LAPORAN PKL FIX

34

1

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
"SISTEM DAN PROSEDUR UMUM PENCAIRAN DANA LANGSUNG (LS) YANG BERLAKU DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA"
(Studi pada KPPN Wates)

Oleh :

Jeri Zulianda

14061038

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCUBUANA
YOGYAKARTA
2017

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
"SISTEM DAN PROSEDUR UMUM PENCAIRAN DANA LANGSUNG (LS) YANG BERLAKU DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA"
(Studi pada KPPN Wates)

Oleh :
Jeri Zulianda
14061038

Laporan PKL ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing PKL
Di Yogyakarta tanggal...........................

Ketua Program Studi Dosen Pembimbing PKL

(Tutut Dewi Astuti, S.E, M.Si, Ak., CA., CTA) (Zaenal Wafa,S.kom.,M.kom)

HALAMAN PENGESAHAN
Nama : JERI ZULIANDA
NIM : 14061038
Program Study : Akuntansi
Tempat PKL : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wates
Laporan PKL ini diterima oleh Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta Kampus 1 pada:
Tanggal :........................................
Yogyakarta, ...................................2017
Ketua Program Studi Dosen Pembimbing PKL,

(Tutut Dewi Astuti, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA)) (Zaenal Wafa, S.Kom., M.Kom)
NIP. NIP.
Dosen Penguji,..........................
Dosen Penguji,..........................

Dosen Penguji,

..........................

Dosen Penguji,

..........................

....................................................

..........................

..........................
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan anugrah dan karunia-Nya sehingga penulis menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wates dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini merupakan salah satu persyaratan kelulusan Program Studi Akuntansi S1 Universitas Mercubuana Yogyakarta.
Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih atas bimbingan, saran dan nasihat yang telah diberikan selama melaksanakan dan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan kepada:
Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.
Ibu Dr. Alimatus Sahrah, M.Si., MM., selaku Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
Bapak Drs. Raswan Udjang, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
Ibu Tutut Dewi Astuti, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Bapak Zaenal Wafa, S,kom., M.kom., selaku Dosen Pembimbing PKL yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, serta saran dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini sampai selesai dengan baik.
Seluruh jajaran Dosen dan Karyawan Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta , atas bimbingannya, ilmu serta pengabdiannya.
Semua Karyawan Perpustakaan Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data dan bahan Laporan PKL ini.
Kepada kedua orangtuaku tercinta, terimakasih karena telah melahirkanku dan selalu memberikan semangat serta doa yang tak terhingga sampai saat ini.
Kakakku tersayang terimakasih atas dorongan dan kebersamaan selama ini.
Seluruh keluarga besarku untuk doa dan dukungannya.
Bapak Mohamad Munawar, S.Sos selaku Kepala Kantor KPPN Wates yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan kegiatan PKL di KPPN Wates.
Bapak Karli Mu'amil selaku Kepala Seksi Subbagian Umum yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan PKL di KPPN Wates.
Semua Karyawan KPPN Wates yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data dan bahan Laporan PKL ini.
Ucapan Terimakasih kepada Staff dan Karyawan KPPN Wates yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan praktik PKL di KPPN Wates serta arahan selama penulis melakukan kegiatan PKL di KPPN Wates.
Terimakasih kepada seluruh teman-temanku yang selalu memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan laporan PKL ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi pembaca yang bersangkutan.
Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Yogyakarta,..............................2018

Penulis

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR ISTILAH viii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR GRAFIK x
DAFTAR TABEL xi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 2
1.3. Batasan Masalah 2
1.4. Tujuan 3
1.5. Manfaat Praktik Kerja Lapangan 3
BAB II LANDASAN TEORI 6

DAFTAR ISTILAH
PKL Praktik Kerja Lapangan
SDM Sumber Daya Manusia
KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
SPM Surat Perintah Membayar
SP2D Surat Perintah Pencairan Dana
BA Bagian Anggaran
SPPT Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan
SSP Surat Setoran Pajak
SPAN Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara
NTPN Nomor Transaksi Penerimaan Negara
BAR Berita Acara Rekonsiliasi
MSKI Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal
LHP Laporan Hasil Penerimaan
DNP Daftar Normatif Penerimaan
SSPB Surat Setoran Pengembalian Barang
SSBP Surat Setoran Bukan Pajak
SSPCP Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak
SOP Standard Operating Prosedure
DJP Ditjen Pajak
DJBC Ditten Bea dan Cukai
DJPbn Ditjen Perbendaharaan
DJA Ditjen Anggaran
DJPK Ditjen Perimbangan Keuangan
DJPLN Ditjen Piutang dan Lelag Negara
DJKN Ditjen Kekayaan Negara
DJPU Ditjen Pengelolaan Piutang
DPP Dasar Pengenaan Pajak

DAFTAR GRAFIK
Halaman 19

DAFTAR TABEL
Halaman 26
Halaman 27
Halaman 28
Halaman 29
Halaman 30

DAFTAR GAMBAR
Halaman 17
Halaman 33
Halaman 34
Halaman 35

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pada era globalisasi sekarang ini Kementerian Keuangan merupakan salah satu pelopor program Reformasi Birokrasi Pemerintah(RBP) bersama-sama dengan Mahkamah Agung(MA), Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Seperti yang diketahui, bahwa salah satu inti dari program reformasi adalah peningkatan pelayanan kepada publik, dan hal ini juga telah menjadi salah satu concern dari Kementerian Keuangan.
Satu instansi dibawah Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan telah mencanangkan 3 pilar utama reformasi birokrasi, yaitu:
Penataan Organisasi;
Pengembangan Sumber Daya Manusia/Aparatur;
Penyempurnaan Ketatalaksanaan/Proses Bisnis.
(Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2014 – 2017)
Salah satu perwujudan dari ketiga pilar tersebut adalah diluncurkannya program KPPN Percontohan pada pertengahan tahun 2007 melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep 172/PB/2007 tanggal 26 juli 2007.
Langkah awal reformasi dilakukan melalui perubahan organisasi yang disesuaikan dengan tuntutan pelayanan masyarakat. Di kantor Pusat telah dilakukan restrukturisasi terhadap kantor pusat dengan prinsip modernisasi (kantor modern di DJP, DJBC, dan DJPbn), penggabungan fungsi (Bapepam dan Lembaga Keuangan), pemisahan dan penajaman fungsi yang spesifik atas urusan tertentu (DJAPK menjadi DJA dan DJPK; DJPb dan DJPLN menjadi DJPB, DJPU, dan DJKN). Di bidang pelayanan perbendaharaan telah dibentuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan (KPPN Prima) yang memberikan peningkatan pelayanan kepada pengguna dana Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pemberian pelayanan yang lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan SDM yang profesional. Jumlah Kantor Percontohan Perbendaharaan yang telah selesai dibentuk sebanyak 18 kantor pelayanan. (www.Djpbn.Kemenkeu.go.id).
KPPN Wates, selaku instansi vertical Ditjen Perbendaharaan di Kabupaten Kulon Progo, telah menerapkan metode kerja SOP KPPN Percontohan sejak tahun 2009. Hal-hal seperti penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) kurang dari 1 jam, transparansi dan akuntanbilitas layanan serta tanpa biaya telah menjadi semboyan dalam pelaksanaannya. Imbasnya adalah pelayanan kepada stakeholders juga dirasakan meningkat. Namun, tuntutan stakeholders saat ini, tentu saja akan lebih kompleks dibanding sebelumnya. Proses pencairan dana di KPPN Wates sendiri menggunakan dua sistem yaitu Sistem Pencairan Dana Langsung (LS) dan Sistem Surat Perintah Membayar (SPM). Sistem pencairan dana secara langsung hanya untuk Belanja Pegawai dan Belanja Non pegawai. Pengertian Sistem pencairan dana dengan uang persediaan digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari atau dalam istilah akuntansi adalah kas kecil.
Permasalahannya adalah sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara, KKPN Wates harus sangat berhati-hati dalam melaksanakan pencairan dana APBN. Banyaknya peraturan terkait pencairan dana yang harus dimengerti dan dipatuhi baik oleh pegawai KPPN Wates maupun stakeholders akan menjadi tantangan bagi perbaikan kualitas layanan. Tentu saja, sebelum melakukan peningkatan pemahaman stakeholder terhadap peraturan mengenai pencairan dana, pegawai internal KPPN Wates, harus terlebih dulu mengerti tentang sistem-sistem dan prosedur SPM.
Seiring perkembangan zaman dan harapan stakeholders akan peningkatan pelayananan, maka KPNN Wates dituntut untuk mampu menjawab tantangan tersebut. Apalagi salah satu Indikator Kinerja Utama(IKU) KPPN Wates adalah meningkatkan pemahaman satker atas bidang tugas perbendaharaan.
Dalam kerangka peningkatan pemahaman tersebut, Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat agar dapat mengidentifikasi sistem dan prosedur pencairan dana langsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wates. Mengingat proses pencairan dana dari awal sampai dengan akhir melibatkan 2 (dua) seksi di KPPN Wates, yaitu seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank Giro/Pos, maka pembahasan dalam kertas ini lebih berkonsentrasi pada Seksi Pencairan Dana sebagai pihak yang langsung berhadapan dengan stakeholders.
Isu aktual yang menjadi bahan dalam penelitian PKL ini adalah melihat bagaimana cara sistem dan prosedur dalam melakukan Surat Perintah Membayar dan melakukan pencairan dana kepada stakeholders terkait tentang SP2D tersebut.
Oleh karena itu, Penulis mengambil judul " SISTEM DAN PROSEDUR UMUM PENCAIRAN DANA LANGSUNG (LS) YANG BERLAKU DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA" (Studi pada KPPN Wates).

Untuk memberikan gambaran kepada para satuan kerja tentang prosedur dan dokumen apa saja yang digunakan dalam pencairan dana langsung di KPPN Wates.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:
Bagaimana Sistem dan Prosedur Pencairan Dana Umum yang dilakukan oleh KPPN Wates ?
Bagaimana Sistem dan Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wates ?
Batasan Masalah
Dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini penulis membahas Sistem dan Prosedur Umum Pencairan Dana Langsung(LS) Yang Berlaku Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Wates memfokuskan permasalahan yang terdapat pada perusahaan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam menilai sistem dan prosedur pencairan dana tersebut, penulis akan membahas prosedur yang di gunakan KPPN dalam menerbitkan SP2D pada KPPN Wates.

Tujuan
Berdasarkan isu aktual dan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai penulis dari penulisan Laporan PKL ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur yang digunakan pada saat ini oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wates. Maka tujuan tersebut sebagai berikut:
Untuk mengetahui dan mempelajari tahapan apa saja yang terjadi dalam prosedur pencairan dana Langsung (LS) di KPPN Wates.
Untuk mengetahui dokumen yang dibutuhkan dan dasar hukum yang digunakan atas pencairan dana tersebut.
Untuk mengetahui keefektifitasan sistem dan prosedur pencairan dana langsung(LS) di KPPN Wates.
Agar mampu mengemukakan fikiran dan pendapat yang dimiliki serta mampu menuangkannya dalam bentuk tulisan yang sistematis dan logis ke dalam laporan PKL yang dilakukan.
Manfaat Praktik Kerja Lapangan
Manfaat Praktik Kerja Lapangan adalah:
Bagi Mahasiswa
Mahasiswa dapat meningkatkan serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat ketika berada dibangku kuliah.
Menambah wawasan mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya.
Mahasiswa mempunyai bekal ketika dihadapkan dengan dunia kerja yang sesungguhnya.

Bagi Universitas
Terjalinnya kerjasama antar universitas dan perusahaan atau instansi yang terkait.
Universitas dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman pada saat Praktik Kerja Lapangan.

Bagi Instansi
Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau universitas.
Mendapatkan bantuan tenaga SDM sukarela, serta untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga lebih, sehingga pekerjaan dapat terasa lebih ringan dan terselesaikan dengan baik tanpa melakukan open recruitment.

BAB II
LANDASAN TEORI
Sistem dan Prosedur Umum
Defenisi Sistem dan Prosedur Umum
Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. (Mulyadi,1993). Pengertian prosedur menurut Mulyadi (1993), adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penangan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.
Sistem dan prosedur merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Sistem tanpa prosedur tak dapat dilaksanakan, prosedur tanpa sistem berarti bahwa akan terjadi kesemrawutan, dan kegiatan akan dilaksanakan tanpa arah dan tujuan. Prosedur menurut M. Nafirin dalam bukunya yang berjudul "Penganggaran Perusahaan" menyatakan bahwa: "Prosedur adalah suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerjanya seragam". (1:84) Sedangkan menurut Ardiyose dalam bukunya "Kamus Besar Akuntansi" menyatakan bahwa: Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan utnuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat dilaksanakan secara beragam. (2:734). Prosedur yang diperoleh dari Wikipedia.org, prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama.
Pengertian Pencairan Dana Langsung
Sebelum membahas pengertian pencairan dana langsung, sebaiknya terlebih dahulu mengetahui tentang pengertian dana. Dalam Governmental Accounting Standads Board (GASB) yang terdapat dalam buku Siregar (1996), pengertian dana adalah sebagai berikut:
A fund is a fiscal and accounting entity with a self balancing set of accounts recording cash and other financial resources, together with all related liabilities and residual equities or balances, and changes there in, which are segregated for the purpose of carrying on specific activities or attaining certain objectives in accordance with special regulations, restrictions, or limitations.
Dana merupakan kesatuan fiskal (fiscal entity) dan akuntansi (accounting entity), yang terpisah antara satu sama lain. Dana di sebut kesatuan fiskal karena dana memiliki sumber keuangan dan penggunaannya yang telah ditentukan dalam anggaran, dan dana disebut sebagai kesatuan akuntansi karena memiliki persamaan akuntansi.
Dalam bukunya Nordiawan tahun 2007, kesatuan dana-dana yang dimiliki organisasi sektor publik, dapat digolongkan menjadi 2 yaitu:
Dana yang bisa dibelanjakan ( Expendable fund )
Adalah dana yang disediakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat non bussines yang menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik.
Dana yang tidak bisa dibelanjakan ( Non Expendable fund )
Adalah dana yang dipisahkan untuk aktifitas-aktifitas yang bersifat bisnis dan digunakan sebagai pendukung dari expendable funds.
Pencairan dana langsung adalah: proses pencairan dana yang dilakukan oleh KPPN kepada pihak yang berhak atau rekanan berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atas nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang sah. Yang termasuk dalam pembayaran/pencairan langsung:

Belanja Pegawai
Yang termasuk Belanja Pegawai: gaji dan tunjangan, honor, lembur.
Belanja Non Pegawai
Yang termasuk belanja non pegawai: pengadaan barang dan jasa, pembayaran biaya tagihan Langganan daya dan Jasa ( Listrik, Telepon dan Air).
Pengertian-pengertian :
Beberapa pengertian menurut Peraturan Direktur Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 :
Bendahara pengeluaran
Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunju untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor satker Kementrian Negara/ lembaga.
Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran adalah Menteri/ pimpinan lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian negara/Lembaga yang bersangkutan.

Satuan Kerja (satker)
Satuan Kerja (satker) adalah instansi atau dinas/ badan yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Kementrian Negara/ Lembaga terkait.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada penerbit SPM berkenaan.
Surat Perintah Membayar (SPM)
Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
DIPA
DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/ pimpinan Lembaga atau satker serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dana atas bebab APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

BAB III
METODE PENGAMATAN
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Sejarah KPPN Wates
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wates adalah instansi vertical Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wates bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi D. I Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor setingkat Eselon IIIA. KPPN Wates bertindak sebagai entitas pelaporan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Saat ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wates dipimpin oleh Mohamad Munawar, S.Sos. NIP 19700331 119703 1 001.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wates dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK/01/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN dengan wilayah kerja meliputi Kab. Kulon Progo sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor Kep-90/2006 tanggal 29 Maret 2006, operasional KPPN Wates dimulai bulan april 2006 berdomisili di jalan Adhiyaksa No. 2 Wates.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya KPPN Wates sebelumnya menempati gedung pinjaman dari BRI Cabang Wates seluas 460m2, sesuai perjanjian pinjam No. 5 tanggal 11 Maret 2006 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Namun berdasarkan surat Kepala KPPN Wates Nomor S-259/WPB.14/KP.0210/2008 tanggal 3 Maret 2008 telah disampaikan permohonan perpanjangan masa pinjam pakai sampai akhir Maret 2012, dan telah disahkan oleh Notaris Siti Baroroh, SH dengan akta perjanjian pinjam pakai No. 25 tanggal 23 Juni 2008.
KPPN Wates saat ini telah memiliki sebidang tanah di Desa Triharjo seluas 5000m2 yang dibeli dari dana bersumber dari DIPA Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melalui SKPA Nomor SKPA-099-02/0001/PB/2007 tanggal 16 Januari 2007. Sedangkan melalui SKPA Nomor SKPA-706/WPB.11/PB.2/2008 tanggal 20 Agustus 2008 telah dilaksanakan Pembangunan Gedung KPPN Wates Tahap I sesuai dengan kontrak dengan PT. Tripatra Indosinergi Nomor 3/K/FSK/KPPN/GED/XI/2008 tanggal 6 November 2008, Addendum 1 Nomor 1/ADK/FSK/KPPN/GED/XII/2008 tanggal 10 November 2008 serta Addendum II Nomor 2/ADK/FSK/KPPN/GED/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 ysng berlangsung mulai tanggal 6 November 2008 sampai dengan tanggal 25 November 2008.
Sedangkan Pembanguna Gedung KPPN Wates tahap II telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2009 sesuai kontrak dengan PT. Eka Sekawan Sejahtera Nomor 3/K/FSK/KPPN/GED/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 yang berlangsung mulai tanggal 17 Juni 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009.
Terhitung mulai tanggal 21 Desember 2009 KPPN Wates telah menempati gedung yang baru selesai pembangunannya pada 14 September 2009. Dengan demikian Operasional KPPN Wates saat ini dilaksanakan di Gedung KPPN Wates yang beralamat di jalan KHA. Dahlan KM 2,2 Wates Kulon Progo Propinsi D. I Yogyakarta.
Visi dan Misi
Visi KPPN Wates adalah Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara Yang Unggul Ditingkat Regional.
Sedangkan Misi KPPN Wates sebagai berikut:
Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal.
Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif dan akuntabel.
Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu.
Mewujudkan pembinaan yang berkesinambungan.

Struktur Organisasi
Kepala Kantor

Muhamad Munawar, S.Sos
Kepala Kantor


Kepala Kantor


Kepala Kantor


Kepala Seksi Subbagian Umum

Karli Mu'amal Kepala Seksi Subbagian Umum

Karli Mu'amal

Karli Mu'amal

Karli Mu'amal

Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker

PujiatiKepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker

PujiatiKepala Seksi Bank

HarsonoKepala Seksi Bank

HarsonoKepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal

BudiartoKepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal

Budiarto

Pujiati

Pujiati
Kepala Seksi Bank

Harsono
Kepala Seksi Bank

Harsono
Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal

Budiarto

Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal

Budiarto

Gambar 3.1.3. 1 Struktur Organisasi KPPN Wates

Tujuan KPPN Wates
KPPN Wates menetapkan 3 tujuan yaitu:
Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, profesional dan berintegritas tinggi sebagai aparatur pemerintah yang mampu menghadapi segala tantangan;
Mewujudkan pelayananan prima kepada masyarakat dalam penyaluran APBN;
Mewujudkan KPPN Wates sebagai model kantor pelayananan yang bersih dan transparan di Kabupaten Kulon Progo.

Sasaran KPPN Wates
Tersedianya SDM yang berkualitas melalui pemenuhan hak dan kewajiban pegawai serta penyelenggaran diklat dan GKM;
Tersedianya dana, sarana dan prasarana kantor yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas pokok;
Terbayarnya piutang Negara;
Tersalurnya dana APBN berdasarkan ketentuan yang berlaku;
Terpenuhinya laporan pertanggungjawaban bendum berdasarkan ketentuan yang berlaku;
Tersajinya dana realisasi APBN secara tepat dan akurat.

Kondisi Geografis
KPPN Wates memiliki satu wilayah kerja, yaitu kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon progo merupakan salah satu Kabupaten dari lima Kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Batas Kabupaten Kulon Progo di bagian Timur adalah Kabupaten Bantul dan Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, di sebelah Utara berbatasan dengan Magelang Provinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Tujuan dan Fungsi
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, KPPN Wates diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat atau satker di wilayah kerjanya, sehingga penyaluran pembiayaan atas beban APBN, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara, penyelenggaraan rekonsiliasi dan transaksi keuangan dan akuntansi serta tugas pokok dan fungsi lainnya dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vertical Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Tugas KPPN adalah :
Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum;
Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran;
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vertical Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi KPPN Wates adalah sebagai berikut:
Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran atau SPM berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D dari kas negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara);
Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara;
Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman hibah dari luar negeri;
Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PBNP);
Penyelengaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
Pembuataan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
Pelaksanaan kehumasan;
Menjamin penerimaan negara secara profesional dan akuntabel;
Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.
Tugas-tugas Setiap Bagian
Sub Bagian Umum
Sub bagian umum mempunyai tugas:
Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan kehumasan;
Penyusuna laporan kepegawaian, keuangan instansi, pembukuan bendahara dan barang milik negara;
Penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker
Seksi pencairan dana dan manajemen satker mempunyai tugas:
Melakukan pengolahan basis data anggaran;
Pengujian terhadap dokumen perintah membayar;
Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara);
Pengelolaan basis data pembayaran gaji.
Seksi Bank/Giro Pos
Seksi Bank/Giro pos mempunyai tugas:
Melakukan pencairan dana dan penata usahanya;
Penelitian dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara;
Pelaksanaan pengelohan kas (cash forecasting dan treasury single account);
Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
Pembukuan bendahara umum dan laporan posisi kas.
Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai uang:
Melakukan verifikasi keuangan dan akuntansi;
Penelitian, penilaian, rekonsiliasi dan penyusunan LKPP;
Melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara instansi.
Layanan
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah melalui inovasi-inovasi yang merupakan kreativitas daris setiap pegawai yang ada di instansi publik. KPPN Wates sebagai instansi publik terus berinovasi, yang dilakukan dan telah ditetapkan KPPN percontohan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada mitra kerja terkait pelaksanaan kewenangan perbendaharaan serta penatausahaan anggaran melalui kas negara, dan pertanggungjawaban atas APBN yang dilaksanakan secara tepat, cepat, akurat, dan akuntabel.
Dalam rangka mewujudkan semua itu, KPPN Wates telah dan akan terus melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan layanan.
Beberapa inovasi yang telah berhasil adalah:
Reconsiliasi Via E-mail
Sistem rekonsiliasi data keuangan melalui penyampaian arsip data komputer (ADK) SAKPA Satuan kerja ke KPPN melalui fasilitas elektronik (E-mail).
Kelebihan menggunakan sistem ini adalah:
Satker Mudah dan Cepat dalam menyampaikan Arsip Data Komputer (ADK) SAKPA ke KPPN Wates.;
Satker tidak harus antri dan datang berkali-kali ke KPPN Wates sebelum datanya dinyatakan sama dengan data KPPN Wates;
Satker lebih cepat mengetahui keakuratan data yang disampaikan ke KPPN, sehingga kesalahan data akan lebih cepat diperbaiki.
Meskipun demikian, satker tetap memiliki kewajiban datang ke KPPN Wates untuk menyampaikan laporan keuangan dan berita acara rekonsiliasi data keuangan. Dengan metode ini, frekuensi kedatangan masing-masing satker ke KPPN Wates dapat dikurangi sehingga proses penyelesaian rekonsiliasi via e-mail, ADK dapat disampaikan ke alamat e-mail [email protected].
Website KPPN
Website KPPN dengan alamat http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/wates/id/ dapat digunakan sebagai layanan penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh satker/mitra kerja tanpa dibatasi waktu dan tempat. Bertujuan untuk memudahkan satker dalam mengakses informasi terkait peraturan perbendaharaan, aplikasi satker dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut.

Web Service
Merupakan Aplikasi Monitoring Penyelesaian SPM/SP2D dan diletakkan secara strategis diruang tunggu, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh satker/mitra kerja. Aplikasi ini juga menampilkan data satker yang beum melaksanakan rekonsiliasi data setiap bulan.

BAB IV
DESKRIPSI PKL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Praktek Kerja Lapangan
Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKL
Adapun waktu dan tempat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan(PKL) yaitu :
Tanggal : 01 Agustus s./d 31 Agustus 2017.
Tempat : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(KPPN) Wates Jl. Kh Achmad Dahlan KM. 2,2 Wates 55611.
Waktu PKL : Jam 07.30 s./d 16.00 WIB.
Tugas dan Kegiatan Selama Praktek Kerja Lapangan
Minggu Pertama
Tabel 1 : Daftar Kegiatan PKL Minggu Pertama
No.
Hari/Tanggal
Kegiatan
1
Selasa, 1 Agustus 2017
Mengikuti Salam Pagi KPPN
Pengenalan diri
Pengenalan Kinerja
2
Rabu, 2 Agustus 2017
Mengikuti Salam Pagi KPPN
Menulis alamat dan kode di amplop surat
3
Kamis, 3 Agustus 2017
Briefing Pagi KPPN
Mengeprint Berkas
4
Jumat, 4 Agustus 2017
Bermain Badminton dengan teman-teman PKL
Mengeprint Berkas

Minggu Kedua
Tabel 2 : Daftar Kegiatan PKL Minggu Kedua
5
Senin, 7 Agustus 2017
Briefing Pagi KPPN
Menscanning Berkas
Mengeprint Berkas
6
Briefing Pagi
Mengeprint Berkas
7
Briefing Pagi
Menginput data
8
Briefing Pagi
Mengetik surat
9
Olahraga Volly bersama pegawai KPPN Wates
Mengeprint Berkas
Menscanning data

Minggu Ketiga
Tabel 3 : Daftar Kegiatan PKL Minggu Ketiga
10
Briefing Pagi KPPN
Menyusun SP2D
Menscanning Berkas
11
Briefing Pagi
Mengeprint Berkas
12
Briefing Pagi
Menginput data
Mengeprint Berkas
13
Briefing Pagi
Mengetik surat
Belajar diperpustakan kantor
14
Olahraga Volly bersama pegawai KPPN Wates
Perpisahan dengan Mahasiswa PKL dari STAN
Mengikuti GKM (Gugus Kendali Mutu)

Minggu Keempat
Tabel 4 : Daftar Kegiatan PKL Minggu Keempat
15
Briefing Pagi KPPN
Mengeprint Berkas
Menscanning Berkas
16
Briefing Pagi
Mencentang SPPT
Menyusun SPPT berdasarkan tanggalnya
17
Briefing Pagi
Menginput data
Belajar Diperpustakan
18
Briefing Pagi
Mengetik/Menginput data
Mengikuti GKM
19
Jalan-jalan ke Waduk Sermo Bersama Seluruh Pegawai KPPN
Mengeprint Berkas
Menscanning data

Minggu Kelima
Tabel 5 : Daftar Kegiatan PKL Minggu Kelima
20
Briefing Pagi KPPN
Mengeprint Berkas
Menscanning Berkas
21
Briefing Pagi
Mencentang SPPT
Menyusun SPPT berdasarkan tanggalnya
22
Briefing Pagi
Menginput data
Melayani Satker
23
Briefing Pagi
Mengetik/Menginput data
Mengikuti GKM
Pidato Perpisahan dan Terimakasih dari Penulis
Jabat Tangan dengan seluruh pegawai KPPN

Pembahasan
Sistem dan Prosedur umum Pencairan Dana Langsung yang berlaku dikantor KPPN Wates Sesuai dengan peraturan Ditjen Perbendaharaan Negara Nomor Per-66/PB/2005-36 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.2.1. Fungsi yang terkait
Subbagian Umum bertanggungjawab menerima SPM dan Dokumen pendukung dari satuan kerja yang akan menerima SPM dan dokumen pendukung dari satuan kerja yang akan mencairkan dana serta mencatat SPP di DPP ( Daftar Pengawasan Penyelesaian) serta memiliki kelengkapan dokumen.
Seksi PDMS bertanggungjawab melakukan pengujian SPM perihal menguji apakah sesuai dengan DIPA dan Maksimum Pencairan (MP). Pada bagian ini juga bertanggungjawab menerbitkan SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana).
Seksi Bank bertanggungjawab memberi tanda tangan atau otorisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Seksi Vera & KI bertanggungjawab mengarsipkan SP2D tersebut.

Dokumen yang terkait
SPM (Surat Perintah Membayar)
Dokumen Pendukung
Catatan akuntansi yang digunakan
Daftar Pengawasan Penyelesaian (DPP)
Untuk mencatat SPM yang masuk dan yang dapat digunakan.
Ceklist
Untuk mencatat kelengkapan dokumen pendukung dari Satker.
Prosedur Penerbitan SP2D
Subbagian umum menerima SPM dan data pendukung dari Satker daerah dan meagendakan SPM serta mencatat dalam Daftar Pengawasan Penyelesaian SPM dan diteruskan ke bagian Seksi Perbendaharaan untuk di tindak lanjuti. Pada tahap pengagendaan merupakan prosedur awal yang sangat menentukan kelancaran proses penerbitan SP2D.
Kekeliruan dalam pengagendaan dapat berakibat pada seksi lainnya yang akan menghambat proses pencairan dana tersebut, sehingga alur pekerjaan menjadi macet dan menimbulkan kesalahan fatal. Daftar Pengawasan Penyelesaian SPM ini merupakan daftar pengawasan sejauh mana penyelesaian proses SP2D berlangsung dan berguna memantau apakah terdapat SPM yang belum diproses.

Bagan Alir
Subbagian Umum

Seksi Perbendaharaan

Seksi Bank Seksi Vera dan KI

Diserahkan Ke Bank Operasional

BAB V
PENUTUP
Kesimpulan
PKL Merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa dengan cara melaksanakan pembelajaran secara langsung dunia didunia kerja untuk menggali kemampuan dan potensi yang dimiliki. Dengan demikian pihak kampus memberikan mata kuliah PKL sebagai pembelajaran dan memberi pembekalan kepada mahasiswa untuk menghadapi persaingan didunia kerja.
Penelitian Sistem dan Prosedur Pencairan Dana Langsung di KPPN Wates memperoleh hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
Sistem dan Prosedur Pencairan Dana Langsung yang digunakan sudah sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor Per 66/PB/2005 tentang mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggarapn Pendapatan dan Belanja Negara.
Sistem dan Prosedur Pencairan Dana Langsung di KPPN Wates bisa dikatakan efektif. Hal ini dilihat dari Penyelesaian SPM yang masuk di KPPN Wates ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 hari.

Saran
Penelitian tentang sistem dan prosedur pencairan dana memperoleh hasil atau temuan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya berdasarkan hasil pembahasan, penulis menemukan kelemahan sistem dari prosedur pencairan dana langsung di KPPN Wates. Oleh karena itu penulis memberikan beberapa rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan masukan agar dapat berjalan dengan baik. Adapun rekomendasinya adalah adanya himbauan untuk setiap satuan kerja atau satker hendaknya mengajukan SPM antara jam 07.30-11.00 WIB agar proses penyelesaian SPM dapat diselesaikan dalam satu(1) hari yang berarti prosedurnya efektif.

DAFTAR PUSTAKA
Mulyadi. 1993. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
NN. 2009. Pengertian Prosedur:Http//wikipedia.org. 11 Mei 2009.
Website Www.Djpbn.Kemenkeu.go.id/KPPN/Wates
Sejarah Ditjen Perbendaharaan. 2009. Http://Perbendaharaan.go.id. 14 Mei 2009.
Baridwan, Zaki. 1995. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: YKPN

LAPORAN PKL FIX

Recommend Documents