Analisis Undang Undang Keperawatan

[ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN : URGENSI UNDANG – UNDANG KEPERAWATAN]

Wahid Tri Wahyudi [ 13420060 ]

Tugas Tugas Mata Kuliah “ Kebijakan dan Hukum Kesehatan” Nama

: Wahid Wahid Tri Tri Wahyud Wahyudii

NPM

: 13420060

ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN URGENSI UNDANG – UNDANG UN DANG PRAKTEK KEPERAWATAN

Keseh Kesehat atan an meru merupa paka kan n hak hak asasi asasi manu manusi siaa serta serta moda modall pemb pemban anu una nan n untu untuk k keberlansunan hidup suatu neara! Kesehatan sebaai hak asasi manusia harus dilind dilindun unii oleh oleh neara neara dan diberik diberikan an kepada kepada seluruh seluruh masyarak masyarakat at tanpa tanpa ada diskriminasi! "ak asasi manusia di bidan kesehatan ini diakui dan dilinduni oleh neara dalam #ndan$#ndan %asar Neara &epublik 'ndonesia Tahun Tahun 1(4) *##% &' Tahun 1(4)+, yaitu Pasal 2-" ayat *1+ ##% &' Tahun 1(4) dan Pasal 34 ayat *3+ ##% &' Tahun 1(4)! Pasal 2-" ayat *1+ ##% &' Tahun 1(4) meru merupa paka kan n land landas asan an huku hukum m hak hak kons konsti titu tusi sion onal al bai bai seti setiap ap oran oran  untu untuk k memperoleh layanan kesehatan, sedankan Pasal 34 ayat *3+ ##% &' Tahun 1(4) merupakan landasan hukum ke.a/iban konstitusional neara untuk menyediakan asilitas pelayanan kesehatan!

manat konstitusi tersebut ditindaklan ditindaklan/uti /uti denan denan #ndan$#nd #ndan$#ndan an Nomor Nomor 23 Tahun 1((2 tentan Kesehatan *## Kesehatan 1((2+ sebaaimana telah diabut den denan an #nda #ndan n$# $#nd ndan an  Nomo Nomorr 36 Tahun hun 200( 200( tenta tentan n Keseh Kesehata atan n *## Kesehatan+, #ndan$#ndan Nomor 2( Tahun 2004 tentan Praktik Kedokteran *## Praktik Kedokteran+, dan #ndan$#ndan Nomor 44 Tahun 200( tentan &umah umah aki akitt *## &umah umah aki akit+ t+!! #ntu ntuk men menap apai ai tu/u tu/uan an ne neara ara dan dan mela melaks ksan anak akan an amana amanatt

unda undan n$u $und ndan an 

terse tersebu but, t, peme pemeri rint ntah ah melak melaksan sanak akan an

PROGRAM MAGISTER MAGISTER KESEHATAN KESEHATAN MASYARAKAT MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN | MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG 2014

UNIVERSITAS

1



pembanunan kesehatan denan bantuan sumber daya kesehatan! umber daya kesehatan sebaai salah satu aktor pendukun penyediaan pelayanan kesehatan berkualitas terdiri dari sarana kesehatan, tenaa kesehatan, dan pembiayaan kesehatan termasuk pera.at!

Pembanunan kesehatan berupa penyediaan pelayanan kesehatan dilakukan di puskesmas dan rumah sakit! Pelayanan kesehatan tersebut yan dilakukan oleh tenaa paramedis dan tenaa non$paramedis! erdasarkan Pasal 12 ## &umah akit, sumber daya manusia terdiri dari tenaa medis dan penun/an medis, tenaa kepera.atan, tenaa kearmasian, tenaa mana/emen &umah akit, dan tenaa non$kesehatan, oleh karena itu tenaa kepera.atan merupakan tenaa non$ paramedis! Tenaa kepera.atan sebaai tenaa non$paramedis memiliki peran pentin, karena terkait lansun denan mutu pelayanan kesehatan sesuai denan kompetensi dan pendidikan yan dimilikinya! Tenaa kepera.atan ini terdiri dari pera.at, pera.at ii, dan bidan! Pera.at sebaai tenaa kepera.atan merupakan tenaa kesehatan terbesar di 'ndonesia denan /umlah 605 *enam puluh persen+ dari seluruh tenaa kesehatan yan ada, tetapi eksistensinya belum didukun oleh peraturan perundan$undanan yan memadai! erdasarkan data dari adan Penembanan

dan

Pemberdayaan

umber

%aya

Manusia

Kesehatan

*PP%MK+ Kementerian Kesehatan &epublik 'ndonesia, /umlah tenaa kesehatan di 'ndonesia pada tahun 2010 sebanyak 3(1!4) *tia ratus sembilan puluh satu ribu tu/uh ratus empat puluh lima+ oran denan /umlah pera.at sebanyak 160!04 *seratus enam puluh ribu tu/uh puluh empat+ oran!

Keberadaan pera.at sanat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan! 'ni disebabkan /umlah dokter belum sebandin denan pera.at, adanya pembatasan PROGRAM MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN | MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG 2014

UNIVERSITAS

2



praktik dokter, dan pelaksanaan otonomi daerah! erdasarkan Pasal 3 ayat *2+ ## Praktik Kedokteran, Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor )127Menkes7Per7'87200

tentan

'9in

Praktik

dan

Pelaksanaan

Praktik

Kedokteran, i9in praktik dokter hanya diberikan untuk palin banyak tia tempat yaitu sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, sarana pelayanan kesehatan milik s.asta, dan praktik peroranan!

Kondisi tersebut berpenaruh pada kese/ahteraan dan hak$hak pera.at belum sepenuhnya diperhatikan, sehina serin timbul tuntutan hukum yan ditu/ukan kepada pera.at! Tuntutan hukum tersebut lahir karena pera.at melakukan asuhan kepera.atan di luar .e.enannya Tuntutan hukum tersebut disebabkan penaturan ke.enanan dan pelimpahan .e.enan yan tidak /elas serta tidak ada perlindunan hukum bai pera.at dalam men/alankan proesinya sehina tindakan yan dilakukan oleh pera.at dapat dikateorikan illegal termasuk ke.a/iban pera.at menolon pasien a.at darurat masih menimbulkan kontroersi! ;ontoh permasalahan yan dihadapi pera.at yaitu kasus pera.at Misran! Kasus Misran bera.al dari putusan Penadilan Neeri Tenaron yan dikuatkan denan putusan bandin Penadilan Tini amarinda berupa onis tia bulan pen/ara subsider denda sebesar &p2!)00!000,00 *dua /uta lima ratus ribu rupiah+, yan diputuskan berdasarkan Pasal -2 ayat *1+ huru d ## Kesehatan juncto Pasal 63 ayat *1+ ## Kesehatan 1((2 karena memberikan penobatan pada masyarakat di daerah yan tidak ada dokter, apoteker, dan apotik di luar ke.enanannya, sementara Misran adalah petuas neara yan ditun/uk sebaai penanun /a.ab pelayanan kesehatan *sebaai Kepala Puskesmas Pembantu yan telah bertuas selama 1- tahun tanpa masalah dalam melayani masyarakat! elain itu, terhadap masalah tersebut dia/ukan judicial review terhadap ## Kesehatan dan dikabulkan sebaian oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 127P## 8'''72010 yan memutuskan bah.a Pen/elasan PROGRAM MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN | MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG 2014

UNIVERSITAS

3



Pasal 10- ayat *1+ #ndan$#ndan Nomor 36 Tahun 200( tentan Kesehatan bertentanan denan ##% &' Tahun 1(4) dan tidak mempunyai kekuatan menikat!

&eulasi menenai kepera.atan belum komprehensi interal dan konsekuensi 'ndonesia sebaai neara yan menandatanani M& on nursing service harus memiliki nursing act oleh karena itu kepera.atan perlu diatur denan undan$ undan tersendiri yan bersiat umum, komprehensi, dan uniersal! 'ni berarti reulasi berupa #ndan$#ndan Kepera.atan sanat diperlukan bai proesi pera.at karena tanpa ada reulasi seara nasional berupa undan$undan tidak akan ada penakuan dari sei pendidikan, kompetensi, dan proesi bai pera.at 'ndonesia baik seara internasional maupun di dalam neerinya sendiri! elain itu, berdasarkan muatan materi serta landasan sosiolois, ilosois, dan yuridis, undan$undan kepera.atan mempunyai urensitas untuk seera dibentuk seara spesiik dan terpisah dari undan$undan tenaa kesehatan! Materi muatan dari undan$undan kepera.atan /elas dan teas menatur menenai sistem pendidikan kepera.atan, penyelenaraan praktik kepera.atan *peran dan .e.enan pera.at, serta hak dan ke.a/iban pera.at dan masyarakat+, kompetensi *reistrasi, dan lisensi+ serta kelembaaannya yan terdiri dari oranisasi proesi, koleium, dan konsil! erdasarkan materi muatan tersebut, undan$undan kepera.atan ini menandun norma yan bersiat perintah terkait denan pendidikan, kompetensi, kelembaaan *konsil kepera.atan sebaai regulatory body, koleium, dan oranisasi proesi ), penyelenaraan praktik kepera.atan! Norma yan bersiat kebolehan dan laranan terermin dalam penyelenaraan praktik kepera.atan!

PROGRAM MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN | MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG 2014

UNIVERSITAS

4



#ndan$undan Kepera.atan ini sanat diperlukan bai kedudukan hukum pera.at dan perlindunan hukum pelayanan kesehatan melalui kepera.atan di 'ndonesia! tas dasar itu maka %P& perlu seera membentuk #ndan$#ndan Kepera.atan seara komprehensi, tersendiri, dan terpisah penaturannya dari tenaa kesehatan!

Tininya tuntutan penesahan ## kepera.atan oleh anota proesi pera.at tak lain untuk melinduni kepentinan pasien dan masyarakat! ## ini men/amin kompetensi pera.at yan baik sehina kepentinan pasien untuk mendapatkan asuhan kepera.atan yan bermutu akan ter/amin! Pasien akan terhindar dari praktek kepera.atan yan dilakukan oleh pera.at yan tidak kompeten!

## kepera.atan /ua akan meneah dampak neati dari perdaanan bebas bidan /asa! ## kepera.atan akan melinduni masyarakat dan proesi kepera.atan terutama yan menyankut penapisan kompetensi! Mulai 1
UNIVERSITAS

5



penobatan tidak ada ## yan melinduni pera.at! Tentu kita tidak menininkan kasus Misran ter/adi pada rekan pera.at yan lain! Pera.at perlu perlindunan hukum untuk melakukan tindakan medis bai keadaan yan menanam nya.a! Muara dari urensi ## kepera.atan ini adalah untuk melinduni pasien dan masyarakat itu sendiri!

Per/uanan dalam menesahkan ## kepera.atan ini tidak akan terapai tanpa usaha dan dukunan dari seluruh anota proesi dan masyarakat! Pemerintah perlu membuka mata bah.a ## kepera.atan merupakan per/uanan melinduni kepentinan masyarakat dan proesi!

erdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bah.a ada empat hal yan men/adi urensi atau pentinnya ## kepera.atan yaitu : 1! Pera.at sebaai proesi mandiri perlu memiliki ke.enanan untuk menatur kehidupan proesi sendiri! 2! Kesyahan peraturan proesi yan terkait denan kehidupan masyarakat! 3! Meneah dampak neati dari perdaanan bebas di bidan /asa! 4! Mene/ar ketertinalan dari luar neeri!

PROGRAM MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN | MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG 2014

UNIVERSITAS

6

Analisis Undang Undang Keperawatan

Recommend Documents