Akuntansi Pemerintahan STAN

DAFTAR ISI

Bab 1

Pendahuluan Pengertian Akuntansi, Akuntansi Pemerintahan, Perbedaan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pemerintahan, Persamaan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pemerintahan, Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Bab 2

Akuntansi Pemerintahan Lingkungan Akuntansi Pemerintahan, Karakteristik Karakteristik Akuntansi Pemerintahan, Pemerintahan, Tujuan Pelaporan Akuntansi dan Keuangan Pemerintahan, Sumber-sumber Standar Akuntansi Pemerintahan, Prinsip Dasar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintahan.

Bab 3

Anggaran Negara Pengurusan Keuangan Negara, Pengertian Pengertian dan Lingkungan Anggaran Negara, Negara, Siklus Anggaran Negara, Prinsip-prinsip Prinsip-prinsip Penyusunan dan Klasifikasi Anggaran, Struktur Penerimaan dan Pengeluaran, Hubungan Anggaran Negara dengan Akuntansi Akuntansi Pemerintahan. Pemerintahan.

Bab 4

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Indonesia Pendahuluan, Lingkungan Akuntansi Pemerintahan, Pengguna dan Kebutuhan Informasi, Entitas Pelaporan, Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan, Komponen Laporan Keuangan, Dasar Hukum Pelaporan Keuangan, Asumsi Asumsi Dasar, Karakteristik Karakteristik Kualitatif Laporan Laporan Keuangan, Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kendala Informasi yang Relevan dan Andal, Unsur Laporan Keuangan, Pengakuan Unsur Laporan Keuangan, Pengukuran Unsur Laporan Keuangan.

Bab 5

Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Keuangan Pokok, Komponen Laporan Keuangan Pemerintah, Laporan Keuangan Konsolidasian, Catatan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah, Standar Akuntansi Akuntansi Aktiva, Standar Akuntansi Pasiva, Standar Akuntansi Ekuitas Dana, Standar Akuntansi Pendapatan, Standar Akuntansi Belanja, Standar Akuntansi Pembiayaan, Standar Akuntansi Koreksi Kesalahan, Standar Akuntansi Perubahan Kebijakan Akuntansi, Standar Akuntansi Peristiwa Luar Biasa.

Bab 6

Akuntansi Pemerintah Pusat Ruang Lingkup dan Karakteristik Karakteristik Akuntansi Pemerintah Pusat, Penyusunan Neraca Awal, Siklus Akuntansi Pemerintah Pusat, Ilustrasi Transaksi

Bab 7

Akuntansi Pemerintah Daerah Ruang Lingkup dan Karakteristik Karakteristik Akuntansi Pemerintah Daerah, Siklus S iklus Akuntansi Pemerintah Daerah, Ilustrasi Transaksi

Bab 8

Akuntansi Pemerintahan Amerika Serikat Akuntansi Pemerintah Negara Bagian dan Lokal di Amerika Serikat: General Fund dan Special Revenue Fund, Capital Project Fund, Debt Service Fund, Aktiva Tetap dan Hutang Jangka Panjang, Permanent Fund; Akuntansi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Negara Federal Federal

Pendahuluan

AKUNTANSI PEMERINTAHAN: PEMERINTAHAN: KONSEP DAN PRAKTIK PRAKTIK BAGIAN I KONSEP AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BAB

1 PENDAHULUAN

TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari bab ini, seharusnya Saudara bisa: Menjelaskan pengertian akuntansi Menjelaskan pengertian akuntansi pemerintahan Menyebutkan bidang-bidang akuntansi Membedakan akuntansi komersial dengan akuntansi pemerintahan Memahami persamaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pemerintahan Membedakan antara entitas akuntansi dengan entitas pelaporan ü

ü

ü

ü

ü

ü

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis (akuntan?) di antara kamu menuliskannya dengan benar.... Al-Baqarah: 282

1

Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik

BAB I PENDAHULUAN A. Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu dari segi proses dan dari segi fungsinya. Dilihat dari segi prosesnya, menurut Revrisond Baswir (2000), “akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolonggolongkan, dan meringkas transaksi-transaki keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan, serta melaporkan hasil-hasilnya dalam suatu laporan yang disebut dengan laporan keuangan”. Sedangkan dari segi fungsinya, beliau mengutip pendapat Belkaoui yang menyatakan bahwa “akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif tindakan”. Dalam batasan lain disebutkan bahwa “akuntansi adalah suatu metodologi dan himpunan pengetahuan yang berkenaan dengan sistem informasi bagi satuansatuan ekonomi” (Muhammad Gade, 2002). Sedangkan The Committee on Terminology of the American Institute of Accountants Accountants (AIA) memberikan definisi yang sampai saat ini masih sering dikutip sebagai berikut (Hendriksen & van Breda, 1992): “ Accounting Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction, and events, which are in part, at least, of a financial character, and interpreting the result r esult thereof ”. ”. Meskipun banyak pakar mempunyai definisi sendiri tentang akuntansi, tetapi proses mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas tetap merupakan jantung dari akuntansi. Pengertian-pengertian tersebut pada intinya menyebutkan bahwa akuntansi berfungsi untuk membantu manusia dengan menyediakan informasi. Informasi ini akan dipakai untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi dalam menggunakan benda-benda ekonomi yang langka dan mempunyai berbagai alternatif penggunaan. Informasi yang disediakan oleh akuntansi dapat dipergunakan oleh lembaga atau perusahaan dalam ukuran mikro (kecil), seperti koperasi, yayasan, PT, CV, atau firma. Demikian juga lembaga pemerintahan dapat digolongkan sebagai pengguna informasi keuangan yang berukuran mikro. Sedangkan lembaga pengguna informasi yang digolongkan sebagai lembaga dalam ukuran makro adalah perekonomian nasional. B. Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan ragam ukuran dan bentuk kelembagaan pengguna informasi akuntansi, maka bidang-bidang akuntansi secara keseluruhan dapat dikelompokkan kedalam tiga bidang utama, yaitu akuntansi perusahaan, akuntansi nasional, dan akuntansi pemerintahan. Sedangkan menurut Muhammad Gade (2002), ilmu pengetahuan akuntansi (accountancy) accountancy) berkembang menjadi dua kelompok besar, yaitu akunting (accounting) accounting) dan auditing. Ilmu pengetahuan akunting terbagi lagi menjadi tiga

2

Pendahuluan

bidang, yaitu akunting komersial ( business accounting), akunting pemerintahan (governmental accounting), dan akunting sosial (social accounting)1. Sedangkan auditing bisa dibagi menjadi dua bidang, yaitu internal auditing dan eksternal auditing. 1. Akuntansi Perusahaan Akuntansi perusahaan, atau akuntansi komersial, berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang bertujuan mencari laba. Sifat dan karak teristik akuntansi perusahaan yang terpenting adalah bahwa dengan proses akuntansi tersebut diharapkan dapat menghasilkan informasi keuangan yang mencerminkan posisi keuangan serta perkembangan usaha suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Akuntansi komersial terbagi menjadi akuntansi keuangan (financial accounting) dan akuntansi biaya (cost accounting), atau bisa juga digolongkan sebagai akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ( management accounting). Akuntansi keuangan terutama bertujuan menghasilkan informasi keuangan bagi pemilik perusahaan (shareholders) dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders). Informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan ini berbentuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Dalam menyajikan informasi tersebut, akuntansi keuangan menggunakan standar akuntansi komersial yang berlaku umum ( generally accepted accounting principles, GAAP). Sedangkan akuntansi manajemen bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi pengelola perusahaan ( executives). Jenis informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen sangat banyak ragamnya, tergantung dari kebutuhan masing-masing pengelola perusahaan tersebut. 2. Akuntansi Sosial Akuntansi sosial, atau akuntansi nasional, atau akuntansi makro adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perekonomian nasional secara makro. Lima hal penting yang tercakup di dalamnya meliputi: akun/rekening pendapatan dan produksi nasional, akun antar industri, akun arus dana, akun neraca pembayaran, dan akun neraca nasional. 3. Akuntansi Pemerintahan Akuntansi pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah akuntansi untuk organisasi nirlaba lainnya (nonprofit organization), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Sedangkan menurut International Federation of Accountants (IFAC), yang dimaksud dengan “sektor publik” ( public sector) mengacu pada pemerintah pusat (national government), pemerintahan daerah (regional government) misalnya propinsi, negara bagian, atau teritoria, pemerintahan lokal ( local governments) misalnya kota (city, town) dan unit pemerintahan lain yang terkait, misalnya badan atau lembaga.

1

Selanjutnya, dalam buku ini akan digunakan istilah akuntansi.

3


Dari pembagian yang tercantum dalam Gambar 1.1, tampaklah bahwa istilah akuntansi pemerintahan mengacu pada penerapan teori, prinsip atau standar akuntansi pada organisasi yang tidak mencari laba ( nonprofit organization), khususnya unit organisasi pemerintahan. Sedangkan perbedaan yang lebih terperinci antara akuntansi komersial dengan akuntansi pemerintahan akan diuraikan pada bagian selanjutnya. Gambar 1.1: Bidang-bidang Akuntansi Akuntansi Komersial Mikro Akuntansi Makro Akuntansi

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Keuangan

Akuntansi Biaya

Akuntansi Sosial

Internal Auditing Eksternal Sumber: Revrisond Baswir (2000), Muhammad Gade (2002), Sugijanto, Robert Gunardi H, Sonny Loho (1995)

C. Perbedaan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Kerry Soetjipto (1994), kegiatan pemerintah dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu: 1. yang kegiatannya tidak bertujuan mencari laba melainkan meningkatkan pelayanan untuk masyarakat, 2. yang kegiatannya mirip dengan perusahaan, walaupun mencari laba bukan tujuan utamanya, melainkan untuk mempertinggi penyediaan jasa bagi masyarakat. Organisasi jenis ini memperoleh pendapatannya dari menjual jasa kepada masyarakat dan dikenal sebagai organisasi quasi nirlaba. Untuk golongan kedua ini, akuntansinya lebih mirip dengan akuntansi komersial, antara lain adanya basis akrual, terdapat Laporan Laba/Rugi ( Income Statement) walaupun bukan tujuan utamanya mencari keuntungan, serta berlakunya penandingan beban dengan pendapatan (matching cost against revenue). Oleh karena itu, pembedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pemerintahan terutama adalah membandingkan antara kegiatan pemerintah golongan pertama dengan akuntansi komersial. Perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pemerintahan pertama-tama yang bersifat umum atau universal, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan perbedaan yang lebih spesifik untuk kasus akuntansi pemerintahan di Indonesia.

4

Pendahuluan

1. Perbedaan Tujuan Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan tujuan, yaitu untuk pemerintah mempunyai tujuan nirlaba, sedangkan bagi perusahaan bisnis jelas tujuannya adalah mencari laba. Perbedaan ini menimbulkan perbedaan data akuntansinya, yaitu: a. Tidak adanya perhitungan laba-rugi pada pemerintahan, sedangkan pada perusahaan bisnis, bottom line (angka laba atau rugi) sangat penting. Pada umumnya, di pemerintahan terdapat perhitungan anggaran-realisasi dan perhitungan pendapatan-belanja, yang akan menghasilkan angka surplus atau defisit. b. Tidak adanya masalah penilaian kembali (revaluasi) atas aktiva atau aset pada pemerintahan; dimana pada akuntansi komersial dimungkinkan adanya penilaian kembali aktiva dengan syarat-syarat tertentu. c. Masalah penyusutan atau depresiasi (maupun deplesi dan amortisasi) atas aktiva tetap tidak penting pada akuntansi pemerintahan; sedangkan pada akuntansi komersial terdapat hal tersebut. d. Prinsip penandingan beban dengan pendapatan ( matching cost against revenue) pada akuntansi pemerintahan tidak ada; yang ada adalah penandingan anggaran-realisasi dari pendapatan-belanja. 2. Masalah Pendapatan Pada pemerintahan, pendapatan diperoleh secara berulangkali (reflektif) untuk membiayai belanja pada tahun anggaran tertentu, sedangkan untuk tahun berikutnya, pendapatan serupa dapat diperoleh lagi. Pendapatan di sini tidak bersifat revolusing, yang maksudnya tidak dapat diputar lagi untuk belanja tahun-tahun yang akan datang. Hal ini sangat berbeda dengan perusahaan dengan motif laba, dimana pendapatan tahun ini dapat “disimpan” untuk digunakan pada tahun-tahun mendatang. Pendapatan pada pemerintahan sebagian besar diperoleh dari pendapatan pajak yang bersifat pemaksaan (compulsory) dimana atas penerimaan tersebut, pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan imbal balik yang bersifat langsung kepada para wajib pajak. Sedangkan pada perusahaan bisnis, pendapatan diperoleh dari pihak-pihak yang secara sukarela memerlukan barang atau jasa, serta terdapat kewajiban yang langsung dari perusahaan kepada pihak pembeli barang atau jasa. Pengertian pendapatan pada akuntansi pemerintahan sebagian sama pengertiannya dengan yang berlaku pada akuntansi keuangan, yaitu “sebagai akibat dari kegiatan operasi”. Namun pada akuntansi pemerintahan termasuk juga penerimaan pinjaman jangka panjang dan penjualan aktiva tetap. Pada akuntansi keuangan, dua hal tersebut tidak dapat digolongkan sebagai pendapatan (income). 3. Masalah Beban Pada akuntansi keuangan terdapat pengertian expense (beban), sedangkan pada akuntansi pemerintahan tidak menggunakan istilah expense melainkan expenditure (kurang lebih berarti pengeluaran anggaran atau belanja).

5


Pengertian expenditure di sini mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengertian expense, expense, yaitu selain mempunyai pengertian yang sama dengan expense, juga termasuk didalamnya adalah pembayaran angsuran atau pelunasan hutang jangka panjang dan pembelian aset tetap. 4. Masalah Penganggaran Pada pemerintahan terdapat akuntansi anggaran (budgetory ( budgetory accounting), accounting ), anggaran tersebut termasuk dalam sistem akuntansi serta terdapat akun atau rekening (account (account)) “anggaran” dalam bagan rekening (chart ( chart of account). account). Sedangkan dalam akuntansi keuangan, walaupun terdapat anggaran, tetapi anggaran tersebut tidak termasuk dalam sistem akuntansi dan karenanya tidak terdapat rekening “anggaran” pada bagan atau klasifikasi rekening. Dalam hal ini, penandingan antara anggaran dengan realisasinya dilakukan di luar akuntansi (extra comptabel). comptabel). 5. Masalah Tanda Pemilikan Individual Pada perusahaan bisnis, terdapat tanda kepemilikan individual atas perusahaan tersebut, misalnya adalah saham. Pemegang tanda kepemilikan tersebut dapat menjual, menghibahkan, atau menukarkan tanda kepemilikan tersebut dengan pihak lain. Pemilik tanda tersebut dalam akuntansi dicatat sebagai “modal saham” atau nama lainnya, yang bertindak sebagai pemegang kebijakan stratejik perusahaan. Pada akuntansi pemerintahan, tanda kepemilikan individual seperti itu tidak ada, sehingga tidak ada pencatatan “modal saham”. Pada hakekatnya, yang bertindak sebagai pemegang kebijakan stratejik adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan, yang dalam praktiknya diwakili oleh lembaga legislatif. Selain perbedaan-perbedaan yang berlaku umum atau universal sebagaimana telah dijelaskan di atas, khusus untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia jika dibandingkan dibandingkan dengan akuntansi keuangan terdapat perbedaan tambahan, yaitu: 6. Masalah Basis Akuntansi Pada awalnya, akuntansi pemerintahan Indonesia berlaku basis kas, sedangkan pada akuntansi keuangan umumnya yang berlaku adalah basis akrual. Secara sederhana, akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun nonkas) dan mencatat aset dan kewajiban. Memang pada akuntansi keuangan dapat juga memakai basis kas, tetapi pengertian basis kas pada akuntansi keuangan tersebut juga berbeda dengan basis kas yang dianut pada akuntansi pemerintahan Indonesia. Pada akuntansi pemerintahan Indonesia, basis kas berarti: Anggaran dinyatakan dinyatakan sebagai sebagai beban anggaran anggaran pada waktu waktu pengeluarannya dari kas negara. Anggaran dinyatakan dinyatakan sebagai sebagai menguntungkan menguntungkan anggaran pada pada waktu penerimaannya oleh kas negara. ü

ü

6

Pendahuluan

Akuntansi berbasis kas mempunyai kelebihan yaitu sederhana penerapannya pene rapannya dan mudah dipahami. Namun basis ini mempunyai berbagai kekurangan antara lain kurang informatif karena hanya berisi informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas serta tidak memberikan informasi tentang aset dan kewajiban. Sebaliknya, informasi yang disusun dengan akuntansi berbasis akrual akan mempermudah para pemakai untuk: Membandingkan secara berimbang antara alternatif dari pemakaian sumber daya, Menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dari entitas pemerintah, Melakukan evaluasi atas kemampuan pemerintah untuk mendanai kegiatannya serta kemampuannya untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya, Melakukan evaluasi atas biaya, efisiensi, dan pencapaian kinerja pemerintah, Memahami keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya. Perlu diberikan catatan bahwa akuntansi pemerintahan Indonesia pada masa lampau memang pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja adalah berbasis kas. Sedangkan saat ini sedang dalam perubahan dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual ( cash toward accrual). accrual). Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi keuangan negara seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Akuntansi berbasis kas menuju akrual yang dikembangkan di Indonesia saat ini adalah menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan menggunakan menggunakan basis akrual untuk untuk pengakuan aset, kewajiban, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca (Binsar H. Simanjuntak, 2005). Pada ketentuan peralihan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut (berarti tahun 2008). Selama pengakuan dan pengukuran berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Oleh karena itu, untuk menyiapkan perubahan tersebut, sekarang ini yang berlaku adalah cash toward accrual. •

• •

• •

Kotak 1.1: Perubahan dari Akuntansi Basis Kas Menjadi Basis Akrual Banyak negara memilih perubahan secara bertahap. Caranya antara lain dengan: - pertama mengimplementasikan suatu anggaran yang fokus pada keluaran (output) dan kemudian mengimplementasikan akuntansi dan penganggaran akrual - mulai dari mengimplementasikan mengimplementasikan akuntansi akrual dan pada tahap selanjutnya baru memperkenalkan penganggaran akrual - mencoba dulu melaksanakan pada beberapa unit baru kemudian mengimplementasikan mengimplementasikan secara penuh - melakukan perubahan dari akuntansi kas ke akuntansi akrula dalam beberapa tahap Sumber: Deloitte dalam Binsar H. Simanjuntak (2005) 7. Masalah Sistem Entry yang yang Digunakan Digunakan 7


Pada awalnya, akuntansi pemerintahan Indonesia menggunakan sistem catatan tunggal (single (single entry), entry), yaitu setiap transaksi keuangan hanya dicatat (dijurnal) sekali. Biasanya sistem single entry entry ini dalam akuntansi keuangan digunakan untuk organisasi yang kecil atau sederhana. Dengan digunakan sistem single entry, entry, maka pengertian atau catatan yang biasa terdapat dalam akuntansi keuangan, misalnya persamaan akuntansi (accounting ( accounting equation), equation ), trial balance, balance, jurnal dan postingnya ke general ledger, ledger, menjadi tidak ada dalam akuntansi pemerintahan Indonesia. Dengan menggunakan single entry, produk akhir siklus akuntansinya bukanlah neraca, karena yang dicatat tidak selengkap seperti pada proprietory accounting, accounting, yaitu yang mencatat harta, utang, ekuitas, pendapatan serta beban dalam sistem akuntansinya. Sebagai contoh, akuntansi anggaran mencatat anggaran dan realisasinya baik sisi pendapatan maupun belanja, tetapi tidak mencatat harta, utang maupun ekuitas. Demikian pula akuntansi inventaris yang hanya mencatat inventaris beserta perubaha-perubahannya, juga tidak mencatat hutang, ekuitas, pendapatan maupun belanja; oleh karena itu, akuntansi dengan sistem single entry ini entry ini tidak dapat menghasilkan neraca. Dalam kaitan ini perlu diberikan catatan bahwa sistem single entry entry ini (bersama-sama dengan perubahan basis kas menjadi basis akrual) akan diubah menjadi sistem double entry. entry. D. Persamaan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pemerintahan

Selain terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan, keduanya juga mempunyai persamaan. Persamaan-persamaan tersebut menurut Muhammad Gade (2002) adalah sebagai berikut: 1. Secara umum mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan tepat waktu. 2. Akuntansi pemerintahan banyak memakai konsep, konvensi, praktek, dan prosedur akuntansi yang dipakai juga di akuntansi komersial. 3. Keduanya juga memakai siklus akuntansi yang sama, biasanya satu tahun. Meskipun periode siklus akuntansi kadang-kadang berbeda, misalnya Jepang tahun anggarannya dimulai dari 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya, sedangkan perusahaan umumnya periode akuntansinya sama dengan tahun takwim, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 4. Keduanya memakai memakai istilah-istilah yang sama, sama, misalnya buku harian, harian, buku besar, laporan keuangan, dan lain sebagainya. 5. Konsep akuntansi keuangan yang diakui secara umum, misalnya konsistensi (consistency), consistency), obyektifitas (objectivity (objectivity), ), pengungkapan penuh (full ( full disclosure), disclosure), materialitas (materiality (materiality), ), dan kehati-hatian (conservatism ( conservatism)) digunakan juga dalam akuntansi pemerintahan. 6. Dalam proses akuntansinya juga sama, yaitu dimulai dari analisa dokumen, kemudian pencatatan dalam buku harian, klasifikasi dan peringkasan lewat buku besar dan buku tambahan; kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan.

8

Pendahuluan

E. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Dalam akuntansi pemerintahan, entitas akuntansi ( accounting entity) mengacu pada sebuah entitas yang dikukuhkan untuk tujuan akuntansi untuk aktivitas atau aktivitas-aktivitas tertentu (Engstrom & Copley, 2002), sedangkan entitas pelaporan (reporting entity) mengacu pada organisasi secara keseluruhan (Freeman & Shoulders, 2003). Penentuan entitas pelaporan keuangan yang merupakan entitas akuntansi yang menjadi pusat pertanggungjawaban keuangan, perlu dilakukan untuk memastikan adanya prosedur penuntasan akuntabilitas ( accountability discharge). Entitas pelaporan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan (Ihyaul Ulum MD, 2004). Pada akuntansi pemerintahan Indonesia, setiap jenis akuntansi pada setiap organisasi merupakan suatu entitas akuntansi tersendiri. Ada kemungkinan bahwa suatu organisasi mempunyai jenis akuntansi lebih dari satu; dan untuk ini umumnya entitas akuntansi tetap lebih dari satu, karena tiap jenis akuntansi merupakan entitas yang terpisah. Pada akuntansi keuangan, walaupun terdapat entitas akuntansi lebih dari satu, namun akan disatukan. Mekanisme penyatuannya bisa lewat konsolidasi laporan keuangan. Dalam hal ini, perlu diketahui mana yang merupakan subsistem dari suatu sistem akuntansi tertentu. Sedangkan pada akuntansi pemerintahan, konsolidasi memang dilakukan, meskipun mekanismenya bukan seperti konsolidasi antara kantor pusat dengan kantor cabang, tetapi berjenjang (Sony Loho, 2004). Misalnya adalah sebagai berikut: a. Presiden menyampaikan laporan ke DPR dalam bentuk konsolidasi laporan kementerian negara atau lembaga, b. Antara menteri dengan direktorat jenderal dan kantor-kantornya laporannya juga harus dikonsolidasikan c. Eselon I mengkonsolidasikan laporan Eselon II dan Kanwil di bawah kewenangannya, demikian pula Kanwil mengkonsolidasikan satuan-satuan kerja (satker) di bawahnya. Dari Presiden sampai dengan satuan kerja masing-masing melakukan akuntansi (jadi merupakan entitas akuntansi). Walaupun semuanya merupakan entitas akuntansi, tetapi hanya Presiden dan Menteri (lebih tepatnya adalah kementerian atau departemen) yang laporannya diaudit oleh BPK. Jadi hanya Presiden dan kementerian yang merupakan entitas pelaporan. Hal penting yang dapat disimpulkan bahwa tidak semua entitas akuntansi menjadi entitas pelaporan. Dalam hal keuangan pemerintah daerah, Ihyaul Ulum MD (2004) menulis bahwa entitas pelaporan dan entitas akuntansinya adalah: a. Pemerintah Derah secara keseluruhan sebagai entitas pelaporan b. DPRD, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, Dinas-dinas pada pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota, Lembaga Teknis pada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota sebagai entitas akuntansi. Penetapan Dinas sebagai entitas akuntansi pemerintah daerah karena dinas merupakan unit kerja pemerintah daerah yang paling mendekati gambaran suatu fungsi pemerintah

9


daerah. Padahal, pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas suatu fungsi. Konsolidasi laporan antara pemerintah pusat dengan pemerintah tidak direncanakan untuk dilakukan. Presiden tidak akan melaporkan laporan konsolidasi APBN dan seluruh APBD ke DPR. Jika dilakukan konsolidasi, akan menjadi masalah: a. siapa yang berwenang memeriksa? b. opini hasil pemeriksaan akan ditujukan kepada siapa, apakah presiden atau kepala daerah? Jika ada konsolidasi atau penggabungan laporan keuangan pusat dan daerah, hal itu hanya untuk kepentingan analisa fiskal dan makro ekonomi.

10


BAB

2 AKUNTANSI PEMERINTAHAN

TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari bab ini, seharusnya Saudara bisa: Menjelaskan mengenai lingkungan yang ü berpengaruh terhadap praktek akuntansi pemerintahan Menjelaskan karakteristik akuntansi ü pemerintahan Memahami tujuan pelaporan akuntansi dan ü keuangan pemerintah Menybutkan sumber-sumber standar ü akuntansi pemerintahan Memahami prinsip dasar akuntansi ü pemerintahan

Truth is not in accounts but in account books Josephine Tey

11


BAB II AKUNTANSI PEMERINTAHAN A. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah mempunyai lingkungan yang berbeda dengan sektor swasta. Hal ini harus menjadi pertimbangan dalam mengembangan sistem akuntansi pemerintahan. Prinsip-prinsip dan standar akuntansi dan pelaporan harus dipahami dalam hubungannya dengan lingkungan tempat prinsip itu diterapkan, selain harus juga mempertimbangkan para calon pengguna laporan keuangan. Governmental Finance Officers Association mengemukakan bahwa untuk dapat memahami model akuntansi pemerintahan dengan tepat diperlukan pemahaman mengenai tiga hal, yaitu struktur pemerintahan, sifat dari sumber daya, dan proses politik (Muhammad Gade, 2002). Sedangkan Revrisond Baswir (2000) juga mengemukakan tiga hal, meskipun redaksi yang agak berbeda, yaitu sifat lembaga pemerintahan, sistem pemerintahan suatu negara, dan mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran negara. 1. Struktur Pemerintahan Struktur pemerintahan pada umumnya diperlukan untuk melindungi dan melayani kebutuhan warga negaranya. Pada pemerintahan demokrasi, struktur pemerintahan berdasarkan sistem check and balances yang dilakukan dengan pemisahan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kesuksesan suatu pemerintahan tidak ditentukan dari jumlah laba yang maksimal, tetapi diukur dari mutu pelayanan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Padahal, ketiga lembaga dalam sistem trias politika tersebut bisa jadi memandang dengan berbeda mengenai bagaimana warga negara dilayani dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, apakah suatu pemerintahan mempunyai keuangan yang baik atau buruk tidak dapat dijelaskan dengan mudah hanya dari melihat data-data akuntansi dan laporan keuangan saja. Dalam klasifikasi Mumammad Gade, penjelasan yang mirip dengan hal tersebut di atas dimasukkan dalam klasifikasi “Proses Politik Memagang Peranan Penting”. Intinya mirip dengan penjelasan di atas, bahwa dalam negara demokrasi, rakyat melalui wakil-wakilnya yang berada dalam lembaga perwakilan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada rakyat. Umumnya, masyarakat meminta kepada pemerintah agar memberikan jasa atau pelayanan maksimum dengan jumlah pembayaran yang minimum. 2. Sifat Lembaga Pemerintahan Sebagaimana telah cukup banyak dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya, sifat lembaga pemerintahan yang tidak mencari laba adalah salah satu alasan penting dibedakannya akuntansi pemerintahan dari akuntansi komersial. Meskipun demikian, sebenarnya dalam proses kegiatan akuntansi pemerintahan juga meliputi kegiatan mencatat, menggolongkan (klasifikasi), meringkas, melaporkan, dan menafsirkan transaksi keuangan suatu lembaga pemerintahan.

12


Menurut Edward S. Lyn sebagaimana dikutip oleh Revrisond Baswir (2000), sifat khusus lembaga pemerintahan yang berbeda dengan perusahaan adalah sebagai berikut: a. keinginan mengejar laba tidak termasuk dalam usaha dan kegiatannya b. lembaga pemerintah tidak dimiliki secara pribadi, tetapi dimiliki secara bersama (kolektif) oleh seluruh warga negara, dan kepemilikan tersebut tidak dibuktikan dengan bukti kepemilikan (misalnya saham) c. sumbangan masyarakat terhadap pemerintah, seperti pajak, tidak ada hubungannya secara langsung dengan jasa yang akan diterima oleh masyarakat dari pemerintah. Dalam klasifikasi oleh Muhammad Gade, penjelasan seperti di atas dimasukkan dalam klasifikasi “sifat sumber daya”. Intinya adalah sama, yaitu tidak terdapat hubungan langsung antara barang dan jasa yang diberikan dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli. Sangat sulit diidentifikasikan hubungan antara pajak yang dibayar dengan jasa yang diterima. Misalnya, suatu individu tidak akan pernah menerima jumlah barang dan jasa yang sama dengan jumlah pajak yang telah dibayar kepada pemerintah. Selain itu, berkaitan dengan sumber daya, pemerintah harus menginvestasikan sebagian penerimaannya dalam aktiva yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan, seperti jalan, jembatan, bangunan umum, dan lainnya. Hal ini tentunya berbeda dengan perusahaan, dimana aktivanya umumnya dapat menghasilkan penerimaan. Jika diperhatikan, tiga sifat lembaga pemerintahan ini sudah banyak dijelaskan dalam bagian yang menjelaskan perbedaan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi komersial. 3. Bentuk Negara Bentuk akuntansi pemerintahan berbeda dari suatu negara dengan negara lain, antara lain juga dipengaruhi oleh bentuk negara yang bersangkutan. Sebagai ilustrasi dapat disampaikan perbedaan antara akuntansi pemerintahan di Indonesia dan di Amerika Serikat. Di Indonesia, bentuk negaranya adalah negara kesatuan, sehingga karakter akuntansi pemerintahannya juga bersifat sentralisasi. Apabila kita membicarakan akuntansi pemerintahan, biasanya yang dimaksud adalah akuntansi pemerintahan untuk pemerintah pusat, bukan untuk pemerintah daerah. Sedangkan di Amerika Serikat, bentuk negaranya adalah negara federal, yang ditandai dengan banyaknya negara bagian ( state ) yang bersifat otonom. Federalisme ini juga mempengaruhi akuntansi pemerintah sehingga menjadi bersifat desentralisasi. Di Amerika Serikat, bila kita berbicara mengenai akuntansi pemerintahan, terutama yang dimaksudkan adalah akuntansi pemerintahan untuk pemerintah negara bagian, bukan untuk negara federal. 4. Mekanisme Pengurusan Keuangan dan Sistem Anggaran Negara Akuntansi pemerintahan pada hakekatnya berfungsi mencatat dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara. Karena anggaran negara adalah unsur dari keuangan negara, maka akuntansi pemerintahan

13


sebenarnya adalah penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara. Sebagai akibat dari eratnya kaitan antara akuntansi pemerintahan dengan pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam pelaksanaan anggaran negara, maka akuntansi pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran suatu negara. Berbagai undang-undang dan ketentuan yang mengatur mekanisme pengelolaan keuangan dan sistem anggaran suatu negara, dengan sendirinya berpengaruh pula terhadap penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. Dalam kasus Indonesia, paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara menyangkut tiga aspek (Hekinus Manao, 2004), yaitu: a. Reformasi perencanaan dan penganggaran b. Reformasi pelaksanaan anggaran c. Reformasi akuntansi dan pertanggungjawaban. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Dalam reformasi akuntansi dan pertanggungjawaban menyangkut akuntabilitas dan transparansi. Prosesnya dimulai dari setiap unit pemerintah yang mendapatkan alokasi anggaran, dan dengan demikian menyelenggarakan akuntansi. Memang penyajian laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, tetapi dalam prosesnya sangat berkaitan dengan aspek perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan anggaran. B. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Lingkungan akuntansi pemerintahan seperti yang telah dijelaskan di atas sangat mempengaruhi karakteristik akuntansi pemerintahan. Demikian pula penjelasan dalam bagian perbedaan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi komersial juga sangat berkaitan dengan penjelasan dalam bagian ini. Menurut Revrisond Baswir (2000), karakteristik akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut: a. tidak terdapat pencatatan laba-rugi karena tujuan utama lembaga pemerintah bukanlah mencari laba. b. tidak perlu dilakukan pencatatan pemilikan pribadi karena lembaga pemerintah adalah milik seluruh rakyat, dan kepemilikan itu tidak dituliskan dalam sebuah surat bukti kepemilikan. c. bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain tergantung dari bentuk negara yang bersangkutan. d. penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap negara karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk menyediakan informasi tentang realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara. Sedangkan menurut Muhammad Gade (2002), karakteristik akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut: a. menggunakan istilah dana (fund ) sehingga akuntansi pemerintahan sering juga disebut sebagai akuntansi dana. Pengertian “dana” di sini adalah satuan akuntansi dan fiskal (fiscal and accounting entity ) dengan seperangkat buku besar yang mencatat kas, sumber-sumber keuangan selain kas, kewajiban-

14


kewajiban, sisa atau saldo modal beserta perubahan-perubahannya yang dipisahkan untuk melaksanakan kegiatan khusus atau mencapai kegiatan tertentu. b. tidak ada model atau disain tunggal untuk akuntansi pemerintahan karena sangat dipengaruhi oleh peraturan dan hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Selain itu, dimasukkan pula tujuan akuntansi pemerintahan dalam karakteristik akuntansi pemerintahan. Penjelasan lebih lanjut atas tujuan akuntansi pemerintahan dimasukkan dalam kategori berikut ini. C. Tujuan Pelaporan Akuntansi dan Keuangan Pemerintahan

Meskipun tujuan utama antara perusahaan dan pemerintah berbeda, pada prinsipnya tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial adalah sama, yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan oleh organisasi tersebut dalam periode tertentu dan juga melaporkan posisi keuangan (neraca) pada tanggal tertentu kepada para penggunanya dalam rangka untuk mengambil keputusan. Menurut Muhammad Gade (2002), akuntansi pemerintahan secara umum mempunyai dua tujuan, yaitu sebagai media akuntabilitas dan menyediakan informasi untuk manajemen. Sedangkan Bachtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar (2002) menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan mempunyai tiga tujuan, yaitu akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan. Penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut: 1. Akuntabilitas Fungsi akuntabilitas lebih luas daripada sekedar ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Tujuan sebagai alat akuntabilitas ditetakankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan keuangan. Keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai perintah konstitusi. Di Indonesia, pelaksanaan fungsi tersebut dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Pasal 23E UUD 1945 mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Menurut Penjelasan Pasal 9 huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh kementerian atau lembaga adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai unit yang bersangkutan atas penggunaan anggaran. 2. Manajerial Akuntansi pemerintahan menyediakan informasi keuangan bagi pemerintah untuk melakukan fungsi manajerial. Jika ditinjau dari fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan (planning ), pengorganisasian (organizing ), pelaksanaan (actuating ), dan pengendalian (controlling ), maka fungsi manajerial akuntansi pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut: 15


a. akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah melakukan perencanaan berupa penyusunan RAPBN dan strategi pembangunan lainnya, b. akuntansi pemerintahan sangat berperan dalam proses pelaksanaan APBN karena perannya mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan, c. akuntansi pemerintahan sangat berperan dalam pengendalian kegiatan pemerintah agar dalam rangka pencapaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efisiensi dan efektifitas dari kegiatan tersebut. 3. Pengawasan Akuntansi pemerintahan yang baik memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atas pengurusan keuangan negara oleh aparat pemeriksaan eksternal, yaitu BPK. Tujuan pemeriksaan ini menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara adalah: a. untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan (DPR), b. sedangkan bagi pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif.

D. Sumber-sumber Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bahwa dalam menyusun SAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menggunakan materi atau referensi yang dikeluarkan oleh: 1. International Federation of Accountants (IFAC) 2. International Accounting Standard Committee (IASC) 3. International Monetary Fund (IMF) 4. Ikatan Akuntan Indonesia 5. Financial Accounting Standard Board (FASB) dari Amerika Serikat 6. Governmental Accounting Standard Board (GASB) dari Amerika Serikat 7. Pemerintah Indonesia, berupa peraturan-peraturan di bidang keuangan negara 8. Organisasi profesi lainnya dari berbagai negara yang membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan E. Prinsip Dasar Akuntansi Pemerintahan

Governmental Accounting Standard Board (GASB) di Amerika Serikat ketika menerbitkan Codification of Governmental Accounting and Financial Reporting Standards mencatat bahwa akuntansi pemerintahan memiliki cukup banyak persamaan konsep dasar, konvensi, dan karakteristik akuntansi komersial. Meskipun demikian, tujuan dasar dari akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan adalah berbeda. Sebagai akibatnya, prinsip-prinsip dasar akuntansi dan pelaporan yang

16


berlaku di akuntansi pemerintahan dapat dibedakan dengan jelas dengan yang berlaku pada kauntansi komersial (Freeman & Shoulders, 2003). Lebih lanjut Freeman dan Shoulders menyatakan bahwa tiga belas prinsip dasar GASB dapat dibagi menjadi tujuh golongan sebagai berikut: (1) prinsip akuntansi yang diterima secara umum (generally accepted accounting principles , GAAP) dan kepatuhan hukum, (2) akuntansi dana (fund accounting ), (3) aktiva modal dan kewajiban jangka panjang, (4) fokus pengukuran dan basis akuntansi, (5) penganggaran, pengendalian anggaran, dan pelaporan anggaran, (6) klasifikasi dan terminologi, (7) pelaporan keuangan. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut (Freeman & Shoulders, 2003; Baldric Siregar & Bonni Siregar, 2001) 1: 1. Prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan kepatuhan hukum Prinsip 1: Kemampuan Akuntansi dan Pelaporan Sistem akuntansi pemerintahan harus memungkinkan untuk: (a) menyajikan secara wajar dan dengan pengungkapan penuh ( full disclosure ) tentang dana dan aktivitas unit pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, dan (b) untuk menentukan dan menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan keuangan, dan syarat-syarat kontrak. 2. Akuntansi dana Prinsip 2: Sistem Akuntansi Dana (1) Sistem akuntansi pemerintahan harus diorganisasikan dan dilaksanakan dengan basis dana. (2) Dana didefinisikan sebagai suatu entitas fiskal dan entitas akuntansi dengan seperangkat rekening-rekening (atau akun-akun) yang bersifat swaimbang ( self-balancing ) untuk mencatat kas dan sumber daya keuangan lain (dan termasuk juga sumberdaya nonkeuangan dalam proprietory funds dan trust fund ) bersama- sama dengan semua kewajiban yang terkait dan saldo dana atau ekuitas, dan perubahan-perubahannya; yang dipisahkan untuk suatu aktivitas atau tujuan tertentu, dengan memperhatikan peraturan atau pembatasan yang terkait. (3) laporan keuangan dana seharusnya digunakan untuk melaporkan rincian informasi tentang unit pemerintah utama, termasuk unit- unit yang terkait. (4) fokus dari laporan keuangan dana pemerintah dan proprietary funds adalah pada dana utama ( major funds ). Prinsip 3: Jenis Dana Dana pemerintah (government funds ): fokus pelaporan terutama pada sumber, penggunaan, dan saldo dari sumberdaya. Dana pemerintah mencakup kategori: a. Dana umum (general funds ) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan sumber-sumber yang tidak dipertanggungjawabkan dalam dana lain, 1

Bagian yang ditulis dengan huruf miring adalah terjemahan dari GASB.

17


b. Dana penerimaan khusus (special revenue funds ), yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan penerimaan sumbersumber tertentu (selain yang dipertanggungjawabkan dalam trust fund dan capital project fund ), yang ditujukan untuk aktivitas tertentu, c. Dana proyek modal (capital projects funds ), yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan sumber-sumber yang digunakan untuk tujuan perolehan atau pembangunan fasilitas modal (selain yang dipertanggungjawabkan melalui dana kepemilikan dan dana trust) d. Dana pelunasan pinjaman (debt service funds ) yaitu dana untuk mengumpulkan atau mengakumulasikan sumbersumber yang digunakan untuk tujuan membayar pokok dan bunga utang jangka panjang e. Dana permanen (permanent funds ) yaitu dana yang hanya hasilnya (earning) saja yang boleh digunakan, sedangkan dana pokoknya tidak boleh digunakan Dana kepemilikan (proprietary funds ): fokus pelaporan pada penentuan pendapatan operasi, perubahan aset bersih, posisi keuangan, dan arus kas. Dana proprietari mencakup kategori: f. Dana perusahaan (enterprise funds) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan aktivitas bisnis atau komersial yang dilakukan pemerintah g. Dana layanan internal (internal service funds) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan barang dan jasa yang disediakan oleh suatu unit pemerintah kepada unit pemerintah itu sendiri atau unit pemerintah lainnya, Dana fidusiari: fokus pelaporan pada aset bersih dan perubahanperubahan pada aset bersih. Dana fidusiari terdiri dari dua jenis, yaitu (1) Dana trust (trust fund ) yaitu dana untuk mempertanggung jawabkan aktiva milik pihak lain yang dikelola oleh pemerintah sebagai pihak yang dipercaya atau trustee , (2) Dana keagenan (agency fund ) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan aktiva milik pihak lain yang dikelola oleh pemerintah yang bertindak selaku agen. Dana fidusiari mencakup kategori: h. Dana trust pensiun (pension and other employee benefit trust funds) i. Dana trust untuk tujuan privat (private-purpose trust funds) j. Dana trust investasi (investment trust funds) k. Dana keagenan (agency funds) Prinsip 4: Jumlah Dana a. unit pemerintah harus menyediakan dan menjaga dana-dana yang dipersyaratkan oleh (1) hukum dan (2) administrasi keuangan yang baik

18


b. hanya jumlah minimal dana yang sesuaidengan peraturan hukum dan persyaratan operasi yang seharusnya disediakan, karena dana yang berlebihan ( unnecessary ) akan menyebabkan tidak fleksible, kompleksitas, dan administrasi keuangan yang tidak efisien. 3. Aktiva modal dan kewajiban jangka panjang Prinsip 5: Pelaporan Aset Modal (Capital Asset ) Pembedaan yang jelas harus dilakukan antara aset modal dana kepemilikan, aset modal dana fidusiari, dan aset modal umum. Aset modal adalah aset jangka panjang yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah. Aset modal meliputi antara lain tanah, peningkatan tanah (improvement to land ), bangunan, perbaikan bangunan (improvement to building) , kendaraan, mesin, benda seni dan benda bersejarah, infrastruktur, dan aset berwujud atau tak berwujud laiinya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi2. Prinsip 6: Penilaian Aktiva tetap a. Aktiva tetap seharusnya dilaporkan berdasarkan nilai historis (atau jika tidak dapat ditentukan, yang dipakai adalah estimasi biaya). b. Biaya aktiva tetap mencakup pengeluaran-pengeluaran tambahan ( ancillary charges ) yang diperlukan untuk memindahkan ke lokasi yang diinginkan dan menyiapkan sampai kondisi aset tersebut siap digunakan. c. Aktiva tetap donasi seharusnya dilaporkan pada nilai perkiraan wajar pada saat perolehan dan biaya tambahan (jika ada). Prinsip 7: Penyusutan/depresiasi Aktiva tetap a. Aktiva tetap disusutkan selama estimasi masa manfaat aset yang bersangkutan, kecuali aset yang (1) tidak dapat habis, atau (2) merupakan aset infrastruktur yang menggunakan pendekatan yang dimodifikasi. b. Aset yang tidak dapat habis, seperti tanah atau pematangan tanah, tidak disusutkan. c. Beban penyusutan ( depreciation expense ) dilaporkan dalam (1) laporan aktivitas pemerintah, (2) laporan kepemilikan pada penghasilan, beban, dan perubahan-perubahan aset bersih, dan (3) laporan perubahan pada aset bersih fidusiari. Prinsip 8: Akuntansi kewajiban jangka panjang Pembedaan yang jelas harus dilakukan antara (a) kewajiban jangka panjang dari dana dan (b) kewajiban jangka panjang yang bersifat umum. a. Kewajiban jangka panjang yang terkait langsung dan diharapkan untuk dibayar dari dana proprietari dicantumkan pada laporan dana 2

Aset modal menurut pengertian ini sama dengan aktiva tetap atau aset tetap, oleh karena itu selanjutnya akan digunakan istilah aktiva tetap atau aset tetap.

19


proprietari dari aset bersih dan kolom aktivitas-mirip-bisnis pada laporan pemerintah secara keseluruhan (government-wide) dari aset bersih. b. Kewajiban jangka panjang yang terkait langsung dan diharapkan untuk dibayar dari dana fidusiari dilaporkan pada laporan aset bersih fidusiari. c. Semua kewajiban jangka panjang yang lain yang belum jatuh tempo dilaporkan pada kolom aktivitas pemerintah pada laporan aset bersih dari pemerintah secara keseluruhan. Kewajiban yang jatuh tempo (selain dari kewajiban yang terkait dengan dana proprietari dan dana fidusiari) dilaporkan sebagai kewajiban dana pemerintah. 4. Fokus pengukuran dan basis akuntansi Prinsip 9: Fokus pengukuran dan basis akuntansi Esensi dari prinsip ini adalah bahwa dalam akuntansi pemerintahan: a. Fokus pengukuran sumber daya ekonomi dan basis akrual mengacu pada pengakuan pendapatan dan beban dari dana proprietary dan dana kepercayaan (trust fund ), dan pada laporan keuangan pemerintah secara keseluruhan, adalah mirip dengan akuntansi komersial. b. Fokus pengukuran sumberdaya keuangan dan basis akrual yang dimodifikasi mengacu pada pengakuan pendapatan dan beban dengan menggunakan alur sumberdaya keuangan: 1) pendapatan harus tersedia 2) pengeluaran (bukan beban) 3 untuk operasi, pengeluaran modal, dan pemenuhan hutang, diakui ketika (1) terjadi pembayaran atas kewajiban operasi atau kewajiban pengeluaran modal yang harus dibayar dari dana pemerintah dan (2) terjadi jatuh tempo pembayaran hutang pemerintah. c. Transfer antar dana (interfund transfers ) seharusnya dicatat ketika muncul hutang dan tagihan tersebut, meskipun kas (atau aset nonkas) belum dikirimkan dari suatu dana ke dana lain. 5. Penganggaran, pengendalian anggaran, dan pelaporan anggaran Prinsip 10: Penganggaran, pengendalian anggaran, dan pelaporan anggaran a. Setiap unit pemerintahan harus menggunakan anggaran tahunan. b. Sistem akuntansi harus menyediakan dasar untuk pengendalian melalui anggaran yang tepat. c. Penandingan anggaran seharusnya disajikan sebagai informasi tambahan atau sebagai laporan keuangan dasar …. Penandingan anggaran seharusnya menyajikan: (1) anggaran awal, (2) anggaran yang disetujui, (3) realisasi penerimaan, pengeluaran, dan saldo, disajikan dalam basis anggaran pemerintah.

3

Pengeluaran (expenditure) adalah sumberdaya keuangan yang dibiayakan selama periode akuntansi, sedangkan beban (expense) adalah biaya yang bertambah seiring berlalunya waktu, seperti penyusutan dalam akuntansi komersial

20


6. Klasifikasi dan terminologi Prinsip 11: Klasifikasi rekening Transfer, Pendapatan, Pengeluaran, dan Biaya Prinsip 12: Terminologi dan Klasifikasi Umum Pada prinsip ke-11 dan ke-12 ini dijelaskan tentang perlunya (1) menggolongkan atau mengklasifikasikan data akuntansi dengan cara yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan informasi akuntansi yang berbedabeda, (2) antara perpindahan-sumberdaya-dalam-lingkup-internal dan hutang jangka-panjang perlu dibedakan dengan pendapatan, pengeluaran, dan beban; dan (3) menggunakan klasifikasi dan terminologi yang konsisten. 7. Pelaporan keuangan Prinsip 13: Laporan Keuangan Tahunan a. Laporan keuangan interim yang meliputi laporan posisi keuangan, hasil usaha, serta informasi lainnya harus disusun untuk tujuan pengendalian manajemen, pengawasan badan legislatif, dan bila perlu untuk tujuan pelaporan eksternal. b. Laporan Keuangan Tahunan Komprehensif (Comprehensive Annual Financial Report, CAFR) harus disusun dan diterbitkan, mencakup semua aktivitas pemerintah dan memberikan overview semua entitas pelaporan. Dalam prinsip ini, dijelaskan juga unsur-unsur dari laporan, mulai dari pendahuluan sampai penjelasan naratif dan statistik. Diantara unsur-unsur tersebut dijelaskan juga mana yang merupakan syarat minimal. Selanjutnya, prinsip ini menerangkan tiga jenis entitas pelaporan.

21

Anggaran Negara

BAB

3 ANGGARAN NEGARA

TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari bab ini, seharusnya Saudara bisa: Menjelaskan pengertian keuangan negara Menyebutkan hak dan kewajiban negara Memahami asas-asas umum pengelolaan keuangan negara Menyebutkan penguasa keuangan negara Menjelaskan pengertian anggaran negara Menyebutkan siklus anggaran negara Memahami kegiatan yang dilakukan pemerintah, DPR, dan BPK terkait dengan siklus anggaran Memahami prinsip-prinsip penyusunan anggaran Menyebutkan klasifikasi anggaran Membedakan struktur penerimaan dan pengeluaran Menjelaskan hubungan anggaran negara dengan akuntansi pemerintahan ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

... you will first write down in the Ledger the year in the old way; that is, alphabetically thus: MCCCCLXXXXIII ... you will say thus: ‘let us us the ancient letters, if only for sake of more beauty’. Luca Pacioli

23


BAB III ANGGARAN NEGARA A. Pengurusan Keuangan Negara Pengurusan atau pengelolaan keuangan negara dapat diartikan secara luas atau sempit. Dalam arti luas, pengurusan keuangan negara berarti manajemen keuangan negara. Dalam arti sempit, pengelolaan keuangan negara adalah administrasi keuangan negara atau tata usaha keuangan negara. Sebelum membahas lebih lanjut keuangan negara, terlebih dahulu perlu diketahui pengertian keuangan negara seperti dijelaskan di bawah ini. 1. Pengertian Menurut M. Suparmoko (2000), keuangan negara adalah “bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta pengaruh-pengaruhnya di dalam perekonomian tersebut”. Yang dimaksud “pengaruh-pengaruh” tersebut misalnya adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi penghasilan yang lebih merata, penciptaan kesempatan kerja, dan lain-lain. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. a. Dari sisi obyek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. b. Dari sisi subyek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana yang disebutkan pada huruf “a” di atas yang dimiliki oleh negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang mempunyai kaitan dengan keuangan negara. c. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. d. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam tiga bidang, yaitu subbidang pengelolaan fiskal, subbidang

24

Anggaran Negara

pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Hak dan Kewajiban Negara Pengertian keuangan negara yang disebutkan di atas, menyebutkan bahwa keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, perlu diketahui lebih lanjut, apakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang tersebut? Hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang antara lain adalah: a. Hak yang dapat dipaksakan untuk menarik uang atau barang dari warga negara atau penduduk tanpa memberi balas jasa atau imbalan secara langsung. Penarikan itu didasarkan atas peraturan perundangan. Contoh penarikan dana ini adalah pajak, bea, cukai, retribusi, iuran, dan sebagainya. b. Hak memonopoli pencetakan uang dan menentukan jenis dan jumlah mata uang sebagai alat tukar. c. Hak untuk menarik pinjaman dari masyarakat. Pinjaman itu dapat juga dalam bentuk paksaan, misalnya dengan sanering (pemotongan nilai) uang atau devaluasi (penurunan nilai) mata uang. d. Hak menguasai wilayah darat, laut, dan udara serta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kewajiban-kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang antara lain adalah: a. Kewajiban menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum. Barang dan jasa yang harus disediakan misalnya: 1) penyediaan pertahanan dan keamanan 2) pembuatan dan pemeliharaan jaringan transportasi publik, misalnya jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandar udara 3) penyediaan jasa pendidikan (terutama pendidikan dasar), termasuk pembangunan gedung sekolah, penyediaan peralatan, penyediaan guru 4) penyediaan jasa kesehatan 5) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas untuk kesejahteraan sosial atau perlindungan sosial (fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, masyarakat miskin, pengangguran, lanjut usia, dan lain-lain). b. Kewajiban membayar tagihan dari pihak-pihak yang melakukan sesuatu untuk pemerintah atau mengikat perjanjian tertentu dengan pemerintah, misalnya pembelian barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah. Dalam hal ini berlaku hubungan jual beli biasa antara pemerintah dengan warga negara. Jadi tidak setiap kepentingan atau keperluan pemerintah dapat disediakan dengan cuma-cuma atau gratis meskipun pemerintah dapat saja menyatakan bahwa keperluan tersebut adalah demi kepentingan umum. Kewajiban-kewajiban negara secara umum juga tertera pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Bahkan banyak ahli tata negara yang menyatakan bahwa perincian dalam alinea keempat tersebut bukan hanya kewajiban negara, tetapi bahkan merupakan tujuan negara. Perincian tujuan negara tersebut adalah sebagai berikut: a. “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” yang dapat diartikan sebagai penyediaan pertahanan dan keamanan 25


b. “memajukan kesejahteraan umum”, antara lain terkait dengan penyediaan sarana ekonomi, perhubungan, transportasi, kesehatan, dan sebagainya c. “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang dapat diartikan terkait dengan penyediaan jasa pendidikan d. “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. 3. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara Penyelenggaraan keuangan negara perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah diamanatkan dalam Pasal 23C Undang-undang Dasar 1945 agar tercapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara adalah adalah asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas. Tambahan asas-asas baru dalam pengelolaan keuangan negara yang berasal dari best practices atau penerapan kaidah yang baik antara lain adalah asas akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. 4. Penguasa Keuangan Negara Berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dapat dibedakan sebagai berikut: a. Presiden adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi keuasaan yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus. Sebagian dari kekuasaan tersebut didelegasikan kepada Menteri Keuangan dan para menteri dan ketua lembaga sebagai para pembantu Presiden. Sesuai dengan asas desentralisasi, sebagian kekuasaan Presiden juga didelegasikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Kekuasaan yang didelegasikan itu meliputi baik dalam bidang fiskal maupun atas kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan dalam bidang moneter, sebagian kekuasaan Presiden tersebut juga didelegasikan kepada Bank Sentral. b. Menteri Keuangan adalah pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai pembantu Presiden di bidang keuangan, Menteri Keuangan adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal mempunyai tugas sebagai berikut: 1) menyusun kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi makro, 2) menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN, 3) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, 4) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan, 5) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang, 6) melaksanakan fungsi bendahara umum negara, 7) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN,

26

Anggaran Negara

8) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. c. Menteri dan pimpinan lembaga adalah pengguna anggaran/pengguna barang. Setiap Menteri dan pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) bagi departemen atau lembaga yang dipimpinnya. Oleh karena itu Menteri Keuangan sebagai pemimpin Departemen Keuangan mempunyai posisi rangkap, selain sebagai pengelola keuangan negara adalah juga sebagai pengguna anggaran. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang pada kementerian/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut: 1) menyusun rancangan anggaran untuk kementerian atau lembaga yang dipimpinnya, 2) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, 3) melaksanakan anggaran kementerian atau lembaga yang dipimpinnya, 4) melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berkaitan dengan bidang tugas kementerian atau lembaga tersebut dan kemudian menyetorkan ke rekening kas negara, 5) mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga yang dipimpinnya, 6) mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga yang dipimpinnya, 7) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian atau lembaga yang dipimpinnya, 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang. d. Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah sebagai pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pejabat pengelola keuangan daerah mempunyai tugas sebagai berikut: 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, 2) menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, 3) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), 4) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selain ada pejabat pengelola keuangan daerah, ada juga yang disebut sebagai pejabat pengguna anggaran/barang daerah, yaitu kepala satuan kerja perangkat daerah. Tugas pejabat pengguna anggaran/barang daerah adalah sebagai berikut: 1) menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, 2) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, 3) melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, 4) melaksanakan pemungutan PNBP,

27


5) mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, 6) mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat derah yang dipimpinnya, 7) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. e. Selain itu, dalam hal tugas menjaga kestabilan nilai rupiah, tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjada kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. B. Pengertian dan Lingkungan Anggaran Negara Kata “anggaran” merupakan terjemahan dari kata “budget” dalam bahasa Inggris. Definisi anggaran yang dibuat oleh The National Committee on Governmental Accounting adalah sebagai berikut: “ A budget is a plan of financial operation embodying an estimated of proposed expenditures for a given period of time and the proposed means of financing them ”. Maksudnya adalah anggaran merupakan rencana operasional keuangan yang mencakup suatu estimasi pengeluaran untuk sutau jangka waktu tertentu sekaligus berisi juga usulan cara untuk membiayai pengeluaran tersebut (Muhammad Gade, 2002). Sedangkan menurut Bachtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar (2002), definisi anggaran terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut: 1. rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja, 2. gambaran strategis pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan, 3. alat pengendalian, 4. instrumen politik, 5. disusun dalam periode tertentu. Seperti telah dijelaskan dalam bagian A di atas, bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan dalam tiga bidang, yaitu pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Bagian ini akan lebih banyak membahas bidang keuangan negara dalam pengelolaan fiskal. Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah dalam pengelolaan fiskal meliputi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. C. Siklus Anggaran Negara Pengelolaan APBN dilakukan dalam 5 (lima) tahap, yaitu tahap perencanaan APBN, penetapan UU APBN, pelaksanaan UU APBN, pengawasan pelaksanaan UU APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan UU APBN. Hasil pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, proses tersebut merupakan suatu lingkaran yang tidak terputus, dan karena itu sering

28

Anggaran Negara

disebut sebagai siklus atau daur atau lingkaran anggaran negara (APBN) seperti tercantum pada Gambar 3.1. Gambar 3.1.: Siklus APBN

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Perencanaan APBN

Penetapan UU APBN

Pengawasan Pelaksanaan APBN

Pelaksanaan APBN

1. Tahap Perencanaan APBN Pada tahap ini terdapat 6 (enam) langkah yang harus dilakukan, yaitu: a. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, kementerian negara/lembaga menyusun Renja-KL mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dan mengacu pula pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan. Renja-KL ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang sedang disusun dan perkiraan maju ( forward estimate) untuk tahun anggaran berikutnya. Program dan kegiatan dalam Renja-KL disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework , MTEF), dan penganggaran terpadu (unified budget). b. Pembahasan Renja-KL Kementerian Perencanaan1 setelah menerima Renja-KL melakukan penelaahan bersama Kementerian Keuangan 2. Pada tahap ini, masih mungkin terjadi perubahan-perubahan terhadap program kementerian negara/lembaga yang iusulkan oleh Menteri/Pimpinan lembaga setelah Kementerian Perencanaan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. 1

Yang dimaksud Kementerian Perencanaan pada saat ini adalah Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2 Yang dimaksud Kementerian Keuangan pada saat ini adalah Departemen Keuangan

29


c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Selambat-lambatnya pada pertengahan Mei, pemerintah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal kepada DPR. Hasil pembahasan antara DPR dan pemerintah akan menjadi Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran bagi Presiden/Kabinet yang akan dijabarkan oleh Menteri Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Menteri Keuangan (SE Menkeu) tentang Pagu Sementara. Setelah menerima SE Menkeu tentang Pagu Sementara, Kementerian Negara/Lembaga mengubah Renja-KL menjada RKA-KL, jadi sudah ada usulan anggarannya selain dari usulan program. Selanjutnya, Kementerian Negara/Lembaga melakukan pembahasan RKA-KL dengan komisi-komisi di DPR yang menjadi mitra kerjanya. Hasil pembahasan tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Juni. Kementerian Perencanaan akan menelaah kesesuaian RKA-KL hasil pembahasan tersebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sedangkan Kementerian Keuangan akan menelaah kesesuaian RKA-KL dengan SE Menkeu tentang Pagu Sementara, perkiraan maju yang telah disetujui anggaran sebelumnya, dan standar biaya yang telah ditetapkan. d. Penyusunan Anggaran Belanja RKA-KL hasil telaahan Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan menjadi dasar penyusunan Anggaran Belanja Negara. Belanja Negara disusun menurut asas bruto yaitu bahwa tiap Kementerian Negara/Lembaga selain harus mencantumkan rencana jumlah pengeluaran harus juga mencantumkan perkiraan penerimaan yang akan didapat dalam tahun anggaran yang bersangkutan. e. Penyusunan Perkiraan Pendapatan Negara Berbeda dengan penyusunan sisi belanja yang disusun dari kumpulan usulan belanja tiap Kementerian Negara/Lembaga yang ditelaah oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan, penentuan perkiraan pendapatan negara pada prinsipnya disusun oleh Kementerian Keuangan dibantu Kementerian Perencanaan dengan memperhatikan masukan dari Kementerian Negara/Lembaga lain, yaitu dalam bentuk prakiraan maju penerimaan negara bukan pajak (PNBP). f. Penyusunan Rancangan APBN Setelah menyusun prakiraan maju belanja negara dan pendapatan negara, Kementerian Keuangan menghimpun RKA-KL yang telah ditelaah untuk bersama-sama dengan Nota Keuangan dan RAPBN dibahas dalam sidang kabinet. Kotak 3.1: Komisi-komisi DPR dan Kementerian Negara/Lembaga Mitra Kerjanya Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi)

30

Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia, Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Dewan Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Informasi Nasional, Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Lembaga Ketahanan Nasional, Komisi Penyiaran

Anggaran Negara

Komisi II (Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah,Aparatur Negara , Agraria) Komisi III (Hukum dan Perundangundangan, HAM dan Keamanan)

Komisi IV (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan) Komisi V (Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal) Komisi VI (Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN) Komisi VII (Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup)

Komisi VIII (Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan) Komisi IX (Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Komisi X (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan) Komisi XI (Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank)

Dep. Dalam Negeri, MeNeg. Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pertanahan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Arsip Nasional. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Hukum Nasional, Komisi Nasional HAM, SetJen Mahkamah Agung, Setjen Mahkamah Konstitusi, Setjen MPR, Setjen DPD, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dep. Pertanian, Dep. Kehutanan, Dep. Kelautan dan Perikanan, Badan urusan Logistik, Dewan Maritim Nasional.

Dep. Perhubungan, Dep. Pekerjaan Umum, Meneg. Perumahan Rakyat, Meneg. Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).

Dep. Perdagangan, Dep. Perindustrian, Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Standarisasi Nasional, Badan koordinasi Penanaman Modal, Menteri Negara BUMN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, Badan Pengendali Dampak Lingkungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Atom Nasional, Dewan Riset Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas, Badan Pelaksana Pengendalian Usaha Hulu Migas. Dep. Agama, Dep. Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, KOMNAS Perempuan. Dep. Kesehatan, Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BKKBN, Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dep. Pendidikan Nasional, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pengembangan Kebudayaan Pariwisata, Menteri Negera Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan Nasional. Dep. Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Gubernur Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), Setjen BPK RI

Sumber: http://www.dpr.go.id/humas/Komisi.htm

31


Gambar 3.2: Proses Pen usunan RKA-KL

Sumber: PP Nomor 21 Tahun 2004

2. Tahap Penetapan UU APBN Nota Keuangan dan Rancangan APBN beserta RKA-KL yang telah dibahas dalam Sidang Kabinet disampaikan pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan Agustus untuk dibahas dan ditetapkan menjadi UU APBN selambatlambatnya pada akhir bulan Oktober. Pembicaraan antara pemerintah dengan DPR terdiri dari beberapa tingkat, yaitu sebagai berikut: a. Tingkat I Pada tingkat ini disampaikan keterangan atau penjelasan pemerintah tentang Rancangan Undang-undang APBN (RUU APBN). Pada kesempatan ini Presiden menyampaikan pidato pengantar RUU APBN di depan sidang paripurna DPR. b. Tingkat II Dilakukan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR dimana masingmasing fraksi di DPR mengemukakan pendapatnya mengenai RUU APBN dan keterangan pemerintah. Jawaban pemerintah atas pandangan umum tersebut biasanya diberikan oleh Menteri Keuangan. c. Tingkat III Dilakukan pembahasan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat panitia khusus. Pembahasan dilakukan bersama dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan. d. Tingkat IV

32

Anggaran Negara

Diadakan rapat paripurna kedua. Pada rapat ini disampaikan kepada forum tentang hasil pembicaraan pada tingkat III dan pendapat akhir dari tiap-tiap fraksi di DPR. Setelah itu, DPR dapat menggunakan hak budgetnya untuk menyetujui atau menolak RUU APBN. Kemudian DPR mempersilakan pemerintah untuk menyampaikan sambutannya berkaitan dengan keputusan DPR tersebut. Apabalia RUU APBN telah disetujui DPR, maka Presiden mengesahkan RUU APBN tersebut menjadi UU APBN. 3. Tahap Pelaksanaan UU APBN UU APBN yang telah disetujui DPR dan disahkan presiden telah disusun secara terperinci dalam unit organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja. Hal itu berati bahwa untuk mengubah pengeluaran yang berkaitan dengan unit organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja harus dengan persetujuan DPR. Misalkan pemerintah akan perlu menggeser penggunaan anggaran antar belanja (bisa jadi belanja yang satu kelebihan/tidak terserap dan belanja yang lain kekurangan dana), maka dalam hal ini pemerintah harus meminta persetujuan DPR. RKA-KL yang telah disepakati DPR ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang Rincian APBN selambat-lambatnya akhir bulan November 3. Keppres tentang Rincian APBN ini menjadi dasar bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk mengusulkan konsep dokumen pelaksanaan anggaran kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran selambat-lambatnya tanggal 31 Desember. Dengan dokumen pelaksanaan anggaran tersebut, mulai 1 Januari tahun anggaran berikutnya, Kementerian Negara/Lembaga dapat melaksanakan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 4. Tahap Pengawasan Pelaksanaan UU APBN Pengawasan atas pelaksanaan APBN dilaksanakan oleh pemeriksa internal maupun eksternal. Pengawasan secara internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Itjen melakukan pengawasan dalam lingkup masing-masing departemen/lembaga, sedangkan BPKP melakukan pengawasan untuk lingkup semua departemen/lembaga. Pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi seluruh unsur keuangan negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPR) hasil pemeriksaan BPK juga disampaikan kepada pemerintah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK diberikan kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu: 3

Sebelum era reformasi keuangan, untuk melaksanakan UU APBN biasanya presiden mengeluarkan Keppres tentang pedoman pelaksanaan APBN

33


a. Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. b. Pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektifitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal. c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam kategori pemeriksaan ini antara lain adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. 5. Tahap Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan UU APBN Pada tahap ini Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang sudah diaudit BPK kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang disampaikan tersebut menurut Pasal 30 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Menurut waktunya, siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebagai berikut (Atep Adya Barata & Bambang Trihartanto, 2004): a. Selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Mei tahun anggaran berjalan, pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN. b. Pada bulan Agustus, pemerintah pusat mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) APBN untuk tahun anggaran yang akan datang, disertai dengan nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR. Dalam pembahasan RUU APBN, DPR dapat mengajukan usul yang dapat mengubah jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU APBN. Perubahan RUU APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak menambah defisit anggaran. c. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, DPR mengambil keputusan mengenai RUU APBN. APBN yang disetujui oleh DPR diperinci menurut unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan pemerintah, pemerintah dapat melakukan pengeluaran maksimal sebesar jumlah APBN tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan mengenai siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut waktunya adalah sebagai berikut (Atep Adya Barata & Bambang Trihartanto, 2004): a. Selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan, pemerintah derah menyampaikan kebijakan umum APBD dengan Rencana Kerja 34

Anggaran Negara

Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD tahun anggaran berikutnya kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Kemudian dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. b. Pada minggu pertama bulan Oktober, pemerintah daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD disertai penjelasan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. Kemudian Raperda tentang APBD tersebut dibahas DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pembahasan ini, DPRD dapat mengajukan usul perubahan yang dapat mengakibatkan perubahan-perubahan dalam jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RAPBD tersebut. c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, DPRD mengambil keputusan tentang Raperda APBD. Apabila DPRD tidak menyetujui RAPBD, maka pemerintah daerah melakukan pengeluaran maksimal sebesar pengeluaran tahun anggaran sebelumnya. D. Prinsip-prinsip Penyusunan dan Klasifikasi Anggaran 1. Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran Dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan beberapa prinsip (Sugijanto, Robert Gunardi H. & Sonny Loho, 1995) yaitu: a. Keterbukaan b. Periodisitas c. Pembebanan dan penguntungan anggaran d. Fleksibilitas e. Prealabel f. Kecermatan g. Kelengkapan atau universalitas h. Komprehensif i. Terinci j. Berimbang k. Dinamis 2. Klasifikasi Anggaran Klasifikasi atau rincian APBN dapat disusun dalam berbagai bentuk sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaannya. Rincian APBN dapat dibedakan sebagai berikut (Adi Budiarso, 2005): a. Klasifikasi obyek yaitu rincian APBN menurut obyeknya, misalnya belanja pegawai, belanja barang, subsidi, dan sebagainya. Sedangkan dari sisi penerimaan misalnya dapat dikelompokkan dalam pendapatan pajak penghasilan, pendapatan bea dan cukai, dan sebagainya. Dari klasifikasi ini dapat diketahui dengan lebih jelas dampak APBN terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. b. Klasifikasi organik yaitu rincian APBN yang disusun menurut Kementerian Negara atau Lembaga. Dengan klasifikasi ini akan diketahui unit organisasi mana yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN tersebut. Unit organisasi

35


yang mendapatkan prioritas akan mendapatkan alokasi dana yang lebih banyak. c. Klasifikasi sektor atau fungsi yaitu rincian APBN yang disusun menurut sektor-sektornya, misalnya sektor ekonomi atau sektor nonekonomi. Dengan klasifikasi ini dapat diketahui sektor mana yang mendapatkan prioritas dalam tahun anggaran yang bersangkutan. d. Klasifikasi ekonomi yaitu rincian APBN yang disusun menurut sifatnya, yaitu bersifat konsumtif atau produktif (investasi). Yang konsumtif dimasukkan dalam kelompok rutin, dan yang produktif dimasukkan dalam kelompok pembangunan. Selain 4 (empat) klasifikasi tersebut, Sugijanto, Robert Gunardi H, & Sonny Loho (1995) menambahkan satu klasifikasi lagi, yaitu klasifikasi berdasarkan sifat atau karakter, yaitu pembagian anggaran berdasarkan sifat pengeluaran, misalnya pengeluaran operasional, pengeluaran belanja, pembayaran utang, dan pengeluaran modal. E. Struktur Penerimaan dan Pengeluaran 1. Penerimaan Menurut M. Suparmoko (2000), sumber-sumber penerimaan pemerintah pada intinya dapat digolongkan antara lain sebagai berikut: a. Pajak, yaitu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan tanpa balas jasa atau imbalan langsung, misalnya: pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan, b. Retribusi, yaitu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana dapat dilihat hubungan antara uang yang dibayarkan dengan imbalan yang diperoleh, misalnya: retribusi listrik, retribusi Perusahaan Air Minum (PAM), c. Keuntungan dari perusahaan negara, yaitu penerimaan dari penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan milik negara, d. Denda-denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah, e. Sumbangan masyarakat atas jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah, misalnya: sumbangan untuk biaya perijinan (lisensi), f. Pencetakan uang, yaitu hak monopoli pemerintah untuk mencetak uang, baik dilakukan sendiri oleh pemerintah atau meminta bantuan Bank Sentral. g. Hibah dan pinjaman baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, h. Hadiah, yaitu hadiah yang diterima dari pemerintah daerah, swasta, atau dari pemerintah negara lain. 2. Pengeluaran

36

Anggaran Negara

Menurut M. Suparmoko (2000), pengeluaran pemerintah dapat digolongkan sebagai berikut: a. Pengeluaran yang “self-liquiditing”, artinya pemerintah menerima kembali pembayaran dari masyarakat atas pengeluaran yang telah dikeluarkannya, baik pengembalian itu sebagian atau seluruhnya. Misalnya: pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor b. Pengeluaran yang reproduktif, artinya pengeluaran yang memberikan keutungan ekonomis bagi masyarakat, yang berbentuk kenaikan penghasilan, dengan naiknya penghasilan berarti naik pula obyek pajak, sehingga penerimaan pemerintah juga akan naik. Misalnya: pengeluaran untuk pengairan, pertanian c. Pengeluaran yang tidak “self-liquiditing” dan tidak pula reproduktif, Yaitu pengeluaran yang menambah kegembiraan bagi masyarakat, misalnya pengeluaran untuk bidang rekreasi, pendirian monumen, obyek rekreasi d. Pengeluaran yang tidak produktif dan merupakan pemborosan, Yaitu pengeluaran untuk membiayai pertahanan atau perang, meskipun pada saat pengeluaran akan menambah penghasilan bagi perorangan atau perusahaan yang terlibat dalam peperangan. e. Pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa yang akan datang, Yaitu pengeluaran yang perlu dilakukan masa sekarang untuk mencegah timbulnya masalah di masa mendatang, dimana jika masalah itu timbul akan mememerlukan penanganan dengan biaya mahal. Misalnya: pengeluaran untuk anak yatim piatu. F. Hubungan Anggaran Negara dengan Akuntansi Pemerintahan 1. Pasal 8 huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Menteri Keuangan, dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal mempunyai tugas menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 2. Pasal 55 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

37

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Indonesia

BAB

4 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN INDONESIA

TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari bab ini, seharusnya Saudara bisa: Menjelaskan pengertian kerangka konseptual akuntansi pemerintahan Menjelaskan tujuan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan Menyebutkan lingkungan akuntansi pemerintahan Menyebutkan pengguna dan kebutuhan informasi Menjelaskan entitas pelaporan Menjelaskan peranan dan tujuan pelaporan keuangan Menyebutkan komponen laporan keuangan Memahami dasar hukum pelaporan keuangan Memahami asumsi dasar Menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan Menerapkan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Memahami kendala informasi yang relevan dan andal Menyebutkan unsur laporan keuangan Menerapkan pengakuan unsur laporan keuangan Melakukan pengukuran unsur laporan keuangan ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

... In the second cycle, extending from 1559 to 1795, a new element appeared –the critique of bookkeeping.This was also the period when double entry extended its field of application to other types of organizations, such as monasteries and the state. Peragallo

39


BAB IV KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN INDONESIA 1 A. Pendahuluan Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi: a. penyusun standar akuntansi dalam melaksanakan tugasnya, b. penyusun laporan keuangan untuk mengatasi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, c. pemeriksa dalam memberikan pendapat tentang apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan d. para pengguna laporan keuangan untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Sebenarnya, yang menjadi pedoman utama adalah standar akuntansi pemerintahan. Jika suatu masalah akuntansi belum ada standar yang mengatur, maka kerangka konseptual ini dapat dijadikan sebagai acuan (sementara) bagi para pihak yang disebutkan di atas. Dalam kasus lain, jika antara standar akuntansi dan kerangka konseptual terjadi pertentangan (konflik), maka yang diunggulkan atau diutamakan adalah standar akuntansi. B. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan Lingkungan dimana organisasi pemerintah beroperasi berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri khas lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi serta tujuan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: 1. Ciri-ciri pokok yang berkaitan dengan struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan a. Bentuk pemerintahan dan pemisahan kekuasaan Dalam NKRI yang bersistem demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat yang didelegasikan kepada pejabat publik yang dipilih melalui proses pemilihan. Selain itu, terdapat pemisahan antara wewenang eksekutif, legislatif, dan yudikatif (trias politika). Pemisahan tersebut bertujuan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan (check and balance) terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan para penyelenggara pemerintahan. Berkaitan dengan keuangan, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikan kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, pihak eksekutif melaksanakan anggaran tersebut dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan perundangan yang berlaku. Pihak eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif dan rakyat atas penyelenggaraan keuangan tersebut.

1

Disarikan dari KSAP: Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

40


b. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah Terdapat tiga lingkup pemerintahan di Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota. Jika suatu lingkup pemerintahan tertentu memperoleh hasil pajak dan nonpajak yang lebih besar, maka hal tersebut dapat mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum (DAU), hibah atau subsidi antar entitas pemerintahan. c. Adanya pengaruh proses politik Berlangsung proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dalam masyarakat dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di satu pihak dan upaya menjaga keseimbangan fiskal. d. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah Sebagian besar pendapatan pemerintah diperoleh dari pajak. Sesuai dengan definisinya, jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah tidak berkaitan langsung dengan jumlah imbalan yang diterima dari pemerintah. Hubungan antara pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan pemerintah mempunyai sifat-sifat tertentu yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan laporan keuangan, yaitu: 1) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang bersifat sukarela. Jika dibandingkan dengan perusahaan adalah berbeda, karena penerimaan yang diperoleh perusahaan merupakan hasil transaksi sukarela dengan para pelanggannya. 2) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh (dalam hal pajak penghasilan), kekayaan yang dimiliki (dalam hal pajak bumi dan bangunan), aktivitas bernilai tambah ekonomis (misalnya dalam hal pajak pertambahan nilai), atau nilai kenikmatan yang diperoleh. Jika dibandingkan dengan perusahaan adalah berbeda, karena pendapatan perusahaan diperoleh dari aktivitas penjualan barang dan jasa, bukan dari aktivitas pemungutan dari masyarakat. 3) Sulit mengukur efisiensi pelayanan pemerintah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk membiayai pelayanan tersebut karena adanya monopoli pelayanan oleh pemerintah. Dengan adanya pihak swasta yang menyelenggarakan layanan pendidikan dan kesehatan, maka pengukuran efisiensi pelayanan pemerintah menjadi lebih mudah karena adanya data pembanding. 4) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah adalah relatif sulit. 2. Ciri-ciri yang berkaitan dengan keuangan yang penting bagi pengendalian a. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan alat pengendalian Anggaran pemerintah merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang “belanja” yang disetujui untuk melaksanakan “kegiatan” pemerintah, juga “pendapatan” untuk menutup kebutuhan belanja tersebut,

41


serta “pembiayaan” yang diperlukan jika terjadi defisit atau surplus. Jadi anggaran mengkoordinasikan belanja dan memberikan landasan hukum bagi upaya peroleh pendapatan dan pembiayaan. Fungsi anggaran di lingkungan pemerintah berpengaruh penting, antara lain karena anggaran: 1) merupakan pernyataan kebijakan publik 2) merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan 3) menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum 4) memberi landasan penilaian kinerja pemerintah 5) hasil pelaksanaannya dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. b. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan penerimaan, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Selain itu, sebagian besar aset tersebut mempunyai masa manfaat yang lama sehingga memerlukan program pemeliharaan dan rehabilitas untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset tersebut bagi pemerintah sangat berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. c. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian Akuntansi dana (fund accounting) memisahkan kelompok dana menurut tujuan penggunaannya, sehingga masing-masing dana merupakan entitas akuntansi yang mampu menjaga atau mengendalikan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Dengan kemampuannya sebagai alat pengendalian tersebut, akuntansi dana perlu dipertimbangkan dalam pengembangan keuangan pemerintah. C. Pengguna dan Kebutuhan Informasi 1. Pengguna laporan keuangan Kelompok-kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut, meskipun penyebutan ini tidak berarti membatasi bahwa pengguna hanyalah para pihak yang tersebut di bawah ini: a. masyarakat b. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman d. pemerintah 2. Kebutuhan informasi Informasi yang disajikan dalam laporan disajikan secara umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna dan tidak disajikan untuk memeunhi kebutuhan informasi khusus dari setiap kelompok. Meskipun demikian, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara

42


terbesar, maka perlu diperhatikan kebutuhan informasi dari para pembayar pajak tersebut. Pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk keperluan pemerintah sendiri di luar ketentuan yang diatur dalam kerangka konseptual maupun standar akuntansi. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan terdiri dari dua jenis (Hekinus Manao, 2004-b), yaitu: 1. Laporan Keuangan yang disajikan untuk tujuan umum, yaitu laporan yang menyajikan informasi yang digunakan oleh pihak pengguna laporan keuangan di luar manajemen dalam mengambil keputusan. Penyajian Laporan Keuangan untuk tujuan umum didasarkan pada Standar Akuntansi. Standar Akuntansi untuk komersial disusun oleh DSAK – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sedangkan Standar Akuntansi untuk Pemerintah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 2. Laporan Keuangan yang disajikan untuk tujuan khusus, yaitu laporan yang menyajikan informasi yang digunakan manajemen dalam mengambil keputusan. Penyajian laporan keuangan untuk tujuan khusus (internal organisasi), tidak memerlukan standar akuntansi. Format dan isi laporan keuangan tergantung pada kebutuhan manajemen. D. Entitas Pelaporan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan “pertanggungjawaban” berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan terdiri dari: a. pemerintah pusat b. pemerintah daerah c. satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya yang menurut peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan keuangan. E. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau akuntabilitas. 1. Peranan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan:

43


a. realisasi (realisasi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan) dengan anggaran b. menilai kondisi keuangan c. mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan d. membantu menentukan ketaatan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan Setiap entitas pelaporan wajib melaporkan upaya yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan: a. akuntabilitas yaitu untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan b. manajemen yaitu untuk membantu dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat c. transparansi yaitu untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat tentang pengelolaan sumber daya dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. d. keseimbangan antar generasi (intergenerational equity) yaitu untuk memberikan informasi apakah penerimaan pemerintah pada suatu periode cukup untuk membiayai semua pengeluarannya dan apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung beban pengeluaran pada saat ini 2. 2. Tujuan Pelaporan Keuangan Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan menyediakan informasi tentang: a. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran b. kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dibandingkan dengan anggaran dan peraturan yang berlaku c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dan hasil-hasil yang dicapai d. bagaimana entitas tersebut mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya e. posisi keuangan dan kondisi entitas tersebut berkaitan dengan sumbersumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pajak dan pinjaman f. perubahan posisi keuangan entitas apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan dalam periode tersebut F. Komponen Laporan Keuangan 2

Jika terjadi defisit, dan misalnya defisit tersebut dibiayai dari hutang, maka generasi mendatang menanggung beban hutang akibat pengeluaran masa sekarang

44


Laporan keuangan yang harus disajikan entitas pelaporan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu laporan keuangan pokok dan laporan keuangan tambahan. Laporan keuangan pokok terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Selain laporan keuangan pokok, diperkenankan pula menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas. G. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: a. Undang-undang 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara. Bagian yang dimaksud adalah Bab VIII Hal Keuangan. Sampai dengan amandemen keempat UUD 1945, pasal yang tercakup meliputi pasal 23, 23A, 23B, 23C, dan 23D. b. Undang-undang di bidang keuangan negara, sampai dengan saat ini yaitu tiga serangkai undang-undang keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. c. Undang-undang tentang APBN d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, khususnya tentang keuangan daerah e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yaitu UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah f. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah H. Asumsi Dasar Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah asumsi atau anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Asumsi dasar terdiri dari asumsi kemandirian entitas, kesinambungan entitas, dan keterukuran dalam satuan uang. Penjelasan masing-masing asumsi adalah sebagai berikut: 1. Asumsi kemandirian entitas Asumsi ini berarti bahwa setiap entitas, baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah kewenangan entitas tersebut untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya

45


di luar neraca, termasuk atas kehilangan dan kerusakan, utang-piutang, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan. 2. Asumsi kesinambungan entitas Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya, bahwa pemerintah tidak bermaksud melikuidasi entitas pelaporan dalam jangka pendek. 3. Asumsi keterukuran dalam nilai uang Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar dapat dianalisis dan diukur. I. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik tersebut adalah: 1. Relevan Laporan keuangan dianggap relevan jika informasi yang disajikan di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Informasi yang relevan: a. memiliki manfaat umpan balik (feedback value), yaitu untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi pengguna di masa lalu, b. memiliki manfaat prediktif (predictive value), yaitu dapat membantu memprediksi masa mendatang berdasrkan hasil masa lalu dan kejadian saat ini, c. tepat waktu, yaitu disajikan secara tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan, d. lengkap, yaitu disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Latar belakang dari setiap butir informasi diungkapkan dengan jelas untuk mencegah kekeliruan dalam menggunakan informasi tersebut. 2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta dengan jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal mempunyai karakteristik sebagai berikut: a. penyajian jujur, yaitu informasi yang disajikan menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya, b. dapat diverifikasi (verifiability), yaitu informasi yang disajikan dapat diuji dan jika diuji lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda tetap memberikan simpulan yang sama, c. netralitas, yaitu informasi disajikan memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu. 3. Dapat dibandingkan

46


Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya (perbandingan internal) atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan yang lain (perbandingan eksternal). Perbandingan internal dapat dilakukan jika suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan jika entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila suatu perusahaan ingin mengubah kebijakan akuntansi yang berlaku sekarang dengan kebijakan baru yang dianggap lebih, kebijakan penggantian itu harus diuangkapkan pada periode terjadinya perubahan 3. 4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami peserta, dan bentuk serta istilahnya disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan mempunyai pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi serta entitas pelaporan, serta mempunyai kemauan untuk mempelajari informasi yang dimaksud. J. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan adalah ketentuan yang dipahami oleh pembuat standar dalam menyusun standar, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan untuk melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan yang disajikan. Delapan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan adalah sebagai berikut: 1. Basis akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas dan basis akrual. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa: a. pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, b. belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak mengenai istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran, baik lebih atau kurang, pada periode tersebut tergantung pada selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi/saat kejadian atau saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan kapan kas atau setara kas diterima atau dibayar. 3

Hal ini penting karena perubahan kebijakan akuntansi menyebabkan pembandingan internal atau eksternal tidak layak dilakukan.

47


Entitas pelaporan yang menyajikan juga Laporan Kinerja Keuangan (yaitu bentuk laporan tambahan) diperkenankan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan sepenuhnya menggunakan basis akrual ( full accrual), baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Meskipun demikian, entitas yang menggunakan full acrual tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas. 2. Prinsip nilai historis (historical cost) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayarkan, atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Sedangkan kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa mendatang. Nilai historis dipakai untuk mencatat nilai aset atau kewajiban karena nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi 4. Jika tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau nilai wajar kewajiban. 3. Prinsip realisasi (realization) Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasi melalui anggaran pemerintah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membayar belanja dan hutang dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintahan tidak mendapat penekanan secabagaimana dalam akuntansi komersial. 4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (substance over form) Agar dapat disajikan secara wajar, transaksi atau peristiwa lain yang berkaitan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya berdasarkan aspek formalnya. Jika terdapat inkonsistensi atau perbedaan antara aspek ekonomi dengan aspek formalnya, hal tersebut harus dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 5. Prinsip periodisitas (periodicity) Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan perlu dibagi menjadi periodeperiode pelaporan sehingga dapat dilakukan pengukuran kinerja dan penentuan posisi keuangan entitas tersebut. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, meskipun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan. 6. Prinsip konsistensi (consistency) Perlakuan atau penerapan metode akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode (prinsip konsistensi internal). Hal tersebut tidak berarti bahwa perubahan metode akuntansi tidak diperbolehkan. 4

Dapat diverifikasi nilai pembeliannya karena ada dokumen pendukung, misalnya dokumen pembelian atau dokumen lelang

48


Perubahan metode akuntansi diperbolehkan dengan syarat bahwa perubahan metode tersebut dapat menghasilkan informasi yang lebih baik daripada metode sebelumnya. Pengaruh atas perubahan metode akuntansi tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 7. Prinsip pengungkapan lengkap (full disclosure) Laporan keuangan mengungkapkan secara lengkap semua informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan. Pengungkapan informasi dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 8. Prinsip penyajian wajar (fair presentation) Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Para penyusun laporan keuangan harus menggunakan faktor pertimbangan sehat ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa/kejadian tertentu. Ketidakpastian diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkat ketidakpastian dengan menggunakan pertimbangan sehat, yaitu unsur kehatihatian saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian. Dengan berjatihati, maka diharapkan tidak terjadi pengungkapan yang terlalu tinggi (overstated) atas pendapatan dan aset, serta tidak terjadi juga pengungkapan yang terlalu rendah (understated) atas kewajiban. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat ini tidak memperkenankan adanya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja mencatat aset atau pendapatan terlalu rendah, atau kewajiban dan belanja terlalu tinggi. Jika hal tersebut dilakukan, laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. K. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal Kendala informasi adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam rangka mewujudkan informasi keuangan yang relevan dan andal. Kendala tersebut terjadi akibat adanya keterbatasan ( limitations) maupun karena alasan kepraktisan. Tiga hal yang merupakan kendala adalah materialitas, pertimbangan biaya dan manfaat, dan keseimbangan antar karakteristik kualitatif. 1. Materialitas Walaupun idealnya memuat semua informasi yang dibutuhkan, laporan keuangan hanya diharuskan untuk memuatkan informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para pengguna laporan keuangan yang diambil atas dasar informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. 2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu tidak semestinya laporan keuangan menyajikan

49


semua informasi yang manfaatnya lebih kecil daripada biaya penyusunannya. Namun demikian, proses evaluasi biaya dan manfaat tersebut merupakan proses pertimbangan substansial. Biaya penyusunan informasi tersebut juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain selain mereka yang menjadi tujuan penyajian informasi. Sebagai contoh: penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. 3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif Keseimbangan antar karakteristik kualitatif (yaitu: relevansi, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami) diperlukan agar tercapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar berbagai karakteristik adalah berbeda-beda, tergantung kasusnya. Yang sering timbul pertentangan adalah antara relevansi dan keandalan. Misalnya: penyusunan laporan keuangan pemerintah sangat rumit dan kompleks, karena itu untuk menjaga keandalan informasi, penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Padahal, dengan berlalunya waktu, kemungkinan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut menjadi basi, tidak up to date, atau tidak relevan untuk pengambilan keputusan. L. Unsur Laporan Keuangan Laporan keuangan yang disajikan oleh entitas pelaporan berbentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penjelasan atas masingmasing jenis laporan adalah sebagai berikut: 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu (PSAP No.2, Laporan Realisasi Anggaran). Atau dalam pengertian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pencatatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dilakukan dengan: a. Asas Bruto, adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau berati juga tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. b. Basis Kas, adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan Realisasi

50


Anggaran harus disajikan berbasis kas, meskipun entitas pelaporan tersebut menggunakan basis akrual secara penuh. Isi Laporan Realisasi Anggaran mencakup unsur-unsur sebagai berikut: a. Pendapatan Pengertian pendapatan dapat dibedakan menjadi dua, berdasarkan basis akuntansi yang digunakan. 1) Pendapatan menurut basis kas adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara (BUN)/Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas pemerintah lainnya yeng menambah ekuitas dana lancar dalam tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 2) Pendapatan menurut basis akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. b. Belanja Sebagaimana pendapatan, belanja juga dapat dibedakan menjadi dua, berdasarkan basis akuntansi yang digunakan. 1) Belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran oleh BUN/BUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 2) Belanja menurut basis akrual adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Tabel 4.1: Ringkasan Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran No Uraian Anggaran Realisasi (%) . 1 Pendapatan xx xx xx 2 - Pendapatan Perpajakan xx xx xx 3 - Pendapatan Negara Bukan Pajak xx xx xx 4 - Pendapatan Hibah xx xx xx 5 Belanja xx xx xx 6 - Belanja Operasi xx xx xx 7 - Belanja Modal xx xx xx 8 Transfer xx xx xx 9 - Dana Perimbangan xx xx xx 10 - Transfer Lainnya xx xx xx 11 Jumlah Belanja dan Transfer (5+8) xx xx xx 12 Surplus/Defisit (1-11) xx xx xx 13 Pembiayaan xx xx xx 14 - Penerimaan xx xx xx 15 - Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri xx xx xx 16 - Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri xx xx xx 17 - Pengeluaran xx xx xx 18 Pembiayaan Neto (14-17) xx xx xx 19 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (12-18) xx xx xx Sumber: Pernyataan Standar No. 02, Laporan Realisasi Anggaran (dengan perubahan)

c. Transfer

51


Adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan yang lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. d. Pembiayaan (financing) Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran yang akan datang, yang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit 5 atau memanfaatkan surplus 6 anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)7, pinjaman (baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri) dan divestasi aset. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Secara garis besar, format Laporan Realisasi Anggaran untuk entitas pemerintah pusat adalah seperti tercantum dalam Tabel 4.1. 2. Neraca Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Unsurunsur atau komponen neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penjelasan masing-masing unsur adalah sebagai berikut: a. Aset Pengertian aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa mendatang. Manfaat ekonomi atau sosial tersebut dapat dinikmati tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat. Sumber daya ekonomi tersebut dapat diukur dalam satuan uang. Meskipun demikian, pengertian aset mencakup juga sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum serta sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah atau budaya. Contoh sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah atau budaya adalah monumen, situs purbakala, candi, masjid bersejarah, dan lain-lain. Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan aset non lancar. 1) Aset lancar digolongkan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Dalam kategori ini termasuk kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. 2) Aset nonlancar Prinsipnya, aset-aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria lancar adalah termasuk jenis aset nonlancar. Jadi aset nonlancar mencakup aset 5

Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan Surplus adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan 7 Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiLKA) adalah selisih lebih/kurang antara r ealisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan 6

52


yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam kategori aset nonlancar ini termasuk investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. a) Investasi Jangka Panjang, yaitu investasi untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan/atau sosial untuk periode lebih dari satu periode akuntansi. Investasi ini dapat digolongkan lagi menjadi dua, yaitu investasi permanen dan investasi nonpermanen. Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, sedangkan investasi nonpermanen antara lain adalah investasi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan penyertaan modal dalam proyek pembangunan. b) Aset Tetap, misalnya tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan kontruksi dalam pengerjaan. c) Dana Cadangan, yaitu dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. d) Aset Lainnya, misalnya aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan). b. Kewajiban Pengertian kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban dapat muncul antara lain karena penggunaan pembiayaan pinjaman untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah negara lain (asing), atau dari lembaga internasional. Kewajiban juga dapat muncul karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah (misalnya dalam bentuk gaji, tunjangan) atau dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban dan digolongkan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kelompok kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang harus diselesaikan lebih dari 12 (dua belas) bulan.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Tabel 4.2: Ringkasan Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat Uraian 20x1 Aset xx - Aset Lancar xx - Investasi Jangka Panjang xx - Aset Tetap xx - Aset Lainnya xx Kewajiban xx - Kewajiban Jangka Pendek xx - Kewajiban Jangka Panjang xx

20x0 xx xx xx xx xx xx xx xx

53


9 Ekuitas Dana xx 10 - Ekuitas Dana Lancar xx 11 - Ekuitas Dana Investasi xx 12 Jumlah kewajiban dan ekuitas dana xx Sumber: PSAP No. 1: Penyajian Laporan Keuangan (dengan perubahan)

xx xx xx xx

c. Ekuitas Dana Pengertian ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana lancar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. 1) Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, 2) Ekuitas Dana Investasi, yaitu kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang, 3) Ekuitas Dana Cadangan yaitu kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tabel 4.2 menyajikan Ringkasan Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam PSAP Nomor 1. 3. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran. Transaksi nonanggaran adalah transaksi yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dari kas pemerintah pusat/daerah.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 54

Tabel 4.3: Ringkasan Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Uraian 20x1 20x0 Arus Kas dari Aktivitas Operasi xx xx - Arus Masuk Kas xx xx - Arus Keluar Kas xx xx =Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi xx xx Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan xx xx - Arus Masuk Kas xx xx - Arus Keluar Kas xx xx =Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset xx xx Nonkeuangan Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan xx xx - Arus Masuk Kas xx xx - Arus Keluar Kas xx xx =Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan xx xx Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran xx xx


14 15 16 17 18 19 20 21 22

- Arus Masuk Kas - Arus Keluar Kas =Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran Kenaikan/Penurunan Kas (4+8+12+16) Saldo Awal Kas di BUN Saldo Akhir Kas di BUN Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas (19+20+21)

xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx

4. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau daftar terinci atau analisis atas nilai (angka) suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan tersbut juga berisi informasi tentang kebijakan akuntansi dan pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan hal-hal berikut ini: a. menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBN/APBD, beserta kendala dan hambatan dalam pencapaian target tersebut, b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan, d. mengungkapkan informasi yang diharuskan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang belum disajikan dalam lembar muka (on the face) laporan keuangan, e. Mengungkapkan informasi tentang efek dari penerapan basis akrual dalam pengakuan pendapatan dan belanja terhadap pos-pos asset dan kewajiban, sekaligus rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, f. Menyajikan informasi tambahan yang dirasa perlu untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 5. Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas Dua jenis laporan ini adalah laporan tambahan, bukan merupakan laporan pokok. Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan tersebut dicantumkan mengenai pendapatan operasional, belanja, dan surplus atau defisit. Sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. M. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Pengertian “pengakuan” dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan

55


diwujudkan dengan melakukan pencatatan jumlah uang pada pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Agar dapat diakui atau dicatat, suatu kejadian atau peristiwa minimal harus memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut: a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan, b. nilai atau biaya yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut dapat diukur atau dapat diperkirakan/diestimasi dengan andal. 1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi Konsep ini digunakan dalam pengertian bahwa terdapat derajat kepastian yang tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos/kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah. Pengkajian derajat kepastian tersebut dilakukan berdasarkan bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan. 2. Keandalan Pengukuran Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada hasil pengukuran nilai uang yang dapat dinilai dengan andal. Namun adakalanya nilai tersebut tidak bisa diukur dengan andal, hanya dapat dilakukan estimasi yang layak. Lebih jauh, apabila estimasi yang layak tersebut tidak mungkin dilakukan, maka transaksi jenis yang demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuanga. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang. 3. Pengakuan Aset Aset diakui pada saat: a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah, dan b. mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi tetapi manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah terdiri dari berbagai macam, antara lain dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak (PNBP), retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, trnasfer, dan setoran lain-lain; serta penerimaan, misalnya hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap jenis penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Oleh karena itu, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah tersebut memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 4. Pengakuan Kewajiban

56


Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. 5. Pengakuan Pendapatan Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. 6. Pengakuan Belanja Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mengenai fungsi perbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat. N. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dicatat dalam mata uang rupiah.

57

Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB

5 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari bab ini, seharusnya Saudara bisa: Menjelaskan standar laporan keuangan pokok ü pemerintah, komponen-komponennya dan laporan konsolidasian Menjelaskan catatan atas laporan keuangan ü pemerintah Memahami standar akuntansi aktiva ü Memahami standar akuntansi pasiva ü Memahami standar akuntansi pendapatan ü Memahami standar akuntansi belanja ü Memahami standar akuntansi pembiayaan ü Memahami standar akuntansi koreksi ü kesalahan, kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa

For wise words

59


BAB V STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Dengan diberlakukannya paket Undang-Undang bidang keuangan negara ( UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No 15 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara), tata cara pelaporan keuangan pemerintah yang dirasakan kurang transparan dan akuntabel telah berubah, karena sebelumnya laporan keuangan tersebut belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Sejak saat itulah, keseluruhan proses pelaporan keuangan pemerintah mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah di dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Dalam salah satu penjelasan di Undang Undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah (PP No 24 Tahun 2005) dan disusun oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen yang terdiri dari para profesional, yang bekerja berdasarkan suatu due process . Usulan standar yang disusun oleh komite juga telah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai dasar untuk penyempurnaan. Kemudian, mengingat bahwa laporan keuangan pemerintah terlebih dahulu harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD, BPK memegang peran yang sangat penting dalam upaya percepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah tersebut kepada DPR/DPRD. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan bahwa audit atas Laporan Keuangan Pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan tersebut diterima oleh BPK dari Pemerintah. Beberapa aspek yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 dijelaskan dalam uraian berikut. A. Laporan Keuangan Pokok

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Penyajian laporan mempunyai berbagai tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Laporan keuangan untuk tujuan umum mengandung arti bahwa suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Dengan demikian, laporan keuangan mempunyai peranan prediktif yang menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, risiko dan ketidakpastian yang terkait - dan prospektif – yang menyajikan informasi mengenai indikasi apakah

60


sumber daya yang diperoleh dan digunakan telah sesuai dengan anggarannya dan apakah telah seusai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dan arus kas. Sedangkan laporan keuangan untuk tujuan khusus mengandung pengertian bahwa suatu laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Untuk memenuhi tujuan khusus ini, laporan keuangan menyajikan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, yang dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan dalam satu periode laporan. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintahan akan berisi hal-hal sebagai berikut: 1. Informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah 2. Informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 3. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; 4. Informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 5. Informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 6. Informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 7. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. B. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pokok terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen-komponen tersebut disajikan setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.1 Laporan keuangan pokok tersebut sekurang-kurangnya disajikan sekali dalam setahun. Dalam kondisi tertentu - misalnya entitas pelaporan yang mengalami pemekaran atau penggabungan yang dijinkan menurut perundangan, adanya perubahan tahun anggaran suatu entitas, dan masa transisi perubahan basis akuntansi dari kas ke basis akrual, tanggal laporan suatu entitas dapat berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan periode yang lebih panjang atau lebih pendek. Apabila situasi seperti ini terjadi, harus diuangkapkan alasan penggunaan periode pelaporan yang bukan tahunan dan harus diuangkapkan fakta bahwa jumlah komparatif suatu laporan tidak dapat diperbandingkan.

1

Fungsi perbendaharaan, menurut PSAP No 1 tentan Penyajian Laporan Keuangan, adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umu negara/daerah dan/atau sebagai kuasa bendahrawan umum negara/daerah.

61


Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang - kurangnya unsur-unsur sebagai berikut: 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Transfer 4. Surplus/defisit 5. Pembiayaan 6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: 1. Kas dan setara kas 2. Investasi jangka pendek 3. Piutang pajak dan bukan pajak 4. Persediaan 5. Investasi jangka panjang 6. Aset tetap 7. Kewajiban jangka pendek 8. Kewajiban jangka panjang 9. Ekuitas dana. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Laporan arus kas berguna terutama sebagai : 1. Indikator terhadap jumlah arus kas di masa yang akan datang dan menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya; 2. Alat pertanggungjawaban dalam pengelolaan kas ; 3. Media evaluasi bagi pembaca laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pemerintahan dan struktur keuangan yang bersangkutan.

Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator dari kemampuan operasi suatu entitas pemerintahan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa menggantungkan diri dari sumber pendanaan luar. Arus masuk kas aktivitas operasi 62


antara lain : penerimaan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba BUMN/D dan transfer (dana perimbangan). Sedangkan arus keluar kas antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa non investasi, belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi dan sebagainya. Pemberian dana kepada entitas lain yang belum jelas peruntukkannya apakah untuk modal kerja, penyertaan modal atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan maka pemberian dana tersebut diklasifikasikan ke dalam Aktivitas Operasi. Demikian juga jika ada surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan yaitu dibeli untuk dijual kembali maka pembelian dan penjualan surat berharga tersebut masuk dalam aktivitas operasi. Arus kas dari Aktivitas Operasi Aset non-Keuangan adalah penerimaan dan pengeluaran kas bruto untuk memperoleh atau melepas sumber daya ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Contohnya antara lain adalah perolehan dan penjualan aset tetap dan aset lainnya. Arus kas dari Aktivitas Dana Cadangan adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi dana cadangan. Arus kas ini berasal dari pembentukan dan pencairan dana cadangan. Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan adanya pendanaan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan surplus anggaran. Tujuannya adalah untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas atau klaim terhadap pihak lain dari suatu entitas pemerintahan. Contoh dari arus masuk kas aktivitas pembiayaan antara lain adalah penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi BUMN/D. Sedangkan arus keluar kas aktivitas pembiayaan antara lain adalah pembayaran cicilan pokok hutang, pembayaran obligasi pemerintah, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman jangka panjang dan sebagainya. Arus kas dari Aktivitas Non-Anggaran merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah, misalnya Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK adalah jumlah dana yang dipotong dari SPMU atau diterima secara tunai yang diperuntukkan bagi pihak ketiga (bersifat dana titipan), misalnya potongan Taspen, Askes dan sebagainya sedangkan kiriman uang merupakan mutasi kas antar rekening, baik masuk atau keluar pada kas umum negara atau kas daerah. Metode Penyusunan Laporan Arus Kas. Metode yang dapat digunakan dalam melaporkan arus kas dalam suatu entitas pemerintahan ada dua cara yaitu dengan Metode Langsung dan Metode tidak Langsung. Metode Langsung dalam menyajikan Laporan Arus Kas menekankan pada pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Dalam Metode tidak Langsung , surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional non-kas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) atas penerimaan atau pembayaran kas yang lalu dan yang akan datang serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi aset nonkeuangan dan pembiayaan. Metode yang sering digunakan dalam pelaporan arus kas saat ini adalah Metode Langsung karena informasi yang disajikan dapat mengestimasikan arus kas

63


di masa yang akan datang, sederhana dan mudah dipahami serta data-data yang dibutuhkan dalam laporan tersebut dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi. C. Laporan Keuangan Konsolidasian.

Laporan Keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan menurut aturan perundangan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi agar mencerminkan satu kesatuan entitas. Laporan keuangan untuk unit pemerintah pusat mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi – kementerian departemen, lembaga, instansi dan proyek, termasuk laporan keuangan badan layanan umum. Sedangkan, laporan keuangan untuk unit pemerintah daerah mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi – dinas yang ada pada pemerintah daerah. Laporan Keuangan yang harus dikonsolidasi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Arus Kas tidak memerlukan laporan konsolidasi, karena suatu entitas pelaporan hanya mempunyai satu laporan arus kas, mengingat laporan kas hanya disusun oleh unit yang mempunyai fungsi kebendaharaan saja, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Konsolidasi dilakukan dengan cara menggabungkan dan menjumlah rekening yang diselenggerakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi rekeningrekening timbal balik (reciprocal) – misalnya sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendaharawan pembayar sampai akhir periode akuntansi, kecuali eliminasi tersebut belum dimungkinkan. Apabila kondisi ini terjadi, hal tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. D. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan itu sendiri. Penyajian catatan ini dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami secara lebih baik oleh pembaca laporan yang tidak terbatas oleh pembaca tertentu. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman diantara pembaca laporan karena mungkin saja diantara pembaca yang mempunyai latar belakang yang berbeda dapat menafsirkan pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan dengan persepsinya masing-masing. Pengguna laporan yang terbiasa dengan laporan keuangan komersil cenderung akan melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Demikian juga dengan pengguna laporan yang terbiasa dengan orientasi anggaran akan mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi berbasis akrual. Untuk itu diperlukan penjelasan yang bersifat umum yang mengacu pada pos-pos dalam laporan keuangan.

64


Pengungkapan lainnya seperti basis akuntansi yang digunakan serta kebijakan akuntansi yang diterapkan juga akan membantu pembaca dalam memahami laporan keuangan tersebut. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan informasi yang disajikan dalam catatan tersebut harus mempunyai referensi silang kepada setiap pos yang terdapat dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas dan disajikan secara sistimatis. Jadi Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan atau daftar terinci atau analisa atas nilai suatu pos yang terdapat dalam laporan keuangan termasuk pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan sebagai syarat bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, misalnya adanya kewajiban kontijensi (bersyarat) dan komitmen-komitmen lainnya. Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat berbentuk narasi, bagan, grafik atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas kondisi dan posisi keuangan entitas pemerintahan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 4, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang - kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut: 1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. 3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 4. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 5. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas 6. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 7. Daftar dan skedul. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

65


E. Standar Akuntansi Aktiva Aset Lancar Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam jangka waktu dua belas bulan atau satu tahun. Klasifikasi Aset Lancar diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Kas dan Setara Kas 2. Investasi Jangka Pendek 3. Piutang pajak dan bukan pajak, dan 4. Persediaan

Masing-masing klasifikasi aset lancar akan diuraikan dalam bagian berikut ini. Kas dan Setara Kas Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk mebiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan aset yang dapat disetarakan dengan kas adalah segala sesuatu baik yang berbentuk uang atau bukan, yang dapat tersedia dengan segera dan dapat diterima sebagai alat tukar untuk memenuhi kewajiban pemerintah pada nilai nominalnya. Dengan demikian yang termasuk dalam kategori kas dan setara kas ini adalah uang tunai (uang kertas dan logam), rekening giro di bank, cek-cek yang telah ditandatangani, wesel pos dan traveller cek. Kas dicatat sebesar nilai nominalnya dan dinyatakan dalam nilai Rupiah. Jika terdapat jumlah kas dalam mata uang asing maka jumlah tersebut harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing ke dalam nilai rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun saat penutupan buku, jumlah kas dalan mata uang asing juga harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca. Investasi Jangka Pendek Investasi jangka pendek adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis – seperti bunga, dividen dan royalty - atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dimana dapat diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Yang termasuk investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka antara 3 sampai dengan 12 bulan, Sertifikat Bank Indonesia & Surat Utang Negara (dengan jangka waktu kurang dari 12 bulan), dan surat berharga lain yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik dibawah ini: 1. Dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan dalam bentuk kas. 2. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yang berarti bahwa pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila ada kebutuhan kas. 3. Berisiko rendah. Suatu pengeluaran kas atau aset diakui sebagai investasi jika kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial di masa yang akan datang dapat diperoleh

66


dan jika nila perolehan atau nilai wajar dapat diukur secara memadai (reliable). Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Investasi dinilai dengan nilai wajar (fair value). Investasi jangka pendek dimana terdapat pasar aktif dicatat sebesar nilai pasarnya sebagai nilai wajar, sedangkan investasi yang tidak memiliki pasar aktif dinilai dengan nilai nominal sebagai nilai wajar. Dengan demikian, investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga seperti saham atau obligasi jangka pendek dinilai berdasarkan harga perolehannya sebagai nilai wajar yaitu harga transaksi ditambah dengan biaya-biaya yang timbul untuk memperoleh investasi tersebut, misalnya biaya komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya deposito, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Apabila investasi dalam dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, misalnya hadiah, investasi tersebut dinilai dengan harga pasar sebagai nilai wajar. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah antara lain: 1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi, 2. Jenis-jenis investasi, 3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang, 4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersbeut, 5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya, dan 6. Perubahan pos investasi Piutang Pajak dan bukan Pajak Piutang merupakan hak tagih dari pemerintah atas sejumlah uang kepada pihak lain. Pos-pos piutang antara lain berupa piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharpkan diterima dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan. Piutang pajak adalah piutang yang timbul dari adanya penagihan atas pajak berdasarkan SKP/SKPT yang telah dikeluarkan namun pada saat tahun anggaran berakhir belum ada pelunasan dari wajib pajak yang bersangkutan. Piutang retribusi adalah piutang yang timbul dari pendapatan retribusi seperti misalnya pendapatan pelayanan kesehatan, retribusi jasa terminal, retribusi jasa tempat parkir dan sebagainya. Sedangkan piutang lainnya timbul apabila terdapat tagihan pendapatan di luar perkiraan-perkiraan yang telah disebutkan di atas, misalnya tagihan atas penjualan barang bekas pakai, aset sitaan dan sebagainya. Piutang dalam kategori aset lancar ini juga memasukkan bagian lancar atas pinjaman yang diberikan oleh unit pemerintah. Bagian lancar dari pinjaman atau tagihan merupakan reklasifikasi dari pinjaman atau tagihan-tagihan jangka panjang kepada pihak lain yang diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal pelaporan (tanggal neraca). Suatu piutang dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan sebesar nilai nominal. 67


Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, persediaan adalah suatu aset berwujud yang dapat dirinci sebagai: 1. Barang atau perlengkapan (supplies) habis pakai - misalnya alat tulis kantor, komponen peralatan dan pipa - yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. 2. Bahan atau perlengkapan (supplies) – seperti bahan baku untuk pembuatan alat-alat pertanian - yang digunakan dalam proses produksi, dalam hal pemerintah memproduksi sendiri. 3. Barang dalam proses produksi – misalnya alat pertanian setengah jadi - yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan 4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekononi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara memadai. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepenguasaannya telah berpindah. Kemudian, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik di akhir tahun. Penyajian persediaan di laporan keuangan, menurut standar akuntansi pemerintahan, adalah sebagai berikut: 1. Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila persediaan diperoleh dari proses pembelian, yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, setelah dikurangi rabat dan potongan harga lain, 2. Persediaan disajikan sebesar biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, yang meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran, dan 3. Persediaan disajikan sebesar nilai wajar, yang meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar, apabila diperoleh dengan cara selain pembelian dan produksi sendiri, misalnya dari donasi atau rampasan. Aset non Lancar Aset lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat umum. Klasifikasi Aset non Lancar diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Investasi jangka panjang 2. Aset Tetap

Masing-masing klasifikasi aset lancar akan diuraikan dalam bagian berikut ini. 68


69


Investasi jangka panjang Investasi jangka panjang merupakan penanaman uang di luar entitas pemerintahan dalam bentuk surat berharga atau lainnya dan dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari dua belas bulan atau satu tahun. Pada umumnya, pemerintah melakukan investasi adalah untuk memanfaatkan surplus anggaran – atau untuk tujuan lainnya sesuai dengan strategi pemerintah dalam mengelola fiskal - dengan maksud untuk memperoleh pendapatan baik berupa bunga, dividen atau royalti maupun jenis pendapatan lainnya dalam jangka panjang sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang diklasifikasikan menurut sifat penanaman investasiny, yaitu investasi non permanen dan investasi permanen. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dalam bentuk: pembelian surat utang negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan atau dipertukarkan kepada pihak ketiga, pembelian obligasi jangka panjang, dan investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki oleh pemerintah secara berkelanjutan. Sedangkan investasi permanen adalah investasi oleh pemerintah dengan maksud untuk dimiliki secara berkelanjutan dan bukan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan manfaat ekonomis berupa pendapatan dan pengaruh yang penting dalam jangka panjang serta menjaga hubungan kelembagaan dengan pihak investee, dalam bentuk: penyertaan modal pemerintah pada BUMN/D, lembaga keuangan negara, BHMN (Badan Hukum Milik Negara), badan internasional dan badan usaha lainnya bukan milik negara, atau investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan pengukuran pengeluaran pembiayaan dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Investasi jangka panjang – baik permanen, misalnya penyertaan modal pemerintah, maupun non permanen, misalnya pembelian obligasi jangka panjang - dicatat sebesar biaya perolehannya yang meliputi harga transaksi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi non permanen dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen dalam bentuk proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan proyek dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi (jika harga perolehananya tidak ada). Dan, seluruh harga perolehan tersebut diatas harus dinyatakan dalam nilai rupiah, dan bila harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi. Metode penilaian investasi jangka panjang dapat dilakukan dengan menggunakan 3 metode: 1. Metode Biaya, artinya investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan hasil investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi

70


besarnya investasi. Metode ini digunakan jika kepemilikan pemerintah kurang dari 20%. 2. Metode Ekuitas, artinya investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba, kecuali dividen dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini digunakan jika kepemilikan lebih dari 50%, antara 20% sampai dengan 50%, atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan dari investee. 3. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan, artinya investasi dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Metode ini digunakan jika kepemilikan bersifat non permanen. Pengakuan Hasil Investasi. Standar akuntansi pemerintahan mengatur bahwa hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka panjang – antara lain bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai – dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai, yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Apabila investasi dinilai dengan menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh pemerintah dicatat mengurangi nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan investasi, kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan akuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama. Pelepasan dan pemindahan investasi. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang – misalnya penjualan atau pelepasan hak karena peraturan pemerintah – diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki oleh pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata, yang diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki pemerintah. Pemindahan investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain dan sebaliknya. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah (sama halnya dengan investasi jangka pendek) antara lain: 1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi, 2. Jenis-jenis investasi, 3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang, 4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersbeut, 5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya, dan 6. Perubahan pos investasi

71


Aktiva Tetap Aset Tetap adalah aset yang mempunyai manfaat lebih dari dua belas bulan, dimiliki tidak untuk dijual kembali, nilainya cukup besar dan digunakan dalam kegiatan normal operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum atau pelayanan publik. Termasuk dalam pengertian aset tetap pemerintah adalah aset tetap milik unit pemerintah tetapi dimanfaatkan dan dikuasai oleh pihak lain seperti oleh universitas, kontraktor dan sebagainya. Hak atas tanah juga masuk dalam pengertian aset tetap.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi pemerintah daerah. Aset tetap pada pemerintah terdiri dari : 1. T a n a h 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 5. Aset Tetap lainnya 6. Konstruksi dalam pengerjaan. Aset-aset bersejarah yang dimiliki oleh pemerintah untuk kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah itu sendiri harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam unit fisik tanpa nilai. Aset bersejarah yang dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan seperti misalnya gedung bersejarah, perlakuannya sama dengan aset tetap lainnya. Berdasarkan pengertian aset tetap diatas, berikut ini penjelasan kriteria mengenai aset yang dapat dikelompokkan dalam aset tetap, yaitu : a. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun Walaupun tidak ada standar yang jelas mengenai lamanya jangka waktu pemakaian minimal untuk menentukan apakah suatu aset digolongkan ke dalam aset tetap atau bukan namun biasanya digunakan dasar pemakaian lebih dari satu tahun sebagai pedoman. Untuk dapat menentukan apakah suatu aset memiliki manfaat lebih dari satu tahun maka harus dinilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tersebut baik langsung maupun tidak langsung, berupa aliran pendapatan atau penghematan dalam belanja pemerintah daerah. b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal Pengukuran secara andal dapat terpenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap untuk mengidentifikasikan biayanya. Bila aset tetap dibangun sendiri maka pengukuran yang dapat diandalkan bisa diperoleh melalui pihak eksternal atas perolehan bahan baku, tenaga kerja dan input lainnya yang digunakan dalam proses konstruksi. Hal ini juga berarti hanya aset yang nilainya cukup tinggi sajalah yang biasanya dikelompokkan dalam aset tetap. Sendok, gelas untuk keperluan konsumsi pegawai kantor, walaupun umurnya lebih dari satu tahun tetapi biasanya tidak dikelompokkan sebagai aset tetap, karena nilainya tidak material.

72


c. Diperoleh dan dibangun dengan maksud untuk digunakan dan bukannya untuk dijual dalam operasi normal pemerintahan. Kepemilikan aset tetap oleh pemerintah dimaksudkan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan dan bukan untuk dijual kembali. Istilah untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan bukan berarti aset tersebut harus digunakan secara terus menerus dalam aktivitas pemerintahan. Gedung pertemuan yang hanya digunakan sesekali tetap diakui sebagai aset tetap. Kecuali jika suatu aset tetap sudah tidak dapat dipergunakan lagi dalam aktivitas normal pemerintahan - misalnya bangunan yang rusak berat atau kendaraan roda empat yang tidak jalan lagi dan benar-benar tidak dapat dimanfaatkan tetapi masih memiliki nilai, aset ini harus dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan dicatat dalam aset lain-lain. Pengakuan aset tetap adalah pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah. Perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan biasanya didukung dengan buktibukti hukum misalnya sertifikat tanah atau Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti-bukti secara hukum, misalnya perolehan atas tanah yang proses administrasinya memerlukan waktu yang cukup lama maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa telah terjadi pembayaran dan penguasaan sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Pengukuran Aset Tetap Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya (historical cost) yaitu setiap biaya yang dapat dikaitkan secara langsung kepada aset tetap yang bersangkutan dalam rangka membawa aset tetap tersebut ke dalam kondisi siap pakai atau untuk penggunaan yang dimaksudkan. Penilaian atas aset tetap disini tidak terbatas dari harga pembeliannya saja, akan tetapi biaya-biaya lain yang berhubungan dengan aset tersebut seperti biaya angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, bea balik nama dan sebagainya juga termasuk dalam harga perolehan. Setiap ada potongan atas harga pembelian aset tetap juga harus dikurangkan dari nilai perolelahan aset yang bersangkutan. Penambahan, Pengurangan dan Penggantian Aset Tetap 1. Penambahan Aset Tetap

Pengeluaran biaya yang dapat memperpanjang masa manfaat atau menambah manfaat ekonomis aset di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja aset tetap harus ditambahkan dalam jumlah aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran biaya semacam ini disebut dengan biaya kapital atau pengeluaran modal (capital expenditure). Akan tetapi, apabila pengeluaran-pengeluaran terhadap aset tetap tersebut manfaatnya kurang dari satu tahun atau dalam periode anggaran yang bersangkutan maka pengeluaran biaya ini disebut pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) dan pengeluaran biaya ini dicatat sebagai pengeluaran biaya. Setiap unit pemerintah harus menetapkan kebijakan akuntansi tentang pengeluaran untuk memelihara aset tetap berdasarkan kriteria-kriteria diats, yaitu

73


suatu jumlah tertentu yang dikeluarkan untuk memelihara aset tetap agar dapat menentukan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Penentuan batasan jumlah pengeluaran yang dapat dikapitalisasi atau tidak adalah dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya dan harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Kebijakan tentang kapitalisasi pengeluaran biaya ini perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 2. Pengurangan dalam Aset Tetap

Pengurangan secara kuantitas atas aset tetap, misalnya pada mesin dan peralatan atau gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya, dapat terjadi karena aset tetap yang bersangkutan rusak berat, usang, berlebih, hilang dan sebagainya. Adanya pengurangan kuantitas suatu aset tetap harus diperlakukan sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Nilai pengurangan dihitung berdasarkan harga perolehan dan jika tidak diketahui harga perolehannya, nilai pengurangan menggunakan harga taksiran yang wajar atas aset tetap yang dikeluarkan. Pencatatan transaksi pengurangan aset tetap diperlakukan seperti pengurangan aset tetap biasa dan dicatat sebesar nilai taksiran aset tetap yang dikurangkan. 3. Penggantian Aset Tetap

Penggantian untuk memperbarui bagian-bagian dari aset tetap untuk memperpanjang umur atau menambah manfaat ekonomi aset tetap yang bersangkutan dapat dilakukan oleh unit pemerintah. Biaya penggantian yang dikeluarkan akan dikapitalisasi sedangkan nilai bagian yang diganti akan mengurangi harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Penetapan besarnya harga perolehan bagian aset yang dikeluarkan untuk diganti dinilai berdasarkan harga perolehan, dan bila tidak terdapat informasi harga perolehan, maka digunakan harga taksiran yang wajar. Tanah Tanah dalam kelompokkan aset tetap ini adalah tanah yang dimaksudkan dimiliki dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dan dipergunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan tanah dapat meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga termasuk nilai bangunan tua yang berada di atasnya jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin meliputi mesin-mesin dan kendaraan bermotor, komputer, peralatan elektronik dan seluruh inventaris kantor yang nilainya cukup besar dan masa manfaatnya dapat dirasakan lebih dari satu tahun dan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan aset tetap ini adalah jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini dapat meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, pajak-pajak dan biaya langsung lainnya yang dapat dikaitkan dengan mesin dan peralatan tersebut untuk siap dipergunakan.

74


Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan gedung dan bangunan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset sampai siap digunakan yang meliputi antara lain harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, biaya notaris dan biaya pajak-pajak yang terkait. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun aset tersebut berupa biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja serta biaya tidak langsung yaitu biaya perencanaan, biaya pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terkait dengan pembangunan aset yang bersangkutan. Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan, irigasi dan jaringan meliputi jalan, irigasi dan jaringan (termasuk jembatan) yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan aset tetap ini (sering disebut infrastruktur) dapat meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dapat dikaitkan dengan perolehan aset tersebut sampai aset ini siap pakai. Aset tetap ini dapat diperoleh dengan cara dibangun sendiri (swakelola). Apabila hal ini terjadi, harga perolehan aset akan meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan selama pembuatan aset yang bersangkutan yang dapat meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perlengkapan dan lain sebagainya yang terkait dengan pembuatan aset yang bersangkutan. Aset Tetap lainnya Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap pakai, misalnya hak atas tanah. Pencatatan aset tetap lainnya sama dengan perkiraan-perkiraan aset tetap, yaitu pada saat perolehan maupun pelepasannya. Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan, aset tetap tersebut belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dapat berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang proses perolehan dan pembangunannya memerlukan suatu periode tertentu dan belum selesai dikerjakan. Pembangunan aset tetap tersebut dapat dengan cara dibangun sendiri atau oleh pihak ketiga melalui perjanjian kontrak konstruksi. 1. Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud dapat diakui sebagai konstruksi bila terdapat manfaat ekonomi yang akan diperoleh pada masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut, biaya perolehannya dapat diukur dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Bila pekerjaan konstruksi telah mencapai 100 % dan dianggap

75


selesai maka perkiraan ini harus dipindahkan ke perkiraan Aset Tetap yang bersangkutan. 2. Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar harga perolehannya. Harga perolehan atas konstruksi yang dibangun sendiri (swakelola) mencakup biayabiaya yang berhubungan langsung seperti biaya perencanaan, bahan dan tenaga kerja serta biaya-biaya yang berkaitan dengan konstruksi seperti asuransi dan biaya-biaya lainnya yang dapat diidentifikasikan diidentifikasikan langsung dengan konstruksi yang bersangkutan. Harga perolehan konstruksi dalam pengerjaan yang dibangun melalui kontrak konstruksi oleh kontraktor meliputi termiyn (angsuran) yang telah dibayarkan, kewajiban yang masih harus dibayar sehubungan dengan penyerahan pekerjaan yang telah selesai berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan serta klaim dari kontraktor karena kesalahan dari pemberi kerja. Jika biaya konstruksi diperoleh dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul seperti biaya bunga, commitment fee dan sebagainya dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tersebut tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Biaya pinjaman tidak dikapitalisasi jika terdapat pemberhentian sementara pekerjaan kontruksi yang disebabkan oleh kondisi force majeur. Apabila biaya konstruksi berasal dari pinjaman, biasanya lender (pemberi pinjaman) tidak akan memberikan dana pinjaman sekaligus tetapi dengan cara diangsur sesuai dengan jangka waktu penyelesaian konstruksi. F. Standar Akuntansi Pasiva Kewajiban Kewajiban adalah utang masa kini yang timbul dari transaksi atau kejadian di masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang. Aliran keluar sumber daya ekonomi dalam penyelesaian kewajiban dapat berupa penyerahan sejumlah uang, barang atau jasa, aset lain atau dilakukannya pekerjaan tertentu. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi dari pelaksanaan tugas atau tanggungjawab pemerintah untuk bertindak di masa lalu dan dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang telah dibuat atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban dapat muncul antara lain karena menggunakan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah daerah otonom lainnya atau lembaga internasional atau karena adanya ikatan dengan pegawai yang bekerja pada unit pemerintah, kepada masyarakat luas berupa kewajiban tunjangan hidup, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak/retribusi daerah dari pihak yang bersangkutan, alokasi/realokasi pendapatan kepada pihak lain, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban pada pemerintah dapat timbul dari : 1. Transaksi dengan dengan pertukaran. Jumlah terutang untuk barang dan jasa yang yang disediakan untuk pemerintah diakui pada saat barang diserahkan atau 76


pekerjaan diselesaikan, misalnya kewajiban yang timbul dari pembelian barang atau jasa yang belum dilunasi pembayarannya. 2. Kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintah, misalnya kerusakan tak sengaja atas barang milik pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah berdasarkan wewenang yang dimiliki. Kewajiban timbul apabila hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diperkirakan, misalnya, berdasarkan putusan pengadilan, unit pemerintah harus membayar sejumlah uang karena menggunakan tanah milik masyarakat pada saat pelebaran jalan. Nilai kewajiban umumnya dapat ditentukan dengan mudah atau dapat ditaksir dan ditentukan dalam satuan mata uang. Kewajiban pemerintah dicatat sebesar nilai nominalnya dan kewajiban dalam mata uang asing dikonversikan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan. Selisih yang timbul antara tanggal transaksi pada saat pengakuan kewajiban dengan tanggal pelaporan dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. Pengukuran kewajiban pada masing-masing perkiraan terkait dengan karakteristik masing-masing perkiraan yang bersangkutan. Kewajiban Jangka Pendek Batasan yang biasa digunakan untuk mengklasifikasikan kewajiban adalah jangka waktu pembayaran dari utang-utang tersebut. Apabila utang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu satu tahun maka diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek. Jadi kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan dapat dibayar atau jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun anggaran atau dua belas bulan setelah tanggal pencatatan. Pengertian lain mengenai kewajiban jangka pendek adalah apabila suatu kewajiban akan dilunasi dengan menggunakan sumber-sumber aset lancar atau dengan menimbulkan utang jangka pendek yang baru.

Jenis-jenis kewajiban jangka pendek pemerintah dapat terdiri dari: 1. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Jenis kewajiban ini merupakan hasil reklasifikasi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. pelaporan. Nilai ini dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar nilai yang jatuh tempo. 2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jenis kewajiban ini merupakan utang yang timbul dari potongan atau pungutan yang dilakukan pemerintah yang harus disetorkan lagi kepada pihak lain yang berhak atas dana yang dipotong atau dipungut tersebut, misalnya potongan Pph pasal 21, Taspen, Askes, Askes, Taperum Taperum dan dan jenis-jenis asuransi lainnya. Jumlah pungutan atau potongan PFK harus disetorkan kepada pihak yang berhak menerimanya sebesar jumlah yang dipotong atau dipungut. Pada akhir periode anggaran, masih tersisa jumlah potongan atau pungutan yang belum disetorkan dan harus dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. 77


3. Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable) Jenis kewajiban ini timbul bila pemerintah telah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Nilai kewajiban dicatat sebesar jumlah yang belum dibayarkan. Jika tagihan tidak tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan maka jumlah kewajiban harus diestimasikan atau dihitung berdasarkan kontrak yang ada. Jumlah kewajiban kepada kontraktor yang membangun fasilitas atau peralatan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan, diukur berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan menurut berita acara kemajuan pekerjaan yang dibuat. 4. Utang Biaya Pinjaman Jenis kewajiban yang termasuk dalam utang biaya pinjaman merupakan kewajiban jangka pendek yang timbul dari adanya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh oleh pemerintah sehubungan sehubungan dengan dilakukannya peminjaman peminjaman dana baik jangka pendek maupun jangka panjang atau adanya penerbitan obligasi seperti: perhitungan bunga pinjaman yang jatuh tempo, pengenaan denda karena menunggak pelunasan pokok pinjaman, amortisasi diskonto atau premium yang berhubungan dengan pinjaman, amortisasi atas biaya-biaya yang terkait dengan diperolehnya pinjaman seperti biaya konsultan & ahli hukum, dan biayabiaya lainnya seperti jasa bank, yang masih harus dibayar pada akhir tahun anggaran. Bunga yang di accrued, karena telah jatuh tempo, merupakan kewajiban yang timbul dari adanya penerimaan dana pinjaman kepada pemerintah, yang besarnya dan jatuh tempo pembayarannya diatur dalam persyaratan pinjaman. Utang bunga dicatat berdasarkan biaya bunga yang telah terjadi dan belum dilakukan pembayaran oleh pemerintah yang bersangkutan. 5. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya. Jenis kewajiban ini adalah kewajiban selain yang termasuk dalam kelompok kewajiban di atas, misalnya utang atas pembayaran gaji, penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah. Pengukuran jenis kewajiban ini disesuaikan dengan karateristik masing-masing, misalnya utang kepada karyawan karyawan dinilai dengan dengan jumlah gaji yang belum dibayarkan, dibayarkan, penerimaan pembayaran dimuka dinilai sebesar nilai nominal pembayaran tersebut. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang adalah utang-utang yang diharapkan dapat dibayar atau jatuh tempo lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pencatatan, atau dapat juga diartikan diartikan bahwa kewajiban kewajiban jangka panjang adalah kewajiban kewajiban yang akan dilunasi dilunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aset lancar. Termasuk dalam kategori kewajiban jangka panjang adalah pokok utang jangka panjang. Utang jangka panjang biasanya timbul karena pemerintah hendak membangun suatu investasi dalam aset tetap untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau untuk tujuan pembiayaan, misalnya untu menutupi defisit anggaran yang terjadi.

Penilaian utang jangka panjang dimungkinkan dengan berbagai bentuk: 1. Utang Pemerintah Pe merintah yang Tidak Dapat Diperjualbelikan. Nilai nominal atas utang jenis ini merupakan kewajiban pemerintah kepada pemberi utang yaitu sebesar pokok dan bunganya seperti yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan keuangan, 78


misalnya pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF (International Monetary Fund), ADB (Asian Development Bank, atau yang diperoleh dari dalam negeri, termasuk dari BUMN/BUMD. Jenis utang yang menggunakan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran. Sedangkan bila tarif bunganya variabel, penilaian utang menggunakan metode yang sama dengan tarif bunga tetap kecuali tarif bunganya dapat diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada. 2. Utang Pemerintah yang Dapat Diperjualbelikan. Utang ini dapat berbentuk sekuritas utang pemerintah berupa surat utang negara atau obligasi yang memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo. Utang sekuritas pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai par atau nilai nominal utang. Sekuritas utang pemerintah dapat dijual sebesar nilai par tanpa diskonto atau premium atau dapat dijual dengan harga diskonto atau premium. Apabila surat utang dijual dengan diskonto atau premium, perlu dilakukan amortisasi atas diskonto atau premium yang dapat menggunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan untuk memperlakukan diskonto atau premium agar tidak dibebankan sekaligus sebagai pendapatan atau biaya. Pembebanan Biaya Pinjaman pada Aset Tetap Pemerintah dapat memperoleh dana melalui pinjaman dari pihak ketiga dan menimbulkan utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Akan timbul biaya-biaya yang menyertai pinjaman tersebut seperti biaya bunga, amortisasi diskonto atau premium, dan sebagainya. Apabila biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pinjaman tersebut dapat dikaitkan langsung dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu, maka jumlah biaya tersebut harus dikapitalisasikan sebagai biaya perolehan aset tertentu tersebut. Kapitalisasi atas biaya bunga yang terkait dengan pendanaan suatu konstruksi merupakan bagian biaya yang dikeluarkan untuk membuat asset tetap tersebut dalam kondisi siap pakai. Kapitalisasi biaya bunga dimulai dari pengeluaran pertama kali untuk membangun suatu asset tetap sampai asset tetap tersebut selesai dan siap digunakan. Kadang-kadang, suatu pinjaman tidak secara khusus digunakan untuk membangun suatu aset tetap atau sebaliknya, suatu aset tetap dibangun dari beberapa sumber dana. Dalam kondisi demikian, biaya bunga yang yang harus dikapitalisasi dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang (weighted-avrage) dari total biaya aset tetap yang bersangkutan selama periode pelaporan. Besarnya biaya yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode berjalan. Penerapan kapitalisasi bunga dengan metode rata-rata tertimbang dapat dilakukan dengan: 1. Suku bunga pinjaman khusus yang bersangkutan , apabila jumlah pengeluaran rata-rata tertimbang kurang dari atau sama dengan jumlah pinjaman khusus yang dipakai untuk membangun konstruksi. 2. Suku bunga rata-rata tertimbang dari utang lainnya, apabila jumlah pengeluaran rata-rata tertimbang lebih besar dari jumlah setiap utang yang dipinjam khusus untuk membuat konstruksi yang bersangkutan.

79


G. Standar Akuntansi Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan seleisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Setiap entitas pelaporan mengungkan secara terpisah dalam neraca atau dalam catatan atas laporan keuangan ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas Dana Lancar. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara nilai total aset lancar dengan total kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar terdiri dari : Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek · · · ·

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) Perkiraan ini menampung akumulasi saldo SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan. SiLPA tahun anggaran berjalan diperoleh dari selisih antara realisasi penerimaan dengan realisasi pengeluaran. Sedangkan SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya adalah jumlah akumulasi SiLPA yang tidak digunakan dari tahun anggaran -tahun anggaran yang lalu. 2. Cadangan Piutang Cadangan piutang merupakan kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek. Cadangan piutang timbul apabila terdapat pengakuan piutang jangka pendek oleh pemerintah dan akan berkurang jumlahnya bila terdapat penerimaan pembayaran dari piutang yang bersangkutan atau terjadi penghapusan piutang sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menghapus piutang-piutang tertentu yang kemungkinan besar tidak dapat ditagih lagi. Perkiraan atau pos-pos yang berkaitan dengan pencatatan Cadangan Piutang adalah : Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian lancar Pinjaman kepada BUMN/D dan Lembaga lainnya Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Piutang Pendapatan (Pajak, Retribusi dan lain-lain) · · · ·

3. Cadangan Persediaan Perkiraan ini merupakan perkiraan yang menampung kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam persediaan. Cadangan persediaan timbul pada saat akhir tahun anggaran dan dilakukan penyesuaian untuk mencatat adanya saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik atas persediaan. Pada awal tahun anggaran berikutnya, dilakukan penyesuaian kembali atas perkiraan ini dengan cara membuat jurnal balik. 4. Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

80


Perkiraan ini merupakan pengurang kekayaan bersih pemerintah dan penyajiannya dalam neraca disajikan sebagai perkiraan lawan (offset account) ekuitas dana lancar. Perkiraan ini timbul apabila terdapat pengakuan terhadap kewajiban jangka pendek oleh pemerintah, misalnya utang biaya pinjaman, utang PFK, pengakuan atas bagian lancar utang jangka panjang dan sebagainya. H. Standar Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara / Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatannya. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yang berarti bahwa penerimaan harus dibukukan sejumlah bruto dengan tidak mencatat jumlah netto. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang yang sama. I. Standar Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembiayaannya kemblai oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaranmelalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungi perbendaharaan. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Belanja yang diklasifikasi menurut jenis belanja terdir dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga utang, subsidi, bantuan sosial, belanja hibah dan belanja lain-lain. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Dan apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain pada periode yang bersangkutan. J. Standar Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang ditujukan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain

81


digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entits lain dan penyertaan modal pemerintah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asaa bruto yakni dengan membukukan penerimaan bruto, tanpa mencatat jumlah nettinya. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netti. K. Standar Akuntansi Koreksi Kesalahan

Kesalahan dapat timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau pun kelalaian. Kesalahan-kesalahan tersebut mempunyai pengaruh yang penting pada satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan keuangan yang bersangkutan tidak dapat diandalkan lagi. Kesalahan-kesalahan yang terjadi tersebut perlu dilakukan koreksi. Koreksi kesalahan yang terjadi pada periode berjalan, cukup dengan pembetulan pada perkiraan yang bersangkutan pada periode berjalan. Kesalahan yang terjadi pada periode berjalan dan mempengaruhi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan perkiraan pendapatan atau belanja yang bersangkutan. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang terlalu besar dikeluarkan dan mempengaruhi posisi kas, yang ditemukan setelah laporan keuangan diterbitkan dilakukan pembetulan dengan menambah perkiraan pendapatan lain-lain dan menambah saldo Kas. Apabila kesalahan tersebut menambah jumlah belanja dan mengurangi saldo Kas maka pembetulan dilakukan pada perkiraan ekuitas dana lancar. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik yang terlalu kecil maupun terlalu besar diterima dan mempengaruhi posisi Kas serta terjadi setelah laporan keuangan diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan ekuitas dana lancar. Koreksi kesalahan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan laporan keuangan sudah diterbitkan serta tidak mempengaruhi posisi Kas maka dilakukan pembetulan pada perkiraan-perkiraan neraca terkait. L. Standar Akuntansi Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan atas kebijakan akuntansi yang telah diterapkan hanya dapat dilakukan apabila peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintahan mengharuskannya, atau perubahan tersebut diperkirakan akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas yang bersangkutan. Perubahan atas kebijakan akuntansi yang diterapkan serta pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. M. Standar Akuntansi Peristiwa Luar Biasa

82


Peristiwa luar biasa merupakan kejadian atau transaksi yang jelas-jelas berbeda dari aktivitas biasa. Biasanya peristiwa ini berada diluar kendali atau pengaruh entitas pemerintahan yang bersangkutan dan sukar diantisipasi serta kejadiannya tidak berulang oleh karenanya tidak tercermin dalam anggaran. Pengaruh yang penting terhadap realisasi anggaran adalah bila peristiwa tersebut secara tunggal menyebabkan penyerapan anggaran belanja tak tersangka atau dana darurat sehingga diperlukan pergeseran atau perubahan anggaran secara mendasar. Kejadian dapat disebut peristiwa luar biasa bila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap lebih dari 50 % anggaran yang tersedia. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang timbul akibat peristiwa luar biasa harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

83

Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB

6 AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari bab ini, seharusnya Saudara bisa: Menjelaskan ruang lingkup dan karakteristik akuntansi pemerintah pusat Memahami proses penyusunan neraca awal Memahami siklus akuntansi pemerintah pusat Melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat ü

ü

ü

ü

For wise words

85


BAB VI AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT A. Ruang Lingkup dan Karakteristik Akuntansi Pemerintah Pusat

Dasar hukum Akuntansi Pemerintah Pusat adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 337/KMK.012/2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Menurut Keputusan Menteri Keuangan ini, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaki keuangan, aset, utang dan akuitas seluruh entitas Pemerintah Pusat. Dalam Pedoman Pelaksanaan SAPP, yang menjadi satu kesatuan dengan KMK diatas, SAPP ini mempunyai beberapa tujuan yakni: 1. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi dibawahnya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. 2. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntanbilitas. 3. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan. 4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Karakteristik SAPP. SAPP mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut: 1. Basis Akuntansi. SAPP menggunakan basis kas untuk pendapatan dan belanja, yang artinya pendapatan diakui dan dicatat pada saat diterima oleh Kas Umum Negara dan belanja diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Negara. Sedangkan untuk pos-pos neraca, SAPP menggunakan basis akrual, yang artinya aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkuangan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas diterima atau diabayar. 2. Sistem Pembukuan. SAPP menggunakan sistem pembukuan berpasangan (double entry system), dimana persamaan akuntansi Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana digunakan untuk mencatat setiap transaksi. Setiap transaksi dibukukan dengan melakukan pendebetan suatu perkiraan dan secara bersamaan melakukan pengkreditan di perkiraan lainnya yang terkait. 3. Sistem Terpadu dan Terkomputerisasi. SAPP terdiri dari beberapa sub sistem yang saling berhubungan dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dimana proses pembukuan dan

86


pelaporan sistem tersebut sudah dikomputerisasi. Seluruh transaksi yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan dibukukan dan dilaporkan dalam SAPP ini. 4. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi. SAPP mendesentralisasi pencatatan maupun pelaporan keuangannya, dimana kegiatan-kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor instansi tingkat pusat maupun kantor instansi tingkat daerah. 5. Bagan Perkiraan Standar. SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Kerangka Umum SAPP. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem Akuntansi Pusat merupakan sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh entitas pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan (lebih khusus lagi oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara/BAKUN).1 Sedangkan Sistem Akuntansi Instansi dilaksanakan oleh kemeterian/lembaga pengguna anggaran negara. Sistem Akuntansi Pusat terdiri dari Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN ditujukan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, sedangkan SAU ditujukan untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Pemerintah Pusat. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas, dan 4. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat merupakan gabungan Laporan Realisasi Anggaran dari seluruh kementerian negara/lembaga. Laporan ini berisi perbandingan antara estimasi pendapatan (anggaran pendapatan) dan realisasi pendapatan, dan perbandingan antara apropriasi (anggaran belanja) dan realisasi belanja. Neraca Pemerintah Pusat merupakan hasil penggabungan hasil neraca instansi yang merupakan output dari Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara. Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat merupakan gabungan laporan arus kas dari seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah (dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).

1

BAKUN merupakan organisasi dibawah Departemen Keuangan yang salah satu tugasnya adalah mengelola Sistem Akuntansi Pemerintahan. Setelah dilakukan reorganisasi Departemen Keuangan, tugas tersebut beralih ke instansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Depkeu.

87


Sistem Akuntansi Instansi. Sesuai dengan peraturan prundangan, setiap kementerian negara/lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Sistem Akuntansi Instansi terdiri dari: 1. Sistem Akuntansi Kantor/Proyek yang dilaksanakan oleh Unit Akuntansi pada Kantor / Proyek yang bersangkutan 2. Sistem Akuntansi Wilayah yang dilaksanakan oleh Unit Auntansi pada kantor wilayah instansi yang bersangkutan 3. Sistem Akuntansi Eselon I yang dilaksanakan oleh Unit Akuntansi pada Eselon I Departemen yang membawahinya. 4. Sistem Akuntansi Kantor Pusat Instansi yang dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi (tingkat kementerian negara / lembaga yang bersangkutan). B. Penyusunan Neraca Awal

Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Sampai dengan saat ini (Juni 2005), Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang menurut peraturan perundangan merupakan badan penyusun standar (Standard Setting Body) akuntansi pemerintahan telah menyusun suatu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan telah pula mendapat pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan. Materi Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut secara lengkap diuraikan dalam Bab 4 dan 5. Dengan akan diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan pada semua entitas pemerintah tersebut, berbagai kemungkinan permasalahan dapat timbul. Salah satu permasalahan yang cukup signifikan adalah masalah penyusunan neraca awal suatu entitas, karena neraca awal merupakan titik tolak dan akan menjadi dasar dimulainya pencatatan transaksi akuntansi pada periode berikutnya. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan telah mempublikasikan Buletin Teknis Penyusunan Neraca awal sebagai arahan atau pedoman untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul. Beberapa kemungkinan permasalahan dan pedoman dari KSAP adalah sebagai berikut: Kas. Sumber data kas, realitanya, tersebar dan masing-masing berada dibawah tanggung jawab yang berbeda. Dalam jangka panjang, peraturan perundangan mengamanatkan bahwa pengelolaan kas pemerintah haruslah menganut sistem rekening tunggal untuk bendahara (treasury single account) dan pengelolaannya dilakukan oleh bendahara umum negara, dalam hal ini Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat. Kas yang penguasaannya menjadi dan tanggung jawab bendahara umum negara atau kuasa bendahara bendahara kas umum negara terdiri dari: 1. Kas di Bank Indonesia. 2. Kas di KPPN

88


3.

Kas di Bendahara Umum Negara atau kuasanya (dalam hal ini bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, atau saldo kas lainnya yang diterima oleh kementerian negara/lembaga karena penyelenggaraan pemerintahan.).

Untuk menentukan nilai saldo awal di Bank Indonesia dan Kas di KPPN, pemerintah dapat menggunakan saldo rekening koran pemerintah pada Bank Indonesia atau bank umum/persepsi yang dikeluarkan bank yang bersangkutan pada tanggal neraca. Hanya, jumlah tersebut perlu dikurangi terlebih dahulu dengan nilai yang bukan hak pemerintah, misalnya tagihan pihak ketiga yang merupakan titipan kepada pemerintah seperti rekening Askes, Taspen dan Taperum. Sedangkan untuk mendapatkan saldo Kas di Bendahara Umum Negara atau kuasanya dapat dilakukan dengan inventarisasi fisik kas per tanggal neraca dan melakukan rekonsiliasi dengan catatan yang ada di bendahara sehingga dapat diketahui sisa uang yang menjadi tanggung jawab bendahara. C. Siklus Akuntansi Pemerintah Pusat

Siklus akuntansi Pemerintah Pusat akan terdiri dari tahapan sebagai berikut: 1. Penyusunan Neraca Awal. Tahapan ini merupakan tahapan paling awal dan merupakan dasar dimulainya transaksi. Sesuai dengan Bulletin Teknis Neraca Awal dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, hasil akhir tahap ini adalah Neraca yang berisikan informasi aktiva, pasiva dan ekuitas dana. Urian-uraian tentang penyusunan Neraca Awal telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya dalam bab ini. 2. Pencatatan APBN yang telah disahkan. APBN berisi rencana keuangan unit Pemerintah Pusat untuk satu tahun anggaran yang terdiri dari pos pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dengan demikian, tahapan ini akan terdiri pencatatan atau penjurnalan atas pos-pos pendapatan, pencatatan atas pos belanja dan pencatatan pos-pos pembiayaan, baik penerimaannya maupun pengeluarannya. Sub sistem yang terlibat dalam tahapan ini adalah Sistem Akuntansi Kas Umum Negara dari Sistem Akuntansi Pusat. Akun-akun yang terlibat diantaranya adalah Estimasi Pendapatan, Apropriasi Belanja, Surplus/Defisit, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Estimasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Pembiayaan Netto. Sedangkan, jumlahnya merupakan jumlah total untuk keseluruhan APBN. 3. Pencatatan DIPA Setelah APBN disahkan, maka unit Pemerintah Pusat – melalui Departemen Keuangan – mengalokasikan pos-pos yang terdapat pada APBN kepada unit-unit pengguna anggaran dalam bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). DIPA tersebut oleh Sistem Akuntansi Pusat akan dicatat dalam sub sistem Sistem Akuntansi Umum dan oleh instansi pengguna anggaran akan dicatat dalam Sistem Akuntansi Instansi. Akun-akun yang terlibat diantaranya Estimasi Pendapatan yang

89


dialokasikan, Allotment Belanja, Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan, Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan piutang/utang Kas Umum Negara. 4. Pencatatan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan Dalam tahun berjalan, masing-masing instansi pengguna anggaran akan melaksanakan kegiatan kepemerintahannya yang mengakibatkan adanya realisasi anggaran dalam bentuk kas masuk, kas keluar atau perubahan-peruabahan nilai bersih ekuitas. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara akan terlibat jika transaksi yang terjadi berkaitan dengan Kas Umum Negara, Sistem Akuntansi Umum akan terlibat jika transkai yang terjadi merupakan transaksi yang merubah nilai kekayaan bersih, dan Sistem Akuntansi Instansi akan terlibat jika transaksi yang terjadi merupakan transaksi yang merubah nilai kekayaan bersih instansi yang bersangkutan. Tahapan ini mempunyai variasi transaksi yang sangat beragam, karena tahap ini meliputi realisasi atas seluruh pos yang ada dalam anggaran. Sehingga, akun-akun yang terlibat akan sangat banyak, tergantung kejadian akuntansinya. 5. Penyusunan Neraca Percobaan Kemudian, pada akhir periode – biasanya tahunan, tapi bisa juga bulanan jika diperlukan, suatu Neraca Percobaan disusun, yang merupakan pencerminan keseluruhan transaksi selama periode yang bersangkutan. Data Neraca Percobaan ini berisi informasi yang lengkap mengenai satu entitas akuntansi, dimana akunakun yang ada akan dipilah sedemikian rupa sehingga dapat disusun laporan keuangan pokok unit Pemerintah Pusat. 6. Pembuatan Jurnal Penyesuaian Seperti halnya akuntansi komersial, didalam akuntansi Pemerintah Pusat, ada kemungkinan diadakan penyesuaian-penyesuaian yang menyangkut hak atau kewajiban keuangan untuk periode yang bersangkutan. Penyesuaian yang paling sering muncul berkaitan dengan masalah accrued dan deffered, selain penyesuaian yang menyangkut koreksi kesalahan yang mungkin timbul. 7. Pembuatan Jurnal Penutup Jurnal penutup diperlukan dalam rangka memilah akun-akun mana yang akan muncul di Laporan Realisasi Anggaran (akun nominal) dan akun-akun mana yang akan muncul di neraca (akun riil). Akun nominal meliputi akun-akun yang dikenal dalam akuntansi komersial, juga akun-akun yang berkaitan dengan anggaran (budgetary accounts). Seluruh akun nominal akan ditutup di akhir periode akuntansi melalui jurnal penutup akhir tahun sehingga seluruh akun nominal akan muncul di laporan realisasi anggaran, yang merupakan laporan yang berisi informasi keuangan satu periode akuntansi. Akun riil tidak dilakukan penutupan di akhir tahuan, sehingga akun riil seluruhnya akan dilaporkan dalam laporan Neraca, yang merupakan laporan yang berisi informasi atas aktiva, pasiva dan ekuitas pada tanggal tertentu. 8. Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan proses tersebut diatas, akhirnya dapat disusun suatu laporan keuangan lengkap yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi anggaran dan Laporan Arus Kas. Keseluruhan tahapan tersebut saling berkaitan yang membentuk suatu 90


sistem yang alurnya sangat jelas, dimana pencatatan transaksi akan mengakibatkan perubahan atas rekening-rekening yang berkaitan sedemikian rupa sehingga prosesnya menjadi sangat teratur. D. Ilustrasi Transaksi

Dimisalkan bahwa, sejak tahun 20X1, pemerintah pusat Republik Indonesia memulai menerapkan standar akuntansi pemerintahan di lingkungannya. Persiapan-persiapan untuk menyusun laporan keuangan telah dilakukan, termasuk persiapan untuk menyusun neraca awal tahun. Dari langkah persiapan tersebut, dihasilkan data sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

URAIAN Kas di Bendahara Pembayar Kas di Bendahara Penerima Kas di Bank Indonesia Piutang Persediaan Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Panjang Kewajiban Jangka Pendek – Bagian Lancar Hutang LN Kewajiban Jangka Panjang – Hutang LN

JUMLAH (Rupiah) 20.000.000 560.000.000 340.000.000 75.000.000 15.000.000 60.000.000 350.000.000 240.000.000 600.000.000 50.000.000 130.000.000 210.000.000 950.000.000

Langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh unit pemerintah pusat adalah menyusun neraca awal. Jurnal-jurnal yang perlu disusun untuk kepentingan itu adalah: Atas kas yang tersedia, setelah dilakukan kas opname atau rekonsiliasi bank, dilakukan penjurnalan sebagai berikut: (untuk penyederhanaan, angka yang tercantum dalam jurnal dalam ribuan rupiah) Penjurnalan Saldo Awal Kas

Sistem Akuntansi Umum (SAU) Kas di Bendahara Pembayar …………………………………… Uang Muka dari Kas Umum Negara ……………………… Kas di Bendahara Penerima …………………………………… Pendapatan yang Ditangguhkan ……..……………………

20.000 20.000 560.000 560.000

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Instansi A Kas di Bendahara Pembayar …………………………………… Uang Muka dari Kas Umum Negara ………………………

15.000 15.000

91


Kas di Bendahara Penerima …………………………………… Pendapatan Ditangguhkan …………………………………

450.000 450.000

Instansi B Kas di Bendahara Pembayar …………………………………… Uang Muka dari Kas Umum Negara ……………………… Kas di Bendahara Penerima …………………………………… Pendapatan Ditangguhkan …………………………………

5,000 5.000 110.000 110.000

Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) Kas di Bendahara Pembayar …………………………………… Saldo Anggaran Lebih ………………..…………………… Kas di Bank Indonesia ………………………………………… Saldo Anggaran Lebih ………………..……………………

20,000 20.000 340,000 340.000

Penjurnalan Saldo Awal Piutang

Sistem Akuntansi Umum (SAU) Piutang ………………………………………..………………… Cadangan Piutang ……………………….…………………

75.000 75.000

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Instansi A Piutang ………………………………………..………………… Cadangan Piutang ……………………….…………………

60.000 60.000

Instansi B Piutang ………………………………………..………………… Cadangan Piutang ……………………….…………………

15.000 15.000

Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) Tidak ada jurnal

Penjurnalan Saldo Awal Persediaan

Sistem Akuntansi Umum (SAU) Persediaan …………………………………..………………… Cadangan Persediaan …………………….…………………

92

15.000 15.000


Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Instansi A Persediaan …………………………………..………………… Cadangan Persediaan …………………….…………………

10.000 10.000

Instansi B Persediaan …………………………………..………………… Cadangan Persediaan …………………….…………………

5.000 5.000


Penjurnalan Saldo Awal Aktiva Tetap

Sistem Akuntansi Umum (SAU) Tanah Peralatan & Mesin Gedung & Bangunan Jalan, Irigasi & Jaringan Diinvestasikan dalam Aset Tetap ………….………………

60.000 350.000 240.000 600.000 1.250.00 0

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Instansi A Tanah Peralatan & Mesin Gedung & Bangunan Jalan, Irigasi & Jaringan Diinvestasikan dalam Aset Tetap ………….………………

40.000 250.000 150.000 420.000 870.000

Instansi B Tanah Peralatan & Mesin Gedung & Bangunan Jalan, Irigasi & Jaringan Diinvestasikan dalam Aset Tetap ………….………………

20.000 100.000 90.000 180.000 320.000


93


Penjurnalan Saldo Awal Investasi

Sistem Akuntansi Umum (SAU) Investasi Jangka Pendek Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

50.000 50.000 130.000 130.000

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Instansi A Investasi Jangka Pendek Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

40.000 40.000 100.000 100.000

Instansi B Investasi Jangka Pendek Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Pendek

10.000

Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

30.000

10.000

30.000


Penjurnalan Saldo Awal Hutang

Sistem Akuntansi Umum (SAU) Dana yang harus disediakan u/ pembay Utang Jk Pendek Kewajiban Jangka Pendek

210.000

Dana yang harus disediakan u/ pembay Utang Jk Panjnag Kewajiban Jangka Panjang

950.000

210.000

950.000

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Instansi A

94

Dana yang harus disediakan u/ pembay Utang Jk Pendek Kewajiban Jangka Pendek

150.000

Dana yang harus disediakan u/ pembay Utang Jk Panjnag Kewajiban Jangka Panjang

750.000

150.000

750.000


Instansi B Dana yang harus disediakan u/ pembay Utang Jk Pendek Kewajiban Jangka Pendek Dana yang harus disediakan u/ pembay Utang Jk Panjnag Kewajiban Jangka Panjang

60.000 60.000 200.000 200.000

Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) Dana yang harus disediakan u/ pembay Utang Jk Pendek Kewajiban Jangka Pendek

210.000 210.000

Tidak ada Jurnal

Dengan demikian, dari jurnal-jurnal diatas, maka dapat disusun neraca awal pemerintah pusat sebagai berikut: NERACA PEMERINTAH PUSAT PER 1 JANUARI 20x1

APBN YANG DISAHKAN Dimisalkan bahwa APBN yang disetujui oleh DPR adalah: No 1

2

3 4

5

Keterangan Pendapatan : - Pendapatan Pajak - Pendapatan Retribusi Jumlah Pendapatan Belanja : - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal : - Belanja Gedung & Bangunan - Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Jumlah Belanja Surplus/Defisit Tahun Berjalan Pembiayaan : Penerimaan Pembiayaan : - Penggunaan SiLPA - Pinjaman Luar Negeri Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan : - Pembayaran Pokok Pinjaman LN Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto

APBN (dalam Rp) 1.650.000.000 700.000.000 2.350.000.000 600.000.000 950.000.000 400.000.000 450.000.000 2.450.000.000 (50.000.000)

10.000.000 60.000.000 70.000.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000

Pencatatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

95


Sistem Akuntansi Umum (SAU) Estimasi Pendapatan Pajak Surplus/Defisit Estimasi Pendapatan Retribusi Surplus/Defisit Surplus/Defisit Apropriasi Belanja Apropriasi Belanja Surplus/Defisit Apropriasi Belanja Apropriasi Belanja

Pegawai Barang & Jasa

1.650.00 0

1.650.00 0

700.000 700.000 1.550.00 0

600.000 950.000

850.000 Gedung & Bangunan Jalan, Irigasi & Jaringan

400.000 450.000

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Instansi A Estimasi Pendapatan Pajak Surplus/Defisit Estimasi Pendapatan Retribusi Surplus/Defisit Surplus/Defisit Apropriasi Belanja Apropriasi Belanja Surplus/Defisit Apropriasi Belanja Apropriasi Belanja


1.000.00 0

1.000.00 0

500.000 500.000 1.000.00 0

350.000 650.000

650.000 Gedung & Bangunan Jalan, Irigasi & Jaringan

250.000 350.000

Instansi B Estimasi Pendapatan Pajak Surplus/Defisit

650.000

Estimasi Pendapatan Retribusi Surplus/Defisit

200.000

Surplus/Defisit Apropriasi Belanja Apropriasi Belanja Surplus/Defisit Apropriasi Belanja Apropriasi Belanja

550.000

96

200.000


250.000 300.000 200.000

Gedung & Bangunan Jalan, Irigasi & Jaringan


650.000

150.000 100.000

Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB

7 AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari bab ini, seharusnya Saudara bisa: Menjelaskan ruang lingkup dan karakteristik akuntansi pemerintah daerah Memahami siklus akuntansi pemerintah daerah Melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ü

ü

ü

For wise words

97


BAB VII AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH A. Ruang Lingkup dan Karakteristik Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem akuntansi pemerintah daerah didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 3. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 4. Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 Karakteristik akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai berikut: Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah mencakup 3 hal: 1. Akuntabilitas, yakni mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya (khususnya keuangan) serta pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka pencapain tujuan yang telah ditetapkan melalaui laporan keuanagan secara periodik. 2. Manajerial, yakni menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas aset, hutang dan ekuitas dana. 3. Transaparansi, yakni menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudakn penyelenggaraan pemerintah yang baik. Asumsi dasar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah mencakup hal-hal berikut: 1. Basis Kas, yakni pendapatan diakui pada saat dibukukan pada kas daerah dan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari kas daerah. 2. Asas universalitas, yakni semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. 3. Asas bruto, yakni tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Artinya setiap penerimaan dicatat seluruhnya dalam pos penerimaan denganjumlah kotor, tidak dikurangkan dari pengeluaran, sehingga informasi total penerimaan dan total pengeluaran akan selalu tersedia. 4. Dana Umum, yakni unit pengelola APBD merupakan entitas fiskal dan akuntansi yang mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran daerah, termasuk aset, huatang dan ekuitas dana. Setiap dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan khusus dan dipertanggungjawabkan secara khusus merupakan bagian tak terpisahkan dari Dana Umum atau APBD.

98


Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan batasan peraturan yang ada. Sehingga, entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari: 1. Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang merupakan badan eksekutif daerah. 2. DPRD, Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Dinas dari pemerintahan daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan lembaga teknis daerah Propinsi/Kabupaten/Kota. Penetapan unit instansi sebagai entitas akuntansi pemerintah daerah didasarkan pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas suatu fungsi, dimana dinas merupakan suatu unit kerja yang paling mendekati gambaran suatu fungsi kepemerintahan terrtentu. Klasifikasi Perkiraan. Bagan perkiraan standar diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan akuntansi sehingga memungkinkan perlakukan akuntansi yang seragam dan konsisten, dan kemudian dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Klasifikasi perkiraan dan pengkodeannya diperlukan untuk memfasilitasi konsolidasi kinerja keuangan pemerintah daerh dan untuk menyelaraskan akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan sistem statistik keuangan internasional dalam konsep Government Finance Statistics (GFS). Menurut GFS Manual, anggaran negara diklasifikasikan menurut fungsi, dan akan dirinci kedalam sub fungsi, program dan kegiatan untuk masing-masing tingkatan organisasi, sehingga bagan perkiraan standar disesuaikan dengan klasifikasi anggaran tersebut.

B. Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Akuntansi Anggaran Akuntansi Realisasi Anggaran Pencatatan di Buku Besar dan Buku Pembantu Pembuatan Neraca Percobaan Penyusunan Jurnal Penyesuaian dan Penutup Penyusunan Laporan Keuangan

C. Ilustrasi Transaksi 1. Akunt ansi Anggaran

Penjurnalan pada akuntansi keuangan pemerintah daerah dimulai pada saat APBD disahkan oleh DPRD dan dituangkan dalam bentuk Perda serta dikeluarkannya Surat Ketetapan Otorisasi (SKO) atau Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) atau allotment. Dimisalkan, suatu unit pemerintah daerah mempunyai data anggaran yang telah disahkan oleh DPRD sbb:

99


No 1

2

3 4

5

Keterangan Pendapatan : - Pendapatan Pajak Daerah - Pendapatan Retribusi Daerah Jumlah Pendapatan Belanja : - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal : - Belanja Gedung & Bangunan - Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan Jumlah Belanja Surplus/Defisit Tahun Berjalan Pembiayaan : Penerimaan Pembiayaan : - Penggunaan SiLPA - Pinjaman Dalam Negeri Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan : - Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pem.erintah Pusat Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto

APBD (dalam Rp)

OKA (dalam Rp)

250.000.000 135.000.000 385.000.000

255.000.000 140.000.000 395.000.000

95.000.000 160.000.000

92.500.000 155.000.000

105.000.000 30.000.000 390.000.000 (5.000.000)

104.000.000 29.500.000 380.000.000 15.000.000

1.500.000 20.000.000 20.500.000

1.000.000 19.000.000 20.000.000

15.500.000

15.500.000

15.500.000 5.000.000

15.500.000 4.500.000

Dari data-data tersebut, diketahui bahwa dalam APBD yang telah disahkan, Anggaran Belanjanya melebihi Anggaran Pendapatannya sehingga timbul Defisit yaitu sebesar Rp 5.000.000,00. Untuk menutupi defisit, Pemda tersebut merencanakan akan menggunakan SiLPA dan pinjaman dalam negeri, misalnya dari perbankan. Penerimaan pembiayaan ini setelah dikurangi dengan kewajiban pembayaran pokok pinjaman kepada Pemerintah Pusat tercermin dalam Pembiayan Netto yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- Jumlah inilah yang akan digunakan untuk menutupi defisit. Tugas akuntan pemerintah adalah melakukan pencatatan-pencatatan (dalam bentuk jurnal) atas dokumen akuntansi tersebut. Catatan-catatan yang perlu dilakukan dicontohkan dalam uraian berikut. ( Catatan: angka-angka yang tercantum dalam jurnal-jurnal adalah d a l am r i b u a h r u p i a h , untuk kepraktisan) 1 ) J u r n a l p a d a s a a t A P B D D i sa h k a n .

Pada saat APBD disahkan oleh DPRD, pencatatan yang perlu dilakukan adalah : •

Jurnal Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja : Estimasi Pendapatan Pajak Daerah ……………………………... Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah………………………….. Surplus/Defisit Tahun Berjalan ………………………………… Apropriasi Belanja Pegawai ………………………………… Apropriasi Belanja Barang & Jasa ………………………….. Apropriasi Belanja Gedung & Bangunan …………………… Apropriasi Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan ………………

•

95.000 160.000 105.000 30.000

Jurnal Pengesahan Pembiayaan Estimasi Penggunaan SiLPA …… ……………………………... Estimasi Pinjaman Dalam Negeri …...………………………….. Apropriasi Pembyr Pokok Pinjaman Pem

100

250.000 135.000 5.000

1.500 20.000 15.500


Pusat..…………… Pembiayaan Netto ………………..………………………….. 2)

5.000

J u r n a l p a d a s a at d i t e r b i t k a n Ot o r i s as i K r e d i t An g g a r a n ( O K A ) .

OKA yang diterbitkan merupakan alokasi anggaran yang tercantum dalam APBD kepada unit kerja pengguna anggaran. Dimisalkan, unit kerja pengguna anggaran adalah Sekretariat Pemda dan Dinas Kesehatan. •

Jurnal Otorisasi Kredit Anggaran (Pendapatan). Estimasi Pendpt Pajak Daerah yg Dialokasikan – Setda ...……... Estimasi Pendpt Pajak Daerah yg Dialokasikan – Dinkes ……... Estimasi Pendpt Retribusi Daerah yg Dialokasikan Setda…….. Estimasi Pendpt Retribusi Daerah yg Dialokasikan – Dinkes ….. Alokasi Estimasi Pendpt Pajak Daerah ……………………... Alokasi Estimasi Pendpt Retribusi Daerah …………………..

•

255.000 140.000

Jurnal Otorisasi Kredit Anggaran (Belanja). Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai ………………….....……... Alokasi Apropriasi Belanja Barang & Jasa ……………...……... Alokasi Apropriasi Belanja Gedung & Bangunan ....................... Alokasi Apropriasi Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan ………….. Allotment Belanja Pegawai - Setda …..……………………... Allotment Belanja Pegawai – Dinkes ……………………….. Allotment Belanja Barang & Jasa – Setda ………………….. Allotment Belanja Barang & Jasa – Dinkes ………………… Allotment Belanja Gedung & Bangunan – Setda …………… Allotment Belanja Gedung & Bangunan – Dinkes ….……… Allotment Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan – Setda ………..

•

100.000 155.000 40.000 100.000

92.500 155.000 104.000 29.500 60.000 32.500 105.000 50.000 70.000 34.000 29.500

Jurnal otorisasi Pembiayaan Estimasi Pinjaman DN yang Dialokasikan ……………………... Alokasi Estimasi Pinjaman DN – Setda …………………….. Alokasi Apropriasi Pemb Pokok Pinj Pem Pusat ………………. Allotment Pemb Pokok Pinj Pem Pusat ……………………..

20.000 20.000 15.500 15.500

1 . J u r n a l P e n e r i m a a n Ka s

Jurnal Penerimaan Kas merupakan buku yang mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penerimaan kas.

101


Misal, terjadi transaksi-transaksi sebagai berikut : 1) Diterima uang tunai yang berasal dari pajak kendaraan bermotor jenis A-1 sebesar Rp. 25.000.000,00. 2) Diterima uang sebesar Rp. 5.000.000,00 yang berasal dari penerimaan retribusi daerah yaitu berupa retribusi pasar. 3) Diterima uang sebesar Rp. 30.000.000,00 yang berasal dari bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan. Ayat-ayat jurnal atas transaksi-transaksi di atas adalah sebagai berikut : •

Jurnal Penerimaan Kas Kas di Kas Daerah ……………………….……………………... Pendapatan Pajak Daerah– Pajak Kendaraan ……………….. Kas di Kas Daerah ……………………….……………………... Pendapatan Retribusi Daerah – Ret Pasar …..…………….. Kas di Kas Daerah ……………………….……………………... Pendapatan Dana Bagi Hasil – PBB ……...…..……………..

25.000 25.000 5.000 5.000 30.000 30.000

2. Jurnal Pengeluaran Kas

Jurnal Pengeluaran Kas merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi-transaksi atau kejadian yang mengakibatkan pengeluaran kas. Misalnya terjadi transaksi sebagai berikut : (1) Pembayaran gaji pokok pegawai sebesar Rp. 275.000.000,00. (2) Pembayaran pemakaian listrik kantor kepala daerah bulan Agustus 2003 sebesar Rp. 1.250.000,00 (3) Dibayar biaya perjalanan dinas kepala daerah ke kecamatan sebesar Rp. 2.500.000,00 Ayat-ayat jurnal atas transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Debet : Belanja Pegawai-Gaji Pokok Pegawai 275.000 Kredit : Kas di Kas Daerah 275.000 2. Debet : Belanja Barang & Jasa-biaya listrik Kredit : Kas di Kas Daerah

1.250

3. Debet : Belanja Pegawai -Perjalanan Dinas Kredit : Kas di Kas Daerah

2.500

1.250

2.500

3 . Ju r n a l U m u m

Disini, jurnal umum dipergunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian akuntansi yang tidak mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran kas. Contoh dari transaksi tersebut misalnya adalah pengakuan piutang atau tagihan atas penjualan angsuran, penerimaan hibah atau donasi berupa aset, klasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka

102


pendek yaitu bagian lancar utang jangka panjang (utang jangka panjang yang telah jatuh tempo) dan sebagainya. Dimisalkan, terdapat transaksi sebagai berikut : 1) Dijual kepada pegawai aset berupa motor dengan harga Rp. 2.250.000,00. Pelunasan atas penjualan tersebut dibayar secara angsuran. 2) Diterima donasi berupa seperangkat Komputer dari Pemerintah Pusat senilai Rp. 25.000.000,00. Dari transaksi-transaksi tersebut di atas, ayat-ayat jurnal yang harus dibuat dalam Jurnal Umum adalah sebagai berikut : 1) a. Debet: Tagihan Penjualan Angsuran 2.250 Kredit: Diinvestasikan dalam Aset Lainnya b. Debet: Diinvestasikan dalam Aset Tetap 2.250 Kredit: Peralatan dan Mesin 2)

Debet: Peralatan dan Mesin Kredit: Diinvestasikan dalam Aset Tetap

2.250 2.250

25.000 25.000

Dalam situasi tertentu, dapat saja lebih dari dua rekening yang dipengaruhi oleh suatu transaksi. Apabila terdapat transaksi sedemikian rupa, maka tidak perlu dibuat catatan per ayat jurnal tapi dapat dilakukan sekaligus yang disebut dengan ayat jurnal gabungan. Dimisalkan, terdapat transaksi sebagai berikut : -

Pembayaran honor pegawai harian Pembayaran biaya pemakaian listrik Pembayaran bantuan bencana alam Pembayaran bantuan sosial ke panti asuhan Jumlah

Rp. 750.000,00 Rp. 9.000.000,00 Rp. 45.000.000,00 Rp. 7.000.000,00 Rp. 61.750.000,00

Atas transaksi tersebut di buat ayat jurnal gabungan pada jurnal pengeluaran kas sebagai berikut : Debet :

Kredit :

Belanja Pegawai - Honor Pegawai Belanja Barang & Jasa - Biaya Listrik Belanja Tak Tersangka Belanja Bantuan Sosial Kas di Kas Daerah

750 9.000 45.000 7.000 61.750

Pe n c a t a t a n Tr a n s a k s i d a n P o st i n g k e B u k u B e sa r Untuk lebih dipahami mengenai proses akuntansi, di bawah ini akan diberikan ilustrasi mengenai pembuatan ayat jurnal dan pencatatannya ke dalam jurnal serta posting ke dalam buku besar. Ilustrasi … mengasumsikan transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu pemerintah daerah. I l u s t r a s i …. . Transaksi-transaksi yang terjadi pada Pemerintah Daerah

103


No

Tanggal

1

Keterangan

Jumlah (Rp)

Dibayar : - Gaji pegawai bulan Oktober 20X1 - Tunjangan Keluarga - Tunjangan jabatan - Tunjangan Fungsional - Tunjangan Beras - Tunjangan PPh Diterima penerimaan pajak dari Hotel Melati Dibeli tunai kendaraan Minibus untuk operasional kantor berupa minibus Kijang Diterima pinjaman dari Pemerintah Pusat dengan jangka waktu pelunasan 4 tahun Dibeli persediaan ATK dari toko ‘Baru’ Diterima pajak Hiburan- tontonan sesuai SKP Dibayar biaya listrik bulan September 20X1 Diterima pendapatan dari pajak pengambilan bahan galian golongan C Dibayar 100 % pembelian tanah dan bangunan dengan rincian harga : - Nilai Tanah - Nilai bangunan Diterima retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dibayar kepada Bank Dunia, cicilan pinjaman luar negeri

2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

100.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 12.500.000,00 7.500.000,00 12.500.000,00 130.000.000,00 5.000.000.000,00 5.250.000,00 13.000.000,00 3.750.000,00 4.100.000,00

100.000.000,00 150.000.000,00 2.250.000,00 175.000.000,00

12

Dibeli tunai inventaris kantor berupa meja kerja 1/2 biro sebanyak 10 unit Dibayar cicilan atas penjualan rumah dinas Diterima pembayaran pajak Reklame luar ruang Pajak hotel yang diterima pada tgl. 3/10/20X1 sebesar Rp. 12.500.000,00 seharusnya Rp. 12.000.000,00 sehingga terlalu besar Rp. 500.000,00

13 14 15

4.500.000,00 20.000.000,00 1.500.000,00

500.000,00

Transaksi-transaksi tersebut akan mempengaruhi tiga jenis buku jurnal seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Jurnal Penerimaan Kas, Jurnal Pengeluaran Kas dan Jurnal Umum. Ayat jurnal yang harus dibuat sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada adalah : No

1

2

3

4

104

Tgl

Ayat Jurnal

Belanja Pegawai-Gaji Pegawai Belanja Pegawai-Tunjangan Keluarga Belanja Pegawai-Tunjangan Jabatan Belanja Pegawai-Tunjangan Fungsional Belanja Pegawai-Tunjangan Beras Belanja Pegawai-Tunjangan PPh Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah Pendapatan Pajak Daerah - Pajak Hotel

Belanja Peralatan dan Mesin Kas di Kas Daerah Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Kas di Kas Daerah

Debet

Kredit

100.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 12.500.000,00 7.500.000,00 180.000.000,00

12.500.000,00 12.500.000,00

130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00

5.000.000.000,00


Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Utang Dalam Negeri-kpd Pemerintah Pusat 5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

Belanja Barang & Jasa-Alat Tulis Kantor Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah Pendapatan Pajak Daerah-Pajak Hotel

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

5.250.000,00 5.250.000,00

13.000.000,00 13.000.000,00

Belanja Barang & Jasa - Biaya Listrik Kas di Kas Daerah

3.750.000,00

Kas di Kas Daerah Pendapatan Retribusi Daerah- Bahan Galian Golongan C

4.100.000,00

Belanja Tanah Belanja Gedung & Bangunan Kas di Kas Daerah Tanah Gedung & Bangunan Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Kas di Kas Daerah Pendapatan Retribusi Daerah - Biaya Penggantian Cetak KTP

Peralatan & Mesin Dinvestasikan dalam Aset Tetap

3.750.000,00

4.100.000,00

100.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00

2.250.000,00 2.250.000,00

175.000.000,00 175.000.000,00

Belanja Peralatan & Mesin Kas di Kas Daerah

4.500.000,00

Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap

4.500.000,00

Kas di Kas Daerah Pendapatan Pajak Reklame

1.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

Daerah-Pajak

Pendapatan Pajak Daerah - Pajak Hotel Kas di Kas Daerah

1.500.000,00

500.0000,00 500.0000,00

Ayat jurnal yang dibuat tersebut dibukukan ke Jurnal Penerimaan Kas atau Pengeluaran Kas, Jurnal Umum dan postingnya ke buku besar sampai dibuatnya buku pembantu dan akan digambarkan di bawah ini.

105


1 . P e n ca t a t a n d a l am J u r n a l Pe n e r i m a a n Ka s

Pencatatan transaksi dalam jurnal ini hanya transaksi yang berhubungan dengan adanya aliran kas masuk 2 . P en c a t a t a n d a l am J u r n a l Pe n g e l u a r a n K a s

Pencatatan transaksi dalam jurnal ini hanya transaksi yang berhubungan dengan adanya aliran kas keluar 3 . P en c a t a t a n d a l a m J u r n a l U m u m

Pencatatan transaksi dalam Jurnal Umum adalah transaksi-transaksi selain yang dicatat dalam Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran Kas. I l u s t r a s i … .. . Pencatatan ke dalam Jurnal Penerimaan Kas

Pemerintah Kabupaten/Kota JURNAL PENERIMAAN KAS Tanggal

Kode Rek. Lawan 1.1.1.01.0 1 1.4.1.01.0 1 1.1.1.01.0 1 1.1.1.06.0 1 1.1.2.03.0 1 1.1.4.01.0 3 1.1.1.04.0 1

U r aian

Ref.

Jumlah (Rp)

Akumulasi (Rp)

Saldo Awal Oktober 2003 (asumsi) Pendapatan-PajakHotel Melati

STS-035

12.500.000

1.100.000.000 1.112.500.000

Penerimaan Pinjaman dari Pem.Pusat

NK-001

5.000.000.000

51.112.500.000

Penerimaan Pajak Hotel

STS-036

13.000.000

51.125.500.000

Pendapatan Retribs-Bahan Galian C

STS-037

4.100.000

51.129.600.000

Pendapatan Retribusi-Biaya KTP

STS-038

2.250.000

51.131.850.000

Pendapatan Lain-lain - Rumah Dinas

STS-039

20.000.000

51.151.850.000

Pendapatan-Pajak Reklame

STS-040

1.500.000

51.152.350.000

I l u s t r a s i … .. . Pencatatan ke dalam Jurnal Pengeluaran Kas

Pemerintah Kabupaten/Kota JURNAL PENGELUARAN KAS Tanggal 1

Kode Rek. Lawan 2 2.1.1.03.01.1 2.1.1.03.02.1 2.1.1.03.03.1 2.1.1.03.04.1 2.1.1.03.05.1 2.1.1.03.06.1 2.3.9.01.01.1 2.1.2.01.02.1 2.1.2.02.01.1 2.3.1.01.01.1 2.3.6.01.01.1 2.3.12.02.01. 1 1.1.1.01

106

U r aian

Ref.

3 Saldo awal Oktober 2003 (asumsi) Belanja Peg - Gaji Pokok Belanja Peg - Tunj. Keluarga Belanja Peg - Tunj. Jabatan Belanja Peg - Tunj. Fungsional Belanja Peg - Tunj. Beras Belanja Peg - Tunj. PPh Belanja Peralatan & Mesin-Kendaraan Belanja Barang & Jasa-ATK Belanja Barang & Jasa - Biaya Listrik Belanja Tanah Belanja Gedung & Bangunan Belanja Peralatan & Mesin-Komputer

4 SPJ SPJ SPJ SPJ SPJ SPJ SPM-LS SPJ SPJ SPM-LS

Pendapatan Pajak DaerahPengembalian Kelebihan Pajak Hotel

SPMP-001

SPJ

Jumlah (Rp) 5 100.000.000 25.000.000 15.000.000 20.000.000 12.500.000 7.500.000 130.000.000 5.250.000 3.750.000 100.000.000 150.000.000 4.500.000

Akumulasi (Rp) 6 450.000.000 550.000.000 575.000.000 590.000.000 610.000.000 622.500.000 630.000.000 760.000.000 765.250.000 769.000.000 869.000.000 1.019.000.000 1.023.500.000

500.000

1.023.000.000

-


I l u s t r a s i … . Pencatatan ke dalam Jurnal Umum

.

Pemerintah Kabupaten/Kota JURNAL UMUM Tanggal

Kode Rekening 2 4.3.09.02 6.2.2.01 4.1.04.06 6.2.1.02 4.3.01.01 4.3.06.01 6.2.2.01 4.3.08.07 6.2.2.01 4.3.12.01 6.2.1.01 6.2.1.02 4.1.08.07 4.1.01.01 1.1.1.01

1

U r aian

Ref.

3 Peralatan & Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap Dana YHD utk Pemb. Utang Jk. Pjg Utang kepada Pemerintah Pusat Tanah Gedung & Bangunan Diinvestasikan dalam Aset Tetap Peralatan & Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap Peralatan & Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Tagihan Penj. Angsuran-Rmh Dinas Pendap. Pajak Daerah-Pajak Hotel Kas di Kas Daerah

4 BM 01

Debet (Rp) 5 130.000.000

BM 02

5.000.000.000

BM 04

100.000.000 150.000.000

BM 05

175.000.000

BM 06

4.500.000

BM 07

20.000.000

Kredit (Rp) 6 130.000.000 5.000.000.000

250.000.000 175.000.000 4.500.000 20.000.000 SPMP 001

500.000 500.000

4 . P o st i n g k e d a l a m B u k u B e sa r

Langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasikan buku besar apa yang perlu dibuat berdasarkan ayat-ayat jurnal tersebut dan dilakukan posting ke dalam buku besar yang bersangkutan. 4 . 1 Po s t i n g k e d a l am B u k u P en e r i m a a n Pe n d a p a t a n

Pada dasarnya, posting ke dalam buku besar dapat dilakukan secara harian, mingguan atau bulanan yaitu setelah beberapa transaksi yang sejenis terkumpul kemudian diikhtisarkan. Hal ini untuk menghindari duplikasi dalam pencatatan transaksi serta untum menyederhanakan pekerjaan pembukuan karena rincian transaksi telah tercatat dalam jurnal dan buku pembantu disamping untuk penghematan sumber daya. Misalnya bila dicatat harian untuk perkiraan Pajak Daerah dan ada beberapa bukti penerimaan pajak tersebut dalam sehari maka jumlah total penerimaan hari itu yang di posting dalam buku besar. Sebagai contoh, misalnya terdapat setoran pajak (STS) sebesar Rp 100.000,00. Dengan adanya transaksi tersebut maka jumlah yang di posting ke dalam buku besar cukup sebesar Rp. 100.000,00. Contoh transaksi yang diposting ke buku besar yang bersangkutan dan postingnya ke dalam buku besar penerimaan adalah sbb: I l u s t r a s i … .. Posting ke dalam Buku Besar

BUKU BESAR PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 20X1 Kode Rekening : 1.1.1. Nama Rekening : Pendapatan Pajak Daerah Tgl

Refr.

1

2 JP-14 JP-14

No. STS 3 0035 0036

Uraian 4 Saldo Awal (pindahan) Penerimaan Pajak Hotel Melati Penerimaan pajak Hiburan

Debit Rp 5

Kredit Rp 6 -

12.500.000

Saldo Rp 7 275.000.000, 287.500.000

107


JP-14

0037

JP-14

0040

JP-14

SPMP -01

tontonan Penerimaan pajak bahan galian golongan C Penerimaan Pajak Reklame luar ruang Pengembalian kelebihan pendapatan pajak hotel

-

13.000.000

300.500.000

-

4.100.000

304.600.000

-

1.500.000

306.100.000

500.000

-

305.600.000

BUKU BESAR PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 20X1 Kode Rekening :1.1.2 Nama Rekening : Pendapatan Retribusi Daerah Tgl

Refr.

1

2 JP-14

No. STS 3 0038

Uraian 4 Saldo Awal (pindahan) Penerimaan retribusi atas penggantian biaya cetak KTP

Debit Rp 5

Kredit Rp 6 -

-

Saldo Rp 7 125.000.000,

-

2.250.000

127.250.000

BUKU BESAR PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 20X1 Kode Rekening : 1.1.4 Nama Rekening : Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tgl

Refr.

1

2 JP-14

No. STS 3 0039

Uraian 4 Saldo Awal (pindahan) Penerimaan angsuran penjualan Rumah Dinas

Debit Rp 5

Kredit Rp 6 -

-

Saldo Rp 7 43.000.000,

-

20.000.000

63.000.000

4 .2 Po st i n g k e B u k u B e sa r p e n g e l u a r a n B e la n j a

Posting ke dalam buku besar pengeluaran belanja dapat dilihat pada contoh berikut. I l u s t r a s i …. . Posting ke dalam Buku Besar Pengeluaran

BUKU BESAR PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 20X1 Kode Rekening : 2.1.1.xx.xx.1 Nama Rekening : Belanja Pegawai-Administrasi Umum

108

Tgl

Refr 2

No. SKO 3

No. SPM 4

No. Cek 5

1

JK-17

012

042

000 5

Uraian 6 Saldo Awal Gaji pokok Tunj. Keluarga Tunj. Jabatan Tunj. Jabatan Tunj. Beras Tunj. PPh

Debit Rp 7 100.000.000 25.000.000 15.000.000 20.000.000 12.500.000 7.500.000

Kredit Rp 8 -

Saldo Rp 9 1.365.000.000 1.465.000.000 1.490.000.000 1.505.000.000 1.525.000.000 1.645.500.000 1.653.000.000


I l u s t r a s i …. . Posting ke dalam Buku Besar Pengeluaran

BUKU BESAR PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 20X1 Kode Rekening : 2.3.x.xx.xx.01 Nama Rekening : Belanja Modal

4 .3

Tgl

Refr

No. SKO

No. SPM

No. Cek

Uraian

Debit Rp

1

2

3

4

5

6 Saldo Awal Pembelian mobil minibus Kijang Pembayaran kontrak jalan Pembelian meja kerja

7

JK-17

005

015

-

JK-17

008

063

-

JK-17

010

045

008

Kredit Rp

Saldo Rp

-

8 -

9 255.000.000

130. 000.000

-

385.000.000

250.000.000

-

633.000.000

4.500.000

-

637.500.000

Po s t i n g k e B u k u B e sa r P e r k i r a a n - p e r k i r a a n N e r a ca

Posting ke dalam buku besar perkiraan neraca, dapat diilustrasikan berikut ini. I l u s t r a s i … .. Posting ke dalam Buku Besar Perkiraan Neraca

Nama Rekening : Kas di Kas Daerah 4.1.01 Tgl Keterangan Ref

Kode Rekening : Debet

Kredit

Saldo Debet

Saldo awal Belanja pegawai : - Gaji Pokok - Tunj. Keluarga - Tunj. Fungsional - Tunj. Beras - Tunj. PPh Penerimaan pajak hotel Pembelian Kendaraan Kj Penerimaan pajak hibrn Pembelian ATK Bayar biaya listrik Penerimaan pjk galian C Pembelian Tanah dan Bangunan di Jl. Abadi Retribusi biaya ctk KTP Pembelian meja kerja Angsuran Rumah Dinas Penerimaan Pjk Reklame Pengembalian pjk hotel Jumlah

Nama Rekening : Piutang Pajak 4.1.04 Tgl Keterangan

JK-17 JK-17 JK-17 JK-17 JK-17 JP-14 JK-17 JP-14 JK-17 JK-17 JP-14 JK-17 JP-14 JK-17 JP-14 JP-14 JP-14

Kredit

12.500.000 13.000.000 4.100.000

100.000.000 25.000.000 15.000.000 12.500.000 7.500.000 130.000.000 5.250.000 3.750.000 -

650.000.000 650.000.000 550.000.000 525.000.000 510.000.000 497.500.000 490.000.000 502.500.000 372.500.000 385.500.000 380.250.000 376.500.000 380.600.000

2.250.000 20.000.000 1.500.000 53.350.000

250.000.000 4.500.000 500.000 554.000.000

130.600.000 132.850.000 128.350.000 148.350.000 149.850.000 149.350.000 149.350.000

-

Kode Rekening : Ref

Debet

Kredit

Saldo Debet

Saldo awal Tagihan pajak hiburan

-

JU-7

13.000.000

-

32.750.000 45.750.000

Kredit -

109


Nama Rekening : Aset Tetap - T a n a h 4.3.01 Tgl Keterangan Ref


Kredit

Saldo Debet

Saldo awal Pembelian Tanah Jalan Abadi

di

Kredit

-

-

2.300.000.000

-

100.000.000

-

2.400.000.000

-

JU-7

Nama Rekening : Aset Tetap - Gedung & Bangunan 4.3.06 Tgl Keterangan Ref Debet

Kode Rekening : Kredit

Saldo Debet

Saldo awal Pembelian Bangunan di Jalan Abadi

Kredit

-

-

4.300.000.000

-

150.000.000

-

2.450.000.000

-

JU-7

Nama Rekening : Aset Tetap - Peralatan dan Mesin 4.3.08 Tgl Keterangan Ref Debet


Saldo Debet

Saldo awal Pembelian minibus kjg Pembelian meja kantor Diterima sumbangan buldozer dari pusat

JU-7 JU-7

130.000.000 4.500.000

JU-7

175.000.000

Nama Rekening : Tagihan Penjualan Angsuran 4.5.01 Tgl Keterangan Ref Debet

Kredit

-

775.000.000 905.000.000 909.500.000

-

-

1.084.500.000

-


Saldo Debet

Saldo Awal Pelunasan angsuran

-

JU-7

Nama Rekening : Utang kepada Pemerintah Pusat 5.2.1.03 Tgl Keterangan Ref Debet

20.000.000

Kredit

150.000.000 130.000.000

-


Saldo Debet

Saldo Awal Penerimaan Utang dari Pemerintah Pusat

JU-7

Nama Rekening : Cadangan untuk Piutang 6.2.01 Tgl Keterangan Ref

-

Kredit -

5.000.000.000

5.000.000.000


Kredit

Saldo Debet

Saldo Awal Pencadangan utk pajak Hiburan Piutang telah diterima Pelunasan angsuran Rumah Dinas

JU-7

-

13.000.000

JU-7

13.000.000

-

-

33.000.000

JU-7

20.000.000

-

-

33.000.000

Nama Rekening : Diinvestasikan dalam Aset Tetap 6.2.02 Tgl Keterangan Ref Debet

110

Kredit -

33.000.000 46.000.000


Saldo


Debet Saldo awal Pembelian Minibus Pembelian Tanah dan Bangunan Hibah Alat Berat Pembelian Meja kantor

JU-7

-

130.000.000

-

JU-7 JU-7 JU-7

-

250.000.000 175.000.000 4.500.000

-

815.000.000 990.000.000 994.500.000

Nama Rekening : Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Saldo Awal Pelunasan Piutang Angsuran Rmh Dinas

Kredit 435.000.000 565.000.000

JU-7

Kode Rekening : 6.2.03 Debet Kredit -

-

-

210.000.000

20.000.000

-

-

190.000.000

5 . P en c a t a t a n Tr a n s a k s i k e d a l a m B u k u P em b a n t u ( S u b s i d i a r y l e d g e r )

Buku pembantu adalah suatu buku atau formulir yang memberikan informasi lebih rinci dari perkiraan-perkiraan yang ada dalam buku besar. Contoh salah satu buku besar pembantu untuk perkiraan Aset Tetap. Dimisalkan terdapat transaksi sebagai berikut : Tanggal

Keterangan

Jumlah

Dibeli tunai Bulldozer Dibeli : 1 unit Zebra Espass 1 unit Toyota Kijang Dibeli 1 unit peralatan Keselamatan Kerja Dibeli 1 unit Komputer Pentium 4 Dibeli 1 unit Vacum Cleaner Dibeli 1 unit Telepon dan Facsmile

324.000.000,00 89.000.000,00 135.000.000,00 35.000.000,00 5.500.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00

Transaksi keuangan tersebut, selain dicatat dalam jurnal dan buku besar, juga dicatat dalam buku besar pembantu. I l u s t r a s i …… . Pencatatan ke dalam Buku Pembantu

PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA ..................... BUKU BESAR PEMBANTU PERALATAN dan MESIN Kode Rekening : 4.3.09 Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kode Unit Kerja : XX.XX.XX Perkiraan : Perkiraan : Perkiraan : Alat Berat Alat Angkut Alat Kantor & Tgl Kode Rek.: Kode Rek.: Rmh Tangga 4.3.08.01 4.3.09.01 Kode Rek.: 4.3.12.01 1 2 3 4 324.000.000 -

224.000.000 -

5.500.000 3.000.000

Perkiraan : Alat Studio & Komunikasi Kode Rek.: 4.3.13.01 5 4.000.000

Perkiraan : Keselamatan Kerja Kode Rek.: 4.3.19.01 6 35.000.000 -

Jumlah

7 324.000.000 224.000.000 35.000.000 5.500.000 7.000.000

111


324.000.000

224.000.000

8.500.000

4.000.000

35.000.000

595.500.000

PENDAPATAN Misalnya, sesuai dengan Perda tentang APBD tahun 20X1 sisi anggaran pendapatan dan alokasinya sesuai dengan SKO yang diterbitkan serta realisasi pendapatannya dalam tahun anggaran bersangkutan adalah sebagai berikut : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 20X1 : No

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8

Anggaran

Pendapatan Pajak Derah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah Lainnya Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Pendapatan Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Alokasi Khusus Pendapatan Hibah Pendapatan Lain-lain Jumlah

20.000.000 15.000.000 9.000.000 7.500.000 35.000.000 27.000.000 12.000.000 6.000.000 131.500.000

Realisasi

21.000.000 18.000.000 11.000.000 6.000.000 35.000.000 27.000.000 10.000.000 8.000.000 136.000.000

Dari anggaran pendapatan tersebut di atas, berdasarkan OKA/SKO dialokasikan kepada dinas/satuan kerja sebagai berikut : Alokasi Anggaran Pendapatan : No

1 2 3 4 5 6 7 8

Keterangan

Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan

Setda

Pajak Daerah Retribusi Daerah Asli Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Hibah Lainnya Jumlah

Dinas Kesehatan

10.000.000 4.000.000 0 0 15.000.000 20.000.000 7.000.000 6.000.000 62.000.000

Dinas Pendidikan

3.000.000 0 5.500.000 5.000.000 0 7.000.000 0 0 20.500.000

7.000.000 11.000.000 3.500.000 2.500.000 20.000.000 0 5.000.000 0 49.000.000

Selama tahun anggaran berjalan dan diakhir tahun anggaran, ternyata realisasi pendapatan dari dinas-dinas tersebut adalah sebagai berikut : Realisasi Pendapatan No

1 2 3 4 5 6 7 8

112

Keterangan

Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan

Pajak Derah Retribusi Daerah Asli Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Hibah Lainnya Jumlah

Setda

8.000.000 6.000.000 0 0 15.000.000 20.000.000 6.000.000 8.000.000 63.000.000

Dinas Kesehatan 6.000.000 0 7.000.000 4.000.000 0 7.000.000 0 0 24.000.000

Dinas Pendidkan 7.000.000 12.000.000 4.000.000 2.000.000 20.000.000 0 4.000.000 0 49.000.000

Jumlah

21.000.000 18.000.000 11.000.000 6.000.000 35.000.000 27.000.000 10.000.000 8.000.000 136.000.000


Dari data-data yang tersedia di atas, maka jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut : P e n c at a t a n p a d a s a a t t e r b i t n y a Pe r d a A P BD

Jurnal yang dibuat pada saat Perda APBD disahkan adalah menyangkut perkiraanperkiraan Estimasi Pendapatan, yaitu dengan jurnal sebagai berikut : No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Keterangan

Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Estimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya Estimasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Estiamsi Pendapatan Dana Alokasi Umum Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Estimasi Pendapatan Hibah Estimasi Pendapatan Lainnya Surplus/Defisit Tahun Berjalan

Debet

Kredit

20.000.000 15.000.000 9.000.000 7.500.000 35.000.000 27.000.000 12.000.000 6.000.000 131.500.000

P e n c at a t a n p a d a s a at t e r b i t n y a S K O a t a u O t o r i s a si K r e d i t A n g g a r a n ( O K A )

Pada saat diterbitkannya SKO yaitu alokasi anggaran kepada unit pelaksana anggaran, maka perkiraan yang terpengaruh dengan adanya transaksi tersebut adalah Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan dan Alokasi Estimasi Pendapatan. No

Kode Perkiraan

Keterangan

1.

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Est. Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Se tda Est. Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Din Kes Est. Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Dinas Pend Est. Pendpt. Retribusi Daerah yg Dialokasikan-Setda Est. Pendpt. Retribusi Daerah yg Dialokasikan-Din Pend Est. Pendpt. Asli Daerah Lainnya yg Dialokasikan-Din Kes Est. Pendpt. Asli Daerah Lainnya yg Dialokasikan-Din Pend Est. Pendpt. Dana Bagi Hasil Pajak yang Dialokasikan - Din Kes Est. Pendpt. Dana Bagi Hasil Pajak yang Dialokasikan - Din Pend Est. Pendpt. Dana Alokasi Umum yg Dialokasikan-Setda Est. Pendpt. Dana Alokasi Umum yg Dialokasikan-Din Pend Est. Pendpt. Dana Alokasi Khusus yg Dialokasikan-Setda Est. Pendpt. Dana Alokasi Khusus yg Dialokasikan-Din Kes Est. Pendpt. Hibah yang Dialokasikan - Setda Est. Pendpt. Hibah yang Dialokasikan – Din Pend Est. Lain-lain Pendapatan yang Dialokasikan-Setda Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Alokasi Estimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum. Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah Alokasi Estimasi Pendapatan Lainnya

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Debet

Kredit

10.000.000 3.000.000 7.000.000 4.000.000 11.000.000 5.500.000 3.500.000 5.000.000 2.500.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 7.000.000 7.000.000 5.000.000 6.000.000 20.000.000 15.000.000 9.000.000 7.500.000 35.000.000 27.000.000 12.000.000 6.000.000

113


Dari jurnal di atas maka dapat diketahui bahwa setelah SKO diterbitkan dan anggaran dialokasikan ke masing-masing unit kerja pelaksana anggaran maka perkiraan Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan akan di debet sebesar alokasi anggaran pendapatan ke masing-masing unit kerja sedangkan perkiraan lawannya adalah Alokasi Estimasi Pendapatan. P e n c at a t a n p a d a sa a t t e r j a d i n y a r e a l i sa s i p e n e r i m a a n p e n d a p a t a n

Jurnal untuk mencatat adanya penerimaan pendapatan pada Kas Daerah dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan realisasi seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut : No

Kode Perkiraan

1.


Keterangan

Kas di Kas Daerah Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah Lainnya Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Pendapatan Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Alokasi Khusus Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya

Debet

Kredit

137.000.000 21.000.000 18.000.000 11.000.000 6.000.000 37.000.000 26.000.000 10.000.000 8.000.000

Dari jurnal tersebut di atas terlihat bahwa pada saat realisasi penerimaan pendapatan, jumlah yang dijurnal adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh Kas Daerah. Ju r n a l Pe n u t u p

Jurnal penutup dibuat apabila tahun anggaran berakhir yaitu pada saat akan disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal penutup pada dasarnya adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menihilkan saldo-saldo perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan apabila akan dimulai pencatatan data akuntansi untuk tahun anggaran berikutnya. Jurnal penutup yang harus dibuat adalah :

No

Kode Perkiraan

1.

Debet

Kredit

P e n u t u p a n Es t i m a s i P e n d a p a t a n :

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

114

Keterangan

Alokasi Estimasi Pendapatan. Pajak Daerah Alokasi Estimasi Pendapatan. Retribusi Daerah Alokasi Estimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya Alokasi Est. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum. Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah Alokasi Estimasi Pendapatan Lainnya. Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Estimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya Estimasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Estimasi Pendapatan Hibah

20.000.000 15.000.000 9.000.000 7.500.000 35.000.000 27.000.000 12.000.000 6.000.000 20.000.000 15.000.000 9.000.000 7.500.000 35.000.000 27.000.000 12.000.000


xx.xx

Estimasi Pendapatan Lainnya

6.000.000

. 2.

P e n u t u p a n R e a l i s a si P e n d a p a t a n :

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah Lainnya Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Pendapatan Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Alokasi Khusus Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya Est. Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Setda Est. Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Din Kes Est. Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Din Pend Est. Pendpt. Retribusi Daerah yg DialokasikanSetda Est. Pendpt. Retribusi Daerah yg DialokasikanDinPend Est. Pendpt. AD Lainnya yg Dialokasikan-DinKes Est. Pendpt. AD LAinnya yg Dialokasikan-Din Pend Est. Pendpt. Dana Bagi Hasil Pajak-Din Kes Est. Pendpt. Dana Bagi Hasil Pajak- Din Pend Est. Pendpt. Dana Alokasi Umum yg Dialok.-Setda Est. Pendpt. Dana Alokasi Umum yg Dialok.-Di Pend Est. Pendpt. Dana Alokasi Khusus yg Dialok.-Setda Est. Pendpt. Dana Alokasi Khusus yg Dialok.-Din Kes Est. Pendpt. Hibah yang Dialokasikan - Setda Est. Pendpt. Hibah yang Dialokasikan – Din Pend Est. Pendapatan Lainnya yang Dialok. - Setda Surplus/Defisit Tahun Berjalan

21.000.000 18.000.000 11.000.000 6.000.000 37.000.000 26.000.000 10.000.000 8.000.000 10.000.000 3.000.000 7.000.000 4.000.000 11.000.000 5.500.000 3.500.000 5.000.000 2.500.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 7.000.000 7.000.000 5.000.000 6.000.000 4.500.000

Jurnal pertama dibuat untuk menutup perkiraan Estimasi Pendapatan dan Alokasi Estimasi Pendapatan. Nilai yang dicantumkan dalam perkiraan tersebut adalah jumlah anggaran masing-masing perkiraan. Jurnal kedua dibuat untuk menutup perkiraan realisasi Pendapatan dengan lawan perkiraannya Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan. Perkiraan pendapatan dicatat sesuai dengan jumlah realisasinya sedangkan perkiraan Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan dicatat dengan jumlah anggaran yang dialokasikan ke masing unit kerja pelaksana anggaran. Sesuai dengan data yang tersedia, terjadi selisih lebih penerimaan pendapatan dengan anggarannya. Selisih ini kemudian dibukukan dalam perkiraan Surplus/Defisit Tahun Berjalan. Perkiraan ini akan di debet bila terjadi selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan anggarannya.

K o r e k s i K e sa l a h a n Koreksi kesalahan atas akuntansi anggaran dan realisasi pendapatan dapat timbul dari hal-hal sebagai berikut : •

Adanya Revisi APBD yang merubah jumlah anggaran pendapatan baik itu menambah ataupun mengurangi anggaran pendapatan. Urut-urutan ayat jurnal untuk pembetulan adanya revisi ini sama dengan pada saat APBD disahkan dan diterbitkan SKO-nya dimana jumlah yang dicatat dalam setiap perkiraan pendapatan akhirnya akan sama dengan jumlah anggaran yang tercantum dalam Revisi APBD.

115


•

Adanya koreksi atas pendapatan karena kesalahan perhitungan sehingga perlu dilakukan pembetulan atas jumlah realisasi pendapatan yang diterima. Koreksi kesalahan semacam ini dapat terjadi sebelum atau sesudah laporan keuangan tahun anggaran bersangkutan diterbitkan dimana jurnal koreksi untuk kedua jenis kesalahan tersebut akan berbeda perlakuannya. - Sebelum laporan keuangan diterbitkan. Jurnal koreksi untuk memperbaiki kesalahan ini adalah dengan pembetulan pada perkiraan pendapatan yang bersangkutan. - Sesudah laporan keuangan diterbitkan. Jurnal koreksi untuk memperbaiki kesalahan dalam perkiraan pendapatan ini adalah dengan membuat jurnal koreksi pada pos Ekuitas Dana Lancar yaitu perkiraan SiLPA.

Ilustrasi koreksi kesalahan pada perkiraan pendapatan. •

Se b e l u m l a p o r a n k e u a n g a n d i t e r b i t k a n .

Misalnya, terhadap peneriman pendapatan pajak daerah yang berasal dari bea balik nama kendaraan bermotor setelah dilakukan perhitungan ternyata pendapatan tersebut terlalu besar diterima sejumlah Rp. 130.000.000,00. Apabila terjadi realisasi pengembalian kelebihan penerimaan tersebut maka jurnal yang harus dibuat adalah :

•

No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx

Keterangan

Pendapatan Pajak Daerah Kas di Kas Daerah

Debet

Kredit

130.000.000 130.000.000

Se su d a h l a p o r a n k e u a n g a n d i t e r b i t k a n

Apabila kesalahan ditemukan setelah laporan keuangan diterbitkan hal ini berarti kesalahan diketahui pada tahun anggaran berikutnya. Misalnya, setelah dilakukan perhitungan ternyata Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer dari pemerintah pusat masih kurang diterima oleh pemerintah daerah sehingga terdapat kekurangan penerimaan DAU. Besarnya jumlah DAU yang belum diterima adalah Rp. 250.000.000,00. Ayat jurnal yang harus dibuat apabila terjadi realisasi transfer DAU dari pusat adalah : No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx

Keterangan

Kas di Kas Daerah SiLPA

Debet

Kredit

250.000.000 250.000.000

BELANJA Misalnya, sesuai dengan Perda tentang APBD tahun 20X1 sisi anggaran belanja serta alokasinya sesuai dengan SKO yang diterbitkan, jumlah anggaran belanja pemerintah daerah adalah sebagai berikut : 116


Anggaran Belanja Tahun 20X1 No

1 2 3 4 5 6 7

Keterangan

Anggaran

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Subsidi Belanja Bantuan Sosial Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Tak Tersangka Jumlah

28.000.000 16.000.000 8.000.000 5.500.000 3.000.000 25.000.000 10.000.000 95.500.000

Dari anggaran pendapatan tersebut di atas, berdasarkan OKA/SKO yang diterbitkan dialokasikan kepada dinas-dinas seperti yang tergambar di bawah ini. Alokasi Anggaran Belanja No

1 2 3 4 5 6 7

Keterangan

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Hibah Subsidi Bantuan Sosial Peralatan dan Mesin Tak Tersangka Jumlah

Setda

15.000.000 5.000.000 4.000.000 2.000.000 3.000.000 13.000.000 10.000.000 52.000.000

Dinas Kesehatan 5.000.000 7.000.000 1.500.000 3.000.000 0 12.000.000 0 27.500.000

Dinas Pendidikan 8.000.000 4.000.000 2.500.000 500.000 0 0 0 15.000.000

Jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut : P e n c at a t a n p a d a s a a t t e r b i t n y a Pe r d a A PB D

Jurnal yang dibuat pada saat Perda APBD disahkan oleh pemerintah daerah adalah menyangkut perkiraan-perkiraan Apropriasi Belanja, yaitu dengan jurnal sebagai berikut : No

Kode Perkiraan

Keterangan

1.

xx.xx xx.xx xx.xx

Surplus/Defisit Tahun Berjalan Apropriasi Belanja Pegawai Apropriasi Belanja Barang dan Jasa

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Apropriasi Belanja Hibah Apropriasi Belanja Subsidi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Apropriasi Belanja Peralatan dan Mesin Apropriasi Belanja Tak Tersangka

Debet

Kredit

95.500.000 28.000.000 16.000.000 8.000.000 5.500.000 3.000.000 25.000.000 10.000.000

P e n c at a t a n p a d a sa a t a n g g a r a n d i a l o k a s i k a n m e l a l u i p e n e r b i t a n SK O / O K A

Pada saat diterbitkannya SKO yang merupakan Otorisasi Kredit Anggaran untuk unit kerja pelaksana anggaran sebagai dokumen dasar pengeluaran uang dari Kas Daerah, jurnal yang harus dibuat adalah :

117


No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Keterangan

Debet

Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai Alokasi Apropriasi Belanja Barang & Jasa Alokasi Apropriasi Belanja Hibah Alokasi Apropriasi Belanja Subsidi Alokasi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Alokasi Apropriasi Belanja Aset Tetap Alokasi Apropriasi Belanja Tak Tersangka Allotment Belanja Pegawai - Setda Allotment Belanja Pegawai – Din Kes Allotment Belanja Pegawai – Din Pend Allotment Belanja Barang & Jasa - Setda Allotment Belanja Barang & Jasa – Din Kes Allotment Belanja Barang & Jasa – Din Pend Allotment Belanja Hibah - Setda Allotment Belanja Hibah – Din Kes Allotment Belanja Hibah – Din Pend Allotment Belanja Subsidi - Setda Allotment Belanja subsidi- Din Kes Allotment Belanja Subsidi – Din Pend Allotment Belanja Bantuan Sosial - Setda Allotment Belanja Aset Tetap – Din Kes Allotment Belanja Aset Tetap – Din Pend Allotment Belanja Tak Tersangka - Setda.

Kredit

28.000.000 16.000.000 8.000.000 5.500.000 3.000.000 25.000.000 10.000.000 15.000.000 5.000.000 8.000.000 5.000.000 7.000.000 4.000.000 4.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000 3.000.000 500.000 3.000.000 13.000.000 12.000.000 10.000.000

P e n c at a t a n p a d a s a a t a n g g a r a n d i r e a l i s a si k a n

Pada saat anggaran belanja direalisasikan maka akan ada dua cara pencairan dana yaitu : •

•

Pencairan dana melalui transaksi UYHD dengan menggunakan SPM pengisian kas, yaitu adanya aliran kas dari Kas Daerah kepada Pemegang Kas pada unit kerja yang bersangkutan; dan Dengan menggunakan SPM-BT/LS (Langsung)

Untuk ilustrasi berikut, asumsi yang dipakai adalah dengan menggunakan sistem pencatatan terpusat (sentralisasi) yaitu di Bendahara Umum Daerah sebagai unit yang memegang fungsi perbendaharaan. Misalnya, dari anggaran pendapatan yang telah disebutkan di atas, realisasinya dalam tahun 20X1 adalah sebagai berikut : No

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja

Keterangan

Anggaran Belanja

Realisasi Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Hibah Subsidi Bantuan Sosial Peralatan & Mesin Tak Tersangka Jumlah

28.000.000 16.000.000 8.000.000 5.500.000 3.000.000 25.000.000 10.000.000 95.500.000

27.000.000 15.500.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 24.000.000 9.500.000 91.000.000

Penerbitan SPM Pengisian Kas

Penerbitan SPM-BT/LS

Penyetoran Sisa UYHD

0 15.500.000 8.000.000 5.500.000 2.500.000 0 9.500.000 41.000.000

27.000.000 0 0 0 0 24.000.000 0 51.000.000

0 0 500.000 500.000 0 0 0 1.000.000

Dari sisa UYHD yang disetor tersebut di atas diasumsikan UYHD dari Setda.

118


Alokasi dari realisasi belanja tersebut pada unit kerja pelaksana anggaran adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7

Keterangan Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja

Setda

Pegawai Barang dan Jasa Hibah Subsidi Bantuan Sosial Peralatan dan Mesin Tak Tersangka Jumlah

Dinas Kesehatan

Dinas Pendidikan

5.000.000 7.000.000 1.500.000 3.000.000 0 11.000.000 0 27.500.000

8.000.000 3.500.000 2.000.000 500.000 0 0 0 14.000.000

14.000.000 5.000.000 3.500.000 1.500.000 2.500.000 13.000.000 9.500.000 49.000.000

Berdasarkan data-data tersebut maka jurnal yang harus dibuat adalah : •

•

•

•

Jurnal pada saat diterbitkannya SPM pengisian kas kepada unit kerja pelaksana anggaran. No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Keterangan

Kas di Pemegang Kas - Setda Kas di Pemegang Kas – Dinas Kesehatan Kas di Pemegang Kas - Dinas Pendidikan Kas di Kas Daerah

Jurnal pada saat para pengguna anggaran pengeluaran-pengeluaran tersebut berdasarkan jawaban): No

Kode Perkiraan

Keterangan

1.


Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Subsidi Belanja Bantuan Sosial


Belanja Tak Tersangka Kas di Pemegang Kas - Setda Kas di Pemegang Kas - Dinas Kesehatan Kas di Pemegang Kas - Dinas Pendidikan

Debet

Kredit

22.000.000 11.500.000 6.000.000 39.500.000

mempertanggungjawabkan SPJ (Surat Pertanggung

Debet

Kredit

15.500.000 7.000.000 5.000.000 2.500.000 9.500.000 22.000.000 11.500.000 6.000.000

Jurnal pada saat pengembalian sisa UYHD sebesar Rp. 1.000.000,00 melalui STS oleh Setda ke Kas Daerah : No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx

Keterangan

Kas di Kas Daerah Kas di Pemegang Kas - Setda

Debet

Kredit

1.000.000 1.000.000

Jurnal untuk mencatat pengeluaran Belanja Pegawai dan Belanja Peralatan dan Mesin melalui penerbitan SPM-LS : No

Kode Perkiraan

Keterangan

Debet

Kredit

119


1.

xx.xx xx.xx xx.xx

Belanja Pegawai Belanja Peralatan dan Mesin Kas di Kas Daerah

27.000.000 24.000.000 51.000.000

Ju r n a l P en u t u p

Jurnal penutup yang harus dibuat pada saat tahun anggaran berakhir untuk menutup perkiraan-perkiraan Apropriasi Belanja, Allotment Belanja dan realisasi Belanja adalah sebagai berikut : No

Kode Perkiraan

1.

Debet

Kredit

J u r n a l u n t u k m e n u t u p A n g g a r a n B e l an j a :

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

2.

120

Keterangan

Apropriasi Belanja Pegawai Apropriasi Belanja Barang dan Jasa Apropriasi Belanja Hibah Apropriasi Belanja Subsidi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Apropriasi Belanja Peralatan dan Mesin Apropriasi Belanja Tak Tersangka Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai Alokasi Apropriasi Belanja Barang & Jasa Alokasi Apropriasi Belanja Hibah Alokasi Apropriasi Belanja Subsidi Alokasi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Alokasi Apropriasi Belanja Peralatan & Mesin Alokasi Apropriasi Belanja Tak Tersangka

28.000.000 16.000.000 8.000.000 5.500.000 3.000.000 25.000.000 10.000.000 28.000.000 16.000.000 8.000.000 5.500.000 3.000.000 25.000.000 10.000.000

J u r n a l u n t u k m e n u t u p R e al i sa s i B e l an j a :

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Allotment Allotment Allotment Allotment Allotment

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja

Pegawai - Setda Pegawai - Dinas Kesehatan Pegawai - Dinas Pendidkan Barang & Jasa - Setda Barang & Jasa - Dinas Kesehatan

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Allotment Belanja Barang & Jasa – Dinas Pendidikan Allotment Belanja Hibah - Setda Allotment Belanja Hibah - Dinas Keshatan Allotment Belanja Hibah – Dinas Pendidkan Allotment Belanja Subsidi - Setda Allotment Belanja Subsidi - Dinas Kesehatan Allotment Belanja Subsidi - Dinas Pendidikan Allotment Belanja Bantuan Sosial - Setda Allotment Belanja Peralatan & Mesin - Setda Allotment Belanja Peralatan & Mesin - Dinas Kesehatan Allotment Belanja Tak Tersangka - Setda Belanja Pegawai Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Subsidi Belanja Bantuan Sosial Belanja Tak Tersangka Surplus/Defisit Tahun Berjalan

15.000.000 5.000.000 8.000.000 5.000.000 7.000.000 4.000.000 4.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000 3.000.000 500.000 3.000.000 13.000.000 12.000.000 10.000.000 27.000.000 24.000.000 15.500.000 7.000.000 5.000.000 2.500.000 9.500.000 4.500.000


BAGI HASIL Proses Pencatat an

Proses pencatatan bagi hasil pendapatan tidak jauh berbeda dengan pembukuan pada perkiraan belanja yaitu melalui tahap-tahap saat APBD disahkan, diterbitkannya SKO, realisasi pembagian bagi hasil pendapatan itu sendiri dan dibuatnya jurnal penutup pada akhir tahun anggaran. Ilustrasi proses pencatatan bagi hasil pendapatan diberikan berikut ini. Dimisalkan, Perda tentang APBD tahun 20X1 sisi anggaran bagi hasil pendapatan pemerintah kabupaten/kota serta alokasinya sesuai dengan SKO yang diterbitkan, jumlah anggaran bagi hasil pendapatan ke desa adalah sebagai berikut : No

1 2 3

Keterangan

Bagi Hasil Pajak ke Desa Bagi Hasil Retribusi ke Desa Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Jumlah

Anggaran

Realisasi

445.000.000 310.000.000 163.000.000 918.000.000

425.000.000 300.000.000 160.000.000 855.000.000

Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang diterbitkan anggaran bagi hasil pendapatan tersebut adalah : No 1 2 3

Keterangan

Setda

Bagi Hasil Pajak ke Desa Bagi Hasil Retribusi ke Desa Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Jumlah

maka alokasi

Dinas Kesehatan

250.000.000 200.000.000 90.000.000 540.000.000

175.000.000 110.000.000 53.000.000 338.000.000

Dari data-data yang tersedia di atas, maka jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut : P e n c at a t a n p a d a s a a t t e r b i t n y a Pe r d a A P BD

Jurnal yang dibuat pada saat Perda APBD disahkan oleh pemerintah daerah adalah menyangkut perkiraan-perkiraan Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan yang dikredit dan Surplus/Defisit Tahun Berjalan di debet, yaitu sebagai berikut : No

Kode Perkiraan

1.


Keterangan

Surplus/Defisit Tahun Berjalan Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa Apropriasi Bagih Hasil Pendapatan lain ke Desa

Debet

Kredit

918.000.000 445.000.000 310.000.000 163.000.000

P e n c at a t a n p a d a s a at a n g g a r a n d i a l o k a s i k a n m e l a l u i p e n e r b i t a n SK O / O K A

Pada saat diterbitkannya SKO yang merupakan Otorisasi Kredit Anggaran untuk unit kerja pelaksana anggaran sebagai dokumen dasar pengeluaran uang dari Kas Daerah, jurnal yang harus dibuat menyangkut perkiraan Alokasi Apropriasi dan Allotment yaitu sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam SKO.

121


No

Kode Perkiraan

Keterangan

1


Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lain ke Desa Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa - Setda Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa - Dinas Kesehatan Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa - Setda Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa - Dinas Kesehatan Allotment Bagi Hasil Pndptn. Lain ke Desa-Setda Allotment Bagi Hasil Pndptn. Lain ke Desa-Dinas Kes

Debet

Kredit

425.000.000 310.000.000 143.000.000 250.000.000 175.000.000 200.000.000 110.000.000 90.000.000 53.000.000

P e n c at a t a n p a d a s a a t a n g g a r a n d i r e a l i s a si k a n

Dimisalkan anggaran pendapatan di atas, realisasinya dalam tahun 20X1 adalah sebagai berikut : No 1 2 3

Keterangan Bagi Hasil Pajak ke Desa Bagi Hasil Retribusi ke Desa Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Jumlah

Jumlah 400.000.000 285.000.000 133.000.000 818.000.000

Berdasarkan data-data realisasi anggaran pada masing-masing unit kerja tersebut maka jurnal yang harus dibuat adalah : No

Kode Perkiraan

1


Keterangan

Bagi Hasil Pajak ke Desa Bagi Hasil Retribusi ke Desa Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Kas di Kas Daerah

Debet

Kredit

400.000.000 285.000.000 133.000.000 818.000.000

Ju r n a l P en u t u p

Jurnal penutup yang harus dibuat pada saat tahun anggaran berakhir untuk menutup perkiraan-perkiraan Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan, Allotment Bagi Hasil Pendapatan dan realisasi pengeluaran Bagi Hasil Pendapatan adalah sebagai berikut : No

Kode Perkiraan

1.

Debet

Kredit

J u r n a l u n t u k m e n u t u p A n g g a r a n B a g i H a si l P e n d ap a t a n :

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

122

Keterangan

Apropriasi Bagi Hasil Paja ke Desa Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Dea Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lain ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lain ke Desa

445.000.000 310.000.000 163.000.000 445.000.000 310.000.000 163.000.000


2.

J u r n a l u n t u k m e n u t u p R e al i sa s i B e l an j a :

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa - Setda Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa - Dinas Kesehatan Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa - Setda Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa - Dinas Kesehatan Allotment Bagi Hasil Pndptn. Lain ke Desa-Setda Allotment Bagi Hasil Pndptn. Lain ke Desa-Dinas Kesehatan Bagi Hasil Pajak ke Desa Bagi Hasil Retribusi ke Desa Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Surplus/Defisit Tahun Berjalan

250.000.000 175.000.000 200.000.000 110.000.000 90.000.000 53.000.000 400.000.000 285.000.000 133.000.000 63.000.000

K o r e k s i K e sa l a h a n Umumnya dalam bagi hasil pendapatan pemerintah provinsi ke kabupaten/kota atau dari pemerintah kabupaten/kota ke desa jarang ditemui adanya kesalahan dalam pembayaran bagi hasil pendapatan yang harus dikembalikan oleh penerima bagi hasil kepada pemerintah daerah yang membaginya. Akan tetapi dapat saja terjadi adanya kekurangan transfer bagi hasil dari pemerintah daerah kepada daerah penerima. Apabila hal ini terjadi, maka ayat jurnal yang harus dibuat untuk membetulkan koreksi tersebut adalah : - Kesalahan atas kekurangan pembayaran bagi hasil dicatat sebagai penambahan perkiraan bagi hasil yang bersangkutan. - Kesalahan atas kelebihan pengeluaran bagi hasil dapat diperhitungkan dengan pembagian bagi hasil tahun anggaran berikutnya. CADANGAN 1 . Pe m b e n t u k a n D a n a Ca d a n g a n

Perkiraan yang terkait dengan pembentukan dana cadangan adalah sebagai berikut : Pada saat anggaran disahkan dan dijabarkan dalam penerbitan SKO : - Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan, - Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan, - Allotment Pembentukan Dana Cadangan, - Surplus/Defisit Tahun Berjalan. Pada saat realisasi pembentukan dana cadangan yaitu terjadinya aliran kas keluar dari Kas Daerah : - Pembentukan Dana Cadangan, - Kas di Kas Daerah. Pada saat dilakukan Jurnal Penutup pada akhir tahun anggaran maka selisih yang terjadi dibukukan ke dalam perkiraan Surplus/Defisit Tahun Berjalan. •

•

•

Ilustrasi di bawah merupakan contoh transaksi pembentukan dana cadangan. Dimisalkan pemerintah daerah akan membangun aset tetap yang membutuhkan dana yang sangat besar sehingga akan dibentuk dana cadangan. Sesuai dengan Perda APBD tahun 20X1, jumlah dana cadangan yang akan dibentuk untuk

123


membiayai program tersebut adalah sebesar Rp. 500.000.000,00. SKO (Surat Keputusan Otorisasi) yang diterbitkan untuk pelaksanaan pembentukan dana cadangan adalah untuk unit kerja Dinas Setda. P en c a t a t a n p a d a sa a t t e r b i t n y a A PB D

Jurnal yang dibuat pada saat Perda APBD disahkan adalah sebagai berikut : No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx

Keterangan

Surplus/Defisit Tahun Berjalan Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan

Debet

Kredit

500.000.000 500.000.000

P en c a t a t a n p a d a sa a t a n g g a r a n d i a l o k a s i k a n m e l a l u i p e n e r b i t a n S K O

Jurnal yang dibuat pada saat SKO diterbitkan kepada Dinas AA adalah : No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx

Keterangan

Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan Allotment Pembentukan Dana Cadangan-Setda

Debet

Kredit

500.000.000 500.000.000

P en c a t a t a n p a d a s a a t a n g g a r a n d i r e a l i s a si k a n

Asumsikan bahwa pada saat realisasi anggaran, jumlah pengeluaran kas dari Kas Daerah tidak sama dengan anggarannya tetapi lebih kecil, yaitu sebesar Rp. 475.000.000,00. Jurnal yang perlu dibuat pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk pembentukan Dana Cadangan tersebut adalah : No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx

Pembentukan Dana Cadangan Kas di Kas Daerah

475.000.000

xx.xx xx.xx

Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

475.000.000

2.

Keterangan

Debet

Kredit

475.000.000

475.000.000

Ju r n a l Pe n u t u p

Jurnal penutup yang dibuat pada saat tahun anggaran berakhir dan laporan keuangan akan disusun adalah perkiraan-perkiraan sementara (perkiraan nominal), yaitu :

No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx

Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan

500.000.000

xx.xx xx.xx xx.xx

Allotment Pembentukan Dana Cadangan-Setda Pembentukan Dana Cadangan Surplus/Defisit Tahun Berjalan

500.000.000

2.

124

Keterangan

Debet

Kredit

500.000.000

475.000.000 25.000.000


2 . Pe n c a i r a n D a n a C a d a n g a n

Perkiraan yang terkait dengan pencairan dana cadangan adalah sebagai berikut : Pada saat anggaran disahkan dan dijabarkan dalam penerbitan SKO : - Estimasi Pencairan Dana Cadangan, - Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang Dialokasikan, - Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan, - Surplus/Defisit Tahun Berjalan. Pada saat realisasi pembentukan dana cadangan yaitu terjadinya aliran kas keluar dari Kas Daerah : - Pencairan Dana Cadangan - Kas di Kas Daerah - Perkiraan Dana Cadangan - Perkiraan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Pada saat dilakukan Jurnal Penutup pada akhir tahun anggaran, digunakan perkiraan Surplus/Defisit Tahun Berjalan. •

•

•

Ilustrasi di bawah ini berupa contoh transaksi pencairan dana cadangan. Dimisalkan, setelah tiga tahun membentuk dana cadangan, pemerintah daerah akan mencairkan dana cadangan tersebut. Sesuai dengan Perda APBD tahun 2006, jumlah dana cadangan yang akan dicairkan untuk membiayai program tersebut adalah sebesar Rp. 350.000.000,00. SKO (Surat Keputusan Otorisasi) yang diterbitkan untuk pelaksanaan pencairan dana cadangan adalah untuk unit kerja Dinas AA. P en c a t a t a n p a d a sa a t t e r b i t n y a A P BD

Jurnal yang dibuat pada saat Perda APBD disahkan adalah sebagai berikut : No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx

Keterangan

Estimasi Pencairan Dana Cadangan Surplus/defisit tahun berjalan

Debet

Kredit

350.000.000 350.000.000

Jurnal yang dibuat hampir sama dengan perkiraan pendapatan yaitu dengan membebankan perkiraan estimasi pencairan dana cadangan ke perkiraan surplus/defisit tahun berjalan. P en c a t a t a n p a d a sa a t a n g g a r a n d i a l o k a s i k a n m e l a l u i p e n e r b i t a n S K O

Jurnal yang dibuat pada saat SKO diterbitkan kepada Dinas AA untuk pencairan dana cadangan adalah : No

Kode Perkiraan

Keterangan

1.

xx.xx

Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang Dialokasikan - Dinas AA Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan

xx.xx

Debet

Kredit

30.000.000 350.000.000

P en c a t a t a n p a d a s a a t a n g g a r a n d i r e a l i s a si k a n

125


Jika diasumsikan bahwa pada saat pencairan dana cadangan, jumlah yang dicairkan tidak sebesar anggaran tetapi lebih kecil yaitu sebesar Rp. 300.000.000,00. Jurnal yang perlu dibuat adalah : No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx

Kas di Kas Daerah Pencairan Dana Cadangan

300.000.000

xx.xx xx.xx

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Dana Cadangan

300.000.000

2.

Keterangan

Debet

Kredit

300.000.000

300.000.000

Karena pada saat pembentukannya, perkiraan Dana Cadangan di debet maka pada saat terjadinya realisasi pencairan dana cadangan dengan sendirinya perkiraan ini akan berkurang senilai jumlah kas yang dicairkan. Sebagai lawan perkiraannya adalah perkiraan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan. Ju r n a l Pe n u t u p

Jurnal penutup yang dibuat pada saat tahun anggaran berakhir dimana laporan keuangan akan disusun adalah dengan menutup perkiraan-perkiraan sementara (perkiraan nominal), yaitu : No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx xx.xx

2.

xx.xx xx.xx

Keterangan

Surplus/Defisi Tahun Berjalant Pencairan Dana Cadangan Estimasi Pencairan Dana DialokasikanDinas AA

Debet

Kredit

50.000.000 300.000.000 Cadangan

Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan Estimasi Pencairan Dana Cadangan

yang 350.000.000

350.000.000 350.000.000

C. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Realisasi Anggaran No . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

126

Uraian Pendapatan - Pendapatan Perpajakan - Pendapatan Negara Bukan Pajak - Pendapatan Hibah Belanja - Belanja Operasi - Belanja Modal Transfer - Dana Perimbangan - Transfer Lainnya Jumlah Belanja dan Transfer (5+8) Surplus/Defisit (1-11)

Anggaran

Realisasi

(%)

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx




13 14 15 16 17 18 19

Pembiayaan - Penerimaan - Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri - Pengeluaran Pembiayaan Neto (14-17) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (12-18)

xx xx xx xx xx xx xx



20x1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

20x0 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Neraca Pemerintah Daerah No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uraian Aset - Aset Lancar - Investasi Jangka Panjang - Aset Tetap - Aset Lainnya Kewajiban - Kewajiban Jangka Pendek - Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana - Ekuitas Dana Lancar - Ekuitas Dana Investasi Jumlah kewajiban dan ekuitas dana

Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Uraian Arus Kas dari Aktivitas Operasi - Arus Masuk Kas - Arus Keluar Kas =Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan - Arus Masuk Kas - Arus Keluar Kas =Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan - Arus Masuk Kas - Arus Keluar Kas =Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran - Arus Masuk Kas - Arus Keluar Kas =Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran Kenaikan/Penurunan Kas (4+8+12+16) Saldo Awal Kas di BUN Saldo Akhir Kas di BUN



xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

127


20 21 22

128

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas (19+20+21)

xx xx xx

xx xx xx

Akuntansi Pemerintah Amerika Serikat

BAB

8 AKUNTANSI PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT

TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari bab ini, seharusnya Saudara bisa: ü Menjelaskan konsep dasar akuntansi pemerintah negara bagian dan lokal di AS ü Memahami praktik akuntansi pada General Fund, Capital Project Fund dan Debt Service Fund ü Memahami praktik akuntansi aktiva tetap dan hutang jangka panjang dan hubungannya dengan akuntansi fund ü Memahami konsep dasar akuntansi pemerintah federal di AS ü Mengikhtisarkan perbedaan konsep dan praktik akuntansi antara akuntansi pemerintahan negara bagian & lokal dengan akuntansi pemerintahan federal

For wise words

129

Akuntansi Pemerintahanan: Teori dan Praktik

BAB VIII AKUNTANSI PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT A. Akuntansi Pemerintahan Negara Bagian dan Lokal Suatu pemerintah dapat melakukan aktivitas kepemerintahan (governmental type activities) - seperti misalnya menyediakan jasa keamanan, pemadam kebakaran, polisi dan pengadilan bagi masyarakat, maupun aktivitas yang bersifat komersial (business type activities) - seperti menyediakan public utilities (listrik, air dll) dimana para pengguna harus membayar barang dan jasa yang disediakannya. Lingkungan dan kebutuhan informasi keuangan antar kedua jenis aktivitas tersebut sangat berbeda. Dalam bab ini, pembahasan difokuskan pada aktivitas kepemerintahan - meski pun aktivitas bisnis dapat saja disinggung untuk memperoleh gambaran perbedaan dengan aktivitas kepemerintahan, karena ditujukan pada pemahaman praktek akuntansi pemerintah di negara maju. 1. Karakteristik utama akuntansi dan pelaporan entitas pemerintahan. a. Tujuan. Tujuan utama aktivitas pemerintah adalah menyediakan barang dan jasa (public goods & services) yang diperlukan oleh masyarakat, baik melalui pembayaran oleh pengguna atau pun tidak (gratis). Karena sifat itulah, maka penggunaan sumber daya tidak hanya dialokasikan pada para pengguna jasa bersedia membayar, sumber keuangan dari individu/kelompok mungkin dimanfaatkan untuk mendanai jasa kepada orang/kelompok lain, dan mekanisme supply & demand ( yg ada di bisnis) tidak selalu berlaku. b. Sumber keuangan Sumber-sumber keuangan bagi organisasi pemerintah yang dapat digunakan untuk mendanai aktivitasnya dapat berasal dari: 1). Pajak yang bersift wajib (involuntary) 2). Retribusi (Service charges) 3). Uang jasa perijinan (License & permit fees) 4). Hasil denda (Fines), dan 5). Grants dan subsidi dari pemerintah yang lebih tinggi (Intergovernmental revenues) c. Mekanisme alokasi sumber daya keuangan. Alokasi sumber daya keuangan kepada berbagai penggunaan harus diseuaikan dengan persyaratan para penyedia dana. Sebagai contoh, pemberi grant dapat mensyaratkan penggunaan dana hanya pada tujuan terentu, misalnya pembangunan capital facilities (jalan, jembatan, gedung pemerintahan dll), pajak yang ditagihkan dibatasi hanya tujuan khusus, misalnya jalan, pendidikan atau pembayaran hutang, dan perolehan dari obligasi dibatasi pada tujuan khusus, misalnya pembangunan capital facilities. Hal ini sangat erat kaitannya dengan alasan mengapa akuntansi pemerintah di Amerika Serikat meggunakan fund accounting system, seperti yang diuraikan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang dikembangkan

130


oleh Government Accounting Standard Board (GASB) – badan penyusun standar akuntansi pemerintah untuk pemerintahan negara bagian dan lokal – pada bagian berikut dalam bab ini. Dengan demikian, anggaran merupakan suatu bentuk pengendalian dan dasar untuk mengevaluasi kinerja. Suatu pemerintah harus menunjukkan pertanggungjawaban anggaran, yang ditunjukkan melalui laporan apakah pendapatan yang diperoleh dan dibelanjakan sesuai dengan rencana atau apakah batasan belanja yang telah disetujui dilalui atau tidak. Dengan demikian proses penetapan budget merupakan salah satu fungsi terpenting dari kerja wakil rakyat yang dipilih. Proses ini meliputi penentuan jenis dan jumlah pajak dan pendapatan lain yang harus diperoleh dari masyarakat dan bagaimana sumber daya ini akan digunakan. d. Akuntabilitas. Akuntabilitas suatu unit pemerintah negara bagian dan lokal berfokus pada hal-hal: apakah penggunaan sumber daya keuangan dari sumber-sumber pendapatan atau penerimaan lainnya sesuai dengan batasan-batasannya, apakah telah terdapat kesesuaian dengan anggaran, apakah penggunaan sumber keuangan telah dilakukan secara efisien dan efektif, dan apakah pemeliharaan aset telah dilakukan oleh pemerintah. e. Pelaporan keuangan. Laporan keuangan harus menyediakaan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik dan dalam menilai pertanggungjawaban dengan: 1. Membandingkan hasil keuangan aktual dengan anggaran yang disetujui secara legal 2. Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi 3. Melakukan asistensi dalam menentukan ketaatan pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan keuangan publik 4. Melakukan asistensi dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Pelaporan keuangan pemerintahan negara bagian dan lokal harus menyediakan: 1. Suatu cara dalam menunjukkan akuntabilitas unit pemerintahan yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas tersebut. Secara lebih khusus, informasi yang disediakan harus: Membuat para pengguna laporan dapat menilai apakah pendapatan tahun berjalan memang cukup untuk membayar jasa yang disediakan pada tahun tersebut dan apakah masyarakat di masa mendatang harus menghadapi masalah atas jasa yang disediakan sebelumnya. Menunjukkan akuntabilitas anggaran dari unit pemerintah dan ketaatannya pada aturan perundangan yang berlaku. Membantu para pengguna laporan dalam menilai hasil, biaya dan pencapaian target atas jasa yang disediakan oleh pemerintah. 2. Informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi hasil operasi unit pemerintahan untuk suatu periode tertentu, termasuk informasi: Tentang sumber dan penggunaan sumber daya keuangan. •

•

•

•

131


Tentang bagaimana unit pemerintah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas. Tentang hal-hal yang diperlukan untuk menentukan apakah kondisi keuangan unit pemerintahan mengalami peningkatan atau penurunan. 3. Informasi yang diperlukan untuk menilai tingkat pelayanan yang disediakan oleh unit pemerintahan dan kemampuan untuk melanjutkan pendanaan aktivitas pemerintah dan memenuhi kewajibannya, termasuk: Informasi tentang posisi dan kondisi keuangan unit pemerintahan. Informasi tentang sumber daya non keuangan dan fisik dari unit pemerintahan yang mempunyai umur manfaat yang dapat berkembang setelah periode sekarang, termasuk informasi yang dapat digunakan untuk menilai potensi jasa yang dapat disediakan. Pengungkapan dari batasan penggunaan sumber daya keuangan secara legal dan risiko atas kehilangan sumber daya yang potensial. •

•

• •

•

A 1. GENERAL FUND FUND DAN SPECIAL REVENUE REVENUE FUND General Fund dan Special Revenue Fund pada dasarnya digunakan untuk membiayai dan mencatat sebagian besar aktivitas umum pemerintah negara bagian dan lokal. Aktivitas umum pemerintahan mencakup antara lain perlindungan publik oleh polisi, pemadam kebakaran, administrasi, pemeliharaan jalan dan aktivitas operasi umum independen seperti sekolah. Sementara, Special Revenue Fund dibentuk untuk mencatat sumber daya keuangan yang dibatasi penggunaannya oleh undang-undang (peraturan) atau perjanjian untuk tujuan tertentu. General Fund dipergunakan untuk untuk mencatat sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi. General Fund muncul sejak pertama kali pemerintah muncul dan akan tetap eksis selama pemerintah tersebut hidup. Sementara Special Revenue Fund akan eksis selama sumber daya tersebut akan digunakan untuk tujuan tertentu. General Fund dan Special Revenue Fund biasanya akan dibebankan pada operasi periode berjalan dibandingkan dibebankan untuk biaya modal atau biaya pinjaman. Sedangkan jumlah yang signifikan yang dikeluarkan untuk pengeluaran modal dan biaya pinjaman akan ditransfer ke Capital Project Fund dan Debt Service Fund. Tetapi pengeluaran modal rutin (seperti untuk mesin dan peralatan) dan beberapa pengeluaran untuk biaya hutang (seperti capaital lease dan equipment notes payable) biasanya merupakan pengeluaran dari General Fund dan Special Revenue Fund. Fokus Pengukuran Berdasarkan konsep aliran dan saldo sumber daya keuangan, General Fund dan Special Revennue Fund pada akhir tahun yang tertera pada neraca menggambarkan sumber daya keuangan yang dimiliki, hutang lancar, dan saldo ekuitas dana. Labih jauh lagi, apabila aset bersih tidak tersedia untuk melakukan pengeluaran/belanja maka interfund loan dapat dibuat oleh General Fund kepada fund yang lain. Perlakuannya sendiri dibedakan antara saldo total dana (total fund balance) dengan reserve fund balance dan unreserved fund balance. Unreserved fund balance pada

132


akhir tahun diharapkan untuk tersedia, bersamaan dengan pendapatan dan sumber daya keuangan lainnya untuk tahun yang akan datang. Informasi tambahan untuk konsep ini adalah unreserve dan reserve fund balance merupakan komponen dari total fund balance. Asumsi yang Dipergunakan Ilustrasi untuk transaksi general dan special revenue fund mengambil asumsi: 1) Anggaran tahunan diadopsi dan berdasarkan konsep GAAP 2) Perkiraan/rekening dikelola berdasarkan GAAP selama tahun yang bersangkutan. Akuntansi untuk General Fund 1) Akuntansi Anggaran Diasumsikan bahwa anggaran atas General Fund: § Anggaran tahunan diadopsi pada basis modifikasi akrual, dan telah diindikasikan sebelumnya bahwa tidak ada perbedaan antara anggaran yang disusun dengan GAAP. § Anggaran Appropriasi disusun untuk pengeluaran/belanja operasi berdasarkan fungsinya dan untuk pengeluaran modal dan pengeluaran untuk biaya pinjaman dibuat secara langsung dari general fund. § Anggaran tidak termasuk appropriasi untuk interfund transfer, tetapi diasumsikan bahwa untuk interfund transfer akan disetujui secara terpisah oleh lembaga pemerintah. Implikasi Akuntansi untuk anggaran adalah: § Bahwa catatan harus dikelola selama tahun yang bersangkutan pada basis modifikasi akrual. § Catatan harus dimunculkan/dicatat pada buku pembantu pendapatan dan buku pembantu pengeluaran/belanja pada suatu tingak rinci minimum seperti official budget. § Interfund transfer dan saldo fund yang lain akan dicatat pada buku besar tetapi tidak dicatat pada buku pembantu karena hanya pendapatan dan belanja yang merupakan subjek dari format penganggaran pada prosedur pengendalian akuntansi. Ilustrasi Transaksi dari sebuah General Fund. Transaksi-transaksi dibawah ini akan dicatat dalam buku besar melalui penjurnalan yang ada dalam ilustrasi dibawah ini, dan tata cara pencatatan dalam buku tambahan akan dilakukan secara terpisah . Dimisalkan anggaran suatu unit pemerintah telah disetujui oleh pihak legislatif dengan rincian sebagai berikut: A Governmental Unit General Fund Annual Operating Budget For 20X1 Fiscal Year

133


Estimated Revenues: Taxes ………………………………………………………………………........ Licenses and Permits………………………………………………………........ Charges for Services……………………………………………………………. Fines and Forfeits………………………………………………………………..

$120,000 60,000 90,000 40,000 310,000

Appropriations: General Government……………………………………………………………. Public Safety……………………………………………………………………. Highways and Streets…………………………………………………………… Health and Sanitation……………………………………………………………

45,000 105,000 90,000 60,000 300,000 $ 10,000

Excess of Estimated Revenues over Appropriation………………………….

Transaksi selama tahun 20X1 Jurnal atas Anggaran (1)

Estimated Revenues…………………………………………….. Appropriations………………………………………………. Unreserved Fund Balance…………………………………… Untuk mencatat anggaran pendapatan dan belanja yang telah diotorisasi legislatif.

$ 310,000

$ 300,000 10,000

Tagihan Pajak Property Pada saat unit pemerintah menyampaikan tagihan pajak property kepada para wajib pajak, maka dilakukan penjurnalan sebagai berikut: (2)

Taxes Receivables - Current…………………………………….. Allowance for Uncollectible Current Taxes…………………. Revenues……..………………………………………………. Untuk mencatat tagihan pajak property

$ 120,000

$

5,000 115,000

Tagihan Lain Pada saat ada unit pemerintah menyampaikan tagihan (misal Charges for Services), jurnal berikut dilakukan: (3)

Accounts Receivable……………………………………………. Allowance for Uncollectible Accounts Receivable …………. Revenues……..………………………………………………. Untuk mencatat pendapatan atas tagihan lain

$ 47,500 $ 1,000 46,500

Encumbrances and Belanja yang berkaitan Unit pemerintah dapat melakukan pesanan atau kontrak pembelian untuk barang/jasa yang diperlukan dan atas estimasi belanja ini diproses melalui rekening encumbrances – yaitu suatu rekening anggaran yang disediakan untuk mencatat pesanan barang/jasa atau kontrak dimana ditujukan untuk mengendalikan anggaran belanja. Dimisalkan unit pemerintah melakukan aktivitas seperti diatas, misalnya

134


untuk materials and equipments dimana estimasi biayanya senilai $ 130,000 (beban pos General Government $ 20,000, Public Safety $ 60,000, Highways & Streets $ 35,000 dan Health and Sanitation $ 15,000), penjurnalan transaksi akan dilakukan sbb: (4)

Encumbrances…………………………………………………… Reserve for Encumbrances…………………………………. Untuk mencatat encumbrances atas kontrak pembelian dengan supplier.

$ 130,000

$ 130,000

Dan apabila materials and equipments yang dipesan datang dan realisasi harganya hanya $ 128,000 (terdiri dari pos General Government $ 19,000, Public Safety $ 60,000, Highways & Streets $ 35,000 dan Health and Sanitation $ 14,000), jurnal yang dilakukan adalah: (5a)

(5b)

Reserve for Encumbrances ……………………………………. Encumbrances……………………………………………….. Untuk melakukan jurnal balik rekening encumbrances, karena barang yang dipesan telah datang dan hak telah berpindah.

$ 130,000

Expenditures……………………………………………………. Voucher Payables…………………………………………… Untuk mencatat belanja yang terealisasi dan hutang yang timbul.

$ 128,000

$ 130,000

$ 128,000

Belanja langsung tanpa melalui encumbrances. Tidak seluruh pelaksanaan belanja dilakukan melalui kontrak atau pesanan pembelian, sehingga tidak melalui rekening encumbrances. Kadang-kadang, realisasi belanja dilakukan secara langsung. Dimisalkan terdapat pembayaran gaji yang jatuh tempo senilai $ 65,000 ( beban pos pos General Government $ 10,000, Public Safety $ 40,000, dan Highways & Streets $ 15,000), maka jurnal atas transaksi tersebut adalah: (6)

Expenditures……………………………………………………. Voucher Payables…………………………………………… Untuk mencatat belanja dan hutang yang timbul.

$ 65,000 $ 65,000

Transaksi-transaksi lainnya. Jurnal atas transaksi yang ada berikut ini hanya merupakan ilustrasi dari operasi yang mungkin ada di General Fund dimana angka yang ada hanya merupakan asumsi. (7)

(8)

Cash………...…………………………………………………… Taxes Receivable - Current………………………………….. Accounts Receivable……..………………………………….. Untuk mencatat penerimaan kas dari tagihan pajak. Taxes Receivable - Delinquent………………………………….. Taxes Receivable - Current………………………………….. Untuk mencatat reklasifikasi tagihan pajak lancar ( current) menjadi tidak lancar atau tunggakan (delinquent) karena

$ 154,000

$ 110,000 44,000

$ 10,000 $ 10,000

135


belum direalisasikan sampai tanggal jatuh tempo. (9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

136

Allowance for Uncollectible Current Taxes…………………….. Allowance for Uncollectible Delinquent Taxes …………….. Untuk mencatat reklasifikasi rekening yang berkaitan dengan reklasifikasi tagihan pajak diatas (jurnal no 8).

$

5,000 $

Cash………...…………………………………………………… Revenues…………………………………………………….. Untuk mencatat penerimaan secara tunai yang berasal pendapatan Licenses & Permits $ 50,000, Charges for Services $ 37,500 dan Fines & Forfeits $ 35,000.

$ 122,500

Voucher Payable………...……………………………………… Cash………………………………………………………….. Untuk mencatat pembayaran hutang-hutang yang ada.

$ 130,000

Encumbrances…..………...…………………………………….. Reserve for Encumbrances………………………………….. Untuk mencatat transaksi pesanan barang atau jasa yang dikirimkan kepada supplier oleh General Fund, atas pos Health & Sanitation.

$ 10,000

Cash……………..………...…………………………………….. Taxes Receivable-Delinquent………………………………... Revenues .………………….………………………………... Untuk mencatat penerimaan secara tunai yang berasal dari tunggakan pajak, dimana bunga dan denda dibebankan langsung kepada wajib pajak. Bunga dan denda dimungkinkan ditagihkan (accrued) terlebih dulu dan dicatat sebagai tagiahan bunga dan denda atau dapat juga dibebankan secara langsung pada saat pelunasan.

$ 2,200

Investments……..………...…………………………………….. Cash….…………………….………………………………... Untuk mencatat investasi temporer yang dilakukan atas kelebihan kas (excess cash).

$ 20,000

Operating Transfer to Debt Service Fund……………………….. Cash ……………………..………………………………... Untuk mencatat transfer ke DSF yang akan digunakan untuk mendanai beban pokok hutang atau bunga hutang jangka panjang. Expenditures……..………...……………………………………. Vouchers Payable………….………………………………… Untuk mencatat belanja langsung, tanpa melalui encumbrances, atas beban General Government $ 12,000, Highways & Streets $ 40,000, dan Health & Sanitation 38,000 Vouchers Payable..………...……………………………………. Cash…………….………….………………………………… Untuk mencatat pembayaran atas hutang operasional. Allowance for Uncollectible Receivable……………..

5,000

$ 122,500

$ 130,000

$ 10,000

$ 2,000 200

$ 20,000

$

5,000 $ 5,000

$ 90,000 $ 90,000

$ 85,000 $ 85,000

$


Accounts Receivable…….………………………………….. Untuk mencatat penghapusan piutang yang tak tertagih.

400

$

400

Penyesuaian di akhir tahun. Jurnal penyesuaian akhir tahun diperlukan untuk accrued revenues, seperti bunga dari investasi, tunggakan pajak, dan retribusi yang belum ditagihkan. Selain itu, penyesuaian bisa juga diperlukan dalam gaji yang telah jatuh tempo, hutang beban bunga dari short-term note, dan saldo encumbrances yang belum terealisasi di akhir tahun. Ilustrasi dari jurnal penyesuaian di akhir tahun dapat digambarkan sebagai berikut: (A1)

(A2)

Interest and Penalties Receivable-Delinquent Taxes……………. Allowance for Uncollectible Interest and Penalties ……….... Revenues……………………………………………………... Untuk mencatat bunga dan denda yang di-accrued atas tunggakan pajak, termasuk pembentukan cadangan tak tertagihnya.

$

Accrued Interest Receivable…………………………………….. Revenues……………………………………………………... Untuk mencatat bunga yang di-accrued dari saldo investasi

$

550 $

50 500

400 $

400

Pencatatan di Buku Pembantu Anggaran. Salah satu penerapan prinsip GASB No 10 - yang mengatakan bahwa sistem akuntansi harus menyediakan dasar yang tepat untuk pengendalian anggaran – adalah dengan membuat catatan dalam buku pembantu anggaran. Format dan metode pencatatan atas transaksi-transaksi diatas dapat dicontohkan dibawah ini. Figure ………. Revenue Subsidiary Ledger Accounts Taxes

Licenses & Permits

Charges for Services

Fines & Forfeits

Others (Interest & Penalties)

Ref 1 2

Est Revenues (Dr) $ 120,000

1 10

$ 60,000

1 3 10

$ 90,000

1 10

$ 40,000

13 A1 A2

Revenues (Cr) $ 115,000

Balance (Dr) $ 120,000 5,000

$ 50,000

$ 60,000 10,000

$ 46,500 37,500

$ 90,000 43,500 6,000

$ 35,000

$ 40,000 5,000

$ 200 500 400

( $ 200 ) ( $ 700 ) ( $ 1,100 )

137


Figure ……… Expenditure Subsidiary Ledger Accounts

Ref

General Governments

Public Safety

1 4 5a 6 16 1 4 5a 6

Highways & Streets

Health & Sanitaions

1 4 5a 6 16 1 4 5a 12 16

Encumbrances

Expenditures

(Dr)

(Dr)

$ 20,000 ( $ 20,000 )

$ 60,000 ( $ 60,000 )

$ 35,000 ( $ 35,000 )

$ 15,000 ( $ 15,000 ) 10,000

Appropriations (Cr) $ 45,000

$ 19,000 $ 10,000 $ 12,000

Unencumbered Balance (Cr) $ 45,000 25,000 26,000 16,000 4,000

$ 105,000

$ 105,000 45,000 45,000 5,000

$ 90,000

$ 90,000 55,000 55,000 40,000 0

$ 60,000

$ 60,000 45,000 46,000 36,000 ( 2,000 )

$ 60,000 $ 40,000

$ 35,000 $ 15,000 $ 40,000

$ 14,000 38,000

Neraca Percobaan sebelum jurnal penutup – Akhir tahun 20X1 Neraca percobaan – setelah jurnal penyesuaian, sebelum dilakukan jurnal penutupan akhir tahun – dapat disusun sebagai berikut: Figur ……..

Preclosing Trial Balance – Akhir tahun 20X1 A Governmental Unit General Fund Preclosing Trial Balance General Ledger December 31, 19X1

Cash……………………………………………………………....... Investment…………………………………………………………. Accrued Interest Receivable………………………………………. Taxes Receivable – Delinquent……………………………………. Allowance for Uncollectible Delinquent Taxes…………………… Interest and Penalties Receivable – Delinquent Taxes……………. Allowance for Uncollectible Interest and Penalties……………….. Accounts Receivable………………………………………………. Allowance for Uncollectible Accounts Receivable……………….. Vouchers Payable…………………………………………………..

138

Debit $ 38,700 20,000 400 8,000

Credit

550

$ 5,000

3,100

50 600 68,000 10,000


Reserve for Encumbrances………………………………………… Unreserved Fund Balance…………………………………………. Estimated Revenues……………………………………………….. Revenues…………………………………………………………... Appropriations……………………………………………………... Expenditures……………………………………………………….. Encumbrances……………………………………………………... Operating Transfer to Debt Service Fund………………………….

310,000

283,000 10,000 5,000

$ 678,750

10,000 285,100 300,000

$ 678,750

Jurnal Penutup Akhir Tahun

Selain perlu dilakukan jurnal penutup seperti yang dilakukan dalam akuntansi komersial, dalam akuntansi pemerintahan, ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan untuk melakukan jurnal penutup akhir tahun – khususnya untuk rekening-rekening anggaran (budgetary accounts): pertama, menjurnal balik rekening anggaran dan realisasi anggarannya (reverse the budget-closed the actual); kedua menjurnal selisih antara anggaran dan realisasinya (variance); dan ketiga, menjurnal keseluruhan rekening anggaran (compound entry ). Akan tetapi, ketiga pendekatan penjurnalan tersebut akan menghasilkan hasil yang sama. Jurnal Pneutup, pendekatan anggaran – realisasi (Budget – Close the Actual Approach)

Jurnal penutup dengan pendekatan ini akan menghasilkan catatan sbb: (C1) Appropriations………………………………………………

(C2)

(C3)

(C4)

Unreserved Fund Balance………………………………….. Estimated Revenues…………………………………….. Untuk menutup rekening-rekening anggaran. Revenues…….……………………………………………… Unreserved Fund Balance……………………………….. Expenditures…………………………………………….. Untuk menutup rekening-rekening realisasi anggaran. Operating Transfer from Special Revenue Fund…………… Unreserved Fund Balance ………………………………. Unreserved Fund Balance………………………………….. Encumbrances…….…………………………………….. Untuk menutup rekening saldo encumbrances dengan menyisakan rekening reserve for encumbrances. 1

$ 300,000 10,000

$ 310,000

$285,100 $ 2,100 283,000 $ 5,000 5,000

$ 10,000 $ 10,000

Jurnal Penutup, pendekatan selisih anggaran (Variance Approach)

Jurnal penutup dengan pendekatan ini akan menghasilkan catatan sbb: (C1)

Revenues…………………………………………………….. Unreserved Fund Balance …………………………………... Estimated Revenues……………………………………… Untuk menutup selisih anggaran pendapatan dengan

$ 285,100 24,900

$ 310,000

1

Dengan pendekatan seperti ini berarti bahwa ada komitmen dari unit pemerintah untuk melanjutkan sisa pesanan pembelian atau kontrak yang belum terealisasi di akhir tahun untuk dapat direalisasikan di tahun anggaran berikutnya. Kondisi ini dimungkin menurut aturan perundangan, meskipun bukan satu-satunya pendekatan.

139


realisasinya. (C2) Appropriations……………………………………………… Expenditures…………………………………………….. Unreserved Fund Balance ……………………………….. Untuk menutup selisih anggaran belanja dan realisasinya.

$ 300,000

283,000 17,000

Untuk jurnal (C 3) dan (C 4), tidak ada perbedaan antara kedua pendekatan diatas. Jurnal Penutup, pendekatan kumpulan (Compound Entry Approach)

Jurnal penutup dengan pendekatan ini akan menghasilkan catatan sbb: (C)

Revenues…………………………………………………..... Appropriation…….…………………………………………. Operating Transfer from Special Revenue Fund…………… Unreserved Fund Balance ………………………………….. Estimated Revenues …………………………………….. Expenditures..………………………………………….... Encumbrances………………………………………….... Operating Transfer to Debt Service Fund……………..... To close the general ledger accounts.

$ 285,100 300,000 5,000 17,900

$ 310,000 283,000 10,000 5,000

Neraca Percobaan setelah jurnal penutup – akhir tahun 20X1 Figure …Postclosing Trial Balance – End of 20X1

A Governmental Unit General Fund Postclosing Trial Balance General Ledger December 31, 19X1 Cash……………………………………………………………....... Investment…………………………………………………………. Accrued Interest Receivable………………………………………. Taxes Receivable – Delinquent……………………………………. Allowance for Uncollectible Delinquent Taxes…………………… Interest and Penalties Receivable – Delinquent Taxes Allowance for Uncollectible Interest and Penalties Accounts Receivable………………………………………………. Allowance for Uncollectible Accounts Receivable……………….. Vouchers Payable………………………………………………….. Reserve for Encumbrances………………………………………… Unreserved Fund Balance………………………………………….

Debit $ 38,700 20,000 400 8,000

$

5,000

550 50 3,100 600 68,000 10,000 12,900 $ 83,650

140

Credit

$ 83,650


NERACA Figure ……. Balance Sheets – End of 20X1 A Governmental Unit General Fund Balance Sheets December 31, 19X1 Assets Cash……………………………………………………………....... Investment…………………………………………………………. Accrued Interest Receivable………………………………………. Taxes Receivable – Delinquent……………………………………. Allowance for Uncollectible Delinquent Taxes……………………

$ 8,000 5,000

$ 38,700 20,000 400 3,000

Interest and Penalties Receivable – Delinquent Taxes Allowance for Uncollectible Interest and Penalties …. Accounts Receivable ………………………………………………. Allowance for Uncollectible Accounts Receivable………………..

550 50 3,100 600

Liabilities and Fund Balance Liabilities: Vouchers Payable………………………………………………. Fund Balance: Reserve for Encumbrances…………………………………….. Unreserved Fund Balance………………………………………

500

2,500 $ 65,100

$68,000

10,000 (12,900)

(2,900) $ 65,100

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Figure …..

Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance – for 20X1 A Governmental Unit General Fund Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in [Total] Fund Balance For the 19X1Fiscal Year

Revenues Taxes …………………………………………………………. Licenses and Permits ………………………………………….. Charges for Services ………………………………………….. Fines and Forfeits……………………………………………… Others …………………………………………………………

$ 115,000 50,000 84,000 35,000 1,100

Total Revenues…………………………………………….. Expenditures General Government…………………………………………. Public Safety…………………………………………………. Highways and Streets………………………………………… Health and Sanitation………………………………………… Total Expenditures…………………………………………

$ 285,100 41,000 100,000 90,000 52,000

141


Excess of Revenues over Expenditures…………………………… Other Financing Sources (Uses) Operating Transfer to Debt Service Fund……………………… Outstanding Encumbrances ……………………………………. Excess of Revenues Over Expenditures & Other Financing Sources Uses ………………………………….. Fund Balance – Beginning of 20X1 Fund Balance – End of 20X1………………………………………

283,000 2,100 5,000 10,000 15,000 ( 12,900 ) 0 $ 12,900)

A 2. CAPITAL PROJECT FUND Capital Project Fund dibentuk untuk mencatat sumber daya keuangan yang dipergunakan untuk membangun atau memperoleh capital facilities pemerintah, seperti gedung, jembatan, jalan raya dsb. Pembangunan atau perolehan capital facilities tersebut sebagian besar dibiayai dengan penerbitan obligasi dan intergovernmental grants (bantuan dari unit pemerintah yang lain). GASB merekomendasikan proses akuntansi untuk penerimaan yang berasal dari penerbitan obligasi dan hutang jangka panjang sebagai: 1) Pendapatan yang bertujuan untuk memperoleh aset modal pemerintah seharusnya dicatat didalam Capital Project Fund. 2) Pendapatan yang bertujuan untuk pembiayaan dicatat didalam Debt Service Fund. 3) Pendapatan yang berasal dari Proprietary Fund atau Trust Fund seharusnya dicatat pada dana yang bersangkutan karena seperti hutang yang merupakan tanggung jawab utama dan akan didanai dengan pembentukan fund tertentu. Beberapa Capital Project Fund dapat didanai dari special assessment. Special Assessment pada dasarnya adalah pajak khusus yang dibebankan wajib pajak atau pihak yang mendapat keuntungan dari proyek tersebut. Special Assessment biasanya hutang, dengan tingkat bunga tertentu dengan periode selama 5 sampai 10 tahun. Standar Akuntansi pada Capital Project Fund 1) Sumber Daya Keuangan Sumber daya keuangan untuk Capital Project Fund dapat berupa penerbitan obligasi atau hutang jangka panjang lainnya, special assessment, bantuan atau bagian pendapatan dari unit pemerintah lainnya, transfer dari jenis fund lain, dan pendapatan bunga yang diperoleh dari hasil investasi temporer. 2) Jumlah Fund yang Diperlukan Setiap Capital Project Fund biasanya dibentuk untuk setiap proyek atau setiap penerbitan hutang. Penerbitan Capital Project Fund yang berbeda disebabkan karena masing-masing proyek memiliki sifat yang sangat beragam, melibatkan jumlah sumber daya yang sangat besar, dianggarkan secara indivudual untuk masingmasing proyek atau didasarkan kepada basis penerbitan hutang, atau adanya

142


peraturan dan kontrak yang berbeda-beda untuk tiap proyek. Namun demikian, beberapa pemerintah negara bagian lebih memilih menggunakan satu akuntansi Capital Project Fund meskipun beberapa dana yang dibatasi penggunaannya seperti obligasi atau bantuan/grant dan beberapa Capital Project Fund digunakan didalam satu proyek Capital Project Fund. Siklus atas Capital Project Fund Siklus atas Capital Project Fund adalah sebagai berikut: a. Penerimaan atas semua sumber daya keuangan, pendapatan atau sumber pembiayaan lain akan dikredit. b. Pengeluaran atau belanja akan dicatat dan dibayar. c. Pendapatan, pengeluaran atau belanja serta saldo atas fund akan ditutup pada Unreserved Fund Balance. d. Sisa atas sumber daya keuangan yang ada dan saldo fund tersebut akan ditutp pada saat aset yang bersangkutan ditransfer ke jenis funa yang lain (dilepas dengan cara lain yang sesuai dengan peraturan atau kontrak). Kadang-kadang Capital Project Fund dapat dipergunakan untuk mendanai konstruksi dimana pemerintah bertindak sebagai kontraktor, dimana unit pemerintah mempergunakan pegawai ataupun perlengkapan yang dimiliki oleh pemerintah, seperti hanlnya yang terjadi pada operasi General Fund. 3) Anggaran Sumber daya keuangan yang akan dipergunakan biasanya telah direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dalam anggaran pemerintah jangka panjang dan merupakan apropriasi yang berbasis proyek, sehingga appropriasi tidak menyeleweng pada akhir tahun fiskal. Dalam beberapa hal, pengendalian yang memadai dibutuhkan meskipun tidak ada proses penyusunan angaaran maupun approriasi. 4) Pembiayaan Sementara (Interim Financing) Kas dapat dipinjam dengan jangka pendek khususnya pada awal siklus CPF, untuk membayar pengeluaran/belanja yang terjadi sebelum dana obligasi dan sumber daya keuangan lainnya diterima. Pemerintah dapat mempergunakan pembiayaan jangka pendek yang berguna untuk: a. Memungkinkan mereka untuk menerbitkan hutang jangka panjang dekat dengan waktu dimana sebagian besar pengeluaran/belanja akan dilakukan. b. Mendapatkan keuntungan atas kemungkinan membaiknya kondisi pada pasar obligasi. c. Menghindari penundaan atas proyek jika ada masalah teknik dengan penerbitan obligasi. Sumber-sumber yang bisa digunakan oleh pemerintah sebgai hutang jangka pendek antara lain: a. Dari unit organisasi pemerintah yang lain atau Bond Anticipation Notes (BAN). b. Notes diterbitkan kepada kreditor, bank atau lembaga keuangan. Yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan sementara dengan pembiayaan jangka pendek adalah: a. Pinjaman jangka pendek ini biasanya akan dibayar ketika pendapatan dari penerbitan obligasi atau sumber pembiayaan CPF yang lain diterima. 143


b. Sebagian besar pinjaman sementara (interim borrowing) dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam kewajiban lancar CPF. c. Akan dilakukan jurnal pembalik ketika pinjaman tersebut dibayar. d. Beban yang berkaitan dengan hutang jangka pendek tersebut seperti beban bunga akan dicatat sebagai expenditure pada CPF.

5) Pendapatan Intergovernmental Karena bantuan, pendapatan yang harus dibagi (shares revenue), dan kontribusi dari unit organisasi pemerintah adalah pendapatn, yang merupakan subyek dari basis modifikasi akrual yang telah ditetapkan oleh GASB sebagai governmental fund. Sehingga pengakuan pendapatan harus memenuhi syarat measurable dan available. Jika bantuan yang penggunaanya dibatasi diterima sebelum appropriasi atas pengeluaran/belanja dibuat, baik aset maupun pendapatan yang ditangguhkan (deferred revenue) diakui pada CPF. Setelah itu, pendapatan diakui sebagai appropriasi pengeluaran. Tetapi apabila kualifikasi pengeluaran/belanja dibuat sebelum bantuan itu diterima, maka piutang atas bantuan (grant receivable) dan pendapatn seharusnya diakui, dengan asumsi bahwa piutang tersebut telah tersedia (available). 6) Premium atas Obligasi, Diskon dan Biaya Penerbitan § Pendapatan yang diterima atas penerbitan obligasi dicatat berdasarkan nilai nominal (face value) atas obligasi tersebut. § Bila terdapat premium atau diskon dilaporkan secara terpisah. § Biaya penerbitan obligasi dicatat sebagai pengeluaran/expenditure. § Biaya bunga untuk obligasi tersebut akan dibayar dengan Debt Service Fud, dan premium dan semua pembayarn yang diterima diakui sebagi accrued interest pada Debt Service Fund. Ilustrasi Transaksi dalam CPF Dimisalkan di tahun 20X1, sebuah unit pemerintah memutuskan untuk membangun sebuah jembatan dengan estimasi biaya sebesar $3,000,000. Pendanaan proyek tersebut akan berasal dari: Total Federal grant…………………….. State grant……………………….. Penerbitan Bond ……………….. Transfer dari general fund………

$1,200,000 600,000 900,000 300,000 $3,000,000

Persentase 40 20 30 10 100

State grant bersifat tetap jumlahnya, sedangkan federal grant akan menanggung 40% biaya proyek, dengan jumlah maksimum $1,200,000. Konstruksi jembatan ini akan dibangun oleh kontraktor swasta, dimisalkan Howard & Co, sedangkan pekerjaan lainnya (lanskap dan mobilisasi peralatan) akan dilakukan sendiri oleh tenaga kerja dari unit pemerintah sendiri. Rincian biaya proyek tersebut adalah sebagai berikut::

144


Bridge construction: Howard & Co ……………………………… $2,400,000 Landscaping & Earthmoving: Labor ………….…………………………… $300,000 Machine Time ……………………………… 200,000 Fuels & materials .…………………………. 100,000

600,000 $3,000,000

Kontraktor konstruksi telah memberikan garansi berupa performance bond untuk jaminan kualitas dan ketepatan waktu pekerjaan. Dalam kontrak disebutkan bahwa 5% dari setiap tagihan kontraktor akan ditahan (retensi) dan baru dibayarkan setelah ada inspeksi dan persetujuan dari pihak pemberi kerja. Pembangunan proyek ini dimulai pada tahun 20X1 dan akan selesai tahun 20X2. Jurnal dari transaksitransaksi tersebut dalam CPF akan disajikan dibawah ini. Jurnal Anggaran Pada saat anggaran disetujui oleh pihak legislatif, anggaran tersebut akan dijurnal sebagai berikut: Estimated Revenues – Federal Grant…………………………........ Estimated Revenues – State Grant ………………………….......... Estimated Other Financing Sources –Bond Proceeds ……….... Estimated Other Financing Sources – Operating Transfer from GF. Appropriations – Howard & Co. contract……………………… Appropriations – Labor……………………………………….... Appropriations – Machine time………………………............... Appropriations – Fuel and Materials………………………....... Untuk mencatat anggaran proyek.

$1,200,000 600,000 900,000 300,000 $2,400,000 300,000 200,000 100,000

Transaksi-transaksi selama tahun 20X1 (1)

(2)

(3)

(4)

(5a)

Encumbrances – Howard & Co ………..…………………... Reserve for encumbrances……………………………….. Untuk mencatat kontrak yang telah ditandatangani. Cash…………………………………………………………... Other Financing Sources – Bond Proceeds ……………… Untuk mencatat penjualan obligasi, dengan asumsi kurs 101. Encumbrances – Fuel and Materials………………………...... Reserved for encumbrances……………………………….. Untuk mencatat pesanan pembelian BBM & material. Cash…………………………………………………………... Revenues – State Grant……………………………………. Other Financing Sources – Operating Transfer from General Fund ……………….............................. Untuk mencatat penerimaan state grant dan sebagian transfer dari GF Reserved for Encumbrances……………………….................. Encumbrances – Fuel and Materials………………………. Encumbrances – Howard & Co. contract………………… Untuk menjurnal balik encumbrances, karena ada

$2,400,00 0

$2,400,00 0

$909,000 $909,000

$55,000 $55,000 $730,000 $600,000 130,000

$1,048,00 0

$ 48,000 1,000,000

145


(5b)

(6)

(7)

(8)

tagihan termin 1 berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan proyek. Expenditures – Fuel and Materials………………………........ Expenditures – Machine Time………………………............... Expenditures – Bean & Co. contract………………………...... Contract Payable – Retained Percentage………………….. Vouchers Payable………………………………………….. Untuk mencatat tagihan termin 1, dimana 5% diantaranya di jadikan retensi. Vouchers Payable…………………………………………....... Investments…………………..……………………….............. Expenditures – Labor ……………………….......................... Cash…………………..……………………………………. Untuk mencatat pengeluaran uang yang digunakan untuk pembayaran tagihan kontraktor, investasi dan upah pekerja. Due from Federal Government……………………………….. Revenues – Federal Grant…………………………………. Untuk mencatat penagihan CPF kepada pemerintah federal atas biaya proyek yang telah dilakukan. perhitungan: 40% X total expenditures yang telah dilakukan ($1,130,000 + $140,000) Accrued Interest Receivable….………………………………. Revenues – Interest……..…………………………………. Untuk mencatat bunga investasi yang diaccrued di akhir tahun.

$49,000 81,000 1,000,000 $ 50,000 1,080,000

$970,000 400,000 140,000 $1,510,00 0

$508,000 $508,000

$18,000 $18,000

Jurnal Penutup akhir tahun – Proyek belum selesai Pada dasarnya, laporan keuangan suatu fund, termasuk CPF, harus disusun pada akhir tahun. Namun demikian, karena laporan keuangan CPF merupakan laporan keuangan interim, mengingat proyek belum selesai, standar akuntansi memberikan 2 alternatif pendekatan. Satu pendekatan menyatakan bahwa rekeningrekening dalam CPF ditutup di akhir tahun, dan pendekatan lain menyatakan bahwa rekening-rekening CPF tidak perlu ditutup. Kedua pendekatan tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dan para akuntan memperbolehkan melakukan kedua pendekatan tersebut. Apabula rekening-rekening tersebut ditutup di akhir tahun, jurnal penutupnya adalah sebagai berikut: (C1)

146

Revenues – Federal Grant…….………………………………. Revenues – State Grant…….…………………………………. Revenues – Interest…….……………………………………... Other Financing Sources – Bond Proceeds…………………… Other Financing Sources – Operating Transfer from GF . Unreserved Fund Balance…………………………………….. Estimated Revenues – Federal Grant……………………… Estimated Revenues – State Grant………………………… Estimated Other Financing Sources – Bond Pro ceeds Estimated Other Financing Sources – Operating Transfer from General Fund ………………………… Untuk menutup rekning anggaran pendapatan dan realisasinya pada akhir tahun.

$508,000 600,000 18,000 909,000 130,000 835,000 1,200,000 600,000 900,000 300,000


(C2) Appropriations – Howard & Co. contract……………………

1,000,000 140,000 81,000 49,000

Appropriations – Labor……………………………………….. Appropriations – Machine Time……..……………………….. Appropriations – Fuel and Materials…………………………. Expenditures – Howard & Co. contract…………………… Expenditures – Labor……………………………………… Expenditures – Machine Time……..……………………… Expenditures – Fuel and Materials………………………... Untuk menutup realisasi belanja di akhir tahun dan apropriation yang sudah hangus. (C3) Appropriations – Howard & Co. contract…………………… Appropriations – Fuel and Materials…………………………. Encumbrances - Howard & Co. contract………………… Encumbrances – Fuel and Materials……………………... Untuk menutup saldo encumbrance dan reserve for encumbrances yang berkaitan.

1,000,000 140,000 81,000 49,000

1,400,000 7,000 1,400,000 70,000

Neraca Percobaan akhir tahun – Proyek belum selesai Figure …..Worksheet – Preclosing General Ledger Trial Balance, Closing Entries, and Postclosing Trial Balance Worksheet – End of 19X1 (Project Incomplete)

Govermental Unit Capital Project Fund Preclossing Trial balance, Adjusting Ebtries, Postclossing Trial Balance End of 20X1 (Project Incomplete)

Account

Precossing Trial Balance Dr

Cr

Clossing Entries Dr

Cr

Post Clossing Trial Balance Dr

Cash

129.000

129.000

Investment

400.000

400.000

18.000

18.000

508.000

508.000

Accrued Interest Receivable Due from Federal Government Voucher Payable Contract Payable-Retained Percentage Estimated Revenue-Federal Grant

110.000

110.000

50.000

50.000

1.200.000

1.200.000

Estimated Revenue-State Grant

600.000

600.000

Estimated Other Financing Source-Bond Proceed

900.000

900.000

Estimated Other Financing Source-Transfer from GF

300.000

300.000

Appropriation-Pully Co

Cr

2.400.000

2.400.000

Appropriation-Labor

300.000

140.000

160.000

Appropriation-Machine Time

200.000

81.000

119.000

Appropriation-Fuel and Material

100.000

56.000

44.000

Revenue-Federal Grant

508.000

508.000

Revenue-State Grant

600.000

600.000

18.000

18.000

900.000

900.000

9.000

9.000

130.000

130.000

Revenue-Interest Other Financing Source-Bond (Face value) Other Financing Source-Bond Premium Other Financing Source-Transfer from GF Expenditure-Pully Co

1.000.000

1.000.000

140.000

140.000

Expenditure-Machine Time

81.000

81.000

Expenditure-Fuel and Material

49.000

49.000

1.400.000

1.400.000

Expenditure-Labor

Encumbrances-Pully Co

147


Encumbrances-Fuel and Material

7.000

Reserve for Encumbrances

7.000 1.407.000

6.732.000

6.732.000

1.407.000 4.842.000

Unreserved Fund Balance

5.677.000

835.000

835.000 1.890.000

1.890.000

Laporan Keuangan akhir tahun – Proyek belum selesai NERACA Figure ……..

Balance Sheet A Governmental Unit Capital Project Fund (Bridge Project) Balance Sheet

Assets Cash …………………………………………………………. Investment …………………………………………………... Accrued Interest Receivable …………………………………. Due from Federal Government ……………………………….

$ 129,000 400,000 18,000 508,000 $1,055,000

Liabilities and Fund Balance Liabilities Vouchers Payable ………………………………………… Contracts Payable – Retained Percentage ……………… Fund Balance Appropriated – Reserved for Encumbrances …………………………. Unencumbered ………………………………………. Unappropriated – Unreserved …………………………….

$ 110,000 50,000

$ 160,000

1,407,000 323,000 1,730,000 (835,000) 895,000 $1,055,000

Catatan: Neraca CPF yang disajikan dalam ilustrasi tersebut mirip dengan neraca GF, kecuali untuk pos “Fund Balance”. Anggaran belanja (appropriations) CPF adalah anggaran untuk satu proyek keseluruhan, dengan demikian anggaran yang belum dibelanjakan tidak hangus di akhir tahun, tetapi akan dilanjutkan sebagai otorisasi anggaran belanja untuk tahun berikutnya. Jadi, rekening Fund Balance diklasifikasikan dalam appropriated dan unappropriated, dan the Reserve for Encumbrances disajikan dalam appropriated fund balance.

148


LAPORAN OPERASI Laporan operasi dapat disusun dalam dua bentuk seperti diilustrasikan dibawah ini. Figure …….Operating Statement for 19X1 Fiscal Year (Project Incomplete) – Format A A Governmental Unit Capital Project Fund (Bridge Project) Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance Revenues: Federal Grant……………………………………………… State Grant………………………………………………… Interest…………………………………………………….. Expenditures: Howard & Co. Contract..…………………………………. Labor………………………………………………………. Machine Time……………………………………………... Fuel and Materials…………………………………………. Excess of Revenues over (under) Expenditures …………… Other Financing Sources (Uses): Bond Proceeds…………………………………………….. Operating Transfer form General Fund…………………… Excess of Revenues and Other Financing Sources over – (under) Expenditures and Other Uses…………………….. Fund Balance – Beginning of 19X1………………………….. Fund Balance – End of 19X1………………………………….

$ 508,000 600,000 18,000

$1,126,000

1,000,000 140,000 81,000 49,000 1,270,000 (144,000) 909,000 130,000 1,039,000 895,000 0 895,000

Figure …….Operating Statement for 19X1 Fiscal Year (Project Incomplete) – Format B A Governmental Unit Capital Project Fund (Bridge Project) Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance Revenues: Federal Grant……………………………………………… State Grant………………………………………………… Interest…………………………………………………….. Other Financing Sources: Bond Proceeds…………………………………………….. Operating Transfer form General Fund…………………… Total Revenues and Other Financing Sources ……………… Expenditures: Howard & Co. Contract…...………………………………. Labor………………………………………………………. Machine Time……………………………………………... Fuel and Materials…………………………………………. Excess of Revenues and Other Financing Sources over – (under) Expenditures ……………………………………… Fund Balance – Beginning of 19X1………………………….. Fund Balance – End of 19X1………………………………….

$ 508,000 600,000 18,000

$1,126,000

909,000 130,000 1,000,000 140,000 81,000 49,000

1,039,000 2,165,000

1,270,000 895,000 -895,000

149


KEGIATAN LANJUTAN PROYEK – 20X2 Jurnal Balik awal tahun. Apabila rekening-rekening CPF ditutup di akhir tahun, pada awal tahun 20X2 jurnal balik (reversing entries) perlu dilakukan dilakukan. Jurnal balik yang diperlukan pada awal tahun adalah sebagai berikut: (R1)

Estimated Revenues…………………………………………... $ 692,000 Estimated Other Financing Sources – Operating Transfer from General Fund ………………………………………... 170,000 Unreserved Fund Balance ………………………................ Untuk mencatat pembukaan rekening anggaran pendapatan yang belum terealisasi di tahun 20X1. (R2) Encumbrances – Howard & Co. Contract …………………… $1,400,000 Encumbrances – Fuel and Materials …………………………. 7,000 Appropriations – Howard & Co. Contract ……………… Appropriations – Fuel and Materials ……………………... Untuk mencatat jurnal balik saldo encumbrances. (R3) Revenues – Interest ………………………………………….. $ 18,000 Accrued Interest Receivable ……………………………… Untuk mencatat jurnal balik atas bunga yang di accrued akhir tahun 20X1.

$ 862,000

$1,400,000 7,000

$ 18,000

Trnsaksi-transaksi tahun 20X2. Transaksi-transaksi dan kejadian akuntansi CPF yang terjadi di tahun 20X1 adalah sebagai berikut: (1) Tagihan diterima oleh CPF untuk fuel and materials senilai $43,000 (sebagian merupakan saldo pesanan pembelian dan merupakan encumbrances sebesar $7,000); tagihan untuk machine time senilai $108,000; dan tagihan kontraktor and Howard & Co. senilai $1,410,000 (saldo encumbrances senilai $1,400,000). (a)

(b)

Reserve for Encumbrances ………………………................... Encumbrances – Howard & Co. Contract…………………. Encumbrances – Fuel and Materials ……………………… Untuk menjurnal balik encumbrances karena sudah teralisasi. Expenditures – Howard & Co. Contract …………………… Expenditures – Fuel and Materials …………………………... Expenditures – Machine Time ……………………………….. Contracts Payable – Retained Percentage ………………… Vouchers Payable ………………………………………… Untuk mencatat realisasi belanja dan hutang operasi yang timbul.

(2) Penerimaan tunai di tahun 20X2 berasal dari: Federal Grant ………………………………… $1,198,000 Investments (including interest) ……………... 430,000 Operating Transfer from General Fund ……… 170,000 $1,798,000

150

$1,407,00 0

$1,410,00 0 43,000 108,000

$1,400,00 0 7,000

$ 70,500 1,490,500


Cash ………………………....................................................... Due from Federal Government …………………………… Revenues – Federal Government …………………………. Investments ……………………………………………….. Revenues – Interest ………………………………………. Other Financing Sources – Operating Transfer from General Fund……………………………………………. Untuk mencatat penerimaan kas.

$1,798,00 0

$ 508,000 690,000 400,000 30,000 170,000

(3) Pengeluaran kas di tahun 20X2 digunakan untuk membayar hutang operasi sebesar $1,600,500 dan membayar upah sebesar $129,000 Vouchers Payable …………………………………………….. Expenditures – Labor ……........................................................ Cash ……………………………………………………….. Untuk mencatat pengeluaran kas.

$1,600,50 0 129,000

$1,729,50 0

(4) Dalam persyaratan pemerintah federal diketahui bahwa: (a) jumlah sebesar $10,000 yang merupakan pembayaran tambahan kepada kontraktor tidak disetujui oleh pemberi grant; (b) hanya belanja aktual untuk earthmoving and landscaping yang dijinkan; dan (c) belanja yang diijinkan harus didanai dari penerimaan bunga investasi. Penyesuaian perlu dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan diatas. (5) Revenues – Federal Grant ……………………………………. Due to Federal Government……………………………….. Untuk mencatat kewajiban CPF atas belanja-belanja yang tidak diperbolehkan oleh pemberi grant. Perhitungan: Allowable cost and reimbursement: Howard & Co. contract……………………………………….. Labor …………………………………………………………. Machine time ………………………………………………… Fuel and Materials ……………………………………………. Less: Interest earned …………………………………………. Allowable costs ………………………………………………. Federal grant share …………………………………………… Reimbursement ………………………………………………. Federal grant revenue recognized to date ……………………. Due to federal government ……………………………………

$ 30,000

$ 30,000

$2,400,00 0 269,000 189,000 92,000 2,950,000 30,000 2,920,000 40% 1,168,000 1,198,000 $ 30,000

(6) Pekerjaan jembatan telah disetujui dan diterima oleh unit pemerintah, setelah diinspeksi, sehingga retensi harus dibayarkan dan kewajiban kepad pemerintah federal dibayrkan dan saldo tersisa dalam CPF ditransfer ke DSF.

151


Contracts payable – retained percentage …………………….. Due to federal government …………………………………… Transfer to DSF ---------------------……………………………. Cash ………………………………………………………..

$ 120,500 30,000 47,000 $ 197,500

(7) Rekening yang ada dalam CPF ditutup seluruhnya, karena proyek telah selesai. Revenues – Federal Grant ……………...…………………….. $ 660,000 Revenues – Interest …………………………………………... 12,000 Other Financing Sources – Operating Transfer from General Fund ………………………………………………………. 170,000 Appropriations – Howard & Co. Contract …………………… 1,400,000 Appropriations – Labor ……………………………………… 160,000 Appropriations – Machine time ……………………………… 119,000 Appropriations – Fuel and Materials ………………………… 51,000 Unreserved Fund Balance ……………………………………. 27,000 Estimated Revenues – Federal Grant …………….……….. Estimated Other Financing Sources – Operating Transfer from General Fund ……………………………………... Expenditures – Howard & Co. Contract ………………… Expenditures – Labor …………………………………….. Expenditures – Machine Time ……………………………. Expenditures – Fuel and Materials ……………………….. Transfer to DSF ……………………………………………

$ 682,000 170,000 1,410,000 129,000 108,000 43,000 47,000

Laporan Keuangan akhir 20X2 – Proyek selesai. Karena keseluruhan kegiatan proyek telah selesai dan rekening-rekening dalam CPF telah ditutup, maka neraca CPF akan menjadi nihil. Yang ada adalah laporan keuangan untuk anggaran dan realisasinya (laporan operasi). Figure …..Operating Statement for the Project – 20X1 and 20X2 Fiscal Years (Project Complete) Format B A Governmental Unit Capital Project Fund (Bridge Project) Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance For the Project – 19X1 and 19X2 Fiscal Years (Project Complete) 19X2 19X1 Revenues: Federal Grant………………………………………… State Grant…………………………………………… Interest……………………………………………….. Other Financing Sources: Bond Proceeds……………………………………….. Operating Transfer form General Fund………………

Total Revenues and Other Financing Sources ……… Expenditures:

152

660,000

Total

12,000 672,000

508,000 600,000 18,000 1,126,000

1,168,000 600,000 30,000 1,798,000

-170,000 170,000

909,000 130,000 1,039,000

909,000 300,000 1,209,000

842,000

2,165,000

3,007,000


Howard & Co. Contract……………………………… Labor………………………………………………….. Machine Time………………………………………… Fuel and Materials……………………………………. Excess of Revenues and Other Financing Sources over – (under) Expenditures ………………………………… Fund Balance – Beginning of 19X1……………………... Residual Equity Transfer to DSF Fund Balance – End of 19X1……………………………..

1,410,000 129,000 108,000 43,000

1,000,000 140,000 81,000 49,000

2,410,000 269,000 189,000 92,000

1,690,000

1,270,000

2,960,000

(848,000) 895,000

895,000 --

47,000 --

(47,000) $ --

-$ 895,000

(47,000) $ --

A 3. DEBT SERVICE FUND Tujuan dibentuknya Debt Service Fund (DSF) adalah untuk mencatat akumulasi atas sumber daya yang dipergunakan untuk membayar pokok dan bunga atas hutang jangka panjang. Jadi hanya hutang jangka panjang yang tercatat didalam General Long-Term Liabilities yang dicatat dan dilayani didalam Debt Service Fund, meskipun tidak semua General Long Term Liabilities harus dilayani/dicatat didalam DSF. Kodifikasi GASB menyebutkan bahwa DSF hanya dibutuhkan apabila terdapat peraturan/aspek legal pada sumber daya ekonomi/keuangan yang akan diakumulasikan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman pada saat jatuh tempo dimasa yang akan datang. Lingkungan, Pembiayaan dan Pengakuan Pengeluaran/Belanja dalam DSF Tipe Hutang Jangka Panjang Empat tipe hutang jangka panjang biasanya terdapat didalam pemerintah negara bagian atau pemerintahan lokal. Keempat tipe hutang jangka panjang tersebut adalah: 1) Obligasi yaitu suatu perjanjian untuk membayar jumlah tertentu pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang, biasanya juga disertai dengan bunga dengan tingkat tertentu. Obligasi biasanya dalam jumlah yang besar karena biasanya obligasi merupakan sumber utama dari jenis pembiayaan jangka panjang. 2) Wesel (Notes) yaitu dokumen yang secara formal lebih rendah dibadingkan dengan obligasi, yang mengidentifikasi kewajiban untuk melakukan pembayaran uang yang dipinjam berserta bunganya. 3) Warrant yaitu pesanan yang dilakukan oleh lembaga legislalif maupun eksekutif kepada bendaharawan untuk membayar sejumlah uang kepada (bearer/order). Biasanya warrant dibayar lebih dari satu tahun dari tanggal dimana warrant tersebut diterbitkan. 4) Capital Lease, Lease-Purchase Agreement dan Installment Purchase Method Ketiga jenis metode di atas sekarang banyak dipergunakan oleh unit pemerintah. Jika substansi dari transaksi tersebut mengidentifikasikan bahwa dilakukan pembelian terhadap general government dan hutang telah benar-benar ada (exist), maka seharusnya dicatat dalam General Capital Assets (GCA) dan General Long-term Liabilities (GLTL), dan dapat mempergunakan DSF. 153


Sumber Pembiayaan Uang yang diperlukan untuk melakukan pembayaran atas hutang jangka panjang dapt berasal dari berbagai sumber dengan tingkat pembatasan legal yang berbeda-beda. Biasanya yang dipergunakan sebagi sumber keuangan adalah pajak atas property (poperty taxes). Suatu tingkat bunga khusus dapat diterapkan dalam rangka penerbitan obligasi, dimana penerimaan yang didapat dibagi rata pada sesama penerbit obligasi. Penerimaan yang berasal dari pajak ini akan dicatat pada SRF, dan bagian yang dialokasikan kepada debt service akan ditransfer ke DSF. Sumber penerimaan yang lain seperti pajak penjualan dll. Investasi atas Debt Service Fund Sumber daya keuangan yang dimiliki oleh DSF dapat diinvestasikan sampai saat dimana dana tersebut dibutuhkan untuk membayar hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Peraturan negara bagian menyebutkan tentang investasi atas DSF yang bisa diakukan serta penilaian ketaatan atas ketetapan tersebut akan dilakukan dengan proses audit. Peraturan federal juga akan mempengaruhi investasi yang dibuat atas DSF. Beberapa investasi yangbisa dilakukan atas DSF yang dimilki adalah: § Sertifikat deposito § US Threasury Bill (di Indonesia Sertifikat Bank Indonesia) § Surat berharga dengan peringkat tinggi. Investasi dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan, termasuk beberapa fee yang harus dikeluarkan yang berkaitan dengan perolehan investasi. Setelah itu investasi dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Ilustrasi Transaksi DSF untuk penerbitan Serial Bond. Diasumsikan bahwa serial bond diterbitkan oleh suatu unit pemerintah dengan nilai nominal $1,000,000 pada tingkat bunga 5% pada 1 Januari tahun 20X1. Pelunasan tahunan yang disyaratkan adalah senilai $ 100,000 ditambah dengan bunga yang terkait. Pembayaran kembali obligasi direncakan berasal dari dana yang diperoleh dari pajak atas property. Penjamin obligasi mensyaratkan bahwa sejumlah $ 150,000 harus diinvestasikan dan dicadangkan untuk kelancaran pelunasan, dan investasi tersebut direncanakan dilakukan di tahun 20X1 senilai $80,000 dan di tahun 20X2 senilai $70,000. Jumlah tersebut telah disetujui oleh unit pemerintah dan sumber dananya berasal dari transfer dari General Fund. Selain itu, pihak bank mengharuskan unit pemerintah membayar $10,000 untuk biaya agen (fiscal agent fees). Anggaran tahun 20X1 untuk DSF yang telah disetujui adalah sebagai berikut: Estimated Revenues and Transfers in: Property taxes Investment income Operating transfer from General Fund

Appropriations: Bond principal retirement

154

$ 162,000 6,000 . 80,000 248,000 100,000


Interest on bonds Fiscal agent fees

50,000 . 10,000 . 160,000 $ 88,000

Budgeted increase in fund balance

Tambahan persyaratan ditambahkan bahwa transfer dari General Fund sebesar $80,000 harus diinvestasikan dan dicadangkan. Jurnal atas transaksi di tahun 20X1. (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Estimated Revenues ……………………………………… Estimated Operating Transfer from General Fund … Appropriations ……………………………………… Unreserved Fund Balance ………………………….. Untuk mencatat anggaran 20X1 dari DSF

$ 168,000 80,000

Cash ……………………………………………………… Operating Transfer from General Fund …………… Untuk mencatat transfer yang diterima dari GF

$ 80,000

Investment ……………………………………………….. Unreserved Fund Balance ……………………………….. Cash …………………………………………………. Reserve for Fiscal Exigencies ……………………….. Untuk mencatat pemebentukan cadangan yang dipersyaratkan oleh bond indenture

$ 80,000 80,000

Taxes Receivable-Current ………………………………… Allowance for uncollectible current taxes ……… Revenues ……………………………………………. Untuk mencatat tagihan pajak property

$ 165,000

Cash ……………………………………………………….. Taxes Receivable – Current ………………………….. Untuk mencatat penerimaan kas dari piutang pajak

$ 158,000

Cash ……………………………………………………….. Revenues ……………………………………………… Untuk mencatat penerimaan tunai dari bunga investasi

$

$ 160,000 88,000

$ 80,000

$ 80,000 80,000

$

3,000 162,000

$ 158,000

4,000 $

Expenditures ………………………………………………. Matures Bonds Payable ……………………………….. Matures Interest Payable ……………………………… Fiscal Agent Fees Payable ……………………………. Untuk mencatat kewajiban yang jatuh tempo atas hutang pokok, bunga dan biaya yang terkait.

$ 160,0000

Matures Bonds Payable …………………………………… Matures Interest Payable ………………………………….. Fiscal Agent Fees Payable ………………………………… Cash ………………………………………………….. Untuk mencatat pembayaran kewajiban.

$ 100,000 50,000 10,000

4,000

$ 100,000 50,000 10,000

$ 160,000

155


Catatan: Untuk kepraktisan, jurnal no 7 dan 8 sering digabungkan. (9a)

Taxes Receivable – Delinquent …………………………… Allowance for uncollectible current taxes ………………… Taxes Receivable – Current …………………………. Allowance for uncollectible delinquent taxes … Untuk mencatat reklasifikasi tagihan pajak dan cadangan tak tertagihnya. Revenues…………………………………………………… Deferred Property Tax Revenue ……………………..

(9b)

10

Investment ………………………………………………… Accrued Interest Receivable ……………………………… Revenues …………………………………………….. Untuk mencatat kenaikan nilai wajar dari investasi dan bunga yang diaccrued di akhir tahun.

$

7,000 3,000 $

7,000 3,000

$ 2,000 $ 2,000 $

300 2,700 $

3,000

Jurnal Penutup Akhir Tahun 20X1 (C1)

(C2)

Appropriation …………………………………………… Unreserved Fund Balance ………………………………. Estimated Revenues ………………………………… Estimated Operating Transfer From General Fund … Untuk menutup rekening anggaran.

$ 160,000 88,000

Revenues …………………………………………………. Operating Transfer from General Fund ………………….. Expenditures ………………………………………… Unreserved Fund Balance …………………………… Untuk menutup rekening realisasi anggaran.

$ 167,000 80,000

$ 168,000 80,000

$ 160,000 87,000

Laporan Keuangan DSF Laporan Keuangan DSF secara lengkap akan terdiri dari: Balance Sheet Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance, dan Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance – Budget and Actual (budgetary operating statement) apabila anggaran dibuat tahunan. • • •

Figure ….. Debt Service Fund Balance Sheet A Governmental Unit Flores Park Serial Bonds Debt Service Fund Balance Sheet December 31, 19X1 Assets Cash Taxes receivable – delinquent Less: Allowance for uncollectible delinquent taxes Investments Accrued interest receivable

156

$ 2,000 $ 7,000 . 3,000

$

4,000 80,300 2,700 $ 89,000


Liabilities and Fund Balance Liabilities: Deferred property tax revenues Fund Balance: Reserves for exigencies Unreserved

Figure ……..

$ $ 80,000 7,000

2,000

.87,000 $ 89,000

Serial Bonds Debt Service Fund Budgetary Operating Statements A Governmental Unit Flores Park Serial Bonds Debt Service Fund Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance – Budget and Actual For the Year Ended December 31, 19X1

Budget Revenues: Property Taxes Investment income Other Financing Sources: Operating Transfer from General Fund Total Revenues and Other Financing Sources Expenditures: Bond Principal retirement Interest on bonds Fiscal Agent Fees Excess of Revenues and Other Financing Sources over Expenditures Fund Balance – January 1 Fund Balance – December 31

Actual

Variance Favorable (Unfavorable)

$ 162,000 . 6,000 168,000 . 80,000

$ 160,000 . 7,000 167,000 . 80,000

($ 2,000)

248,000

247,000

(1,000)

100,000 50,000 10,000 160,000

100,000 50,000 10,000 160,000

-

88,000

87,000

(1,000)

$ 88,000

$ 87,000

($ 1,000)

. 1,000 (1,000) . -

A 4 . AKUNTANSI ASET TETAP & HUTANG JANGKA PANJANG Overview Prosedur Akuntansi. GASB telah memberikan pedomen yang spesifik tentang bagaimana General Capital Assets (GCA) dan General Long-Term Liabilities (GLTL) dilaporkan didalam Government-Wide Financial Statement tetapi tidak menentukan secara rinci bagaimana prosedur akuntansi untuk GCA dan GLTL. 1) General Capital Assets (GCA) Kadang pemerintah menggunakan beberapa aktiva yang dapat bertahan lama dalam operasinya. Yang dimaksud dengan Capital Assets adalah: a. Tanah b. Pengembangan atas Tanah c. Gedung

157


e. f. g. h. i.

d. Pengembangan atas Gedung Mesin Peralatan Peninggalan Sejarah Infrastruktur Aktiva Berwujud dan Tidak Berwujud Lainnya, etc.

Karakteristik Capital Assets adalah: a. Aktiva tersebut dapat dipergunakan untuk operasi entitas dengan masa manfaat melebihi satu periode pelaporan. b. Biasanya memiliki wujud fisik dan semuanya diharapkan untuk mampu memberikan jasa (service) untuk periode yang melebihi satu periode pelaporan. c. Biasanya tidak terdapat konsumsi secara fisik, tetapi terdapat penurunan masa manfaat secara ekonomis dari waktu ke waktu. d. Pencatatan dan pengendalian yang cukup atas aktiva tersebut bertujuan untuk terciptanya manajemen secara efisien dan untuk pelaporan keuangan. Perolehan dan Penilaian Awal Pemerintah dapat membeli atau membangun GCA yang diinginkan atau dengan memperolehnya melalui leasing (capital lease), hadiah (gift) atau dengan cara yang lain. Sebagian besar GCA dicatat berdasarkan biayanya. Biaya (Cost) GCA seharusnya dicatat berdasarkan biayanya. Prinsip biaya yang diterapkan pada akuntansi pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah pada esensinya sama dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum pada entitas bisnis biasa. Biaya disini juga termasuk biaya yang dibutuhkan untuk membawa aset sampai siap untuk dipergunakan. Estimasi Biaya GASB Codification memperbolehkan untuk mencatat GC berdasarkan estimasi biaya (estimated original cost) dengan basis informasi yang tersedia. GASB Codification menyebutkan bahwa: a. Jika penentuan biaya historis atas GCA tidak bisa dilakukan karena tidak adanya pencatatan yang memadai, maka dapat dipergunakan estimasi atas biaya historis (estimated historical cost). b. Pemerintah dapat mempergunakan estimasi atas biaya historis dengan menghitung biaya pengganti (current replecement cost) atas aset yang sejenis lalu menurunkan (deflating) biaya tersebut dengan menggunakan price level index untuk tahun perolehan. Akumulasi depresiasi juga dihitung berdasarkan jumlah yang diturunkan (deflated amount) kecuali untuk general infrastructure assets yang dilaporkan dengan pendekatan modifikasi) modified approach. c. Informasi lain yang dapat dipergunakan untuk menyediakan data untuk mendukung proses kapitalisasi awal. Hadiah, Penutupan (Foreclosure) dan Eminent Domain

158


a. Capital Assets yang diperoleh dari hadiah dicatat pada nilai wajarnya ketika capital assets tersbut diterima. b. Pada kasus Penutupan, biasanya penilaian secara normal biasanya nama yang lebih rendah dari 1) jumlah jatuh tempo atas tanah atau special assessment, bunga dan pinalti serta biaya penutupan lainnya atau 2) hasil taksiran appraisal. c. Eminent Domain adalah kekuatan yang dimiliki oleh pmerintah untuk menyita property publik, dan kompensasi yang diberikan biasanya ditentukan lewat pengadilan. Klasifikasi GCA. GASB tidak menerbitkan standar mengenai clasifikasi atas GCA. Tetapi beberapa pemerintah negara bagian mengikuti rekomendasi yang diberikan GFOA dimana GCA diklasifikasikan menjadi 5 kelompok yaitu: a. Tanah – Jumlah biaya atas tanah mencakup biaya pembelian atas tanah, biaya insidental yang terjadi pada saat memperoleh tanah dan biaya untuk menyiapkan tanah samapi siap untuk digunakan. b. Gedung dan Pengembangan atas Gedung – Klasifikasi didalamnya mencakup 1. Struktur Permanen yang dipergunakan untuk rumah dan property 2. Jadwal untuk mempermanenkan gedung atau sebagian gedung yang harus dikeluarkan dan tidak bisa dihilangkan tanpa memotong dinding, atap, lantai dll. c. Infrastruktur – Klasifikasi termauk pengembangan jangka panjang untuk selain bangunan (long-live improvement dan mampu menambah nilai (untuk tanah). d. Mesin dan Peralatan – Termasuk truk, mobil, mesin dll e. Pekerjaan dalam Konstruksi (Konstruksi dalam Pengerjaan) – termasuk biaya untuk membangun tetapi belum selesai sampai tanggal neraca. Aset Infrastruktur Kodifikasi GASB menyatakan: Aset infrastruktur adalah aset tetap aset dengan masa manfaat panjang yang biasanya sifatnya tidak bergerak dan dipelihara dalam jumlah tahun yang panjang. Contohnya, adalah jembatan, jalan, sistem drainase dll. Gedung, kecuali yang dipergunakan untuk mendukung jaringan infrastruktur, seharusnya tidak dimasukkan ke dalam Aset Infrastruktur. Standar akuntansi GASB sebelum GASB Statement nomor 34 tidak mensyaratkan proses capitalisasi untuk General Government Infrastructure Capital Assets. Jadi GASB mengijinkan: a. Pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah untuk melakukan estimasi biaya infrastrukture jika mengimplementasikan Statement nomor 34. b. Mensyaratkan agar pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah untuk mengkapitalisasi hanya jaringan infrastruktur utama (major infrastructure network ). Penentuan sebagai major infrastructure network harus memenuhi kriteria: a. Biaya atau estimasi biaya diharapkan paling sedikit 5% dari total biaya GCA yang dilaporkan pada tahun fiskal pertama setelah tanggal 15 Juni 1999.

159


b.

Biaya atau estimasi biaya dari jaringan diharapkan paling sedikit 10% dari total biaya GCA yang dilaporkan pada tahun fiskal pertama setelah tanggal 15 Juni 1999.

Kebijakan Kapitalisasi Beberapa unit pemerintah telah menebitkan kebijakan kapitalisasi sebelum adanya catatan aset tetap. Salah satu aspek yang menjadi dasar adalah untuk mengkapitalisasi harus memenuhi persyaratan legal dan kebutuhan pengendalian. Oleh sebab itu, dalam proses kapitalisasi harus mempertimbangkan: Ketaatan pada Peraturan (Legal Compliance) Beberapa negara bagian menetapkan jumlah tertentu, seperti 1.000.000 atau 1.500.000 untuk dikapitalisasi. Meskipun kebijakan tersebut dapat dipertanyakan dari sisi materialitas dan perspektif cost-benefit, beberapa macan aset seperti jalan raya, gedung dan pengembangan atas gedung dapat termasuk didalmnya, maka pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah harus menaati peraturan yang berlaku. Pelaporan atas Seni dan Harta yang Memiliki Nilai Sejarah (Historical Treasure) Dengan pengecualian, pemerintah harus melakukan kapitalisasi untuk aset yang berkaitan dengan karya seni atau aset lain yang sejenis pada nilai historisnya atau berdasarkan estimasi biaya, baik secara individual maupun secara kolektif. Materialitas dan Pertimbangan Pengendalian Pada akuntansi dan auditing, sesuatu dikatakan material apabila: a. Terdapat nilai uang yang cukup besar dan signifikan pada laporan keuangan. b. Secara sifatnya telah disyaratkan oleh sistem akuntansi dengan mengabaikan nilai uangnya. Materialitas merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaporan dan akuntansi berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum karena segala sesuatu yang material harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan GAAP, sedangkan yang tidak material tidak harus dilaporkan. Jadi, dalam konteks dengan adanya pembatasan legal, maka pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan akuntansi ynag berkaitan dengan konteks materialitas. Jadi yang harus diperhatikan bukan hanya dari sisi nilai uang tetapi juga harus memperhatiakn unsur sifat atas aset tersebur ketika menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan aset tetap. Sedangkan pertimbangan pengendalian sendiri lebih berfokus pada proses kapitalisasi yang dilakukan pada aset yang nilainya dibawah ketentuan legal atau ambang materialitas yang lain. Catatan atas G en e r a l Ca p i t a l A ss e t s Pr o p e r t y Setelah kebijakan kapitalisasi dan biaya atau dasar penilaian yang lain ditentukan, maka aset tersebut dicatat didalam catatan aset tetap individual. Catatan yang berbeda dibentuk untuk setiap unit aset. Informasi yang harus ada adalah: a. Nomor identifikasi atas sistem property

160


b. Serial number, nomor identifikasi mesin dsb c. Penjelasan atas singkatan yang dibuat. d. Tanggal perolehan e. Nama dan alamat supplier f. Nomor pembayaran voucher g. Dana dan perkiraan darimana dibeli h. Pembiayaan federal bila ada i. Biaya atau estimasi biaya j. Perkiraan masa manfaat, nilai sisa, dan depresiasi tahunan k. Akumulasi Depresiasi l. Departemen, unit atau bagian m. Lokasi n. Tanggal, metode dan otorisasi dari disposisi. Perhitungan Fisik atas Capital Assets ( P h i si c a l I n v e n t o r y o f C ap i t a l Assets) Tanah, gedung, dan infrastruktur serta aset tetap yang tidak bergerak tidak membutuhkan perhitungan fisik setiap tahun, meskipun catatan atas ast tersebut harus direview secara periodik untuk mamastikan akurasi dan kelengkapannya. Tetapi aset tetap bergerak seperti masin, peralatan seharusnya mendapat pengendalian internal secara periodik seperti dengan dilakukannya perhitungan fisik yang nantinya akan dibandingkan dengan deskripsi serta kuantitas yang ada pada catatan. Setiap perbedaan yang ditemui harus dilakukan investigasi, dan manajemen harus selalu meningkatkan pengendalian internal atas aset tersebut berdasarkan kelemahan yang ditemui pada saat dilakukannya proses investigasi. Penambahan, Perbaikan dan Perbaharuan Biaya yang berkaitan dengan penambahan, perbaikan dan perbaharuan, bettermen dan Renewel merupakan tambahan biaya dari GCA. Biaya yang dikeluarkan oleh suatu dana pemerintah, dapat diklasifikasikan sebagai pengeluaran yang dikapitalisasi atau hanya dianggap sebagai biaya perawatan. Karena pengeluaran untuk kedua tujuan tersebut harus melalui otorisasi appropriasi, maka pembedaan harus dimulai dati saat anggaran dibuat. Karena pada dasarnya pembedaan antara perlu tidaknya proses kapitalisasi sangat sulit ditentukan pada prakteknya, maka praktik yang biasa ditemui adalah: a. Jumlah yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dicatat sebagai capital outlay expenditure. b. Sering terjadi kesalahan klasifikasi anatara jumlah yang seharusnya dicatat pada capital outlay expenditure dengan dikapitalisasi pada GCA dan sebaliknya sehingga harus: § Dapat dilakukan rekonsiliasi untuk proses reklasifkasi. § Diperlukan analisis dan evaluasi yang mendalam atas pengeluaran yang dilakukan oleh dana pemerintah untuk bisa diakui sebagai tambahan kapitalisasi di GCA. Depresiasi/Akumulasi Depresiasi Depresiasi atau Akumulasi Depresiasi dari aset yang dapat didepresiasikan dicatat didalam perkiraan GCA. Akumulasi depresiasi dilaporkan didalam kolom 161


governmental activities dari the government wide statement of net assets. Sedangkan beban depresiasi dilaporkan pada kolom governmental activities dari the government wide statement of activities Beban depresiasi bukan expenditure sehingga tidak dicatat atau dilaporkan pada dana pemerintah. Modified Approach Pada pendekatan ini, aset infrastruktur yang merupakan bagian dari jaringan atau sub-sitem suatu jaringan tidak didepresiasikan sepanjang memenuhi dua kriteria: 1. Pemerintah mengelola aset infrastruktur dengan menggunakan assets management systems yang memiliki beberapa karakteristik tertentu. 2. Adanya Dokumen pemerintah bahwa infrastructure assets akan dilindungi melebihi dari kondisi yang diungkapkan oleh pemerintah. Karekteristik dari sistem manajemen aset sendiri adalah: 1. Memiliki daftar inventory yang up to date tentang aset yang memenuhi syarat sebagai aset infrastruktur. 2. Menyatakan kondisi atas aset yang memenuhi syarat sebagai infrastructure assets. 3. Mengestimasi jumlah yang dikelola tiap tahun, dan melindungi infrastructure assets pada kondisi yang diungkapkan oleh pemerintah. Proses Up-date Perkiraan Capital Assets Pada praktiknya terdapat berbagai macam cara untuk melakukan proses update pada perkiraan Capital Assets. Apabila dilakukan secara komputerisasi, maka program dapat melakukan proses up-date baik secara kontinu, periodeik maupun pada akhir tahun. Tetapi apabila sistem yang dipergunakan tidak sepenuhnya otomatis, maka proses up-date: a. Beberapa akuntan biasanya lebih menyukai proses up-date dilakukan setiap terjadinya transaksi. b. tetapi ada yang lebih menyukai untuk memposting jurnal pada buku besar GCA secara periodik selama tahun berjalan atau pada akhir tahun. c. Hanya mengupdate buku besar GCA pada kahir tahun saja. Ilustrasi Kasus pada General Capital Assets a. Assets dimana Pembiayaan Berasal dari General Fund atau Special Revenue Fund Transaksi Capital Outlay Expenditures sebesar 29.100 pada General Fund dipergunakan untuk membeli peralatan. Jurnal General Fund Untuk mencatat pembelian peralatan Expenditures-capital Outlays.......................... Voucher Payable.......................................

162

29.100 29.100


General Capital Assets Account Untuk mencatat biaya dari capital assets Machinery and Equipment............................. Net Assets-Invested in Capital Assets......

29.100 29.100

Transaksi Diasumsikan bahwa general government dept memutuskan untuk melakukan capital lease atas peralatan. Nilai kapitalisasi berdasarkan FASB Statement nomor 13 sebesar 900.000, dimana pemerintah melakukan pembayaran uang muka sebesar 40.000 pada permulaan leasing. Jurnal Governmental Fund Untuk mencatat capital lease Expenditures-Capital Outlays............................. 900.000 Other Financing Sorces-capital Lease........... Cash..............................................................

860.000 40.000

General Capital Assets Account Untuk mencatat tanah dan bangunan yang diperoleh dari capital lease Land-Under Capital Lease................................. 100.000 Building-Under Capital Lease........................... 900.000 Capital Lease Liabilities.............................. 860.000 Net Assets-Invested in Capital Assets........ 40.000 b. Assets dimana Pembiayaan Berasal dari Capital Project Fund atau Special Assessment Transaksi Ketika konstruksi dalam pengerjaaan, perkiraan pengeluaran/belanja dapat ditutp pada setiap akhir tahun anggaran atau pada proyek telah selesai. Jurnal penutup di atas diambil dari contoh transaksi di bagian Capital Project Fund Jurnal Pada Saat Proyek Belum Selesai Capital Project Fund Untuk menutup pengeluaran/belanja dan mengurangi appropriasi Appropriation-Pully Co........................................ 1.000.000 Appropriation-Labor............................................ 140.000 Appropriation-Machine Time.............................. 81.000 Appropriation-Fuel and Material......................... 49.000 Expenditures-Pully Co.................................. 1.000.000 Expenditures-Labor....................................... 140.000 Expenditures-Machine Time......................... 81.000 Expenditures-Fuel and Material..................... 49.000

163


General Capital Assets Account Untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan Construction in Progress............................... Net Assets-Invested in Capital Assets....

1.270.000 1.270.000

Jurnal Pada Saat Proyek Selesai Capital Project Fund Untuk menutup pengeluaran/belanja Appropriation-Pully Co........................................ 1.400.000 Appropriation-Labor............................................ 160.000 Appropriation-Machine Time.............................. 119.000 Appropriation-Fuel and Material......................... 51.000 Expenditures-Pully Co.................................. Expenditures-Labor....................................... Expenditures-Machine Time......................... Expenditures-Fuel and Material..................... Unreseved Fund Balance..............................

1.410.000 129.000 108.000 43.000 40.000

General Capital Assets Account Untuk mencatat biaya penyelesaian proyek Street and Other Infrastructure........................... 2.960.000 Construction in Progress............................... Net Assets-Invested in Capital Assets..........

1.270.000 1.690.000

c. Assets yang Diperoleh Melalui Penutupan Transaksi Untuk ilustrasi diasumsikan bahwa tanah dengan nilai estimasi sebesar 2.000 diperoleh melalui: Pajak......................................................................... 900 Pinalti........................................................................ 100 Bunga........................................................................ 75 Biaya untuk foreclosure dan penjualan..................... 25 Total

1.100

Asumsi lebih lanjut terdapat piutang yang direklasifikasikan sebagai tax liens receivable sebelum keputusan untuk mempertahankan property. Jurnal Special Revenue Fund Untuk mencatat perolehan tanah berdasarkan foreclosure Expenditure....................................................... 1.100 Tax Liens Receiveble................................. General Capital Assets Account Untuk mencatat perolehan melalui foreclosure

164

1.100


Land................................................................. Net Assets-Invested in Capital Assets.......

1.100 1.100

d. Assets yang Diperoleh Melalui Hadiah Tidak ada dana pemerintah yang dipergunakan untuk memperoleh asset yang berasal dari pemberian/hadiah/hibah. GCA yang diperoleh langsung dicatat secara langsung GCA Assets. Assets yang diperoleh melalui donasi dicatat pada GCA pada nilai wajarnya pada saat donasi. Transaksi Tanah sebesar 1.500 diperoleh melalui donasi. Jurnal General Capital Assets Account Untuk mencatat perolehan melalui donasi Land................................................................. Net Assets-Invested in Capital Assets.......

1.500 1.500

e. Pencatatan Depresiasi dan Akumulasi Depresiasi Beban depresiasi dan akumulasi depresiasi untuk aset GCA yang dapat didepresiasikan dicatat didalam perkiraan GCA dan dilaporkan pada Government-Wide Statement. Contoh jurnal untuk depresiasi. Beban depresiasi akan ditutup (dikurangkan) dengan Perkiraan Net Assets-Invested in Capital Jurnal General Capital Assets Account Untuk mencatat perolehan melalui donasi Depreciation Expense...................................... Accumulated Depreciation........................

423.261 423.261

f. Penjualan, Pemberhentian dan Penggantian GCA dapat melakukan pelepasan aset dengan berbagai cara baik melalui penjualan, diberhentikan maupun diganti. Prosedur akuntasi untuk pelepasan GCA adalah: 1. Pada Perkiraan GCA. Hilangkan carrying value dari aset dengan mendebit perkiraan akumulasi depresiasi dan mengkredit perkiraan aset yang bersangkutan; mengurangi Net Assets-Invested in Capital Assets 2. Fund yang menerima hasil penjualan. Mencatat nilai sisa aktive, penerimaan asuransi atau penerimaan lainnya dari sumber keuangan lainnya pada rekening Recipient Gevernmental Fund 3. Government-Wide Statement of Activities. Melaporkan keuntungan atau kerugian dari aktivitas pelepasan aset sejumlah selisih antara item 1 dan 2.

165


Ilustrasi Transaksi Penjualan GCA Jika sebuah truk dengan nilai buku sebesar 100.000 (biaya perolehan 800.000 dan akumulasi depresiasi 700.000) dijual dengan harga 20.000. Jurnal General Fund Untuk mencatat penjualan truk Cash............................................................................... Other Financing Resources-Sales on Equipment....

20.000 20.000

General Capital Assets Account Untuk mencatat penjualan truk dengan nilai buku 100.000 Net Assets-Invested in Capital Assets.......................... Acc Depreciation-Machinery and Equipment.............. Machinery and Equipment.....................................

100.000 700.000 800.000

Catatan Kerugian sebesar 80.000 atas penjualan truk terseut akan dilaporkan pada Goverment-Wide Statement of Activities. Penggantian (Pertukaran/Trade In) Jika truk di atas ditukar dengan truk baru dengan harga wajar 920.000 sedangkan truk lama diberi harga sebesar 30.000. Jurnal General Fund Untuk mencatat pembelian truk baru dengan cara pertukaran dengan harga wajar 920.000 dikurangi harga truk lama 30.000. Expenditure-Capital Outlays..................................... 890.000 Cash.................................................................. 890.000 General Capital Assets Untuk mencatat disposal truk lama Net Assets-Invested in Capital Assets.......................... Acc Depreciation-Machinery and Equipment.............. Machinery and Equipment..................................... Untuk mencatat pembelian truk baru dengan tukar tambah Machinery and Equipment........................................... Net Assets-Invested in Capital Assets...................

100.000 700.000 800.000

920.000 920.000

Penghentian GCA Diasumsikan jika sebuah bangunan dengan nilai buku sebesar 150.000 diputuskan untuk dihancurkan. Biaya untuk melakukan penghancuran sebesar 10.000 dan terdapat pendapatan sebesar 15.000 yang berasal dari penjualan sisa bangunan.

166


Jurnal General capital Assets Account Untuk mencatat penghentian gedung Net Assets-Invested in Capital Assets........................ Acc Depreciation-Building........................................ Buildings..............................................................

150.000 600.000 750.000

General Fund Untuk mencatat biaya penghancuran gedung Expenditures-Other.................................................... Cash.....................................................................

10.000 10.000

Untuk mencatat penerimaan dari penjualan sisa bangunan Cash........................................................................... Expenditures-Other............................................. Other Financing Sources-Salvage Proceeds.......

15.000 10.000 5.000

g. Penjualan Intragovernmental, Transfer dan Reklasifikasi Pada bagian sebelumnya telah diilustrasikan transaksi penjualan atas GCA kepada organisasi atau individu diluar pemerintahahan negara bagian dan lokal. Kadang, property yang dicatat pada proprietary atau trust fund dijual ke departemen lain dengan pembiayaan dari governmental fund. GCA juga bisa ditansfer diantara agen pemerintah. Penjualan antar unit pemerintah Diasumsikan bahwa entreprise fund menjual peralatan pada nilai bukunya kepada departemen pekerjaan umum, dimana aset tersebut dibiayai dari general fund. Jurnal Enterprise Fund Untuk mencatat penjualan peralatan pada nilai buku Due form General Fund............................................... Acc Depreciation-Equipment...................................... Equipment..........................................................

15.000 1.000 16.000

General Fund Untuk mencatat pembelian peralatan dari enterprise fund untuk dijual Expenditures-Capital Outlay...................................... 15.000 Due to Enterprise Fund..................................... 15.000 General Capital Assets Untuk mencatat pembelian oleh departemen pekerjaan umum Machinery and Equipment......................................... Net Assets-Invested in Capital Assets..............

15.000 15.000

167


Transfer General Government Transfer Ketika capital assets di tarnsfer dari satu general government ke agen pemerintah lain, atau berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, maka pemberian otirisasi untuk dilakukannya transfer harus melalui otorisasi yang memadai. Otorisasi tersebut akan menjadi dasar perubahan pencatatan pada rekening aset tetap. Dilakukan proses reklasifikasi sedangkan buku besar aset tetap tidak terpengaruh. Proprietary Fund - General Government Transfer Transfer atas aset tetap dari satu unit yang dibiayai oleh General Fund dengan unit yang dibiayai oleh Proprietary fund akan mempengaruhi baik pada buku besar maupun buku pembantu yang dilakukan oleh aset tetap maupun yang dilakukan oleh Proprietary Fund. Transaksi itu dicatat dengan metode mana yang lebih rendah antara nilai wajar atau nilai buku GCA. General Government – Proprietary Fund Transfer Aset Tetap juga bisa ditransfer dari general government kepada proprietary fund atau agency. Akuntansi aset tetap mensyaratkan untuk menghilangkan perkiraan capital assets, seperti pada saat dilakukan disposal capital assets. Capital Assets akan dicatat pada proprietary fund mana yang lebih rendah beban depresiasi aset tersebut atau menggunakan nilai proprietary fund activity. h. Assets Rusak atau Dihancurkan Pengeluaran yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan aset sehingga kembali ke kondisi semula dilaporkan sebagai current operating expenditures pada governmental fund dimana biaya atas perbaikab itu dibiayai. Sedangkan asuransi yang diterima dilaporkan pada sumber pembiayaan lainnya. Transaksi Diasumsikan bahwa gedung dengan nilai buku sebesar 800.000 (original costnya 1.500.000), rusak dikarenakan kebakaran. Atas kejadian tersebut pemerintah mendapatkan asuransi sebesar 200.000. Jurnal General Capital Assets Untuk mencatat kerusakan gedung karena kebakaran Net Assets-Invested in Capital Assets...................... Acc Depreciation-Buildings..................................... Buildings............................................................ General Fund Untuk mencatat penerimaan asuransi Cash........................................................................... Other Financing Source-Insurance Proceed........

168

800.000 700.000 1.500.000

200.000 200.000


Catatan Kerugian sebesar 600.000 akan dilaporkan pada Government-Wide Statement of Activities. i. Pelaporan dan Pengungkapan aset tetap GASB telah menetapkan standar: 1. Aset tetap dilaporkan pada Governmental Activities column of the government-wide Statement of Net Assets. 2. Tingkat detail atas informasi capital assests –harus dibedakan mana aset yang berhubungan dengan governmental activities atau berhubungan dengan business-type activities – harus diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan. Sementara informasi yang seharusnya diungkapkan didalam catatn atas laporan keuangan adalah klasifikasi utama aset tetap, aset tetap yang tidak didepresiasikan, dan informasi: 1. Saldo awal dan akhir tahun fiskal. 2. Perolehan Aset Tetap untuk periode tersebut. 3. Penjualan atau pelepasan aset yang lain 4. Beban depresiasi untuk periode tersebut. 2. Hutang Jangka Panjang (General Long-Term Liabilities) General Long-Term Liabilities oleh didefinisikan sebagai semua hutang jangka panjang yang belum jatuh tempo kecuali yang dilaporkan dalam proprietary fund atau pada trust fund. General Long-Term Liabilities (GLTL) meliputi: a. Pokok obligasi yang belum jatuh tempo b. Warrant c. Notes d. Capital Lease e. Compensated Expense dll. Obligasi yang jatuh tempo dan akan dibayar dengan menggunakan DSF tidak termasuk ke dalam kelompok GLTL. Hutang jenis ini tidak dicatat didalam Perkiraan GLTL, tetapi apabila non-GLTL dijamin oleh pemerintah, maka hutang pemerintah dingkapkan. Pembedaan yang cukup jelas harus dibuat antara 1) Long-Term Liabilities dimana merupakan tanggung jawab utama specific fund dan 2) General LongTerm Liabilities. GLTL yang belum jatuh tempo dicatat pada perkiraan GLTL, tidak pada dana yang mempergunakan hasil yang diperoleh dari GLTL tersebut (contoh CPF atau GF) atau fund dimana GLTL tersebut dibayar (contoh DSF). a. Hubungan antara Debt Service Fund dengan Capital Project Fund Untuk mengilustrasikan hubungan antara DSF dengan CPF, maka akan dipergunakan ilustrasi pada bagian CPF yaitu Flores Park Bond. Transaksi Instrumen hutang diterbitkan pada tahun 20X1 sesuai dengan nilai nominalnya. 169


Jurnal Capital Project Fund Untuk mencatat penerimaan kas dari penerbitan obligasi Cash............................................................... 1.000.000 Other Financing Source-Bond.................

1.000.000

General Long-Term Liabilities Untuk mencatat penerbitan serial bond Net Assets-Invested in Capital Assets......... Serial Bonds Payable.............................

1.000.000

1.000.000

Transaksi Debt Service Fund atas Flores Park Bond juga dibentuk untuk menservise obligasi yang diterbitkan. Pada tahun 20X1 dibayar pokok obligasi sebesar 100.000 dan bunga sebesar 50.000 ditambah 10.000 fiscal agent Jurnal Debt Service Fund Untuk mencatat pembayaran obligasi, bunga dan fiscal agent tempo Expenditure-Bond Principle Retirement......... 100.000 Expenditure-Interest on Bond......................... 50.000 Expenditure-Fiscal Agent Fees...................... 10.000 Matured Bond Payable............................ Matured Interest Payable......................... Fiscal Agent Fee Payable........................

100.000 50.000 10.000

General Long-term Liabilities Untuk mencatat serial bond yang jatuh tempo Serial Bond.................................................... Net Assets-Invested in Capital Assets.....

100.000

yang jatuh

100.000

b. Hubungan dengan Obligasi Berseri Beberapa serial bond pada esensinya sangat paralel dengan Flores Park Serial Bond seperti contoh kasus sebelumnya. Debt Service Fund dipergunakan seperti mesin yang dipergunakan untuk mencatat saldo pokok pinjaman, bunga yang dibutuhkan dan pembayaran yang diperlukan. Beberapa macam dana memiliki saldo minimum (nol) pada akhir tahun. Contohnya adalah capital lease yang tidak biasa memiliki dana cadangan atau persyaratan yang lain sehingga apabila ada kelebihan pembayaran atas DSF tahunan akan diakumulasikan pada DSF. Hubungan lainnya, kadang DSF dibiayai dengan interfund transfer sejumlah kebutuhan tahunan debt service yang dibutuhkan. c. Hubungan dengan Special Assessment Fund GASB Codification mensyaratkan bahwa pemerintah harus melaporkan special assessment bond yang belum jatuh tempo, wesel atau hutang lainnya

170


dalam GLTL jika pemerintah memiliki kewajiban dengan berbagai cara atas hutang tersebut. Jadi, meskipun kewajiban kontigensi diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, GASB memiliki pengecualian yang unik untuk special assessment indebtedness. GASB juga menyatakan bahwa special assessment liabilities seharusnya dibedakan dari GLTL yang lain. Kewajiban tersebut harus dilaporkan sebagai “Special Assessment Debt with Governmental Commitment”. Ilustrasi Diasumsikan bahwa diterbitkan special assessment bond sebesar 900.000 dimana diharapkan untuk menservice special assessment tertentu. Jurnal General Long-Term Liabilities Account Untuk mencatat penerbitan special assessment Net Assest-Invested in capital Assets............................. Special Assesment Bond with Governmental Com..

900.000 900.000

d. Hubungan dengan General Government Liabilities Lainnya Berdasarkan GASB Codification telah mendefinisikan bahwa basis modifikasi akrual untuk governmental fund accounting menyatakan bahwa fund expenditure diakui pada saat kewajiban tersebut terjadi. GASB Codification juga menyatakan bahwa noncurrent indebtness yang belum jatuh tempo kecuali specific fund indebtness adalah GLTL. Lebih jauh lagi, GASB Codification menyatakan bahwa berhubungan dengan klaim, compensated absence, pension plan contribution – pada governmental fund, kewajiban biasanya tidak dipertimbangkan untuk menjadi kewajiban lancar sampai kewajiban itu diharapkan untuk dilikuidasi/dibayar dengan sumber daya keuangan yang memiliki sifat tersedia atau berdasarkan GASB Interpretation 6 menyebutkan bahwa jumlah yang secara normal akan dilikuidasi dengan sumber daya keuangan yang memiliki sifat tersedia adalah jumlah yang akan jatuh tempo pada periode selama tersebut. Ilustrasi 1 Berdasarkan belanja/pengeluaran Claim ringkasan transaksi sebagai berikut: Tahun Transaksi 20X1 20X1 20X1 20X1

and

Judgement

Jumlah Jumlah total accruable CJ Liabilities awal tahun CJ yang dibayar selama tahun berjalan Jumlah Accrable CJ yang masih outstanding pada akhir tahun Bagian CJ liabilities yang dipertimbangkan menjadi lancar

Jurnal General Fund untuk mencatat pembayaran atas CJ Expenditures-Claim and Judgement.......................... Cash..............................................................

(CJ)

dengan

0 300.000 200.000 50.000

300.000 300.000 171


Untuk mencatat pengeluaran tambahan untuk current CJ Liabilities Expenditures-claim and Judgment......................... 50.000 Accrued CJ Liabilities....................................... 50.000 General Long term Liabilities Account Untuk mencatat kenaikan bagian long-term CJ Liabilities Net Assets-Unrestricted......................................... Accrued CJ Liabilities.....................................

150.000 150.000

Ilustrasi 2 Transaksi capital lease yang kaitannnya dengan aset tetap sudah diilustrasikan pada awal bab. Sementara jurnal yang harus dicatat dalam kaitannya dengan adanya capital lease dalam GLTL adalah: Jurnal General Fund Untuk mencatat pembayaran pertama atas leasing sebesar 18.000 (termasuk bunga sebesar 5.000) Expenditures-Interest.............................................. 5.000 Expenditures-Pricipal............................................. 13.000 Cash................................................................. 18.000 General Long-term Liabilities Account Untuk mencatat pengurangan capital lease liability yang belum jatuh tempo Capital Lease Liability........................................... 13.000 Net Assets-Invested in Capital Assets............ 13.000 e. Bunga – Kaitannya dengan Penyesuaian Seperti sudah disebutkan sebelumnya GLTL hanya dilaporkan pada Government-Wide Financial Statement. Pada laporan tersebut, kewajiban dilaporkan pada nilai sekarang, tidak berdasarkan nilai nominal. Begitu juga dengan beban bunga (interest expense) juga harus dilaporkan. Pelaporan atas beban bunga membutuhkan dilakukannya amortisasi atas diskon atau premium atas hutang yang bersangkutan. Ilustrasi Diasumsikan bahwa obligasi diterbitkan dengan premium, dan akan diamortisasi selama 5 tahun dengan metode garis lurus. Data obligasi diambil dari hal 348. Jurnal General Long Term Liabilities Untuk mencatat amortisasi premium Premium on Serial Bond (20.000/5tahun)............ Expense (Interst)............................................. 4.000

172

4.000


Untuk mencatat amortisasi biaya penerbitan obligasi Expense-Bond Issue Cost (35.000/5tahun).......... Unamortized Bond Issue Cost.......................

7.000 7.000

f. Pencatatan atas General Long-Term Liabilities Catatan harus dibentuk untuk setiap hutang yang diterbitkan pada tanggal yang lebih awal, yang berfungsi sebagai tahap perencanaan. Catatan tersebut harus berisi salinan atau referensi atas semua pihak yang memiliki hubungan korespondensi, peraturan, iklan untuk otirisasi referendum, iklan untuk mengajukan penawaran, bond indenture, dan jadwal atas debt service. Sementara buku pembantu seharusnya dibentuk dan dikelola untuk setiap kewajiban. Sifat untuk setiap pencatatn akan sangat berbeda dengan tingkat detail/uraian dari hutang tetapi biasanya informasi yang dicakup: b. Nama dan jumlah kewajiban yang diterbitkan c. Sifat atas kewajiban d. tanggal penerbitan e. Beban bunga f. Tanggal jatuh tempo g. Tingkat bunga nominal dan tingkat bunga efektif dll. g. Pelaporan dan Pengungkapan GLTL GLTL dilaporkan berdasarkan tipenya (obligasi, hutang wesel, dll) pada kolom Governmental Liabilities dari the Government-Wide Statement of Net Assets. Sementara informasi yang harus disajikan didalam catatan atas laporan keuangan yang berkaitan dengan GLTL adalah: 1. Saldo awal dan akhir tahun fiskal. 2. Kenaikan atau penurunan 3. Bagian dari setiap item yang akan jatuh tempo selama satu tahun dari tanggal laporan keuangan. 4. Governmental Fund yang akan digunakan untuk melikuidasi/membayar other long-term liabilities tahun sebelumnya. A 4.

PERMANENT FUND Permanent Fund pada esensinya adalah dana yang dipergunakan untuk mencatat resources held in trust oleh pemerintah untuk keuntungan pemerintah atau warga negara. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya pengelolaan secara utuh atas pokok yang ada ditrust. Expendable trust yang dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah akan dilaporkan sebagai SRF. Trust yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi individu atau organisasi swasta akan dilaporkan pada Private-Purpose Trust Fund. Pada bagian sebelumnya belum didiskusikan Permanent Fund disebabkan 2 hal yaitu: a. Pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah tidak cocok memiliki jumlah yang besar untuk Permanent Fund. b. Permanent Fund memiliki sifat yang sangat berbeda dengan jenis fund yang lain.

173


GASB mengklasifikasikan Permanent Fundsebagai government fund atas dasar kelayakan. Permanent Fund diklasifikasikan sebagai Government Fund untuk menyederhanakan proses rekonsiliasi antara Government-Wide dan Fund Financial Statement. Pelaporan Keuangan atas Permenent Fund pada dasarnya sama dengan jenis dana pemerintah yang lain. Baik neraca, Statement of revenue expenditure and changes in fund balance memiliki persyaratan yang sama. Ilustrasi Transaksi Permanent Fund Transaksi Kas sebesar $ 210.000 telah diterima untuk mebentuk dana yang keuntungannya dipergunakan untuk Liga Basket yang dimiliki oleh pemerintah lokal. Jurnal Permanent Fund Cash............................................................ Revenue-Donation................................

210.000 210.000

Transaksi Investasi sebesar nilai nominal $ 200.000 telah dibeli pada harga nominal ditambah bunga yang diaccrued $ 400. Jurnal Permanent Fund Investment................................................ Accrued Interest Receiveble.................... Cash...................................................

200.000 400 200.400

Transaksi Cek sebesar $ 3.000 telah diterima yang berasal dari bunga yang diaccrued. Jurnal Permanent Fund Cash......................................................... Accrued Interest Receivable............. Interest Revenue...............................

3.000 400 2.600

Transaksi Surat berharga dengan nilai sebesar $ 3.042 dijual sebesar $ 3.055 ditambah dengan accrued interest (sebelumnya belum dicatat) sebesar 35 Jurnal Permanent Fund Cash......................................................... Investment......................................... Interest Revenue............................... Gain on Sale of Investment.............. Transaksi Piutang bunga sebesar $ 2.600 diakui.

174

3.090 3.042 35 13


Jurnal Permanent Fund Interest Receivable on Investment.......... Interest Revenue...............................

2.600 2.600

Transaksi Dilakukan transfer sebesar $ 5.000 atas pendapatan bunga kepada GF untuk membayar biaya pengelolaan telah disetujui. Jurnal Permanent Fund Transfer to GF......................................... Cash...................................................

5.000

General Fund Cash......................................................... Transfer from Permanent Fund.........

5.000

5.000

5.000

Jurnal penutup Revenue-Donation.................................. Interest Revenue..................................... Gain on Sale of Investment.................... Transfer to GF.................................. Fund Balance-Nonexpendable......... Fund Balance...................................

210.000 5.235 13 5.000 210.013 235

B. AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH FEDERAL I. Struktur Manajemen Keuangan pada Pemerintah Federal United States Codes mensyaratkan bahwa setiap kepala lembaga eksekutif harus membentuk, mengevaluasi dan mengelola sistem akuntansi dan pengedalian internal. Meskipun ada persyaratan tersebut, beberapa unit pada pemerintah federal bergerak sangat lambat dalam menciptakan suatu sistem manajemen keuangan yang efektif. Oleh sebab itu, Kongres mengesahkan Federal Financial Management Improvement Act (FFMIA) pada tahun 1996 yang berisi Untuk membangun akuntabilitas dan kredibilitas atas pemerintah federal serta mengembalikan kepercayaan publik pada pemerintah federal, maka setiap perwakilan (federal government agencies) harus memenuhi standar akuntansi dan menerbitkan laporan dalam sistem manajemen keuangan mereka yang bertujuan agar aset, kewajiban, pendapatan, pengeluaran/belanja serta biaya atas program dan aktivitas yang dilakukan pemerintah federal dapat dijalankan secara konsisten, terdapat pencatatan yang akurat, termonitor dan terciptanya laporan yang seragam. FFMIA juga mensyartakan bahwa setiap agen/unit pemerintah federal seharusnya mengimplementasikan dan mengelola sistem menajemen keuangan yang secara substansial sesuai dengan permintaan/persyaratan dari sistem

175


manajemen keuangan federal, dapat menereapkan standar akuntansi pemerintah federal dan sesuai dengan General Ledger pada US Government Standar pada tingkat transaksi. Pemerintah federal menugaskan pertanggungjawaban untuk menciptakan dan mengelola struktur manajemen pada pemerintah federal yang secara keseluruhan dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: a. Comptroller General General comptroller di Amerika Serikat adalah kepala dari General Accounting Office (GAO), yang merupakan perwakilan (agency) dari lembaga legislatif pada pemerintah. General Comptroller diangkat oleh presiden dengan pertimbangan dari senat. General Comptroller bertanggungjawab untuk: 1. Menyusun prinsip akuntansi, standar dan persyaratan lain yang berkaitan dengan pengembangan sistem akunyansi pada setiap lembaga aksekutif. 2. Menerbitkan kebijakan dan prosedur untuk menyetujui dan mempublikasikan prinsip dan standar akuntansi kepada Director of the Office of Management and Budget. 3. GAO juga bertugas untuk melakukan audit kepada Kongres. Kongres merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengesahkan appropriasi pada pemerintah federal. Standar pelaksanaan adit sendiri terdapat didalam “Yellow Book” atau Government Audit Standar. b. Secretary of the Treasury Secretary of the Treasury adalah kepala dari departemen keuangan (treasury dept) pada pemerintah di Amerika Serikat. Secretary of the Treasury/ Menteri Keuangan diangkat oleh presiden dan merupakan anggota dari kabinet. Sectretary of the Treasuri bertanggungjawab untuk: 1. Menyiapkan laporan dan menginformasikannya kepada presiden, kongres dan publik tentang kondisi keuangan serta operasi pemerintah federal. 2. Mengelola sistem pusat untuk mencatat hutang publik dan kas, yang disiapkan dengan basis konsolidasi. Departemen Keuangan (Dept of Treasury) juga bertanggungjawab untuk mengelola US Government Standar General Ledger yang merupakan subyek dari Office of management and Budget (OMB). Standar General Ledger dikembangkan dengan tujuan: 1. Menyediakan struktur akuntansi yang akan menstandardisasi proses dan pengumpulan atas informasi keuangan. 2. Mempertinggi/meningkatkan pengendalian keuangan. 3. Mendukung atas pelaporan angaran dan pelaporan untuk pemakai eksternal. Implementasi dari Standar General Ledger adalah untuk meningkatkan kemampuan dari central agency untuk menyusun laporan konsolidasi yang lebih akurat dimana data diperoleh dari pencatatn yang dilakukan oleh masing-masing individual agency. c. Director of the Office of Management and Budget Director of the Office of Management Budget diangkat oleh presiden dan merupakan bagian dari eksekutif kepresidenan. Sebagai representatif langsung dari presiden dengan otoritas untuk mengendalikan sifat dan jumlah dari permintaan appropriasi dari setiap kongres, tampak nyata bahwa Director of OMB adalh sosok yang sangat kuat pada pemerintah federal. OMB memiliki tanggung jawab untuk:

176


1. Menerbitkan kebijakan dan prosedur untuk menyetujui dan mempublikasikan prinsip dan satndar akuntansi keuangan yang harus diikuti olehlembaga eksekutif. 2. Setiap tahun ditugaskan untuk menyiapkan dan mengupdate rencana keuangan lima-tahunan pemerintah federal. d. Director of the Congressional Budget Office Congresssional Budget Office dibentuk berdasarkan The Congressional Budget and Impoundment Control Act tahun pada 1974, yang bertugas: 1. Menstrukturisasi penyusunan anggaran konres. 2. Menentukan jumlah provisi untuk meningkatkan prosedur fiskal pemerintah federal. 3. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan angaran. 4. Menyiapkan informasi yang berfokus pada penerimaan. pendapatn, estimasi penerimaan, dan informasi lain yang diperlukan. Director COB diangkat oleh Speaker of House of Representative dan prisiden. II. Proses Penyusunan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (Generally Accepted Accounting Principles) pada Pemerintah Federal. Federal Standar Advisory Board (FASAB) Comptroller General, Director of OMB dan Secretary of the Treasury/Menteri Keuangan memiliki tanggung jawab bersama untuk menyusun dan mengembangkan manajemen keuangan pada pemerintah federal. Meskipun standar dan prinsip akuntansi disusun selama beberapa tahun oleh Government Accounting Office Policy and Procedures Maual for Guidance of Federal Agencies, tidak semua agen federal menaati garis besar tersebut. Sistem keuangan yang berbeda-beda dipergunakan yang nantinya akan menyulitkan tercapainya laporan keuangan yang seragam. Untuk menciptakan dan mengembangkanstandar dan prinsip akuntansi yang dapat diterima secara umum, maka pada tahun 1990 dibentuk Federal Accounting Standar Advisory Board (FASAB). Anggota FASAB ini memerankan posisi seperti anggota FASB atau GASB. Berdasarkan OMB Circular A-134, “Financial Accounting Principle and Standard” paragraf ke-2 disebutkan: Peran dari FASAB adalah untuk berunding dan membuat rekomendasi kepada pelaku atas prinsip dan standar akuntansi pemerintah federal dan agen yang dimilikinya. MOU (Memorandum of Understanding) yang menyebutkan bahwa pelaku setuju dengan rekomendasi yang diberikan, maka General Comntroller dan Direktur OMB akan mempublikasikannya sebagai standar dan prinsip akuntansi. Selama sepuluh tahun pertama FASB menerbitkan 3 Statement of Federal Financial Accounting Concept (SFFAC), 14 Statement of Federal Financial Accounting Standard (SFFAS) dan 3 Statement of Recomended Accounting Standard (SRAS). Pernyataan-pernyataan tersebut menyediakan standar akuntansi keuangan baik secara umum maupun spesifik dari berbagai topik yang ada. Status atas SFFASs sendiri dijelaskan dalam OMB Circular A-134, yaitu:

177


SFFASs seharusnya dipertimbangkan sebagai prinsip akuntansi yang berterima umum (GAAP) dapa pemerintah federal. Setiap agen seharusnya menerapkan SFFASs pada saat menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan pesyaratan Chief Financial Offices Act tahun 1990. Auditor seharusnya juga mempertimbangkan SFFASs sebagai referensi ketika melakukan audit atas laporan keuangan. Hirarki atas Prinsip dan Standar Akuntansi OMB Bulletin 97-01 telah menerbitkan hirarki atas Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (GAAP) untuk pemerintah federal, yaitu: a. Individual Standard (SFFASs) disetujui oleh Direktur OMB, Comptroller General dan Secretary of Treasury dipublikasikan melalui OMB dan GAO. b. Interpretasi yang berkaitan dengan SFFASs diterbitkan oleh OMB yang sesuai dengan garis besar prosedur yang ada pada OMB Circullar A-134 tentang “Financial Accounting Principles and Standard”. c. Persyaratan yang terdapat pada OMB’s Form dan Content Bulletin untuk efek yang terkover pada periode laporan keuangan. d. Prinsip akuntansi yang diterbutkan oleh badan standar yang laian dipergunakan apabila 1. belum diatur pada 3 hirarki prinsip dan standar akuntansi di atas 2. bisa dipergunakan apabila dapat meningkatkan kegunaan/arti dari laporan keuangan.

III Kerangka Konseptual Standar akuntansi yang direkomendasikan dan diterbitkan oleh Comptroller General, Direktur OMB untuk agen federal harus konsisten dengan kerangka konseptual yang dikembangkan oleh FASAB. Sampai saat ini FASAB telah menerbitkan 3 Statement of Federal Financial Accounting Concept (SFFAC), yaitu: a. SFFAC no 1 tentang Objectives of Federal Financial Reporting. b. SFFAC no 2 tentang Entity and Display c. SFFAC no 3 tentang Management’s Discussion and Analysis. Tujuan Berdasarkan SFFAC nomor 1 mengidentifikasikan terdapat 4 tujuan atas pelaporan keuangan pada pemerintah federal. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk membantu penggunna laporan keuangan untuk mengevaluasi: a. Integritas Anggaran (Budgetary Integrity) Integritas anggaran berhubungan dengan pertangungjawaban atas uang yang berasal dari pajak dan sumber lain dan kesesuainnya dengan peraturan serta penggunaan atas uang tersebut dalam kaitannya dengan otorisasi appriopriasi. b. Kinerja Operasi (Operating Performance) Pertanggungjawaban atas kinerja operasi berhubungan dengan penyediaan laporan kepada pengguna tentang usaha dan tingkat pencapaian kinerja – sebaik mana sumber daya dipergunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. c. Pengurusan (stewardship)

178


Berhubungan dengan pertangungjawaban pemerintah federal terhadap kesejahteraan seluruh bangsa. Laporan ini berisi efek operasi pemerintah dan hasil investasi yang dilakukan pada periode tersebut. d. Pengedalian sistem yang mencukupi (Adequacy of system control) Adalah terciptanya pengendalian yang mencukupi untuk memastikan bahwa: 1. transaksi dilakukan sesuai dengan angaran dan peraturan, serta konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan sesuai standar akuntansi pemerintah federal. 2. Aset telah dilindungi dari kemungkinan dicuri, kecurangan.terbuang dll serta 3. Terdapat dukungan yang mencukupi atas informasi pengukuran kinerja. Entitas Pelaporan SFFAC nomor 2 telah menyediakan kerangka konseptual tambahan untuk pelaporan keuangan agen federal. SFAC nomor 2 berisi: a. Spesifikasi dari tipe entitas yang seharusnya menyediakan atau menysusn laporan keuangan. b. Menerbitkan garis besar untuk mendefinisikan masing-masing tipe entitas pelaporan. c. Mengidentifikasi tipe laporan keuangan untuk masing-masing tipe entitas pelaporan. d. Merekomendasikan tentang tipe informasi yang harus dicakup untuk masingmasing tipe laporan. Untuk dapat didefinisikan sebagai suatu entitas pelaporan, maka entitas tersebut harus dapat memenuhi 3 kriteria yaitu: a. Ada tanggung jawab manajemen untuk mengendalikan dan menyebar sumber daya, memproduksi output, melakukan anggaran dan mengambil tanggung jawab atas kinerja entitas. b. Skope yang dimiliki entitas seperti laporan keuangan yang dihasilkannya akan menyediakan gambaran atas posisi dan operasi keuangan entitas tersebut. c. Terdapat pengguna laporan keuangan yang tertarik dengan laporan keuangan yang dapat dipergunakan untuk membantu mereka untuk mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan dan meminta pertanggungjawaban entitas atas penyebaran dan penggunaan sumber daya. Untuk mengurangi ketidakpastian tentang identifikasi entitas pelaporan, SFFAC menambahkan dua kriteria tambahan. Kriteria tambahan tersebut adalah: a. Conclusive Criterion yaitu tentang kesimpulan atas organisasi yang termasuk ke dalam entitas pelaporan. b. Indicative creteria, yaitu baik secara individual maupun secara kolektif yang dapat mengindikasikan tentang organisasi yang seharusnya termasuk ke dalam entitas pelaporan. Keputusan dan Analisis Manajemen (MD&A) SFFAC nomor 3 menyediakan pedoman tentang MD&A termasuk tentang tujuan umum pelaporan keuangan federal (General Purpose Federal Financial Report/GPFFR). MD&A merupakan alat penting yang berguna untuk: a. Meningkatkan komunikasi dan wawasan manajer tentang entitas pelaporan. b. Meningkatkan pengetahuan dan kegunaan atas GPFFR. c. Menyediakan informasi yang dapt diakses tentang entitas serta operasi, jasa, kesuksesan dan ciri khas atas entitas yang bersangkutan. 179


Fund yang Dipergunakan dalam Akuntansi Federal Standar yang disusun oleh FASB tidak berfokus pada akuntansi dana. Secara umum terdapat 2 tipe dana yang dapat ditemukan pada akuntansi pemerintah federal. Tipe dana yang dapat ditemukan pada akuntansi pemerintah federal adalah: 1. Fund yang berasal dari pajak/pendapatan dan dari operasi bisnis. a. General Fund Account –General Fund dikredit apabila terdapat penerimaan yang tidak dibatasi oleh peraturan/undang-undang dan dibebankan untuk pembayaran melalui aropriasi atau pinjaman umum (general borrowing). b. Special Fund Account – Perkiraan penerimaan dan pengeluaran dibentuk untuk mencatat semua penerimaan da pengeluaran pemerintah federal yang akan dipergunakan untuk tujuan tertentu yang telah ditentukan dengan peraturan. Ini mirip special revenue fund pada state and local accounting. c. Revolving Fund Account – Revolving fund dikredit apabila ada peneriman, yang pada umumnya berasal dari agen pemerintah federal yang lain, yang diperuntukkan oleh peraturan untuk dibawa kepada operasi yang berhubungan bisnis, dimana pemerintah merupakan pemilik atas aktivitas tersebut. d. Management Fund Account – Adalah dana yang berasal dari dua atau lebih appropriasi yang bertujuan untuk tujuan atau proyek umum, tetapi tidak masuk ke dalam lingkup operasi. 2. Fund pada pemerintah pada kapasitasnya sebgai custodian/trustee. a. Trust Fund Account – Trust fund dibentuk untuk mencatat penerimaan yang akan ditempatkan pada trust (perwalian) untuk tujuan atau program khusus yang sesuai dengan perjanjian. b. Deposit Fund Account – Kombinasi penerimaan dan pengeluaran yang dipergunakan untuk mencatat penerimaan yang akan ditahan unutk sementara dan kemudian akan dikembalikan (refunded) atau dibayrkan kepada fund yang lain, atau penerimaan pemerintah atas posisinya sebagai bank atau agen untuk pihak lain dan melakukan kebijakan pembayaran kepada pemilik. IV Persyaratan Pelaporan Keuangan OMB Bulletin 97-01 telah menyebutkan secara spesifik bentuk/format serta isi dari laporan keuangan sebagai sebuah entitas pelaporan. Laporan Keuangan Tahunan pada suatu entitas pelaporan terdiri: 1. Pengantar/overview mengenai entitas pelaporan tersebut. 2. Laporan utama dan catatan yang berhubungan denagn laporan. 3. Informasi tambahan tentang Stewardship. 4. Informasi tambahan lain yang diperlukan. Overview Mengenai Entitas Pelaporan OMB Bulletin nomr 97-01 mensyaratkan adanya pengantar deskriptif mengenai entitas pelaporan yang bersangkutan. Overview tersebut meliputi a. Penjelasan yang jelas dan lengkap mengenai misi, aktivitas, program, hasil keuangan dan kondisi keuangan.

180


b. Management Discussion and Analysis (MD&A). Sesuai dengan SFFAS no 15 tahun 1999 mensyaratkan bahwa MD&A dimasukkan sebagai informasi tambahan didalam federal financial report. Laporan Keuangan OMB Bulletin 97-01 menyebutkan pada dasarnya laporan keuangan yang direkomendasikan sama seperti yang direkomendasikan dalam SFFAC nomor2. Buletin juga menyediakan secara detail deskripsi dan instruksi untuk melengkapi masing-masing bagian pada setiap laporan. laporan Keuangan tersebut adalah: a. Neraca (Balance Sheet) OMB Bulletin 97-01 memperbolehkan/membebaskan setiap agen dengan berbagai tingkat pengumpulan atau kesatuan (tingkat detail) didalam proses penyusunan laporan keuangan. Setiap agen/perwakilandapat mempergunakan format baik yang berupa satu kolom (konsolidasi) maupun dengan menggunakan format multikolom untuk menyajikan laporan keuangan Neraca pemerintah federal sendiri terbagi menjadi: § Aset (Assets) Berdasarkan Statement of Federal Financial Accounting Standar nomor 1, klasifikasi aset dibagi menjadi 2 kelompok adalah: (1) Entity Assets Entity assets adalah aset yang dimiliki oleh entitas pelaporan yang bisa dipergunakan untuk operasi entitas. (2) Non-Entity Assets Sedangkan Nonentity assets adalah aset yang ada pada entitas pelaporan tetapi tidak bisa dipergunakan untuk belanja. Untuk masing-masing kelompok, masih dibagi menjadi dua sub-kelompok yaitu: (1) Intragovernmental Assets Intragovernmental assets adalah klaim oleh entitas pelaporan yang muncul karena disebabkab adanya transaksi antara entitas pelaporan dengan entitas yang lain. (2) Governmental Assets Governmental assets adalah aset yang muncul karena adanya transaksi oleh pemerintah federal atau entitas pemerintah federal dengan entitas non-federal. SFFAS juga mengatur secara terperinci perkiraan-perkiraan yang ada pada aset/harta pemerintah federal, dengan: (1) SFFAS nomor 1, menyediakan standar secara spesifik untuk mengatur kas, Fund Balance with Treasury, Piutang, Piutang bunga dan kategori aset yang lain. (2) SFFAS nomor 3, menyediakan standar secra spesifik atas persediaan yang dimiliki oleh entitas pelaporan. (3) SFFAS nomor 6, menyediakan standar secara spesifik untuk aset tetap (property, plant and equipment) yang dimiliki oleh entitas pelaporan. § Kewajiban (liabilities)

181


SFFAS nomor 1 menyediakan standar secara spesifik yang mengatur kewajiban yang dimiliki oleh entitas seperti hutang, hutang bunga, dan kewajiban lainnya yang dimiliki oleh entitas. Kewajiban entitas pelaporan pemerintah federal dibagi menjadi dua kelompok yaitu: (1) Liabilities Covered by Budgetary Resources Adalah kewajiban yang terjadi melalui approrpiasi yang telah disyahkan oleh kongres atau pendapatan entitas. (2) Liabilities Not Covered by Budgetary Resources Adalah kewajiban yang terjadi karena hasil penerimaan barang atau jasa pada periode berjalan tetapi tidak melalui appropriasi atau pendpatn entitas. Seperti pada aset, ntuk masing-masing kelompok kewajiban juga dibagi menjadi dua sub-kelompok yaitu: (1) Intragovernmental Liabilities Intragovernmental liabilities adalah klaim pada entitas pelaporan yang muncul karena disebabkab adanya transaksi antara entitas pelaporan dengan entitas yang lain. (2) Governmental Liabilities Governmental assets adalah kewajiiban yang muncul karena adanya transaksi oleh pemerintah federal atau entitas pemerintah federal dengan entitas non-federal. SFFAS nomor 5 menyediakan standar yang spesifik atas kriteria pengakuan kewajiban yang muncul dari adanya transaksi atau kejadian. Kriteria pengakuan atas kewajiban yang terjadi adalah: (1) Transaksi Pertukaran. Untuk transaksi pertukaran kewajiban diakui pada saat entitas menerima barang atau jasa dimana terdapat perjanjian untuk menyediakan uang atau sumber daya lain untuk masa yang akan datang. (2) Transaksi Non-pertukaran. Untuk transaksi ini kewajiban diakui sejumlah kewajiban yang akan jatuh tempo pada akhir periode fiskal. (3) Goverment Events. Untuk transaksi yang berkaitan dengan event pemerintah, kewajiban diakui pada saat even tersebut terjadi. Syarat yang harus dipenuhi adalah terdapat kemungkinan pengeluaran sumber daya dimasa yang akan datang dan pengeluaran tersebut dapat diukur. (4) Government-acknolegment event. Kejadian ini seperti kewajiban yang muncul akibat adanya bencana alam. Kewajiban yang muncul diakui pada saat kejadian tersebut terjadi. (5) Kontigensi. Secara umum cukup dilakukan catatan pada laporan keuangan. (6) Capital Lease. Standar yang berlaku seperti kreteria pada FASB atau GASB. Kewajiban seharusnya diakui sejumlah nilai sekarang dari biaya sewa atau minimum lease payment. (7) Federal Debt. Diakui pada saat transaksi pertukaran terjadi antara pihakpihak yang terlibat. (8) Pensions, Other Post Retiremet Benefit etc.Diakui pada saat pegawai yang bersangkutan dipungut.

182


(9) Asuransi dan Program Garansi. Diakui berdasarkan SFFAS nomor 2. § Posisi Bersih (Net Position) OMB Bulletin 97-01 menyebutkan bahwa saldo dana yang dimiliki oleh entitas pelaporan dilaporkan sebagai Net Position pada neraca. Komponen atas net position pada neraca dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu: (1) Unexpended Appropriation Adalah jumlah atas appropriasi anggaran yang belum dibebankan/dibelanjakan baik yang sifatnya tersedia maupun tidak tersedia. (2) Cumulative Result of Operation Adalah perbedaan bersih antara expense/loss dengan sumber daya keuangan, termasuk didalamnya appropriasi, pendapatan, maupun keuntungan.

b. Statement of Net Cost Statement of Net Cost bermaksud untuk menunjukkan komponen biaya atas operasi yang dimiliki oleh entitas pelaporan, baik entitas secara keseluruhan maupun untuk setiap pusat pertanggungjawaban (segmen). Jila entitas pelaporan memiliki struktur organisasi yang kompleks, maka dimungkinkan untuk memiliki supporting schedulle pada catatan atas laporan keuangan untuk menyediakan informasi tentang biaya atas program atau aktivitas utama entitas. c. Statement of Changes Net Position Tujuan dari Statement of Changes Net Position adalah untuk mengkomunikasikan semua perubahan yang terjadi pada Net Position yang dimiliki leh perusahaan, yang merupakan pertanggungjawaban utama atas segment entitas. d. Statement of Budgetary Resources Statement of Budgetary Resources menyajikan ketersediaan sumber daya dan status atas sumber daya tersebut pada akhir tahun anggaran. OMB Circullar A-34 tentang “Instruction on Budget Execution” menyediakan definisi dan pedoman untuk akuntansi dan pelaporan anggaran. e. Statement of Financing Statement of Finacingmerekonsiliasikan informasi berbasis anggaran pada Statement of Budgetary Resources dengan informasi basis akrual pada Net Cost of Operations di Statement of Net Cost. f. Statement of Custodial Activity OMB Bulletin 97-01 mensyratkan bahwa entitas yang “menagih/menerima (collect) nonexchange revenue untuk general fund of the treasury, trust fund, atau entitas penerima lainnya.” Laporan ini biasanya disyaratkan untuk entitas yang menagih pajak seperti IRS dll.

183


Persyaratan Informasi Tambahan SFFAS nomor 8 tentang “Supplementary Steardship Reporting”, mensyaratkan bahwa informasi tentang Stewardship Property, Plant, and Equipment harus diungkapkan. OMB Bulletin 97-01 menyatakan bahwa biaya yang berkaitan dengan stewardship diakui dan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. k euangan. Informasi tentang stewardship investment seperti jumlah investasi tahunan dan penjelasan program utama yang berkaitan dengan investasi tersebut dan keuntungan yang diperoleh dari investasi harus diungkapkan pada catatn atas laporan keuangan. Akuntansi untuk Jaminan Sosial SRAS nomor 17 menyajikan standar akuntansi untuk beberapa program jaminan sosial yang dilakukan oleh pemerintah federal. Pada umumnya, kewajiban diakui ketika pmbayaran jatuh tempo dan terdapat kewajiban kepada penyedia jasa. FASAB mengakui meskipun standar itu merupakan satu langkah maju pada sistem akuntansi pemerintah federal, tetapi masih dibutuhkan kerja keras untuk membuat standar akuntansi yang memadai untuk jaminan sosial pemerintah. Hal ini disebabkan karena jaminan sosial merupakan sesuatu yang nik dan kompleks karena bercampur dengan non-exchange transaction. V Dual-Track Accounting Accounting System Laporan keuangan pada pemerintah federal arus berdasarkan pada biaya historis (historical cost) untuk menindikasikan apakah entitas tersebut telah menaati hukum dan peraturan yang ada. Sistem akuntansi yang dijalankan oleh pemerintah federal harus mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer keuangan seperti juga informasi yang dibutuhkan bahwa manajer entitas telah sesuai dengan anggaran dan ketentuan legal lainnya. Akuntansi pemerintah federal berdasarkan pada dual-track system, yang berarti: a. Satu tarck merupakan self-balancing set of proprietary fund yang bermaksud untuk menyediakan informasi tentang manajemen entitas (agency), sedangkan b. Track yang lain merupakan self-balancing set untuk budgetary account, yang dibutuhkan untuk: 1. Untuk memastikan ketersediaan sumber daya angaran dan otorisasi yang ada tidak melebihi ketentuan. 2. untuk memfasilitasi keseragaman pelaporan anggaran. Ilustrasi Transaksi dan Jurnal FEDERAL AGENCY POST-CLOSSING TRIAL BALANCE AS OF SEPTEMBER 30, 20x1

Debits Proprietry Fund Fund balance with Treasury-20X1 Operating Material and Supplies

184

675.000 610.000

Credits


Equipment Accumulated Depreciation on Equipment Account Payable Unexpended Appropriations-20X1 Cumulative Result of Operations

Budgetary Account Other Appropriations Realized-20X1 Undelivered Orders-20X1

3.000.000

________ 4.285.000

600.000 275.000 400.000 3.010.000 4.285.000

400.000 ________ 400.000

400.000 400.000

Transaksi/Kejadian Diilustrasikan bahwa sebuah federal agency memiliki post-clossing trial balance seperti tampak di atas pada tanggal 30 September 20X1. Jika pada tanggal tersebut federal agencu tersebut menerima appropriasi dari kongres untuk satu tahun (tahun fiskal 20X2) sebesar 2.500.000, maka Treasury Bureau of Government Financial Operations akan menyiapkan pemberitahuan formal kepada entitas pemerintah federal/agency tersebut setelah appropriasi tersebut disetujui oleh presiden. Jurnal Budgetary Other Appropriation Realized-20X2.................. Realized-20X2.................. Unapportioned Authority-20X2................... Authority-20X2................... Proprietary Fund Balance with Treasury-20X2.................... Treasury-20X2.................... Unexpended Appropriation-20X2........ Appropriation-20X2............... .......

2.500.000 2.500.000

2.500.000 2.500.000

Catatan Perkiraan Other Appropriations Realized dipergunakan pada US Standard ledger untuk membedakan basic operating appropriations dari specific appropriation authority. Transaksi/Kejadian Ketika OMB menyetujui apportionment tiga bulanan, maka agency tersebut akan diberi tahu. Diasumsikan bahwa OMB menyetujui apportionment sebesar $ 2.500.000 untuk tahun 20X2. Maka entitas tersebut akan mencatat jurnal sebagai berikut. Jurnal Aanggaran Unapportioned Authority-20X2........................ Authority-20X2.......................... Apportionments-20X2................... Apportionments-20X2...... ........................... ..............

2.500.000 2.500.000

Transaksi Jika selama tahun 20X2, kepala agen federal tersebut membagikan kepada subunit didalam agency tersebut. Maka kejadian ini akan dicatat didalam agency. 185


Jurnal Anggaran Apportionments-20X2.................... Apportionments-20X2........ .......................... ....................... ......... Allotments-20X2................... Allotments-20X2................................. .......................... ............

2.500.000 2.500.000

Ketiga transaksi di atas dicatat pada tanggal 1 Oktober 20X1, atau tanggal pertama pada taun fiskal 20X2. Sustansi atas ketiga transaksi di atas bahwa manajer agency tersebut memiliki otorisasi untuk melakukan pengeluaran/belanja selama tahun fiskal 20X2 sebesar $ 2.500.000. Transaksi/Kejadian Commitments yang dicatat selama tahun fiskal 2002 sebesar 1.150.000 Jurnal Anggaran Allotments-20X2.................... Allotments-20X2.................................. .......................... ....................... ........... Commitments-20X2..............................................

1.150.000 1.150.000

Transaksi/Kejadian Diterbitkan pesanan pembelian atas barang dan jasa sejumlah $ 1.144.000 selam tahun 20X2. Jurnal Anggaran Commitmets-20X2...................................................... 1.144.000 Undelivered Orders-20X2.................... Orders-20X2................................. ................. ....

1.1440.000

Transaksi/Kejadian Cek atas saldo hutang pada tanggal 1 Oktober telah diminta oleh bendaharawan. Hutang itu berasal dari penerimaan bahan baku untuk tahun 20X1 sejumlah $ 90.000 dan untuk peralatan sebesar $ 185.000. Jurnal Proprietary Account Payable........................ Payable...................................... .......................... ................. ..... Disbursement in Transit...................... Transit.................................. ................ ....

275.000 275.000

Catatan Kejadian ini tidak akan mengurangi saldo Fund Balance with Treasury sampai cek tersebut benar-benar telah diterbitkan oleh bendaharawan. b endaharawan. Transaksi/Kejadian Agency menerima pemberitahuan dari bendaharawan bahwa cek yang diminta pada transaksi sebelumnya sudah diterbitkan. Jurnal Proprietary Disbursement in Transit-20X1.................... Transit-20X1................................ .............. Fund Balance with Treasury-20X1................... Treasury-20X1...................... ...

186

275.000 275.000


Transaksi/Kejadian Barang dan perlengkapan yang dipesan pada tahun 20X1 (tahun fiskal sebelumnya) yang dilaporkan pada Net Position Account, Unexpended Appropriation-20X1 sejumlah $ 400.000 diterima pada kuarter pertama di tahun fiskal 20X2. Rinciannya barang sejumlah 150.000 dan peralatan sebesar 250.000. Jurnal Anggaran Undelivered Orders-20X1..................................... Expended Authority-20X1.............................. Proprietary Operating material and Supplies......................... Equipment........................................................... Account Payable........................................... Unexpended Appropriation-2001....................... Appropriation Used......................................

400.000 400.000

150.000 250.000 400.000 400.000 400.000

Catatan Apabila dianalisis perkiraan anggaran yaitu “Undelivered Orders-20X1” masih ada dengan jumlah yang sama sejumlah $ 400.000, yang merupakan offset dari perkiraan “Other Appropriations Realized-20X1”, sehingga diperlukan jurnal untuk proses budgetary untuk transaksi ini. Transaksi/Kejadian Operating material dan perlengkapan telah diterima dari supplier selama tahun 20X2 dengan biaya aktual sebesar $ 1.010.000 dengan perkiraan Undelivered Orders-20X2 dicatat dengan estimasi sebesar $ 1.005.000. Jurnal Anggaran Undelivered Orders-20X2...................................... Allotments-20X2.................................................... Expended Authority-20X2...............................

1.005.000 5.000 1.010.000

Catatan Karena terdapat kelebihan aktual biaya sebesar $ 5.000 dibandingkan dengan anggaran maka dilakukan pencatatan tambahan allotment sebesar $ 5.000 untuk mencatat otorisasi pengeluaran/belanja tambahan. Proprietary Operating Materials and Supplies........................ Account Payable............................................ Unexpended Appropriation-20X02........................ Appropriation Used.......................................

1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000

Transaksi/Kejadian Gaji untuk tahun 20X2 sebesar $ 1.188.000. Perlengkapan (utilities) sebesar $ 120.000 juga disetujui sebagai pengeluaran selama tahun 20X2. Cek sebesar total $ 1.308.000 telah diminta oleh bendaharawan untuk beban tersebut. 187


Jurnal Anggaran Allotments-20X2................................................ Expended Authority-20X2........................... Proprietary Operating/Program expense.............................. Disbursement in Transit-20X2.................... Unexpended Appropriation-20X2..................... Appropriation Used....................................

1.308.000 1.308.000

1.308.000 1.308.000 1.308.000 1.308.000

Transaksi/Kejadian Material dan perlengkapan yang dipergunakan selama tahun 20X2 sebesar $ 1.620.000. Jurnal Operating/Progra Expenses ................................ Operating Materials and Supplies..............

1.620.000 1.620.000

Transaksi/Kejadian Hutang (Account payable) sejumlah $ 1.410.000 telah disetujui untuk dibayar dengan cek. dari jumlah ini $ 400.000 akan dibebankan kepada Fund Balance with Treasury tahun 20X1 sedangkan $ 1.010.000 akan dibebankan pada Fund Balance with Treasury tahun 20X2. Jurnal Proprietary Account Payable............................................. Disbursement in Transit-20X1.................. Disbursement in Transit-20X2.................

1.410.000 400.000 1.010.000

Transaksi/Kejadian Bendaharawan memberitahukan kepada agency bahwa cek sejumlah $ 2.718.000 (termasuk didalamnya hutang yang berasal dari tahun fiskal 20X1) telah diterbitkan selama tahun 20X2. Sejumlah $ 2.318.000 dibebankan kepeda Fund Balance with Treasury tahun 20X2. Jurnal Proprietary Disbursement in Transit-20X1..................... Disbursement in Transit-20X2..................... Fund Balance with Treasury-20X1....... Fund Balance with Treasury-20X2........

400.000 2.318.000 400.000 2.318.000

Jurnal Penyesuaian Untuk menyiapkan laporan keuangan dengan basis akrual, maka data pada akhir tahun adalah sebagai berikut: 1. Beban gaji yang belum diakui pada minggu terakhir tahun fiskal tahun 20X2 sebesar $ 27.000

188


2. Faktur atau Laporan Penerimaan barang, tetapi pembayarannya belum disetujui berjumlah $ 105.000 dimana $ 36.000 dipergunakan untuk operasi dan $ 69.000 merupakan persediaan akhir. 3. Depresiasi atas peralatan sebesar $ 300.000 untuk tahun 20X2. Jurnal Penyesuaian Allotments-20X2............................................. Undelivered Orders-20X2.............................. Expended Authority-20X2.......................

27.000 105.000 132.000

Operating/Program Expense........................... Operating material and Supplies.................... Account Payable...................................... Accrued Funded Payroll and Benefits.....

63.000 69.000 105.000 27.000

Unexpended Appropriation-20X2................. Appropriation Used................................

132.000

Depreciation and Amortization................... Acc Depreciation...................................

300.000

132.000

300.000

Neraca Percobaan sebelum jurnal penutup FEDERAL AGENCY PRE-CLOSSING TRIAL BALANCE AS OF SEPTEMBER 30, 20X2

Proprietary Account Fund Balance with Treasury-20X2 Operating Material and Supplies Equipment Accumulated Depr Equipment Disbursement in Transit-20X2 0 Account Payable Accrued Funded Payroll and Benefit Unexpended Appropriation-20X2 Cumulative Result of Operations Appropriation Used-20X1 Appropriation Used-20X2 Operating programs/Expense Depreciation and Amortizations

Budgetary Account Appropriations realized but Withdrawn-20X2 Other Appropriation realized-20X2

166.000 219.000 3.250.000 900.000

105.000 27.000 34.000 3.010.000 400.000 2.450.000 2.991.000 300.000 6.926.000

________ 6.926.000

16.000 34.000 189


Unapportioned Authority-20X2 Apportionments-20X2 Allotments-20X2 Commitmenys-20X2 Undelivered Orders-20X2 Restorations, Writeoff and Withdrawals-20X2

0 0 0 0 34.000 16.000

Jurnal Penutup Jurnal Penutup yang harus dibuat Commitments-20X2.............................................. Allotments-20X2................................................... Expended Authority-20X1..................................... Expended Authority-20X2..................................... Other Appropriations Realized-20X1............... Other Appropriations Realized-20X1...............

6.000 10.000 400.000 2.450.000 400.000 2.466.000

Appropriations realized but Withdrawan-20X2...... Restoration, Write-off, Withdrawal.................. Appropriations Used.............................................. Cumulative result of Oparations........................... Operating/Program expense............................ Depreciations and Amortizations...................

16.000 16.000 2.850.000 441.000 2.991.000 300.000

Laporan Keuangan a. Neraca FEDERAL AGENCY BALANCE SHEET AS OF SEPTEMBER 30, 20X2 Assets Entity Assets Intragovernmental: Fund Balance with Treasury Govermental: Operating Material and Supplies Equipment (net of depreciation) Total Entity Assets Liabilities Liabilities Covered bu Budgetary Resources Govermental Liabilities: Account Payable Accrued Funded payroll and Benefit

190

166.000 219.000 2.350.000 2.735.000

105.000 27.000


Total Liabilities Covered By Budgetary Net Position Unexpended Appropriations Cumulative result of Operations Total Net Positions Total Liabilities and Net Position

132.000

34.000 2.569.000 2.603.000 2.735.000

b. Statement of Changes in Net Position FEDERAL AGENCY STATEMENT OF CHANGES IN NET POSITION FOR THE YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 20X2

Net Cost of Operations Financing Source: Appropriation Used Net Result form Operations Prior Period Adjusment 0 Net Change in Cumulative Result of Operations Decrease in Unexpended Appropriations Change in Net Positions Net Position, beggining of year Net Position, end of year

Sub Sub Consolidate Organization Organization Total A B 1.316.400 1.974.600 3.291.000 1.140.000 (176.400) 0

1.710.000 (264.600) 0

2.850.000 (441.000)

(176.400) (146.400) (322.800) 1.364.000 1.041.200

(264.600) (219.600) (484.200) 2.046.000 1.561.800

(441.000) (366.000) (807.000) 3.410.000 2.603.000

c. Statement of Budgetary Resources FEDERAL AGENCY STATEMENT OF BUDGETARY RESOURCES FOR THE YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 20X2 Budgetary Resources: Budgetary Authority

2.484.000

Status of Budgetary Resources Obligation Incurred Total Status of Budgetary Resources

2.484.000 2.484.000

Outlays: Obligations Incurred Obligations Balances, net-beggining of year Less: Obligations balances, net–end year

2.484.000 400.000 (34.000) 191


Total Outlays

2.850.000

d. Statement of Financing FEDERAL AGENCY STATEMENT OF FINANCING FOR THE YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 20X2 Obligations and Nonbudgetary Resources: Obligations Incurred Resources That Fund Net Cost of Operations Change in Amount of Goods, benefit, services ordered but not yet received Cost Capitalized on the Balance Sheet Total resources That Fund Net Cost Of Operations Costs That Do Not Required Resources: Depreciations and Amortizations Net Cost of Operations

192

2.484.000

366.000 141.000 507.000

300.000 3.291.000

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

Adi Budiarso. (2005). Materi Pokok Pengelolaan Keuangan Negara. Bahan Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat II. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Atep Adya Barata & Bambang Trihartanto. (2004). Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Jakarta: Elex Media Komputindo Bagian Humas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat. (2005). Komisi DPR RI 20042009. Diakses dari situs http://www.dpr.go.id/humas/PasKom.htm pada tanggal 5 Agustus 2005 Baldric Siregar & Bonni Siregar. (2001). Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana. Edisi 3. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Binsar H. Simanjuntak. (2005). Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 1, No. 1, Mei 2005 Engstrom, J.H. & Copley, P.A. (2002). Essentials of Accounting for Governmental and Not-For-Profit Organizations. New York: McGraw-Hill/Irwin Freeman, R.J. & Shoulders, C.D. (2003). Governmental and Nonprofit Accounting: Theory and Practice. Seventh Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education Hekinus Manao. (2004). Public Expenditure Management (PEM): Current Issues in Public Financial Management. Prosiding Lokakarya Rintisan Penyusunan Jurnal Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan/Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 21 Desember Hekinus Manao. (2004). Penyusunan Laporan Keuangan. Presentasi pada Lokakarya Menyongsong PP SAP: Strategi dan Implikasi terhadap Penyusunan Laporan Keuangan. Jakarta, 20 Desember. Diakses dari situs http://www.ksap.org/detilberita8.htm pada tanggal 7 Agustus 2005 Hendriksen, E.S. & van Breda, M.F. (1992). Accounting Theory. Fifth Edition. Burr Ridge/Boston/Sydney: Richard D. Irwin Ihyaul Ulum MD. (2004). Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar . Malang: UMM Press Kerry Soetjipto. (1994). API: Akuntansi Pemerintah. Modul kuliah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (tidak diterbitkan) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2005). Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

193

Akuntansi Pemerintahan STAN

Recommend Documents