BAB II PEMBAHASAN STANDAR STANDAR AKUNTANSI AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENGERTIAN DAN FUNGSI SAP Standa Standarr Akunt Akuntans ansii Peme Pemerin rintah tahan, an, selanj selanjutn utnya ya dis disebu ebutt SAP, adalahprin adalahprinsip-p sip-prinsi rinsip p akuntan akuntansi si yang diterapk diterapkan an dalam menyusun menyusun danme danmenya nyajik jikan an lapor laporan an keuang euangan an pemeri pemerinta ntah.S h.Stan tandar dar akunt akuntans ansii pemerintahan (SAP) telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomo Nomorr 24 ahun ahun 2! 2!!" !" tang tangga gall #$ %uni %uni 2! 2!!" !" deng dengan an Stan Standa darr Akunt Akuntans ansii Pemerin emerintah tahan an (PP SAP SAP). ). &engan &engan diteta ditetapk pkann annya ya PP SAP maka maka untu untuk k pert pertam ama a kali ali 'ndo 'ndone nesi sia a memi memili liki ki stan standa darr akun akunta tans nsii pemerintahan. enandai dimulainya implementasi Standar Akuntasi Pemerintahan, akil Presiden pada tanggal * juni 2!!" melun+urkan Stan Standa darr Akun Akunta tans nsii Pemer emerin inta taha han n di 'sta 'stana na akil akil Pres Presid iden en pada pada tang tangga gall * %uli %uli 2! 2!!" !".. A+ A+ar ara a dita ditand ndai ai deng dengan an peny penyer erah ahan an Stan Standa darr Akun Akunta tans nsii Pemer emerin inta taha han n kepad epada a ketua etua P P, , ent enter erii euan euanga gan, n, enteri &alam Negeri, ubernur &' %akarta, upati oli / oli dan alik alikot ota a
Pangk angkal al
Pina Pinang ng..
&ala &alam m
samb sambut utan anny nya a
akil akil
Presi reside den n
menyatakan keharusan implementasi SAP bagi pemerintahan pusat dan daerah.
1) PROSES PENYUSUNAN SAP omit omite e stan standa darr yang yang dibe dibent ntuk uk ent enter erii euan euanga gan n samp sampai ai dengan pertengahan tahun 2!!4 telah menghasilkan dra0 SAP yang terdiri dari kerangka konseptual dan ## pernyataan standar, semua kerangka tersebut disusun melalui &ue Pro+ess. Pro+e Pro+ess ss penyus penyusuna unan n (&ue (&ue Pro+e Pro+ess) ss) yang yang diguna digunaka kan n adalah adalah proses yang berlaku umum se+ara internasional dengan penyesuaian terhad terhadap ap kondisi ondisi yang yang ada di 'ndone 'ndonesia sia.. Penyesu enyesuaia aian n dilak dilakuk ukan an antara antara lain lain kare karena na pertim pertimban bangan gan kebutuh ebutuhan an yang yang mendes mendesak ak dan kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar
yang ditetapkan. ahap / tahap penyiapan SAP adalah sebagai berikut1 a) 'dentikasi opik untuk dikembangkan menjadi standar. b) Pembentukan kelompok kerja (Pokja) dalam SAP. +) 3iset terbatas oleh kelompok kerja. d) Penulisan dra0 SAP oleh kelompok kerja. e) Pembahasan dra0 oleh komite kerja. 0) Pengambilan keputusan dra0 untuk dipublikasikan. g) Pelun+uran dra0 publikasian SAP (eposure dra0t). h) &engar pendapat terbatas (limited hearing) dan dengar pendapat publik (publi+ hearings). i) Pembahasan tanggapan dan masukan terhadap dra0 publikasian. j) 5inalisasi standar.
2) PENETAPAN SAP Sebelum dan setelah dilakukan publik hearing, standar dibahas bersama dengan im Penelaah Standar Akuntansi Pemerintahan P. Setelah dilakukan pembahasan berdasarkan masukan / masukan SAP
melakukan
nalisasi
standar
kemudian
SAP
meminta
pertimbangan kepada P melalui enteri euangan. Namun dra0 SAP ini belum diterima oleh P karena komite belum ditetapkan dengan
eppres.
Sehubungan
dengan
hal
tersebut,
melalui
eputusan Presiden Nomor 64 ahun 2!!4 dibentuk omite Standar Akuntasi Pemerintahan. omite ini segera bekerja untuk kembali menyempurnakan dra0 SAP yang pernah diajukan kepada P agar pada a7al tahun 2!!" dapat segera ditetapkan. &ra0 SAP pun diajukan kembali kepada P pada bulan No8ember 2!!4 dan mendapatkan pertimbangan dari P pada bulan januari 2!!". P meminta langsung kepada Presiden 3' untuk segera
menetapkan
Standar
Akuntasi
Pemerintahan
dengan
Peraturan Pemerintah (PP). Proses penetapan PP SAP pun berjalan dengan oordinasi antara Sekretariat Negara, &epartemen euangan, dan &epartemen 9ukum dan 9A, serta pihak terkait lainnya hingga
penandatanganan peraturan Pemerintah Nomor 24 ahun 2!!" tentang Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Presiden tanggal #$ %uni 2!!".
3) K ANDUNGAN PP SAP Peraturan Pemerintah Nomor 24 ahun 2!!" tentang Standar Akuntasi Pemerintahan terdiri dari1 #. PSAP !#1 Penyajian :aporan euangan. 2. PSAP !21 :aporan 3ealisasi Anggaran. $. PSAP !$1 :aporan Arus as. 4. PSAP !41 ;atatan Atas :aporan euangan. ". PSAP !"1 Akuntasi Persediaan. *. PSAP !*1 Akuntasi 'n8estasi. <. PSAP !<1 Akuntansi Aset etap. 6. PSAP !61 Akuntansi onstruksi &alam Pengerjaan. =. PSAP !=1 Akuntansi e7ajiban. #!.
PSAP #!1 oreksi esalahan, Perubahan ebijakan Akuntansi,
&an Peristi7a :uar iasa. ##.
PSAP ##1 :aporan euangan onsolidasian.
PP SAP akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah berupa1 a) Nera+a. b) :aporan 3ealisasi Anggaran. +) :aporan Arus as. d) ;atatan atas :aporan euangan.
&engan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat > daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, rele8an, andal dan dapat diperbandingkan). &an laporan tersebut akan diaudit terlebih
dahulu oleh P untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain1 pemerintah (eksekuti0), &P3>&P3& (legislati0), in8estor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
LANDASAN HUKUM agasan
perluanya
standar
akuntansi
pemerintahan
sebenarnya sudah lama ada, namun baru sebatas 7a+ana. Seiring dengan
berkembangnya
akuntansi
di
sektor
komersial
yang
dipelopori dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi euangan oleh 'katan Akuntansi 'ndonesia (#==4), kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. ?leh karena itu adan Akuntansi euangan
Negara
(A@N),
&epartemen
euangan
mulai
mengembangkan standar akuntansi. ergulirnya era re0ormasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah
satunya
menyebutkan
adalah
perlunya
PP
#!">2!!!
standar
yang
akuntasi
se+ara
eksplisit
pemerintahan
dalam
pertanggungja7aban keuangan daerah. Pada tahun 2!!2 enteri euangan membentuk omite Standar Akuntasi Pemerintah Pusat dan &aerah yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi pemerintah
pusat
dan
daerah
yang
tertuang
dalam
$!6>.!#2>2!!2. @@
Nomor
#<
ahun
2!!$
tentang
euangan
Negara
mengamanatkan bah7a laporan pertanggungja7aban APN>AP& harus
disusun
dan
disajikan
sesuai
dengan
standar
akuntasi
pemerintahan dan standar tersebut disasan oleh suatu komite standar
yang
pemerintah.
independen
Selanjutnya,
Perbendaharaan
Negara
dan @@
ditetapkan
Nomor
kembali
#
dengan
ahun
2!!4
mengamanatkan
peraturan tentang
penyusunan
laporan pertanggungja7aban pemerintah pusat dan daerah sesuai
dengan standar akuntasni pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan
dengan
keputusan
presiden.
&alam
penyusunan
standar harus melalui langkah / langkah tertentu termasuk dengar pendapat (hearing), dan meminta pertimbangan mengenai substansi kepada P sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
1) ENTITAS AKUNTANSI ntitas
DAN ENTITAS PELAPORAN
akuntasi
anggaran>barang
dan
adalah
unit
pemerintahan
oleh karenanya 7ajib
pengguna
menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. ntitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang / undangan 7ajib menyampaikan laporan pertanggungja7aban berupa laporan keuangan. Pada pemerintah pusat yang merupakan entitas pelaporan adalah seluruh kementrian negara > lembaga dan pemerintah pusat sendiri yaitu laporan konsolidasi dari laporan keuangan seluruh departemen lembaga yang ada di departemen keuangan. Sedangkan pada pemerintah daerah yang menjadi entitas pelaporan keuangan adalah seluruh pemerintah pro8insi ($$), seluruh kabupaten dan kota. Sehingga akan terdapat lebih dari "!! entitas pelaporan di 3epublik ini, yang semuanya akan menyusun laporan keuangan dan diaudit oleh P.
2) K ONSEKUENSI DITETAPKANNYA PP SAP &engan ditetapkannya
PP SAP, diharapkan akan adanya
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
guna
me7ujudkan
pemerintahan
yang
baik
(good
go8ernan+e). Sehingga diperlukan langkah / langkah strategis yang perlu segera diupayakan dan di7ujudkan bersama dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan.
Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah menyusun sistem akuntansi yang menga+u pada SAP. Sistem akuntansi
pemerintahan pada tingkan
pemerintah akan diatur
dengan Peraturan enteri euangan. Saat ini telah dikeluarkan P "=>P.!*>2!!" tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan euangan Pemerintah Pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingat pemerintah
daerah
diatur
dengan
peraturan
ubernur>upati>alikota, menga+u pada Perda tentang pengelolaan keauangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. @ntuk implementasi pada pemerintah daerah, &epartemen &alam
Negeri
telah
membuat
serangkai
kebijakan
>
strategi
implementasi SAP, antara lain1 #. ?mnibus
3egulation1 3e8isi
PP #!">2!!! dan
epmendagri
2=>2!!2. 2. elakukan identikasi terhadap hal / hal yang memerlukan re8isi (antara lain jenis laporan keuangan, penyesuaian beberapa kode rekening, perubahan sistem dan prosedur akuntansi, perubahan peran organisasi keuangan daerah). $. Penerapan PP SAP disesuaikan dengan kondisi Pemda dalam penerapan
sistem
pertanggungja7aban
sesuai
epmendagri
2=>2!!2. 4. 3e8isi dilaksanakan se+ara bertahap dan selekti0. ". elakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam implementasi standar akuntansi. *. Pelaksanaan daerah media inkubator (&') se+ara sukarela dalam penerapan PP SAP. &' adalah salah satu program &epdagri melalui &itjen A& dalam rangka menegakkan pilar good go8ernan+e1
akuntabilitas,
transparansi,
melalui
partisipasi
pemberian
masyarakat
pedoman,
dan
pembinaan,
bimbingan, diklat, konsultasi dan penga7asan. 'mplementasi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah, dan perlu adanya
sosialisasi
dan
penyamaan
persepse
kepada
stakeholders (auditor, pemda dan pihak terkait lainnya).
para
<. 8aluasi dan monitoring se+ara berkala dari pihak / pihak yang ber7enang.
3) DUKUNGAN KSAP &alam rangka implementasi SAP, SAP telah menyiapkan help desk. &engan help desk, diharapkan dapat menjadi solusi jika terdapat masalah dalam implementasi. SAP akan memberikan sosialisasi dan pelatihan / pelatihan (o, 'nhause training, dll) agar pemahaman akan SAP semakin luas bagi pengguna. Selain itu, melalui 7ebsite1 http1>>ksap.org akan digunakan sebagai media sosialisasi dan konsultasi implementasi SAP. %ika standar di kemudian hari terdapat hal / hal yang kurang > tidak jelas, maka SAP akan menerbitkan interpretasi atau buletin teknis atas PSAP.
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP) 1) Dasar huku a) eputusan Presiden 3' No. 42 ahun 2!!2 tentang pelaksanaan APN.
enteri>pimpinan
:embaga
7ajib
pertanggungja7aban penggunaan
data
menyelenggarakan yang
dikuasainya
berupa laporan realisasi anggaran dan nera+a departemen > lembaga
bersangkutan kepada
Presiden melalui
enteri
euangan.
enteri > pimpinan lembaga > ubernur > upati > alikota > epala
Satuan
anggaran
yang
menyampaikan
erja
yang
dikuasai
menggunakan enteri
pertanggungja7aban
dana
bagian
euangan
7ajib
penggunaan
dana
kepada enteri euangan +.B. epala A@N. b) eputusan enteri euangan No. $$<>.!#2>2!!$ anggal #6 %uli 2!!$ tentang Sistem Akuntansi dan :aporan euangan Pemerintah Pusat.
+) eputusan epala adan Akuntasi euangan Negara No.P#*>A>2!!4
tanggal
24
%uni
2!!4
tentang
Pelaksanaan
Penyusunan Pelaporan euangan ementrian Negara>:embaga ahun Anggaran 2!!4. #) Ta!""u!" #a$a% Fu!"s& Aku!'a!s& Dar'! * L%a"a a) akan7il mempunyai 7e7enang > tanggungja7ab terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan yang meliputi seluruh proyek dan kantor di 7ilayahnya. b) Sekjen,
&irjen,
dan
@nit
selon
'
lainnya
mempunyai
7e7enang > tanggungja7ab terhadap seluruh kantor dan proyek di ba7ah kendalinya. %uga mempunyai tanggungja7ab untuk penyusunan laporan konsolidasi atas seluruh kantor dan proyek yang di ba7ah kendali masing / masing selon ' dimaksud. +) Sekjen
bertanggungja7ab
untuk
menyiapkan
laporan
keuangan konsolidasi untuk tingkat departemen > lembaga. 2) K+uara!
S&s'
Aku!'a!s&
Pr'a!""u!",a$a%a! a. Pusat pertanggungja7aban
Seluruh pemerintah pusat
&epartemen > lembaga
selon '
Propinsi
Satuan kerja
Proyek
b. Penanggung %a7ab
Presiden
enteri > etua :embaga
Sekjen > 'rjen > &irjen > epala
epala kantor 7ilayah
M!uru'
Pusa'
KERANGKA UMUM SAPP SAPP
SAPP
SA@
SAPP
A@
k.
k. &epartemen >
SA@
A@N
$) U!&' P+aksa!a SAPP a. &epartemen keuangan
A@N Pusat
antor Akuntansi 3egional
antor Akuntasi husus
b. &epartemen > :embaga •
@nit Akuntansi antor Pusat 'nstansi (@AP')
•
@nit Akuntansi selon ' (@A ')
•
@nit Akuntansi ilayah (@A)
4) La-ra! Dar'! * L%a"a a. :aporan 3ealisasi Anggaran
:aporan 3ealisasi Anggaran bertujuan untuk melaporkan Pelaksanaan anggaran selam periode tertentu.
:aporan ini memperlihatkan perbandingan realisasi belanja dengan
allotment
yang
dirin+i
menurut
tujuan
dan
klasikasi belanja atau perbandingan realisasi pendapatan dengan estimasi pendapatan. b. Nera+a
Nera+a bertujuan untuk melaporkan posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu.
Nera+a mengin0ormasikan saldo perkiraan aset, hutang dan ekuitas dana pada akhir periode pelaporan.
") Pr-ssa! Da'a SAPP a. uku esar
Penerimaan > pengeluaran anggaran
Akti8a tetap
9utang jangka panjang
'n8estasi permanen
b. :aporan
:aporan realisasi anggaran.
:aporan bulanan in8entaris, laporan mutasi barang tri7ulan, laporan tahunan.
:aporan hutang jangka panjang.
:aporan in8estasi permanen.
+. Pelaksanaan Penyusunan Nera+a &epartemen > :embaga.
*) .ak'u P!/aa&a! La-ra! :aporan realisasi anggaran dan nera+a, selambat / lambatnya disampaikan ke A@N pada akhir bulan maret tahun berikutnya.
