jurnal penelitian akuntansi keuangan

JURNAL STIE SEMARANG, VOL 5, NO 3, Edisi Oktober 2013 (ISSN : 2252-7826) PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA TUAL) Daniel Kartika Adhi danYohanes Suhardjo Dosen Tetap STIE AKA Semarang Dosen Tetap Universitas Semarang Abstraksi Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh (2008) yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Replikasi dilakukan dengan menambahkan variabel Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah sebagai variabel independen. Penelitian replikasi ini bertujuan untuk memperoleh bukti bahwa pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan juga dipengaruhi secara langsung oleh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah. Obyek penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tual. Sampel penelitian sebanyak 38 respoden. Metode pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Data yang berhasil dikumpulkan diolah menggunakan Statistical Package for the Social Science (SPSS). Dalam melakukan analisis data penelitian, digunakan analisis regresi linier berganda dengan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian juga memberikan bukti bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Melalui uji F diketahui bahwa Penerapan SAP dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Adapun koefisien determinasinya sebesar 0,957 yang berarti bahwa model regresi yang dibangun mampu menjelaskan sebesar 95,7% variabilitas Kualitas Laporan Keuangan. Dalam penelitian ini juga dilakukan pengujian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan moderasi antara penerapan SAP dan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil uji interaksi menunjukkan bahwa tidak ada hubungan moderasi antara penerapan SAP dan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Kata Kunci: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; Kalitas Aparatur; Kualitas Laporan Keuangan.

93

JURNAL STIE SEMARANG, VOL 5, NO 3, Edisi Oktober 2013 (ISSN : 2252-7826)

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini ditegaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 paragraf 9. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Mahmudi, 2003). Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu: 1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

94


Dengan demikian laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangans. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh (2008) menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Arif Ardi

Kusumah (2012), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun Ikin Solikin dan Memen Kustiawan (2012) menegaskan bahwa pemberdayaan aparatur pemerintah merupakan faktor penting dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil-hasil penelitian seperti diuraikan dimuka, maka dilakukan penelitian ini yang merupakan penelitian replikasi dengan pengembangan model regresi dari regresi sederhana menjadi regresi berganda yaitu menambahkan kualitas aparatur pemerintah daerah sebagai variabel independen. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di muka, permasalahan yang akan diteliti yaitu: 1) Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 2) Apakah ada hubungan moderasi antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

dengan

kualitas

aparatur

pemerintah

pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

95

daerah

dalam


TELAAH PUSTAKA

Pengertian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah daerah masih menerapkan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan fundamental Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai hal tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan (Zeyn, 2011). Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang useful. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP.

Kualitas Laporan Keuangan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan

96


laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2004) secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah: 1) Kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship); 2) Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (accountability and restrospective reporting); 3) Perencanaan dan informasi otorisasi (planning and authorization information); 4) Kelangsungan organisasi (viability); 5) Hubungan masyarakat (public relation); dan 6) Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures). Laporan keuangan memainkan peran penting untuk memenuhi kewajiban pemerintah kepada publiknya dalam masyarakat yang demokratis. Laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan yang berguna (useful) memiliki makna laporan keuangan tersebut memuat isi informasi (information content). Laporan keuangan akan berguna (useful) apabila laporan keuangan tersebut memenuhi standar kualitatif. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah: 1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

97

JURNAL STIE SEMARANG, VOL 5, NO 3, Edisi Oktober 2013 (ISSN : 2252-7826) a. Manfaat umpan balik (feedback value).

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. b. Manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c. Tepat waktu (timeliness). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. d. Lengkap. Informasi yang disajikan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat

mempengaruhi

pengambilan

keputusan.

Informasi

yang

melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut: a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b. Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

98


4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam suatu organisasi terutama organisasi pemerintahan terkait upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tidak bisa terlepas dari adanya unsur sumber daya manusia sebagai penggerak jalannya organisasi. Sumber daya manusia menjadi penentu berjalan tidaknya suatu, selain ketersediaan sarana maupun prasarananya. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Agar terdapat manusia-manusia yang berkualitas atau manusia yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya manajemen sumber daya manusia (MSDM). Dengan adanya otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Implikasinya adalah pemerintah daerah harus memberikan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Pemerintah daerah sangat membutuhkan PNSD yang profesional dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi di bidangnya dan memiliki jiwa berkompetisi yang sportif. PNSD yang profesional akan mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaannya secara tuntas. Dengan kompetensi yang dimilikinya, PNSD dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. PNSD yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini berarti kualitas PNSD di bidang akuntansi (keuangan) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah.

PERUMUSAN HIPOTESIS Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. SAP merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya. Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi kualifikasi informasi.

99

JURNAL STIE SEMARANG, VOL 5, NO 3, Edisi Oktober 2013 (ISSN : 2252-7826) Berdasarkan uraian ini maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1

:

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pegawai negeri sipil daerah (PNSD) yang profesional dibutuhkan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. PNSD yang profesional akan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tuntas. Dengan kompetensi yang dimilikinya, PNSD yang professional akan dapat memenuhi standar dan target kinerja yang telah ditetapkan. PNSD yang kompeten di bidang akuntansi (keuangan) mampu menyusun laporan keuangan sesuai SAP. Penerapan SAP membutuhkan kompetensi PNSD agar laporan keuangan yang disusun memenuhi kualifikasi informasi yang useful, Berdasarkan uraian di muka, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu: H2 :

Kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN Dalam rangka meneliti pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan dibangun model model regresi berganda seperti berikut:

Gambar 1 Model Regresi Berganda PENERAPAN SAP

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH

100


Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik survey yaitu dengan cara

menyebar kuesioner kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tual Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel menggunakan kriteria bahwa anggota populasi yang menjadi sampel adalah pegawai negeri sipil daerah Kota Tual yang menjadi bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), staf akuntasi/pembukuan/keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kepala sub bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kepala bagian Tata Usaha/Sekretariat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengambilan data dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang diselenggarakan di Surabaya pada bulan Februari 2013. Jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 38 orang. Isian kuesioner yang sudah diisi oleh responden tersebut semuanya layak diolah. Analisis data menggunakan analisis regresi. Persamaan regresinya sebagai berikut: Y = α + β1X1 + β2 X2 + e Keterangan: α

: Konstanta

Y

: Kualitas Laporan Keuangan

X1

:

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

X2

:

Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

β1, β2

: Koefisien regresi

e

: Error

Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen kueioner, dilakukan pengujian instrumen penelitian. Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui bahwa instrumen yang digunakan sudah mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui bahwa instrumen tersebut menghasilkan pengukuran yang konsisten meskipun instrumen digunakan oleh peneliti yang berbeda pada waktu dan tempat yang berbeda pula. Karena menggunakan model regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan terhadap

101


asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik meliputi: a) Uji Normalitas Data; b) Uji Heteroskedastisitas; dan c) Uji Multikolinieritas. Setelah memperoleh bukti bahwa instrumen valid dan reliabel serta tidak ada penyimpangan asumsi klasik, dilakukan pengujian hipotesis yang meliputi: a) Uji parsial atau uji t; dan b) Uji simultan (uji F). Uji parsial (Uji t) dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji simultan (uji F) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini juga dilakukan uji interaksi untuk mengetahui apakah ada hubungan moderasi antara variabel penerapan SAP dengan variabel kualitas aparatur pemerintah daerah dalam pengaruhnya terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen a. Uji Validitas Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya indikator atau instrument kuesioner dari masing-masing variabel. Pengujian dilakukan dengan membandingkan r hitung dan r tabel. Nilai r hitung merupakan hasil korelasi jawaban responden pada masing-masing pertanyaan dengan total jawaban untuk masing-masing variabel setiap item pertanyaan/instrumen disebut valid apabila r hitung lebih besar dibandingkan r tabel. Hasil uji validitas instrumen kuesioner tampak pada Tabel 1. b. Uji Reliabilitas Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah indikator atau kuesioner yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. Reliabilitas suatu indikator atau kuesioner dapat dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha (α), yaitu apabila nilai cronbach’s Alpha (α) lebih besar (>) 0,60 maka indikator atau kuesioner adalah reliabel, sedangkan apabila nilai Cronbach’s Alpha (α) lebih kecil (<) 0,60 maka indikator atau kuesioner tidak reliabel. Nilai Cronbach’s Alpha dari Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) sebesar 0,794, Variabel Kualitas Aparatur Pemerintahan (X2) sebesar 0,824 dan Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,791. Semua variabel

102


memiliki nilai Cronbach’s Alpha (α) lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan indikator atau intsrumen kuesioner andal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. Hasil uji reliabiltas tampak pada Tabel 2.

Tabel 1 Tabel Hasil Uji Validitas Uraian r Hitung Variabel Penerapan SAP: - Item 1 0,453 - Item 2 0,467 - Item 3 0,345 - Item 4 0,374 - Item 5 0,707 Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah: - Item 1 0,593 - Item 2 0,328 - Item 3 0,651 - Item 4 0,453 - Item 5 0,784 Variabel Kualitas Laporan Keuangan: - Item 1 0,630 - Item 2 0,508 - Item 3 0,557 - Item 4 0,540 - Item 5 0,873 Sumber: Data primer yang diolah, 2013

r Tabel

Keterangan

0,3202 0,3202 0,3202 0,3202 0,3202

Valid Valid Valid Valid Valid

0,3202 0,3202 0,3202 0,3202 0,3202


0,3202 0,320 0,3202 0,3202 0,3202


Tabel 2 Tabel Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Penerapan SAP 0,794 Kualitas Aparatur Pemda 0,7824 Kualitas Laporan Keuangan 0,791 Sumber: Data primer yang diolah, 2013

Keterangan Reliabel Reliabel Reliabel

2. Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang dikumpulkan untuk dianalisis memiliki distribusi normal ataukah tidak. Melalui Uji One Sample Kolmogorov Smirnov diketahui bahwa nilai signifikasi dari unstandardized residual sebesar 0,741 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak signifikan,

103


dengan demikian bisa disimpulkan data terdistribusi normal untuk variabel independen maupun variabel dependen.

Hasil uji normalitas tampak pada Tabel 3 berikut ini: Tabel 3 Tabel Hasil Uji Normalitas Signifikansi Keterangan 0,741 Data Terdistribusi Normal Sumber: Data primer yang diolah, 2013

b. Uji Multikolinieritas Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya

korelasi

antar

variabel

independen.

Hasil

uji

multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan memiliki nilai VIF antara 1-10 dan nilai tolerance lebih dari 10% (0,1). Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas pada variabel yang digunakan. Hasil uji Multikolinieritas tampak pada Tabel 4 berikut ini: Tabel 4 Tabel Hasil Uji Multikolinieritas Variabel

Toleransi

VIF

Keterangan

Penerapan SAP 0,157 Kualitas Aparatur Pemda 0,157 Sumber: Data primer yang diolah, 2013

6,365 6,365

Bebas Multikolinearitas Bebas Multikolinearitas

c. Uji Heteroskedastisitas Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastititas menggunakan uji Glesjer dengan cara mengabsolutkan nilai residual. Absolut dari nilai residual

tersebut

dijadikan sebagai variabel dependen kemudian diregresikan. Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi regresi antara variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan absolut residual lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,478 yang berarti tidak signifikan, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Juga nilai signifikansi regresi antara variabel Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah 104


dengan absolute residual sebesar 0,397 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak signifikan, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Tabel 5 berikut ini menunjukkan hasil uji Heteroskedastisitas:

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas Variabel

t Hitung

Signifikansi

Penerapan SAP 0,717 0,478 Kualitas Lap Keu -0,857 0,397 Sumber: Data primer yang diolah, 2013

Keterangan Tidak ada Heteroskedastisitas Tidak ada Heteroskedastisitas

3. Persamaan Regresi Linear Berganda Tabel 6 Tabel Analisis Regresi Linier Berganda Unstandardized Coefficients

Model

B 1

(Constant)

Std. Error

1.211

.741

.577

.090

Tot.KltsPeg .391 .075 a. Dependent Variable: Tot.KltsLapKeu Sumber: Data primer yang diolah, 2013

Tot.SAP

Standardized Coefficients

t

Sig.

Beta 1.634

.111

.550

6.396

.000

.450

5.233

.000

Persamaan regresi bergandanya yaitu: Y = 1,211 + 0,577 X1 + 0,391 X2 + e

4. Uji Hipotesis a. Uji Hipotesis Pertama Dari tabel 6 diketahui bahwa angka signifikansi untuk variabel penerapan SAP sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti signifikan. Hal ini bermakna Hipotesis pertama diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

105

JURNAL STIE SEMARANG, VOL 5, NO 3, Edisi Oktober 2013 (ISSN : 2252-7826) b. Uji Hipotesis Kedua

Dari tabel 6 diketahui bahwa angka signifikansi untuk variabel kualitas aparatur pemerintah daerah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti signifikan. Hal ini bermakna Hipotesis kedua diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

5. Uji Model Hasil uji model menunjukkan nilai F sebesar 412,972 dengan signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari taraf signifikasi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil uji F tampak pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7 Uji F Sum of Squares

Model 1

Regression Residual

df

Mean Square

204.593

2

8.670

35

F

102.297 412.972

Sig. .000a

.248

Total 213.263 37 a. Predictors: (Constant), Tot.SAP,Tot.KltsPeg b. Dependent Variable: Tot.KltsLapKeu Sumber: Data primer yang diolah, 2013 6. Koefisien Determinasi (R²) Dari hasil perhitungan regresi dapat diketahui angka koefisien determinasi. Adapun koefisien determinasi (adjusted R square)menunjukan sebesar 0,957. Hal ini berarti Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dapat menjelaskan sebesar 95,7 % variabilitas variabel Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan sisanya sebesar 4,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.

106

JURNAL STIE SEMARANG, VOL 5, NO 3, Edisi Oktober 2013 (ISSN : 2252-7826) Tabel 8 berikut ini menunjukkan hasil perhitungan koefisien Determinasi (R²): Tabel 8 Koefisien Determinasi (R²) Model 1

R .979a

R Square

Adjusted R Square

.959

Std. Error of the Estimate

.957

.49770

Durbin-Watson 2.318

a. Predictors: (Constant), Tot.SAP, Tot.KltsPeg b. Dependent Variable: Tot.KltsLapKeu Sumber: Data primer yang diolah, 2013 7. Uji Interaksi Untuk menguji apakah terdapat hubungan moderasi antara variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan dilakukan Uji Interaksi yaitu dengan menambahkan variabel interaksi ke dalam model regresi berganda. Variabel interaksi tersebut dihitung dengan cara mengalikan variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan variabel Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah yang menggambarkan adanya interaksi antara variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan variabel Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah. Hasil uji interaksi menunjukkan angka signifikansi variabel interaksi (perkalian variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan variabel Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah) sebesar 0,829 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak signifikan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tidak ada hubungan moderasi antara variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan variabel Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam pengaruhnya terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Tabel 9 berikut ini menunjukkan hasil pengujian interaksi.

107

JURNAL STIE SEMARANG, VOL 5, NO 3, Edisi Oktober 2013 (ISSN : 2252-7826) Tabel 9 Hasil Uji Interaksi

Unstandardized Coefficients

Model

B 1

(Constant)

Std. Error

2.657

6.689

.509

.325

Tot.KltsPeg .314 .362 Var.Interaksi 0.004 0.016 a. Dependent Variable: Tot.KltsLapKeu

Tot.SAP

Standardized Coefficients

T

Sig.

Beta .397

.694

.485

1.564

.127

.361 0.151

.867 .218

.392 .829

PEMBAHASAN 1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya bahwa ada pengaruh antara penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tual. Dari hasil penelitian memberikan bukti bahwa dengan adanya kejelasan standar akuntansi pemerintahan yang dipakai, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Standar akuntansi pemerintahan menjadi acuan yang digunakan pegawai negeri sipili daerah (PNSD) Kota Tual dalam menyusun laporan keuangan pemerintah kota Tual.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka ada kejelasan dan ketegasan standar yang bisa dipakai pemerintah kota Tual. Dan tidak ada alasan lagi untuk tidak menerapkan SAP. Implementasi SAP menjadi suatu keharusan agar laporan keuangan pemerintah kota Tual bisa berkualitas artinya memenuhi kualifikasi informasi yang useful.

2. Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

108


Pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Artinya bahwa ada pengaruh antara variabel kualitas aparatur Pemerintah Kota Tual (Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tual) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tual. PNSD yang memahami dan memiliki kompetensi di bidang akuntansi (keuangan) dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Tual agar mampu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tual yang berkualitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tual belum memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku. Hal ini berarti PNSD Kota Tual perlu meningkatkan kemampuan dan kompetensinya di bidang akuntansi (pembukuan) agar dapat menyusun laporan keuangan yang memenuhi kriteri opini WTP. Untuk meningkatan kemampuan tersebut, PNSD Kota Tual perlu mengikuti bimbingan teknis, workshop dan pendidikan dan pelatihan (diklat) mengenai keuangan pemerintahan secara rutin dan tekun. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan diperoleh pengetahuan dan pemahaman yang semakin baik mengenai praktik pengelolaan keuangan pemerintahan khususnya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

PENUTUP 1. SIMPULAN Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: a) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.; b) Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.; dan c) Tidak ada hubungan moderasi antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

dengan

Kualitas

Aparatur

Pemerintah

pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

109

Daerah

dalam


2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka saran yang dapat diberikan adalah: -

Pemerintah

Kota

Tual

sebaiknya

menerapkan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan dengan konsisten dan melakukan sosialisasi ke seluruh Satuan Kerja Perangkah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tual. -

Pemerintah Kota Tual sebaiknya membuat kebijakan yang menekankan pada peningkatan kualitas PNSD Kota Tual khususnya mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Deki Akbar. 2013. Penerapan Akuntansi Sektor Publik Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ( Studi Kasus Pada Kantor Walikota Padang). Padang: Universitas Putra Indonesia “YPTK”. Ferdy Van Beest, Geert Braam, and Suzanne Boelens. 2009. Quality of Financial Reporting: Measuring Qualitative Characteristics. Nijmegen Center for Economics (NiCE). Working Paper 09-108 April. Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi keempat. Semarang : Badan Penerbit UNDIP. Ghozali, Imam. 2008. Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square. Edisi 2. Semarang : Badan Penerbit UNDIP. Solikin, Ikin dan Kustiawan, Memen. 2012. Meningkatkan Kualitas Informasi Akuntansi Melalui Pemberdayan Aparatur Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Ekonomi Akuntansi. Kusumah, Arif Ardi. 2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya). Tasikmalaya: FE Universitas Siliwangi. Lasoma, Vicky Agustiawan. 2013. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo. Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Andi.

110


Masmudi. 2003. Laporan Keuangan Sektor Publik, antara Konsep dan Praktek. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Volume 3 nomor 1 McDaniel. Linda, Roger D Mrtin and Laureen A. Maines. 2002. Evaluating Financial Reporting Quality. Accounting Review. Desember 1 Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh, Imam. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. 13, April 2008. Pemerinth Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Ramadhan, Eka Danofi. 2013. Pengaruh Pemahaman atas Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Penelitian pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Priangan Timur). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Silviana. 2012. Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. Bandung: Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis Yang Profesional, Maret 2012. Syafri Adnan Baharuddin. 2011. Peran hasil audit BPK dalam memberikan keyakinan atas penyajian laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Materi disampaikan pada RA Ke-5 IAI-KASP Juli 2011. Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. JurnalAkuntansi. Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat.

111

jurnal penelitian akuntansi keuangan

Recommend Documents