BAB I DESKRIPSI LOKUS
1.1
Gambaran Umum Instansi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan pada Pemerintah Kota Palembang. Pada awalnya dibentuk KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Palembang pada tanggal 15 Juli 2010 yang menerima pelimpahan pelayanan perizinan. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka KPPT Kota Palembang dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Kota Palembang dilebur menjadi satu menjadi Badan Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Palembang pada Bulan Nopember 2015. Seiring dengan tuntutan perbaikan birokrasi pemerintahan, mulai bulan Januari 2017 pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan semua organisasi perangkat daerah harus seragam nomenklaturnya. Dengan adanya kebijakan tersebut maka mulai 1 Januari 2017 BPM-PTSP Kota Palembang berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tantang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang merupakan unsur OPD Pemerintah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Palembang melalui Sekretaris Daerah. DPM-PTSP Kota Palembang memiliki motto yaitu mudah, cepat, transparan.
1
1.2
Visi dan Misi
DPM-PTSP Kota Palembang memiliki visi yaitu terdepan dalam pelayanan perijinan dan investasi. Sementara misi DPM-PTSP Kota Palembang terdiri dari beberapa aspek yaitu : 1.
Meningkatkan tata kelola kelembagaan, profesionalisme aparatur, kualitas sarana prasarana dan administrasi yang berkualitas.
2.
Meningkatkan promosi dan kerjasama pengembangan peluang investasi strategis.
3.
Meningkatkan aksesbilitas, fasilitas, dan advokasi pela yanan perijinan dan non perijinan.
4.
Meningkatkan pengendalian dan pengawasan investasi.
1.3 Struktur Organisasi
2
Gambar 1 Struktur Organisasi DPM-PTSP Kota Palembang
Berdasarkan struktur organisasi diatas uraian jenjang jabatan struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang dapat diuraikan sebagai berikut : 1.
Kepala Dinas;
2.
Sekretaris, membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3.
Bidang
Perencanaan
dan
Pengembangan
Iklim
Penanaman
Modal,
membawahi : a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan b. Seksi Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha. 4. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi : a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal; dan b. Seksi Pelaksanaan Promosi dan Sarana Prasarana Penanaman Modal. 5.
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, membawahi : a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan b. Seksi Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
6.
Bidang
Penyelenggaraan
Pelayanan
Perizinan
dan
Non
Perizinan
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi : a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat; dan b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Parisiwata. 7.
Bidang
Penyelenggaraan
Pelayanan
Perizinan
dan
Non
Perizinan
Pembangunan dan Lingkungan, membawahi : a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan, Lingkungan dan Penanaman Modal; dan b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Konstruksi dan Perhubungan.
3
8.
Bidang Pengaduan,Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi: a. Seksi Pengaduan, Informasi dan Pelaporan Layanan; dan b. Seksi Kebijakan, Penyuluhan dan Peningkatan Layanan.
9.
Unit Pelaksana Teknis
1.4 Pembagian Tugas dan Fungsi
Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain : 1. Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya. 2. Sekretaris,
mempunyai
mengkoordinasikan
tugas
perencanaan,
membantu
kepala
keuangan
dan
dinas pelaporan
dalam serta
penyelenggaraan urusan administrasi umum, perkantoran dan kepegawaian. Untuk menjalankan tugas Sekretariatan, Sekretaris di bantu oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Keuangan dan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan yang dapat dijelaskan sebagai berikut sebagai berikut : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan; c. Sub
Bagian
Perencanaan
dan
Pelaporan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat di bidang administrasi perencanaan dan pelaporan 3.
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal .
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :
4
a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah; b. pengkajian, penyusunan, pengusulan deregulasi/ kebijakan, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemintraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah; c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal di bantu oleh Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal, dan Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha. Untuk menjalankan tugas Bidang Promosi Penanaman Modal di bantu oleh Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi dan Sarana Prasarana Penanaman Modal. 5.
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
dan
Informasi
Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi : a. penyelenggaran dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan; pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal; b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
5
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal di bantu oleh Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Kepala Seksi Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
6.
Bidang
Penyelenggaraan
Pelayanan
Perizinan
dan
Non
Perizinan
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : d. pelaksanaan proses penerbitan perizinan dan non perizinan usaha, kesehatan dan kesra; e. pelaksanaan proses penerbitan perizinan dan non perizinan perindustrian, perdagangan, koperasi dan pariwisata; f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat di bantu oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
6
BAB II DESKRIPSI L E S SON L E A R N E D
A. Deskripsi Manajemen ASN
Upaya dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berwibawa selalu menjadi keinginan bagi masyarakat dan pemerintahan di zaman sekarang ini. Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan yang perlu memperoleh perhatian penuh dalam upaya reformasi adalah penataan kembali (right sizing) aparatur pemerintah, yang meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem, dan penataan manajemen sumber daya pegawai (PNS). Menurut UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen ASN memegang perana penting dala pelaksanaan suatu institusi. Manajemen ASN secara umum mengenai peran dan kedudukan ASN dalam NKRI,
7
sistem merit yang dapat diberlakukan dalam institusi, serta pola karir yang diberlakukan meliputi rekrutmen pegawai, pengembangan karir pegawai, promosi jabatan, kesejahteraan pegawai, manajemen kinerja, disiplin etika, dan masa pensiun. Pemerintah melalui UU Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan UU ASN mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar dalam manajemen SDM. Pertama, perubahan dari pendekatan personel administration yang hanya berupa pencatatan administratif kepegawaian kepada human resource management yang menganggap adalah sumber daya manusia dan sebagai aset negara yang baik. Kedua, perubahan dari pendekatan closed careeer system yang mengedepankan kompetisi dan kompetensi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan. UU ASN juga menempatkan pegawai ASN sebagai sebuah profesi yang harus memiliki standar pelayanan profesi, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku profesi, pendidikan dan pengembangan profesi, serta memiliki organisasi profesi yang dapat menjaga nilai-nilai dasar profesi.
B. Sistem Merit pada Manajemen ASN b.
Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen SDM Aparatur yang berdasarkan
Pengelolaan SDM harus selalu berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi, dalam konteks ini aktivitas pengelolaan SDM harus mendukung misis utama organisasi. Pengelolaan SDM/ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasmya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Organisasi membutuhkan pegawai yang jujur, kompeten, dan berdedikasi. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen SDM Aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar
8
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen ASN yakni pda pertimbangan
kemampuan
dan
prestasi
individu
untuk
melaksanakan
pekerjaannya(kompetensi dan kinerja). Objektifitas ini dilaksanakan pada semua tahapandalam pengelolaan SDM (rekruitmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi).
C. Implemantasi Manajeman ASN di DPM-PTSP
Dari kunjungan yang dilakukan di DPM-PTSP, terdapat beberapa implementasi manajemen ASN yang diterapkan diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Standar Operation Procedure (SOP) penilaian kinerja pegawai sudah ada dan diterapkan. Evaluasi kinerja sudah menggunakan SKP 2. Pelayanan telah terakreditasi ISO pada tahun 2016, sehingga para ASN nya sudah benar-benar memiliki kompetensi dan manajemen yang baik dalam pelaksanaan tugasnya sebagai ASN 3. Penempatan jabatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi dan itu dibuat berdasarkan sistem. 4. Perekrutan dalam lelang jabatan sudah dilakukan fit and proper test. Hal ini berbanding lurus dengan kesejahteraan pegawai dibanding dengan organisasi lain. Dimana pelayanan yang baik akan mendapatkan reward yang baik. Dengan tujuan untuk mengurangi tindakan korupsi. 5. Seleksi penerimaan PPPK atau honorer sudah terbuka dan dijalankan sesuai dengan UU ASN tahun 2014. 6. Pembentukan panitia dalam seleksi penerimaan dan lelang jabatan disesuaikan dengan UU ASN tahun 2014. Dimana nilai-nilai netralitas dijunjung tinggi. Setiap kegiatan tersebut juga diawasi oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), sehingga praktek kecurangan dan KKN dapat dihindari atau diminimalisir.
9
7. Dalam penentuan reward disesuaikan dengan kinerja dan kelas jabatan, khususnya pada jabatan pimpinan tinggi. 8. Sistem Merit telah dilakukan dengan baik di instansi terkait. 9. Mutasi jabatan pegawai diatur dalam peraturan walikota Pal embang nomor 18 tahun 2017 10. Masa pensiun pegawai diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara
10
BAB III DESKRIPSI AC TI ON PL AN DI TEMPAT KERJA
Program Studi Teknologi Pangan merupakan pelaksana pendidikan vokasi yang bernaung di bawah Jurusan Teknologi Pangan, Politeknik Negeri Lampung. Struktur organisasi PS Teknologi Pangan terdiri dari unsur pimpinan (Direktur dan Pudir), Kepala Bagian dan Kepala UPT, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi. Ketua Jurusan bertugas mengkoordinir PS keahlian di lingkungan jurusannya masing-masing. KPS merupakan pelaksana kegiatan akademik yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan bertanggung ja wab mewujudkan visi, menjalankan misi dan mencapai tujuan PS kepada Ketua Jurusan. Setelah melakukan studi lapangan dan melakukan perbandingan yang terdapat pada DPM-PTSP dengan lokasi kerja Program Studi Teknologi Pangan Jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dan belum terlaksana berhubungan dengan manajemen ASN, antara lain: 1. Penempatan jabatan tenaga kependidikan belum sesuai kompetensi bidangnya. Tenaga kependidikan dalam hal ini teknisi laboratorium tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan praktikum mata kuliah yang diampunya, sehingga mahasiwa tidak kompeten. Penempatan jabatan tidak didasari pada analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga terjadi penumpukan jabatan pada beberapa bagian. Seyogyanya formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan analisa kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Analisa
kebutuhan
tersebut
dilakukan berdasarkan : a.
Jenis pekerjaan;
b.
Sifat pekerjaan;
c.
Analisa beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu;
11
d.
Prinsip pelaksanaan pekerjaan, dan
e.
Peralatan yang tersedia.
2. Dosen yang tidak mengajar sesuai dengan keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya. Pembagian mata kuliah yang tidak merata dan sesuai dengan kompetensi dan keilmuan dosen pengampu, sehingga mahasiswa tidak maksimal dalam penyerapan materi yang diberikan dan berakibat tidak kompetennya lulusan yang dihasilkan. 3. Lelang jabatan belum dilakukan, sehingga pengangkatan jabatan pimpinan tingkat tinggi di tenaga kependidikan belum sepenuhnya dilakukan. Sistem pengangkatan jabatan pimpinan tinggi di institusi menggunakan sistem Karir tertutup dan tidak dilakukannya lelang jabatan dan panitia penerimaan terhadap petinggi institusi. Sistem karir tertutup adalah suatu sistem kepegawaian di mana suatu jabatan yang lowong dalam suatu organisasi hanya dapat diduduki oleh pegawai yang telah ada dalam organisasi itu, tidak boleh diduduki oleh orang luar. Dalam sistem karir tertutup, 4. Seleksi penerimaan PPPK atau honorer belum sesuai dengan UU ASN tahun 2014,
masih
sangat
tingginya
potensi
nepotisme,
walaupun
sudah
diinformasikan secara terbuka. Sesuai dengan UU ASN tahun 2014 pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan
perencanaan,
pengumuman
lowongan,
pelamaran,
seleksi,
pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi yang terjadi di tempat kerja adalah pengangkatan pegawai PPPK tidak disertai dengan analis is jabatan dan analisis beban kerja yang dibutuhkan oleh institusi. 5. Reward yang diberikan masih belum sesuai dengan kinerja yang dilakukan.
12
Reward merupakan hal yang penting dan mendasar dalam peningkatan kinerja pegawai. Dengan adanya reward yang sesuai maka pegawai akan termotivasi untuk menjadi lebih baik dan lebih berprestasi. Tetapi yang terjadi di institusi adalah reward yang didapatkan tidak sesuai dengan kinerja yang sudah dilakukan khususnya pada profesi dosen, sehingga dosen kurang memiliki motivasi untuk menjadi lebih baik, karena institusi tidak memberikan hal yang sesuai dengan yang telah dilakukan. 6. Telah dilakukannya pelatihan, seminar dan workshop sebagai upaya pengembangan karir pegawai di lingkungan institusi Politeknik Negeri Lampung. Pengembangan karir adalah proses identifikasi potensi atau kemampuan pegawai dengan mencari serta menerapkan cara-cara
yang
tepat
untuk
mengembangkan potensi atau kemampuan tersebut. Pengembangan karir juga dapat diartikan sebagai peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai rencana karirnya. Dalam prakteknya pengembangan karir (career development) mencakup manajemen karir (career management) dan perencanaan karir (career planning). Contoh pengembangan karir yang dilakukan di Politeknik Negeri Lampung antara lain, Pelat ihan penggunaan alat laboraturium bagi tenaga laboran/teknisi, pelatihan PEKERTI dan AA bagi dosen muda.
13
LAPORAN STUDI LAPANG PENGETAHUAN PERAN DAN KEDUDUKAN PNS DALAM NKRI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
OLEH
Nama: Kurnia Rimadhanti Ningtyas, S.T.P., M.Sc NDH : 17
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN I KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2017
14
LEMBAR PENYELESAIAN TUGAS
LAPORAN STUDI LAPANGAN PENGETAHUAN PERAN DAN KEDUDUKAN PNS DALAM NKRI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
WIDYAISWARA ,
PESERTA,
Mery Fanada, S. Pd., S. KM., M. Kes
Kurnia Rimadhanti N, S.T.P., M.Sc
WIDYAISWARA MADYA
NDH 17
NIP.197605131998032005
Mengetahui, a.n KEPALA BPSDMD PROVINSI SUMSEL KEPADA BIDANG PENGEMANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL
Hj. HOLIJAH, SH., MH PEMBINA TINGKAT I NIP. 196909071996032004
15
DAFTAR ISI
Halaman
BAB I DESKRIPSI LOKUS .......................................................................... 1 BAB II DESKRIPSI L E S SON L E A R N E D ................................................... 7 BAB III DESKRIPSI ACT I ON PL AN DI TEMPAT KERJA .................... 11
16
