Laporan Pkl-Ak3u Fix

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PT. MADUBARU PG-PS MADUKISMO

ASPEK K3 LINGKUNGAN KERJA, PELAYANAN PEL AYANAN KESEHATAN KERJA, BAHAN KIMIA BERBAHAYA SERTA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3)

PEMBINAAN CALON AHLI K3 UMUM ANGKATAN KE VI KELOMPOK 1: AMIR AFRIZAL ILYADI BAMBANG HERMAWAN EKO MAULANA SYAPUTRA IHYA HAZAIRIN NOOR TAUFIK AKBAR YULIANTONO

PENYELENGGARA UNIT PELATIHAN PRODI KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS UNIVERSITAS RESPATI RESP ATI YOGYAKARTA YOGYAKARTA, 3 DESEMBER 2016

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat serta karunia- Nya sehingga rekan-rekan pembinaan calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3U) dapat menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan laporan kerja di PT. Madubaru Pabrik Gula dan Pabrik Spritus-Alkohol (PG-PS) Madukismo hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 dengan tepat sasaran dan berdaya guna. Laporan kerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), khususnya mengenai aspek lingkungan kerja, pelayanan kesehatan kerja, bahan kimia berbahaya serta penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) sehingga bisa memberikan tambahan informas i bagi pembaca. Rekan-rekan pembinaan calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3U) mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesarbesarnya kepada yang terhormat : 1. Bapak Agus Sunaryo, selaku Kepala Sub Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PNK3) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 2. Unit Pelatihan Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Yogyakarta, selaku Penyelenggara Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum. Laporan Kerja ini merupakan seluruh cakupan kegiatan yang dilakukan dan dijalani oleh penyusun selama observasi dilapangan dan mencari referensi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penyusun menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan dalam laporan kerja. Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bermanfaat bagi semua pihak . Yogyakarta, 3 Desember 2016

Kelompok I Pembinaan Calon Ahli K3 Umum

2

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL JUDUL .................................................................................... 1 KATA PENGANTAR PENGANTAR .................................................................................. .................................................................................. 2 DAFTAR ISI ISI ............................................................................................... 3 BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. PENDAHULUAN ............................................................................. 4 A. Latar Belakang......................... ............ .......................... .......................... .......................... .......................... ..................... ........ 4 B. Maksud dan Tujuan ......................... ............ ........................... ........................... .......................... ......................... ............ 6 C. Ruang Lingkup......................... ............ .......................... .......................... .......................... .......................... ..................... ........ 6 D. Dasar Hukum ......................... ............ .......................... .......................... .......................... .......................... ....................... .......... 6 BAB II KONDISI PERUSAHAAN .............................................................. PERUSAHAAN .............................................................. 8 A. Gambaran Umum Perusahaan Perusahaan .......................... ............. .......................... .......................... ..................... ........ 8 B. Jalannya Observasi ......................... ............ ........................... ........................... .......................... ....................... .......... 10 BAB III ANALISA..................................................................................... ANALISA..................................................................................... 11 A. Aspek Lingkungan Kerja ......................... ............ .......................... .......................... .......................... ................. .... 11 B. Aspek Pelayanan Kesehatan Kerja........................... ............. ........................... ......................... ............ 13 C. Aspek Bahan Kimia Berbahaya ......................... ............ .......................... .......................... ................... ...... 14 D. Aspek Sistem Manajemen Manajemen K3 (SMK3) (SMK3) .......................... ............. .......................... ..................... ........ 16 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... SARAN ...................................................... 32 A. Kesimpulan .......................... ............. ......................... .......................... ........................... .......................... ....................... .......... 32 B. Saran .......................... ............. .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ................... ...... 32 REFERENSI ............................................................................................. REFERENSI ............................................................................................. 33 LAMPIRAN LAMPIRAN .............................................................................................. 34

3

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Dalam era globalisasi di bidang industri dan perdagangan, menyebabkan arus keluar masuk produk barang dan jasa antar negara lebih mudah dan cepat sehingga persaingan akan semakin ketat. Persaingan yang ketat dalam rangka merebut dan mempertahankan pasar telah menuntut dunia industri untuk dapat memenuhi standar kualitas international global. Hal ini telah mendorong semakin meningkatnya penggunaan mesin, peralatan kerja dan bahan-bahan kimia dalam proses produksi, yang dapat menimbulkan resiko kecelakan akibat kerja yang tinggi dan juga terjadi peningkatan jumlah intensitas sumber bahaya di tempat kerja (Puspitasari, 2010). Dampak positif dari kemajuan teknologi kita dapat menikmati hasil teknologi yang berguna bagi kehidupan yang lebih baik dan mapan. Namun dampak yang terjadi dari perkembangan teknologi mengakibatkan terjadinya pengaruh negatif yang cukup besar. Sumber bahaya di tempat kerja dapat berupa faktor fisik, kimia, biologis, psikologis, fisiologis, serta mental psikologis atau tindakan dari manusia sendiri merupakan penyebab terjadinya kecelakaan akibat kerja yang harus ditangani secara dini (Puspitasari, 2010). Kecelakaan

kerja

selain

menyebabkan

kerugian

langsung

juga

menyebabkan kerugian secara tidak langsung yaitu kerugian pada kerusakan mesin dan peralatan kerja, terhentinya proses produksi, kerusakan lingkungan dan lain-lain lain-lain (Suma’mur, 1996).Kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian yang besar yang bermula dari kurang tanggapnya manajemen keselamatan terhadap risiko yang ada di lingkungan kerja tersebut. Untuk menjamin pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, sumber produksi, dan lingkungan kerja dalam keadaan aman, maka perusahaan perlu mengembangkan management risk yang didasarkan pada identifikasi

bahaya

dan

penilaian

risiko

yang

tersusun

dalam

program

keselamatan dan kesehatan kerja (Depnaker RI, 2007). Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat 4

kerja. Sedangkan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Peraturan Pemerintah No. 50, 2012). Potensi bahaya banyak terdapat di tempat kerja dan mengakibatkan kerugian baik dari perusahaan, pekerja maupun orang lain yang ada di lingkungan kerja. Salah satu upaya untuk mencegah hal tersebut adalah dengan menerapkan suatu konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti misalnya pengendalian K3 di lingkup lingkungan kerja fisik, kesehatan kerja dan pelayanannya, penanganan

bahan kimia berbahaya berbahaya serta penerapan Sistem

Manajemen K3 (SMK3). Salah satu perusahaan yang cukup dikenal masyarakat Kota Yogyakarta adalah PT. Madukismo atau yang sekarang disebut PT. Madubaru. PT. Madubaru terletak di Desa Padokan,Tirtonirmolo,Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I.Yogyakarta. Hasil utama pabrik tersebut adalah memproduksi gula pasir dan alkohol (Pabrik Gula/PG-Pabrik Spritus dan Alkohol/PS). Dalam mempertahankan kualitasnya, PT. Madubaru menerapkan ISO 9001:2008 Quality Management System. Pada kunjungan yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2016 di PT. Madubaru dan dilakukan wawancara singkat terhadap salah satu perwakilan pekerja diketahui bahwa secara umum ditemukan beberapa dampak positif dan dampak negatif dari proses produksinya, PT. Madubaru. Dampak positif yang ditemukan adalah dapat menghidupkan kegiatan ekonomi, memberikan lapangan kerja dan bantuan-bantuan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR ). ). Sedangkan dampak negatifnya adalah berpotensi mengakibatkan kecelakaan kerja dan penyakit kerja, baik pada pekerja pabrik maupun pada orang lain yang ada di pabrik itu sendiri. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan ini akan membahas dampak positif serta negatif yang berkaitan dengan kondisi K3 di perusahaan, khususnya mengenai aspek lingkungan kerja fisik, kesehatan kerja dan pelayanan, bahan kimia berbahaya serta penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3).

5

B. MAKSUD DAN TUJUAN Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya dilaksanakannya praktik kerja lapangan lapangan ini adalah untuk: 1. Mengetahui gambaran penerapan dan kondisi K3 di tempat kerja, khususnya mengenai aspek lingkungan kerja fisik, kesehatan kerja dan pelayanan, bahan kimia berbahaya serta penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3). 2. Menerapkan dan mengaplikasikan ilmu serta informasi yang didapatkan selama program pembinaan calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum, sekaligus mengasah kemampuan dan keterampilan penyusun dalam bidang K3 di tempat kerja.

C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup yang dibahas dalam laporan ini dikhususkan pada: 1. Aspek lingkungan kerja 2. Pelayanan kesehatan kerja 3. Bahan kimia berbahaya 4. Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) 5. kesehatan kerja dan pelayanan, bahan kimia berbahaya serta penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3)

D. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Keselamatan Kerja 2. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Undang-undang No. 3 tahun tahun tahun 1969 tentang persetujuan konvensi konvensi organisasi perburuhan international nomor 120 mengenai higiene dalam perniagaan dan kantor-kantor 4. Peraturan Pemerintah, 2012, PP No. No. 50 tahun 2012, Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 5. Peraturan Menteri perburuhan perburuhan (PMP) No. 7 tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja 6. Peraturan Menteri Menteri Tenaga Tenaga Kerja Republik Indonesia

6

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor Nomor Per01/Men/1976 tentang kewajiban latihan hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi dokter perusahaan 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Nomor Per-01/Men/1979 tentang

kewajiban

latihan

hygiene

perusahaan,

kesehatan

dan

keselamatan kerja bagi paramedis perusahaan 9. Permenaker No. 02/Men/1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja 10. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja 11. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981 tentang pelayanan kesehatan kerja 12. Permenakertrans No.Per. 13/Men/X/2011 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Dan Faktor Kimia Di Tempat Kerja 13. Permenaker No. 26 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 14. Permenaker No.5 tahun 1985 tentang pesawat angkat-angkut. 15. Permenaker No. 3 tahun 1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan 16. Kepmenaker NO.1/Men/ Tahun 1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan pelaporan kecelakaan 17. Kepmenaker

No.235/Men/2003

tentang

jenis-jenis

pekerjaan

yang

membahayakan kesehatan, kesehatan, keselamatan atau moral anak. 18. Kepmenaker RI No.187/MEN/1999 Tentang Pengendalian bahan Kimia berbahaya di tempat kerja 19. Kepmenkes

No.

1405/MENKES/SK/XI/2002 1405/MENKES/SK/XI/200 2

tentang

Persyaratan

Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

7

BAB II PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan Perusahaan 1. Lokasi Perusahaan PT. Madukismo atau yang sekarang disebut PT. Madubaru. PT. Madubaru terletak di Desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta. Hasil utama pabrik tersebut adalah memproduksi gula pasir dan alkohol (Pabrik Gula/PG-Pabrik Spritus dan Alkohol/PS). 2. Sejarah Perusahaan Jika dirunut berdasarkan sejarahnya, pembangunan PT. Madubaru dimulai pada tahun 1955 dengan kontraktornya yang bernama Machine Fabriek Sangerhausen dari Jerman Timur. Masa konstruksi dilakukan selama 3 tahun dengan kapasitas rancangan 1.500 ton tebu perhari. Pembangunan pabrik gula tersebut selesai pada tanggal 31 Maret 1958 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 Mei 1958. Proses produksi gula di pabrik tersebut dimulai pada tahun 1958, sedangkan proses produksi spritus dan alkohol pada tahun 1959. Pada tahun 1962 pemerintah RI mengambil alih semua perusahaan yang ada di Indonesia baik milik asing maupun swasta secara resmi. Setelah pengambilalihan tersebut, pabrik berubah status menjadi PN (Perusahaan Negara) dan dikelola dalam bentuk perseroan. Dalam memimpin pabrik, pemerintah membentuk suatu Badan Pimpinan Umum Persatuan Perkebunan Negara (BPUPPN) yang pada akhirnya dibubarkan pada tahun 1966. Dikarenakan pembubaran tersebut, pihak pabrik memilih untuk merubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT), sehingga bentuk dari perusahaan yang membawahi PG. dan PS diberi nama PT. Madubaru. Pada tanggal 4 Maret 1985 PT. Madubaru dikelola kembali oleh Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai pengelola berdasarkan konstituen manajemen yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia dengan saham sebesar 1/3 dan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai pemegang saham terbesar yaitu 2/3 pada 8

tanggal 14 Maret 1989. Sebagai pengelola, PT. Rajawali Nusantara Indonesia menjadi patokan produk gula PT. Maduaru, PG-PS. Madukismo. Mulai tanggal 24 Februari 2014 hingga sekarang, PT. Madubaru Madubaru merupakan perusahaan mandiri mandiri yang dikelola secara mandiri. 3. Lahan Produksi dan Tenaga Kerja PT. Madubaru memiliki lahan untuk penanaman baku seluas 6000 HA yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pabrik memulai proses penanaman bahan baku, yaitu tebu pada awal musim hujan dan masa produksi atau penggilingan dimulai pada musim kemarau. Pabrik memiliki jumlah pekerja tetap sebanyak ±400 orang dan ±1000 orang pekerja kontrak. Ketika masa penggilingan, pabrik akan merekrut pekerja borongan sebanyak 3000-3500 pekerja. Selama masa produksi, pabrik akan beroperasi penuh selama 1 minggu dan 24 jam. 4. Produksi Perusahaan Terkait dengan kapasitas produksi, PT. Madubaru memiliki kapasitas bahan baku yang masuk sebesar 400.000 hingga 500.000 ton per tahun dan dapat menghasilkan gula SHS sekitar ± 35.000 ton per tahun dengan rendemen 7,0% hingga 8,5% dengan bahan pembantu yaitu batu gamping dan belerang. Sedangkan pabrik alkohol dan spritud dengan bahan baku gula tetes dari PG. Madukismo hingga ± 25.000 ton per tahunnya, sehingga bisa menghasilkan alkohol hingga 8 juta liter per tahun dengan hasil dari penyulingan dipasarkan berupa spiritus bakar maupun alkohol murni dan bahan pembantu pupuk urea, NPK juga asam sulfat. Sedangkan masa produksinya, pabrik gula bekerja sekitar 5-6 bulan per tahun (24 jam/hari) secara terus menerus selama bulan Mei sampai Oktober. Selain bulan tersebut, digunakan untuk memelihara mesin pabrik dari overhaul, servis, revisi, perbaikan, penggantian dll. Adapun pada pabrik spritus bekerja sekitar 9-11 bulan per tahun (24 jam/hari) Produk utama yang dihasilkan oleh PT. Madubaru adalah gula kristal putih. Produk kristal gula putih yang dihasilkan PT. Madubaru memiliki kualitas SHS IA (Super Head Sugar) atau GKP (Gula Kristal Putih) dengan nilai kemurnian yang melebihi 70. PT. Madubaru memiliki 3 jenis produk gula, yaitu gula pasir yang dikemas dalam kemasan plastik 500 gr, gula pasir dalam kemasan plastik 1 kg, dan dalam juga gula pasir yang dikemas dengan 9

kemasan karung karung 50 kg. Produk gula yang dihasilkan oleh PT. Madubaru telah disesuaikan dengan standar yang diberikan oleh Pusat Penelitian Perkebunan Perkebunan Gula Indonesia (P3GI).Sedangkan produk sampingan yang di dikelola oleh PT. Madubaru. Produk samping ini berupa spiritus bakar dengan kadar murni 94% dan alkohol murni dengan kadar hingga 95%. Produk samping ini dipantau oleh Balai Penelitian Kimia Departemen Perindustrian dan PT Sucofindo Indonesia. 5. Pemasaran Hasil produksi berupa gula akan dipasarkan di supermarket serta di lelang ke beberapa perusahaan lain sedangkan hasil produksi berupa alkohol dan spritus akan dijual kepada perusahaan atau instansi yang telah terdaftar dan diakui oleh Departemen Keuangan Badan Bea dan Cukai.

B. Jalannya observasi Observasi dilakukan pada hari Kamis, 01 Desember 2016 dimulai dari jam 09.45 sampai dengan jam 12.00. Pengamatan dilakukan pada 2 bangunan utama, yaitu bangunan produksi serta bangunan pengepakan dan penyimpanan.Informasi mengenai aspek lingkungan kerja fisik, kesehatan kerja dan pelayanan, bahan kimia berbahaya serta penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) didapatkan baik melalui pengideraan penulis maupun dengan wawancara kepada pekerja. Wawancara yang dilakukan diacu dari kuesioner yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek lingkungan kerja fisik, kesehatan kerja dan pelayanan, bahan kimia berbahaya serta penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3).

10

BAB III ANALISA

Berdasarkan observasi lapangan di PG Madukismo ditemukan temuan-temuan beserta potensi bahaya yang ada terkait aspek lingkungan kerja, pelayanan kesehatan kerja, bahan kimia berbahaya dan SMK3 sebagai berikut: 

TEMUAN POSITIF A. ASPEK LINGKUNGAN LINGKUNGAN KERJA Lingkungan kerja yang diamati meliputi : lingkungan kerja fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologis. ASPEK LINGKUNGAN KERJA DI PT. MADUBARU Temuan Positif

No 1

Aspek

Temuan

Lingkungan Kebisingan Kerja Fisik rendah

Suhu udara normal

Lokasi

Potensi

Mesin Penggilingan, mesin evaporasi, mesin kristalisasi

Tidak mengganggu konsentrasi dan tidak menyebabkan ketulian

Unit Produksi Kenyamanan dalam bekerja, tidak mudah dehidrasi dan lelah

Ketentuan Perundangundangan

Rekomendasi

Permenaker Pertahankan dan tingkatkan No. Per. pengendalian kebisingan 13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja Pasal 5 Kepmenkes No. Pertahankan 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan 11

Industri 2

Lingkungan Memindahkan Unit Produksi Kerja barang Ergomoni dan Psikologi Beban kerja fisik tidak terlalu berlebihan

Penggunaan alat Permenaker No. Agar perusahaan untuk mengangkut Per.05/MEN/1985 tentang mempertahankan hal tersebut barang memakai pesawat angkat angkut bantuan pesawat angkat-angkut

Unit Produksi Perusahaan banyak Permenaker No. Agar lebih mempertahankan mempertahankan menggunakan Per.05/MEN/1985 tentang mesin pesawat angkat angkut

Lantai Di Unit Produksi Ruang Penyimpanan dan Produksi

Lantai yang licin, Kepmenaker Jika bisa ada pegawai yang akibatnya pekerja No.235/Men/2003 tentang khusus atau pokja untuk akan mengalami jenis-jenis pekerjaan yang mengatasi hal tersebut. kecelakaan dan membahayakan menimbulkan kesehatan, keselamatan proses produksi atau moral anak terhambat

Pengangkutan Unit produksi Cara mengangkat Permenaker No. Mengadakan pelatihan untuk barang barang secara Per.05/MEN/1985 tentang para pekerja manual pesawat angkat angkut

12

Industri 2

Lingkungan Memindahkan Unit Produksi Kerja barang Ergomoni dan Psikologi Beban kerja fisik tidak terlalu berlebihan

Penggunaan alat Permenaker No. Agar perusahaan untuk mengangkut Per.05/MEN/1985 tentang mempertahankan hal tersebut barang memakai pesawat angkat angkut bantuan pesawat angkat-angkut

Unit Produksi Perusahaan banyak Permenaker No. Agar lebih mempertahankan mempertahankan menggunakan Per.05/MEN/1985 tentang mesin pesawat angkat angkut

Lantai Di Unit Produksi Ruang Penyimpanan dan Produksi

Lantai yang licin, Kepmenaker Jika bisa ada pegawai yang akibatnya pekerja No.235/Men/2003 tentang khusus atau pokja untuk akan mengalami jenis-jenis pekerjaan yang mengatasi hal tersebut. kecelakaan dan membahayakan menimbulkan kesehatan, keselamatan proses produksi atau moral anak terhambat

Pengangkutan Unit produksi Cara mengangkat Permenaker No. Mengadakan pelatihan untuk barang barang secara Per.05/MEN/1985 tentang para pekerja manual pesawat angkat angkut

12

B. PELAYANAN KESEHATAN KERJA KERJA

No

Temuan

Lokasi

1

Poliklinik Poliklinik dekat dengan jalan keluar

2

Poliklinik Poliklinik bersih dan pencahayaan cukup

3

Poliklinik Poliklinik diberi tanda yang jelas dengan papan nama dan mudah dilihat

4

Terdapat

Poliklinik

ASPEK KONDISI PELAYANAN KESEHATAN KERJA Potensi Bahaya Ketentuan Rekomendasi Perundangan Ambulance dapat keluar- Permenakertrans No. Dipertahankan dan diberi tanda masuk dengan mudah Per 15/Men/2008 jelas pasal 7 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan kerja ditempat kerja. Pencahayaan dan Peraturan Menteri Dipertahankan dan dibersihkan kebersihan di klinik sudah perburuhan (PMP) No. setiap hari baik 7 tahun 1964 pasal 4 dan pasal 14 Tentang syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja. Terdapat papan nama Permenakertrans No. Dipertahankan dan dirawat klinik dengan jelas Per 15/Men/2008 pasal 7 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan kerja ditempat kerja.

Mempermudah

tenaga Permenakertrans

No. Dipertahankan dan obat-obatan di 13

B. PELAYANAN KESEHATAN KERJA KERJA

No

Temuan

Lokasi

1

Poliklinik Poliklinik dekat dengan jalan keluar

2

Poliklinik Poliklinik bersih dan pencahayaan cukup

3

Poliklinik Poliklinik diberi tanda yang jelas dengan papan nama dan mudah dilihat

4

Terdapat

Poliklinik

ASPEK KONDISI PELAYANAN KESEHATAN KERJA Potensi Bahaya Ketentuan Rekomendasi Perundangan Ambulance dapat keluar- Permenakertrans No. Dipertahankan dan diberi tanda masuk dengan mudah Per 15/Men/2008 jelas pasal 7 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan kerja ditempat kerja. Pencahayaan dan Peraturan Menteri Dipertahankan dan dibersihkan kebersihan di klinik sudah perburuhan (PMP) No. setiap hari baik 7 tahun 1964 pasal 4 dan pasal 14 Tentang syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja. Terdapat papan nama Permenakertrans No. Dipertahankan dan dirawat klinik dengan jelas Per 15/Men/2008 pasal 7 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan kerja ditempat kerja.

Mempermudah

tenaga Permenakertrans

No. Dipertahankan dan obat-obatan di 13

apotek

5

Terdapat mobil ambulance

Parkiran

kerja dalam memperoleh Per 15/Men/2008 pelayanan kesehatan pasal 9 tentang khususnya terkait obat. pertolongan pertama pada kecelakaan kerja ditempat kerja. Perusahaan mempunyai 3 Permenakertrans No. unit mobil ambulance Per 15/Men/2008 pasal 11 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan kerja ditempat kerja.

apotek harus rutin diganti apabila sudah kadaluarsa

Dipertahankan dan sering di rawat agar ambulance tidak cepat rusak

C. BAHAN KIMIA KIMIA BERBAHAYA BERBAHAYA No. 1

Temuan

Lokasi Temuan Pembuangan Tempat Limbah yang Pengolah baik Limbah

ASPEK BAHAN KIMIA BERBAHAYA Potensi Peraturan Rekomendasi Perundangan K3 Bahan Kimia berbahaya baik UU No.1 th 1970 Harus ditingkatkan dan yang berupa gas, Cair dan Pasal 3 Pertahankan Padat di olah terlebih dahulu Tentang : agar tidak membayakan bagi Mencegah dan lingkungan sekitar mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan

di

14

apotek

5

Terdapat mobil ambulance

Parkiran

kerja dalam memperoleh Per 15/Men/2008 pelayanan kesehatan pasal 9 tentang khususnya terkait obat. pertolongan pertama pada kecelakaan kerja ditempat kerja. Perusahaan mempunyai 3 Permenakertrans No. unit mobil ambulance Per 15/Men/2008 pasal 11 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan kerja ditempat kerja.

apotek harus rutin diganti apabila sudah kadaluarsa

Dipertahankan dan sering di rawat agar ambulance tidak cepat rusak

C. BAHAN KIMIA KIMIA BERBAHAYA BERBAHAYA No. 1

Temuan

Lokasi Temuan Pembuangan Tempat Limbah yang Pengolah baik Limbah

ASPEK BAHAN KIMIA BERBAHAYA Potensi Peraturan Rekomendasi Perundangan K3 Bahan Kimia berbahaya baik UU No.1 th 1970 Harus ditingkatkan dan yang berupa gas, Cair dan Pasal 3 Pertahankan Padat di olah terlebih dahulu Tentang : agar tidak membayakan bagi Mencegah dan lingkungan sekitar mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan

di

14

angina, cuaca, sinar radiasi, suara, dan getaran. 2

3

Penyimpanan bahan baku Kimia berbahaya yang sudah memenuhi standar keamanan bagi pekerja Penyediaan LDKB dan Label

Gudang Penyimpanan Urea dan NPK

Urea dan NPK yang beracun dan berbahaya bagi pernafasan apabila menghirup terlalu lama disimpan dalam gudang Khusus dan terisolasi

Kepmenaker RI Harus dipertahankan No.187/MEN/1999 dipelihara Tentang : Pengendalian bahan Kimia berbahaya di tempat kerja

dan

Diseluruh area Pabrik

Perusahaan dengan potensi bahaya besar wajib menyediakan Lembar data keselamatan bahan (LDKB) dan Label Label dan perusahaan perusahaan ini sudah melakukannya

Kepmenaker RI Harus Dipelihara No.187/MEN/1999 dipertahankan Tentang : Pengendalian bahan Kimia berbahaya di tempat kerja

dan

15

angina, cuaca, sinar radiasi, suara, dan getaran. 2

Penyimpanan bahan baku Kimia berbahaya yang sudah memenuhi standar keamanan bagi pekerja Penyediaan LDKB dan Label

3

Gudang Penyimpanan Urea dan NPK

Urea dan NPK yang beracun dan berbahaya bagi pernafasan apabila menghirup terlalu lama disimpan dalam gudang Khusus dan terisolasi

Kepmenaker RI Harus dipertahankan No.187/MEN/1999 dipelihara Tentang : Pengendalian bahan Kimia berbahaya di tempat kerja

dan

Diseluruh area Pabrik

Perusahaan dengan potensi bahaya besar wajib menyediakan Lembar data keselamatan bahan (LDKB) dan Label Label dan perusahaan perusahaan ini sudah melakukannya

Kepmenaker RI Harus Dipelihara No.187/MEN/1999 dipertahankan Tentang : Pengendalian bahan Kimia berbahaya di tempat kerja

dan

15

D. SISTEM MANAJEMEN MANAJEMEN K3 (SMK3) (SMK3)

No

Temuan

1.

Perusahaan telah memiliki kebijakan K3

2.

Perusahaan telah memiliki organisasi P2K3 dan struktur P2K3 telah sesuai dengan perundangundangan

ASPEK KONDISI SISTEM MANAJEMEN K3 DI PT. MADUBARU Temuan Positif Lokasi Potensi Ketentuan Perundangundangan Pihak manajemen pabrik PP 50 tahun 2012 tentang mengaku telah memiliki Penerapan Sistem kebijakan K3 dan memiliki Manajemen K3 komitmen terhadap K3. Lampiran II Kriteria 1.1.1 Pihak manajemen pabrik PP no 50 tahun 2012 menyatakan bahwa ketua P2K3 tentang Penerapan Sistem adalah pimpinan perusahaan, Manajemen K3 dengan sekretaris adalah ahli K3 Lampiran II umum dan memiliki anggota 14 Kriteria 1.4.3 s/d 1.4.5 orang. Dengan adanya P2K3, maka akan semakin & memudahkan perusahaan dalam pelaksanaan program-program Permenaker no 4 Tahun K3 ditempat kerja. 1987 Pasal 3 tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan dan

Rekomendasi Pertahankan tingkatkan

dan

Pertahankan tingkatkan

dan

16


No

Temuan

1.

Perusahaan telah memiliki kebijakan K3

2.

Perusahaan telah memiliki organisasi P2K3 dan struktur P2K3 telah sesuai dengan perundangundangan

ASPEK KONDISI SISTEM MANAJEMEN K3 DI PT. MADUBARU Temuan Positif Lokasi Potensi Ketentuan Perundangundangan Pihak manajemen pabrik PP 50 tahun 2012 tentang mengaku telah memiliki Penerapan Sistem kebijakan K3 dan memiliki Manajemen K3 komitmen terhadap K3. Lampiran II Kriteria 1.1.1 Pihak manajemen pabrik PP no 50 tahun 2012 menyatakan bahwa ketua P2K3 tentang Penerapan Sistem adalah pimpinan perusahaan, Manajemen K3 dengan sekretaris adalah ahli K3 Lampiran II umum dan memiliki anggota 14 Kriteria 1.4.3 s/d 1.4.5 orang. Dengan adanya P2K3, maka akan semakin & memudahkan perusahaan dalam pelaksanaan program-program Permenaker no 4 Tahun K3 ditempat kerja. 1987 Pasal 3 tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan dan

Rekomendasi Pertahankan tingkatkan

dan


dan

16

Kesehatan Kerja (AK3) 3.

Pabrik secara Area berkala produk melakukan si proses maintenance sarana produksi (sepeti mesin giling, boiler,dsb) boiler,dsb)

4.

Sarana dan Area peralatan produk produksi pabrik si memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai persyaratan dan peraturan

5.

Pabrik

telah

Seluruh

Pabrik melakukan proses maintenance ketika masa giling/masa produksi telah selesai. Proses ini dilakukan 1x dalam setahun. Proses maintenance akan bermanfaat untuk mencegah terjadinya kerusakan pada sarana produksi serta memerpanjang usia dari sarana produksi Pihak pabrik menyatakan bahwa, sarana produksi yang digunakan, meliputi pesawat uap, pesawat angkat dan angkut maupun bejana tekan telah memiliki sertifikat/ijin pengesahan pemakaian. Adapun penggunaan maupun operasinya juga telah mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pihak

manajemen

PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 Lampiran II Kriteria 6.5.1



Pertahankan dan tingkatkan

Permenaker No 1 Tahun 1982 tentang Bejana Tekan dan Permenaker No 5 Tahun 1985 tentang Pesawat Angkat Angkut dan Undang-Undang uap Tahun 1930 (Stoom (Stoom Ordonnantie) Ordonnantie ) pabrik PP 50 tahun 2012 tentang

dan

Pertahankan dan 17

Kesehatan Kerja (AK3) 3.

Pabrik secara Area berkala produk melakukan si proses maintenance sarana produksi (sepeti mesin giling, boiler,dsb) boiler,dsb)

4.

Sarana dan Area peralatan produk produksi pabrik si memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai persyaratan dan peraturan

5.

Pabrik

telah

Seluruh

Pabrik melakukan proses maintenance ketika masa giling/masa produksi telah selesai. Proses ini dilakukan 1x dalam setahun. Proses maintenance akan bermanfaat untuk mencegah terjadinya kerusakan pada sarana produksi serta memerpanjang usia dari sarana produksi Pihak pabrik menyatakan bahwa, sarana produksi yang digunakan, meliputi pesawat uap, pesawat angkat dan angkut maupun bejana tekan telah memiliki sertifikat/ijin pengesahan pemakaian. Adapun penggunaan maupun operasinya juga telah mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pihak

manajemen





Permenaker No 1 Tahun 1982 tentang Bejana Tekan dan Permenaker No 5 Tahun 1985 tentang Pesawat Angkat Angkut dan Undang-Undang uap Tahun 1930 (Stoom (Stoom Ordonnantie) Ordonnantie ) pabrik PP 50 tahun 2012 tentang

dan

Pertahankan dan 17

6.

7.

8.

mengidentifikasi keadaan darurat yang mungkin terjadi, misalnya kebakaran dan ledakan. Terdapat petugas penanganan keadaan darurat, yaitu regu pemadam kebakaran.

area

Seluruh area

Perusahaan Area telah melakuka pabrik pemantauan/pen gukuran lingkungan kerja, terutama terkait dengan kebisingan dan limbah sisa produksi Pabrik memiliki data K3 yang

menyatakan bahwa telah mendata beberapa potensi bahaya yang dapat menyebabkan kondisi gawat darurat, seperti kebakaran dan peledakan. Pihak manajemen pabrik menyatakan bahwa telah membentuk tim/regu pemadam kebakaran yang ketentuannya telah mengacu pada peraturan perundang-undangan

Penerapan Manajemen K3 Lampiran II Kriteria 6.7.2

Sistem

tingkatkan

PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 Lampiran II Kriteria 6.7.4 dan Kepmenaker No.186 tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 Lampiran II Kriteria 7.2.1 s/d 7.2.3


Data K3 yang dikumpulkan pabrik PP 50 tahun 2012 tentang meliputi data mengenai Penerapan Sistem


Pihak manajemen menyatakan bahwa pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan bekerja sama dengan Badan Lingukungan Hidup (BLH)


18

6.

7.

8.

mengidentifikasi keadaan darurat yang mungkin terjadi, misalnya kebakaran dan ledakan. Terdapat petugas penanganan keadaan darurat, yaitu regu pemadam kebakaran.

area

Seluruh area

Perusahaan Area telah melakuka pabrik pemantauan/pen gukuran lingkungan kerja, terutama terkait dengan kebisingan dan limbah sisa produksi Pabrik memiliki data K3 yang

menyatakan bahwa telah mendata beberapa potensi bahaya yang dapat menyebabkan kondisi gawat darurat, seperti kebakaran dan peledakan. Pihak manajemen pabrik menyatakan bahwa telah membentuk tim/regu pemadam kebakaran yang ketentuannya telah mengacu pada peraturan perundang-undangan

Penerapan Manajemen K3 Lampiran II Kriteria 6.7.2

Sistem

tingkatkan

PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 Lampiran II Kriteria 6.7.4 dan Kepmenaker No.186 tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 Lampiran II Kriteria 7.2.1 s/d 7.2.3


Data K3 yang dikumpulkan pabrik PP 50 tahun 2012 tentang meliputi data mengenai Penerapan Sistem


Pihak manajemen menyatakan bahwa pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan bekerja sama dengan Badan Lingukungan Hidup (BLH)


18

diperbaharui setiap tahunnya



kecelakaan kerja dan data Manajemen K3 pemantauan lingkungan kerja. Lampiran II Kriteria 10.2.1

TEMUAN NEGATIF A. ASPEK LINGKUNGAN LINGKUNGAN KERJA ASPEK LINGKUNGAN KERJA DI PT. MADUBARU Temuan Negatif

No 1

Aspek

Temuan

Lokasi

Potensi Bahaya


Rekomendasi

Lingkungan Pencahayaan Unit Kerja Fisik di Bangunan Produksi Produksi kurang

Pekerja tidak dapat meilhat dengan baik, banyak bayangan dan menambah resiko kecelakaan seperti menabrak dan terpeleset

Kepmenkes No. Disarankan menambah sumber 1405/MENKES/SK/XI/2002 cahaya baik alami maupun tentang Persyaratan buatan. Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

Sirkulasi Unit udara di Produksi Bangunan Produksi kurang baik

Bangunan produksi menjadi pengap dan mempengaruhi iklim kerja

PMP No 7 Tahun 1964 Disarankan menambah air intake tentang Syarat Kesehatan, agar sirkulasi baik Kebersihan Serta Penerangan dalam Tempat Kerja Pasal 5

Kelembaban

Ketidaknyamanan

Kepmenkes

Unit

No. Disarankan

mengatur

sistem

19

diperbaharui setiap tahunnya



kecelakaan kerja dan data Manajemen K3 pemantauan lingkungan kerja. Lampiran II Kriteria 10.2.1

TEMUAN NEGATIF A. ASPEK LINGKUNGAN LINGKUNGAN KERJA ASPEK LINGKUNGAN KERJA DI PT. MADUBARU Temuan Negatif

No 1

Aspek

Temuan

Lokasi

Potensi Bahaya


Rekomendasi

Lingkungan Pencahayaan Unit Kerja Fisik di Bangunan Produksi Produksi kurang

Pekerja tidak dapat meilhat dengan baik, banyak bayangan dan menambah resiko kecelakaan seperti menabrak dan terpeleset

Kepmenkes No. Disarankan menambah sumber 1405/MENKES/SK/XI/2002 cahaya baik alami maupun tentang Persyaratan buatan. Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

Sirkulasi Unit udara di Produksi Bangunan Produksi kurang baik

Bangunan produksi menjadi pengap dan mempengaruhi iklim kerja

PMP No 7 Tahun 1964 Disarankan menambah air intake tentang Syarat Kesehatan, agar sirkulasi baik Kebersihan Serta Penerangan dalam Tempat Kerja Pasal 5

Kelembaban

Ketidaknyamanan

Kepmenkes

Unit

No. Disarankan

mengatur

sistem

19

2

ruangan tinggi Produksi

dan gangguan 1405/MENKES/SK/XI/2002 pengeluaram uap air dari mesin pernafasan tentang Persyaratan produksi Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

Getaran yang Unit cukup kuat di Produksi Bangunan Produksi

Kelelahan otot, Permenaker kejang otot, tremor, No. Per. gangguan fungsi 13/MEN/X/2011 tentang tulang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja Pasal 6

Bau dari proses evaporasi dan kristalisasi gula sangat menyengat

Konsentrasi terganggu gangguan pernafasan

Lingkungan Sampah tebu Kerja Biologis

Mesin evaporasi dan mesin kristalisasi

Bila dimungkinkan mengganti alat yang tidak menimbulkan getaran atau menjauhkan sumber getaran

PMP No 7 Tahun 1964 Pemasangan air intake fan dan dan tentang Syarat Kesehatan, exhaust fan fan dapat membuang Kebersihan Serta bau di dalam bangunan Penerangan dalam Tempat Kerja Pasal 2

Lingkungan Aroma tidak sedap PMP No 7 Tahun 1964 Perlu diadakan pembersihan sekitar dan gangguan tentang Syarat Kesehatan, berkala pada lingkungan Pabrik pabrik kesehatan Kebersihan Serta Gula Penerangan dalam Tempat Kerja pasal 3

Genangan air Lingkungan Bisa menjadi sarang PMP No 7 Tahun 1964 Perlu diadakan pembersihan sekitar nyamuk dan hewan tentang Syarat Kesehatan, berkala pada lingkungan Pabrik 20

2

ruangan tinggi Produksi

dan gangguan 1405/MENKES/SK/XI/2002 pengeluaram uap air dari mesin pernafasan tentang Persyaratan produksi Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

Getaran yang Unit cukup kuat di Produksi Bangunan Produksi

Kelelahan otot, Permenaker kejang otot, tremor, No. Per. gangguan fungsi 13/MEN/X/2011 tentang tulang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja Pasal 6

Bau dari proses evaporasi dan kristalisasi gula sangat menyengat

Konsentrasi terganggu gangguan pernafasan

Lingkungan Sampah tebu Kerja Biologis

Mesin evaporasi dan mesin kristalisasi

Bila dimungkinkan mengganti alat yang tidak menimbulkan getaran atau menjauhkan sumber getaran

PMP No 7 Tahun 1964 Pemasangan air intake fan dan dan tentang Syarat Kesehatan, exhaust fan fan dapat membuang Kebersihan Serta bau di dalam bangunan Penerangan dalam Tempat Kerja Pasal 2

Lingkungan Aroma tidak sedap PMP No 7 Tahun 1964 Perlu diadakan pembersihan sekitar dan gangguan tentang Syarat Kesehatan, berkala pada lingkungan Pabrik pabrik kesehatan Kebersihan Serta Gula Penerangan dalam Tempat Kerja pasal 3

Genangan air Lingkungan Bisa menjadi sarang PMP No 7 Tahun 1964 Perlu diadakan pembersihan sekitar nyamuk dan hewan tentang Syarat Kesehatan, berkala pada lingkungan Pabrik 20

pabrik

3

Lingkungan Kerja Ergonomi dan Psikologi

lain yang berbahaya

Kebersihan Serta Gula dan pemasangan konblok Penerangan dalam atau cor di tempat dengan Tempat Kerja pasal 3 potensi genangan air

Stasiun kerja Unit tidak sesuai Produksi dengan postur pekerja

Mengakibatkan Permen Perburuhan No.7 Memperbaiki stasiun kerja kelelahan dan tahun 1964 tentang Syarat dengan antropometri pekerja penyakit akibat kerja Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan dalam Tempat Kerja

Pekerja tidak memakai Alat Pelindung Diri sarung tangan, helmet, dan safety shoes

Mengakibatkan kecelakaan kerja

Unit Produksi dan gudang

UU No.1 Tahun 1970 Mewajibkan pekerja untuk Pasal 13 tentang menggunakan alat pelindung diri Keselamatan Kerja dan permenaker 04/men/1985 tentang pesawat tenaga dan produksi pasal 1 point (n).

Penerapan 5R Produksi dan Gudang

Tidak menerapkan PP No 50 tahun 2012 Agar menerapkan 5R sehingga dilihat dari Pemantauan/pengukuran hasil produksi semakin banyaknya tempat lingkungan kerja meningkat yang tidak bersih, rapi dan

Tidak bekerja Gudang secara ergonomis

Sikap kerja yang salah akibatnya cedera pada tulang punggung, sendisendi sehingga bisa

Permenaker Bekerja secara ergonomis No.1/Men/1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja

21

pabrik

3

Lingkungan Kerja Ergonomi dan Psikologi

lain yang berbahaya

Kebersihan Serta Gula dan pemasangan konblok Penerangan dalam atau cor di tempat dengan Tempat Kerja pasal 3 potensi genangan air

Stasiun kerja Unit tidak sesuai Produksi dengan postur pekerja

Mengakibatkan Permen Perburuhan No.7 Memperbaiki stasiun kerja kelelahan dan tahun 1964 tentang Syarat dengan antropometri pekerja penyakit akibat kerja Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan dalam Tempat Kerja

Pekerja tidak memakai Alat Pelindung Diri sarung tangan, helmet, dan safety shoes

Mengakibatkan kecelakaan kerja

Unit Produksi dan gudang

UU No.1 Tahun 1970 Mewajibkan pekerja untuk Pasal 13 tentang menggunakan alat pelindung diri Keselamatan Kerja dan permenaker 04/men/1985 tentang pesawat tenaga dan produksi pasal 1 point (n).

Penerapan 5R Produksi dan Gudang

Tidak menerapkan PP No 50 tahun 2012 Agar menerapkan 5R sehingga dilihat dari Pemantauan/pengukuran hasil produksi semakin banyaknya tempat lingkungan kerja meningkat yang tidak bersih, rapi dan

Tidak bekerja Gudang secara ergonomis

Sikap kerja yang salah akibatnya cedera pada tulang punggung, sendisendi sehingga bisa

Permenaker Bekerja secara ergonomis No.1/Men/1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja

21

menjadi penyakit akibat kerja Kasus Semua unit Kecelakaan kerja perjalanan pulang-pergi dari rumah ke kantor

Hal ini mungkin diakibatkan karena kelelahan hal ini dipicu karena sistem kerja d pabrik shift kerja pekerja lebih cepat mengalami kelelahan

Permenaker no. 3/men /1998 pasal 1 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan

Perusahaan agar memperbaiki sistem waktu shift kerja yang sesuai agar pekerja tidak mengalami kelelahan kerja yang berakibat pada kecelakaan.

Jaminan Pekerja kejelasan Borongan kerja bagi pekerja borongan belum jelas

Pekerja borongan yang kejelasan kerjanya masih belum jelas setelah perusahaan selesai produksi.

Permenaker No.1/MEN/ Kiranya perusahaan 1998 Bab III Pasal 4 mempertimbangkan masalah tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan tersebut kesehatan bagi tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja

22

menjadi penyakit akibat kerja Kasus Semua unit Kecelakaan kerja perjalanan pulang-pergi dari rumah ke kantor

Hal ini mungkin diakibatkan karena kelelahan hal ini dipicu karena sistem kerja d pabrik shift kerja pekerja lebih cepat mengalami kelelahan

Permenaker no. 3/men /1998 pasal 1 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan

Perusahaan agar memperbaiki sistem waktu shift kerja yang sesuai agar pekerja tidak mengalami kelelahan kerja yang berakibat pada kecelakaan.

Jaminan Pekerja kejelasan Borongan kerja bagi pekerja borongan belum jelas

Pekerja borongan yang kejelasan kerjanya masih belum jelas setelah perusahaan selesai produksi.

Permenaker No.1/MEN/ Kiranya perusahaan 1998 Bab III Pasal 4 mempertimbangkan masalah tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan tersebut kesehatan bagi tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja

22

B. ASPEK PELAYANAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA KERJA No

Temuan

Lokasi

1

Kotak P3K Poliklinik yang masih sedikit jumlahnya

2

Kotak P3K Area hanya penggilin terdapat gan diruang kantor

3

Dokter umum Poliklinik dan paramedis belum mendapat pelatihan hyperkes

ASPEK KONDISI PELAYANAN KESEHATAN KERJA Potensi Ketentuan Rekomendasi Perundangan Persediaan kotak P3K Permenakertrans Jumlah kotak P3K di perbanyak sesuai yang masih sedikit No. Per jumlah tenaga kerja jumlahnya sehingga 15/Men/2008 pasal tidak mencukupi dengan 8 tentang jumlah tenaga kerja. pertolongan pertama pada kecelakaan kerja ditempat kerja. Kotak P3K hanya di Permenakertrans Segera diperbanyak jumlahnya dan area tertentu sehingga No. Per penempatannya harus strategis. sulit di akses oleh 15/Men/2008 pasal pekerja. 8 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan kerja ditempat kerja. Apabila terjadi Permenaker No. Dokter dan paramedis harus kecelakaan kerja atau 01/Men/1979 pasal mendapatkan pelatihan hyperkes. penyakit akibat kerja 1 tentang latihan dokter umum dan hyperkes bagi paramedis tidak paramedis mengetahui dengan perusahaan dan pasti penyebab Permenaker No.

23

B. ASPEK PELAYANAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA KERJA No

Temuan

Lokasi

1

Kotak P3K Poliklinik yang masih sedikit jumlahnya

2

Kotak P3K Area hanya penggilin terdapat gan diruang kantor

3

Dokter umum Poliklinik dan paramedis belum mendapat pelatihan hyperkes

ASPEK KONDISI PELAYANAN KESEHATAN KERJA Potensi Ketentuan Rekomendasi Perundangan Persediaan kotak P3K Permenakertrans Jumlah kotak P3K di perbanyak sesuai yang masih sedikit No. Per jumlah tenaga kerja jumlahnya sehingga 15/Men/2008 pasal tidak mencukupi dengan 8 tentang jumlah tenaga kerja. pertolongan pertama pada kecelakaan kerja ditempat kerja. Kotak P3K hanya di Permenakertrans Segera diperbanyak jumlahnya dan area tertentu sehingga No. Per penempatannya harus strategis. sulit di akses oleh 15/Men/2008 pasal pekerja. 8 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan kerja ditempat kerja. Apabila terjadi Permenaker No. Dokter dan paramedis harus kecelakaan kerja atau 01/Men/1979 pasal mendapatkan pelatihan hyperkes. penyakit akibat kerja 1 tentang latihan dokter umum dan hyperkes bagi paramedis tidak paramedis mengetahui dengan perusahaan dan pasti penyebab Permenaker No.

23

penyakitnya.

4

Tidak dilakukan pelatihan P3K

Semua area kerja

5

Tidak adanya Poliklinik pemeriksaan kesehatan awal, berkala, dan khusus kepada pekerja kontrak.

Apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja, pekerja tidak mengetahui cara memberikan pertolongan pertama

Poliklinik perusahaan tidak melakukan pemeriksaan kesehatan awal, berkala, dan khusus. Sehingga, pekerja yang setelah masa panen berakhir, tidak dapat mengetahui riwayat kesehatannya.

01/Men/1976 tentang latihan hyperkes bagi dokter perusahaan Permenakertrans No. Per 15/Men/2008 pasal 3 ayat (4) tentang pertolongan pertama pada kecelakaan kerja ditempat kerja. Permenaker No. 02/Men/1980 pasal 1 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja

Memberikan pelatihan secara rutin dan berkala kepada pekerja khususnya terkait pelatihan P3K.

Melakukan pemeriksaan kesehatan awal, berkala dan khusus kepada pekerja kontrak agar diketahui riwayat kesehatan pekerja tersebut.

24

penyakitnya.

4

Tidak dilakukan pelatihan P3K

Semua area kerja

5

Tidak adanya Poliklinik pemeriksaan kesehatan awal, berkala, dan khusus kepada pekerja kontrak.

Apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja, pekerja tidak mengetahui cara memberikan pertolongan pertama

Poliklinik perusahaan tidak melakukan pemeriksaan kesehatan awal, berkala, dan khusus. Sehingga, pekerja yang setelah masa panen berakhir, tidak dapat mengetahui riwayat kesehatannya.

01/Men/1976 tentang latihan hyperkes bagi dokter perusahaan Permenakertrans No. Per 15/Men/2008 pasal 3 ayat (4) tentang pertolongan pertama pada kecelakaan kerja ditempat kerja. Permenaker No. 02/Men/1980 pasal 1 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja

Memberikan pelatihan secara rutin dan berkala kepada pekerja khususnya terkait pelatihan P3K.

Melakukan pemeriksaan kesehatan awal, berkala dan khusus kepada pekerja kontrak agar diketahui riwayat kesehatan pekerja tersebut.

24

C. ASPEK BAHAN KIMIA KIMIA BERBAHAYA No. 1

2

Temuan

Lokasi Temuan Belum adanya Diseluruh ahli K3 Spesialis area Kimia Pabrik

Potensi Bahaya

Peraturan Rekomendasi Perundangan K3 Industri yang menggunakan Kepmenaker Perusahaan harus mempekerjakan Ahli bahan Kimia berbahaya No.04/MEN/1987 K3 Kimia wajib mempunyai Ahli K3 Tentang : Spesialis Kimia Panitia Pembinaan Keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) serta tata cara Penunjukan Ahli K3

Rendahnya Ruang kesadaran Produksi pemakaian APD di sekitar bahan berbahaya

Pekerja yang bekerja di sekitar Evaporator tidak menggunakan APD yang sesuai (padahal dalam Evaporator terkandung gas sulfur yang berbahaya bila terhirup dalam waktu lama

UU No.1 th 1970 Perlunya Edukasi tambahan untuk para Pasal 3 Pekerja Tentang : Memberikan alatalat perlindungan diri pada para pekerja

25

C. ASPEK BAHAN KIMIA KIMIA BERBAHAYA No. 1

2

Temuan

Lokasi Temuan Belum adanya Diseluruh ahli K3 Spesialis area Kimia Pabrik

Potensi Bahaya

Peraturan Rekomendasi Perundangan K3 Industri yang menggunakan Kepmenaker Perusahaan harus mempekerjakan Ahli bahan Kimia berbahaya No.04/MEN/1987 K3 Kimia wajib mempunyai Ahli K3 Tentang : Spesialis Kimia Panitia Pembinaan Keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) serta tata cara Penunjukan Ahli K3

Rendahnya Ruang kesadaran Produksi pemakaian APD di sekitar bahan berbahaya

Pekerja yang bekerja di sekitar Evaporator tidak menggunakan APD yang sesuai (padahal dalam Evaporator terkandung gas sulfur yang berbahaya bila terhirup dalam waktu lama

UU No.1 th 1970 Perlunya Edukasi tambahan untuk para Pasal 3 Pekerja Tentang : Memberikan alatalat perlindungan diri pada para pekerja

25


No

Temuan

1.

Organisasi P2K3 belum mengadakan pertemuan secara teratur

2.

Informasi terkait K3 di lingkungan kerja masih sangat minim/sedikit

ASPEK KONDISI SISTEM MANAJEMEN K3 DI PT. MADUBARU Temuan Negatif Lokasi Potensi Ketentuan Rekomendasi Perundangundangan Tim P2K3 belum secara rutin PP 50 tahun 2012 Melakukan kegiatan pertemuan mengadakan pertemuan dan tentang Penerapan secara rutin, baik dengan akan dilakukan pertemuan Sistem Manajemen melakukan meeting, workshop ketika ada hal-hal yang dirasa K3 maupun lain sebagainya, yang perlu dan penting untuk Lampiran II hasilnya disebarluaskan kepada dibahas. Hal ini akan Kriteria 1.4.8 pekerja. mengurangi kinerja dan pemanfaatan fungsi dari organisasi P2K3 itu sendiri Seluruh Informasi terkait K3, seperti PP 50 tahun 2012 Membuat informasi terkait K3 pemberian safety induction tentang Penerapan yang diletakan pada posisi yang area kepada visitor belum Sistem Manajemen strategis agar dapat dilihat dilakukan. K3 seluruh pekerja maupun orang Pemasangan poster, rambu- Lampiran II lain yang ada ditempat kerja. rambu, tanda bahaya, Kriteria 2.4.1 pelabelan jumlahnya minim, ditempatkan pada area yang kurang strategis dan terlihat usang. Hal ini akan menyebabkan informasi terkait bahaya ditempat kerja

26


No

Temuan

1.

Organisasi P2K3 belum mengadakan pertemuan secara teratur

2.

Informasi terkait K3 di lingkungan kerja masih sangat minim/sedikit

ASPEK KONDISI SISTEM MANAJEMEN K3 DI PT. MADUBARU Temuan Negatif Lokasi Potensi Ketentuan Rekomendasi Perundangundangan Tim P2K3 belum secara rutin PP 50 tahun 2012 Melakukan kegiatan pertemuan mengadakan pertemuan dan tentang Penerapan secara rutin, baik dengan akan dilakukan pertemuan Sistem Manajemen melakukan meeting, workshop ketika ada hal-hal yang dirasa K3 maupun lain sebagainya, yang perlu dan penting untuk Lampiran II hasilnya disebarluaskan kepada dibahas. Hal ini akan Kriteria 1.4.8 pekerja. mengurangi kinerja dan pemanfaatan fungsi dari organisasi P2K3 itu sendiri Seluruh Informasi terkait K3, seperti PP 50 tahun 2012 Membuat informasi terkait K3 pemberian safety induction tentang Penerapan yang diletakan pada posisi yang area kepada visitor belum Sistem Manajemen strategis agar dapat dilihat dilakukan. K3 seluruh pekerja maupun orang Pemasangan poster, rambu- Lampiran II lain yang ada ditempat kerja. rambu, tanda bahaya, Kriteria 2.4.1 pelabelan jumlahnya minim, ditempatkan pada area yang kurang strategis dan terlihat usang. Hal ini akan menyebabkan informasi terkait bahaya ditempat kerja

26

3.

SOP tidak ditempatkan di area yang mudah dilihat dan diakses oleh pekerja

Area produksi

4.

Sebagian besar pekerja belum menggunakan APD ketika berada di tempat kerja

Area produksi

5.

Pengawasan yang dilakukan oleh supervisor

Area produksi

maupun informasi lainnya yang bersifat preventif tidak efektif. Prosedur/petunjuk kerja atau SOP dipegang oleh mandor tempat kerja. Hal ini akan mengakibatkan pekerja hanya akan bekerja sesuai dengan pengetahuannya saja tanpa mengetahui prosedur yang tepat dan aman. Manajemen menyatakan telah menyediakan APD yang sesuai bagi pekerja namun ketika observasi dilakukan hampir tidak ditemukan pekerja yang menggunakan APD. Hal ini diakibatkan kurangnya ketegasan oleh pihak manajemen perusahaan. Hal ini dikhawatirkan akan meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh mandor hanya sebatas melakukan

PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 Lampiran II Kriteria 2.2.2 dan 2.2.3

Prosedur kerja, petunjuk kerja dan SOP seharusnya diletakan di area atau tempat yang mudah dilihat dan diakses oleh pekerja

PP 50 tahun 2012 Menyediakan APD yang sesuai tentang Penerapan dengan kebutuhan, melakukan Sistem Manajemen training tentang penggunaan K3 APD dan membuat kebijakan Lampiran II yang tegas terkait dengan Kriteria 6.1.6 pemberian sanksi kepada pekerja yang tidak menggunakan APD saat bekerja. bekerja.

PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen

Melakukan tindakan perbaikan/menegaskan tanggung jawab dari mandor, 27

3.

SOP tidak ditempatkan di area yang mudah dilihat dan diakses oleh pekerja

Area produksi

4.

Sebagian besar pekerja belum menggunakan APD ketika berada di tempat kerja

Area produksi

5.

Pengawasan yang dilakukan oleh supervisor

Area produksi

maupun informasi lainnya yang bersifat preventif tidak efektif. Prosedur/petunjuk kerja atau SOP dipegang oleh mandor tempat kerja. Hal ini akan mengakibatkan pekerja hanya akan bekerja sesuai dengan pengetahuannya saja tanpa mengetahui prosedur yang tepat dan aman. Manajemen menyatakan telah menyediakan APD yang sesuai bagi pekerja namun ketika observasi dilakukan hampir tidak ditemukan pekerja yang menggunakan APD. Hal ini diakibatkan kurangnya ketegasan oleh pihak manajemen perusahaan. Hal ini dikhawatirkan akan meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh mandor hanya sebatas melakukan

PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 Lampiran II Kriteria 2.2.2 dan 2.2.3

Prosedur kerja, petunjuk kerja dan SOP seharusnya diletakan di area atau tempat yang mudah dilihat dan diakses oleh pekerja

PP 50 tahun 2012 Menyediakan APD yang sesuai tentang Penerapan dengan kebutuhan, melakukan Sistem Manajemen training tentang penggunaan K3 APD dan membuat kebijakan Lampiran II yang tegas terkait dengan Kriteria 6.1.6 pemberian sanksi kepada pekerja yang tidak menggunakan APD saat bekerja. bekerja.

PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen

Melakukan tindakan perbaikan/menegaskan tanggung jawab dari mandor, 27

(mandor) di masing-masing unit kerja masih kurang

6.

Belum ditemukan adanya pengendalian atas daerah atau tempat dengan pembatasan ijin masuk

Area produksi

7.

Rambu-rambu K3 belum terpasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis

Area produksi

pengecekan “ada atau tidak” adanya pekerja di unit, bukan kegiatan pengawasan yang bersifat menjamin setiap pekerjaan dilakukan dengan aman. Hal ini dikhawatirkan akan meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja Area dengan ijin masuk terbatas seperti ruang panel dan ruang kendali alat angkut tidak dilakukan pengendalian yang dapat berupa ijin tertulis, penguncian, rambu-rambu dll. Hal ini akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan alat. Rambu-rambu K3 masih kurang di area kerja. Seperti tanda jalur evakuasi, assembly poin, rambu APAR, arahan pintu darurat dll. Hal ini akan menyebabkan informasi terkait bahaya ditempat kerja maupun informasi lainnya yang bersifat preventif tidak efektif.

K3 Lampiran II Kriteria 6.2.1

karena selain mengawasi proses kerja, mandor juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tepat dan aman demi mencegah terjadinya kecelakaan serta penyakit akibat kerja


Pembuatan ijin tertulis, ramburambu dan melakukan penguncian pada ruang-ruang tertentu agar mencegah munculnya dampak negatif yang tidak diinginkan.


Penambahan rambu-rambu K3 di tempat kerja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. perundang-undangan.

28

(mandor) di masing-masing unit kerja masih kurang

6.

Belum ditemukan adanya pengendalian atas daerah atau tempat dengan pembatasan ijin masuk

Area produksi

7.

Rambu-rambu K3 belum terpasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis

Area produksi

pengecekan “ada atau tidak” adanya pekerja di unit, bukan kegiatan pengawasan yang bersifat menjamin setiap pekerjaan dilakukan dengan aman. Hal ini dikhawatirkan akan meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja Area dengan ijin masuk terbatas seperti ruang panel dan ruang kendali alat angkut tidak dilakukan pengendalian yang dapat berupa ijin tertulis, penguncian, rambu-rambu dll. Hal ini akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan alat. Rambu-rambu K3 masih kurang di area kerja. Seperti tanda jalur evakuasi, assembly poin, rambu APAR, arahan pintu darurat dll. Hal ini akan menyebabkan informasi terkait bahaya ditempat kerja maupun informasi lainnya yang bersifat preventif tidak efektif.

K3 Lampiran II Kriteria 6.2.1

karena selain mengawasi proses kerja, mandor juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tepat dan aman demi mencegah terjadinya kecelakaan serta penyakit akibat kerja


Pembuatan ijin tertulis, ramburambu dan melakukan penguncian pada ruang-ruang tertentu agar mencegah munculnya dampak negatif yang tidak diinginkan.


Penambahan rambu-rambu K3 di tempat kerja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. perundang-undangan.

28

8.

9.

Tidak ada prosedur tentang lock-out dan tagout (LOTO) (LOTO)

Area produksi

Belum terlihat adanya ramburambu terkait dengan keadaan gawat darurat

Area pabrik

10. Posisi APAR tidak sesuai dengan ketentuan

Seluruh area

Berdasarkan observasi, kotak panel untuk mengontrol aktivitas pesawat produksi tidak dikunci, sebagian dibiarkan terbuka dan sebagian lainnya kunci tetap melekat pada kotak panel. Hal ini akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan penyalahgunaan alat.

Belum ditemukan adanya rambu, seperti arah panah menuju pintu keluar, peta evakuasi, titik kumpul atau asembly point. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan kepanikan karena ketidaktahuan arah maupun petunjuk jika seandainya terjadi keadaan gawat darurat. Posisi dan letak APAR dtidak sesuai karena terdapat beberapa APAR yang posisinya sulit untuk

PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 Lampiran II Kriteria 6.5.7 PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 Lampiran II Kriteria 6.5.8 PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 Lampiran II Kriteria 6.7.5

PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3

Pembuatan prosedur dan sign tentang LOTO yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Melakukan rancangan dan membuat prosedur keadaan gawat darurat yang terlihat secara jelas dan diketahui oleh seluruh pekerja di perusahaan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Melakukan pengadaan dan perancang ulang terkait jumlah, posisi dan penempatan APAR yang sesuai dengan ketentuan 29

8.

9.

Tidak ada prosedur tentang lock-out dan tagout (LOTO) (LOTO)

Area produksi

Belum terlihat adanya ramburambu terkait dengan keadaan gawat darurat

Area pabrik

10. Posisi APAR tidak sesuai dengan ketentuan

Seluruh area

Berdasarkan observasi, kotak panel untuk mengontrol aktivitas pesawat produksi tidak dikunci, sebagian dibiarkan terbuka dan sebagian lainnya kunci tetap melekat pada kotak panel. Hal ini akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan penyalahgunaan alat.

Belum ditemukan adanya rambu, seperti arah panah menuju pintu keluar, peta evakuasi, titik kumpul atau asembly point. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan kepanikan karena ketidaktahuan arah maupun petunjuk jika seandainya terjadi keadaan gawat darurat. Posisi dan letak APAR dtidak sesuai karena terdapat beberapa APAR yang posisinya sulit untuk

PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 Lampiran II Kriteria 6.5.7 PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 Lampiran II Kriteria 6.5.8 PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 Lampiran II Kriteria 6.7.5

PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3

Pembuatan prosedur dan sign tentang LOTO yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Melakukan rancangan dan membuat prosedur keadaan gawat darurat yang terlihat secara jelas dan diketahui oleh seluruh pekerja di perusahaan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Melakukan pengadaan dan perancang ulang terkait jumlah, posisi dan penempatan APAR yang sesuai dengan ketentuan 29

11. Belum ditemukan kotak P3K

Area produksi

12. Dokter yang bekerja di klinik perusahaan adalah dokter umum

-

dijangkau. Selain itu jumlah APAR dirasa tidak sesuai dengan ketentuan. Peletakan APAR juga tidak disertai dengan penambahan segitiga APAR. Dikhawatirkan Dikhawatirkan hal ini akan mengurangi keefektifan pemadaman jika seandainya terjadi k ebakaran. Kotak P3K tidak ditemukan di area produksi, ketika dikonfirmasi kepada pihak manajemen, kotak P3K ternyata diletakan di kantor. Hal ini akan mengakibatkan keterlambatan penanganan dini jika seandainya terjadi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Pemeriksa kesehatan pekerja seharusnya dilakukan oleh dokter perusahaan yang telah tersertifikasi Hiperkes dan mendapatkan surat penunjukan dari DIRJEN BINWAS Ketenagakerjaan. Dikhawatirkan, dokter yang belum tersertifikasi Hiperkes

Lampiran II Kriteria 6.7.7

perundang-undangan.


Melakukan pengadaan kotak P3K yang jumlah dan isi dari kotak tersebut memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.


Melakukan sertifikasi dokter perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. perundang-undangan.

Permenaker No 1 tahun 1976 tentang 30

11. Belum ditemukan kotak P3K

Area produksi

12. Dokter yang bekerja di klinik perusahaan adalah dokter umum

-

dijangkau. Selain itu jumlah APAR dirasa tidak sesuai dengan ketentuan. Peletakan APAR juga tidak disertai dengan penambahan segitiga APAR. Dikhawatirkan Dikhawatirkan hal ini akan mengurangi keefektifan pemadaman jika seandainya terjadi k ebakaran. Kotak P3K tidak ditemukan di area produksi, ketika dikonfirmasi kepada pihak manajemen, kotak P3K ternyata diletakan di kantor. Hal ini akan mengakibatkan keterlambatan penanganan dini jika seandainya terjadi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Pemeriksa kesehatan pekerja seharusnya dilakukan oleh dokter perusahaan yang telah tersertifikasi Hiperkes dan mendapatkan surat penunjukan dari DIRJEN BINWAS Ketenagakerjaan. Dikhawatirkan, dokter yang belum tersertifikasi Hiperkes

Lampiran II Kriteria 6.7.7

perundang-undangan.


Melakukan pengadaan kotak P3K yang jumlah dan isi dari kotak tersebut memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.


Melakukan sertifikasi dokter perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. perundang-undangan.

Permenaker No 1 tahun 1976 tentang 30

13. Belum adanya prosedur tata cara pelaporan bahaya ditempat kerja

Seluruh area

hanya melihat kecelakaan dan penyakit sebagai “akibat” dari sudut pandang medis dan tidak menelusuri “sebab” dari terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja Pabrik belum memiliki mekanisme dan prosedur pelaporan bahaya di tempat kerja, dan ketika ditanyakan pekerja juga belum pernah melakukan pelaporan sumber/potensi sumber/potensi bahaya di tempatnya bekerja. Hal ini akan menghambat program dari pengidentifikasian potensi bahaya ditempat kerja

Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan


Merancang suatu mekanisme dan prosedur pelaporan jika pekerja merasa atau menemukan potensi bahaya di tempat dirinya bekerja yang mengacu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. perundang-undangan.

31

13. Belum adanya prosedur tata cara pelaporan bahaya ditempat kerja

Seluruh area

hanya melihat kecelakaan dan penyakit sebagai “akibat” dari sudut pandang medis dan tidak menelusuri “sebab” dari terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja Pabrik belum memiliki mekanisme dan prosedur pelaporan bahaya di tempat kerja, dan ketika ditanyakan pekerja juga belum pernah melakukan pelaporan sumber/potensi sumber/potensi bahaya di tempatnya bekerja. Hal ini akan menghambat program dari pengidentifikasian potensi bahaya ditempat kerja

Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan


Merancang suatu mekanisme dan prosedur pelaporan jika pekerja merasa atau menemukan potensi bahaya di tempat dirinya bekerja yang mengacu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. perundang-undangan.

31

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN 1. Masih banyak aspek-aspek aspek-aspek K3 lingkungan lingkungan kerja yang yang belum baik, baik aspek fisik, kimia, biologis, ergonomi, maupun psikologi. 2. Penyediaan kotak obat P3K masih sedikit sedikit jumlahnya dan tenaga tenaga kesehatan kesehatan seperti dokter dan paramedis belum mendapatkan pelatihan hyperkes. 3. PT Madubaru sudah mempunyai mempunyai tempat khusus penyimpanan penyimpanan bahan kimia berbahaya, tetapi belum mempunyai ahli K3 khusus kimia. 4. Penerapan SMK3 di PT Madubaru masih masih terdapat kekurangan dan dan belum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

B. SARAN 1. Meningkatkan komitmen komitmen manajemen terhadap pelaksanaan keselamatan keselamatan dan

kesehatan

kerja

(K3)

serta

melakukan

pengecekan

lingkungan kerja secara berkala, agar lebih baik lagi kedepannya.

kualitas

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN 1. Masih banyak aspek-aspek aspek-aspek K3 lingkungan lingkungan kerja yang yang belum baik, baik aspek fisik, kimia, biologis, ergonomi, maupun psikologi. 2. Penyediaan kotak obat P3K masih sedikit sedikit jumlahnya dan tenaga tenaga kesehatan kesehatan seperti dokter dan paramedis belum mendapatkan pelatihan hyperkes. 3. PT Madubaru sudah mempunyai mempunyai tempat khusus penyimpanan penyimpanan bahan kimia berbahaya, tetapi belum mempunyai ahli K3 khusus kimia. 4. Penerapan SMK3 di PT Madubaru masih masih terdapat kekurangan dan dan belum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

B. SARAN 1. Meningkatkan komitmen komitmen manajemen terhadap pelaksanaan keselamatan keselamatan dan

kesehatan

kerja

(K3)

serta

melakukan

pengecekan

kualitas

lingkungan kerja secara berkala, agar lebih baik lagi kedepannya. 2. Perlunya pemeliharaan pemeliharaan mengenai fasilitas K3 yang yang sudah tersedia serta pemenuhan dan penyediaan jumlah kotak P3K beserta isinya sesuai dengan jumlah tenaga kerja dan ketentuan perundang-undangan. 3. Mengutus pekerja yang dianggap memiliki kompetensi dibidang kimia untuk mengikuti pembinaan dan sertifikasi sebagai ahli K3 spesialis kimia. 4. Meningkatkan program penyelenggaraan SMK3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga program K3 dapat terintegrasi dengan baik demi mencapai target zero accident .

32

REFERENSI

Depnakertrans RI. 2007. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan Ketenagakerjaan. Jakarta. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Peraturan Pemerintah, 2012, 2012, PP No. 50 tahun 2012, Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kerja, Jakarta. Puspitasari, N., 2010, Hazard Identifikasi Dan Risk Assesment Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Risiko Di Bagian Produksi PT. Bina Guna Kumia Ungaran Semarang, Laporan Khusus, Program Diploma Hiperkes Dan Keselamatan Kerja, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Modul Ahli K3 Umum tentang Pengawasan Norma Kesehatan Kerja Modul Ahli K3 Umum tentang Pengawasan Norma K3 Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya Kerja . Jakarta ; PT. Toko Suma’mur, 1996. Higene Perusahaan dan Keselamatan Kerja. Gunung Agung.

33

DOKUMENTASI A. Kondisi Mesin Produksi dan Lingkungan Kerja

34

B. Perilaku Pekerja dan Pelayanan Kesehatan Kerja di Perusahaan

35

C. Rambu-rambu K3 dan APAR

36

D. Sistem instalasi

37

Laporan Pkl-Ak3u Fix

Recommend Documents