13
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membuat perubahan hebat terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No .71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas, kas menuju akrual (cash towards accrual) sampai basis akrual.
Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia telah semakin maju dan profesional karena telah direvisi beberapa kali sesuai dengan perkembangan akuntansi, baik di Indonesia maupun dunia. Mengkaji SAP tidak akan lepas dari perbandingannya dengan SAK. Kelemahan-kelemahan yang kini masih terdapat pada SAP tersebut selayaknya bisa diperbaiki dengan membandingkannya dengan SAK. Namun, karena pemakainya berbeda, perbandingan yang dilakukan juga tidak bisa kaku. Perbandingan itu baiknya lebih dititikberatkan pada sejauh mana keduanya mampu menjadi pedoman bagi masing-masing penggunanya.
Rumusan Masalah
Apa pengertian dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ?
Apa perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)?
Apa isu-isu yang terkait dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)?
Tujuan Penulisan Makalah
Untuk memahami pengertian dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Untuk memahami perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Untuk memahami isu-isu yang terkait dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok menurut SAPadalah:
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum juga mempunyai kemampuan prediktif dan prospektif dalam hal memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.
Pengguna laporan keuangan pemerintah adalah:
Masyarakat.
Para wakil rakyat, lembaga pemeriksa dan lembaga pengawas.
Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, danpinjaman.
Pemerintah.
SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
PSAP dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis SAP.IPSAP dan Buletin Teknis SAP disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Rancangan IPSAP disampaikan kepada BPK paling lambat empat belas hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan.
IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP.Sedangkan Buletin Teknis SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP atau IPSAP.
SAP memiliki beberapa basis penerapan yaitu :
SAP Berbasis Kas
Basis akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Negara / Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah atau entitas pelaporan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010).
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun SAP berbasis akrual yang mecakup PSAP berbasis kas untuk pelaporan pelaksanaan anggaran(budgetary reports), sebagaimana dicantumkan pada PSAP 2, dan PSAP berbasis akrual untuk pelaporan financial, yang pada PSAP 12 memfasilitasi pencatatan, pendapatan, dan beban dengan basis akrual.
Penerapan SAPBerbasisAkrual dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaanberbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas danaberbasis akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Perbedaan mendasar SAP berbasis kas menuju akrual dengan SAP berbasis akrual terletak pada PSAP 12 mengenai laporan operasional.Entitas melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang di tanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas, atau kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan ( PP No. 71 Tahun 2010.
SAP berbasis Akrual
SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitasdana dalam pelaporan financialberbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (PP No.71 tahun 2010).
SAP berbasis akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang – undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010).
SAP Berbasis Akrualtersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrual dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010.
Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dilakukan dengan memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup laporan. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akrual tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2.1.1 Tahap - tahap Penyiapan SAP
Tahap-tahap Penyiapan SAP, yaitu (Supriyanto:2005):
Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar
Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam Komite
Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
Penulisan draft SAP oleh Kelompok Kerja
Pembahasan Draft oleh Komite Kerja
Pengambilan Keputusan Draft untuk Dipublikasikan
Peluncuran Draft Publikasian SAP (Exposure Draft)
Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik(Public Hearings)
Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian
Finalisasi Standar
Sebelum dan setelah dilakukan public hearing, standar dibahas bersama dengan Tim Penelaah Standar Akuntansi Pemerintahan BPK.Setelah dilakukan pembahasan berdasarkan masukan-masukan KSAP melakukan finalisasi standar kemudian KSAP meminta pertimbangan kepada BPK melalui Menteri Keuangan.Namun draf SAP ini belum diterima oleh BPK karena komite belum ditetapkan dengan Keppres.Suhubungan dengan hal tersebut, melalui Keputusan Presiden, dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.Komite ini segera bekerja untuk menyempurnakan kembali draf SAP yang pernah diajukan kepada BPK agar dapat segera ditetapkan.
Draft SAP pun diajukan kembali kepada BPK dan mendapatkan pertimbangan dari BPK. BPK meminta langsung kepada Presiden RI untuk segera Menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Proses penetapan PP SAP pun berjalan dengan Koordinasi antara Sekretariat Negara, Departemen Keuangan, dan Departemen Hukum dan HAM, serta pihak terkait lainnya hingga penandatanganan Peraturan Pemerintah.
2.1.2 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP) dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDP-LK).
KKAP dan KDPP-LK sama-sama menunjukan pada 4 (empat) pihak yaitu: komite penyusun standar, penyusun laporan keuangan, pemeriksa (auditor), dan para pemakainya. Ini memang suatu hal yang tak bisa dihindari, sebab keempat pihak tersebut telah fixedmenjadi pengguna standar akuntansi.
Perbedaan baru mulai terlihat pada poin ruang lingkup. Sebab merupakan hal yang baru, cakupan ruang lingkup yang dibahas dalam KKAP memang terkesan lebih banyak pertimbangan adaptasi.
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, kerangka ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajiaan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sebagai acuan bagi :
Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Tujuan KSAP adalah untuk meningkatkan transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, melalui penyusunan dan pengembangan SAP.
Penyusun laporan keuangan.
Pemeriksa. Pemeriksa adalah orang yang melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK(Badan Pemeriksa Keuangan).
Para pengguna laporan keuangan.
Pada KKAP ruang lingkupnya meliputi:
a). tujuan kerangka konseptual;
b). lingkungan akuntansi pemerintahan;
c). pengguna kebutuhan informasi para pengguna;
d). entitas pelaporan;
e). peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum;
f). asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
g). definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan (KKAP Paragraf 4).
Sementara pada KDPP-LK, ruang lingkupnya meliputi:
a). tujuan laporan keuangan;
b). karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan;
c). definisi, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan; dan
d). konsep modal serta pemeliharaan modal (KDPP-LK Paragraf 05).
2.1.3 Kandungan Peraturan Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintahan (PP-SAP)
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:
SAP berbasis Akrual
Lampiran I.01 : Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Lampiran I.02 : Penyajian laporan keuangan
Lampiran I.03 : Laporan realisasi anggaran berbasis kas
Lampiran I.04 : Laporan arus kas
Lampiran I.05 : Catatan atas laporan keuangan
Lampiran I.06 : Akuntansi persediaan
Lampiran I.07 : Akuntansi investasi
Lampiran I.08 : Akuntansi asset tetap
Lampiran I.09 : Akuntansi kontruksi dalam pengerjaan
Lampiran I.10 : Akuntansi kewajiban
Lampiran I.11 : Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasiakuntansi, dan operasi yang tidak di lanjutkan
Lampiran I.12 : Laporan keuangan konsolidasi
Lampiran I.13 : Laporan keuangan operasional
SAP berbasis Kas menuju Akrual
Lampiran II.01 : Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Lampiran II.02 : Penyajian laporan keuangan
Lampiran II.03 : Laporan realisasi anggaran
Lampiran II.04 : Laporan arus kas
Lampiran II.05 : Catatan atas laporan keuangan
Lampiran II.06 : Akuntansi persediaan
Lampiran II.07 : Akuntansi investasi
Lampiran II.08 : Akuntansi aset tetap
Lampiran II.09 : Akuntansi kontruksi dalam pengerjaan
Lampiran II.10 : Akuntansi kewajiban
SAP Berbasis Akrual
Lampiran III : Proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
2.2 Perbedaan SAK dengan SAP
Perbandingan definisi Aktiva, Kewajiban dan Ekuitasmenurut PSAK dan SAP:
SAK
SAP
Aktiva
sumber daya yang dikuasai
oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.
sumber daya ekonomi yang
dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh,
baik oleh pemerintah maupun
masyarakat, serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan
sumber- sumber daya yang
dipelihara karena balasan
sejarah dan budaya.
Kewajiban
hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.
hutang yang timbul dari
peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi
pemerintah.
Ekuitas
hak residual atas aktiva
perusahaan setelah dikurangi
semua kewajiban. hak residualatas aktiva perusahaan setelah
dikurangi semua kewajiban.
dikenal dengan ekuitas dana
adalah kekayaan bersih
pemerintah yang merupakan
selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah.
Sumber : SAK Kerangka Konseptual par 49 dan SAP No 1 Par 8
Bila dalam PSAK dengan tegas memakai istilah laporan keuangan, maka karena masih adaptasi, PSAP menggunakan istilah pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan tidak mengacu secara tegas pada fisik laporan keuangan, melainkan pada proses penyusunannya.
Terdapat perbedaan yang lain antara Standar Akuntansi Pemerintah dan Standar Akuntansi Keuangan sebagai berikut:
SAP digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab menyediakan barang dan jasa untuk rakyat, sementara SAK digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab mencari laba untuk pemilik/pemegang saham.
SAK menggunakan basis akrual sedangkan SAP menggunakan basis kas menuju akrual. Contohnya :
Pengakuan pendapatan, dalam laporan keuangan BLU (Badan Layanan Umum) versi SAK seluruh pendapatan yang secara akrual telah terjadi pasti akan dilaporkan, namun dalam laporan keuangan versi SAP hanya pendapatan yang telah diterima kasnya saja yang akan dilaporkan.
Penyusutan aset tetap, SAK mewajibkan dilakukan perhitungan penyusutan akan tetapi SAP justru tidak menghitung penyusutan tersebut.
Perbedaaan antara SAP dan SAK juga terletak pada komponen laporan keuangannya, yang berbeda dari SAP adalah tidak adanya laporan rugi/laba dalam Pemerintahan dikenal dengan laporan kinerja keuangan (surplus/defisit). Laporan ini mengukur keberhasilan operasi entitas selama periode tertentu. Keberhasilan digambarkan dari kemampuan entitas dalam menciptakan surplus. Surplus terjadi bila total pendapatan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan dan defisit bila total pendapatan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Informasi dari laporan surplus/defisit sangat penting bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan mengenai profitabilitas, nilai investasi dan kelayakan kredit.
SAP digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab menyediakan barang dan jasa untuk rakyat, sementara SAK digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab mencari laba untuk pemilik/pemegang saham. Namun, setidaknya, kita dapat melihat sejauh mana kedua standar tersebut memenuhi pertanggungjawabannya masing-masing penggunanya.
Analisis Komparasi Kerangka Konseptual SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Dalam SAK, pengertian dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan perusahaan. Sedangkan, dalam SAP, prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Tujuan SAK dan SAP. SAK bertujuansebagai acuan bagi: Komite penyusun standar akuntansi keuangan, dalam pelaksanaan tugasnya, penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan, auditor, dalam memberikan pendapat mengenaiapakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yangberlaku umum, serta para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. SAP bertujuan sebagai acuan bagi: Penyusun standar, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar, serta para pengguna laporan keuangan.
Ruang Lingkup SAK dan SAP. SAK membahas tentang kerangka konseptual: Tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaatin formasi dalam laporan keuangan, definisi, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, dan konsep modal serta pemeliharaan modal.Kerangka dasar ini membahas laporan keuangan untuk tujuan umum. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. Beberapa diantara pemakai ini memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang tercakup dalam laporan keuangan. Namun demikian banyak pemakai sangat bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan dan karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka.SAP membahas tentang Kerangka konseptual:Tujuan kerangka konseptual, lingkungan akuntansi pemerintahan, pengguna dan kebutuhan informasi parapengguna, entitas akuntansi danentitas pelaporan, peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum, asumsi dasar karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi, dan unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya. Kerangka konseptual berlaku bagi pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Pengguna Laporan Keuangan SAK dan SAP. Pengguna laporan keuangan SAK: Investor, Karyawan, Pemberi pinjaman, Pemasok dam kreditur usaha lainnya, Pelanggan, Pemerintah serta Masyarakat. Pengguna Laporan Keuangan SAP: Masyarakat, Para wakil rakyat, lembaga pemeriksa, dan lembaga pengawas, Pihak yangberperan dalam proses donasi,investasi, dan pinjaman, serta pemerintah.
Tujuan Laporan Keuangan SAK dan SAP. Tujuan Laporan Keuangan SAK: Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan Laporan Keuangan SAP: Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik.
Komponen Laporan Keuangan SAK dan SAP.Komponen Laporan Keuangan SAK:Neraca Laporan Arus Kas, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas,serta Catatan atas Laporan Keuangan.Komponen Laporan Keuangan SAP :Neraca Laporan Arus Kas (hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan: Bendahara UmumNegara/Daerah), Realisasi APBN/APBD, Catatan atas Laporan Keuangan, serta Laporan tambahan: Laporan Kinerja Keuangan (Berbasis Akrual), Laporan perubahan ekuitas.
Asumsi Dasar SAK dan SAP. Asumsi dasar SAK: Dasar Aktual dan Kelangsungan Usaha.Asumsi Dasar SAP: Asumsi Kemandirian Entitas, Asumsi Kesinambungan Entitas, dan Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement).
Isu-isu yang Terkait dalam SAP
Pada tahun 2015, seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (accrual basis). "Setelah aturan SAP berbasis akrual ditandatangani maka pemerintah pusat dan daerah harus sudah menerapkan SAP per 1 Januari 2015," kata Dirjen Keuangan Daerah, Yuswandi A. Temenggung, saat menjadi pembicara dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013, di Jakarta. Dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual adalah PP No. 71/2010 tentang SAP, sebagai amanat dari UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. UU No.17/2013 mengamanatkan instansi pemerintah baik dipusat maupun di daerah diminta untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Sedangkan dalam PP No. 71/2010 disebutkan SAP berbasis akrual dilaksanakan empat tahun setelah tahun 2010, yang artinya dilaksanakan pada 2015. Penerapan accrual basis di daerah akan cukup kompleks. Bisa dibayangkan, saat ini terdapat 491 daerah provinsi dan kab/kota di seluruh Indonesia. Dengan segala keragaman yang ada, tentu akan lebih sulit penerapannya dibanding di pusat. Sementara itu, beberapa hal yang harus disiapkan terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual di daerah, yakni ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Ketika SAP berbasis akrual diterapkan secara penuh maka fungsi akuntansi dari masing-masing PPKD dan SKPD harus muncul – siapa mengerjakan apa.
Kondisi yang perlu diperhatikan sebelum SAP berbasis akrual diterapkan pada 2015 adalah terkait dengan LKPD 2012 yang diaudit BPK, dimana baru sekitar 16 provinsi dan 115 kab/kota yang mendapatkan opini WTP, dengan sistem akuntansi yang diterapkan saat ini. Tentu patut diantisipasi, jangan sampai tak satupun LKPD dari 539 daerah provinsi dan kab/kota di Indonesia tidak memperoleh WTP setelah accrual basis diterapkan. Jelas, ini satu kemunduran terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tentu kita memahami, setiap daerah memiliki pemahaman yang sangat beragam terkait dengan sistem yang akan diterapkan. Penggunaan sistem aplikasi juga harus digalakkan, termasuk di dalamnya ketika terdapat sistem yang berbeda, bagaimana mengkonsolidasinya, sehingga bisa compatible antara satu sistem dengan sistem lainnya. Sementara itu, bagi daerah yang terlambat menyampaikan LKPD 2012, Kementerian Keuangan sudah mengingatkan bagi daerah yang terlambat menyampaikan LKPD 2012 dan LRA semester 1-2013 akan dilakukan penundaan transfer DAU. Ini gambaran kondisi saat ini yang tentu harus dicermati dan ditangani sehingga penerapan SAP berbasis akrual ditahun 2015 tidak akan menemui kendala. Terkait dengan kesiapan Kemendagri dalam konteks penerapan SAP berbasis akrual, saat ini penyusunan pedoman penerapan SAP berbasis akrual oleh Kemendagri sudah dalam tahap finalisasi, Diharapkan, akhir tahun 2013, pedoman tersebut sudah bisa diterima pemda. Untuk keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual, komunikasi Kemendagri dengan Kemenkeu juga terus dilakukan. Demikian pula komunikasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) intensif dilakukan agar penerapan SAP berbasis akrual di daerah bisa tepat waktu. Yang menjadi landasan bagi daerah untuk penerapan SAP berbasis akrual di tingkat daerah yaitu Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Saat ini, Kemendagri terus melakukan upaya-upaya capacity building baik di internal Kemendagri maupun di Pemda. Kita berharap tahun 2014 dapat melakukan uji coba penerapan SAP berbasis akrual di beberapa daerah. Dengan adanya program uji coba, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari daerah. Kita juga mendorong daerah lain untuk melakukan uji coba penerapan SAP berbasis akrual.
Tahun 2015, SAP berbasis akrual di seluruh daerah provinsi dan kab/kota akan diselenggarakan. Dengan harapan, financial statistic di daerah sudah bisa compatible dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), yang pada gilirannya Indonesia punya satu kesatuan pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, kesiapan pemda perlu diperketat, kita mencoba memfasilitasi dari aspek elembagaan (SOTK) bahwa core tatalaksana di dalam penerapan SAP berbasis akrual adalah LO. Pendapatan dan belanja sudah harus diakui pada waktu terjadinya transaksi, bukan waktu terjadinya arus kas masuk/keluar. Pekerjaaan ini tidak terlalu sulit, hanya perlu komitmen dari para pemangku kepentingan. Dengan adanya SOTK SKPD dan PPKD di setiap daerah,m SAP berbasis akrual diharapkan sudah masuk dalam sistem tatalaksana. Keberadaan SDM baik dalam konteks akuntansi maupun teknologi informasi perlu ditingkatkan. Demikian pula kompetensi personil perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, para pengambil keputusan di daerah (kepala daerah) seharusnya sudah sangat aware akan komitmennya untuk menerapkan fully accrual basis pada tahun 2015. Teknisnya bisa dilakukan oleh staf, tapi staf tentu perlu keteladanan dari pimpinan (kepala daerah). Sementara itu, terkait dengan kelengkapan teknologi informasi, pemda bisa melakukan upgrading dari sistem yang telah ada agar kecepatan bisa maksimal. Ini salah satu agenda Kemendagri untuk mewujudkan penerapan SAP berbasis akrual pada tahun 2015.(Sumber artikel: Keuda-Kemendagri, 2014)
BAB III
PENUTUP
Simpulan
Strategi adaptasi yang dipakai oleh KSAP dalam menyusun SAP merupakan langkah tepat dalam memperkenalkan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Meski strategi itu akhirnya menimbulkan banyak kerancuan dan memiliki fleksibilitas yang tinggi, namun SAP terbukti mampu menciptakan paradigma baru dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Namun, membandingkan SAP dengan SAK hanya salah satu cara dalam rangka mengukur sejauh mana standar tersebut bisa memenuhi tujuan awal disusunnya. Dengan catatan, pembandingan itu tentu tidak bisa secara kaku, sebab sifat entitas pemakai keduanya berbeda.
Setelah membandingkan dengan SAK, dapat disimpulkan, SAP baru bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat keterbandingan (comparability) yang memadai bila masing-masing entitas mempunyai pemahaman yang sama terhadap poin-poin SAP. Namun, hal itu sepertinya sulit dicapai, karena strategi adaptasi yang diterapkan KSAP telah menyebabkan SAP memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Artinya, keseragaman (uniformity)menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan standar tersebut di kemudian hari.
