HUKUMDAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN
Pendahuluan… Hukum
memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara
ntuk uk Unt
mewujudk dkaan de derrajat kes eseeha hattan yan ang g opttima op mall ba bagi gi se seti tiap ap or oran ang, g, ya yang ng me meru rupa paka kan n bagian integral dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi bagi pe peny nyel elen engg ggar araa aan n berbagai kegiatan di bidang kesehatan.
Pendahuluan… Hukum
memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara
ntuk uk Unt
mewujudk dkaan de derrajat kes eseeha hattan yan ang g opttima op mall ba bagi gi se seti tiap ap or oran ang, g, ya yang ng me meru rupa paka kan n bagian integral dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi bagi pe peny nyel elen engg ggar araa aan n berbagai kegiatan di bidang kesehatan.
Next… S e c a ra
ringkas untuk mewujudkan derajat kese ke seha hata tan n ya yang ng op opti tima mall ba bagi gi se seti tiap ap or oran ang g perhatian yang sungguh-sungguh bagi penyelenggaraan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan, adanya jaminan atas pemeliharaa aan n kesehatan, ditingkatkannya profesionalisme dan dilakukannya desentralisasi bidang kesehatan.
Pengertian… •
•
•
Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang suatu tu ke keku kuas asaa aan n dalam mengatur dibuat oleh sua pergaulan hidup bermasyarakat Pergaulan hidup di masyarakat yang yang sudah maju maju seperti sekarang ini tidak cukup hanya dengan adat kebiasaan yang turun-temurun seperti sebelum lahirnya peradaban yang modern modern Untuk itu, dalam suatu masyarakat atau negara diperlukan aturan-aturan yang secara tertulis , yang disebut hukum
Next… Undang-Un -Undan dang g Adanya Undang
Nomor 23 Tahu Nomor ahun n 1992 199 2 te tent ntan ang g Ke Kese seha hata tan n yang telah diganti Undangg-Un Unda dang ng Nom Nomor or 36 Tah ahun un dengan Undan 2009 te tentang Kesehatan dan kemudian diperbaharui kembali melalui UU Nomor 36 tahun 2014 bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan suatu pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.
Konsep perundang-undangan RI
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah : ”peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan”.
Next… Sedangkan
yang dimaksud dengan Undang-undang adalah : Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
Next… Undang-Undang
Kesehatan merupakan landasan utama dan merupakan payung hukum bagi setiap penyelenggara pelayanan kesehatan
5 (lima) dasar pertimbangan perlunya dibentuk kesehatan yang baru : pertama;
undang-undang
kesehatan adalah hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan,
kedua; prinsip
kegiatan kesehatan yang nondiskriminatif, partisipatif dan
berkelanjutan Ketiga; kesehatan
adalah investasi
Keempat;
pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat,
Kelima
adalah bahwa UU terdahulu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
Next… Hukum kesehatan
Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup bermasyarakat
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya
Next… Hukum
kesehatan pada saat ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
1. Hukum kesehatan public (public health law)
Hukum kesehatan public lebih menitikberatkan pada pelayanan kesehatan masyarakat atau mencakup pelayanan kesehatan rumah sakit. 2. Hukum Kedokteran (medical law)
Hukum kedokteran lebih memilih atau mengatur tentang pelayanan kesehatan pada individual atau seorang saja, akan tetapi semua menyangkut tentang pelayanan kesehatan.
Next… Tujuan
hukum kesehatan
1. Kepastian Hukum
(Yuridis Formal) → Van Kan
Yang menganut pertama kali teori ini adalah Kan Van dengan mengatakan bahwa hukum itu bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap manusia/orang sehingga tidak dapat diganggu.
2. Teori Keadilan (Teori Etis) → Aristoteles Yaitu sudut pandangnnya yang menyatakan bahwa hukum itu bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan antara warga masyarakat.
Sistematika hukum Sistem hukum adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum yang terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, dimana berfungsi untuk mencapai tujuan. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri, tetapi saling terikat.
Next… Hukum
tertulis, dikelompokkan menjadi dua,
yakni : 1.
Hukum perdata mengatur subjek dan antar subjek, anggota masyarakat yang satu dengan yang lain dalam hubungan interrelasi
2. Hukum
pidana adalah mengatur hubungan antara subjek dan subjek dalam konteks hidup bermasyarakat dalam suatu negara
Next… Ciri-ciri
sistem hukum
terdapat
perintah dan larangan.
terdapat
sanksi
tegas
bagi
yang
melanggar. perintah
dan larangan harus ditaati untuk seluruh masyarakat.
Next… Sumber-sumber
yang menjadi kaedah hukum atau peraturan kemasyarakatan:
Norma
Agama merupakan peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan yang bersumber dari Yang Maha Kuasa
Norma
Kesusilaan merupakan peraturan yang bersumber dari hati sanubari
Norma
Kesopanan merupakan peraturan yang hidup di masyarakat tertentu.
Norma
Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berisi perintah dan larangan yang bersifat
Perkembangan dan aplikasi di bidang pelayanan kesehatan
Perkembangan hukum dan kesehatan dapat dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan sendirinya hukum harus bisa membiasakan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Hukum kesehatan relatif masih muda bila dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain
Perkembangan hukum kesehatan baru dimulai pada tahun 1967, yakni dengan diselenggarakannya “World Congress on Medical Law” di Belgia tahun 1967
Next…
Di Indonesia, perkembangan hukum kesehatan dimulai dengan terbentuknya kelompok studi untuk Hukum Kedokteran FK-UI dan rumah Sakit Ciptomangunkusumo di Jakarta tahun 1982.
Hal ini berarti, hampir 15 tahun setelah diselenggarakan Kongres Hukum Kedokteran Dunia di Belgia
Kelompok studi hukum kedokteran ini akhirnya pada tahun 1983 berkembang menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI). Pada kongres PERHUKI yang pertama di Jakarta, 14 April 1987
Next… Pelayanan
kesehatan masyarakat adalah ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat
Pelayanan
kesehatan ini adalah mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibandingkan kepentingan lainnya.
Undang-Undang Kesehatan
ASPEK HUKUM PELAYANAN KESEHATAN Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupkn rujukan, namun dikarenakan PP terbaru belum dikeluarkan maka Masih memakai Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan POLA HUBUNGAN DOKTER/NAKES DENGAN PASIEN
Hubungan paternalistik dengan prinsip father knows best
Kedudukan pasien tdk sederajat dengan dokter/nakes
Kedudukan dokter/nakes dianggap lebih tinggi oleh pasien, peranannya lebih penting dalam upaya penyembuhan
Pasien nasib sepenuhnya kepada dokter/nakes
Horisontal
kontraktual
Dokter
dan pasien sama-sama subjek hukum mempunyai kedudukan yang sama
Didasarkan
pada sikap saling
percaya Mempunyai
hak dan kewajiban yang menimbulkan tanggung jawab baik perdata atau pidana
TINJAUAN PP NO.32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN JENIS TENAGA KESEHATAN 1. Tenaga Medis Dokter dan Dokter gigi 2. Tenaga Keperawatan Perawat dan Bidan 3. Tenaga Kefarmasian Apoteker, Analis Farmasi, Asisten Apoteker 4. Tenaga Kes Masyarakat Epidemiolog, Entomolog Kes, Mikrobiolog Kes, Penyuluh Kes, Administrator Kes, Sanitarian 5. Tenaga Gizi Nutrisionis dan Dietisien 6. Tenaga Keterapian Fisik Fisioterapis, Okupasiterapis, Terapis Wicara
7. Tenaga Keteknisian Medis
- Radiografer - Radioterapis - Teknisi gigi - Teknisi Elektromedis - Analis Kesehatan - Refraksionis optisien - Otorik prostetik - Teknisi tranfusi - Perekam medis
PROFESI -Penerapan Disipl in ilmu -Standar Prof esi Disiplin
Etika
Hukum
-Norma Prilaku - Aturan Hukum
Pemberi Pelayanan (dokter) Produsen Jasa (Subjek Hukum)
Hak dan Kewajiban
Penerima Pelayanan Proses
Saling Berkomunikasi
Objek (Upaya Kesehatan)
Harus cermat dan Hati2
Tanggung jawab: -Inform concent - Rekam Medik - SP, SPO, Etika
(Pasien)
Konsumen Jasa (Subjek Hukum) Hak dan Kewajiban
Perdata Pidana Administrasi
Kewenangan
Teg.Kesehatan
-Peraturan - SP - SPO - Etika -Sumber Daya Kes
-Preventif Upaya Kesehatan/Pelayanan Kesehatan
-Kuratif -Promotif -Rehabilitatif
REGISTRASI TENAGA KESEHATAN (PerMenkes Nomor 161/2010) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dokter SIP Bidan SIB Perawat SIP Fisioterapis SIF Perawat Gigi SIPG Refraksionis Optisien SIRO Terapis Wicara SITW Radiografer SIR Okupasi Terapis SIOT
Nakes lulus
Uji Kompetensi (Sertifikat Komptensi)
STR
HAK DAN KEWAJIBAN (tinjauan UU No.36/2009 tentang Kesehatan dan UU No.44/2009 tentang Rumah Sakit) PASIEN
Nakes
1. Memperoleh informasi dan edukasi 2. Yankes aman dan bermutu 3. Memilih yankes/laboratorium 4. Memperoleh akses 5. Kerahasian 6. Informed concent 7. Menolak tindakan 8. Menggug at dan menuntut 9. Memperoleh Rekam medik/lab 10.Pengaduan atas Yankes 11.Menolak bimbingan rohani (RS) 12.Keluhan yankes melalui media cetak dan elektron ik (RS)
1. Menerima Informasi benar dan jujur 2. Imbalan 3. Perlindungan hukum 4. Tolak ungkap rahasia pasien terkecuali apabila pasien menuntut dan memberi informasi kpd media cetak dianggap telah melepaskan haknya (psl 44 RS) 5.Menggugat dan menuntut 6. Perlindungan hukum
HAK
PASIEN
NAKES
1. Memberikan informasi yg benar, lengkap dan jujur 2. Mematuhi aturan sarana pelayanan kes 3. Memberikan imbalan
1. Memiliki SIP/SIK 2. Mengikuti SP,SPO, etika 3. Menghormati hak pasien 4. Mengutamakan keselamatan pasien
KEWAJIBAN
UU. Kesehatan terdiri atas :
XII
Bab
205 Pasal (2 pasal ketentuan Peralihan)
BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yg mengabdikan diri dlm bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yg untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
Pasal 1
Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempay yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitataif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
Tehnologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan dan penanganan permasalahan kesehatan manusia
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN (psl 4 – psl 13)
Setiap orang berhak : - atas kesehatan - mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan - Pelayanan kesehatan yg aman, bermutu dan terjangkau - Secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya - Mendapat lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan - Mendapat informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab - Memperoleh informasi ttg data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun akan diterimanya dari tenaga kesehatan
BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH Pasal 14
–
pasal 20
Bab V Sumber Daya di bidang kesehatan
Bagian kesatu tenaga kesehatan (psl 21
–
psl 29)
Bagian kedua fasilitas pelayanan kesehatan (psl 30 – 35)
Bagian ketiga perbekalan kesehatan (psl 36-41)
Bagian keempat Tehnologi dan produk teknologi (psl 4245)
BAB VI UPAYA KESEHATAN –
Bagian kesatu umum (psl 46
51)
Bagian kedua Pelayanan Kesehatan (psl 52 -125) terdiri atas delapan belas bagian - pemberian pelayanan - perlindungan pasien - pelayanan kesehatan tradisional - peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit - penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan - kesehatan reproduksi - kesehatan sekolah - kesehatan olah raga - pelayanan kesehatan pada bencana - pelayanan darah - kesehatan gigi dan mulut - penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran - kesehatan matra - pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan - pengamanan makanan dan minuman - pengamanan zat adiktif - bedah mayat
BAB VII KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK, REMAJA, LANJUT USIA DAN PENYANDANG CACAT (psl 126 – psl 140)
Bagian kesatu kesehatan ibu, bayi dan anak
Bagian kedua kesehatan remaja
Bagian ketiga kesehatan lanjut usia dan penyandang cacat
BAB VIII GIZI (psl 141 -143) BAB IX KESEHATAN JIWA (psl 144 – 151) BAB X PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR (psl 152 – 161)
BAB XI KESEHATAN LINGKUNGAN (psl 162 – psl 163) BAB XII KESEHATAN KERJA (PSL 164 – 166) BAB XIII PENGELOLAAN KESEHATAN (psl 167)
BAB XIV INFORMASI KESEHATAN (psl 168 – 169) BAB XV PEMBIAYAAN KESEHATAN (psl 170 – 173) BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT (PSL 174)
BAB XVII BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN (psl 175 – psl 177) BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (psl 178 – 187) BAB XIX PENYIDIKAN (psl 189) BAB XX KETENTUAN PIDANA (psl 190 – 201)
BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN (PSL 2002 – 2003) BAB XXII KETENTUAN PENUTUP (psl 204 – 205)
Lembaran negara RI tahun 2009 nomor 144
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN Jenis pelayanan - pelayanan kesehatan perorangan - pelayanan kesehatan masyarakat Fasilitas meliputi - pelayanan kesehatan tingkat pertama - pelayanan kesehatan tingkat kedua - pelayanan kesehatan tingkat ketiga Pelaksana oleh pihak pemerintah , pemerintah daerah dan swasta Perizinan dan fasilitas akan ditetapkan oleh PP
Fasilitas pelayanan kesehatan wajib :
Memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, Mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan kepada pemerintah daerah atau Menteri Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nywa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu Dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka
Pimpinan penyelenggara fasilitas kesehatan
Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki kompetensi manajemen masyarakat yg dibutuhkan
kesehatan
- dilarang memperkerjakan tenaga kesehatan yang tidak memilki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi
UPAYA KESEHATAN
Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitataif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan
Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan
Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai dan norma agama, sosial; budaya, moral dan etika profesi
PERLINDUNGAN PASIEN
Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tsb secara lengkap
Hak menerima tau menolak tidak berlaku pada : - penyakit dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas - keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, atau -
gangguan mental berat
Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan
Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi tidak berlaku dalam hal : - perintah undang undang - perintah pengadilan - izin ybs - kepentingan masyarakat, atau - kepentingan orang tsb
Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya
Tuntutan ganti rugi tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat
PENYIDIKAN
Selain penyidik polisi negara RI, kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 8 thun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan
Penyidik berwenang Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan Melakukan pemeriksaan terhadap orang yg diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan
wewenang
Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan
Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di biang kesehatan
Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan
Kewenangan dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang Undang Hukum Acara Pidana
KETENTUAN PIDANA (12 pasal)
Psl 190 Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yg melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yg dgn sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhdp pasien yg dlm keadaan gawat darurat dipidana penjara paling lama 2 thn dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
Psl. 192
Setiap orang yg dgn sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dgn dalih apapun dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) thn dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
