendapatan pajak reklame dan pendapatan retribusi parkir yang telah diterima pembayarannya pe mbayarannya atau telah diterima kasnya. Terdapat dua macam buku pembantu kas, yaitu buku besar pembantu pemba ntu penerimaan kas dan buku besar pembantu pengeluaran kas. Format Buku Besar Pembantu Penerimaan Kas Nama Rekening: Rek ening: ............................... ................ ............... Nomor Tgl. Ref. STS Uraian

Kode Rekening:........................... Debet

Kredit

Format Buku Besar Pembantu Pengeluaran Kas Nama Rekening: ............................... ............................... Kode Rekening:........................... No. No. Tgl. Ref. SKO SPM No. Cek Uraian Debet Kredit

Saldo

Saldo

66


No. Revisi 03

Hal 5 dari 11


NERACA SALDO Untuk mengikhtisarkan saldo-saldo dalam buku besar, disusunlah neraca saldo. Neraca Saldo atau Daftar Saldo merupakan daftar rekening/akun-akun beserta saldo yang menyertainya dalam suatu periode tertentu, sebagai ringkasan dari buku besar. Neraca saldo juga berguna untuk memeriksa kebenaran pencatatan dalam jurnal dan buku besar dengan melihat apakah jumlah debet sama besar dengan jumlah kredit. KESALAHAN PADA NERACA SALDO Fungsi neraca saldo salah satunya adalah untuk memeriksa kebenaran pencatatan dalam jurnal dan buku besar dengan melihat apakah jumlah debet dan jumlah kredit sama besar. Namun, apabila jumlah debet dan kredit ternyata tidak sama besar, mungkin saja telah terjadi beberapa kesalahan teknis dalam membuat neraca saldo. Berikut ini adalah beberapa kemungkinan penyebab tidak seimbangnya antara sisi debet dan kredit pada neraca saldo dan formula dalam mencari kemungkinan letak kesalahan tersebut: 1. Jumlah sisi debet dan kredit tidak sama besar.

Misalkan jumlah sisi debet adalah Rp 10.900 sedangkan jumlah sisi kredit adalah Rp 11.100, maka kita dapat menggunakan formula sebagai berikut: (Rp 11.100 – Rp 10.900): 2 = Rp 100 Hal ini berarti kemungkinan telah terjadi kesalahan penempatan pada akun yang bersaldo Rp 100. 2. Transposisi angka.

Transposisi angka adalah kesalahan penempatan dalam penulisan angka, misalnya seharusnya Rp 150 tetapi ditulis Rp 105. Cara untuk mendeteksinya adalah dengan menghitung selisih antara jumlah debet dan kredit, jika hasilnya habis dibagi dengan 9 maka kemungkinan telah terjadi transposisi angka lalu telusurlah. Contoh: jumlah debet Rp 125.300 dan jumlah kredit Rp 117.200, perhitungannya adalah Rp 125.300 – Rp 117.200 = Rp 8.100 (hasilnya habis dibagi dengan 9), maka ada kemungkinan telah terjadi transposisi angka sehingga jumlah sisi debet dan kredit tidak seimbang. 3. Kesalahan dalam meletakkan tanda pisah ribuan.

Cara mendeteksi kemungkinan salah dalam meletakkan tanda pisah ribuan adalah dengan menghitung selisih antara jumlah debet dan kredit, jika hasilnya habis dibagi dengan 9 maka carilah angka-angka yang mirip dengan hasil baginya. Dari contoh nomor dua di atas, Rp 8.100 habis dibagi dengan 9. Carilah angka-angka yang mirip dengan Rp 8.100.

67

BAB 8 SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN: PENYESUAIAN DAN NERACA LAJUR

Setelah membaca bab ini diharapkan mahasiswa atau peserta pelatihan mampu untuk: 1. Menjelaskan pengertian penyesuaian didalam akuntansi pemerintahan. 2. Menjelaskan perbedaan jurnal penyesuaian antara akuntansi pemerintahan dengan swasta. 3. Menjelaskan implikasi basis cash toward accruals dalam akuntansi pemerintahan terhadap jurnal penyesuaian. 4. Menjelaskan jenis-jenis (objek) penyesuaian di akuntansi pemerintahan. 5. 6. 7. 8.

Membuat jurnal penyesuaian untuk setiap transaksi yang mungkin dalam akuntansi pemerintahan. Memposting jurnal penyesuaian ke buku besar. Membuat Neraca Saldo Disesuaikan. Menjelaskan pengertian neraca lajur atau kertas kerja.

9. Menjelaskan fungsi neraca lajur dalam pembuatan laporan keuangan pemerintahan. 10. Menjelaskan fungsi kolom-kolom dalam neraca lajur. 11. Membuat neraca lajur. 12. Meneliti kesalahan dalam neraca lajur. JURNAL PENYESUAIAN Ayat jurnal penyesuaian (adjusting journal entry) merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo-saldo buku besar, sehingga mencerminkan angka yang benar dan wajar. Penyesuaian berarti pencatatan atau pengakuan (penjurnalan dan posting) data-data transaksi

tertentu pada akhir periode sehingga jumlah rupiah yang terdapat dalam tiap akun sesuai dengan kenyataan pada akhir periode tersebut dan statement keuangan yang dihasilkan menggambarkan keadaan yang senyatanya pada ta nggal statement (neraca). Penyesuaian diperlukan dengan pertimbangan berikut ini: • Kepraktisan • Alokasi periodik • Asas akrual Penyesuaian dicatat dalam jurnal umum 2 kolom dan di posting ke akun buku besar yang bersangkutan. Segera setelah setiap kali melakukan posting dari tiap ayat jurnal penyesuaian ke dalam buku besar yang bersangkutan, seluruh akun ditentukan saldonya, dilanjutkan dengan menyusun neraca saldo disesuaikan.

PENYESUAIAN PADA SEKTOR SWASTA Sebagaimana diketahui bahwa umur suatu organisasi atau perusahaan dibagi dalam satuan waktu yang disebut periode akuntansi dimana lamanya satu periode akuntansi umumnya adalah satu tahun (12 bulan). Pada akhir akuntansi akan disusun laporan keuangan berdasarkan data yang ada pada neraca saldo. Untuk menyusun laporan keuangan, terlebih dahulu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa akun pada neraca saldo karena akun-akun tetentu tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Berikut ini merupakan akun-akun yang umumnya mengalami penyesuaian (objek penyesuaian) pada perusahaan se ktor swasta: 1. Penyusutan aktiva/aset tetap 2. Beban/biaya yang dibayar di muka

3. 4. 5. 6. 7.

Beban/biaya yang masih harus dibayar Penghasilan/pendapatan yang diterima di muka Penghasilan/pendapatan yang masih harus diterima Pemakaian perlengkapan/persediaan Kerugian piutang

PENYESUAIAN PADA SEKTOR PEMERINTAHAN Objek penyesuaian yang terjadi pada sektor pemerintahan pada umumnya adalah: 1. Penyusutan 2. Penyesuaian nilai persediaan 3. Pendapatan yang ditangguhkan 4. Reklasifikasi hutang jangka panjang ke jangka pendek 5. Pembentukan dana cadangan 6. Taksiran piutang pajak (cadangan piutang) 7. Perhitungan fihak ketiga

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing objek penyesuaian dalam akuntansi pemerintahan di atas: 1. Penyusutan Penyusutan bisa dilaksanakan dengan 3 tujuan: a.

Penentuan ni lai aset yang wajar (Standar Aku ntansi Pemeri ntah)

Penyusutan di sektor pemerintahan bukan ditujukan untuk alokasi dana, tetapi ditujukan untuk menyajikan secara wajar nilai aset pemerintah. Untuk mencatat penyusutan, maka dijurnal sebagai berikut: Diinvestasikan pada Aset tetap Akumulasi Penyusutan

Rp xxx Rp xxx

Diinvestasikan pada aset tetap termasuk Ekuitas Dana Investasi (EDI). Pada saat akuntan mencatat suatu transaksi pengadaaan aset tetap, akuntan pemerintah akan mencatat dengan 2 jurnal: • Jurnal anggaran/jurnal kas Misalnya pada APBD dianggarkan pengadaan gedung sebesar Rp 2 miliar. Pada waktu realisasi pengadaan gedung, akan dicatat sebagai berikut: Belanja Modal – Pengadaan Gedung Rp 2 M Kas Rp 2 M • Jurnal korolari/jurnal neraca Gedung Diinvestasi pada aset tetap b.

Rp 2 M Rp 2 M

Al okasi bi aya (Sektor Komersial )

Penyusutan di sektor pemerintahan ditujukan untuk alokasi biaya. Untuk mencatat penyusutan, maka dijurnal sebagai berikut:

Belanja Penyusutan – Non Kas Akumulasi Penyusutan

Rp xxx Rp xxx

Akun belanja penyusutan ini akan muncul dalam Laporan Kinerja Keuangan (LKK). c.

Pembentukan dana cadangan pengganti an aset tetap (Kepmendagr i Nomor 29 Tahu n 2002)

Untuk tujuan ini, maka diperlukan jurnal pembentukan dana cadangan aset tetap, namun jurnal ini tidak akan mengurangi nilai aset. Belanja Penyusutan Kas Cadangan Penggantian Aset Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan 2.

Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx

Penyesuaian Nilai Persediaan

Kebijakan nilai persediaan di dalam akuntansi pemerintahan menganut metode fisik dan bukan perpetual, dengan alasan kepraktisan, dan pada umumnya instansi pemerintahan menyimpan persediaan dengan jumlah yang tidak material. Kecuali untuk instansi tertentu yang persediannya material, maka dibuat dengan metode perpetual. Jurnal untuk mencatat transaksi persediaan, jika nilai persediaan akhir lebih besar daripada nilai persediaan awal: Persediaan Cadangan Persediaan

Rp xxx Rp xxx

Jurnal untuk mencatat transaksi persediaan, jika nilai persediaan akhir lebih kecil daripada nilai persediaan awal: Cadangan Persediaan Persediaan

Rp xxx Rp xxx

Contoh: • Nilai persediaan akhir lebih besar daripada nilai persediaan awal. Saldo awal persediaan di neraca Kabupaten Makmur adalah Rp 100.000.000. Pada akhir periode dilaksanakan stock opname terhadap persediaan yang dimiliki di seluruh instansi Pemerintah Kabupaten Makmur. Hasil dari stock opname tersebut, menunjukkan nilai persediaan yang ada di seluruh dinas dan instansi Pemerintah Kabupaten Makmur adalah Rp 120.000.000. Buatlah jurnal penyesuaian atas transaksi ini! Jurnal persediaan di neraca awal: Persediaan Cadangan Persediaan

Rp 100.000.000 Rp 100.000.000

Agar persediaan menunjukkan nilai yang sebenarnya pada akhir periode, maka dibuat jurnal penyesuaian persediaan, dengan jurnal:

Persediaan Cadangan Persediaan

Rp 20.000.000 Rp 20.000.000

• Nilai persediaan akhir lebih kecil daripada nilai persediaan awal. Saldo awal persediaan di neraca Kabupaten Makmur adalah Rp 100.000.000. Pada akhir periode dilaksanakan stock opname terhadap persediaan yang dimiliki di seluruh instansi Pemerintah Kabupaten Makmur. Hasil dari stock opname tersebut, menunjukkan nilai persediaan yang ada di seluruh dinas dan instansi Pemerintah Kabupaten Makmur adalah Rp 80.000.000. Buatlah jurnal penyesuaian atas transaksi ini! Jurnal persediaan di neraca awal: Persediaan Cadangan Persediaan

Rp 100.000.000 Rp 100.000.000

Agar persediaan menunjukkan nilai yang sebenarnya pada akhir periode, maka dibuat jurnal penyesuaian persediaan, dengan jurnal: Cadangan Persediaan Persediaan 3.

Rp 20.000.000 Rp 20.000.000

Pendapatan yang Ditangguhkan Pendapatan yang ditangguhkan timbul karena penggunaan metode cash toward accrual (CTA). Dalam metode CTA pendapatan baru diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah atau Kas Negara. Dengan demikian, konsekuensinya adalah kas di bendahara penerimaan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Ditangguhkan

Rp xxx Rp xxx

Contoh: Misalnya di bendahara penerimaan pada tanggal 31 Desember terdapat kas dari hasil pembayaran pajak sebesar Rp 150.000.000. Kas akan disetor pada tanggal 2 Januari tahun berikutnya. Untuk tujuan pelaporan keuangan, maka pada tanggal 31 Desember akan dibuat jurnal penyesuian dengan jurnal sebagai berikut; Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Ditangguhkan 4.

Rp 150.000.000 Rp150.000.000

Reklasifikasi Hutang Jangka Panjang ke Jangka Pendek

Penyesuaian pada akhir tahun diperlukan untuk mereklasifikasi hutang jangka panjang ke dalam jangka pendek. Jurnal penyesuaian yang diperlukan ini memerlukan 2 langkah, yaitu 1) mengurangi hutang jangka panjang, dan 2) menambah hutang jangka pendek.

Hutang Jangka Panjang Dana YHD untuk Pembayaran Hutang Jk. Panjang

Rp xxx

Dana YHD untuk Pembayaran Hutang Jk. Pendek Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo

Rp xxx

Rp xxx

Rp xxx

Rasional: • Jurnal untuk mencatat timbulnya hutang Kas

Rp xxx Pendapatan Pembiayaan

Dana YHD untuk Pemb. Hutang Jk. Pendek/Panjang Hutang


• Jurnal untuk mencatat pembayaran hutang Belanja Pembiyaaan- Pembayaran Hutang Kas di Kas Negara

Rp xxx

Hutang Jangka Pendek/Panjang Dana YHD untuk Pemb. Hutang Jk. Pendek/Panjang

Rp xxx

Rp xxx

Rp xxx

Ilustrasi: Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2004, pada tahun 2004 memiliki hutang jangka panjang yang jatuh tempo sebesar Rp 82 triliun. Buatlah jurnal untuk mencatat penyesuaian reklasifikasi hutang jangka panjang terhadap hutang jangka pendek untuk tahun 2004! Hutang Jangka Panjang Dana YHD untuk Pemb. Hutang Jk. Panjang Dana YHD untuk Pemb. Hutang Jk. Pendek Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo 5.

Rp 82 T Rp 82 T Rp 82 T Rp 82 T

Pembentukan Dana Cadangan

Dana cadangan dibentuk dengan persetujuan legislatif untuk tujuan tertentu, yang tidak dapat didanai dengan dana dalam 1 tahun anggaran. Jadi merupakan tabungan bagi pemerintah daerah. Bahkan sekarang ini, APBN dan APBD menurut UU Keuangan Negara menganut paradigma Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium Term Expenditure Framework (MTEF). MTEF merupakan kerangka penyusunan anggaran dengan mendasarkan pada kebijakan, yang mana kebijakan tersebut tidak didasarkan pada 1 tahun anggaran, namun direncanakan dalam jangka waktu menengah (lebih dari 1 tahun, biasanya 3-5 tahun), dengan dinyatakan pada perkiraan maju ( forward estimate). Lawan dari MTEF adalah Single Year Expenditure Framework (SYEF)

yang dianut oleh negara kita sebelumnya. Pembentukan dana cadangan ini merupakan bagian dari implementasi terhadap KPJM. Belanja Pembiayaan – Dana Cadangan Kas di Kas Daerah

Rp xxx

Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Rp xxx

Rp xxx

Rp xxx

Contoh: Untuk membuat lapangan terbang Wirasaba menjadi lapangan terbang komersial di daerah Barlingmascakeb, diperlukan dana sebesar Rp 10 miliar. Untuk mengumpulkan dana tersebut kemampuan APBD Purbalingga adalah Rp 5 miliar per tahun. Akuntan pemerintah daerah Purbalingga akan mencatat penyesuaian pembentukan dana cadangan pada tahun pertama dengan jurnal sebagai berikut:

6.

Belanja Pembiayaan – Dana Cadangan Kas di Kas Daerah

Rp 5 M

Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Rp 5 M

Rp 5 M

Rp 5 M

Taksiran Piutang Pajak (Cadangan Piutang)

Pemerintah (Dinas atau Badan pemungut pajak) mengidentifikasi sejumlah pajak yang seharusnya sudah diterima di Kas Negara, namun belum disetor oleh para wajib pajak. Untuk itu diperlukan adanya pengakuan terhadap piutang pajak ini. Jurnal yang dibuat untuk penyesuaian pajak pada akhir tahun fiskal adalah: Piutang Pajak Cadangan Piutang

Rp xxx Rp xxx

Ilustrasi: Pemerintah Kabupaten Makmur menugaskan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) untuk mengelola segala jenis pajak kabupaten. Pada akhir tahun, Dipenda mengindentifikasi terdapat pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak, namun belum diterima di Kas Daerah sebesar Rp 50.000.000. Untuk mencatat pengakuan piutang pajak ini, maka Pemerintah Kabupaten Makmur akan mencatat transaksi ini dengan jurnal penyeseuaian: Piutang Pajak Cadangan Piutang

Rp 50.000.000 Rp 50.000.000

7.

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Disesuaikan untuk mengakui adanya kewajiban di masa yang akan datang terhadap pihak ketiga. Jurnal penyesuaian yang dibuat untuk transaksi ini adalah: Hutang PFK Rp xxx Dana YHD untuk Pemb. Hutang Jk. Pendek Rp xxx Ilustrasi: Pemerintah Daerah memotong gaji PNS 2,5% untuk disetorkan kepada dana pensiun. Pada akhir periode, dana yang belum disetor kepada dana pensiun untuk Kabupaten Makmur adalah Rp 50.000.000. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat untuk pengakuan transaksi ini adalah: Hutang FPK Dana YHD untuk Pemb. Hutang Jk. Pendek

Rp 50.000.000 Rp 50.000.000

NERACA LAJUR Pada akhir periode akuntansi, laporan keuangan sudah dapat disusun berdasarkan catatan pada neraca saldo, ayat-ayat penyesuaian serta neraca saldo disesuaikan. Namun sebagai langkah alternatif sebelum laporan keuangan disusun, dapat digunakan neraca lajur atau kertas kerja ( working sheet ). Tujuannya adalah untuk membantu mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan.

Neraca lajur merupakan kolom-kolom yang digunakan dalam proses akuntansi keuangan manual. Neraca lajur dibuat pada akhir periode dalam format lembar kerja ( spreadsheet ). Format ini biasanya akan ditampilkan dengan kolom untuk menyajikan jumlah saldo tiap akun dalam bentuk 8 kolom, 10 kolom, atau 12 kolom. Apabila pada akhir periode akuntansi digunakan neraca lajur untuk membantu penyusunan laporan keuangan, maka ayat penyesuaian dicatat dalam neraca lajur pada kolom Penyesuaian. Dalam neraca lajur juga sekaligus tersedia kolom Neraca Saldo Disesuaikan untuk mengetahui jumlah atau saldo rekening/akun setelah mengalami penyesuaian. Setelah dicatat dalam neraca lajur dan jurnal, maka ayat penyesuaian tersebut juga dipindahkan ( posting ) ke buku besar. Berikut ini adalah contoh format neraca lajur dalam akuntansi pemerintahan. Kabupaten Makmur Neraca Lajur per Desember 20XX Kode Akun

NS

AJP

NSD

LRA

NRC

LAK

D

D

D

Nama Akun D

D

K

D

K

K

K

K

Selain Kode Akun dan Nama Akun, neraca lajur terdiri dari beberapa kolom (lajur) utama yaitu kolom untuk Neraca Saldo (NS), Penyesuaian (P), Neraca Saldo Disesuaikan (NSD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca (NRC), dan Laporan Arus Kas (LAK). Apabila standar akuntansi pemerintahan

yang diterapkan adalah full accrual maka akan disediakan tambahan kolom untuk Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana (LPED).

BAB 9 SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN: PENYELESAIAN DAN KOREKSI

Setelah membaca bab ini diharapkan mahasiswa atau peserta pelatihan mampu untuk: 1. Menjelaskan pengertian dan fungsi jurnal penutup dalam akuntansi pemerintahan. 2. 3. 4. 5. 6.

Membandingkan jurnal penutup akuntansi pemerintahan dengan akuntansi sektor swasta. Membuat jurnal penutup. Memposting jurnal penutup ke buku besar. Membuat neraca saldo setelah penutupan. Menjelaskan pengertian jurnal pembalik dalam akuntansi pemerintahan.

7. Menjelaskan kegunaan jurnal pembalik dan akibat jurnal pembalik jika tidak dibuat. 8. Membandingkan jurnal pembalik akuntansi pemerintahan dengan akuntansi sektor swasta. 9. Membuat jurnal pembalik. 10. Menjelaskan koreksi dan kesalahan laporan keuangan. 11. Menjelaskan jurnal koreksi dan kesalahan laporan keuangan. 12. Menjelakan kegunaan jurnal koreksi dan kesalahan laporan keuangan.

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan adalah hasil akhir yang terpenting dari siklus atau proses akuntansi untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh berbagai pihak pengguna. Dalam siklus akuntansi apabila telah sampai pada tahap penyesuaian, sebenarnya laporan keuangan sudah dapat disusun. Hanya saja, untuk lebih mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan secara manual, diberikan alternatif untuk menyusun neraca saldo disesuaikan dan neraca lajur terlebih dahulu.

Pada akuntansi sektor swasta, laporan keuangan utama terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal ditambah dengan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada akuntansi pemerintahan terdiri dari empat laporan keuangan pokok, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya dapat juga memberikan informasi tambahan berupa laporan kinerja keuangan (laporan operasional) dan laporan perubahan ekuitas dana. Pembahasan mengenai laporan keuangan dalam akuntansi pemerintahan selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci pada bab 10 (Laporan Keuangan Pemerintah).

JURNAL PENUTUP Setelah laporan keuangan dibuat, tahap penyelesaian dalam siklus akuntansi meliputi tahap menyiapkan jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan terakhir adalah menyiapkan jurnal pembalik.

Pada saat akhir periode pembukuan dibuat ayat jurnal penutupan ( closing journal entry). Jurnal penutup ini merupakan prosedur penutupan akun-akun temporer (nominal) pada akhir periode akuntansi.

Tujuannya adalah untuk membuat akun-akun nominal tersebut menjadi bersaldo nol pada awal tahun pembukuan periode akuntansi selanjutnya. Ayat-ayat penutupan yang akan dibuat merujuk pada saldo rekening/akun yang terdapat pada neraca saldo disesuaikan. Ayat-ayat penutupan dicatat dalam jurnal umum dua kolom lalu diposting ke dalam akun buku besar yang bersangkutan. Dalam akuntansi sektor swasta, akun-akun penghasilan dan biaya ditutup ke akun ikhtisar laba rugi, lalu akun ikhtisar laba rugi tersebut akan ditutup ke akun modal pemilik (perseorangan) atau laba ditahan (perseroan), kemudian menutup akun prive ke akun modal pemilik (perseorangan) atau akun laba ditahan ke akun dividen (perseroan). Penutupan pembukuan dalam akuntansi pemerintahan pada dasarnya sama seperti dalam akuntansi sektor swasta, hanya saja nama akun yang digunakan berbeda. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam penutupan pembukuan dan penjurnalannya dalam akuntansi pemerintahan: 1. Tutup seluruh akun pendapatan dan penerimaan ke akun ikhtisar surplus/defisit. Pendapatan Rp xxx Penerimaan Pembiayaan Rp xxx Ikhtisar Surplus/Defisit Rp xxx 2. Tutup seluruh akun belanja dan pengeluaran ke akun ikhtisar surplus/defisit. Ikhtisar Surplus/Defisit Rp xxx Belanja Operasi Rp xxx Belanja Modal Rp xxx Pengeluaran Pembiayaan Rp xxx 3. Tentukan saldo yang merupakan selisih antara jumlah sisi debit dengan kredit akun ikhtisar surplus/defisit, lalu tutup ke akun ke akun SiLPA/SiKPA. • Apabila akun ikhtisar surplus/defisit sisi kredit (langkah 1) lebih kecil dari sisi debit (langkah 2). SiLPA/SiKPA Rp xxx Ikhtisar Surplus/Defisit Rp xxx • Apabila akun ikhtisar surplus/defisit sisi kredit (langkah 1) lebih besar dari sisi debit (langkah 2). Ikhtisar Surplus/Defisit Rp xxx SiLPA/SiKPA Rp xxx 4. Pindahkan ( posting ) akun-akun tersebut ke buku besar.

NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN Segera setelah setiap kali melakukan posting dari ayat jurnal penutupan ke dalam akun yang bersangkutan, seluruh akun kembali ditentukan saldonya yang dilanjutkan dengan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Berikut ini dibuat Neraca Saldo Setelah Penutupan (NSSP) yang berasal dari Neraca

Saldo Disesuaikan (NSD) dan Jurnal Penutupan (JP).

BA Akuntansi Pemerintahan

Recommend Documents