PROGRAM SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS FAKULT AS IL ILM MU KE KESE SEHA HAT TAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
UNDANG-UNDANG ABORSI
COMPILED BY M.TAUFIK,SKM FIKES UMP PONTIANAK, 2010
MA. ISU TERKINI KESPRO PROGRAM SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
DEFINISI ABORSI Abortus (aborsi) adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim (viable) 20-28
minggu
: partus immaturus
28-37
minggu
: partus prematurus
37-40
minggu
: partus maturus / aterm
>40 minggu posterm
: partus postmaturus /
Pembagian Macam Aborsi 1.
2.
3.
Aborsi Spontan / Alamiah Berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma Aborsi Buatan / Sengaja Pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak) Aborsi Terapeutik / Medis Pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik
Aspek Hukum Tindakan Aborsi
Wanita Yang Menggugurkan Kandungan
Orang lain yang menggugurkan kandungan si wanita Orang lain yang membantu dan turut serta menggugurkan kandungan si wanita Orang yang menyuruh menggugurkan kandungan si wanita
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan : Pasal 75 1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: Indikasi kedaruratan medis yang di deteksi sejak usia kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
Dasar Hukum (2)
Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konse ling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Dasar Hukum (3) Pasal 76 Aborsi sebagaimana dimaksud da lam pasal 75 hanya dapat dilakukan: Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.
Dasar Hukum (4) Pasal 77 Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan
KUHP Pasal 299 KUHP:
Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa dengan pengobatan itu kandungannya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah Bila yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan, atau bila dia seorang dokter, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga Bila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk melakukan pekerjaan itu dapat dicabut
Pasal 347 KUHP:
Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun
Pasal 348 KUHP:
Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 348 KUHP: Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah denpn sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan.
TERIMA KASIH
