MAKALAH UNDANG-UNDANG PERTA PERTAMBANGAN
Disusun Oleh DANIEL BAGINDA OLOAN SITORUS DBD 113 158
UNIVERSITAS PALANGKARAA !URUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN "#13
KATA KATA PENGAN PENG ANTA TAR R
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tu Tuhan han Yang ang Maha Esa karena dengan berkat rahmat dan karunia-Nya, karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan makalah sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang saya miliki. Dan saya berterima kasih ke pada Bapak Yu Yustinus Hendra iryant!, "."i., MT.,M."# MT.,M."# selaku D!sen mata kuliah $ndang-$ndang Tambang dan Perburuhan yang telah memberikan tugas makalah ini kepada saya. "aya sangat berharap makalah ini dapat berguna berguna dalam rangka menambah %a%asa %a%asan n serta serta penget pengetahu ahuan an kita kita mengen mengenai ai un undan dangg-un undan dang g yang yang digun digunaka akan n dalam dunia pertambangan. "aya juga menyadari sepenuhnya bah%a di dalam tugas ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang di harapkan. $ntuk itu, saya berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa adanya kritik yang membangun. "em! "em!ga ga maka makala lah h seder sederha hana na ini ini dapat dapat dipa dipaha hami mi bagi bagi siap siapap apun un yang yang memba#anya. "ekiranya tugas makalah yang telah saya susun ini dapat berguna berguna bagi saya sendiri maupun !rang yang memba#anya. "ebelumnya "ebelumnya saya m!h!n maa& maa& apabil apabilaa terdap terdapat at kesala kesalahan han kata-k kata-kata ata yang yang ku kuran rang g berke berkenan nan dan kami kami mem!h!n kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.
Palangkaraya, ' Maret ()*+
BAB I PENDAHULUAN
*. atar atar Bela Belaka kang ng Pertambangan adalah salah satu k!m!diti yang sangat menguntungkan untuk negara. Banyak deisa yang dihasilkan dari pertambangan. arena menggiurkannya keuntungan dalam dunia pertambangan, dibutuhkan sesuatu untuk mengatur jalannya pr!duksi pertambangan. pe rtambangan. Banyak Ban yak perusahaan perusaha an yang hanya h anya mau untungnya sendiri tanpa tanp a mau ma u me memi miki kirk rkan an ke ke%a %aji jiba bann nnya ya ba bagi gi ne nega gara ra.. Ba Bany nyak ak pe peny nyim impa pang ngan an di disa sana na-sini.arena banyaknya masalah yang melanda dibutuhkan payung hukum yang kuat untuk mengatur jalannya usaha pertambangan. Negara mengatur setiap kegiatan
pertambangan
di
/nd!nesia.
0rang 0r ang1pe 1perus rusaha ahaan an ya yang ng ber berke# ke#im impun pung g da dalam lam dun dunia ia pe perta rtamb mbang angan an %a %ajib jib unt untuk uk mengetahui isi dan pelaksanaanya. Bagi mahasis%a Teknik Pertambangan ini juga sangat penting, karena nantinya kita juga akan masuk ke dunia pertambangan. ita dituntut untuk mengatahui aturan dari hukum yang berlaku. Negara menuangkannya ke da dalam lam und undan ang-u g-unda ndang, ng, per peratu aturan ran pem pemeri erinta ntah, h, kep keputu utusan san me mente nteri, ri, dll dll.. "a "aya ya berharap dengan dibuatnya dib uatnya makalah ini dapat menambah %a%asan dari pemba#a agar lebih mengetahui tentang hukum yang berlaku di pertambangan.
PEMBAHASAN
UNDANG-UNDANG NO$11 TAHUN 1%&' TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN ANG ANG MAHA ESA PD$ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Meni()*n+ , a. bah%a guna memper#epat terlaksananya pembanguna ek!n!mi Nasi!nal dalam menuju masyarakat /nd!nesia yang adil dan makmur materiil dan spirituil berdasarkan Pan#asila maka perlulah dikerahkan semua dana dan daya untuk meng!lah dan membina segenap kekuatan ek!n!mi p!tensiil dibidang pertambangan menjadi kekuatan ek!n!mi riil. b. bah%a berhubung dengan d engan itu, dengan tetap berpegang pada $ndang-undang $ndang -undang Dasar *2+', *2+ ', dipandang perlu untuk men#abut $ndang-undang N!. 34 Prp tahun *25) tentang Pertambangan 6embaran Negara tahun *25) N!. **27 serta menggantinya dengan $ndang-undang P!k!k Pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada dalam rangka memperkembangkan usaha-usaha pertambangan /nd!nesia dimasa sekarang dan dikemudian hari8 Men+in+* , *. Pasal ' ayat 6*7 dan Pasal 33 $ndang-undang Dasar *2+' 8 (. etetapan Majelis Permusya%aratan 9akyat "ementara N!. ::/1MP9"1*255 8 3. etetapan Majelis Permusya%aratan 9akyat "ementara N!. ::///1MP9"1*255 8 +. etetapan Majelis Permusya%aratan 9akyat "ementara N!. :::///1MP9"1*254 8 '. eputusan Presiden 9epublik /nd!nesia N!. *53 tahun *255 8 5. eputusan Presiden 9epublik /nd!nesia N!. *4* tahun *2548 DENGAN PERSETU!UAN DE.AN DE.AN PER.AKILAN PER.AKILAN RAKA R AKAT T GOTONG ROONG$ ROO NG$ MEM$T$";N < /. Men#abut $ndang-undang N!. 34 Prp *25) tentang Pertambangan 6embaran Negara tahun *25) N!. **27. //. Menetapkan < undang-undang tentang ketentuan-ketentuan p!k!k pertambangan BAB I KETENTUAN UMUM P*s*l 1 Pen+u*s**n )*h*n +*li*n "egala bahan galian yang terdapat dalam %ilayah hukum pertambangan /nd!nesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasi!nal bangsa /nd!nesia /nd !nesia dan !leh karenanya karen anya dikuasai dan dipergunakan dip ergunakan !leh Negara untuk untu k sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. P*s*l " Isil*h-isil*h a. bahan galian < unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih-bijih dan segala ma#am batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam8 b. hak tanah < hak atas sebidang seb idang tanah pada permukaan per mukaan bumi menurut hukum huku m /nd!nesia 8 #. penyelidikan umum< penyelidikan se#ara ge!l!gi umum atau ge!&isika, didaratan, perairan dan dari udara, ud ara, segala sesuatu dengan de ngan maksud untuk membuat membua t peta ge!l!gi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya8 d. ekspl!rasi< segala penyelidikan ge!l!gi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti1seksama adanya dan si&at letakan bahan galian8 e. ekspl!itasi< usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan meman&aatkannya8
&. peng!lahan dan pemurnian< pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk meman&aatkan dan memper!leh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu8 g. pengangkuatan< segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil peng!lahan dan pemurnian bahan galian gali an dari daerah ekspl!rasi ekspl! rasi atau tempat peng!lahan1pemurnian peng!l ahan1pemurnian 8 h. penjualan< segala usaha penjualan bahan galian dan hasil peng!lahan1pemurnian bahan galian8 i. kuasa pertambangan< %e%enang yang diberikan kepada badan1perse!rangan untuk melaksanakan usaha pertambangan8 j. Menteri< Menteri yang lapangan lapan gan tugasnya meliputi melipu ti urusan pertambangan8 pertambanga n8 k. %ilayah hukum pertambangan /nd!nesia< seluruh kepulauan /nd!nesia, tanah diba%ah perairan /nd!nesia /nd!nes ia dan paparan benua 6#!ntinental 6 #!ntinental shel&7 kepulauan k epulauan /nd!nesia8 /nd!nes ia8 l. Perusahaan Negara< a. Perusahaan Negara seperti yang dimaksud dalam $ndang-undang tentang Perusahaan Negara yang berlaku8 b. Badan Hukum yang seluruh m!dalnya m!d alnya berasal dari Negara8 Nega ra8 m. Perusahaan Daerah< Perusahaan seperti yang dimaksud dalam $ndang-undang tentang Perusahaan Daerah yang berlaku8 n. Pertambangan 9akyat< yang dimaksud dengan Pertambangan 9akyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua g!l!ngan a, b, dan # seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 6*7 yang dilakukan !leh rakyat setempat se#ara ke#il-ke#ilan atau se#ara g!t!ng-r!y!ng dengan alat-alat sederhana untuk pen#aharian sendiri. BAB II$ PENGGOLONGAN PELAKSANAAN PENGUASAAN BAHAN GALIAN P*s*l 3 6*7 Bahan-bahan galian dibagi atas tiga g!l!ngan
BAB III BENTUK DAN ORGANISASI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
P*s*l 5$ $saha pertambangan dapat dilaksanakan !leh < a. /nstansi Pemerintah yang ditunjuk !leh Menteri8 b. Perusahaan Negara8 #. Perusahaan Daerah8 d. Perusahaan dengan m!dal bersama antara Negara dan Daerah8 e. !perasi8 &. Badan atau perse!rangan s%asta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal *( ayat 6*78
g. Perusahaan dengan m!dal bersama antara Negara dan1atau Daerah dengan !perasi dan1atau Badan1Perse!rangan "%asta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal *( ayat 6*78 h. Pertambangan 9akyat8 P*s*l &$ $saha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat 6*7 huru& a dilakukan !leh < a. /nstansi Pemerintah yang ditunjuk !leh Menteri. b. Perusahaan Negara8 P*s*l '$ Bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat 6*7 huru& a, dapat pula diusahakan !leh pihak s%asta yang memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam pasal *( ayat 6*7, apabila menurut pendapat Menteri berdasarkan ber dasarkan pertimbangan-pertimbangan pertimbang an-pertimbangan dari segi ek!n!mi dan perkembangan pertambangan, lebih menguntungkan meng untungkan bagi Negara Neg ara apabila diusahakan diusahak an !leh pihak s%asta. P*s*l 8$ ;pabila jumlah endapan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat6*7 huru& a sedemikian ke#ilnya sehingga menurut pendapat Menteri akan lebih menguntungkan jika diusahakan se#ara sederhana atau ke#il-ke#ilan, maka endapan bahan galian itu dapat diusahakan se#ara Pertambangan 9akyat sebagai dimaksud dalam pasal **. P*s*l % 6*7 $saha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat 6*7 huru& b dilaksanakan !leh< a. Negara atau Daerah8 b. Badan atau Perse!rangan Perse!ranga n "%asta yang memenuhi syarat-syarat syarat-s yarat yang dimaksud dalam dala m pasal *( ayat 6*7. 6(7 $saha pertambangan yang dimaksud pada ayat 6*7 huru& a pasal ini dapat dilaksanakan !leh<3 a. /nstansi Pemerintah yang ditunjuk !leh Menteri8 b. Perusahaan Negara8 #. Perusahaan Daerah8 d. Perusahaan dengan m!dal bersama antara Negara1Perusahaan di satu pihak dengan Daerah Tingkat / dan1atau Daerah Tingkat // atau Perusahaan Daerah di pihak lain. e. Perusahaan dengan m!dal bersama antara Negara1Perusahaan Negara dan atau Perse!rangan "%asta di pihak lain. 637 Perusahaan yang dimaksud dalam ayat 6(7 huru& e pasal ini harus berbentuk Badan Hukum
dengan ketentuan bah%a Badan dan1atau Perse!rangan "%asta yang ikut dalam perusahaan itu harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal *( ayat 6*7. P*s*l 1#$ 6*7 Menteri dapat menunjukan pihak lain sebagai k!ntrakt!r apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri !leh /nstansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan. 6(7 Dalam mengadakan perjanjian karya dengan k!ntrakt!r seperti yang dimaksud dalam ayat 6*7 pasal ini /nstansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada ped!manped!man, petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan !leh Menteri. 637 Perjanjian karya tersebut dalam ayat 6(7 pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan !leh Pemerintah setelah berk!nsultasi dengan De%an Per%akilan 9akyat apabila menyangkut ekspl!itasi g!l!ngan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam pasal *3 $ndang-undang ini dan1atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman m!dal asing. P*s*l 11$ Pertambangan 9akyat 6*7 Pertambangan 9akyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara dibidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah. 6(7 Pertambangan 9akyat hanya dapat dilakukan !leh 9akyat setempat yang memegang uasa Pertambangan 6/=in7 Pertambangan 9akyat. 637 etentuan-ketentuan mengenai Pertambangan 9akyat dan #ara serta syarat-syarat untuk memper!leh uasa Pertambangan 6/=in7 Pertambangan 9akyat diatur dalam Peraturan Pemerintah. P*s*l 1"$ 6*7 uasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam pasal 3 ayat 6*7 huru& b dapat diberikan kepada< a. Badan Hukum !perasi8 b. Badan Hukum "%asta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan 9epublik /nd!nesia bertempat kedudukan di /nd!nesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai ke%arganegaraan /nd!nesia dan bertempat tingal di /nd!nesia.#. Perse!rangan yang berke%arganegaraan /nd!nesia dan bertempat tinggal di /nd!nesia. 6(7 husus untuk usaha ekspl!itasi sebelum diberikan kuasa pertambangan kepada pihak termaksud dalam ayat 6*7 pasal ini haruslah didengar lebih dahulu pendapat dari suatu De%an Pertambangan, yang pembentukan dan penentuan susunannya akan diatur !leh Pemerintah. P*s*l 13$ Dengan $ndang-undang ditentukan bahan-bahan galian yang harus diusahakan semata-mata !leh Negara dan #ara melaksanakan usaha tersebut.
BAB IV$ USAHA PERTAMBANGAN P*s*l 1/$ $saha pertambangan bahan-bahan galian dapat meliputi < a. penyelidikan umum8 b. ekspl!rasi8 #. ekspl!itasi8 d. peng!lahan dan pemurnian8 e. pengangkutan8 &. penjualan8 BAB V$ KUASA PERTAMBANGAN P*s*l 15$ 6*7 $saha pertambangan termaksud dalam pasal *+ hanya dapat dilakukan !leh perusahaan atau perse!rangan yang tersebut dalam pasal 5, 4, >, dan 2 apabila kepadanya telah diberikan kuasa pertambangan. 6(7 etentuan-ketentuan tentang isi, %e%enang, luas %ilayah dan syarat-syarat kuasa pertambangan serta kemungkinan pemberian jasa penemuan bahan galian baik langsung !leh Pemerintah maupun dalam rangka pemebrian kuasa pertambangan, diatur dengan Peraturan Pemerintah. 637 uasa Pertambangan diberikan dengan eputusan Menteri. Dalam eputusan Menteri itu dapat diberikan ketentuan-ketentuan khususnya disamping apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah yang termaksud dalam ayat 6(7 pasal ini. 6+7 uasa pertambangan dapat dipindahkan kepada perusahaan atau perse!rangan lain bilamana memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal ', 5, 4, >, 2 dan *( dengan persetujuan Menteri. P*s*l 1&$ 6*7 Dalam melakukan pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan, maka Pertambangan 9akyat yang telah ada tidak b!leh diganggu, ke#uali bilamana Menteri menetapkan lain demi kepentingan Negara.
6(7 Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak b!leh dilakukan di%ilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada lapangan sekitar lapanganlapangan dan bangunan-bangunan pertahanan. 637 ilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak meliputi < a. tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap su#i, pekerjaan-pekerjaan umum, misalnya jalan-jalan umum, jalan-jalan, jalan kereta api, saluran air listrik, gas dan sebagainya. b. tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain. #. bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya, ke#uali dengan i=in yang berkepentingan. 6+7 Dalam hal dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan, pemindahan sebagaimana termaksud dalam ayat 637
pasal ini dapat dilakukan atas beban pemegang kuasa pertambangan dan setelah diper!leh i=in dari yang ber%ajib. BAB VI$ 0ARA DAN SARAT-SARAT BAGAIMANA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN$ P*s*l 1'$ 6*7 Permintaan untuk memper!leh kuasa pertambangan diajukan kepada Menteri. 6(7 Dengan eputusan Menteri diatur #ara mengajukan permintaan yang dimaksud dalam ayat 6*7 pasal ini begitu pula syarat-syarat yang harus dipenuhi !leh peminat, apabila belum ditentukan dalam Peraturan Pemerintah termaksud dalam pasal *' ayat 6(7. P*s*l 18$ Permintaan kuasa pertambangan hanya dipertimbangkan !leh Menteri setelah peminta membuktikan kesanggupan dan kemampuannya terhadap usaha pertambangan yang akan dijalankan. P*s*l 1%$ Dengan mengajukan permintaan kuasa pertambangan, maka peminta dengan sendirinya menyatakan telah memilih d!misili pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di dalam Daerah Tingkat / yang bersangkutan. BAB VII$ BERAKHIRNA KUASA PERTAMBANGAN P*s*l "#$ uasa pertambangan berakhir < a. karena dikembalikan8 b. karena dibatalkan8 #. karena habis %aktunya. P*s*l "1$ 6*7 Pemegang kuasa pertambangan dapat menyerahkan kembali kuasa perta mbangannya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri. 6(7 Pernyataan tertulis yang dimaksud dalam ayat 6*7 pasal ini disertai dengan alasan-alasan yang #ukup apa sebabnya pernyataan ini disampaikan. 637 Pengembalian kuasa pertambangan dinyatakan sah setelah disetujui !leh Menteri. P*s*l ""$ 6*7 uasa Pertambangan dapat dibatalkan dengan keputusan Menteri <
a. apabila pemegang kuasa pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal *' ayat 6(7 atau yang ditentukan dalam eputusan Menteri yang tersebut dalam pasal *' ayat 637. b. jikalau pemegang kuasa pertambangan ingkar menjalankan perintah-perintah dan petunjukpetunjuk yang diberikan !leh pihak yang ber%ajib untuk kepentingan Negara. 6(7 uasa pertambangan dapat dibatalkan dengan eputusan Menteri untuk kepentingan Negara. P*s*l "3$ ;pabila %aktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan
untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut hukum. P*s*l "/$ 6*7 ?ika kuasa pertambangan berakhir karena hal-hal termaksud dalam pasal (*, (( ayat 6*7 dan pasal (3 maka < a. segala beban yang diberatkan kepada kuasa pertambangan batal menurut hukum8 b. %ilayah kuasa pertambangan kembali kepada kekuasaan Negara8 #. segala sesuatu yang diperlukan untuk mengamanan bangunan-bangunan tambang dan selanjutnya pengambilan bahan-bahan galian menjadi hak Negara tanpa penggantian kerugian kepada pemegang kuasa pertambangan8 d. perusahaan atau perse!rangan yang memegang kuasa pertambangan itu harus menyerahkan semua klise dan bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya yang bersangkutan dengan usaha pertambangan kepada Menteri dengan tidak menerima ganti kerugian. 6(7 Menyimpang dari bunyi ayat 6*7 pasal ini, maka bilamana kuasa pertambangan dibatalkan untuk kepentingan Negara, maka kepadanya diberi ganti kerugian yang %ajar. 637 Menteri menetapkan %aktu dalam mana pemegang kuasa pertambangan terakhir diberi kesempatan untuk mengangkat segala sesuatu yang menjadi hak miliknya. "egala sesuatu yang belum diangkat dalam %aktu tersebut menjdi milik Negara. BAB VIII$ HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK-HAK TANAH P*s*l "5$ 6*7 Pemegang kuasa pertambangan di%ajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu. 6(7 erugian yang disebabkan !leh usaha-usaha dari dua pemegang kuasa pertambangan atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama. P*s*l "&$ ;pabila telah didapat i=in kuasa pertambangan atas sesuatu daerah atau %ilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah di%ajibkan memperb!lehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mu&akat kepadanya< a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan 8 b. diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu. P*s*l "'$ 6*7 ;pabila telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan %ilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musya%arah dan mu&akat, untuk penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat diperguanakan.
6(7 ?ika yang bersangkutan tidak dapat men#apai kata mu&akat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Menteri. 637 ?ika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah1%ilayah yang bersangkutan. 6+7 @anti rugi yang dimaksud pada ayat 6*7, 6(7, dan 637 pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan. 6'7 ;pabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah ke#uali dengan persetujuan Menteri. BAB I$ PUNGUTAN-PUNGUTAN NEGARA P*s*l "8$ 6*7 Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara iuran tetap, iuran ekspl!rasi dan1atau ekspl!itasi dan1atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan. 6(7 Pungutan-pungutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 637 epada Daerah Tingkat / dan // diberikan bagian dari pungutan-pungutan Negara tersebut , yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB $ PENGA.ASAN PERTAMBANGAN P*s*l "%$ 6*7 Tata $saha, penga%asan pekerjaan usaha pertambangan dan penga%asan hasil pertambangan dipusatkan kepada Menteri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 6(7 Penga%asan yang dimaksud dalam ayat 6*7 pasal ini terutama meliputi keselamatan kerja, penga%asan pr!duksi dan kegiatan lainnya dalam pertambangan yang menyangkut kepentingan umum. P*s*l 3#$ ;pabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan di%ajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya. BAB I$ KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA P*s*l 31$ 6*7 Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan1atau dengan denda setinggi-tingginya limaratus ribu rupiah, barang siapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam pasal *+ dan *'. 6(7 Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan1atau dengan denda setinggi-tingginya limapuluh ribu rupiah, sebelum memenuhi ke%ajiban-ke%ajiban terhadap
yang berhak atas tanah menurut $ndang-undang ini. P*s*l 3"$ 6*7 Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan1atau dengan denda setinggi-tingginya limapuluh ribu rupiah, barang siapa yang tidak berhak atas tanah merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sah. 6(7 Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan1atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah, barang siapa yang berhak atas tanah merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sah, setelah pemegang kuasa pertambangan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ter#antum dalam pasal (5 dan (4 $ndang-undang ini. P*s*l 33$ Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan1atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah. a. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan syaratsyarat yang berlaku menurut $ndang-undang ini dan1atau $ndang-undang termaksud dalam keputusan Menteri yang diberikan berdasarkan $ndang-undang ini dan1atau $ndang-undang yang termaksud dalam pasal *3. b. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak melakukan perintah-perintah dan1atau petunjukpetunjuk yang ber%ajib berdasarkan $ndang-undang ini. P*s*l 3/ 6*7 ?ikalau pemegang kuasa pertambangan atau %akilnya adalah suatu perser!an, maka hukuman termaksud pasal 3*, 3( dan 33 dijatuhkan kepada para angg!ta pengurus. 6(7 Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 3* ayat 6*7 adalah kejahatan dan perbuatanperbuatan lainnya adalah pelanggaran. BAB II$ KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP P*s*l 35$ 6*7 "emua hak pertambangan dan kuasa pertambangan perusahaan Negara, perusahaan s%asta, badan lain atau perse!rangan yang diperb!lehkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya $ndang-undang ini, tetap dapat dijalankan sampai sejauh masa berlakunya, ke#uali ada penetapan lain menurut Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan kepada $ndang-undang ini. P*s*l 3&$ 6*7 "emua peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan #ara pengusahaan pertambangan !leh perusahaan Negara, perusahaan s%asta, badan lain atau perse!rangan yang tersebut dalam pasal 3' ayat 6*7 diatas serta peraturan perundangundangan lainnya yang masih berlaku selama belum ada ketentuan-ketentuan pengganti berdasarkan $ndang-undang ini. 6(7 "emua peraturan perundang-undangan yang bersumber kepada $ndang-undang N!. 34 Prp tahun *25) yang masih berlaku pada saat mulai berlakunya $ndang-undang ini, tetap berlaku
sepanjang tidak di#abut, dir!bah atau ditambah berdasarkan $ndang-undang ini. P*s*l 3'$ $ndang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan disebut $ND;N@-$ND;N@ P00 PE9T;MB;N@;N. ;gar supaya setiap !rang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan $ndang-undang ini dengan penempatan dalam embaran Negara 9epublik /nd!nesia. Disahkan di < ? ; ; 9 T ; Pada tanggal < (-*(-*254 PE?;B;T P9E"/DEN 9EP$B/ /ND0NE"/; ttd. "0EH;9T0 ?END9; T.N./ Diundangkan di < ?akarta Pada tanggal < (-*(-*254 "ekretaris abinet ;mpera ttd. "udharm!n! ".H Brig. ?en. T.N./
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KER!A REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP$11#2MEN21%%' TAHUN 1%%' TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNAAN TENAGA KER!A .ARGA NEGARA ASING PENDATANG PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI SUB SEKTOR PERTAMBANGAN MINAK DAN GAS BUMI MENTE9/ TEN;@; E9?; 9EP$B/ /ND0NE"/;, Menimbang< a. bah%a dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan sekt!r pertambangan dan energi sub sekt!r pertambangan minyak dan gas bumi pada era gl!balisasi, perlu diberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada tenaga kerja /nd!nesia pada sekt!r tersebut8 b. bah%a pengaturan pembatasan Tenaga erja arga Negara ;sing Pendatang pada sekt!r pertambangan dan energi sub sekt!r pertambangan minyak dan gas bumi yang diatur dalam eputusan Menteri Tenaga erja N!m!r ep-3441MEN1*22* sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu disempurnakan8 #. bah%a berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai eputusan Presiden N!m!r 4' Tahun *22',dianggap perlu untuk mengatur Pelaksanaan Penggunaan Tenaga erja arga Negara ;sing Pendatang pada "ekt!r Pertambangan dan Energi "ub "ekt!r Pertambangan Minyak dan @as Bumi dalam suatu eputusan Menteri Tenaga erja.
Mengingat< *. $ndang-undang N!m!r 3 Tahun *2'> tentang Penempatan Tenaga erja ;sing 6embaran Negara Tahun *2'> N!m!r >78 (. $ndang-undang N!m!r ++ Prp. Tahun *25) tentang Pertambangan Minyak dan @as Bumi 6embaran Negara Tahun *25) N!m!r *33, Tambahan embaran Negara N!m!r ()4)78 3. $ndang-undang N!m!r * Tahun *254 tentang Penanaman M!dal ;sing 6embaran Negara Tahun *254 N!m!r *, Tambahan embaran Negara N!m!r (>*>7 j!. $ndang-undang N!m!r ** Tahun *24) tentang Perubahan dan Tambahan $ndang-undang N!m!r * Tahun, *254 tentang Penanaman M!dal ;sing 6embaran Negara Tahun *24) N!m!r +5, Tambahan embaran Negara N!m!r (2+378 +. $ndang-undang N!m!r 5 Tahun *25> tentang Penanaman M!dal Dalam Negeri 6embaran Negara Tahun *25> N!m!r 33, Tambahan embaran Negara N!m!r (>'37 j!. $ndang-undang N!m!r *( Tahun *24) tentang Perubahan dan Penambahan $ndang-undang N!m!r 5 Tahun *25> tentang Penanaman M!dal Dalam Negeri 6embaran Negara Tahun *24) N!m!r +4, Tambahan embaran Negara N!m!r (2++78 '. $ndang-undang N!m!r *+ Tahun *252 tentang etentuan-ketentuan P!k!k Mengenai Tenaga erja 6embaran Negara Tahun *252 N!m!r '', Tambahan embaran Negara N!m!r (2*(78 5. $ndang-undang N!m!r > Tahun *24* tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan @as Bumi Negara 6embaran Negara Tahun *24* N!m!r 45, Tambahan embaran Negara N!m!r (24*78 4. $ndang-undang N!m!r 2 Tahun *22( tentang eimigrasian 6embaran Negara Tahun *22( N!m!r 33, Tambahan embaran Negara N!m!r 3+4+78 >. Peraturan Pemerintah N!m!r () Tahun *22+ tentang Pemilikan "aham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam 9angka, Penanaman M!dal ;sing 6embaran Negara Tahun *22+ N!m!r (>, Tambahan embaran Negara N!m!r 3''(78 2. Peraturan Pemerintah N!m!r 3( tahun *22+ tentang Aisa, /jin Masuk dan /jin eimigrasian 6embaran Negara Tahun *22+ N!m!r '', Tambahan embaran Negara N!m!r 3'5378 *). Peraturan Pemerintah N!m!r 3' Tahun *22+ tentang "yarat-syarat dan Ped!man erjasama !ntrak Bagi Hasil Minyak dan @as Bumi 6embaran Negara Tahun *22+ N!m!r 5+, Tambahan embaran Negara N!m!r 3'4*78 **. eputusan Presiden N!m!r 251M Tahun *223 tanggal (' Maret *223 tentang Pembentukan abinet Pembangunan A/8 *(. eputusan Presiden N!m!r 4' Tahun *22' tanggal 2 N!pember *22', tentang Penggunaan Tenaga erja arga Negara ;sing Pendatang8 *3. Peraturan Menteri Tenaga erja N!m!r Per.)*1MEN1*224 tentang Dana Pengembangan eahlian dan eterampilan 6"kill Deel!pment und7 Tenaga erja /nd!nesia.
MEM$T$";N< Menetapkan<
EP$T$";N MENTE9/ TEN;@; E9?; TENT;N@ PE;";N;;N PEN@@$N;;N TEN;@; E9?; ;9@; NE@;9; ;"/N@ PEND;T;N@ P;D; "ET09 PE9T;MB;N@;N D;N ENE9@/ "$B "ET09 PE9T;MB;N@;N M/NY; D;N @;" B$M/ BAB I KETENTUAN UMUM P*s*l 1 Dalam eputusan ini yang dimaksud dengan< a. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pada sekt!r pertambangan dan energi sub sekt!r pertambangan minyak dan gas bumi yang terdiri atas< *. Perusahaan Pertambangan Minyak dan @as Bumi Negara 6Pertamben78 (. Perusahaan nasi!nal, asing maupun j!int enture yang melaksanakan kerjasama dengan Pertamina dalam pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi serta panas bumi8 3. PT. Perusahaan @as Negara 6Perser!78 +. Perusahaan ?asa Penunjang Pertambangan Minyak dan @as Bumi ;sing yang mendapat ijin usaha dari Direkt!rat ?enderal Minyak dan @as Bumi8 '. Perusahaan ?asa Penunjang Pertambangan Minyak dan @as Bumi yang mengadakan inestasi baik berdasarkan $ndang-undang Penanaman M!dal ;sing dan atau $ndang-undang Penanaman M!dal Dalam Negeri atau tidak, yang terda&tar pada Direkt!rat ?enderal Minyak dan @as Bumi8 5. ant!r Per%akilan Perusahaan ;sing yang persetujuan pembukaan perkant!rannya diberikan !leh Direkt!rat ?enderal Minyak dan @as Bumi. b. el!mp!k ?abatan, adalah kel!mp!k jabatan dalam kegiatan sekt!r pertambangan dan energi sub sekt!rpertambangan minyak dan gas bumi yang perin#iannya sebagaimana ter#antum dalam ;MP/9;N eputusan ini8 #. Tenaga erja arga Negara ;sing Pendatang yang selanjutnya disingkat TN;P, adalah tenaga kerja asing pemegang isa kerja yang akan dipekerjakan di %ilayah 9epublik /nd!nesia8 d. Tenaga erja /nd!nesia, adalah tenaga kerja arga Negara /nd!nesia8 e. 9en#ana Penggunaan Tenaga erja yang selanjutnya disingkat 9PT, adalah ren#ana penggunaan TN;P yang meliputi jabatan, jumlah, jangka %aktu, ke%arganegaraan dan nama pendamping TN;P8 &. /jin Mempekerjakan TN;P yang selanjutnya disingkat /MT;, adalah ijin tertulis yang diberikan kepada pengguna TN;P !leh Menteri Tenaga erja atau pejabat yang ditunjuk untuk mempekerjakan TN;P di /nd!nesia dengan menerima upah atau tidak selama %aktu tertentu dan pada jabatan tertentu8 g. /jin erja TN;P yang selanjutnya disingkat /T;, adalah ijin tertulis yang diberikan kepada TN;P !leh Menteri Tenaga erja atau pejabat yang ditunjuk. P*s*l " Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha %ajib mengutamakan penggunaan Tenaga erja /nd!nesia. P*s*l 3 Dalam hal diperlukan penggunaan TN;P, Perusahaan %ajib mengajukan perm!h!nan pengesahan 9PT, /MT;, /T;, yang didasarkan pada el!mp!k ?abatan, Nama ?abatan dan ?angka aktu Penggunaan TN;P sebagaimana ter#antum dalam ;MP/9;N eputusan ini.
BAB II KETENTUAN PENGGUNAAN TK.NAP DAN PEMBINAAN TENAGA KER!A INDONESIA P*s*l / 6*7 Perusahaan yang menggunakan TN;P %ajib menyusun ren#ana dan melaksanakan pr!gram penggantian TN;P kepada Tenaga erja /nd!nesia. 6(7 9en#ana dan pelaksanaan pr!gram penggantian TN;P sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 %ajib dilaksanakan sesuai jangka %aktu penggunaan jabatan sebagaimana ter#antum dalam ;MP/9;N keputusan ini.
P*s*l 5 6*7 Dalam melaksanakan pr!gram penggantian TN;P sebagaimana dimaksud dalam Pasal + ayat 6(7 Perusahaan %ajib menunjuk T/ sebagai tenaga kerja pendamping. 6(7 etentuan penunjukan Tenaga erja /nd!nesia sebagai tenaga kerja pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 tidak berlaku bagi jabatan pemimpin dan %akil dari Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal * huru& a angka 5. P*s*l & 6*7 Perusahaan yang mempekerjakan TN;P %ajib membayar Dana Pengembangan eahlian dan eterampilan 6DP7 Tenaga erja /nd!nesia. 6(7 Tata#ara pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 sesuai ketentuan yang berlaku. P*s*l ' 6*7 Pembayaran DP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan kepada Perusahaan yang bersangkutan. 6(7 Bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal * huru& a angka ( dibebankan pada ant!r Pusat Perusahaan yang bersangkutan. P*s*l 8 6*7 Dalam hal Tenaga erja /nd!nesia belum siap untuk menggantikan TN;P sebagaimana dimaksud dalam Pasal + ayat 6(7, Perusahaan %ajib menyampaikan alasan tertulis kepada Menteri Tenaga erja atau pejabat yang ditunjuk. 6(7 Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat mempertimbangkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 setelah memperhatikan pendapat dan saran Menteri Pertambangan dan Energi C. Direktur ?enderal Minyak dan @as Bumi. P*s*l % 6*7 $ntuk memper#epat penggantian TN;P kepada Tenaga erja /nd!nesia, Perusahaan %ajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan Tenaga erja /nd!nesia, dengan #ara< a. menunjuk Tenaga erja /nd!nesia sebagai pendamping TN;P8 b. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga erja /nd!nesia se#ara terus menerus dan berkesinambungan, sesuai persyaratan jabatan yang diperlukan dalam rangka penggantian TN;P8 #. kegiatan lain yang berkaitan dengan pr!ses alih tekn!l!gi dari TN;P kepada Tenaga erja /nd!nesia. 6(7 Pembinaan dan pengembangan Tenaga erja /nd!nesia pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal * huru& a angka * dan (, %ajib dik!nsultasikan kepada
Diretur ?enderal Minyak dan @as Bumi dan Direktur ?enderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga erja. 637 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 huru& b dan #, dilaksanakan !leh Perusahaan baik se#ara sendiri maupun menggunakan jasa pihak ketiga. 6+7 Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 637 menjadi tanggung ja%ab Perusahaan dan tidak dapat dibebankan ulang kepada Tenaga erja /nd!nesia. BAB III PELAKSANAAN PENGESAHAN RPTK P*s*l 1# Perusahaan yang akan menggunakan TN;P, %ajib terlebih dahulu mengajukan perm!h!nan pengesahan 9PT kepada Menteri Tenaga erja atau Pejabat yang ditunjuk. P*s*l 11 Perm!h!nan Pengesahan 9PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal *) %ajib dilengkapi hasil k!nsultasi teknis dari Direkt!rat ?enderal Minyak dan @as Bumi. P*s*l 1" !nsultasi Tenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal ** diberikan setelah Perusahaan menyampaikan kelengkapan persyaratan serta keterangan yang diperlukan. P*s*l 13 6*7 etentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal *) tidak berlaku bagi Perusahaan yang menggunakan TN;P untuk pekerjaan yang bersi&at darurat dan mendesak yang jangka %aktunya tidak lebih dari 5) 6enam puluh7 hari, berdasarkan hasil k!nsultasi teknis dari Direkt!rat ?enderal Minyak dan @as Bumi. 6(7 ;pabila jangka %aktu pekerjaan melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7, Perusahaan %ajib mengajukan perm!h!nan 9PT sesuai ketentuan Pasal *). P*s*l 1/ Bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal * huru& a angka * dan (, perm!h!nan pengesahan 9PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal *) diajukan !leh Pertamina. BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN IMTA DAN IKTA P*s*l 15 9PT yang telah disahkan, digunakan sebagai dasar pengajuan dan perm!h!nan /MT; dan /T; !leh Perusahaan kepada Menteri Tenaga erja atau Pejabat yang ditunjuk. P*s*l 1& Perm!h!nan /MT; dan /T; sebagaimana dimaksud dalam Pasal *' dapat diajukan !leh Perusahaan berdasarkan hasil k!nsultasi teknis dari Direkt!rat ?enderal Minyak dan @as Bumi. P*s*l 1'
Perm!h!nan /T; untuk pekerjaan yang bersi&at darurat dan mendesak, yang jangka %aktunya tidak lebih dari 5) 6enam puluh7 hari dapat diajukan !leh Perusahaan setelah mendapatkan hasil k!nsultasi teknis terlebih dahulu dari Direkt!rat ?enderal Minyak dan @as Bumi. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN P*s*l 18 6*7 Perusahaan %ajib menyampaikan lap!ran penggunaan TN;P dan pr!gram penggantiannya kepada Direkt!rat ?enderal Minyak dan @as Bumi dan Direkt!rat ?enderal Pembinaan Penempatan Tenaga erja, se#ara berkala setiap 5 6enam7 bulan sekali. 6(7 Perusahaan %ajib menyampaikan lap!ran kepada Direktur ?enderal Minyak dan @as Bumi dan Direkt!rat ?enderal Pembinaan Penempatan Tenaga erja mengenai ren#ana pembinaan dan pengembangan Tenaga erja /nd!nesia, se#ara berkala setiap 5 6enam7 bulan sekali. P*s*l 1% Dalam hal Perusahaan mengajukan perm!h!nan penggunaan TN;P untuk jabatan yang belum ter#antum dalam ;MP/9;N keputusan ini, maka penggunaan TN;P berdasarkan persetujuan Direkt!rat ?enderal Pembinaan Penempatan Tenaga erja dan Direktur ?enderal Minyak dan @as Bumi. P*s*l "# Direkt!rat ?enderal Pembinaan Penempatan Tenaga erja dan Direktur ?enderal Minyak dan @as Bumi melaksanakan pembinaan dan pengembangan Tenaga erja /nd!nesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. P*s*l "1 Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini ditetapkan lebih lanjut se#ara bersama !leh Direkt!rat ?enderal Pembinaan Penempatan Tenaga erja, Direktur ?enderal Minyak dan @as Bumi dan Direktur ?enderal /migrasi.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
P*s*l "" Dengan ditetapkannya eputusan ini, eputusan Menteri Tenaga erja N!m!r EP3441MEN1*22* tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga erja arga Negara ;sing Pendatang Pada "ekt!r Pertambangan dan Energi "$B "ekt!r Pertambangan Minyak dan @as Bumi dinyatakan tidak berlaku lagi. P*s*l "3 eputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan Di ?akarta, Pada Tanggal *2 ?uni *224 $hu4u(nline$6( MENTE9/ TEN;@; E9?; 9EP$B/ /ND0NE"/;, Ttd. D9". ;BD$ ;T/E
MENTERI ENERGI DAN SUMBER 0AVA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
PE9;T$9;N MENTE9 ENE9@/ D;N "$MBE9 D;Y; M/NE9; 9EP$B/ /ND0NE"/; N0M 09 < (+ T;H$N ()*( TENT;N@ PE9$B;H;N ;T;" PE9;T$9;N MENTE9/ ENE9@/ D;N "$MBE9 D;Y; M/NE9; N0M09 (> T;H$N ())2 TENT;N@ PENYEEN@@;9;;N $";H; ?;"; PE9T;MB;N@;N M/NE9; D;N B;T$B;9; DEN@;N 9;HM;T T$H;N Y;N@ M;H; E"; MENTE9 ENE9@/ D;N "$MBE9 D;Y; M/NE9; 9EP$B/ /ND0NE"/;, Menimbang < a. Bah%a dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemberian /=in $saha ?asa Pertambangan dan "urat eterangan Terda&tar, perlu menyempurnakan pengaturan mengenai aspek-aspek penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan "umber Mengingat Daya Mineral N!m!r (> Tahun ())2 tentang Penyelenggaraan $saha ?asa Pertambangan Mineral dan Batubara8 b. bah%a dalam rangka perigembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, !ptimalisasi dan k!nserasi sumber daya mineral jenis timah aluial dan memberikan kesempatan bekerja kepada pelaku usaha jasa pertambangan l!kal dan masyarakat sekitar tambang,perlu mengatur mekanisme pemberian pekerjaan !lehPemegang /$P atau /$P yang berbentuk B$MN atau B$MD kepada pelaku usaha jasa pertambangan l!kal dan masyarakat sekitar tambang melalui pr!gram kemitraan8 #. bah%a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru& a dan huru& b, perlu menetapkan PeraturanMenteri Energi dan "umber Daya Mineral tentang Perubahan ;tas Peraturan Menteri Energi dan "umber Daya Mineral N!m!r (> Tahun ())2 tentang Penyelenggaraan $saha ?asa Pertambangan Mineral dan Batubara8 Mengingat< *. $ndang-$ndang N!m!r ' Tahun *222 tentang arangan Praktek M!n!p!li dan Persaingan $sahFa Tidak "ehat 6embaran Negara 9epublik /nd!nesia Tahun *222 N!m!r 33, Tambahan embaran Negara 9epublik /nd!nesia N!m!r 3>*478 (. $ndang-$ndang N!m!r *3 Tahun ())3 tentang etenagakerjaan 6embaran Negara 9epublik /nd!nesia Tahun ())3 N!m!r 32, Tambahan embaran Negara 9epublik /nd!nesia N!m!r +(4278 3. $ndang-$ndang N!m!r 3( Tahun ())+ tentang Pemerintahan Daerah 6embaran Negara 9epublik /nd!nesia Tahun ())+ N!m!r *(', Tambahan embaranNegara 9epublik /nd!nesia N!m!r ++347 sebagaimana telah dua kali diu bah terakhir dengan $ndang-$ndang N!m!r *( Tahun ())> 6embaran Negara 9epublik /nd!nesia Tahun ())> N!m!r '2, Tambahan embaran Negara 9epublik /nd!nesia N!m!r +>++78 +. $ndang-$ndang N!m!r (' Tahun ())4 tentang Penanaman M!dal 6embaran Negara 9epublik /nd!nesia Tahun ())4 N!m!r 54, Tambahan embaran Negara 9epublik /nd!nesia N!m!r +4(+78 '. $ndang-$ndang N!m!r +) Tahun ())4 tentang Perser!an Terbatas 6embaran Negara 9epublik /nd!nesia Tahun ())4 N!m!r *)5, Tambahan embaran Negara 9epublik /nd!nesia N!mer +4'578 5. $ndang-$ndang N!m!r () Tahun ())> tentang $saha Mikr!, eeil, dan Menengah 6embaran Negara 9epublik /nd!nesia Tahun ())> N!m!r 23, Tambahan embaran Negara 9epublik /nd!nesia N!m!r +>5578
4. $ndang-$ndang N!m!r + Tahun ())2 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 6embaran Negara 9epublik /nd!nesia Tahun ())2 N!mer +, Tambahan embaran Negara 9epublik /nd!nesia N!m!r +2'278 >. Peraturan Pemerintah N!m!r 3> Tahun ())4 tentang Pembagian $rusan Pemerintahan ;ntara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pr!insi, Pemerintahan Daerah abupaten1!ta 6embaran Negara 9epublik /nd!nesia Tahun ())4 N!m!r >(, Tambahan embaran Negara 9epublik /nd!nesia N!m!r +43478 2. Peraturan Pemerintah N!m!r (( Tahun ()*) tentang ilayah Pertambangan 6embaran Negara 9epublik /nd!nesia Tahun ()*) N!m!r (>, Tambahan embaran Negara 9epublik /nd!nesia N!m!r '**)78 *). Peraturan Pemerintah N!m!r (3 Tahun ()*) tentang Pelaksanaan egiatan $saha Pertambangan Mineral dan Batubara 6embaran Negara 9epublik /nd!nesia Tahun ()*) N!m!r (2, Tambahan embaran Negara 9epublik /nd!nesia N!m!r '***7 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah N!m!r (+ Tahun ()*( 6embaran Negara 9epublik /nd!nesia Tahun ()*( N!m!r +', Tambahan embaran Negara 9epublik /nd!nesia N!m!r '(>(78 Menetapkan **. Peraturan Pemerintah N!m!r '' Tahun ()*) tentang Pembinaan dan Penga%asan Penyelenggaraan Pengel!laan $saha Pertambangan Mineral dan Batubara 6embaran Negara 9epublik /nd!nesia Tahun ()*) N!m!r *3>, Tambahan embaran Negara 9epublik /nd!nesia N!m!r '*+(78 *(. Peraturan Pemerintah N!m!r 4> Tahun ()*) tentang 9eklamasi dan Pas#atambang 6embaran Negara 9epublik /nd!nesia Tahun ()*) N!m!r >', Tambahan embaran Negara 9epublik /nd!nesia N!m!r '*4(78 *3. eputusan Presiden N!m!r 59/P Tahun ()** tanggal *> 0kt!ber ()**8 *+. Peraturan Menteri Energi dan "umber Daya Mineral N!m!r (> Tahun ())2 tentang Penyelenggaraan $saha ?asa Pertambangan Mineral dan Batubara 6Berita Negara 9epublik /nd!nesia Tahun ())2 N!m!r 3+*78 *'. Peraturan Menteri Energi dan "umber Daya Mineral N!m!r *> Tahun ()*) tentang 0rganisasi dan Tata erja ementerian Energi dan "umber Daya Mineral 6Berita Negara 9epublik /nd!nesia Tahun ()*) N!m!r ''(78 *5. Peraturan Menteri Energi dan "umber Daya Mineral N!m!r )4 Tahun ()*( tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui egiatan Peng!lahan dan Pemurnian Mineral 6Berita Negara 9epublik /nd!nesia Tahun ()*( N!m!r *5'7 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan "umber Daya Mineral N!m!r ** Tahun ()*( 6Berita Negara 9epublik /nd!nesia Tahun ()*( N!m!r '3+78 MEMUTUSKAN, PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAA MINERAL NOMOR "8 TAHUN "##% TENTANG PENELENGGARAAN USAHA !ASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA$ P*s*l I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan "umber Daya Mineral N!m!r (> Tahun ())2 tentang Penyelenggaraan $saha ?asa Pertambangan Mineral dan Batubara 6Berita Negara 9epublik /nd!nesia Tahun ())2 N!m!r 3+*7, diubah sebagai berikut<
*. etentuan angka *4, angka *2, angka (*, dan angka (3
Pasal * diubah sehingga berbunyi sebagai berikut< Pasal * *. ?asa Pertambangan adalah jasa penunjang yangberkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan. (. $saha ?asa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan1atau bagian kegiatan usaha pertambangan. 3. $saha ?asa Pertambangan N!n /nti adalah usaha jasa selain $saha ?asa Pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan. +. $saha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, ekspl!rasi, studi kelayakan, k!nstruksi, penambangan, peng!lahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pas#atambang. '. Penyelidikan $mum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui k!ndisi ge!l!gi regi!nal dan indikasi adanya mineralisasi. 5. Ekspl!rasi adalah tahapan kegiatan $saha Pertambangan untuk memper!leh in&!rmasi se#ara terperin#i dan teliti tentang l!kasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta in&!rmasi mengenai lingkungan s!sial dan lingkungan hidup. 4. "tudi elayakan adalah tahapan kegiatan $saha Pertambangan untuk memper!leh in&!rmasi se#ara rin#i seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ek!n!mis dan teknis $saha Pertambangan, termasuk ;nalisis Mengenai Dampak ingkungan serta peren#anaan pas#atambang. >. !nstruksi Pertambangan adalah kegiatan $saha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh &asilitas !perasi pr!duksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan. 2. Penambangan adalah bagian kegiatan $saha Pertambangan untuk mempr!duksi mineral dan1 atau batubara dan mineral ikutannya. *). Peng!lahan dan Pemurnian adalah kegiatan $saha Pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan1atau batubara serta untuk meman&aatkan dan memper!leh mineral ikutan. **. Pengangkutan adalah kegiatan $ saha Pertambangan untuk memindahkan mineral dan1atau batubara dari daerah tambang dan1atau tempat Peng!lahan dan Pemurnian sampai tempat penyerahan. *(. Pas#atambang adalah kegiatan teren#ana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan $saha Pertambangan untuk memulihkan &ungsi lingkungan alam dan &ungsi s!sial menurut k!ndisi l!kal di seluruh %ilayah penambangan. *3. 9eklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan $saha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ek!sistem agar dapat ber&ungsi kem bali sesuai peruntukannya. *+. ingkungan Pertambangan adalah lindungan lingkungan pertambangan yang merupakan instrumen untuk mempr!teksi lingkungan hidup yang terkena dampak kegiatan $saha Pertambangan pada %ilayah sesuai dengan ;nalisis Mengenai Dampak ingkungan atau $paya Pengel!laan ingkungan dan $paya Pemantauan ingkungan. *'. eselamatan dan esehatan erja adalah instrumen yang mempr!teksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat ke#elakaan kerja, dan bertujuan men#egah, mengurangi, bahkan menihilkan risik! ke#elakaan kerj a (zero accident). *5./=in $saha ?asa Pertambangan, yang selanjutnya disebut /$?P, adalah i=in yang diberikan kepada Pelaku $saha ?asa Pertambangan untuk melakukan kegiatan $saha ?asa Pertambangan.
*4. "urat eterangan Terda&tar, yang selanjutnya disebut "T, adalah surat keterangan tanda terda&tar yang diberikan kepada Perusahaan $saha ?asa Pertambangan N!n /nti yang melakukan kegiatan se#ara terus-menerus di l!kasi tambang. *>. lasi&ikasi adalah pengg!l!ngan bidang $ saha ? asa Pertambangan berdasarkan kateg!ri k!nsultan, peren#ana, pelaksana dan pengujian peralatan. *2. uali&ikasi adalah pengg!l!ngan $ saha ?asa Pertambangan berdasarkan tingkat kemampuan keuangan perusahaan. (). Badan $saha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum /nd!nesia dan berkedudukan dalam %ilayah Negara esatuan 9epublik /nd!nesia. (*. Perusahaan ?asa Pertambangan !kal adalah perusahaan jasa yang berbadan hukum /nd!nesia atau bukan berbadan hukum, yang didirikan di kabupaten1 k!ta atau pr!insi, yang seluruh m!dalnya berasal dari dalam negeri dan se bagian besar berasal dari kabupaten1k!ta atau pr!insi setempat, serta ber!perasi dalam %ilayah kabupaten1k!ta atau pr!insi yang bersangkutan. ((. Perusahaan ?asa Pertambangan Nasi!nal adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum /nd!nesia yang seluruh m!dalnya berasal dari dalam negeri dan ber!perasi di %ilayah 9epu blik /nd!nesia atau di luar %ilayah 9epublik /nd!nesia. (3. Perusahaan ?asa Pertambangan ain adalah perusahaan jasa yang didirikan di /nd!nesia atau berbadan hukum /nd!nesia yang sebagian m!dalnya dimiliki !leh pihak asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (+.l=in $saha Pertambangan, yang selanjutnya disebut /$P, adalah i=in untuk melaksanakan usaha pertambangan. ('.l=in $saha Pertambangan husus, yang selanjutnya disebut /$P, adalah i=in untuk melaksanakan usaha pertambangan di %ilayah i=in usaha pertambangan khusus. (5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. (4. Direktur ?enderal adalah Direktur ?enderal yang bidang tugas dan tanggung ja%abnya meliputi kegiatan pertambangan mineral dan batubara.
(. etentuan ayat 637 dan ayat 6+7 Pasal + diubah serta ditambahkan * 6satu7 ayat, yakni ayat 6'7, sehingga berbunyi sebagai berikut< Pasal+ 6*7 Pengusahaan ?asa Pertambangan dikel!mp!kkan atas< a. $saha ?asa Pertambangan8 dan b. $saha ?asa Pertambangan N!n /nti. 6(7 ?enis $saha ?asa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 huru& a meliputi< a. k!nsultasi, peren#anaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang< *. Penyelidikan $mum8 (. Ekspl!rasi8 3. "tudi kelayakan8 +. !nstruksi Pertambangan8 '. Pengangkutan8 5. ingkungan Pertambangan8 4. Pas#atambang dan 9eklamasi8 dan1atau >. eselamatan dan esehatan erja. b. k!nsultasi, peren#anaan, dan pengujian peralatan di bidang<
*. penambangan8 atau (. peng!lahan dan pemurnian. 637 Bidang $saha ?asa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 terdiri atas subbidangsubbidang sebagaimana tereantum dalam ampiran / ; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 6+7 Bidang $saha ?asa Pertambangan N!n /nti sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 huru& b adalah sebagaimana tereantum dalam ampiran / B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 6'7 Perubahan atas bidang dan subbidang-subbidang $saha ?asa Pertambangan dan bidang $saha ?asa Pertambangan N!n /nti sebagaimana dimaksud pada ayat 637 dan ayat 6+7 ditetapkan !leh Direktur ?enderal. 3. etentuan ayat 6+7 Pasal ' diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut< Pasa*' 6*7 Pemegang /$P atau /$P dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan ?asa Pertambangan setelah rene ana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya. 6(7 Pemegang /$P atau /$P sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 %ajib menggunakan Perusahaan ?asa Pertambangan !kal dan1atau Perusahaan ?asa Pertambangan Nasi!nal. 637 Dalam hal tidak terdapat Perusahaan ?asa Pertambangan !kal dan1atau Perusahaan ?asa Pertambangan Nasi!nal sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7, pemegang /$P atau /$P dapat menggunakan Perusahaan ?asa Pertambangan ain. 6+7 Pemegang /$P atau /$P dapat menggunakan Perusahaan ?asa Pertambangan ain sebagaimana dimaksud pada ayat 637, apabila setelah melakukan pengumuman ke media massa l!kal dan1atau nasi!nal, tidak ada Perusahaan ?asa Pertambangan !kal dan1 atau Perusahaan ?asa Pertambangan Nasi!nal yang memenuhi klasi&ikasi dan kuali&ikasi yang dibutuhkan Pemegang /$P atau /$P. 6'7 Dalam hal Perusahaan ?asa Pertambangan ain mendapatkan pekerjaan di bidang ?asa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 6+7, Perusahaan ?asa Pertambangan ain harus memberikan sebagian pekerjaan yang didapatkannya kepada Perusahaan ?asa Pertambangan !kal sebagai subk!ntrakt!r sesuai dengan k!mpetensinya. 657 Pemegang /$P atau /$P dalam menggunakan Perusahaan ?asa Pertambangan ain sebagaimana dimaksud pada ayat 6+7 %ajib menerapkan asas kepatutan, transparan dan ke%ajaran. +. etentuan ayat 6*7, ayat 6(7, dan ayat 637 Pasal *) diubah serta ditambahkan 3 6tiga7 ayat, yakni ayat 6+7, ayat 6'7, dan ayat 657, sehingga berbunyi sebagai berikut< P*s*l 1# 6*7 Pemegang /$P atau /$P 0perasi Pr!duksi %ajib melaksanakan sendiri kegiatan Penambangan. 6(7 Pemegang /$P atau /$P 0perasi Pr!duksi dapat menyerahkan kegiatan Penambangan kepada perusahaan $saha ?asa Pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan1tanah penutup. 637 Pengupasan lapisan (stripping) batuan1tanah penutup sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 terdiri atas kegiatan penggalian, pemuatan, dan pemindahan lapisan (stripping) batuan1tanah penutup dengan atau tanpa didahului peledakan. 6+7 Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, !ptimalisasi peman&aatan, dan k!nserasi sumber daya mineral jenis timah aluial, pemegang /$P atau /$P yang berbentuk B$MN atau B$MD dalam pelaksanaan kegiatan penggalian
endapan timah aluial, dapat menyerahkan pekerjaannya kepada Perusahaan ?asa Pertambangan !kal dan1 atau masyarakat sekitar tambang melalui pr!gram kemitraan, setelah mendapatkan persetujuan Menteri. 6'7 Pemegang /$P atau /$P dengan met!de tambang ba%ah tanah, dalam pembuatan akses tunnel/shaft menuju vein ore/ seam coal, penyaliran, dan peranginan, dapat menyerahkan pekerjaannya kepada perusahaan $saha ?asa Pertambangan Bidang !nstruksi Pertambangan "ubbidang Pener!%!ngan (Tunneling). 657 Pemegang /$P atau /$P dapat menggunakan peralatan milik perusahaan pemegang "T melalui mekanisme penye%aan alat berat. '. etentuan ayat 6(7 Pasal *3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut< Pasal *3 6 *7 lasi&ikasi $ saha ? asa Pertam bangan terdiri atas< a. k!nsultan8 b. peren#ana8 #. pelaksana8 dan d. penguji peralatan, pada bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal +. 6(7 lasi&ikasi $saha ?asa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 huru& e dalam pelaksanaan kegiatannya disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal *) ayat 6(7, ayat 637, ayat 6+7, dan ayat 6'7. 5. etentuan ayat 6*7 dan ayat 6(7 Pasal *+ diubah serta ditambahkan ( 6dua7 ayat, yakni ayat 637 dan ayat 6+7, sehingga berbunyi sebagai berikut< Pasal *+ 6*7 uali&ikasi $saha ?asa Pertambangan terdiri atas< a. ke#il8 b. menengah8 dan e. besar. 6(7 uali&ikasi untuk lasi&ikasi k!nsultan, pereneana, pelaksana, dan penguji peralatan untuk bidang Penyelidikan $mum, Ekspl!rasi, "tudi elayakan, ingkungan Pertambangan, Paseatambang dan 9eklamasi, dan eselamatan dan esehatan erjaserta uali&ikasi untuk lasi&ikasi k!nsultan, pereneana, dan penguji perala tan bidang !nstruksi Pertambangan, Penambangan, Pen gangkutan , serta Peng!lahan dan Pemurnian serta pelaksana kegiatan penggalian timah aluial sebagaimana dimaksud dalam Pasal *) ayat 6+7 ditentukan sebagai berikut< a. uali&ikasi keeil apabila memiliki kekayaan bersih 9p ').))).))),)) 6lima puluh juta rupiah7 sampai dengan 9p 3)).))).))),)) 6tiga ratus juta rupiah78 b. uali&ikasi menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 9p 3)).))).))),)) 6tiga ratus juta rupiah7 sampai dengan 9p *.))).))).))),)) 6satu miliar rupiah78 dan #. uali&ikasi besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 9p *.))).))).))),)) 6satu miliar rupiah7. 637 uali&ikasi untuk lasi&ikasi pelaksana !nstruksi Pertambangan dan Pengangkutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal + ayat 6(7 huru& a angka + dan angka ' serta pengupasan lapisan (stripping) batuan1tanah penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal *) ayat 6(7 dan ayat 637 ditentukan sebagai berikut< a. uali&ikasi keeil apabila memiliki kekayaan bersih 9p *.))).))).))),)) 6satu miliar rupiah7 sampai dengan 9p ().))).))).))),)) 6dua puluh miliar rupiah78 b. uali&ikasi menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 9p ().))).))).))),))
6dua puluh miliar rupiah7 sampai dengan 9p *)).))).))).))),)) 6seratus milyar rupiah78 Dan #. uali&ikasi besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 9p *)).))).))).))),)) 6seratus miliar rupiah7. 6+7 Persyaratan jumlah kepemilikan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 dan ayat 637 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 4. etentuan ayat 637 dan 6+7 Pasal *' diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut< P*s*l 15 6*7 Pelaku $saha ?asa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan /$?P dari Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya. 6(7 /$?P diberikan !leh Menteri kepada pelaku $saha ?asa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 6(7 huru& b dan huru& #, dan ayat 6+7 untuk melakukan kegiatan $saha ?asa Pertambangan di seluruh %ilayah /nd!nesia. 637 /$?P diberikan !leh gubernur kepada pelaku $saha ?asa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 6(7 huru& a dan ayat 637 untuk melakukan kegiatan $saha ?asa Pertambangan dalam %ilayah pr!insi yang bersangkutan. 6+7 /$?P diberikan !leh bupati1%alik!ta kepada pelaku $saha ?asa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 6(7 huru& a dan ayat 637 untuk melakukan kegiatan $saha ?asa Pertambangan dalam %ilayah kabupaten1k!ta yang bersangkutan. >. etentuan ayat 6*7 dan ayat 6+7 Pasal *4 diubah serta ditambahkan * 6satu7 ayat, yakni ayat 657, sehingga berbunyi sebagai berikut< P*s*l 1' 6*7 /$?P atau "T diberikan untuk jangka %aktu ' 6lima7 tahun dan atas perm!h!nan yang bersangkutan dapat diperpanjang. 6(7 Perm!h!nan perpanjangan /$?P atau "T harus diajukan dalam jangka %aktu paling lambat * 6satu7 bulan sebelum /$?P atau "T berakhir. 637 /$?P atau "T yang telah diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. 6+7 /$?P atau "T diberikan berdasarkan perm!h!nan< a. baru8 b. perpanjangan8 dan1atau #. perubahan. 6'7 Perm!h!nan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 6+7 huru& # diajukan apabila terjadi perubahan< a. klasi&ikasi8 dan1 atau b. kuali&ikas 657 Perm!h!nan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 6'7 diajukan paling #epat 5 6enam7 bulan sejak di terbitkannya /$?P atau "T. 2. etentuan Pasal *> diubah, sehingga Pasal *> berbunyi sebagai berikut< P*s*l 18 Perm!h!nan /$?P sebagaimana dimaksud dalam Pasal *4 ayat 6+7 diajukan se#ara tertulis kepada Menteri,gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya berdasarkan &!rmat dan persyaratan sebagaimana ter#antum dalam ampiran // ;, ampiran // B, ampiran // C, dan ampiran // D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
*). etentuan Pasal *2 diubah, sehingga Pasal *2 berbunyi sebagai berikut< P*s*l 1% Perm!h!nan "T sebagaimana dimaksud dalam Pasal *4 ayat 6+7 diajukan se#ara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya berdasarkan &!rmat dan persyaratan sebagaimana ter#antum dalam ampiran /// ;, ampiran /// B, ampiran /// C, dan ampiran /// D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri in **. Diantara Pasal (( dan Pasal (3 disisipkan * 6satu7 Pasal, yakni Pasa*(( ;, yang berbunyi sebagai berikut< P*s*l "" A 6*7 /$?P yang akan menggunakan tenaga kerja asing, maka ren#ana penggunaannya harus mendapat i=in dari Menteri Tenaga erja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk. 6(7 $ntuk mendapatkan i=in sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya.
*(. etentuan huru& a, huru& b, huru& #, huru& e, dan huru& i Pasal (3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut< P*s*l"3 Pemegang /$?P atau "T dalam melaksanakan kegiatan usahanya %ajib< a. mengutamakan pr!duk dalam negeri8 b. mengutamakan subk!ntrakt!r l!kal sesuai k!mpetensinya8 #. mengutamakan tenaga kerja l!kal8 d. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya8 e. menyampaikan setiap d!kumen k!ntrak jasa pertambangan dengan pemegang /$P atau /$P kepada Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya8 &. melakukan upaya pengel!laan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan8 g. meng!ptimalkan pembelanjaan l!kal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya8 h. melaksanakan ketentuan eselamatan dan esehatan erja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan8 i. melaksanakan pr!gram pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan pertumbuhan ek!n!mi l!kal8 dan ?. menyusun dan menyampaikan lap!ran kegiatan kepada pemberi /$?P atau "T. *3. etentuan ayat 637 dan ayat 6+7 Pasal (+ diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut< P*s*l"/ 6*7 e%ajiban penyusunan lap!ran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3 huru& j berupa lap!ran elaksanaan kegiatan< a. tri%ulan8 dan b. tahunan. 6(7 ap!ran tri%ulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 meliputi < a. inestasi8 b. nilai k!ntrak8
#. realisasi k!ntrak8 d. pemberi k!ntrak8 e. tenaga kerj a8 &. peralatan 6masterlist78 g. penerimaan negara8 h. penerimaan daerah8 *. pembelanjaan l!kal, nasi!nal danl atau imp!r8 dan ?. pengembangan masyarakat (community development) . 637 Bentuk dan tata #ara lap!ran tri%ulan dan tahunan /$?P disusun berdasarkan &!rmat sebagaimana ter#antum dalam ampiran /A ; dan ampiran /A B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 6+7 Bentuk dan tata #ara lap!ran tri%ulan dan tahunan "T disusun berdasarkan &!rmat sebagaimana ter#antum dalam ampiran /A C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. *+. etentuan ayat 6*7 huru& b Pasal 3* diubah serta ditambahkan * 6satu7 huru&, yakni huru& e, sehingga berbunyi sebagai berikut< P*s*1 31 6*7 Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya dapat memberikan sanksi administrati& kepada pemegang /$?P atau "T yang melakukan pelanggaran sebagai berikut< a. melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan /$?P atau "T8 atau b. tidak menyampaikan lap!ran pelaksanaan kegiatan tri%ulan danl atau tahunan dalam jangka %aktupaling lambat 3) 6tiga puluh7 hari kerja setelah akhir peri!de selama 3 6tiga7 kali berturut-turut8 #. tidak melaksanakan ke%ajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3 sampai dengan Pasal (58 d. memberikan data yang tidak benar atau memalsukan d!kumen8 atau e. memindahtangankan /$?P atau "Tnya kepada pihak lain. 6(7 "anksi administrati& sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 berupa< a. peringatan tertulis8 b. penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh bidangjasa pertambangan8 atau #. pen#abutan /$?P atau "T. P*s*l II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ;gar setiap !rang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 9epublik /nd!nesia.
Diundangkan di ?akarta pada tanggal 2 0kt!ber ()*(
Ditetapkan di ?akarta padatanggal> 0kt!ber ()*( MENTE9/ ENE9@/ D;N "$MBE9 D;Y; M/NE9; 9EP$B/ /ND0NE"/;,
ttd. ?E90;C/ MENTE9/ H$$M D;N H; ;";"/ M;N$"/; 9EP$B/ /ND0NE"/;, ttd. ;M/9 "Y;M"$D/N BE9/T; NE@;9; 9EP$B/ /ND0NE"/; T;H$N ()*( N0M09 2>2
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KER!A DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR , KEP$ 512MEN2IV2"##/ TENTANG ISTIRAHAT PAN!ANG PADA PERUSAHAAN TERTENTU MENTERI TENAGA KER!A DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA7 Meni()*n+ , a.bah%a sebagai pelaksanaan Pasal 42 ayat 6+7 $ndang-undang N!m!r *3 Tahun ())3 tentang etenagakerjaan, perlu diatur mengenai perusahaan tertentu yang %ajib melaksanakan istirahat panjang 8 b.bah%a untuk itu perlu ditetapkan dengan eputusan Menteri 8 Men+in+* , *.$ndang-undang N!m!r 3 Tahun *2'* tentang Pernyataan Berlakunya
$ndang-undang Penga%asan Perburuhan Tahun *2+> N!m!r (3 dari 9epublik /nd!nesia untuk /nd!nesia 6embaran Negara 9epublik /nd!nesia Tahun *2'* N!m!r +7 8 (.$ndang-undang N!m!r 4 Tahun *2>* tentang ajib ap!r etenagakerjaan di Perusahaan 6embaran Negara 9epublik /nd!nesia Tahun *2>* N!m!r 3()*7 8 3.$ndang-undang N!m!r *3 Tahun ())3 tentang etenagakerjaan 6 embaran Negara 9epublik /nd!nesiaTahun ())3 N!m!r 32, Tambahan embaran Negara 9epublik /nd!nesia N!m!r +(427 8 +.eputusan Presiden 9epublik /nd!nesia N!m!r ((>1M Tahun ())* tentang Pembentukan abinet @!t!ng 9!y!ng. Me(e9h*i4*n , *.P!k!k-p!k!k Pikiran "ekretariat embaga erjasama Tripartit Nasi!nal tanggal (3 Maret ())+ 8 (.esepakatan 9apat Plen! "ekretariat embaga erjasama Tripartit Nasi!nal tanggal (3 Maret ())+ 8 MEMUTUSKAN , Mene*4*n , KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KER!A DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG ISTIRAHAT PAN!ANG PADA PERUSAHAAN TERTENTU$ P*s*l 1 Dalam eputusan Menteri ini yang dimaksud dengan < *. /stirahat panjang adalah istirahat yang diberikan kepada pekerja1buruh setelah masa kerja 5 6enam7 tahun se#ara terus menerus pada perusahaan yang sama. (. Perusahaan yang sama adalah perusahaan yang berada dalam satu badan hukum. 3. Menteri adalah Menteri Tenaga erja dan Transmigrasi. P*s*l " Perusahaan yang %ajib melaksanakan istirahat panjang adalah perusahaan yang selama ini telah melaksanakan istirahat panjang sebelum ditetapkannya eputusan Menteri ini. P*s*l 3 6*7 Pekerja1buruh yang melaksanakan hak istirahat panjang pada tahun ketujuh dan kedelapan, tidak berhak atas istirahat tahunan pada tahun tersebut8 6(7 "elama menjalankan hak istirahat panjang pekerja1buruh berhak atas upah penuh dan pada pelaksanaan istirahat tahun kedelapan pekerja1buruh diberikan k!mpensasi hak istirahat tahunan sebesar setengah bulan gaji. 637 @aji sebagaimana dimaksud dalam ayat 6(7 terdiri dari upah p!k!k ditambah tunjangan tetap. P*s*l / 6*7 Pengusaha %ajib memberitahukan se#ara tertulis kepada pekerja1buruh tentang saat timbulnya hak istirahat panjang selambat-lambatnya 3) 6 tiga puluh7 hari sebelum hak istirahat panjang timbul. 6(7 Hak istirahat panjang gugur apabila dalam %aktu 5 6enam7 bulan sejak hak atas istirahat panjang tersebut timbul pekerja1buruh tidak mempergunakan haknya. 637 Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat 6*7 tidak gugur apabila pekerja1buruh tidak dapat mempergunakan haknya. P*s*l 5
6*7 Perusahaan dapat menunda pelaksanaan istirahat panjang untuk paling lama 5 6enam7 bulan terhitung sejak timbulnya hak atas istirahat panjang dengan memperhatikan kepentingan pekerja1buruh dan atau perusahaan. 6(7 Penundaan pelaksanaan istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat 6*7 harus diatur dalam perjanjian kerja bersama. P*s*l & Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, tetapi pekerja1buruh belum mempergunakan hak istirahat panjangnya dan hak tersebut belum gugur atau pengusaha menunda pelaksanaan istirahat panjang tersebut, maka pekerja1buruh berhak atas suatu pembayaran upah dan k!mpensansi hak istirahat panjang yang seharusnya diterima. P*s*l ' 6*7 Dalam hal perusahaan telah memberikan hak istirahat panjang lebih baik dari ketentuan yang diatur dalam $ndang-undang N!m!r *3 Tahun ())3 tentang etenagakerjaan dan ketentuan dalam eputusan Menteri ini, maka perusahaan tidak b!leh mengurangi hal tersebut. 6(7 Dalam hal perusahaan telah memberikan hak istirahat panjang kepada pekerja1buruh tetapi lebih rendah dari ketentuan $ndang-undang N!m!r *3 Tahun ())3 tentang etenagakerjaan dan eputusan Menteri ini, maka perusahaan %ajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. P*s*l 8 Pelaksanaan istirahat panjang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. P*s*l % Menteri dapat menetapkan perubahan perusahaan yang %ajib memberikan istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ( sesuai dengan perkembangan ketenagakerjaan. P*s*l 1# eputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Di tetapkan di ?akarta pada tanggal > ;pril ())+
MENTERI TENAGA KER!A DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA7 : !A0OB NU.A .EA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR / TAHUN "##% TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DEN@;N 9;HM;T T$H;N Y;N@ M;H; E";, P9E"/DEN 9EP$B/ /ND0NE"/;
Menimbang< a. bah%a mineral dan batubara yang terkandung dalam %ilayah hukum pertambangan /nd!nesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup !rang banyak, karena itu pengel!laannya harus dikuasai !leh Negara untuk memberi nilai tambah se#ara nyata bagi perek!n!mian nasi!nal dalam usaha men#apai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat se#ara berkeadilan8 b. bah%a kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah se#ara nyata kepada pertumbuhan ek!n!mi nasi!nal dan pembangunan daerah se#ara berkelanjutan8 #. bah%a dengan mempertimbangkan perkembangan nasi!nal maupun internasi!nal, $ndang$ndang N!m!r ** Tahun *254 tentang etentuan-etentuan P!k!k Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengel!la dan mengusahakan p!tensi mineral dan batubara se#ara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, e&isien, dan ber%a%asan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasi!nal se#ara berkelanjutan8 d. bah%a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru& a, huru& b, dan huru& #, perlu membentuk $ndang-$ndang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Mengingat< Pasal ' ayat 6*7, Pasal () dan Pasal 33 ayat 6(7 dan ayat 637 $ndang-$ndang Dasar Negara 9epublik /nd!nesia Tahun *2+'. Den+*n Pe9seu;u*n Be9s*(*, DE.AN PER.AKILAN RAKAT REPUBLIK INDONESIA :*n PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA7 MEMUTUSKAN, Menetapkan< $ND;N@-$ND;N@ TENT;N@ PE9T;MB;N@;N M/NE9; D;N B;T$B;9; BAB I KETENTUAN UMUM P*s*l 1 Dalam $ndang-$ndang ini yang dimaksud dengan< *. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengel!laan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, ekspl!rasi, studi kelayakan, k!nstruksi, penambangan, peng!lahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pas#atambang. (. Mineral adalah senya%a an!rganik yang terbentuk di alam, yang memiliki si&at &isik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 3. Batubara adalah endapan senya%a !rganik karb!nan yang terbentuk se#ara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. +. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau
batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. '. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karb!n yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. 5. $saha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, ekspl!rasi, studi kelayakan, k!nstruksi, penambangan, peng!lahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pas#atambang. 4. /=in $saha Pertambangan, yang selanjutnya disebut /$P, adalah i=in untuk melaksanakan usaha pertambangan. >. /$P Ekspl!rasi adalah i=in usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, ekspl!rasi, dan studi kelayakan 2. /$P 0perasi Pr!duksi adalah i=in usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan /$P Ekspl!rasi untuk melakukan tahapan kegiatan !perasi pr!duksi. *). /=in Pertambangan 9akyat, yang selanjutnya disebut /P9, adalah i=in untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam %ilayah pertambangan rakyat dengan luas %ilayah dan inestasi terbatas. **. /=in $saha Pertambangan husus, yang selanjutnya disebut dengan /$P, adalah i=in untuk melaksanakan usaha pertambangan di %ilayah i=in usaha pertambangan khusus. *(. /$P Ekspl!rasi adalah i=in usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, ekspl!rasi, dan studi kelayakan di %ilayah i=in usaha pertambangan khusus. *3. /$P 0perasi Pr!duksi adalah i=in usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan /$P Ekspl!rasi untuk melakukan tahapan kegiatan !perasi pr!duksi di %ilayah i=in usaha pertambangan khusus. *+. Penyelidikan $mum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui k!ndisi ge!l!gi regi!nal dan indikasi adanya mineralisasi. *'. Ekspl!rasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memper!leh in&!rmasi se#ara terperin#i dan teliti tentang l!kasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta in&!rmasi mengenai lingkungan s!sial dan lingkungan hidup. *5. "tudi elayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memper!leh in&!rmasi se#ara rin#i seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ek!n!mis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta peren#anaan pas#atambang. *4. 0perasi Pr!duksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi k!nstruksi, penambangan, peng!lahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan *>. !nstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh &asilitas !perasi pr!duksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan. *2. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk mempr!duksi mineral dan1atau batubara dan mineral ikutannya. (). Peng!lahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan1atau batubara serta untuk meman&aatkan dan memper!leh mineral ikutan. (*. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan1atau batubara dari daerah tambang dan1atau tempat peng!lahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
((. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara. (3. Badan $saha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum /nd!nesia dan berkedudukan dalam %ilayah Negara esatuan 9epublik /nd!nesia. (+. ?asa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan. ('. ;nalisis Mengenai Dampak ingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan1atau kegiatan yang diren#anakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi pr!ses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan1atau kegiatan. (5. 9eklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ek!sistem agar dapat ber&ungsi kembali sesuai peruntukannya. (4. egiatan pas#atambang, yang selanjutnya disebut pas#atambang, adalah kegiatan teren#ana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan &ungsi lingkungan alam dan &ungsi s!sial menurut k!ndisi l!kal di seluruh %ilayah penambangan. (>. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik se#ara indiidual maupun k!lekti&, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. (2. ilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut P, adalah %ilayah yang memiliki p!tensi mineral dan1atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasi!nal. 3). ilayah $saha Pertambangan, yang selanjutnya disebut $P, adalah bagian dan P yang telah memiliki ketersediaan data, p!tensi, dan1atau in&!rmasi ge!l!gi. 3*. ilayah /=in $saha Pertambangan, yang selanjutnya disebut /$P, adalah %ilayah yang diberikan kepada pemegang /$P. 3(. ilayah Pertambangan 9akyat, yang selanjutnya disebut P9, adalah bagian dari P tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 33. ilayah Pen#adangan Negara, yang selanjutnya disebut PN, adalah bagian dari P yang di#adangkan untuk kepentingan strategis nasi!nal. 3+. ilayah $saha Pertambangan husus yang selanjutnya disebut $P, adalah bagian dari PN yang dapat diusahakan. 3'. ilayah /=in $saha Pertambangan husus dalam $P, yang selanjutnya disebut /$P, adalah %ilayah yang diberikan kepada pemegang /$P. 35. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 9epublik /nd!nesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara 9epublik /nd!nesia sebagaimana dimaksud dalam $ndang-$ndang Dasar Negara 9epublik /nd!nesia Tahun *2+'. 34. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau %alik!ta, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3>. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
BAB II ASAS DAN TU!UAN P*s*l " Pertambangan mineral dan1atau batubara dikel!la berasaskan< a. man&aat, keadilan, dan keseimbangan8 b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa8 #. partisipati&, transparansi, dan akuntabilitas8 d. berkelanjutan dan ber%a%asan lingkungan. P*s*l 3 Dalam rangka mendukung pembangunan nasi!nal yang berkesinambungan, tujuan pengel!laan mineral dan batubara adalah< a. menjamin e&ektiitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan se#ara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing8 b. menjamin man&aat pertambangan mineral dan batubara se#ara berkelanjutan dan ber%a%asan lingkungan hidup8 #. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan1atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri8 d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasi!nal agar lebih mampu bersaing di tingkat nasi!nal, regi!nal, dan internasi!nal8 e. meningkatkan pendapatan masyarakat l!kal, daerah, dan negara, serta men#iptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat8 dan &. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. BAB III PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA P*s*l / 6*7 Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasi!nal yang dikuasai !leh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. 6(7 Penguasaan mineral dan batubara !leh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 diselenggarakan !leh Pemerintah dan1atau pemerintah daerah. P*s*l 5 6*7 $ntuk kepentingan nasi!nal, Pemerintah setelah berk!nsultasi dengan De%an Per%akilan 9akyat 9epublik /nd!nesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan1atau batubara untuk kepentingan dalam negeri. 6(7 epentingan nasi!nal sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 dapat dilakukan dengan pengendalian pr!duksi dan eksp!r. 637 Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7, Pemerintah mempunyai ke%enangan untuk menetapkan jumlah pr!duksi tiap-tiap k!m!ditas per tahun setiap pr!insi. 6+7 Pemerintah daerah %ajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan !leh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 637. 6'7 etentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral dan1atau batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 dan pengendalian pr!duksi dan eksp!r sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 dan ayat 637 diatur dengan peraturan pemerintah.
BAB IV KE.ENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA P*s*l & 6*7 e%enangan Pemerintah dalam pengel!laan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah< a. penetapan kebijakan nasi!nal8 b. pembuatan peraturan perundang-undangan8 #. penetapan standar nasi!nal, ped!man, dan kriteria8 d. penetapan sistem peri=inan pertambangan mineral dan batubara nasi!nal8 e. penetapan P yang dilakukan setelah berk!!rdinasi dengan pemerintah daerah dan berk!nsultasi dengan De%an Per%akilan 9akyat 9epublik /nd!nesia8 &. pemberian /$P, pembinaan, penyelesaian k!n&lik masyarakat, dan penga%asan usaha pertambangan yang berada pada lintas %ilayah pr!insi dan1atau %ilayah laut lebih dari *( 6dua belas7 mil dari garis pantai8 g. pemberian /$P, pembinaan, penyelesaian k!n&lik masyarakat, dan penga%asan usaha pertambangan yang l!kasi penambangannya berada pada lintas %ilayah pr!insi dan1atau %ilayah laut lebih dari *( 6dua belas7 mil dari garis pantai8 h. pemberian /$P, pembinaan, penyelesaian k!n&lik masyarakat, dan penga%asan usaha pertambangan !perasi pr!duksi yang berdampak lingkungan langsung lintas pr!insi dan1atau dalam %ilayah laut lebih dari *( 6dua belas7 mil dari garis pantai8 i. pemberian /$P Ekspl!rasi dan /$P 0perasi Pr!duksi8 j. pengealuasian /$P 0perasi Pr!duksi, yang dikeluarkan !leh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik8 k. penetapan kebijakan pr!duksi, pemasaran, peman&aatan, dan k!nserasi8 l. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat8 m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara8 n. pembinaan dan penga%asan penyelenggaraan pengel!laan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan !leh pemerintah daerah8 !. pembinaan dan penga%asan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan8 p. penginentarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta ekspl!rasi dalam rangka memper!leh data dan in&!rmasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan $P dan PN8 . pengel!laan in&!rmasi ge!l!gi, in&!rmasi p!tensi sumber daya mineral dan batubara, serta in&!rmasi pertambangan pada tingkat nasi!nal8 r. pembinaan dan penga%asan terhadap reklamasi lahan pas#atambang8 s. penyusunan nera#a sumber daya mineral dan batubara tingkat nasi!nal8 t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan8 dan u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah pr!insi, dan pemerintah kabupaten1k!ta dalam penyelenggaraan pengel!laan usaha pertambangan. 6(7 e%enangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P*s*l ' 6*7 e%enangan pemerintah pr!insi dalam pengel!laan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah< a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah8 b. pemberian /$P, pembinaan, penyelesaian k!n&lik masyarakat dan penga%asan usaha pertambangan pada lintas %ilayah kabupaten1k!ta dan1atau %ilayah laut + 6empat7 mil sampai dengan *( 6dua belas7 mil8
#. pemberian /$P, pembinaan, penyelesaian k!n&lik masyarakat dan penga%asan usaha pertambangan !perasi pr!duksi yang kegiatannya berada pada lintas %ilayah kabupaten1k!ta dan1atau %ilayah laut + 6empat7 mil sampai dengan *( 6dua belas7 mil8 d. pemberian /$P, pembinaan, penyelesaian k!n&lik masyarakat dan penga%asan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten1k!ta dan1atau %ilayah laut + 6empat7 mil sampai dengan *( 6dua belas7 mil8 e. penginentarisasian, penyelidikan dan penelitian serta ekspl!rasi dalam rangka memper!leh data dan in&!rmasi mineral dan batubara sesuai dengan ke%enangannya8 &. pengel!laan in&!rmasi ge!l!gi, in&!rmasi p!tensi sumber daya mineral dan batubara, serta in&!rmasi pertambangan pada daerah1%ilayah pr!insi8 g. penyusunan nera#a sumber daya mineral dan batubara pada daerah1%ilayah pr!insi8 h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di pr!insi8 i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan8 j. peng!!rdinasian peri=inan dan penga%asan penggunaan bahan peledak di %ilayah tambang sesuai dengan ke%enangannya8 k. penyampaian in&!rmasi hasil inentarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta ekspl!rasi kepada Menteri dan bupati1%alik!ta8 l. penyampaian in&!rmasi hasil pr!duksi, penjualan dalam negeri, serta eksp!r kepada Menteri dan bupati1%alik!ta8 m. pembinaan dan penga%asan terhadap reklamasi lahan pas#atambang8 dan n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah pr!insi dan pemerintah kabupaten1k!ta dalam penyelenggaraan pengel!laan usaha pertambangan. 6(7 e%enangan pemerintah pr!insi sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P*s*l 8 6*7 e%enangan pemerintah kabupaten1k!ta dalam pengel!laan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah< a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah8 b. pemberian /$P dan /P9, pembinaan, penyelesaian k!n&lik masyarakat, dan penga%asan usaha pertambangan di %ilayah kabupaten1k!ta dan1atau %ilayah laut sampai dengan + 6empat7 mil8 #. pemberian /$P dan /P9, pembinaan, penyelesaian k!n&lik masyarakat dan penga%asan usaha pertambangan !perasi pr!duksi yang kegiatannya berada di %ilayah kabupaten1k!ta dan1atau %ilayah laut sampai dengan + 6empat7 mil8 d. penginentarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta ekspl!rasi dalam rangka memper!leh data dan in&!rmasi mineral dan batubara8 e. pengel!laan in&!rmasi ge!l!gi, in&!rmasi p!tensi mineral dan batubara, serta in&!rmasi pertambangan pada %ilayah kabupaten 1k!ta8 &. penyusunan nera#a sumber daya mineral dan batubara pada %ilayah kabupaten1k!ta8 g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan8 h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan man&aat kegiatan usaha pertambangan se#ara !ptimal8 i. penyampaian in&!rmasi hasil inentarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta ekspl!rasi dan ekspl!itasi kepada Menteri dan gubernur8 j. penyampaian in&!rmasi hasil pr!duksi, penjualan dalam negeri, serta eksp!r kepada Menteri dan gubernur8
k. pembinaan dan penga%asan terhadap reklamasi lahan pas#atambang8 dan l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten1k!ta dalam penyelenggaraan pengel!laan usaha pertambangan. 6(7 e%enangan pemerintah kabupaten1k!ta sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V .ILAAH PERTAMBANGAN B*+i*n Kes*u U(u( P*s*l % 6*7 P sebagai bagian dari tata ruang nasi!nal merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. 6(7 P sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 ditetapkan !leh Pemerintah setelah berk!!rdinasi dengan pemerintah daerah dan berk!nsultasi dengan De%an Per%akilan 9akyat 9epublik /nd!nesia. P*s*l 1# Penetapan P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 6(7 dilaksanakan< a. se#ara transparan, partisipati&, dan bertanggung ja%ab8 b. se#ara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ek!l!gi, ek!n!mi, dan s!sial budaya, serta ber%a%asan lingkungan8 dan #. dengan memperhatikan aspirasi daerah. P*s*l 11 Pemerintah dan pemerintah daerah %ajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan P. P*s*l 1" etentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal *), dan Pasal ** diatur dengan peraturan pemerintah. P*s*l 13 P terdiri atas< a. $P8 b. P98 dan #. PN. B*+i*n Ke:u* .il*<*h Us*h* Pe9*()*n+*n P*s*l 1/ 6*7 Penetapan $P dilakukan !leh Pemerintah setelah berk!!rdinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan se#ara tertulis kepada De%an Per%akilan 9akyat 9epublik /nd!nesia. 6(7 !!rdinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan in&!rmasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah. P*s*l 15 Pemerintah dapat melimpahkan sebagian ke%enangannya dalam penetapan $P sebagaimana
dimaksud dalam Pasal *+ ayat 6*7 kepada pemerintah pr!insi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P*s*l 1& "atu $P terdiri atas * 6satu7 atau beberapa /$P yang berada pada lintas %ilayah pr!insi, lintas %ilayah kabupaten1k!ta, dan1atau dalam * 6satu7 %ilayah kabupaten1k!ta. P*s*l 1' uas dan batas /$P mineral l!gam dan batubara ditetapkan !leh Pemerintah berk!!rdinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki !leh Pemerintah. P*s*l 18 riteria untuk menetapkan * 6satu7 atau beberapa /$P dalam * 6satu7 $P adalah sebagai berikut< a. letak ge!gra&is8 b. kaidah k!nserasi8 #. daya dukung lindungan lingkungan8 d. !ptimalisasi sumber daya mineral dan1atau batubara8 dan e. tingkat kepadatan penduduk. P*s*l 1% etentuan lebih lanjut mengenai tata #ara penetapan batas dan luas /$P sebagaimana dimaksud dalam Pasal *4 diatur dengan peraturan pemerintah. B*+i*n Kei+* .il*<*h Pe9*()*n+*n R*4<* P*s*l "# egiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu P9. P*s*l "1 P9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal () ditetapkan !leh bupati1%alik!ta setelah berk!nsultasi dengan De%an Per%akilan 9akyat Daerah kabupaten1k!ta. P*s*l "" riteria untuk menetapkan P9 adalah sebagai berikut< a. mempunyai #adangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan1atau di antara tepi dan tepi sungai8 b. mempunyai #adangan primer l!gam atau batubara dengan kedalaman maksimal (' 6dua puluh lima7 meter8 #. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba8 d. luas maksimal %ilayah pertambangan rakyat adalah (' 6dua puluh lima7 hektare8 e. menyebutkan jenis k!m!ditas yang akan ditambang8 dan1atau &. merupakan %ilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurangkurangnya *' 6lima belas7 tahun. P*s*l "3 Dalam menetapkan P9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (*, bupati1%alik!ta berke%ajiban melakukan pengumuman mengenai ren#ana P9 kepada masyarakat se#ara terbuka. P*s*l "/ ilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai P9 dipri!ritaskan untuk ditetapkan sebagai P9. P*s*l "5 etentuan lebih lanjut mengenai ped!man, pr!sedur, dan penetapan P9 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal (* dan Pasal (3 diatur dengan peraturan pemerintah. P*s*l "& etentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan P9, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (( dan Pasal (3 diatur dengan peraturan daerah kabupaten1k!ta. B*+i*n Kee(* .il*<*h Pen6*:*n+*n Ne+*9* P*s*l "' 6*7 $ntuk kepentingan strategis nasi!nal, Pemerintah dengan persetujuan De%an Per%akilan 9akyat 9epublik /nd!nesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan PN sebagai daerah yang di#adangkan untuk k!m!ditas tertentu dan daerah k!nserasi dalam rangka menjaga keseimbangan ek!sistem dan lingkungan. 6(7 PN yang ditetapkan untuk k!m!ditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 dapat diusahakan sebagian luas %ilayahnya dengan persetujuan De%an Per%akilan 9akyat 9epublik /nd!nesia. 637 PN yang ditetapkan untuk k!nserasi sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 ditentukan batasan %aktu dengan persetujuan De%an Per%akilan 9akyat 9epublik /nd!nesia. 6+7 ilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 dan ayat 637 berubah statusnya menjadi $P. P*s*l "8 Perubahan status PN sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4 ayat 6(7, ayat 637, dan ayat 6+7 menjadi $P dapat dilakukan dengan mempertimbangkan< a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri8 b. sumber deisa negara8 #. k!ndisi %ilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana8 d. berp!tensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ek!n!mi8 e. daya dukung lingkungan8 dan1atau &. penggunaan tekn!l!gi tinggi dan m!dal inestasi yang besar. P*s*l "% 6*7 $P sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4 ayat 6+7 yang akan diusahakan ditetapkan !leh Pemerintah setelah berk!!rdinasi dengan pemerintah daerah. 6(7 Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di $P sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 dilakukan dalam bentuk /$P. P*s*l 3# "atu $P terdiri atas * 6satu7 atau beberapa /$P yang berada pada lintas %ilayah pr!insi, lintas %ilayah kabupaten1k!ta, dan1atau dalam * 6satu7 %ilayah kabupaten1k!ta. P*s*l 31 uas dan batas /$P mineral l!gam dan batubara ditetapkan !leh Pemerintah berk!!rdinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan in&!rmasi yang dimiliki !leh Pemerintah. P*s*l 3" riteria untuk menetapkan * 6satu7 atau beberapa /$P dalam * 6satu7 $P adalah sebagai berikut< a. letak ge!gra&is8 b. kaidah k!nserasi8
#. daya dukung lindungan lingkungan8 d. !ptimalisasi sumber daya mineral dan1atau batubara8 dan e. tingkat kepadatan penduduk. P*s*l 33 etentuan lebih lanjut mengenai tata #ara penetapan luas dan batas /$P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3* dan Pasal 3( diatur dengan peraturan pemerintah. BAB VI USAHA PERTAMBANGAN P*s*l 3/ 6*7 $saha pertambangan dikel!mp!kkan atas< a. pertambangan mineral8 dan b. pertambangan batubara. 6(7 Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 huru& a dig!l!ngkan atas< a. pertambangan mineral radi!akti&8 b. pertambangan mineral l!gam8 #. pertambangan mineral bukan l!gam8 dan d. pertambangan batuan. 637 etentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu k!m!ditas tambang ke dalam suatu g!l!ngan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 diatur dengan peraturan pemerintah. P*s*l 35 $saha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3+ dilaksanakan dalam bentuk< a. /$P8 b. /P98 dan #. /$P. BAB VII I=IN USAHA PERTAMBANGAN B*+i*n Kes*u U(u( P*s*l 3&
6*7 /$P terdiri atas dua tahap< a. /$P Ekspl!rasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, ekspl!rasi, dan studi kelayakan8 b. /$P 0perasi Pr!duksi meliputi kegiatan k!nstruksi, penambangan, peng!lahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. 6(7 Pemegang /$P Ekspl!rasi dan pemegang /$P 0perasi Pr!duksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7. P*s*l 3' /$P diberikan !leh< a. bupati1%alik!ta apabila /$P berada di dalam satu %ilayah kabupaten1k!ta8 b. gubernur apabila /$P berada pada lintas %ilayah kabupaten1k!ta dalam * 6satu7 pr!insi setelah mendapatkan rek!mendasi dari bupati1%alik!ta setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan8 dan #. Menteri apabila /$P berada pada lintas %ilayah pr!insi setelah mendapatkan rek!mendasi dari gubernur dan bupati1%alik!ta setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
P*s*l 38
/$P diberikan kepada< a. badan usaha8 b. k!perasi8 dan #. perse!rangan. P*s*l 3% 6*7 /$P Ekspl!rasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 6*7 huru& a %ajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya< a. nama perusahaan8 b. l!kasi dan luas %ilayah8 #. ren#ana umum tata ruang8 d. jaminan kesungguhan8 e. m!dal inestasi8 &. perpanjangan %aktu tahap kegiatan8 g. hak dan ke%ajiban pemegang /$P8 h. jangka %aktu berlakunya tahap kegiatan8 i. jenis usaha yang diberikan8 j. ren#ana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar %ilayah pertambangan8 k. perpajakan8 l. penyelesaian perselisihan8 m. iuran tetap dan iuran ekspl!rasi8 dan n. amdal. 6(7 /$P 0perasi Pr!duksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 6*7 huru& b %ajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya< a. nama perusahaan8 b. luas %ilayah8 #. l!kasi penambangan8
d. l!kasi peng!lahan dan pemurnian8 e. pengangkutan dan penjualan8 &. m!dal inestasi8 g. jangka %aktu berlakunya /$P8 h. jangka %aktu tahap kegiatan8 i. penyelesaian masalah pertanahan8 j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pas#atambang8 k. dana jaminan reklamasi dan pas#atambang8 l. perpanjangan /$P8 m. hak dan ke%ajiban pemegang /$P8 n. ren#ana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar %ilayah pertambangan8 !. perpajakan8 p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran pr!duksi8 . penyelesaian perselisihan8 r. keselamatan dan kesehatan kerja8 s. k!nserasi mineral atau batubara8 t. peman&aatan barang, jasa, dan tekn!l!gi dalam negeri8 u. penerapan kaidah keek!n!mian dan keteknikan pertambangan yang baik8 . pengembangan tenaga kerja /nd!nesia8 %. pengel!laan data mineral atau batubara8 dan
G. penguasaan, pengembangan, dan penerapan tekn!l!gi pertambangan mineral atau batubara. P*s*l /# 6*7 /$P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 6*7 diberikan untuk * 6satu7 jenis mineral atau batubara. 6(7 Pemegang /$P sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 yang menemukan mineral lain di dalam /$P yang dikel!la diberikan pri!ritas untuk mengusahakannya. 637 Pemegang /$P yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7, %ajib mengajukan perm!h!nan /$P baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya. 6+7 Pemegang /$P sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut. 6'7 Pemegang /$P yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat 6+7, %ajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak diman&aatkan pihak lain. 657 /$P untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat 6+7 dan ayat 6'7 dapat diberikan kepada pihak lain !leh Menteri, gubernur, dan bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya. P*s*l /1 /$P tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian /$P. B*+i*n Ke:u* IUP E4sl9*si P*s*l /" 6*7 /$P Ekspl!rasi untuk pertambangan mineral l!gam dapat diberikan dalam jangka %aktu paling lama > 6delapan7 tahun. 6(7 /$P Ekspl!rasi untuk pertambangan mineral bukan l!gam dapat diberikan paling lama dalam jangka %aktu 3 6tiga7 tahun dan mineral bukan l!gam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka %aktu paling lama 4 6tujuh7 tahun. 637 /$P Ekspl!rasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka %aktu paling lama 3 6tiga7 tahun. 6+7 /$P Ekspl!rasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka %aktu paling lama 4 6tujuh7 tahun. P*s*l /3 6*7 Dalam hal kegiatan ekspl!rasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang /$P Ekspl!rasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali %ajib melap!rkan kepada pemberi /$P. 6(7 Pemegang /$P Ekspl!rasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 %ajib mengajukan i=in sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. P*s*l // /=in sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal +3 ayat 6(7 diberikan !leh Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya. P*s*l /5 Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal +3 dikenai iuran pr!duksi. B*+i*n Kei+*
IUP Oe9*si P9:u4si P*s*l /& 6*7 "etiap pemegang /$P Ekspl!rasi dijamin untuk memper!leh /$P 0perasi Pr!duksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. 6(7 /$P 0perasi Pr!duksi dapat diberikan kepada badan usaha, k!perasi, atau perse!rangan atas hasil pelelangan /$P mineral l!gam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan. P*s*l /' 6*7 /$P 0perasi Pr!duksi untuk pertambangan mineral l!gam dapat diberikan dalam jangka %aktu paling lama () 6dua puluh7 tahun dan dapat diperpanjang ( 6dua7 kali masing-masing *) 6sepuluh7 tahun. 6(7 /$P 0perasi Pr!duksi untuk pertambangan mineral bukan l!gam dapat diberikan dalam jangka %aktu paling lama *) 6sepuluh7 tahun dan dapat diperpanjang ( 6dua7 kali masingmasing ' 6lima7 tahun. 637 /$P 0perasi Pr!duksi untuk pertambangan mineral bukan l!gam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka %aktu paling lama () 6dua puluh7 tahun dan dapat diperpanjang ( 6dua7 kali masing-masing *) 6sepuluh7 tahun. 6+7 /$P 0perasi Pr!duksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka %aktu paling lama ' 6lima7 tahun dan dapat diperpanjang ( 6dua7 kali masing-masing ' 6lima7 tahun. 6'7 /$P 0perasi Pr!duksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka %aktu paling lama () 6dua puluh7 tahun dan dapat diperpanjang ( 6dua7 kali masing-masing *) 6sepuluh7 tahun. P*s*l /8
/$P 0perasi Pr!duksi diberikan !leh< a. bupati1%alik!ta apabila l!kasi penambangan, l!kasi peng!lahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu %ilayah kabupaten1k!ta8 b. gubernur apabila l!kasi penambangan, l!kasi peng!lahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam %ilayah kabupaten1k!ta yang berbeda setelah mendapatkan rek!mendasi dari bupati1%alik!ta setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan8 dan #. Menteri apabila l!kasi penambangan, l!kasi peng!lahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam %ilayah pr!insi yang berbeda setelah mendapatkan rek!mendasi dari gubernur dan bupati1%alik!ta setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. P*s*l /% etentuan lebih lanjut mengenai tata #ara pemberian /$P Ekspl!rasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal +( dan /$P 0perasi Pr!duksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal +5 diatur dengan peraturan pemerintah. B*+i*n Kee(* Pe9*()*n+*n Mine9*l P*9*+9*> 1 Pe9*()*n+*n Mine9*l R*:i*4i> P*s*l 5# $P mineral radi!akti& ditetapkan !leh Pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P*9*+9*> "
Pe9*()*n+*n Mine9*l L+*( P*s*l 51 /$P mineral l!gam diberikan kepada badan usaha, k!perasi, dan perse!rangan dengan #ara lelang. P*s*l 5" 6*7 Pemegang /$P Ekspl!rasi mineral l!gam diberi /$P dengan luas paling sedikit '.))) 6lima ribu7 hektare dan paling banyak *)).))) 6seratus ribu7 hektare. 6(7 Pada %ilayah yang telah diberikan /$P Ekspl!rasi mineral l!gam dapat diberikan /$P kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. 637 Pemberian /$P sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang /$P pertama. P*s*l 53 Pemegang /$P 0perasi Pr!duksi mineral l!gam diberi /$P dengan luas paling banyak ('.))) 6dua puluh lima ribu7 hektare. P*9*+9*> 3 Pe9*()*n+*n Mine9*l Bu4*n L+*( P*s*l 5/ /$P mineral bukan l!gam diberikan kepada badan usaha, k!perasi, dan perse!rangan dengan #ara perm!h!nan %ilayah kepada pemberi i=in sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. P*s*l 55 6*7 Pemegang /$P Ekspl!rasi mineral bukan l!gam diberi /$P dengan luas paling sedikit ')) 6lima ratus7 hektare dan paling banyak ('.))) 6dua puluh lima ribu7 hektare. 6(7 Pada %ilayah yang telah diberikan /$P Ekspl!rasi mineral bukan l!gam dapat diberikan /$P kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. 637 Pemberian /$P sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 dilakukan setelah mempertimbangkan, pendapat dari pemegang /$P pertama. P*s*l 5& Pemegang /$P 0perasi Pr!duksi mineral bukan l!gam diberi /$P dengan luas paling banyak '.))) 6lima ribu7 hektare. P*9*+9*> / Pe9*()*n+*n B*u*n P*s*l 5' /$P batuan diberikan kepada badan usaha, k!perasi, dan perse!rangan dengan #ara perm!h!nan %ilayah kepada pemberi i=in sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. P*s*l 58 6*7 Pemegang /$P Ekspl!rasi batuan diberi /$P dengan luas paling sedikit ' 6lima7 hektare dan paling banyak '.))) 6lima ribu7 hektare. 6(7 Pada %ilayah yang telah diberikan /$P Ekspl!rasi batuan dapat diberikan /$P kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. 637 Pemberian /$P sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang /$P pertama.
P*s*l 5% Pemegang /$P 0perasi Pr!duksi batuan diberi /$P dengan luas paling banyak *.))) 6seribu7 hektare. B*+i*n Keli(* Pe9*()*n+*n B*u)*9* P*s*l /$P batubara diberikan kepada badan usaha, k!perasi, dan perse!rangan dengan #ara lelang. P*s*l &1 6*7 Pemegang /$P Ekspl!rasi Batubara diberi /$P dengan luas paling sedikit '.))) 6lima ribu7 hektare dan paling banyak ').))) 6lima puluh ribu7 hektare. 6(7 Pada %ilayah yang telah diberikan /$P Ekspl!rasi batubara dapat diberikan /$P kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. 637 Pemberian /$P sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang /$P pertama. P*s*l &" Pemegang /$P 0perasi Pr!duksi batubara diberi /$P dengan luas paling banyak *'.))) 6lima belas ribu7 hektare. P*s*l &3 etentuan lebih lanjut mengenai tata #ara memper!leh /$P sebagaimana dimaksud dalam Pasal '*, Pasal '+, Pasal '4, dan Pasal 5) diatur dengan peraturan pemerintah. BAB VIII PERSARATAN PERI=INAN USAHA PERTAMBANGAN P*s*l &/ Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ke%enangannya berke%ajiban mengumumkan ren#ana kegiatan usaha pertambangan di /$P sebagaimana dimaksud dalam Pasal *5 serta memberikan /$P Ekspl!rasi dan /$P 0perasi Pr!duksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada masyarakat se#ara terbuka. P*s*l &5 6*7 Badan usaha, k!perasi, dan perse!rangan sebagaimana dimaksud dalam. Pasal '*, Pasal '+, Pasal '4, dan Pasal 5) yang melakukan usaha pertambangan %ajib memenuhi persyaratan administrati&, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan &inansial. 6(7 etentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrati&, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan &inansial sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 diatur dengan peraturan pemerintah. BAB I I=IN PERTAMBANGAN RAKAT P*s*l && egiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal () dikel!mp!kkan sebagai berikut< a. pertambangan mineral l!gam8
b. pertambangan mineral bukan l!gam8 #. pertambangan batuan8 dan1atau d. pertambangan batubara. P*s*l &' 6*7 Bupati1%alik!ta memberikan /P9 terutama kepada penduduk setempat, baik perse!rangan maupun kel!mp!k masyarakat dan1atau k!perasi. 6(7 Bupati1%alik!ta dapat melimpahkan ke%enangan pelaksanaan pemberian /P9 sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 kepada #amat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 637 $ntuk memper!leh /P9 sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7, pem!h!n %ajib menyampaikan surat perm!h!nan kepada bupati1%alik!ta. P*s*l &8 6*7 uas %ilayah untuk * 6satu7 /P9 yang dapat diberikan kepada< a. perse!rangan paling banyak * 6satu7 hektare8 b. kel!mp!k masyarakat paling banyak ' 6lima7 hektare8 dan1atau #. k!perasi paling banyak *) 6sepuluh7 hektare. 6(7 /P9 diberikan untuk jangka %aktu paling lama ' 6lima7 tahun dan dapat diperpanjang. P*s*l &% Pemegang /P9 berhak< a. mendapat pembinaan dan penga%asan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan1atau pemerintah daerah8 dan b. mendapat bantuan m!dal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P*s*l '# Pemegang /P9 %ajib< a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 6tiga7 bulan setelah /P9 diterbitkan8 b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengel!laan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku8 #. mengel!la lingkungan hidup bersama pemerintah daerah8 d. membayar iuran tetap dan iuran pr!duksi8 dan e. menyampaikan lap!ran pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat se#ara berkala kepada pemberi /P9. P*s*l '1 6*7 "elain ke%ajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4), pemegang /P9 dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 %ajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan. 6(7 etentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 diatur dengan peraturan pemerintah. P*s*l '" etentuan lebih lanjut mengenai tata #ara pemberian /P9 diatur dengan peraturan daerah kabupaten1k!ta. P*s*l '3 6*7 Pemerintah kabupaten1k!ta melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, tekn!l!gi pertambangan, serta perm!dalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat. 6(7 Pemerintah kabupaten1k!ta bertanggung ja%ab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi< a. keselamatan dan kesehatan kerja8
b. pengel!laan lingkungan hidup8 dan #. pas#atambang. 637 $ntuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7, pemerintah kabupaten1k!ta %ajib mengangkat pejabat &ungsi!nal inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6+7 Pemerintah kabupaten1k!ta %ajib men#atat hasil pr!duksi dan seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam %ilayahnya dan melap!rkannya se#ara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat. BAB I=IN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS P*s*l '/ 6*7 /$P diberikan !leh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. 6(7 /$P sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 diberikan untuk * 6satu7 jenis mineral l!gam atau batubara dalam * 6satu7 /$P. 637 Pemegang /$P sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 yang menemukan mineral lain di dalam /$P yang dikel!la diberikan pri!ritas untuk mengusahakannya. 6+7 Pemegang /$P yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7, %ajib mengajukan perm!h!nan /$P baru kepada Menteri. 6'7 Pemegang /$P sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut. 657 Pemegang /$P yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat 6+7, %ajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak diman&aatkan pihak lain. 647 /$P untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat 6+7 dan ayat 6'7 dapat diberikan kepada pihak lain !leh Menteri. P*s*l '5 6*7 Pemberian /$P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4+ ayat 6*7 dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (>. 6(7 /$P sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum /nd!nesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha s%asta. 637 Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 mendapat pri!ritas dalam mendapatkan /$P. 6+7 Badan usaha s%asta sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 untuk mendapatkan /$P dilaksanakan dengan #ara lelang /$P. P*s*l '& 6*7 /$P terdiri atas dua tahap< a. /$P Ekspl!rasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, ekspl!rasi, dan studi kelayakan8 b. /$P 0perasi Pr!duksi meliputi kegiatan k!nstruksi, penambangan, peng!lahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. 6(7 Pemegang /$P Ekspl!rasi dan pemegang /$P 0perasi Pr!duksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7. 637 etentuan lebih lanjut mengenai tata #ara memper!leh /$P sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 diatur dengan peraturan pemerintah. P*s*l ''
6*7 "etiap pemegang /$P Ekspl!rasi dijamin untuk memper!leh /$P 0perasi Pr!duksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. 6(7 /$P 0perasi Pr!duksi dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum /nd!nesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4' ayat 637 dan ayat 6+7 yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan. P*s*l '8 /$P Ekspl!rasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 6*7 huru& a sekurang-kurangnya %ajib memuat< a. nama perusahaan8 b. luas dan l!kasi %ilayah8 #. ren#ana umum tata ruang8 d. jaminan kesungguhan8 e. m!dal inestasi8 &. perpanjangan %aktu tahap kegiatan8 g. hak dan ke%ajiban pemegang /$P8 h. jangka %aktu tahap kegiatan8 i. jenis usaha yang diberikan8 j. ren#ana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar %ilayah pertambangan8 k. perpajakan8 l. penyelesaian perselisihan masalah pertanahan8 m. iuran tetap dan iuran ekspl!rasi8 dan n. amdal. P*s*l '% /$P 0perasi Pr!duksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 6*7 huru& b sekurangkurangnya %ajib memuat< a. nama perusahaan8 b. luas %ilayah8 #. l!kasi penambangan8 d. l!kasi peng!lahan dan pemurnian8 e. pengangkutan dan penjualan8 &. m!dal inestasi8 g. jangka %aktu tahap kegiatan8 h. penyelesaian masalah pertanahan8 i. lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pas#atambang8 j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pas#atambang8 k. jangka %aktu berlakunya /$P8 l. perpanjangan /$P8 m. hak dan ke%ajiban8 n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar %ilayah pertambangan8 !. perpajakan8 p. iuran tetap dan iuran pr!duksi serta bagian pendapatan negara1daerah, yang terdiri atas bagi hasil dan keuntungan bersih sejak berpr!duksi8 . penyelesaian perselisihan8 r. keselamatan dan kesehatan kerja8 s. k!nserasi mineral atau batubara8 t. peman&aatan barang, jasa, tekn!l!gi serta kemampuan rekayasa dan ran#ang bangun dalam negeri8 u. penerapan kaidah keek!n!mian dan keteknikan pertambangan yang baik8 . pengembangan tenaga kerja /nd!nesia8 %. pengel!laan data mineral atau batubara8
G. penguasaan, pengembangan dan penerapan tekn!l!gi pertambangan mineral atau batubara8 dan y. diestasi saham. P*s*l 8# /$P tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian /$P. P*s*l 81 6*7 Dalam hal kegiatan ekspl!rasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang /$P Ekspl!rasi yang mendapatkan mineral l!gam atau batubara yang tergali %ajib melap!rkan kepada Menteri. 6(7 Pemegang /$P Ekspl!rasi yang ingin menjual mineral l!gam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 %ajib mengajukan i=in sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. 637 /=in sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 diberikan !leh Menteri. P*s*l 8" Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal >* dikenai iuran pr!duksi. P*s*l 83 Persyaratan luas %ilayah dan jangka %aktu sesuai dengan kel!mp!k usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang /$P meliputi< a. luas * 6satu7 /$P untuk tahap kegiatan ekspl!rasi pertambangan mineral l!gam diberikan dengan luas paling banyak *)).))) 6seratus ribu7 hektare. b. luas * 6satu7 /$P untuk tahap kegiatan !perasi pr!duksi pertambangan mineral l!gam diberikan dengan luas paling banyak ('.))) 6dua puluh lima ribu7 hektare. #. luas * 6satu7 /$P untuk tahap kegiatan ekspl!rasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak ').))) 6lima puluh ribu7 hektare. d. luas * 6satu7 /$P untuk tahap kegiatan !perasi pr!duksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak *'.))) 6lima belas ribu7 hektare. e. jangka %aktu /$P Ekspl!rasi pertambangan mineral l!gam dapat diberikan paling lama > 6delapan7 tahun. &. jangka %aktu /$P Ekspl!rasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 4 6tujuh7 tahun. g. jangka %aktu /$P 0perasi Pr!duksi mineral l!gam atau batubara dapat diberikan paling lama () 6dua puluh 7 tahun dan dapat diperpanjang ( 6dua7 kali masing-masing *) 6sepuluh7 tahun. P*s*l 8/ etentuan lebih lanjut mengenai tata #ara memper!leh /$P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4+ ayat 6(7 dan ayat 637, dan Pasal 4' ayat 637 diatur dengan peraturan pemerintah. BAB I PERSARATAN PERI=INAN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS P*s*l 85 Pemerintah berke%ajiban mengumumkan ren#ana kegiatan usaha pertambangan di /$P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3) serta memberikan /$P Ekspl!rasi dan /$P 0perasi Pr!duksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada masyarakat se#ara terbuka. P*s*l 8&
6*7 Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4' ayat 6(7 yang melakukan kegiatan dalam /$P %ajib memenuhi persyaratan administrati&, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan &inansial. 6(7 etentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrati&, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan &inansial sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 diatur dengan peraturan pemerintah. BAB II DATA PERTAMBANGAN P*s*l 8' $ntuk menunjang penyiapan P dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekn!l!gi pertambangan, Menteri atau gubernur sesuai dengan ke%enangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan1atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan. P*s*l 88 6*7 Data yang diper!leh dan kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik Pemerintah dan1atau pemerintah daerah sesuai dengan ke%enangannya. 6(7 Data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah %ajib disampaikan kepada Pemerintah untuk pengel!laan data pertambangan tingkat nasi!nal. 637 Pengel!laan data sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 diselenggarakan !leh Pemerintah dan1 atau pemerintah daerah sesuai dengan ke%enangannya. P*s*l 8% etentuan lebih lanjut mengenai tata #ara penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal >4 dan pengel!laan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal >> diatur dengan peraturan pemerintah. BAB III HAK DAN KE.A!IBAN B*+i*n Kes*u H*4 P*s*l %# Pemegang /$P dan /$P dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan ekspl!rasi maupun kegiatan !perasi pr!duksi. P*s*l %1 Pemegang /$P dan /$P dapat meman&aatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. P*s*l %" Pemegang /$P dan /$P berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah dipr!duksi apabila telah memenuhi iuran ekspl!rasi atau iuran pr!duksi, ke#uali mineral ikutan radi!akti&. P*s*l %3 6*7 Pemegang /$P dan /$P tidak b!leh memindahkan /$P dan /$P-nya kepada pihak lain. 6(7 $ntuk pengalihan kepemilikan dan1atau saham di bursa saham /nd!nesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan ekspl!rasi tahapan tertentu. 637 Pengalihan kepemilikan dan1atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 hanya dapat
dilakukan dengan syarat < a. harus memberi tahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya8 dan b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P*s*l %/ Pemegang /$P dan /$P dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B*+i*n Ke:u* Ke*;i)*n P*s*l %5 Pemegang /$P dan /$P %ajib< a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik8 b. mengel!la keuangan sesuai dengan sistem akuntansi /nd!nesia8 #. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan1atau batubara8 d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat8 dan e. mematuhi batas t!leransi daya dukung lingkungan. P*s*l %& Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang /$P dan /$P %ajib melaksanakan< a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan8 b. keselamatan !perasi pertambangan8 #. pengel!laan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pas#atambang8 d. upaya k!nserasi sumber daya mineral dan batubara8 e. pengel!laan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, #air, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan. P*s*l %' Pemegang /$P dan /$P %ajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah. P*s*l %8 Pemegang /$P dan /$P %ajib menjaga kelestarian &ungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P*s*l %% 6*7 "etiap pemegang /$P dan /$P %ajib menyerahkan ren#ana reklamasi dan ren#ana pas#atambang pada saat mengajukan perm!h!nan /$P 0perasi Pr!duksi atau /$P 0perasi Pr!duksi. 6(7 Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pas#atambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pas#atambang. 637 Peruntukan lahan pas#atambang sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 di#antumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang /$P atau /$P dan pemegang hak atas tanah. P*s*l 1## 6*7 Pemegang /$P dan /$P %ajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pas#atambang. 6(7 Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pas#atambang dengan dana jaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7. 637 etentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 diberlakukan apabila pemegang /$P atau /$P tidak melaksanakan reklamasi dan pas#atambang sesuai dengan ren#ana yang telah disetujui. P*s*l 1#1 etentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pas#atambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pas#atambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal *)) diatur dengan peraturan pemerintah. P*s*l 1#" Pemegang /$P dan /$P %ajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan1atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, peng!lahan dan pemurnian, serta peman&aatan mineral dan batubara. P*s*l 1#3 6*7 Pemegang /$P dan /$P 0perasi Pr!duksi %ajib melakukan peng!lahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. 6(7 Pemegang /$P dan /$P sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 dapat meng!lah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang /$P dan /$P lainnya. 637 etentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal *)( serta peng!lahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 diatur dengan peraturan pemerintah. P*s*l 1#/ 6*7 $ntuk peng!lahan dan pemurnian, pemegang /$P 0perasi Pr!duksi dan /$P 0perasi Pr!duksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal *)3 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, k!perasi, atau perse!rangan yang telah mendapatkan. /$P atau /$P. 6(7 /$P yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 adalah /$P 0perasi Pr!duksi husus untuk peng!lahan dan pemurnian yang dikeluarkan !leh Menteri, gubernur, bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya. 637 Pemegang /$P dan /$P sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 dilarang melakukan peng!lahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki /$P, /P9, atau /$P. P*s*l 1#5 6*7 Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan1atau batubara yang tergali %ajib terlebih dahulu memiliki /$P 0perasi Pr!duksi untuk penjualan. 6(7 /$P sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 hanya dapat diberikan untuk * 6satu7 kali penjualan !leh Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya. 637 Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 dikenai iuran pr!duksi. 6+7 Badan $saha sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 dan. ayat 6(7 %ajib menyampaikan lap!ran hasil penjualan mineral dan1atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya. P*s*l 1#& Pemegang /$P dan /$P harus mengutamakan peman&aatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P*s*l 1#' Dalam melakukan kegiatan !perasi pr!duksi, badan usaha pemegang /$P dan /$P %ajib mengikutsertakan pengusaha l!kal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. P*s*l 1#8 6*7 Pemegang /$P dan /$P %ajib menyusun pr!gram pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 6(7 Penyusunan pr!gram dan ren#ana sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 dik!nsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat P*s*l 1#% etentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal *)> diatur dengan peraturan pemerintah. P*s*l 11# Pemegang /$P dan /$P %ajib menyerahkan seluruh data yang diper!leh dan hasil ekspl!rasi dan !perasi pr!duksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya. P*s*l 111 6*7 Pemegang /$P dan /$P %ajib memberikan lap!ran tertulis se#ara berkala atas ren#ana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya. 6(7 etentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, %aktu, dan tata #ara penyampaian lap!ran sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 diatur dengan peraturan pemerintah. P*s*l 11" 6*7 "etelah ' 6lima7 tahun berpr!duksi, badan usaha pemegang /$P dan /$P yang sahamnya dimiliki !leh asing %ajib melakukan diestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha s%asta nasi!nal. 6(7 etentuan lebih lanjut mengenai diestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 diatur dengan peraturan pemerintah. BAB IV PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN I=IN USAHA PERTAMBANGAN DAN I=IN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS P*s*l 113 6*7 Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang /$P dan /$P apabila terjadi< a. keadaan kahar8 b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan8 #. apabila k!ndisi daya dukung lingkungan %ilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan !perasi pr!duksi sumber daya mineral dan1atau batubara yang dilakukan di %ilayahnya. 6(7 Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 tidak mengurangi masa berlaku /$P atau /$P. 637 Perm!h!nan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 huru& a dan huru& b disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya. 6+7 Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 huru& # dapat dilakukan !leh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan perm!h!nan masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya. 6'7 Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya %ajib mengeluarkan
keputusan tertulis diterima atau dit!lak disertai alasannya atas perm!h!nan sebagaimana dimaksud pada ayat 637 paling lama 3) 6tiga puluh7 hari sejak menerima perm!h!nan tersebut. P*s*l 11/ 6*7 ?angka %aktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan1atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal **3 ayat 6*7 diberikan paling lama * 6satu7 tahun dan dapat diperpanjang paling banyak * 6satu7 kali untuk * 6satu7 tahun. 6(7 ;pabila dalam kurun %aktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang /$P dan /$P sudah siap melakukan kegiatan !perasinya, kegiatan dimaksud %ajib dilap!rkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya. 637 Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya men#abut keputusan penghentian sementara setelah menerima lap!ran sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7. P*s*l 115 6*7 ;pabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal **3 ayat 6*7 huru& a, ke%ajiban pemegang /$P dan /$P terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku. 6(7 ;pabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal **3 ayat 6*7 huru& b, ke%ajiban pemegang /$P dan /$P terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku. 637 ;pabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena k!ndisi daya dukung lingkungan %ilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal **3 ayat 6*7 huru& #, ke%ajiban pemegang /$P dan /$P terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku. P*s*l 11& etentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal **3, Pasal **+, dan Pasal **' diatur dengan peraturan pemerintah BAB V BERAKHIRNA I=IN USAHA PERTAMBANGAN DAN I=IN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS P*s*l 11' /$P dan /$P berakhir karena< a. dikembalikan8 b. di#abut8 atau #. habis masa berlakunya. P*s*l 118 6*7 Pemegang /$P atau /$P dapat menyerahkan kembali /$P atau /$P-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya dan disertai dengan alasan yang jelas. 6(7 Pengembalian /$P atau /$P sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 dinyatakan sah setelah disetujui !leh Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya dan setelah memenuhi ke%ajibannya. P*s*l 11% /$P atau /$P dapat di#abut !leh Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan
ke%enangannya apabila< a. pemegang /$P atau /$P tidak memenuhi ke%ajiban yang ditetapkan dalam /$P atau /$P serta peraturan perundang-undangan8 b. pemegang /$P atau /$P melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam $ndang$ndang ini8 atau #. pemegang /$P atau /$P dinyatakan pailit. P*s*l 1"# Dalam hal jangka %aktu yang ditentukan dalam /$P dan /$P telah habis dan tidak diajukan perm!h!nan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan perm!h!nan tetapi tidak memenuhi persyaratan, /$P dan /$P tersebut berakhir. P*s*l 1"1 6*7 Pemegang /$P atau /$P yang /$P-nya atau /$P-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal **4, Pasal **>, Pasal **2, dan Pasal *() %ajib memenuhi dan menyelesaikan ke%ajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 6(7 e%ajiban pemegang /$P atau /$P sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya. P*s*l 1"" 6*7 /$P atau /$P yang telah dikembalikan, di#abut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal *(* dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya. 6(7 /$P atau /$P yang /$P-nya atau /$P-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 dita%arkan kepada badan usaha, k!perasi, atau perse!rangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam $ndang-$ndang ini. P*s*l 1"3 ;pabila /$P atau /$P berakhir, pemegang /$P atau /$P %ajib menyerahkan seluruh data yang diper!leh dari hasil ekspl!rasi dan !perasi pr!duksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya. BAB VI USAHA !ASA PERTAMBANGAN P*s*l 1"/ 6*7 Pemegang /$P atau /$P %ajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan l!kal dan1atau nasi!nal. 6(7 Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7, pemegang /$P atau /$P dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum /nd!nesia. 637 ?enis usaha jasa pertambangan meliputi< a. k!nsultasi, peren#anaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang< *7 penyelidikan umum8 (7 ekspl!rasi8 37 studi kelayakan8
+7 k!nstruksi pertambangan8 '7 pengangkutan8 57 lingkungan pertambangan8 47 pas#atambang dan reklamasi8 dan1atau >7 keselamatan dan kesehatan kerja. b. k!nsultasi, peren#anaan, dan pengujian peralatan di bidang< *7 penambangan8 atau (7 peng!lahan dan pemurnian. P*s*l 1"5 6*7 Dalam hal pemegang /$P atau /$P menggunakan jasa pertambangan, tanggung ja%ab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang /$P atau /$P. 6(7 Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, k!perasi, atau perse!rangan sesuai dengan klasi&ikasi dan kuali&ikasi yang telah ditetapkan !leh Menteri. 637 Pelaku usaha jasa pertambangan %ajib mengutamakan k!ntrakt!r dan tenaga kerja l!kal. P*s*l 1"& 6*7 Pemegang /$P atau /$P dilarang melibatkan anak perusahaan dan1atau a&iliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di %ilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, ke#uali dengan i=in Menteri. 6(7 Pemberian i=in Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 dilakukan apabila< a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di %ilayah tersebut8 atau b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat1 mampu. P*s*l 1"' etentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal *(+, Pasal *(', dan Pasal *(5 diatur dengan peraturan menteri. BAB VII PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH P*s*l 1"8 6*7 Pemegang /$P atau /$P %ajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. 6(7 Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. 637 Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 terdiri atas< a. pajak-pajak yang menjadi ke%enangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan8 dan b. bea masuk dan #ukai. 6+7 Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 terdiri atas< a. iuran tetap8 b. iuran ekspl!rasi8 #. iuran pr!duksi8 dan d. k!mpensasi data in&!rmasi. 6'7 Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 terdiri atas< a. pajak daerah8 b. retribusi daerah8 dan #. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. P*s*l 1"% 6*7 Pemegang /$P 0perasi Pr!duksi untuk pertambangan mineral l!gam dan batubara %ajib membayar sebesar + 6empat persen7 kepada Pemerintah dan 5 6enam persen7 kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berpr!duksi.
6(7 Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 diatur sebagai berikut< a. pemerintah pr!insi mendapat bagian sebesar * 6satu persen78 b. pemerintah kabupaten1k!ta penghasil mendapat bagian sebesar (,' 6dua k!ma lima persen78 dan #. pemerintah kabupaten1k!ta lainnya dalam pr!insi yang sama mendapat bagian sebesar (,' 6dua k!ma lima persen7. P*s*l 13# 6*7 Pemegang /$P atau /$P tidak dikenai iuran pr!duksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal *(> ayat 6+7 huru& # dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal *(> ayat 6'7 atas tanah1batuan yang ikut tergali pada saat penambangan. 6(7 Pemegang /$P atau /$P dikenai iuran pr!duksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal *(> ayat 6+7 huru& # atas peman&aatan tanah1batuan yang ikut tergali pada saat penambangan. P*s*l 131 Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dan pemegang /$P, /P9, atau /$P ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. P*s*l 13" 6*7 Besaran tari& iuran pr!duksi ditetapkan berdasarkan tingkat pengusahaan, pr!duksi, dan harga k!m!ditas tambang. 6(7 Besaran tari& iuran pr!duksi sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. P*s*l 133 6*7 Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal *(> ayat 6+7 merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6(7 Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 6tiga7 bulan setelah diset!r ke kas negara. BAB VIII PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN P*s*l 13/ 6*7 Hak atas /$P, P9, atau /$P tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. 6(7 egiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan. perundangundangan. 637 egiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 dapat dilaksanakan setelah mendapat i=in dan instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P*s*l 135 Pemegang /$P Ekspl!rasi atau /$P Ekspl!rasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. P*s*l 13& 6*7 Pemegang /$P atau /$P sebelum melakukan kegiatan !perasi pr!duksi %ajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6(7 Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 dapat dilakukan se#ara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah !leh pemegang /$P atau /$P. P*s*l 13'
Pemegang /$P atau /$P sebagaimana dimaksud dalam Pasal *3' dan Pasal *35 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P*s*l 138 Hak atas /$P, /P9, atau /$P bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. BAB I PEMBINAAN7 PENGA.ASAN7 DAN PERLINDUNGAN MASARAKAT B*+i*n Kes*u Pe()in**n :*n Pen+**s*n P*s*l 13% 6*7 Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengel!laan usaha pertambangan yang dilaksanakan !leh pemerintah pr!insi dan pemerintah kabupaten1k!ta sesuai dengan ke%enangannya. 6(7 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 meliputi< a. pemberian ped!man dan standar pelaksanaan pengel!laan usaha pertambangan8 b. pemberian bimbingan, superisi, dan k!nsultasi8 #. pendidikan dan pelatihan8 dan d. peren#anaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan ealuasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara. 637 Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ke%enangan pengel!laan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 yang dilaksanakan !leh pemerintah kabupaten1k!ta. 6+7 Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya bertanggung ja%ab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan !leh pemegang /$P, /P9, atau /$P P*s*l 1/# 6*7 Menteri melakukan penga%asan terhadap penyelenggaraan pengel!laan usaha pertambangan yang dilaksanakan !leh pemerintah pr!insi dan pemerintah kabupaten1k!ta sesuai dengan ke%enangannya. 6(7 Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan penga%asan terhadap penyelenggaraan ke%enangan pengel!laan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 yang dilaksanakan !leh pemerintah kabupaten1k!ta, 637 Menteri, gubernur, dan bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya melakukan penga%asan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan !leh pemegang /$P, /P9, atau /$P. P*s*l 1/1 6*7 Penga%asan sebagaimana dimaksud dalam Pasal *+), antara lain, berupa< a. teknis pertambangan8 b. pemasaran8 #. keuangan8 d. peng!lahan data mineral dan batubara8 e. k!nserasi sumber daya mineral dan batubara8 &. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan8 g. keselamatan !perasi pertambangan8 h. pengel!laan lingkungan hidup, reklamasi, dan pas#atambang8 i. peman&aatan barang, jasa, tekn!l!gi, dan kemampuan rekayasa dan ran#ang bangun dalam negeri8
j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan8 k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat8 l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan tekn!l!gi pertambangan8 m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum8 n. pengel!laan /$P atau /$P8 dan !. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. 6(7 Penga%asan sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 huru& a, huru& e, huru& &, huru& g, huru& h, dan huru& i dilakukan !leh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 637 Dalam hal pemerintah daerah pr!insi atau pemerintah daerah kabupaten1k!ta belum mempunyai inspektur tambang, Menteri menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan penga%asan sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7. P*s*l 1/" 6*7 @ubernur dan bupati1%alik!ta %ajib melap!rkan pelaksanaan usaha pertambangan di %ilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 5 6enam7 bulan kepada Menteri. 6(7 Pemerintah dapat memberi teguran kepada pemerintah daerah apabila dalam pelaksanaan ke%enangannya tidak sesuai dengan ketentuan $ndang-$ndang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. P*s*l 1/3 6*7 Bupati1%alik!ta melakukan pembinaan dan penga%asan terhadap usaha pertambangan rakyat. 6(7 etentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan penga%asan pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah kabupaten1 k!ta. P*s*l 1// etentuan lebih lanjut mengenai standar dan pr!sedur pembinaan serta penga%asan sebagaimana dimaksud dalam Pasal *32, Pasal *+), Pasal *+*, Pasal *+( dan Pasal *+3 diatur dengan peraturan pemerintah. B*+i*n Ke:u* Pe9lin:un+*n M*s<*9*4* P*s*l 1/5 6*7 Masyarakat yang terkena dampak negati& langsung dan kegiatan usaha pertambangan berhak< a. memper!leh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan. 6(7 etentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN B*+i*n Kes*u Penelii*n :*n Pen+e()*n+*n P*s*l 1/& Pemerintah dan pemerintah daerah %ajib mend!r!ng, melaksanakan, dan1atau mem&asilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara. B*+i*n Ke:u* Pen:i:i4*n :*n Pel*ih*n P*s*l 1/' Pemerintah dan pemerintah daerah %ajib mend!r!ng, melaksanakan, dan1atau mem&asilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan batubara. P*s*l 1/8 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan !leh Pemerintah, pemerintah daerah, s%asta, dan masyarakat. BAB I PENIDIKAN P*s*l 1/% 6*7 "elain penyidik pejabat p!lisi Negara 9epublik /nd!nesia, pejabat pega%ai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung ja%abnya di bidang pertambangan diberi %e%enang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6(7 Penyidik pega%ai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 ber%enang< a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran lap!ran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan8 b. melakukan pemeriksaan terhadap !rang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan8 #. memanggil dan1atau mendatangkan se#ara paksa !rang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan8 d. menggeledah tempat dan1atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan8 e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana8 &. menyegel dan1atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti8 g. mendatangkan dan1atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan8 dan1atau h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan. P*s*l 15# 6*7 Penyidik pega%ai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal *+2 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan. 6(7 Penyidik pega%ai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat p!lisi negara 9epublik
/nd!nesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 637 Penyidik pega%ai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 %ajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat #ukup bukti dan1atau peristi%anya bukan merupakan tindak pidana. 6+7 Pelaksanaan ke%enangan sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 dan ayat 637 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II SANKSI ADMINISTRATI? P*s*l 151 6*7 Menteri, gubernur, atau bupati1%alik!ta sesuai dengan ke%enangannya berhak memberikan sanksi administrati& kepada pemegang /$P, /P9 atau /$P atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal +) ayat 637, Pasal +) ayat 6'7, Pasal +*, Pasal +3, Pasal 4), Pasal 4* ayat 6*7, Pasal 4+ ayat 6+7, Pasal 4+ ayat 657, Pasal >* ayat 6*7, Pasal 23 ayat 637, Pasal 2', Pasal 25, Pasal 24, Pasal 2>, Pasal 22, Pasal *)), Pasal *)(, Pasal *)3, Pasal *)' ayat 637, Pasal *)' ayat 6+7, Pasal *)4, Pasal *)> ayat 6*7, Pasal **), Pasal *** ayat 6*7, Pasal **( ayat 6*7, Pasal **+ ayat 6(7, Pasal **' ayat 6(7, Pasal *(' ayat 637, Pasal *(5 ayat 6*7, Pasal *(> ayat 6*7, Pasal *(2 ayat 6*7, atau Pasal *3) ayat 6(7. 6(7 "anksi administrati& sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 berupa< a. peringatan tertulis8 b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan ekspl!rasi atau !perasi pr!duksi8 dan1atau #. pen#abutan /$P, /P9, atau /$P. P*s*l 15" Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal *'* dan hasil ealuasi yang dilakukan !leh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 6*7 huru& j, Menteri dapat menghentikan sementara dan1atau men#abut /$P atau /P9 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P*s*l 153 Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan1atau pen#abutan /$P dan /P9 !leh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal *'(, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P*s*l 15/ "etiap sengketa yang mun#ul dalam pelaksanaan /$P, /P9, atau /$P diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. P*s*l 155 "egala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan1atau pen#abutan /$P, /P9 atau /$P sebagaimana dimaksud dalam Pasal *'* ayat 6(7 huru& b dan huru& # diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P*s*l 15& etentuan lebih lanjut mengenai tata #ara pelaksanaan sanksi administrati& sebagaimana dimaksud dalam Pasal *'* dan Pasal *'( diatur dengan peraturan pemerintah. P*s*l 15'
Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ' ayat 6+7 dikenai sanksi administrati& berupa penarikan sementara ke%enangan atas hak pengel!laan usaha pertambangan mineral dan batubara. BAB III KETENTUAN PIDANA P*s*l 158 "etiap !rang yang melakukan usaha penambangan tanpa /$P, /P9 atau /$P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal +) ayat 637, Pasal +>, Pasal 54 ayat 6*7, Pasal 4+ ayat 6*7 atau ayat 6'7 dipidana dengan pidana penjara paling lama *) 6sepuluh7 tahun dan denda paling banyak 9p*).))).))).))),)) 6sepuluh miliar rupiah7. P*s*l 15% Pemegang /$P, /P9 atau /$P yang dengan sengaja menyampaikan lap!ran sebagaimana dimaksud dalam Pasal +3 ayat 6*7, Pasal 4) huru& e, Pasal >* ayat 6*7, Pasal *)' ayat 6+7, Pasal **), atau Pasal *** ayat 6*7 dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama *) 6sepuluh7 tahun dan denda paling banyak 9p*).))).))).))),)) 6sepuluh miliar rupiah7. P*s*l 1 6*7 "etiap !rang yang melakukan ekspl!rasi tanpa memiliki /$P atau /$P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atau Pasal 4+ ayat 6*7 dipidana dengan pidana kurungan paling lama * 6satu7 tahun atau denda paling banyak 9p()).))).))),)) 6dua ratus juta rupiah7. 6(7 "etiap !rang yang mempunyai /$P Ekspl!rasi tetapi melakukan kegiatan !perasi pr!duksi dipidana dengan pidana penjara paling lama ' 6lima7 tahun dan denda paling banyak 9p*).))).))).))),)) 6sepuluh miliar rupiah7. P*s*l 1&1 "etiap !rang atau pemegang /$P 0perasi Pr!duksi atau /$P 0perasi Pr!duksi yang menampung, meman&aatkan, melakukan peng!lahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang /$P, /$P, atau i=in sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal +) ayat 637, Pasal +3 ayat 6(7, Pasal +>, Pasal 54 ayat 6*7, Pasal 4+ ayat 6*7, Pasal >* ayat 6(7, Pasal *)3 ayat 6(7, Pasal *)+ ayat 637, atau Pasal *)' ayat 6*7 dipidana dengan pidana penjara paling lama *) 6sepuluh7 tahun dan denda paling banyak 9p*).))).))).))),)) 6sepuluh miliar rupiah7. P*s*l 1&" "etiap !rang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang /$P atau /$P yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal *35 ayat 6(7 dipidana dengan pidana kurungan paling lama * 6satu7 tahun atau denda paling banyak 9p*)).))).))),)) 6seratus juta rupiah7. P*s*l 1&3 6*7 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan !leh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah *13 6satu per tiga7 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
6(7 "elain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa< a. pen#abutan i=in usaha8 dan1atau b. pen#abutan status badan hukum. P*s*l 1&/ "elain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal *'>, Pasal *'2, Pasal *5), Pasal *5*, dan Pasal *5( kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa< a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana8 b. perampasan keuntungan yang diper!leh dari tindak pidana8 dan1atau #. ke%ajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. P*s*l 1&5 "etiap !rang yang mengeluarkan /$P, /P9 atau /$P yang bertentangan dengan $ndang$ndang ini dan menyalahgunakan ke%enangannya diberi sanksi pidana paling lama ( 6dua7 tahun penjara dan denda paling banyak 9p()).))).))),)) 6dua ratus juta rupiah7. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN P*s*l 1&& "etiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan /$P, /P9, atau /$P yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P*s*l 1&' P dikel!la !leh Menteri dalam suatu sistem in&!rmasi P yang terintegrasi se#ara nasi!nal untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem k!!rdinat dan peta dasar dalam penerbitan $P, /$P, P9, PN, $P, dan /$P. P*s*l 1&8 $ntuk meningkatkan inestasi di bidang pertambangan, Pemerintah dapat memberikan keringanan dan &asilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ke#uali ditentukan lain dalam /$P atau /$P. BAB V KETENTUAN PERALIHAN P*s*l 1&% Pada saat $ndang-$ndang ini mulai berlaku< a. !ntrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya $ndang-$ndang ini tetap diberlakukan sampai jangka %aktu berakhirnya k!ntrak1perjanjian. b. etentuan yang ter#antum dalam pasal k!ntrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huru& a disesuaikan selambatlambatnya * 6satu7 tahun sejak $ndang-$ndang ini diundangkan ke#uali mengenai penerimaan negara. #. Penge#ualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huru& b adalah upaya peningkatan penerimaan negara. P*s*l 1'# Pemegang k!ntrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal *52 yang sudah berpr!duksi %ajib
melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal *)3 ayat 6*7 selambat-lambatnya ' 6lima7 tahun sejak $ndang-$ndang ini diundangkan. P*s*l 1'1 6*7 Pemegang k!ntrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal *52 yang telah melakukan tahapan kegiatan ekspl!rasi, studi kelayakan, k!nstruksi, atau !perasi pr!duksi paling lambat * 6satu7 tahun sejak berlakunya $ndang-$ndang ini harus menyampaikan ren#ana kegiatan pada seluruh %ilayah k!ntrak1perjanjian sampai dengan jangka %aktu berakhirnya k!ntrak1perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah. 6(7 Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 tidak terpenuhi, luas %ilayah pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang k!ntrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara disesuaikan dengan $ndang-$ndang ini. P*s*l 1'" Perm!h!nan k!ntrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat * 6satu7 tahun sebelum berlakunya $ndang-$ndang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat i=in penyelidikan pendahuluan tetap dih!rmati dan dapat dipr!ses peri=inannya tanpa melalui lelang berdasarkan $ndang-$ndang ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP P*s*l 1'3 6*7 Pada saat $ndang-$ndang ini mulai berlaku, $ndang-$ndang N!m!r ** Tahun *254 tentang etentuan-etentuan P!k!k Pertambangan 6embaran Negara 9epublik /nd!nesia Tahun *254 N!m!r ((, Tambahan embaran Negara 9epublik /nd!nesia N!m!r (>3*7 di#abut dan dinyatakan tidak berlaku. 6(7 Pada saat $ndang-$ndang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari $ndang-$ndang N!m!r ** Tahun *254 tentang etentuan-etentuan P!k!k Pertambangan 6embaran Negara 9epublik /nd!nesia Tahun *254 N!m!r ((, Tambahan embaran Negara 9epublik /nd!nesia N!m!r (>3*7 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam $ndang$ndang. P*s*l 1'/ Peraturan pelaksanaan $ndang-$ndang ini harus telah ditetapkan dalam %aktu * 6satu7 tahun sejak $ndang-$ndang ini diundangkan. P*s*l 1'5 $ndang-$ndang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ;gar setiap !rang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan $ndang-$ndang ini dengan penempatannya dalam embaran Negara 9epublik /nd!nesia.
Disahkan di ?akarta, Pada Tanggal *( ?anuari ())2
P9E"/DEN 9EP$B/ /ND0NE"/;, Ttd. D9. H. "$"/0 B;MB;N@ Y$DH0Y0N0 Diundangkan di ?akarta, Pada Tanggal *( ?anuari ())2 MENTE9/ H$$M D;N H; ;";"/ M;N$"/; 9EP$B/ /ND0NE"/;, Ttd. ;ND/ M;TT;;TT;
EMB;9;N NE@;9; 9EP$B/ /ND0NE"/; T;H$N ())2 N0M09 +
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR / TAHUN "##%
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA I$ UMUM $ndang-$ndang Dasar *2+' Pasal 33 ayat 637 menegaskan bah%a bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai !leh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengel!laannya perlu dilakukan se!ptimal mungkin, e&isien, transparan, berkelanjutan dan ber%a%asan lingkungan, serta berkeadilan agar memper!leh man&aat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat se#ara berkelanjutan. @una memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 637 $ndang-$ndang Dasar *2+' tersebut, telah diterbitkan $ndang-$ndang N!m!r ** Tahun *254 tentang etentuan-etentuan P!k!k Pertambangan. $ndang-undang tersebut selama lebih kurang empat dasa%arsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasi!nal. Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersi&at sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersi&at nasi!nal maupun internasi!nal. Tantangan utama yang dihadapi !leh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh gl!balisasi yang mend!r!ng dem!kratisasi, !t!n!mi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan tekn!l!gi dan in&!rmasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran s%asta dan masyarakat. $ntuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menja%ab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengel!laan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. $ndang-$ndang ini mengandung p!k!k-p!k!k pikiran sebagai berikut< *. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai !leh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan !leh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha. (. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum /nd!nesia, k!perasi, perse!rangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan i=in, yang sejalan dengan !t!n!mi daerah, diberikan !leh Pemerintah dan1atau pemerintah daerah sesuai dengan ke%enangannya masing-masing. 3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan !t!n!mi daerah, pengel!laan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan e&isiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah. +. $saha pertambangan harus memberi man&aat ek!n!mi dan s!sial yang sebesarbesar bagi kesejahteraan rakyat /nd!nesia. '. $saha pertambangan harus dapat memper#epat pengembangan %ilayah dan mend!r!ng kegiatan ek!n!mi masyarakat1pengusaha ke#il dan menengah serta mend!r!ng tumbuhnya industri penunjang pertambangan. 5. Dalam rangka ter#iptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. II$ PASAL DEMI PASAL
P*s*l 1
Cukup jelas P*s*l "
Huru& a Cukup jelas. Huru& b Cukup jelas. Huru& # Cukup jelas.
Huru& d Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan ber%a%asan lingkungan adalah asas yang se#ara teren#ana mengintegrasikan dimensi ek!n!mi, lingkungan, dan s!sial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk me%ujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang. P*s*l 3 Cukup jelas. P*s*l / Cukup jelas. P*s*l 5 Cukup jelas. P*s*l & ;yat 6*7 Huru& a Cukup jelas. Huru& b Cukup jelas. Huru& # "tandar nasi!nal di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah spesi&ikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan. Huru& d Cukup jelas. Huru& e Cukup jelas. Huru& & Cukup jelas. Huru& g Cukup jelas. Huru& h Cukup jelas. Huru& i Cukup jelas. Huru& j Cukup jelas. Huru& k Cukup jelas. Huru& l
Cukup jelas. Huru& m Cukup jelas. Huru& n Cukup jelas. Huru& ! Cukup jelas. Huru& p Cukup jelas. Huru& Cukup jelas. Huru& r Cukup jelas. Huru& s an nera#a sumber daya mineral dan batubara tingkat nasi!nal adalah nera#a yang menggambarkan jumlah sumber daya, #adangan, dan pr!duksi mineral dan batubara se#ara nasi!nal. Huru& t Cukup jelas. Huru& u Cukup jelas. ;yat 6(7 Cukup jelas. P*s*l ' Cukup jelas.< P*s*l 8 Cukup jelas. P*s*l % Cukup jelas. P*s*l 1# Cukup jelas. P*s*l 11 Cukup jelas. P*s*l 1" Cukup jelas. P*s*l 13
Cukup jelas. P*s*l 1/
Cukup jelas. P*s*l 15 e%enangan yang dilimpahkan adalah ke%enangan dalam menetapkan $P untuk mineral bukan l!gam dan batuan dalam satu kabupaten1k!ta atau lintas kabupaten1k!ta. P*s*l 1& Cukup jelas. P*s*l 1' Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum. Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima !leh semua pihak. P*s*l 18
Cukup jelas. P*s*l 1%
Cukup jelas. P*s*l "#
Cukup jelas. P*s*l "1 Penetapan P9 didasarkan pada peren#anaan dengan melakukan sinkr!nisasi data dan in&!rmasi melalui sistem in&!rmasi P. P*s*l "" Huru& a Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder 6pay streak7 dalam suatu meander sungai. Huru& b Cukup jelas. Huru& # Cukup jelas. Huru& d Cukup jelas. Huru& e Cukup jelas. Huru& & Cukup jelas. P*s*l "3
Pengumuman ren#ana P9 dilakukan di kant!r desa1kelurahan dan kant!r1instansi terkait8 dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan l!kasi, luas, dan batas serta da&tar k!!rdinat8 dan dilengkapi da&tar pemegang hak atas tanah yang berada dalam P9. P*s*l "/ Cukup jelas. P*s*l "5 Cukup jelas. P*s*l "& Cukup jelas. P*s*l "' ;yat 6*7 Penetapan PN untuk kepentingan nasi!nal dimaksudkan untuk mend!r!ng pertumbuhan ek!n!mi nasi!nal, ketahanan energi dan industri strategis nasi!nal, serta meningkatkan daya saing nasi!nal dalam menghadapi tantangan gl!bal. Yang dimaksud dengan k!m!ditas tertentu antara lain tembaga, timah, emas, besi, nikel, dan bauksit serta batubara. !nserasi yang dimaksud juga men#akup upaya pengel!laan mineral dan1 atau batubara yang keberadaannya terbatas. ;yat 6(7 Yang dimaksud dengan sebagian luas %ilayahnya adalah untuk menentukan persentase besaran luas %ilayah yang akan diusahakan. ;yat 637 Yang dimaksud dengan batasan %aktu adalah PN yang ditetapkan untuk k!nserasi dapat diusahakan setelah mele%ati jangka %aktu tertentu.
;yat 6+7 Cukup jelas. P*s*l "8
Cukup jelas. P*s*l "%
;yat 6*7 Yang dimaksud dengan k!!rdinasi adalah mengak!m!dasi semua kepentingan daerah yang terkait dengan $P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ;yat 6(7 Cukup jelas. P*s*l 3# Cukup jelas. P*s*l 31 Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum. Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima !leh semua pihak.< P*s*l 3"
Cukup jelas. P*s*l 33
Cukup jelas. P*s*l 3/
;yat 6*7 Huru& a Cukup jelas. Huru& b Cukup jelas. ;yat 6(7 Huru& a an pertambangan mineral radi!akti& adalah pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran. Huru& b Pertambangan mineral l!gam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya. Huru& # Cukup jelas. Huru& d Cukup jelas. ;yat 637 Cukup jelas. P*s*l 35 Cukup jelas. P*s*l 3& Cukup jelas. P*s*l 3' Cukup jelas. P*s*l 38 Huru& a Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
Huru& b Cukup jelas. Huru& # Cukup jelas. P*s*l 3%
;yat 6*7 Huru& a Cukup jelas. Huru& b Cukup jelas. Huru& # Cukup jelas. Huru& d ?aminan kesungguhan dalam ketentuan ini termasuk biaya pengel!laan lingkungan akibat kegiatan ekspl!rasi. Huru& e Cukup jelas. Huru& & Cukup jelas. Huru& g Cukup jelas. Huru& h Cukup jelas Huru& i Cukup jelas. Huru& j Cukup jelas. Huru& k Cukup jelas. Huru& l Cukup jelas. Huru& m Cukup jelas. Huru& n Cukup jelas. ;yat 6(7 Cukup jelas. P*s*l /# Cukup jelas. P*s*l /1 Cukup jelas. P*s*l /" ;yat 6*7 ?angka %aktu > 6delapan7 tahun meliputi penyelidikan umum * 6satu7 tahun8 ekspl!rasi 3 6tiga7 tahun dan dapat diperpanjang ( 6dua7 kali masing-masing * 6satu7 tahun8 serta studi kelayakan * 6satu7 tahun dan dapat diperpanjang * 6satu7 kali * 6satu7 tahun. ;yat 6(7 ?angka %aktu 3 6tiga7 tahun meliputi penyelidikan umum * 6satu7 tahun, ekspl!rasi * 6satu7
tahun, dan studi kelayakan * 6satu7 tahun. Yang dimaksud dengan mineral bukan l!gam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia. ?angka %aktu 4 6tujuh7 tahun meliputi penyelidikan umum * 6satu7 tahun8 ekspl!rasi 3 6tiga7 tahun dan dapat diperpanjang * 6satu7 kali * 6satu7 tahun8 serta studi kelayakan * 6satu7 tahun dan dapat diperpanjang * 6satu7 kali * 6satu7 tahun. ;yat 637 ?angka %aktu 3 6tiga7 tahun meliputi penyelidikan umum * 6satu7 tahun, ekspl!rasi * 6satu7 tahun, dan studi kelayakan * 6satu7 tahun. ;yat 6+7 ?angka %aktu 4 6tujuh7 tahun meliputi penyelidikan umum * 6satu7 tahun8 ekspl!rasi ( 6dua7 tahun dan dapat diperpanjang ( 6dua7 kali masing-masing * 6satu7 tahun8 serta studi kelayakan ( 6dua7 tahun. P*s*l /3 Cukup jelas. P*s*l // Cukup jelas. P*s*l /5 Cukup jelas. P*s*l /& ;yat 6*7 Cukup jelas. ;yat 6(7 Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkr!nisasi data milik Pemerintah dan pemerintah daerah. P*s*l /' ;yat 6*7 ?angka %aktu () 6dua puluh7 tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka %aktu untuk k!nstruksi selama ( 6dua7 tahun. ;yat 6(7 Cukup ?elas ;yat 637 Yang dimaksud dengan mineral bukan l!gam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia. ?angka %aktu () 6dua puluh7 tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka %aktu untuk k!nstruksi selama ( 6dua7 tahun. ;yat 6+7 Cukup jelas. ;yat 6'7 ?angka %aktu () 6dua puluh7 tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka %aktu untuk k!nstruksi selama ( 6dua7 tahun. P*s*l /8 Cukup jelas. P*s*l /% Cukup jelas. P*s*l 5#
Cukup jelas. P*s*l 51
Pertambangan mineral l!gam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya. P*s*l 5" ;yat 6*7 Cukup jelas. ;yat 6(7 ;pabila dalam /$P terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya se#ara ertikal maupun h!ri=!ntal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut. ;yat 637 Cukup jelas. P*s*l 53 Cukup jelas. P*s*l 5/ Cukup jelas. P*s*l 55 ;yat 6*7 Cukup jelas. ;yat 6(7 ;pabila dalam /$P terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya se#ara ertikal maupun h!ri=!ntal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut. ;yat 637 Cukup jelas. P*s*l 5& Cukup jelas. P*s*l 5' Cukup jelas. P*s*l 58 ;yat 6*7 Cukup jelas. ;yat 6(7 ;pabila dalam /$P terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya se#ara ertikal maupun h!ri=!ntal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut. ;yat 637 Cukup jelas. P*s*l 5%
Cukup jelas. P*s*l
Cukup jelas. P*s*l &1
;yat 6*7 Cukup jelas. ;yat 6(7 ;pabila dalam /$P terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya se#ara ertikal maupun h!ri=!ntal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut. ;yat 637 Cukup jelas. P*s*l &" Cukup jelas. P*s*l &3 Cukup jelas.
P*s*l &/
Cukup jelas. P*s*l &5
Cukup jelas. P*s*l &&
Cukup jelas. P*s*l &'
;yat 6*7 Cukup jelas. ;yat 6(7 Cukup jelas. ;yat 637 "urat perm!h!nan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disertai dengan meterai #ukup dan dilampiri rek!mendasi dari kepala desa1lurah1kepala adat mengenai kebenaran ri%ayat pem!h!n untuk memper!leh pri!ritas dalam mendapatkan /P9. P*s*l &8 Cukup jelas. P*s*l &% Cukup jelas. P*s*l '# Huru& a Cukup jelas. Huru& b Cukup jelas. Huru& # egiatan pengel!laan lingkungan hidup meliputi pen#egahan dan penanggulangan pen#emaran serta pemulihan &ungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang. Huru& d Cukup jelas. Huru& e ap!ran disampaikan setiap + 6empat7 bulan. P*s*l '1 Cukup jelas. P*s*l '" Cukup jelas. P*s*l '3 Cukup jelas. P*s*l '/ ;yat 6*7 Yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan daerah adalah dalam rangka pemberdayaan daerah. ;yat 6(7 Pertambangan mineral l!gam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya. ;yat 637 Cukup jelas. ;yat 6+7 Cukup jelas. ;yat 6'7
Cukup jelas. ;yat 657 Cukup jelas. ;yat 647 Cukup jelas. P*s*l '5
Cukup jelas. P*s*l '&
Cukup jelas. P*s*l ''
;yat 6*7 Cukup jelas. ;yat 6(7 Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkr!nisasi data milik Pemerintah dan pemerintah daerah. P*s*l '8 Huru& a Cukup jelas. Huru& b Cukup jelas. Huru& # Cukup jelas. Huru& d ?aminan kesungguhan termasuk di dalamnya biaya pengel!laan lingkungan akibat kegiatan ekspl!rasi. Huru& e Cukup jelas. Huru& & Cukup jelas. Huru& g Cukup jelas. Huru& h Cukup jelas. Huru& i Cukup jelas. Huru& j Cukup jelas. Huru& k Cukup jelas. Huru& l Cukup jelas. Huru& m Cukup jelas. Huru& n Cukup jelas. P*s*l '% Huru& a Cukup jelas. Huru& b
Cukup jelas. Huru& # Cukup jelas. Huru& d Cukup jelas. Huru& e Cukup jelas. Huru& & Cukup jelas. Huru& g Cukup jelas. Huru& h Cukup jelas. Huru& i Cukup jelas. Huru& j Cukup jelas. Huru& k Cukup jelas. Huru& l Cukup jelas. Huru& m Cukup jelas. Huru& n Cukup jelas. Huru& ! Cukup jelas. Huru& p Cukup jelas. Huru& Cukup jelas. Huru& r Cukup jelas. Huru& s Cukup jelas. Huru& t Cukup jelas. Huru& u Cukup jelas. Huru& Cukup jelas. Huru& % Cukup jelas. Huru& G Cukup jelas. Huru& y Pen#antuman diestasi saham hanya berlaku apabila sahamnya dimiliki !leh asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P*s*l 8#
Cukup jelas. P*s*l 81
Cukup jelas. P*s*l 8"
Cukup jelas. P*s*l 83
Huru& a Cukup jelas. Huru& b Cukup jelas. Huru& # Cukup jelas. Huru& d Cukup jelas. Huru& e ?angka %aktu > 6delapan7 tahun meliputi penyelidikan umum * 6satu7 tahun8 ekspl!rasi 3 6tiga7 tahun dan dapat diperpanjang ( 6dua7 kali masing-masing * 6satu7 tahun8 serta studi kelayakan * 6satu7 tahun dan dapat diperpanjang * 6satu7 kali * 6satu7 tahun Huru& & ?angka %aktu 6tujuh7 tahun meliputi penyelidikan umum * 6satu7 tahun8 ekspl!rasi ( 6dua7 tahun dan dapat diperpanjang ( 6dua7 kali masing-masing * 6satu7 tahun8 serta studi kelayakan ( 6dua7 tahun. Huru& g ?angka %aktu () 6dua puluh7 tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka %aktu untuk k!nstruksi selama ( 6dua7 tahun. P*s*l 8/ Cukup jelas. P*s*l 85 Cukup jelas. P*s*l 8& Cukup jelas. P*s*l 8' Cukup jelas. P*s*l 88 Cukup jelas. P*s*l 8% Cukup jelas. P*s*l %# Cukup jelas. P*s*l %1
Cukup jelas. P*s*l %"
Cukup jelas. P*s*l %3
;yat 6*7 Cukup jelas. ;yat 6(7 Yang dimaksud ekspl!rasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan ( 6dua7 %ilayah pr!spek dalam kegiatan ekspl!rasi.
;yat 637 Cukup jelas. P*s*l %/
Cukup jelas. P*s*l %5
Cukup jelas. P*s*l %&
Huru& a Cukup jelas. Huru& b Cukup jelas. Huru& # Cukup jelas. Huru& d Cukup jelas. Huru& e Yang dimaksud dengan sisa tambang meliputi antara lain tailing dan limbah batubara. P*s*l %' Cukup jelas. P*s*l %8 etentuan ini dimaksudkan mengingat usaha pertambangan pada sumber air dapat mengakibatkan perubahan m!r&!l!gi sumber air, baik pada ka%asan hulu maupun hilir. P*s*l %% Cukup jelas. P*s*l 1## Cukup jelas. P*s*l 1#1 etentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pas#atambang berisi, antara lain, besaran, tata #ara penyet!ran dan pen#airan, serta pelap!ran penggunaan dana jaminan. P*s*l 1#" Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pr!duk akhir dari usaha pertambangan atau peman&aatan terhadap mineral ikutan. P*s*l 1#3 ;yat 6*7 e%ajiban untuk melakukan peng!lahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan meng!ptimalkan nilai tambang dari pr!duk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara. ;yat 6(7 Cukup jelas. ;yat 637 Cukup jelas. P*s*l 1#/ Cukup jelas. P*s*l 1#5 ;yat 6*7 Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki /$P 0perasi Pr!duksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan i=in pengangkutan dan penjualan atas mineral dan1atau batubara yang tergali.
;yat 6(7 /=in diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan ealuasi atas mineral dan1atau batubara yang tergali !leh instansi teknis terkait. ;yat 637 Cukup jelas. ;yat 6+7 Cukup jelas. P*s*l 1#& Peman&aatan tenaga kerja setempat tetap mempertimbangkan k!mpetensi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedia. etentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasi!nal agar lebih mampu bersaing. P*s*l 1#' Cukup jelas. P*s*l 1#8 ;yat 6*7 Cukup jelas. ;yat 6(7 Yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang berd!misili di sekitar !perasi pertambangan. P*s*l 1#%
Cukup jelas. P*s*l 11#
Cukup jelas. P*s*l 111
Cukup jelas. P*s*l 11"
Cukup jelas. P*s*l 113
;yat 6*7 Huru& a Yang dimaksud keadaan kahar 6&!r#e majeur7 dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pember!ntakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan ben#ana alam di luar kemampuan manusia. Huru& b Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, bl!kade, pem!g!kan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang /$P atau /$P dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan !leh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan. Huru& # Cukup jelas. ;yat 6(7 Cukup jelas. ;yat 637 Perm!h!nan menjelaskan k!ndisi keadaan kahar dan1atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan. ;yat 6+7 Perm!h!nan masyarakat memuat keadaan k!ndisi daya dukung lingkungan %ilayah yang
dikaitkan dengan aktiitas kegiatan penambangan. ;yat 6'7 Cukup jelas. P*s*l 11/ Cukup jelas. P*s*l 115 Cukup jelas. P*s*l 11& Cukup jelas. P*s*l 11' Cukup jelas. P*s*l 118
;yat 6*7 Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya pr!spek se#ara teknis, ek!n!mis, atau lingkungan. ;yat 6(7 Cukup jelas. P*s*l 11% Cukup jelas. P*s*l 1"# Yang dimaksud dengan peningkatan adalah peningkatan dari tahap ekspl!rasi ke tahap !perasi pr!duksi. P*s*l 1"1 Cukup jelas. P*s*l 1"" Cukup jelas. P*s*l 1"3 Cukup jelas. P*s*l 1"/ ;yat 6*7 Perusahaan nasi!nal dapat mendirikan perusahaan #abang di daerah. ;yat 6(7 Cukup jelas. ;yat 637 Cukup jelas. P*s*l 1"5 Cukup jelas. P*s*l 1"& Cukup jelas. P*s*l 1"' Cukup jelas. P*s*l 1"8 Cukup jelas. P*s*l 1"% Cukup jelas. P*s*l 13#
Cukup jelas.
P*s*l 131
Cukup jelas. P*s*l 13"
Cukup jelas. P*s*l 133
Cukup jelas. P*s*l 13/
Cukup jelas. P*s*l 135 Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu !leh kegiatan ekspl!rasi seperti pengeb!ran, parit uji, dan pengambilan #!nt!h. P*s*l 13& Cukup jelas. P*s*l 13' Cukup jelas. P*s*l 138 Cukup jelas. P*s*l 13% Cukup jelas. P*s*l 1/# Cukup jelas. P*s*l 1/1 Cukup jelas. P*s*l 1/" Cukup jelas. P*s*l 1/3 Cukup jelas. P*s*l 1// Cukup jelas. P*s*l 1/5
;yat 6*7 Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negati& langsung dari kegiatan usaha pertambangan. ;yat 6(7 Cukup jelas. P*s*l 1/& Cukup jelas. P*s*l 1/' Cukup jelas. P*s*l 1/8 Cukup jelas. P*s*l 1/% Cukup jelas. P*s*l 15# Cukup jelas. P*s*l 151 Cukup jelas. P*s*l 15"
Cukup jelas. P*s*l 153
Cukup jelas. P*s*l 15/
Cukup jelas. P*s*l 155
Cukup jelas. P*s*l 15&
Cukup jelas. P*s*l 15'
Cukup jelas. P*s*l 158
Cukup jelas. P*s*l 15%
Cukup jelas. P*s*l 1
Cukup jelas. P*s*l 1&1
Cukup jelas. P*s*l 1&"
Cukup jelas. P*s*l 1&3
Cukup jelas. P*s*l 1&/
Cukup jelas. P*s*l 1&5 Yang dimaksud dengan setiap !rang adalah pejabat yang menerbitkan /$P, /P9, atau /$P. P*s*l 1&& Cukup jelas. P*s*l 1&' Cukup jelas. P*s*l 1&8 Cukup jelas. P*s*l 1&% Huru& a Cukup jelas. Huru& b "emua pasal yang terkandung dalam k!ntrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara batub ara harus disesuaikan disesuaik an dengan $ndang-$ndang. $ndang-$nd ang. Huru& # Cukup jelas. P*s*l 1'# Cukup jelas. P*s*l 1'1 Cukup jelas. P*s*l 1'"
Cukup jelas. P*s*l 1'3
Cukup jelas. P*s*l 1'/
Cukup jelas. P*s*l 1'5
Cukup jelas.
T;MB;H;N EMB;9;N NE@;9; 9EP$B/ /ND0NE"/; N0M09 +2'2
1$1 Pe9(*s*l* Pe9(*s*l*h*n h*n
Menurut saya dalam pengimplementasian $ndang-$ndang N!.+ Tahun ())2 di alimantan tengah masih ada permasalahan,ada ( #!nt!h yang kami angkatseperti < A@ Pene9)i*nIin T*()*n+ :i Ki(Di:u+*Ile+*l Tribunalteng - 9abu, > ?uni ()** I )2<(( /B . etua De%an Per%akilan 9akyat Daerah abupaten !ta %aringinTimur, alimantan Tengah ?h!n rislie menduga penerbitan belasan i=intambang didaerah tersebut ile gal.FHingga saat ini !ta %aringinTimur tidak memiliki lahan pen#adangan untuk areal pertambangan, namun anehnya pemerintah daerah telah mengeluarkan i=in baru untuk pertambangan,F kata etua DP9D !ta aringin Timur, ?h!n rislie, di "ampit, "elasa.Penerbitan *( i=in baru pertambangan di !ta %aringin Timur telah melanggar undang-undang Mineral danBatubara 6Minerba7 N!m!r + Tahun ())2.$ntuk menerbitkan peri=inan pertambangan harus menga#u pada undangundang MinerbaN!m!r + Tahun ())2, Peraturan Pemerintah 6PP7 9epublik /nd!nesia 69/7 N!m!r (( Tahun ()*) tentang %ilayah pertambangan dan PP 9/ N!m!r (3 Tahun
()*)
tentang
pelaksanaan
kegiatan
usaha
pertambangan
mineral
danbatubara.$ndang-undang Minerba N!m!r + Tahun ())2 adalah sebagai pengganti undang-undang
N!m!r
**
Tahun
*254
tentang
etentuan
p!k!k
pertambangan.Dalamundang-undang Minerba N!m!r + Tahun ())2 itu dengan jelas disebutkan bah%a penerbitan i=in baru pertambangan harusmelalui pelelangan se#ara terbuka. Menurut rislie, penerbitan i=in baru pertambangan di !ta %aringin Timur sudah jelas bertentangan dengan undang-undang dan tidak pr!#edural karena petunjuk teknis 6?uknis7 untuk pelaksanaan pelelangan juga belum ada.9en#ana Tata 9uang ilayah Pr!insi 69T9P7 alteng belum disahkan dan !ta%aringinTimur juga belum
memiliki %ilayah pertambangan 6P7 jadi pemerintah daerah tidak
dibenarkan mengeluarkan i=in pertambangan.Fami akan menelusuri masalah penerbitan peri=inan yang dilakukan pemerintah daerah tersebut danapabila benar telah dikeluarkan maka kami akan merek!mendasikan untuk di#abut i=in tersebut,F katanya.
Dirinya juga menge#am epala Dinas Pertambangan dan Energi 6Distamben7 abupaten !ta%aringinTimur ajrurrahman yang menyatakan, DP9D tidak perlu mengetahui terlalu jauh pr!ses penerbitan i=in pertambangan karena hal itu /uas
adalah masalah teknis dan yang penting penerbitan i=in itu sudah pr!#edural dan tidak bertentangan dengan undang-undang.Fami %ajib mengetahui semua permasalahan di daerah ini dan sesuai &ungsi DP9D adalah melakukan penga%asan termasuk masalah penerbitan peri=inan pertambangan di !ta%aringinTimur,F katanya. /a juga meminta kepada epala Distamben !ta%aringinTimur ajrurrahman untuk mempelajarii kembali tentang undang-undang !t!n!mi daerah karena di dalam undang-undang itu dengan jelas disebutkan kebijakan !t!n!mi daerah ditentukan !leh eksekuti& dan legislati&. "ementara mantan Bupati !ta%aringinTimur peri!de ())'()*) ahyudi aspul ;n%ar mengatakan, pada masa pemerintahannya dirinya tidak pernah merek!mendasikan atau menerbitkan i=in barupertambangan.FPada%aktuitu kami hanya memberikan rek!mendasi kepada perusahaan yang mengajukan perm!h!nan untuk terlebih dahulu melakukan penelitian di lapangan dan tidak lebih dari itu dan kalau pun sekarang timbul ada i=in itu kebijakan pemerintah yang baru,F ungkapnya.
B@ Pe9us*h**n *()*n+ :i K*len+ <*n+ (e9u+i4*n Ne+*9*
P;;N@; 9;Y;, Pemerintah pr!insi 6Pempr!7 alimantan Tengah 6alteng7 bersama Pemerintah abupaten 6Pemkab7 di alteng diminta segera menyikapi temuan Badan Pemeriksa euangan 6BP7 9/ yang menyebutkan adanya perusahaan tambang di alteng yang merugikan negara. angkah pemerintah diperlukan agar kerugian Negara yang ditimbulkan tidak semakin besar."elainitu, juga untuk kepentingan masyarakat di alteng se#ara keseluruhan.JPemerintah harus bertindak #epat, jangan lemparsan alemparsini terhadap kasusitu.Perusahaan yang disebutkan BP telah merugikan negara, khususnya
masyarakat
kalteng.Permasalahan
ini
jangan
dibiarkan
berlarut-larut,
kalautemuan BP sudah jelas dan terbukti, pemerintah di alteng harus se#epatnya bertindak,K kata angg!ta!misi B DP9D alteng amarudin Hadi, "enin 6+137. "eperti diketahui, BP melap!rkan ada (5 perusahaan pertambangan yang tidak mengikuti aturan yang berlaku sehingga menimbulkan p!tensi kerugian Negara sebanyak 9p 2),5 miliardan $"L3> ribu. "ejumlah inisial perusahaan yang dilap!rkan diantaranya, PT B/, P/, C;, @"T, dan / yang disebut ber!perasi di alteng.amarudin mendesak Pempr! dan Pemkab saling berk!!rdinasi menindaklanjuti temuan BP tersebut."inergitas sangat diperlukan mengingat yang dirugikan bukan hanya sebatas
negara, Pempr!, atau Pemkab, melainkan masyarakat alteng."aling lempar tanggung ja%ab dan menyalahkan bukan s!lusi atas masalah itu, bahkan, justru membuat masalah itu sulit untuk diselesaikan.J?angan maen lempar saja atau saling tuding, tetapi #epat selesaikan permasalahannya.alau pemerintah saling menyalahkan dan tidak mampu menyelesaikan masalahitu, kita bias bertanya-tanya, adaapasebenarnyaK tegasnya. Menurut amarudin, perusahaan di altengkerap kali mengabaikan aturan yang disampaikan pemerintah. Hal itu terjadi akibat tidak adanya ketegasan dari pemerintah sendiri.Jarena itu saya harap pemerintah se#epatnya bertindak untuk mengusut kasus tersebut .Menurut saya, babat dan sikat saja semua perusahaan tambang atau perkebunan yang merugikan negara, apalagi yang tidak memiliki i=in dan yang tidak pr!#edural,K katanya. "ebelumnya, @ubernur alteng ;gustin Teras Narang menyesalkan temuan BP terkait adanya perusahaan tambang di alteng yang dip!lisikan karena diduga merugikan negara.Teras menegaskan, kepatuhan perusahaan terhadap aturan perundangan yang berlaku seharusnya menjadi tanggung ja%ab bupati1%alik!ta.epala daerah di%ajibkan melakukan penga%asan se#ara rutin terhad apinestasi di %ilayahnya. J"eharusnya itu jadi tanggung ja%ab bupati1%alik!ta, gubernur tidak bias setiap hari menge#ek di lapangan, daerahlah yang harusnya menga%asi,K kata Teras saat memberikan
sambutan
pada
a#ara
ramahtamah
dengan
inest!r
perkebunan,
pertambangan, danpemegang HPH, 9abu 6(41(7 malam. Terasmenegaskan, yang mengetahui persis masalah inestasi di lapangan adalah bupati1%alik!ta.Meski demikian, dia mengaku hamper setiap bulan mengirim surat untuk mengingatkan bupati1%alik!ta agar lebih teliti dalam memberikan peri=inan dan melakukan penga%asan terhadap i=in yang sudah berjalan. JMakanya kemarin saya buat surat
m!rat!rium
6peri=inan7
di
delapan
kabupaten,
saya
maunya
bupati
bertanggungja%ab,K tegasnya. 6rm-'47
1$" Slusi a7 Permasalahan Pertama, s!lusi untuk menyelesaikannya <
DP9D !ta aringin Timur harus #epat menyelidiki dan memastikan kasus penerbitan /=in Tambang yang diduga dilakukan !leh Bupati !ta aringin Timur,
agar tidak merugikan masyarakat dan Negara dan tidak menguntungkan g!l!ngan tertentu. b7 Permasalahan edua, s!lusi untuk menyelesaikannya < Pemerintah Daerah1Pr!insi ataupun abupaten harus se#epatnya melakukan tindakan atau penyelidikan terhadap (5 Perusahaan Pertambangan agar membayar iuran yang telah ditetapkan dalam Perundang-undangan agar Negara dan Masyarakat alimantan Tengah 6se#arakhususnya7 tidak dirugikan seperti yang telah terjadi selama beberapa tahun ini.
Contoh kasus :
Pelanggaran HAM oleh Freeport di Papua 1. Kasus yang berkembang Aktivitas pertambangan PT Freeport MMoran !ndonesia "Freeport# di Papua yang dimulai se$ak tahun 1%&' hingga saat ini telah berlangsung selama () tahun. *elama ini+ kegiatan bisnis dan ekonomi Freeport di Papua+ telah menetak keuntungan ,nansial yang sangat besar bagi perusahaan asing tersebut+ namun belum memberikan man-aat optimal bagi negara+ Papua+ dan masyarakat lokal di sekitar ilayah pertambangan. /ari tahun ke tahun Freeport terus mereguk keuntungan dari tambang emas+ perak+ dan tembaga terbesar di dunia. Para petinggi Freeport terus mendapatkan -asilitas+ tun$angan dan keuntungan yang besarnya menapai 1 $uta kali lipat pendapatan tahunan penduduk Timika+ Papua. Keuntungan Freeport tak serta merta melahirkan kese$ahteraan bagi arga sekitar. Kondisi ilayah Timika bagai api dalam sekam+ tidak ada kondisi stabil yang men$amin masa depan penduduk Papua. Penandatanganan Kontrak Karya "KK# ! pertambangan antara pemerintah !ndonesia dengan Freeport pada 1%&'+ men$adi landasan bagi perusahaan ini mulai melakukan aktivitas pertambangan. Tak hanya itu+ KK ini $uga men$adi dasar penyusunan 00 Pertambangan omor 1121%&'+ yang disahkan pada /esember 1%&' atau delapan bulan berselang setelah penandatanganan KK. Pada Maret 1%'3+ Freeport memulai pertambangan terbuka di 4rtsberg+ kaasan yang selesai ditambang pada tahun 1%567an dan menyisakan lubang sedalam 3&6 meter. Pada tahun 1%55+ Freeport mulai mengeruk adangan raksasa lainnya+ 8rasberg+ yang masih berlangsung saat ini. /ari eksploitasi kedua ilayah ini+ sekitar '+3 $uta ton tembaga dan ')(+ ' $uta ton emas telah mereka keruk. Pada bulan 9uli )66+ lubang tambang 8rasberg telah menapai diameter )+( kilometer pada daerah seluas (%% ha dengan kedalaman 566m. /iperkirakan terdapat 15 $uta ton adangan tembaga+ dan 1.(36 ton adangan emas yang tersisa hingga renana penutupan tambang pada )6(1. Aktivitas Freeport yang berlangsung dalam kurun aktu lama ini telah menimbulkan berbagai masalah+ terutama dalam hal penerimaan negara yang tidak optimal+ peran negara2;0M untuk ikut mengelola tambang yang sangat minim dan dampak lingkungan yang sangat signi,kan+
berupa rusaknya bentang alam pegunungan 8rasberg dan 4rstberg. Kerusakan lingkungan telah mengubah bentang alam seluas 1&& km persegi di daerah aliran sungai A$ka.
). Isu hukum 0ntuk mempersempit ruang lingkup pembahasan+ maka penulis hanya membatasi dan mengangkat isu hukum mengenai : 1. ;agaimana penindakan hukumya atas pelanggaran7pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terkait penambangan PT Freport di Papua ditin$au berdasarkan 0ndang7undang omor 3% Tahun 1%%% Tentang Hak Asasi Manusia< ). ;agaimana penegakan kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh PT Freport atas penambangan Tembaga dan 4mas 0ndang7undang omor 3) Tahun )66% Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup<
3. Fakta hukum /imulai dengan digusurnya ruang penghidupan suku7suku di penggunungan tengah papua. Tanah7tanah adat tu$uh suku+ diantaranya suku Amungme dan nduga dirampas aal masuknya PT F! dan dihanurkan saat operasi tambang berlangsung. =imbah tailing PT F! telah menimbun 116 km) ilayah estuary teremar+ sedangkan )67(6 km bentang sungai A$ka beraun+ 133 km) lahan subur terkubur dan sehingga mengakibatkan ban$ir+ kehanuran hutan+ daerah kering men$adi raa+ dan membuat para ibu tak bisa lagi menari siput di sekitar sungai yang merupakan sumber protein bagi keluarga+ serta gangguan kesehatan $uga ter$adi akibat masuknya orang luar ke papua.Kematian ibu hamil dan balita akibat kurang gi>i. /engan digusurnya ruang penghidupan suku papua kepada perusahaan PT Freport yang mengakibatkan masyarakat papua mengalami banyak kerugiaan hingga mengakibatkan dampak yang begitu besar selain itu $uga banyak kerugian tentang teremarnya ilayah esturi yang mengakibatkan masyarakat di sekitarnya terhambat akti,tasnya serta sungai a$ka beraun yang mengakibatkan masyarakat papua tidak dapat minum maka apabila kita melihat perbuatan Perusahaan PT Freport ini maka pemerintah yang ada pada daerah papua atau pemerintah yang ada di luar daerah seharusnya lebih epat dan
tegas untuk melihat dan memperhatikan permasalahan ini serta dengan epat menyelesaikan permasalahan ini+ karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Perusahaan PT Freport sudah sangat melanggar perundang7undangan yang berlaku di !ndonesia.
(. Konsep hukum tentang pertambangan /engan kita melihat kasus yang ada diatas terdapat beberapa undang ? undang yang terkait didalamnya yaitu : •
•
0ndang ? undang o.( Tahun )66% Tentang Pertambangan Mineral /an ;atubara+;ab !! Asas /an Tu$uan Pasal ) @ Pertambangan mineral dan2atau batubara dikelola berasaskan : a. Man-aat+ keadilan+ dan keseimbangan b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa . Partisipati-+ transparansi+ dan akuntabilitas d. ;erkelan$utan dan beraasan lingkungan. dan Pasal 3 @/alam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan Tu$uan pengelolaan mineral dan batubara adalah: a. Men$amin e-ektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan seara berdaya guna+ berhasil guna+ dan berdaya saing. b. Men$amin man-aat pertambangan mineral dan batubara seara berkelan$utan dan beraasan lingkungan hidup. . Men$amin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan2atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri. d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional+ regional+ dan internasional. e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal+ daerah+ dan negara+ serta meniptakan lapangan ker$a untuk sebesar7besar kese$ahteraan rakyat. -. Men$amin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
•
•
•
0ndang7undang o. 3) Tahun )66% Tentang Perlindungan dan Pengelolaan =ingkungan Hidup Pasal 3 “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertu$uan: a. Melindungi ilayah egara Kesatuan Bepublik !ndonesia dari penemaran dan2atau kerusakan lingkungan hidup. b. Men$amin keselamatan+ kesehatan+ dan kehidupan manusia. . Men$amin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. d. Men$aga kelestarian -ungsi lingkungan hidup e. menapai keserasian+ keselarasan+ dan keseimbangan lingkungan hidup. e. Men$amin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. -. Men$amin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. g. Mengendalikan peman-aatan sumber daya alam seara bi$aksana. h. Meu$udkan pembangunan berkelan$utan. i. Mengantisipasi isu lingkungan global.
0ndang ? 0ndang o.3% Tahun 1%%% tentang Hak Asasi Manusia Pasal ( @ Hak. untuk hidup+ hak untuk tidak disiksa+ hak kebebasan pribadi+ pikiran dan hati nurani+ hak beragama+ hak untuk tidak diperbudak+ hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum+ dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. 0ndang ? 0ndang o.(1 Tahun 1%%% Tentang Kehutanan pasal Pasal 3 @ Penyelenggaraan kehutanan bertu$uan untuk sebesar7besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelan$utan dengan. a. Men$amin keberadaan hutan dengan luasan yang ukup dan sebaran yang proporsional. b. Mengoptimalkan aneka -ungsi hutan yang meliputi -ungsi konservasi+ -ungsi lindung+ dan -ungsi produksi untuk menapai man-aat lingkungan+ sosial+ budaya+ dan ekonomi+ yang seimbang dan lestari. . Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai. d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat seara partisipati-+ berkeadilan+ dan beraasan lingkungan sehingga mampu meniptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.
e. Men$amin distribusi man-aat yang berkeadilan dan berkelan$utan. @ dan Pasal 11 @ "1# Perenanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang men$amin terapainya tu$uan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. ")# Perenanaan kehutanan dilaksanakan seara transparan+ bertanggung7gugat+ partisipati-+ terpadu+ serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.
1. E.
Analisis Hukum 1. ;agaimana penindakan hukumya atas pelanggaran7 pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terkait penambangan PT Freport di Papua ditin$au berdasarkan 0ndang7undang omor 3% Tahun 1%%% Tentang Hak Asasi Manusia<
*etelah tu$uh tahun beroperasi+ timbul konDik sosial dan ekonomi antara Freeport dan masyarakat adat di sekitar ilayah pertambangan. Tahun 1%'(+ suku Amungme yang berdiam di sekitar tambang menuntut Freeport membayar ganti rugi kepada mereka terkait pembabatan hutan perburuan suku itu. Hal ini diatur dalam 00 o. Tahun 1%&6 Tentang Peraturan /asar Pokok7pokok Agraria Pasal 3 @/engan mengingat ketentuan7ketentuan dalam pasal 1 dan ) pelaksanaan hak ulayat dan hak7hak yang serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukum adat+ sepan$ang menurut kenyataannya. masih ada+ harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan egara+ yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan 0ndang7undang dan peraturan7peraturan lain yang lebih tinggi. Freeport menyanggupi tuntutan itu+ yang dituangkan dalam 9anuary Agreement 1%'(. Hal ini lah yang men$adi dasar membuat banyak pertikaian antara masyarakat sekitar dengan pihak dari PT Freport+ masyarakat dengan aparat keamanan+ bahkan masyarakat dan pemerintah. Pertikaian yang sebenarnya tidak harus ter$adi apabila semua pihak yang berkepentingan terkait penambangan PT Freport di papua dapat lebih mengenyampingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum sekiranya kasus ini tidak akan melebar hingga sampai pada ranah perdata+ unsur pelanggaran pidana dan pelanggaran HAM. Kasus keperdataan ter$adi akibat dari anprestasi yang dilakukan oleh pihak dari PT Freport. @ Tahun 1%'(+ suku Amungme yang berdiam di sekitar tambang menuntut Freeport membayar ganti rugi kepada mereka
terkait pembabatan hutan perburuan suku itu. Freeport menyanggupi tuntutan itu+ yang dituangkan dalam 9anuary Agreement 1%'(. @=aatah>aan. Eanprestasi yang dilakukan oleh pihak dari PT. Freport telah melanggar perundang7undangan yang berlaku di !ndonesia+ yang tertuang pada K0HPdt pasal 13)6 @ *upaya ter$adi persetu$uan yang sah+ perlu di penuhi empat syarat : a. b. . d.
Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Keakapan untuk membuat suatu perikatan. *uatu pokok persoalan tertentu. *uatu sebab yang tidak terlarang. *udah $elas sekiranya unsur yang tertuang pada pasal 13)6 K0HPdt telah dilanggarnya dengan hasil kesepakatan tidak di$alankan oleh pihak PT Freport sehingga menyebabkan polemik yang semakin berkepan$angan. *elain pelanggaran seara keperdataan+ akibat yang di berikan atas akti,tas PT Freport $uga menyebabkan ter$adinya pembunuhan yang dimana pembunuhnya tidak dapat di deteksi keberadaannya dan hal ini lah yang men$adikan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan nyaa orang lain. *ebagaimana telah kita ketahui baha menghilangkan nyaa orang lain sama sa$a telah melanggar hak seseorang untuk hidup. Hal ini tertuang pada 0ndang7undang omor 3% Tahun 1%%% Tentang Hak Asasi Manusia Pasal ( @Hak. untuk hidup+ hak untuk tidak disiksa+ hak kebebasan pribadi+ pikiran dan hati nurani+ hak beragama+ hak untuk tidak diperbudak+ hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum+ dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. *edangkan dalam 0ndang7undang yang mengatur tentang tidak boleh menghilangkan nyaa orang lain+ terkeuali yang telah diatur sebelumnya terdapat pada K0HP pasal 3% @ ;arang siapa karena kesalahannya "kealpaannya# menyebabkan orang lain meninggal+ dianam dengan pidana pen$ara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ter$adi terkait PT Freport antara lain : 1. Pada bulan Februari 1%'5 ter$adi penembakan terhadap seorang polisi !ndonesia. !nsiden ini disebabkan tak dipenuhinya seluruh $an$i Freeport yang tertuang dalam 9anuary Agreement. Hingga 1%'5 itu+ Freeport tak memenuhi seluruh $an$i yang ada dalam per$an$ian tersebut.
). Pada 31 Agustus )66)+ ter$adi penyerangan terhadap se$umlah karyaan pertambangan Freeport di Timika+ Tembagapura+ di $alur Mil &)7&3. !nsden ini meneaskan dua arga Amerika yaitu Tid ;argon dan Biky *aipar dan seorang arga !ndonesia bernama *.* ;ambang Bianto. 3. Teratat sebanyak 13 orang pelaku penembakan+ tiga di antara pelaku tersebut merupakan anggota Komando Pasukan Khusus "Kopassus#+ yaitu Kapten Markus+ =etnan *atu Eaan *uandi+ dan Pra$urit *atu 9u-ri 0sanas. Hampir seluruh kasus pelanggaran HAM terkait tambang Freeport tidak $elas penyelesaiannya. Para pelaku ke$ahatan HAM ini umumnya tidak ditemukan atau mendapat perlindungan sehingga lolos dari $erat hukum. Keadilan bagi korban pelanggaran HAM kasus7kasus Freeport tampaknya memang suatu hal yang absurd. Maraknya kasus pelanggaran HAM yang ter$adi PT Freport men$adikan sesuatu yang sangat tidak manusiai+ dalam 0ndang7undang nomor 3% tahun 1%%% tentang hak asasi manusia telah men$elaskan seseorang untuk dapat bertahan hidup sesuai kebutuhannya masing7masing sebagaimana dalam pasal Pasal % @ "1# *etiap orang berhak untuk hidup+ mempertahankan hidup dan meningkatkan tara- kehidupannya. ")# *etiap orang berhak hidup tenteram+ aman+ damai+ bahagia+ se$ahtera lahir dan batin. "3# *etiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. !ronis sekali pelanggaran HAM yang sangat telak berada di depan mata+ namun penyelesaiannya masih kurang padahal kita ketahui bersama bagaimana saudara7saudara kita yang berada di sekitar arela tambang mengenai perekonomian dan tara- hidupnya. *udah saatnya dibutuhkan peran akti- dan saling mendukung antara alat hokum egara yaitu dari pihak kepolisian dan $aksa beserta masyarakat dalam menanggulangi kasus yang ter$adi di PT Freport bahkan kasus yang akan ada.
1. ;agaimana penegakan kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh PT Freport atas penambangan Tembaga dan 4mas 0ndang7undang omor 3) Tahun )66% Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan terkait<
Freeport telah membuang ;eraun ;erbahaya# melalui pesisir laut Ara-ura. Tailing melampaui baku mutu total
tailing dengan *ungai A$ka. yang dibuang suspend solid
kategori limbah ;3 ";ahan =imbah ini telah menapai Freeport ke *ungai A$ka "T**# yang diperbolehkan
menurut hukum !ndonesia. =imbah tailing Freeport $uga telah menemari perairan di muara sungai A$ka dan mengontaminasi se$umlah besar $enis mahluk hidup serta menganam perairan dengan air asam tambang ber$umlah besar. /ari hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh Parametri+ terungkap baha baha tailing yang dibuang Freeport merupakan bahan yang mampu menghasilkan airan asam berbahaya bagi kehidupan aGuatik. Penemaran air yang dilakukan oleh PT Freport telah melanggar 0ndang7 undang nomor ' tahun )66( tentang sumber daya air Pasal ( @*umber daya air mempunyai -ungsi sosial+ lingkungan hidup+ dan ekonomi yang diselenggarakan dan diu$udkan seara selaras. Pasal @egara men$amin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari7hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat+ bersih+ dan produkti-. ;ahkan se$umlah spesies aGuatik sensiti- di sungai A$ka telah punah akibat tailing Freeport. Menurut perhitungan 8reenomis !ndonesia+ biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan lingkungan yang rusak adalah Bp &' trilyun. Freeport mengklaim+ sepan$ang 1%%)7)66 Pemerintah Pusat mendapatkan keuntungan langsung 0* 3+5 miliar atau kurang lebih Bp 3& trilyun. amun $uga dihitung dari perkiraan biaya lingkungan yang harus dikeluarkan+ !ndonesia dirugikan sekitar Bp 31 trilyun. ;eberapa media dan lembaga sadaya masyarakat "=*M# mengungkapkan baha aktivitas pertambangan Freeport telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang kian parah. @ *eara alamiah manusia mempunyai misi mempertahankan keberadaannya di muka bumi dalam kondisi lingkungan yang seoptimal mungkin. 9ohan *. Mas$hur. Hal ini telah melanggar 00 o. 3) tahun )66% tentang Perlindungan dan Pengelolaan =ingkungan Hidup pasal . Pasal 3 “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertu$uan: a. melindungi ilayah egara Kesatuan Bepublik !ndonesia dari penemaran dan2atau kerusakan lingkungan hidup b. men$amin keselamatan+ kesehatan+ dan kehidupan manusia . men$amin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem d. men$aga kelestarian -ungsi lingkungan hidup e. menapai keserasian+ keselarasan+ dan keseimbangan lingkungan hidup -. men$amin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan g. men$amin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia h. mengendalikan peman-aatan sumber daya alam seara bi$aksana i. meu$udkan pembangunan berkelan$utan dan $. mengantisipasi isu lingkungan global. ;eberapa kerusakan lingkungan yang diungkap oleh media dan =*M adalah+ Freeport telah mematikan )3.666 ha hutan di ilayah pengendapan tailing. Merubah bentang alam karena erosi maupun
sedimentasi Meluapnya sungai karena pendangkalan akibat endapan tailing. /engan beragam kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan Freeport+ mestinya pemerintah melakukan langkah pengamanan sesuai dengan peraturan undang7undang yang berlaku+ khususnya pelanggaran terhadap 00 o. 3) Tahun )66% tentang Perlindungan dan Pengelolaan =ingkungan Hidup. Peraturan perundang7 undangan mengharuskan adanya upaya penegahan bagi kerusakan lingkungan lebih lan$ut dan penindakan+ $adi seharusnya pemerintah menghentikan aktivitas penambangan Freeport+ kemudian melakukan upaya perbaikan lingkungan dan apabila memungkinkan pemerintah dapat menindak seara tegas sehingga masyarakat sekitar dapat hidup tenang+ dan nyam. Pemerintah dapat mengehentikan kontrak karya pertambangan karena kerusakan lingkungan yang ter$adi di Timika. Proses penambangan dapat dihentikan sementara sampai kerusakan lingkungan dapat diperbaiki dan perbaikan kerusan lingkungan men$adi tanggung $aab Freeport. *ebagaimana akti,tas tambang yang dilakukan sehingga banyak merugikan arga sekitar+ dimana hal ini telah diatur dalam 00 o. 3) Tahun )66% Tentang Perlindungan dan Pengelolaan =ingkungan Hidup Pasal 16) @*etiap orang yang melakukan pengelolaan limbah ;3 tanpa i>in sebagaimanadimaksud dalam Pasal % ayat "(# dipidana dengan pidana pen$ara paling singkat 1 "satu# tahun dan paling lama 3 "tiga# tahun dan denda paling sedikit Bp1.666.666.666+66 "satu miliar rupiah# dan paling banyak Bp3.666.666.666+66 "tiga miliar rupiah#. Pasal 163 @*etiap orang yang menghasilkan limbah ;3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal % dipidana dengan pidana pen$ara paling singkat 1 "satu# tahun dan paling lama 3 "tiga# tahun dan denda paling sedikit Bp1.666.666.666+66 "satu miliar rupiah# dan paling banyak Bp3.666.666.666+66 "tiga miliar rupiah#. Pasal 16( @ *etiap orang yang melakukan dumping limbah dan2atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa i>in sebagaimana dimaksud dalam Pasal &6 dipidana dengan pidana pen$ara paling lama 3 "tiga# tahun dan denda paling banyak Bp3.666.666.666+66 "tiga miliar rupiah#. Pasal 16 @*etiap orang yang memasukkan limbah ke dalam ilayah egara Kesatuan Bepublik !ndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal &% ayat "1# huru- dipidana dengan pidana pen$ara paling singkat ( "empat# tahun dan paling lama 1) "dua belas# tahun dan denda paling sedikit Bp(.666.666.666+66 "empat miliar rupiah# dan paling banyak Bp1).666.666.666+66 "dua belas miliar rupiah#. Pasal 16& @ *etiap orang yang memasukkan limbah ;3 ke dalam ilayah egara Kesatuan Bepublik !ndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal &% ayat "1# huru- d dipidana dengan pidana pen$ara paling singkat "lima# tahun dan paling lama 1 "lima belas# tahun dan denda paling sedikit Bp.666.666.666+66 "lima miliar rupiah# dan paling banyak Bp1.666.666.666+66 "lima belas
miliar rupiah#. Pasal 16' @*etiap orang yang memasukkan ;3 yang dilarang menurut peraturan perundang?undangan ke dalam ilayah egara Kesatuan Bepublik !ndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal &% ayat "1# huru- b dipidana dengan pidana pen$ara paling singkat "lima# tahun dan paling lama 1 "lima belas# tahun dan denda paling sedikit Bp.666.666.666+66 "lima miliar rupiah# dan paling banyak Bp1.666.666.666+66 "lima belas miliar#. Aktivitas pertambangan Freeport dinilai telah melanggar 00 o. (1 Tahun 1%%% tentang Kehutanan sebagaimana yang tertuang dalam . Pasal 3 @ Penyelenggaraan kehutanan bertu$uan untuk sebesar7besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelan$utan dengan: a. men$amin keberadaan hutan dengan luasan yang ukup dan sebaran yang proporsional b. mengoptimalkan aneka -ungsi hutan yang meliputi -ungsi konservasi+ -ungsi lindung+ dan -ungsi produksi untuk menapai man-aat lingkungan+ sosial+ budaya+ dan ekonomi+ yang seimbang dan lestari . meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat seara partisipati-+ berkeadilan+ dan beraasan lingkungan sehingga mampu meniptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan e. men$amin distribusi man-aat yang berkeadilan dan berkelan$utan. @ dan Pasal 11 @ "1# Perenanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang men$amin terapainya tu$uan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. ")# Perenanaan kehutanan dilaksanakan seara transparan+ bertanggung7gugat+ partisipati-+ terpadu+ serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Pasal & @"1# Hutan mempunyai tiga -ungsi+ yaitu: a. -ungsi konservasi+ b. -ungsi lindung+ dan . -ungsi produksi. ")# Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan -ungsi pokok sebagai berikut: a. hutan konservasi+ b. hutan lindung+ dan . hutan produksi. /an Pasal ' Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat ")# huru- a terdiri dari : a. kaasan hutan suaka alam+ b. kaasan hutan pelestarian alam+ dan . taman buru. Iang artinya mengamanatkan aktivitas penambangan tidak dibolehkan di kaasan hutan lindung. Penggunaan kaasan hutan untuk kepentingan pertambangan harus dilakukan melalui pemberian i>in pin$am pakai oleh menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan $angka aktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Pada kaasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Pemberian i>in pin$am pakai sebagaimana dimaksud adalah yang berdampak penting dan akupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetu$uan /ean Perakilan Bakyat. /idalam 00 o. 3) Tahun )66% Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
=ingkungan Hidup men$elaskan mengenai penegakan siapa yang member i>in dengan diberikan sanksi hal ini tertera pada Pasal 111 @"1# Pe$abat pemberi i>in lingkungan yang menerbitkan i>in lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau 0K=70P= sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3' ayat "1# dipidana dengan pidana pen$ara paling lama 3 "tiga# tahun dan denda paling banyak Bp3.666.666.666+66 "tiga miliar rupiah#. ")# Pe$abat pemberi i>in usaha dan2atau kegiatan yang menerbitkan i>in usaha dan2atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan i>in lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6 ayat "1# dipidana denganpidana pen$ara paling lama 3 "tiga# tahun dan denda paling banyak Bp3.666.666.666+66 "tiga miliar rupiah#. Pasal 11) @ *etiap pe$abat berenang yang dengan senga$a tidak melakukan pengaasan terhadap ketaatan penanggung $aab usaha dan2atau kegiatan terhadap peraturan perundang7undangan dan i>in lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal '1 dan Pasal ')+ yang mengakibatkan ter$adinya penemaran dan2atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyaa manusia+ dipidana dengan pidana pen$ara paling lama 1 "satu# tahun atau denda paling banyak Bp66.666.666+66 "lima ratus $uta rupiah#. Pasal 113 @*etiap orang yang memberikan in-ormasi palsu+ menyesatkan+ menghilangkan in-ormasi+ merusak in-ormasi+ atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengaasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal &% ayat "1# huru- $ dipidana dengan pidana pen$ara paling lama 1 "satu# tahun dan denda paling banyak Bp1.666.666.666+66 "satu miliar rupiah#. Pasal 11( @*etiap penanggung $aab usaha dan2atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana pen$ara paling lama 1 "satu# tahun dan denda paling banyak Bp1.666.666.666+66 "satu miliar rupiah#. Pasal 11 *etiap orang yang dengan senga$a menegah+ menghalang7halangi+ atau menggagalkan pelaksanaan tugas pe$abat pengaas lingkungan hidup dan2atau pe$abat penyidik pegaai negeri sipil dipidana dengan pidana pen$ara paling lama 1 "satu# tahun dan denda paling banyak Bp66.666.666+66 "lima ratus $uta rupiah#. Pasal 11& @"1# Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh+ untuk+ atau atas nama badan usaha+ tuntutan pidana dan sanksi pidana di$atuhkan kepada: a. badan usaha dan2atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. ")# Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat "1# dilakukan oleh orang+ yang berdasarkan hubungan ker$a atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup ker$a badan usaha+sanksi pidana di$atuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana
tersebut dilakukan seara sendiri atau bersama7sama. Pasal 11' @9ika tuntutan pidana dia$ukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11& ayat "1# huru- b+ anaman pidana yang di$atuhkan berupa pidana pen$ara dan denda diperberat dengan sepertiga. Freeport telah mengakibatkan kerusakan alam dan mengubah bentang alam serta mengakibatkan degradasi hutan yang seharusnya ditindak tegas pemerintah. Hal ini karena menganam kelestarian lingkungan dan melanggar prinsip pembangunan beraasan lingkungan yang diamanatkan 00/ 1%( pasal 33 ayat "3# @ ;umi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh egara dan dipergunakan untuk sebesar7besarnya kemakmuran rakyat.
1. F.
Kesimpulan 1. Polemik yang berkepan$angan anatar PT Freport dengan masyarakat papua dalam hal ini adalah daerah sekitar areal pertambangan tembaga dan emas hal ini tidak hanya mengenai kerusakan lingkungan namun terdapat satu hal yang $uga sangat riskan apabila hal ini tidak diperhatikan oleh pemerintah saerah setempat dan pemerintah pusat yaitu HAM. Tidak hanya =ingkungan yang telah diatur dalam 00 o. )3 Tahun 1%%' Tentang Pengelolaan =ingkungan Hidup dan kemudian di perbaharui dengan di keluarkannya 00 o. 3) Tahun )66% Tentang Perlindungan dan Pengelolaan =ingkungan Hidup+ HAM pun dinegara indonesiam di atur dalam 00 o. 3% Tahun 1%%% Tentang HAM. *ehingga terkait kasus yang ter$adi di Papua antara PT Freport dengan masyarakat pemerintah dapat menindak lebih tegas+ karena adanya bukti7bukti terkait pelanggaran HAM. 9ika sudah demikian untuk mengurangi bahkan membuat pelaku pelanggar HAM men$adi $era sudah saatnya penindakan dan penegakannya dapat dilakukan seara tegas dengan tetap memperhatikan keman-aatan+keadilan dan kepastian hukumya. ). Kerusakan lingkungan yang begitu parah di daerah papua tempat penambangan tembaga dan emas oleh PT Frepot membuat arga sekitar men$adi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. !ronisnya ke$adian ini telah ter$adi sebelum 00 tentang pertambangan di sahkan yang artinya $uga terdapat lebih mengutamakan kepentingan pribadi
daripada kepentingan umum. *ehingga ketika 00 telah disahkan maka pemerintah tidak dapat untuk menindak lan$uti PT Frepot atas penambangannya di papua di karenakan pemerintah telah mendapat @sogokan atas peranannya dengan tetap mengi$inkan untuk berakti,tas. Kerusakan lingkungan yang teremar adalah air karena Tailing yang dibuang Freeport ke *ungai A$ka melampaui baku mutu total suspend solid "T**# yang diperbolehkan menurut hukum !ndonesia. =imbah tailing Freeport $uga telah menemari perairan di muara sungai A$ka dan mengontaminasi se$umlah besar $enis mahluk hidup serta menganam perairan dengan air asam tambang ber$umlah besar. =imbah ini $uga telah menapai pesisir laut Ara-ura. Tidak ada akibat tanpa sebab+ artinya tanpa pemerintah mengelurkan i$in tidak mungkin kasus ini sampai beredar luas di tengah masyarakat dan pada khususnya men$adikan arga papua men$adi kesulitan dalam pemenuhan hidupnya. amun sebagaimana yang telah di amanatkan dalam 00 o. 3) Tahun )66% Tentang Perlindungan dan Pengelolaan =ingkungan Hidup baha siapapun yang membuang tailing dengan kategori limbah ;3 dan terkait i>in pun $uga diatur dalam 0ndang7 undang ini. /imana apabila terdapat pelanggaran atas ) kategori tersebut maka akan di $atuhi sanksi denda dan pidana sesuai kadar perbuatan yang di lakukan dan akibatnya.
Saran *aya tidak hanya menganalisa tapi saya menoba untuk memberikan solusi yang tepat. ;erikut solusinya : 1. *ebagai masyarakat kita dituntut untuk tahu akan hukum+ 9ika kita tau+ hal ini dapat membuat kita dapat mengetahui mana perbuatan+ pembiaraan ataupun sikap yang bertentangan dengan perundang7 undangan yang berlaku. ). Pemerintah terkait $ika ingin mengeluarkan sebuah i>in tentang akti,tas penambangan diharapkan tidak mementingkan kepentingan pribadi akan tetapi lebih mementingkan kepentingan umum. 3. /alam penegakan hukum baik pelanggaran HAM maupun penegakan kasus yang terdapat pada lingkungan diperlukan peran