Akuntansi Pemerintahan
TUGAS MATA KULIAH SEMINAR AKUNTANSI
OLEH:
ANDH ANDHII DWI DWI PRAS PRASTY TYO O
1508 150810 1030 301 1160
Program S!"# A$!%a%&# 'a$!(a& E$o%#m# U%#)*r&#a& +*m,*r -01.
/A/ I
PENDAHULUAN 11 P*%"a!(!a%
Akuntansi keuangan daerh merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan keuangan daerah yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan, Akuntansi, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan daerah. Pengelolaan keuangan
daerah
khususnya
yang
berkenaan
dengan
akuntansi,
pelaporan
dan
pertanggungjawaban mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu antara lain UU Nomor 1 tahun !""# tentang keuangan Negara, UU Nomor 1$ tahun !""% tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, UU Nomor #! tahun !""% tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintan Nomor !% tahun !""$ tentang &tandar Akuntansi Pemerintahan, peraturan pemerintah Nomor $' tahun !""$ tentang Pengelolaan Keuangan (aerah, Peraturan Pemerintan Nomor ' tahun !"") tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja *nstansi Pemerintah dan Peraturan +entri (alam Negeri Nomor 1# tahun !"") tentan Pedoman Pengelolaan Keuangan (aerah. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerh dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. &istem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internentitas pelaporan dan entitas akuntansi yang . 1. !. #. %. $. ). .
menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daer umusan masalah +enjelaskan lingkup akuntansi keuangan daerah. +enjelaskan proses akuntansi keuangan daerah. +enjelaskan akuntansi anggaran &KP(. +enjelaskan akuntansi pendapatan &KP(. +enjelaskan akuntansi belanja &KP(. +enjelaskan akuntansi asset tetap &KP(. +enjelaskan akuntansi selain kas &KP(.
/A/ II PEM/AHASAN
A. *N/KUP AKUN0AN&* KUAN/AN (AA2 +engacu pada peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan diatas pada latar belakang, sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh3 1. Pejabat Pengelola Keuangan 4PPK(5 pada &atuan Kerja Pengelola Keuangan daerah 4&KPK(5, dan !. Pejabat Penatausahaan Keuangan &atuan Kerja Perangkat (aerah 4PPK-&KP(5 pada &atuan Kerja Perangkat (aerah 4&KP(5. &istem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terddiri atas % 4empat5 prosedur akuntansi, yaitu3 1. Prosedur akuntansi penerimaan kas. Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan AP( yang berkenaan dengan penerimaan kan pada &atuan Kerja pengelola Keuangan (aerah 4&KPK(5 yang dapat dilaksanakan secara manual maupun tjerkomputerisasi. !. Prosedur akuntansi pengeluaran kas. Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dal6am rangaka pertanggungjawaban pelaksanaan AP( yang berkenaan dengan pengeluaran kas pada &atuan Kerja Perangkat (aerah &KP(5 dan attau pada &atuaj Kerja Pengelola Keuangan (aerah 4&KPK(5 yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. #. Prosedur akuntansi selain kas. Prosedur akuntansi selain kas meliputti serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan atau pada &atuan Kerja Pengelola Keuangan (aerah 4&KPK(5 yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. %. Prosedur akuntansi asset. Prosedur akuntansi asset meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan AP( yang berkaitan dengan transaksi dan atau kejadian asset pada &atuan Kerja Pengelola Keuangan (aerah 4&KP(5 dan atau pada &atuan Kerja Pengelola Keuangan (aerah 4&KPK(5 yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. . AKUN0AN&* KUAN/AN &KP(
(alam sistem akuntansi daerah, satuan kerja mwerupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. (alam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat dua jenis satuan kerja yaitu3 a. &atuan Kerja Perangkat (aerah 4&KP(5 b. &atuan Kerja Pengelola Keuangan (aerah 4&KPK(5 Kegiatan akuntansi pada satuan kerja perangkat daerah 4&KP(5 meliputi pencatatan atas3 a. Pendapatan b. elanja c. Asset d. &elai kas Proses pencatatan akuntansi pada &KP( tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat (aerah 4PPK-&KP(5 berdasarkan dokumen-dokumen sumber dari bendahara dan Kuasa endahara Umum (aerah 4Kuasa U(5. PPK-&KP( melakukan pencatatan transaksi penddapatan pada jurnal penerimaan kas, transaksi belanja pada jurnal pengeluaran kas belanja serta transaksi asset dan selain kas pada jurnal umum.
7. AKUN0AN&* AN//AAN &KP( Peraturan pemerintahan Nomor !% 0ahun !""$ tentang &tandar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa akuntansi
anggaran merupakan teknik pertanggung
jawaban
dan
pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, trans8er dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan oleh PPK-&KP( adalah (okumen Pelaksanaan Anggaran &KP( 4(PA-&KP(5 (alam melakukan akuntansi anggaran, &KP( diperkenakan untuk tiddak melakukan jurnal akuntansi anggaran. Namun harus dikelola dalam sebuah sistem sedemikian rupa sehingga nilai mata anggaran untuk setiap kode rekening muncul dalam buku besar, neraca saldo dan laporan realisasi anggaran. (. AKUN0AN&* PN(APA0AN &KP( Peraturan Pemerintah Nomor !% 0ahun !""$ tentang &tandar Akuntansi Pemerintahan +emberikan deskrpsi yang cukup jelas mengenai pendapatan. (alam peraturan pemerintahan ini disebutkan bahwa pendapatan adalah sebuah penerimaan ekening Kas Umum Negara9(aerah yang menambah ekuitas dana lancer dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. &edangkan menurut pemerintah. &edangkan menurut Peraturan (alam Negeri Nomor 1# 0ahun !"") tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan (aerah disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Akuntansi dilaksanakan berdasarkan asas bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya 4setelan dikompensasikan dengan pengeluaran5. Akuntansi pendapatan &KP( dilakukan hanya untuk mencatat pendapatan asli daerah yang dalam wewenang &KP(. PPK-&KP( 4berdasarkan dokumen &P: penerimaan dan lampirannya5, mencatat transaksi pendapatan dengan menjurnal; kas di bendahara; didebet dan; akuntan pendapatan sesuai jenisnya; dikredit.
. AKUN0AN&* PN(APA0AN &KP( (AN :UNA K<<A* :urnal kololari bertujuan untuk menjembati transaksi AP( 4pendapatan, belanja dan pembiayaan 5 yang mengakibatkan pengaruh terhadap pos Neraca 4Aset, kewajiban dan ekuitas dana 5 atau jurnal kololari ber8ungsi sebagai jurnal pendamping atau jurnal ikutan setiap transaksi pos AP( 4pendapatan, belanja, dan pembiayaan5 yang mempengaruhi pos neraca 4asset, kewajiban dan ekuitas dana5. =. (AN/ (* /UNAKAN PA(A AKUN0AN&* PN(APA0AN &KP( (okumen yang digunakan pada akuntansi pendapatan &KP(, terdiri atas3 1. &urat ketetapan pajak daerah daerah 4&KP-(aerah5, yang merupakan dokumen yang dibuat oleh PPK( untuk menetapkan pajak daerah atas ?ajib pajak. !. &urat ketetapan etribusi (aerah 4&K(5, yang merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mendapatkan etribusi atas ?ajib etribusi. #. &urat 0anda ukti Pembayaran, yang merupakan dokumen yang diselenggarakan endahara penerimaan atas penerimaan Pembayaran dari pihak ketiga. %. &urat 0anda &etoran 4&0&5, yang merupakan dokumen yang diselenggarakan endahara Penerimaan pada &KP( untuk menyetor penerimaan daerah. $. ukti 0rans8er, yang merupakan dokumen atau bukti atas trans8er penerimaan daerah. ). Nota Kredit ank, yang merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya trans8er uang masuk kerekening Kas daerah. . ukti Penerimaan ainnya, yang merupakan dokumen atau bukti lainnya sebagai dasar penerimaan. '. uku jurnal penerimaan kas, yang merupakan catatan yang diselenggarakan oleh PPK-&KP( untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi dan9 atau kejadian yang berhubungan dengan penerimaan kas9pendapatan.
@.
uku besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh PPK-&KP( untuk mencatat peringkasan 4posting5 atas setiap rekening asset, kewajiban, ekuitas, dana, belanja, pendapatan
dan pembiayaan. 1". uku besar pembantu, yang merupakan catatan yang diselenggarakan oleh PPK&KP( untuk mencatat transaksi-transaksi dan9atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar. /. AKUN0AN&* AN:A &KP( +enurut Peraturan Pemerintah Nomor !% 0ahun !""$ tentang &tandar Akuntansi Pemerintahan, elanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang menguragi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. &edangkan menurut peraturan menteri dalam negeri No. 1# tahun !"") tentang pedoman pengelolaan keuagan daerah, belanja daerah dide8inisikan sebagai jewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih. 2. AKUN0AN&* AN:A &KP( (AN :UNA K<<A* :urnal kololari bertujuan untuk menjembati transaksi AP( 4pendapatan, belanja dan pembiayaan5 yang mengakibatkan pengaruh terhadap pos Neraca 4aset, kewajiban, dan ekuitas dana5 atau jurnal kololari ber8ungsi sebagai jurnal pendamping atau jurnal ikutan untuk setiap transaksi pos AP( 4pendapatan, belanja, dan pembiayaan5 yang mempengaruhi pos Neraca 4aset, kewajiban dan ekuitas dana5. (alam praktek pencatatan akuntansi yang akan dilakukan oleh &KP(, setiap ada jurnal Pencatatan Pembayaran elanja +odal akan selalu diikuti dengan pencatatan jurnal kololari atau aset tetap. *.
(AN/ (*/UNAKAN PA(A AKUN0AN&* AN:A &KP( (okumen yang digunakan pada akuntansi belanja &KP(, terdiri atas 3 1. &urat Penyediaan (ana 4&P(5, yang merupakan dokumen yang dibuat oleh PPK( sebagai dokumen yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap9realisasikan. !. &urat Perintah +embayar 4&P+5, yang merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mengajukan &urat Perintah Pencarian (ana 4&P!( yang akan diterbitkan oleh Kuasa endahara Umum (aerah 4Kuasa U(5. #. Kuitansi Pembayaran dan ukti Penerimaan lainnya, yang merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran. %. &urat Perintah Pencarian (ana 4&P!(5, yang merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa U( untuk mencairkan uang pada bank telah ditunjuk. $. ukti 0rans8er, yang merupakan dokumen atau bukti atas trans8er pengeluaran daerah. ). Nota (ebet ank, yang merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya trans8er uang keluar dari rekening kas umum daerah.
.
uku :urnal pengeluaran kas, yang merupakan catatan yang diselenggarakan oleh PPK-&KP( untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi dan9atau kejadian yang berhubungan
dengan pengeluaran kas9belanja. '. uku besar, yang merupakan catatan yang diselenggarakan oleh PPK-&KP( untuk mencatat peringkasan 4posting5 atas setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. @. uku besar pembantu, yang merupakan catatan yang diselenggarakan oleh PPK-&KP( untuk mencatat transaksi-transaksi dan9atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar. uku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan in8ormasi akun tertentu jika yang dianggap perlu. :.
AKUN0AN&* A&0 &KP( Prosedur akuntansi aset pada &KP( meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasi8ikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai9digunakan &KP(. 0ransaksi-transaksi tersebut secara garis besar digolongkan dalam !
kelompok besar transaksi, yaitu 3 a. Penambahan nilai aset tetap. b. Penambahan nilai aset tetap. K. (AN/ (*/UNAKAN PA(A AKUN0AN&* A&0 &KP( (okumen yang digunakan pada akuntansi aset &KP(, terdiri atas3 1. erita acara penerimaan barang. !. &urat keputusan penghapusan barang. #. &urat pengiriman barang. %. &urat keputusan mutasi barang 4antar &KP(56 $. erita acara permusnahan barang. ). erita acara serah terima barang. . erita acara penilaian. '. ukti memorial merupakan dokumen untuk mencatat transaksi dan9atau kejadian selain kas sebagai dasar pencatatan ke dalam buku jurnal umum. @. uku jurnal umum merupakan catatan yang diselenggarakan oleh PPK-&KP( untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi dan9atau kejadian yang tidak dicatat dalam jurnal Penerimaan Kas maupun :urnal Pengeluaran Kas. 1". uku besar yang merupakan catatan yang diselenggarakan oleh PPK-&KP( untuk mencatat peringkasan 4posting5 atas setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 11. uku besar pembantu yang merupakan catatan yang diselenggarakan oleh P0. &KP( untuk mencatat transaksi-transaksi dan9atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar. uku besar
pembantu sebagai alat uji siang dan kelengkapan in8ormasi akun tertentu jika yang dianggap perlu. (. AKUN0AN&* PN(APA0AN &KP( Peraturan Pemerintah Nomor !% 0ahun !""$ tentang &tandar Akuntansi Pemerintahan +emberikan deskrpsi yang cukup jelas mengenai pendapatan. . AKUN0AN&* PN(APA0AN &KP( (AN :UNA K<<A* :urnal kololari bertujuan untuk menjembati transaksi AP( 4pendapatan, belanja dan pembiayaan 5 yang mengakibatkan pengaruh terhadap pos Neraca 4Aset, kewajiban dan ekuitas dana 5 atau jurnal kololari ber8ungsi sebagai jurnal pendamping atau jurnal ikutan setiap transaksi pos AP( 4pendapatan, belanja, dan pembiayaan5 yang mempengaruhi pos neraca 4asset, kewajiban dan ekuitas dana5.
/A/ III KESIMPULAN S#m2!(a%
*N/KUP AKUN0AN&* KUAN/AN (AA2 +engacu pada peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan diatas pada latar belakang, sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh3 1. Pejabat Pengelola Keuangan 4PPK(5 pada &atuan Kerja Pengelola Keuangan daerah 4&KPK(5, dan !. Pejabat Penatausahaan Keuangan &atuan Kerja Perangkat (aerah 4PPK-&KP(5 pada &atuan Kerja Perangkat (aerah 4&KP(5. &istem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terddiri atas % 4empat5 prosedur akuntansi, yaitu3 1. !. #. %.
Prosedur akuntansi penerimaan kas. Prosedur akuntansi pengeluaran kas. Prosedur akuntansi selain kas. Prosedur akuntansi asset.
AKUN0AN&* KUAN/AN &KP( (alam sistem akuntansi daerah, satuan kerja mwerupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. (alam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat dua jenis satuan kerja yaitu3 a. &atuan Kerja Perangkat (aerah 4&KP(5 b. &atuan Kerja Pengelola Keuangan (aerah 4&KPK(5 Kegiatan akuntansi pada satuan kerja perangkat daerah 4&KP(5 meliputi pencatatan atas3
a. b. c. d.
Pendapatan elanja Asset &elai kas AKUN0AN&* AN//AAN &KP( Peraturan pemerintahan Nomor !% 0ahun !""$ tentang &tandar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa akuntansi
anggaran merupakan teknik pertanggung
jawaban
dan
pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, trans8er dan pembiayaan.
/A/ I DA'TAR PUSAKA
http399anwar-akuntansi-unsulbar.blogspot.co.id9!"1!9119makalah-akuntansi-pemerintahan.html
