Tugas: Regulasi Keuangan Negara Browsing di internet UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Apa yang dimaksud dengan keuangan Negara? Sebutkan Bab, pasal dan ayat! 2. Keuangan negara meliputi apa saja ? 3. Tahun anggaran meliputi masa berapa tahun dan satuan hitung menggunakan mata uang apa? 4. Sebutkan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah ! 5. Siapa pejabat pengelola keuangan negara dan pengelola keuangan daerah ? 6. Jelaskan mekanisme penyusunan APBN ! 7. Jelaskan pula mekanisme penyusunan APBD ! 8. Bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, serta pemerintah/ Lembaga asing ? 9. Bagaimana hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat / 10. Jelaskan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan APBD menurut UU ! 11. Jelaskan ketentuan pidana, sanksi, administrasi, dan ganti rugi menurut UU ini !
Jawaban : 1. Apa yang dimaksud dengan keuangan Negara? Sebutkan Bab, pasal dan ayat! Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. ( bab 1 pasal 1 ayat 1) 2. Keuangan negara meliputi apa saja ? a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerinta han negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada p erusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 3. Tahun anggaran meliputi masa berapa tahun dan satuan hitung menggunakan mata uang apa? Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD adalah mata adalah mata uang Rupiah. Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh Menteri oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. 4. Sebutkan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah !
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
Pasal 6 (1)Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
(2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) : a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku sel aku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 7 (1)Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. (2)Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD. Pasal 8 Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : a)menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; b)menyusun rancangan APBN APBN dan rancangan Perubahan APBN; APBN; c)mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; d)melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; e)melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; f)melaksanakan fungsi bendahara umum negara; g)menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pert anggungjawaban pelaksanaan APBN; h)melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Pasal 9 Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut :
a. b. c. d. e. f. g. h.
menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan men yetorkannya ke Kas Negara; mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 10 (1)Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 a yat (2) huruf c : a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD; b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. (2)Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD; b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; e. menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD. (3)Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a. b. c. d. e.
menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; dipimpinnya; g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja per angkat daerah yang dipimpinnya.
5. Siapa pejabat pengelola keuangan negara dan pengelola keuangan daerah ? 6. Jelaskan mekanisme penyusunan APBN ! Cara penyusunan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pada suatu tahun secara sederhana bisa dibaratkan dengan anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Dalam menyusun anggaran, penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dihadapkan dengan berbagai ketidak pastian. Setidaknya terdapat enam sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN yakni (i) harga har ga minyak bumi di pasar internasional; internasi onal; (ii) kuota produksi minyak mentah yang ditentukan OPEC; (iii) pertumbuhan ekonomi; (iv) inflasi; (v) suku bunga; dan (vi) nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD). Penetapan angka-angka keenam unsur diatas memegang peranan yang sangat penting dalam penyusunan APBN. Hasil penetapannya disebut sebagai asumasumsi dasar penyusunan RAPBN. Penetapan angka asumsi ini dilaksanakan dilaksanakan oleh suatu tim yang terdiri dari wakil-wakil dari Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kantor Menteri Koordinator Perekonomian, dan Badan Pusat Statistik, yang bersidang secara rutin untuk membahas dan menentukan angka asumsi. Angka-angka asumsi yang dihasilkan oleh tim ini selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk menyusun RAPBN. Perlu diketahui bahwa angka-angka yang tertera ini masih berupa usulan dari pihak eksekutif (pemerintah) kepada pihak legislatif ( DPR). Selanjutnya RAPBN ini disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam suatu sidang paripurna yang merupakan awal dari proses pembahasan RAPBN antara pemerintah dan DPR. Tentunya perubahan terhadap angka asumsi RAPBN sangat mungkin terjadi selama berlangsungnya proses pembahasan antara Pemerintah dan DPR. Perubahan ini mencerminkan banyak hal diantaranya (i) Pemerintah dan DPR bertanggungjawab terhadap keputusan penetapan angka-angka asumsi dalam APBN; (ii) angka asumsi ditetapkan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan politik; dan (iii) terjadi pergeseran secara riil status APBN, dari “milik pemerintah” menjadi “milik publik”.
Sesudah RAPBN disetujui oleh DPR, RAPBN kemudian ditetapkan menjadi APBN melalui Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui
Rancangan
Undang-undang
APBN,
Pemerintah
Pusat
dapat
melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Agar pelaksanaa APBN sesuai dengan rencana, maka dikeluarkan Keputusan Presiden tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam undang-undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima. 7. Jelaskan pula mekanisme penyusunan APBD ! Alur Proses dan Jadwal Penyusunan APBD Pedoman Penyusunan Anggaran seperti tercantum dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 memuat antara lain: 1. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah. 2. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran bersangkutan. 3. teknis penyusunan APBD. 4. hal-hal khusus lainnya. Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas da n Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. RKA-SKPD. Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut: 1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. 2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran. 3. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara. 4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 5. Penyusunan rancangan perda APBD. 6. Penetapan APBD. Dari uraian di atas, maka proses penyusunan APBD dapat digambarkan sebagai berikut
Gambar 1. Proses penyusunan APBD
Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan te rlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu: Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun; Rencana Jangka J angka Menengah Daerah . (RPJMD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat SKPD terdiri dari: Rencana Strategi (Renstra) SKPD merupakan rencana untuk periode 5 tahun. 8. Bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, serta pemerintah/ Lembaga asing ? Hubungan Pemerintah Pusat dan Bank Sentral (Pasal 21) Pemerintah Pusat dan Bank Sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. a. Hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 22)
b. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah
berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah (UU No. 33/2004) c. Pemerintah dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah
setelah mendapat persetujuan DPR d. Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/ menerima pinjaman dari
daerah lain dengan persetujuan DPRD e. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah/Lembaga Asing (Pasal 23) f.
Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/ lembaga asing dengan persetujuan DPR.
g. Pinjaman/hibah yang diterima Pemerintah Pusat dapat diteruspinjamkan kepada
Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/Pemerintah Daerah 9. Bagaimana hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat / 1. Hubungan Pemerintah Pusat dan Perusahaan Negara/Daerah/ Swasta (Pasal 24) a. Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD b. Menteri Keuangan melakukan pembinaan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara sementara itu pembinaan dan pengawasan atas perusahaan daerah dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota c. Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan/privatisasi perusahaan negara dengan persetujuan DPR. Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan/privatisasi perusahaan daerah dengan persetujuan DPRD 2. Hubungan Pemerintah Pusat/Daerah dan Badan Pengelola Dana Masyarakat (Pasal 25) a. Menteri Keuangan membina dan mengawasi pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat. b. Gubernur/Bupati/Walikota membina dan mengawasi mengawasi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah. 10. Jelaskan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan APBD menurut UU ! Pasal 30 UU 17/2003 1) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN APBN kepada DPR berupa laporan keuangan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambatlambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Pusat 2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara/lembaga Pasal 31 UU 17/2003 1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. 2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah Pasal 32 UU 17/2003 1) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 2) Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah. 11. Jelaskan ketentuan pidana, sanksi, administrasi, dan ganti rugi menurut UU ini ! Ketentuan Pidana, Sanksi, Administratif, dan ganti rugi Pasal 34 (1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam
undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ses uai dengan ketentuan undangundang. (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. (3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undangundang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Penjelasan: Pasal 34 Ayat (1) Kebijakan yang dimaksud dimaksud dalam ayat ini tercermin pada manfaat/hasil yang harus dicapai dengan pelaksanaan fungsi dan program kementrian negara/lembaga/pemerintahan daerah yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 35 (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya. 602 KOMPILASI KETENTUAN PIDANA DI LUAR KUHP (4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara. Penjelasan:Pasal 35 Cukup jelas.
