Undang-undang yang Mengatur AMDAL Diposting oleh Arif N Rohmanto pada 15:50, 27-Peb-14 A#DA$
Di: Artiel Di: Artiel !m"m , !m"m , #aalah #aalah
•
AMDAL diatur dalam UU No 32 Tahun 2009, AMDAL mendapat porsi yang cukup anyak diandingkan instrumen lingkungan lainnya, dari !2" pasal yang ada, 23 pasal diantaranya mengatur tentang AMDAL# Tetapi pengertian AMDAL pada UU No# 32 Tahun 2009 ereda dengan UU No# 23 Tahun !99", yaitu hilangnya “dampak esar ”# $ika $ika dala dalam m UU No# No# 23 Tahun hun !99" !99" dise diseu utk tkan an ah% ah%aa “AMDAL AMDAL adalah adalah ka&ian ka&ian mengenai dampak esar dan penting suatu usaha dan'atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup ######” ######”, pada pada UU No# No# 32 Tahun Tahun 2009 dise diseut utka kan n ah%a ah%a “ AMDAL adalah ka&ian mengenai dampak penting suatu usaha dan'atau kegiatan yang direncanakan #####” #####”# Dari ke 23 pasal terseut, ada pasal(pasal penting yang seelumnya tidak termuat dalam UU No# 23 Tahun !99" maupun )) No#2" Tahun !999 dan memerikan implikasi yang esar agi para pelaku AMDAL, termasuk pe&aat pemeri i&in# *al(hal penting aru yang terkait dengan AMDAL yang termuat dalam UU No# 32 Tahun Tahun 2009, antara lain+ a#
AMDAL dan UL'U)L UL'U)L merupakan merupakan salah satu instrumen instrumen pencegahan pencegahan pencemaran pencemaran dan'atau kerusakan lingkungan hidup-
#
)enyusun dokumen AMDAL %a&i memiliki serti.ikat kompetensi penyusun p enyusun dokumen AMDAL-
c#
omisi omisi penilai penilai AMDAL AMDAL )usat, )ropinsi, )ropinsi, maupun ka'kota ka'kota %a&i %a&i memili memiliki ki lisens lisensii AMDAL-
d# e#
Amdal dan UL'U)L merupakan persyaratan untuk peneritan i/in lingkungan/in /in lingk lingkun ungan gan ke%enangannya#
dite diter rit itka kan n
oleh oleh
Ment Menter eri, i,
gue guern rnur ur,,
upat upati' i'%a %ali liko kota ta
sesu sesuai ai
1elain 1elain ke ( hal terse terseut ut di atas, atas, ada pengat pengatura uran n yang yang tegas tegas yang diamanatkan dalam UU No# 32 Tahu 2009, yaitu dikenakannya sanksi pidana dan perdata terkait pelanggaran idang AMDAL# )asal(pasal yang mengatur tentang sanksi(sanksi terseut, yaitu+ a#
1anksi terhadap orang yang melakukan usaha'kegiatan tanpa memiliki i/in lingkungan-
#
1anksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki serti.ikat kompetensi-
c#
1anksi 1anksi terha terhadap dap pe&aa pe&aatt yang mem memeri erikan kan i/in i/in lingk lingkunga ungan n yang tanpa tanpa dilen dilengkap gkapii dengan dokumen AMDAl atau UL(U)L# Kaitan UU No. 32 Tahun 209 dengan Peraturan Menteri LH No. 11 Tahun 2008:
1ee 1eelu lum m disa disahk hkan anny nyaa UU No# No# 32 Tahun hun 2009 2009,, L* L* suda sudah h meneritkan peraturan menteri yang mengatur tentang )ersyaratan ompetensi )enyusun Dokumen AMDAL )ermen# L* No# !! Tahun Tahun 20045# )ada )asal 6 )ermen# L* No# !! Tahun Tahun 2004 diseutkan diseutkan ah%a persyaratan persyaratan minimal minimal untuk menyusun menyusun suatu dokumen AMDAL AMDAL adalah adalah 3 tiga5 tiga5 orang orang dengan dengan kuali.i kuali.ikas kasii ! orang orang etua etua Tim Tim dan 2 orang orang Anggota Tim yang kesemuanya sudah memiliki serti.ikat kompetensi# 1ementara amanat dala dalam m UU No# No# 32 Tahun hun 2009 2009 yang yang tert tertua uang ng dala dalam m )asa )asall 24 adal adalah ah ”)enyusun dokumen dokumen seagaimana seagaimana ### %a&i memiliki memiliki serti.ikat serti.ikat penyusun dokumen AMDAL7# AMDAL7# $ika yang dimaksud 7penyusun dokumen AMDAL7 pada undang(undang lingkungan yang aru adalah seluruh tim yang ada dalam suatu proses penyusunan dokumen AMDAL, maka dengan demikian )ermen# L* No# !! Tahun 2004 )asal 6 sudah tidak erlaku lagi# mplikasi mplikasinya nya selan&utnya selan&utnya adalah masa erlakunya persyaratan persyaratan terseut terseut harus mundur sampai ada peraturan menteri yang secara rinci mengatur tentang hal itu sesuai amanat dalam )asal 24 Ayat 65 yang memerikan ke%enangan kepada L* untuk memuat peraturan yang mengatur leih rinci hal terseut# Kaitan dengan Peraturan Menteri No. 06 Tahun 2008:
1ama 1ama sepe sepert rtii )erm )ermen en## L* No# No# !! Tahun hun 2004, 2004, ada per pereda edaan an pengaturan yang diamanatkan dalam UU No# 32 Tahun 2009 dengan )ermen# L* No# No # 08 Tahun 2004 tentang Tata Laksana Lisensi omisi )enilai AMDAL yang erlaku e.ekti. pada tanggal !8 $uli 2009# Dalam peraturan ini persyaratan lisensi komisi penilai dierikan kepada komisi penilai AMDAL kaupaten atau kota dan yang meneritkan lisensi lisensi terseut adalah instansi instansi lingkungan lingkungan hidup propinsi# propinsi# 1ementara 1ementara dalam UU No# 32 Tahun 2009, komisi penilai AMDAL yang harus dilisensi selain komisi penilai AMDAL kaupaten atau kota, tetapi &uga terhadap komisi penilai AMDAL pusat dan propinsi yang ukti lisensinya dierikan oleh o leh masing(masing pe&aatnya Menteri, guernur, upati dan %alikota5# %alikota5# ang ang men&adi men&adi pertanyaan pertanyaan adalah agaimana entuk penga%asan terhadap terhadap pemerian lisensi terseut &ika masing(masing pe&aat erhak mengeluarkan ukti lisensi terhadap komisi penilainya# Maka dalam peruahan )ermen No# 08 Tahun 2004, L* harus mengetatkan persyaratan peneritan lisensi untuk komisi penilai masing(masing daerah termasuk untuk komisi penilai penilai pusat#
Perundang-undangan dan Anai!i! "a#$a% Ling%ungan & AMDAL)
#
1anksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki serti.ikat kompetensi-
c#
1anksi 1anksi terha terhadap dap pe&aa pe&aatt yang mem memeri erikan kan i/in i/in lingk lingkunga ungan n yang tanpa tanpa dilen dilengkap gkapii dengan dokumen AMDAl atau UL(U)L# Kaitan UU No. 32 Tahun 209 dengan Peraturan Menteri LH No. 11 Tahun 2008:
1ee 1eelu lum m disa disahk hkan anny nyaa UU No# No# 32 Tahun hun 2009 2009,, L* L* suda sudah h meneritkan peraturan menteri yang mengatur tentang )ersyaratan ompetensi )enyusun Dokumen AMDAL )ermen# L* No# !! Tahun Tahun 20045# )ada )asal 6 )ermen# L* No# !! Tahun Tahun 2004 diseutkan diseutkan ah%a persyaratan persyaratan minimal minimal untuk menyusun menyusun suatu dokumen AMDAL AMDAL adalah adalah 3 tiga5 tiga5 orang orang dengan dengan kuali.i kuali.ikas kasii ! orang orang etua etua Tim Tim dan 2 orang orang Anggota Tim yang kesemuanya sudah memiliki serti.ikat kompetensi# 1ementara amanat dala dalam m UU No# No# 32 Tahun hun 2009 2009 yang yang tert tertua uang ng dala dalam m )asa )asall 24 adal adalah ah ”)enyusun dokumen dokumen seagaimana seagaimana ### %a&i memiliki memiliki serti.ikat serti.ikat penyusun dokumen AMDAL7# AMDAL7# $ika yang dimaksud 7penyusun dokumen AMDAL7 pada undang(undang lingkungan yang aru adalah seluruh tim yang ada dalam suatu proses penyusunan dokumen AMDAL, maka dengan demikian )ermen# L* No# !! Tahun 2004 )asal 6 sudah tidak erlaku lagi# mplikasi mplikasinya nya selan&utnya selan&utnya adalah masa erlakunya persyaratan persyaratan terseut terseut harus mundur sampai ada peraturan menteri yang secara rinci mengatur tentang hal itu sesuai amanat dalam )asal 24 Ayat 65 yang memerikan ke%enangan kepada L* untuk memuat peraturan yang mengatur leih rinci hal terseut# Kaitan dengan Peraturan Menteri No. 06 Tahun 2008:
1ama 1ama sepe sepert rtii )erm )ermen en## L* No# No# !! Tahun hun 2004, 2004, ada per pereda edaan an pengaturan yang diamanatkan dalam UU No# 32 Tahun 2009 dengan )ermen# L* No# No # 08 Tahun 2004 tentang Tata Laksana Lisensi omisi )enilai AMDAL yang erlaku e.ekti. pada tanggal !8 $uli 2009# Dalam peraturan ini persyaratan lisensi komisi penilai dierikan kepada komisi penilai AMDAL kaupaten atau kota dan yang meneritkan lisensi lisensi terseut adalah instansi instansi lingkungan lingkungan hidup propinsi# propinsi# 1ementara 1ementara dalam UU No# 32 Tahun 2009, komisi penilai AMDAL yang harus dilisensi selain komisi penilai AMDAL kaupaten atau kota, tetapi &uga terhadap komisi penilai AMDAL pusat dan propinsi yang ukti lisensinya dierikan oleh o leh masing(masing pe&aatnya Menteri, guernur, upati dan %alikota5# %alikota5# ang ang men&adi men&adi pertanyaan pertanyaan adalah agaimana entuk penga%asan terhadap terhadap pemerian lisensi terseut &ika masing(masing pe&aat erhak mengeluarkan ukti lisensi terhadap komisi penilainya# Maka dalam peruahan )ermen No# 08 Tahun 2004, L* harus mengetatkan persyaratan peneritan lisensi untuk komisi penilai masing(masing daerah termasuk untuk komisi penilai penilai pusat#
Perundang-undangan dan Anai!i! "a#$a% Ling%ungan & AMDAL)
pada Central Park Mediterania 'arden (e!iden)e! 1. Undangundang Atu ran ran Hu Hu%u %u# # A#da )eratu )eraturan ran menter menterii negara lingkungkungan hidup nomor !! tahun 2008 tentang &enis rencana usaha yang %a&i dileng dilengkapi kapi dengan dengan analisis dampak lingkungan hidup Menteri negara lingkungan hidup# Meni Menim man ang g + ah% ah%aa untu untuk k mela melaks ksan anaka akan n keten ketentu tuan an pasal pasal 3 ayat ayat 25 25 pera peratu tura ran n pemerintah nomor 2" tahun !999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup telah di tetapkan keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor !" tahun 200! tent tentan ang g &eni &eniss usah usahaa dan dan kegia kegiata tan n yang yang %a&i %a&i dile dileng ngkap kapii denga dengan n anal analis isis is dampak dampak lingkungan hidup# a5 UU Lingkungan *idup )ada !! Maret !942, diundangkan seuah produk hukum mengenai pengelolaan lingk li ngkun ungan gan,, de denga ngan n na nama ma Un Undan dang( g(Un Unda dang ng No 6 Tahun !9 !942 42 te tent ntan ang g e ete tent ntuan uan(( etent et entuan uan )oko )okok k )en )engel gelola olaan an Lin Lingku gkungan ngan *id *idup, up, ser sering ing dis dising ingkat kat deng dengan an UU) UU)L*# L*# Dengan Den gan had hadirny irnyaa UU Lin Lingku gkungan ngan ini ini,, ter teruk ukala alah h lem lemar aran an ar aru u ag agii ke kei&a i&aksa ksanaan naan lingkungan lingk ungan hidup di ndone ndonesia, sia, guna terci terciptanya ptanya pengendalian pengendalian kondis kondisii lingku lingkungan ngan yang memiliki harmoni yang aik dengan dimensi(dimensi pemangunan# UU No 6 Tahun !942, mengandung ketentuan(ketentuan pokok seagai dasar agi peraturan pelaksanaannya# Dengan Deng an demikian, UU ini er.ungsi seagai ketentuan keten tuan payung umrella pro:ision5 agi peraturan perundangan lingkungan hidup lainnya, termasuk pula men&adi dasar dan landasan agi pemaruan hukum dan penyesuaian peraturan( peraturan perundangan yang sudah lama Danusaputro, !942+25# emudi em udian, an, deng dengan an any anyakny aknyaa peke pekema mangan ngan men mengena genaii kons konsep ep dan pem pemiki ikiran ran mengenai masalah lingkungan, dengan mengingat hasil(hasil yang dicapai masyarakat dunia melalui TT ;io tahun !992, dirasakan UU No 6 Tahun !942 sudah tidak anyak iagi men&angkau perkemangan(perkemangan yang ada, sehingga perlu ditin&au dengan memuat penggantinya# Untuk itulah lima tahun kemudian setelah erlangsungnya TT ;io, diuat UU)L* yang aru seagai pengganti UU No 6 Tahun !942, yakni UU No 23 Tahun !99" tentang pengelolaan Lingkungan *idup, diundangkan tanggal !9 1eptemer !99" melalui Lemaran Negara No 84 Tahun !99"#
UU)L* aru atau UU No 23 Tahun !99" memuat eragai pengaturan seagai respons terhadap eragai keutuhan yang erkemang yang tidak mampu diatasi melalui UU No 6 Tahun !942# Demikian &uga UU aru ini dimaksudkan untuk menyerap nilai(nilai yang ersi.at keterukaan, paradigma penga%asan masyarakat asas pengelolaan dan kekuasaan Negara erasis kepentingan pulik ottom(up5, akses pulik terhadap man.aat sumer daya alam, dan keadilan lingkungan en:ironmental &ustice5# UU)L* men&adi dasar agi semua pengelolaan lingkungan# Dengan demikian eragai pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan, mengacu kepada UU)L*# )ermasalahannya, agaimana dengan peraturan perundang(undangan yang ersi.at teknis yang telah ada UU(nya tersendiri# Misalnya di idang pertanahan ada UU)A No# Tahun !980, di idang air ada UU No# " Tahun 2006, di idang penataan ruang ada UU No# 28 Tahun 200", di idang kehutanan, ada UU No# 6! Tahun !999, dan lain(lain# 1emua peraturan perundang(undangan terseut harus memiliki sinkronisasi dan tidak tumpang tindih# )ada legislali nasional telah mencegah keadaan tumpang tindih erdasarkan UU no# !0 Tahun 2006 tentang pementukan peraturan perundang( undangan# Namun apaila masih tetap ter&adi keadaan(keadaan seperti kesen&angan peraturan, tumpang tindih, pena.siran ganda, dan lain(lain# Dapat diatasi dengan erpedoman kepada asas(asas+ !# Le< specialis derogat legi generalis, yakni mengutamakan undang undang khusus 2# Le< superiors derogat legi in.eriors, dengan mengutamakan UU' )eraturan yang leih tinggi3# Le< posteriori derogat legi priori, yakni menggunakan UU'etentuan yang leih aru dan mengenyampingkan UU'etentuan yang terdahulu# UU No 23 Taun !99", memang elum erperan maksimal seagai dasar menangani masalah lingkungan dalam huungannya dengan pemangunan# Demikian pula dengan konsep(konsep yang dicapai dalam Deklarasi ;io, elum anyak yang diserap seagai instrumen hukum dan kei&akan menata lingkungan# Namun dari segi landasan hukum, UU ini dapat dikatakan sudah cukup leih aik dari UU seelumnya# =eragai aspek penanganan lingkungan di ndonesia masih terus dilakukan# )enanganannya terutama dengan pelaksanaan prinsip(prinsip UU)L*, di samping mengimplementasikan perkemangan(perkemangan yang ersi.at gloal, seperti hasil( hasil TT ;io !992, TT $ohannesurg 2002, dan eragai kon:ensi internasional mengenai aspek lingkungan# ;ati.ikasi telah dilakukan atas eragai kon:ensi internasional, aik yang dihasilkan oleh TT ;io maupun kon:ensi lain, seagai langkah untuk memudahkan pelaksanaan kei&akan lingkungan di ndonesia# Agenda 2! TT ;io sudah diimplementasikan dalam Agenda 2! ndonesia atau Agenda 2! Nasional seagai sarana inspirasi pada rencana pemangunan# Agenda 2! Nasional kemudian diimplementasi pada Agenda 2! )ropinsi dan Agenda 2! aupaten'ota yang mencakup semua idang untuk dikerangkakan kepada perencanaan daerah masing( masing#
5
)eraturan Menteri Lingkungan *idup )eraturan Menteri Negara Lingkungan *idup No# !" Tahun 20!2 Tentang eterliatan Masyarakat Dalam AMDAL dan /in Lingkungan + 1atu lagi )eraturan Menteri Negara Lingkungan *idup yang diteritkan pada tahun 20!2, yaitu peraturan teknis terkait teritnya )) Nomor 2" Tahun 20!2 tentang /in Lingkungan#)eraturan terseut adalah )eraturan Menteri Negara Lingkungan *idup Nomor !" Tahun 20!2 tentang eterliatan Masyarakat Dalam AMDAL dan /in Lingkungan# )eraturan ini mengatur tentang tata cara peliatan masyarakat dalam proses AMDAL, dimulai dari pengumuman rencana usaha dan'atau kegiatan yang saat ini hanya dilakukan !0 sepuluh5 hari, masyarakat mana sa&a yang diliatkan dalam proses AMDAL, penun&ukkan %akil masyarakat yang terliat dalam keanggotan omisi )enilai AMDAL, dan pelaksanaan konsultasi pulik#1elain itu peraturan ini &uga mengatur peran masyarakat dalam proses peneritan i/in lingkungan, dimana dalam peneritan i/in lingkungan diatur adanya pengumumam pada saat permohonan dan pesertu&uan i/in lingkungan#Dengan teritnya )ermenL* Nomor !" Tahun 20!2 tentang eterliatan Masyarakat Dalam )roses AMDAL dan /in Lingkungan, maka eputusan epala =apedal Nomor 04 Tahun 2000 tentang eterliatan Masyarakat dan eterukaan n.ormasi dalam )roses AMDAL dinayatakan dicaut dan tidak e rlaku# c5 )#) 20!2 5 )ada 23 >eruari 20!2, ditetapkan dan diundangkan )eraturan )emerintah nomor 2" Tahun 20!2 tentang /in Lingkungan )) 2"'20!25# )) ini diundangkan dalam Lemaran Negara ;epulik ndonesia Tahun 20!2 Nomor 64 dan Tamahan Lemaran Negara Tahun 20!2 Nomor 24# )) 2"'20!2 disusun seagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang(Undang 32 Tahun 2009 tentang )erlindungan dan )engelolaan Lingkungan *idup UU 32'20095, khususnya ketentuan dalam )asal 33 dan )asal 6!# )) 2"'20!2 mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen ka&ian lingkungan hidup dalam entuk amdal dan UL(U)L5 serta instrumen /in Lingkungan# )enggaungan sustansi tentang amdal dan i/in lingkungan dalam )) ini dilakukan dengan pertimangan ah%a AMDAL'UL(U)L dan i/in lingkungan merupakan satu kesatuan# Menteri Negara Lingkungan *idup, )ro.# Dr# =althasar amuaya, M=A menegaskan, “)) ini pertanda ah%a implementasi UU 32'2009 akan semakin terlaksana dengan leih aik# ?alaupun aru satu )) turunan UU 32'2009 yang dapat diteritkan, namun )) ini sangat erkekuatan )o%er.ul5 untuk men&aga lingkungan hidup kita# )) ini meletakkan kelayakan lingkungan seagai dasar i/in lingkungan sehingga en.orceale dengan sanksi yang &elas dan tegas”# Dalam )) 2"'20!2 mengatur huungan inter.ace5 antara i/in lingkungan dengan proses penga%asan dan penegakan hukum# )asal "! dalam )) 2" Tahun 20!2 memerikan ruang yang &elas mengenai pengenaan sanksi atas pemegang i/in lingkungan yang melanggar ke%a&iannya seagaimana yang diatur dalam )asal 3# 1ecara umum, dapat disimpulkan ah%a sasaran dari teritnya )) 2" Tahun 20!2 ini adalah terlindungi dan terkelolanya lingkungan hidup sedangkan sasaran mikro dari teritnya peraturan ini
adalah memeri dasar hukum yang &elas atas penerapan instrument i/in lingkungan dan memerikan eerapa peraikan atas penerapan instrument amdal dan UL(U)L ka&ian lingkungan hidup5 di ndonesia# e%a&ian pemegang i/in lingkungan &uga adalah menaati persyaratan dan ke%a&ian yang akan tercantum dalam i/in perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup /in ))L*5# /in ))L* diteritkan pada tahap operasional sedangkan /in Lingkungan adalah pada tahap perencanaan# @N ))L* antara lain adalah+ i/in pemuangan limah cair, i/in peman.aatan air limah untuk aplikasi ke tanah, i/in dalam pengelolaan limah ahan erahaya dan eracun limah =35 dan i/in pemuangan air limah ke laut )en&elasan )asal 64 ayat 25 )) 2"'20!25# )) 2"'20!2 merupakan pengganti )) 2" Tahun !999 Tentang Amdal dengan penamahan eragai pengaturan dan ketentuan perihal i/in lingkungan# Ada dua prinsip dalam upaya penyusunan )) /in Lingkungan ini, yaitu leih sederhana yang tidak menciptakan proses irokrasi aru dan implementati.# =althasar amuaya menamahkan, “)) 2"'20!2 ini &uga mengamanatkan proses penilaian amdal yang leih cepat, yaitu !2 hari dari !40 hari# Dengan egitu akan ter&adi e.isiensi sumer daya, aik %aktu, iaya dan tenaga, yang tentunya tanpa mengurangi kualitasnya#” Langkah ma&u ini adalah pengaturan ah%a total &angka %aktu penilaian amdal se&ak diterimanya dokumen amdal dalam status telah lengkap secara administrasi adalah sekitar !2 hari ker&a, tidak termasuk lama %aktu peraikan dokumen# $angka %aktu !2 hari ker&a terseut adalah langkah ma&u karena di )) 2" Tahun !999, total &angka %aktu penilaian amdal adalah sekitar !40 hari ker&a#1alah satu hal yang &uga penting dalam )) ini adalah semakin esarnya ruang agi keterliatan masyarakat khususnya masyarakat terkena dampak dalam hal penentuan keputusan mengenai layak tidaknya rencana usaha dan'atau kegiatan terseut# )ermohonan i/in lingkungan dan peneritan i/in lingkungan harus diumumkan 3 kali dalam tahap perencanaan seelumnya dalam )) 2"'!999hanya me%a&ikan satu kali pengumuman sa&a yaitu pada tahap seelum menyusun kerangka acuan A5 Andal5# Dengan egitu, masyarakat akan mampu erpartisipasi akti. dan memerikan saran atas setiap rencana usaha dan'atau kegiatan di daerahnya# *al positi. lainnya dalam )) 2" Tahun 20!2 ini adalah dengan dierikannya pengaturan yang tegas, ah%a )N1 di instansi lingkungan hidup, dilarang menyusun amdal maupun UL(U)L# etentuan ini dirancang seagai upaya untuk men&aga akuntailitas amdal maupun UL(U)L seagai ka&ian ilmiah yang harus ersih dari segala entuk inter:ensi kepentingan kelompok atau golongan# )ada akhir pernyataannya, Menteri Negara Lingkungan *idup mengatakan,”)) ini akan menguah secara dramatis tatanan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup# Akan ter&adi peruahan mindset dari seluruh pemangku kepentingan#” Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Le!ih Cepat Le!ih Tega" dan A"pirati# meli!atkan !an$ak pihak% P*(ATU(AN P*M*(+NTAH P*LAK,ANAAN PP ++N L+N'KUN'AN
)asal
No
=unyi )asal
!
)asal 8
etentuan leih lan&ut mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal seagaimana dimaksud dalam )asal diatur dengan )eraturan Menteri#
2
85 etentuan leih lan&ut mengenai tata cara )asal 9 pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan )eraturan Menteri#
3
35 etentuan leih lan&ut mengenai tata cara dan persyaratan untuk mendirikan lemaga penyedia &asa )asal !0 penyusunan dokumen Amdal seagaimana dimaksud pada ayat 25 huru. diatur dengan )eraturan Menteri#
6
35 etentuan leih lan&ut mengenai pengecualian untuk )asal !3 Usaha dan'atau egiatan seagaimana dimaksud pada ayat !5 huru. diatur dengan )eraturan Menteri#
)asal !8
etentuan leih lan&ut mengenai tata cara penyusunan UL(U)L diatur dengan )eraturan Menteri#
8
)asal 28
etentuan leih lan&ut mengenai tata cara penilaian erangka Acuan diatur dengan )eraturan Menteri#
"
)asal 3
etentuan leih lan&ut mengenai tata cara penilaian Andal dan ;L(;)L diatur dengan )eraturan Menteri#
4
45 etentuan leih lan&ut mengenai kriteria peruahan Usaha dan'atau egiatan seagaimana dimaksud pada ayat 25 dan tata cara peruahan eputusan elayakan )asal 0 Lingkungan *idup, peruahan ;ekomendasi UL(U)L, dan peneritan peruahan /in Lingkungan seagaimana dimaksud pada ayat 65, ayat 5, dan ayat 85 diatur dengan )eraturan Menteri#
9
etentuan leih lan&ut mengenai tata cara peneritan /in )asal 2 Lingkungan seagaimana dimaksud dalam )asal 6" sampai dengan )asal ! diatur dengan )eraturan Menteri#
!0
25 etentuan mengenai persyaratan dan tata cara lisensi )asal 4 seagaimana dimaksud pada ayat !5 diatur dengan )eraturan Menteri#
!!
2.
etentuan leih lan&ut mengenai tata cara peminaan dan )asal 8" e:aluasi kiner&a seagaimana dimaksud dalam )asal 86 sampai dengan )asal 88 diatur dengan )eraturan Menteri#
AM"AL & Anai!i! da#$a% #engenai ing%ungan Analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL5 pertama kali dicetuskan erdasarkan atas ketentuan yang tercantum dalam pasal !8 Undang(undang No#6 tahun !942 tentang etentuan(ketentuan pokok )engelolaan Lingkungan *idup# =erdasarkan amanat pasal !8 terseut diundangkan pada tanggal $uni !948 suatu )eraturan
)emerintah No#29 tahun !948 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL5#)eraturan pemerintah ))5 No#29' !948 terseut erlaku pada tanggal $uni !94" yaitu selang satu tahun setelah di tetapkan# *al tersut diperlukan karena masih perlu %aktu untuk menyusun kriteria dampak terhadap lingkungan sosial mengingat de.inisi lingkungan yang menganut paham holistik yaitu tidak sa&a mengenai lingkungan .issik'kimia sa&a namun meliputi pula lingkungan sosial# =erdasarkan pengalaman penerapan )) No#29'!948 terseut dalam deregulasi dan untuk mencapai e.isiensi maka )) No#29'!948 diganti dengan )) No#!'!993 yang di undangkan pada tanggal 23 ktoer !993# )eruahan terseut mengandung suatu cara untuk mempersingkat lamanya penyusunan AMDAL dengan mengintrodusir penetapan usaha dan' atau kegiatan yang %a&i AMDAL dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan *idup dengan demikian tidak diperlukan lagi pemuatan )enya&ian n.ormasi Lingkungan )L5# )eruahan terseut mengandung pula keharusan pemuatan ANDAL , ;L, dan ;)L di uat sekaligus yang erarti %a ktu pemuatan dokumen dapat diperpendek# Dalam peruahan terseut di introdusir pula pemuatan dokumen Upaya )engelolaan Lingkungan UL5 dan Upaya )emantauan Lingkungan U)L5 agi kegiatan yang tidak %a&i AMDAL# Upaya )engelolaan Lingkungan UL5 dan Upaya )emantauan Lingkungan UL5 ditetapkan oleh Menteri 1ektoral yang erdasarkan .ormat yang di tentukan oleh Menteri Negara Lingkungan *idup# Demikian pula %e%enang menyusun AMDAL disederhanakan dan dihapuskannya de%an kuali.ikasi dan u&ian negara# Dengan ditetapkannya Undang(undang No#23 tahun !99" tentang )engelolaan Lingkungan *idup UU)L*5, maka )) No#!'!993 perlu diganti dengan )) No#2"'!999 yang di undangkan pada tanggal " Mei !999, yang e.ekti. erlaku !4 ulan kemudian# )eruahan esar yang terdapat dalam )) No#2" ' !9999 adalah di hapuskannya semua omisi AMDAL )usat dan diganti dengan satu omisi )enilai )usat yang ada di =apedal# Didaerah yaitu pro:insi mempunyai omisi )enilai Daerah# Apaila penilaian terseut tidak layak lingkungan maka instansi yang er%enang oleh menolak permohohan i&in yang di a&ukan oleh pemrakarsa# 1uatu hal yang leih di tekankan dalam )) No#2"'!999 adalah keterukaan in.ormasi dan masyarakat# mplementasi AMDAL sangat perlu di sosialisasikan tidak hanya kepada masyarakat namu perlu &uga pada para calon in:estor agar dapat mengetahui perihal AMDAL di ndonesia# arena semua tahu ah%a proses pemangunan di gunakan untuk meningkatkan kese&ahteraan masyarakat secara ekonomi, sosial dan udaya# eputusan tidak layak lingkungan harus diikuti oleh instansi yang er%enang meneritkan i&in usaha# Apaila pe&aat yang er%enang meneritkan i&in usaha tidak mengikuti keputusan layak lingkungan, maka pe&aat yang er%enang terseut dapat men&adi oyek gugatan tata usaha negara di )TUN# 1udah saatnya sistem hukum kita memerikan ancaman sanksi tidak hanya kepada masyarakat umum , tetapi harus erlaku pula agi pe&aat yang tidak melaksanakan perintah Undang(undang seperti sanksi
disiplin ataupun sanksi pidana# )rosedur penyusunan AMDAL 1ecara garis esar proses AMDAL mencakup langkah(langkah seaga i erikut+ !#Mengidenti.ikasi dampak dari rencana usaha dan'atau kegiatan 2#Menguraikan rona lingkungan a%al 3#Memprediksi dampak penting 6#Menge:aluasi dampak penting dan merumuskan arahan ;L';)L# Dokumen AMDAL terdiri dari 6 empat5 rangkaian dokumen yang dilaksanakan secara erurutan , yaitu+ !#Dokumen erangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan A(ANDAL5 2#Dokumen Analisis Dampak Lingkungan ANDAL5 3#Dokumen ;encana )engelolaan Lingkungan ;L5 6#Dokumen ;encana )emantauan Lingkungan ;)L5 )endekatan 1tudi AMDAL Dalam rangka untuk mencapai e.isiensi dan e.ekti:itas pelaksanaan AMDAL, penyusunan AMDAL agi rencana usaha dan'atau kegiatan dapat dilakukan melalui pendekatan studi AMDAL seagai erikut+ !#)endekatan studi AMDAL egiatan Tunggal 2#)endekatan studi AMDAL egiatan Terpadu 3#)endekatan studi AMDAL egiatan Dalam a%asan )enyusunan AMDAL Untuk menyusun studi AMDAL pemrakarsa dapat meminta &asa konsultan untuk menyusun AMDAL# Anggota penyusun minimal koordinator pelaksana5 harus erserti.ikat penyusun AMDAL AMDAL =5# 1edangkan anggota penyusun lainnya adalah para ahli di idangnya yang sesuai dengan idang kegiatan yang di studi# )eran serta masyarakat 1emua kegiatan dan 'atau usaha yang %a&i AMDAL, maka pemrakarsa %a&i mengumumkan terleih dulu kepada masyarakat seelum pemrakarsa menyusun AMDAL# aitu pelaksanaan ep#epala =A)BDAL No#04 tahun 2000 tentang eterliatan masyarakat dan keterukaan in.ormasi dalam proses AMDAL# Dalam &angka %aktu 30 hari se&ak diumumkan , masyarakat erhak memerikan saran, pendapat dan tanggapan# Dalam proses pemuatan AMDAL peran masyarakat tetap diperlukan # Dengan dipertimangkannya dan dika&inya saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dalam studi AMDAL# )ada proses penilaian AMDAL dalam M1 )BNLA AMDAL maka saran, pendapat dan tanggapan masyarakat akan men&adi dasar pertimangan penetapan kelayakan lingkungan suatu rencana usaha dan'atau keg iatan# P*N+LA+AN "/KUM*N AM"AL )enilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh omisi )enilaian AMDAL )usat yang erkedudukan di =A)BDAL untuk menilai dokumen AMDAL dari usaha dan'atau
kegiatan yang ersi.at trategis, lokasinya meleihi satu propinsi, erada di %ilayah sengketa, erada di ruang lautan, dan' atau lokasinya dilintas atas negara ; dengan negara lain# )enilaian dokumen AMDAL dilakukan untuk eerapa dokumen dan meliputi penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan isi dokumen# Dokumen yang di nilai adalah meliputi+ !#)enilaian dokumen erangka Acuan A5 2#)enilaian dokumen Analisis Dampak Lingkungan ANDAL5 3#)enilaian ;encana )engelolaan Lingkungan ;L5 6#)enilaian ;encana )emantauan Lingkungan ;)L5 )enilaian erangka Acuan A5, meliputi+ !#elengkapan administrasi 2#si dokumen, yang terdiri dari+ a#)endahuluan #;uang lingkup studi c#Metode studi d#)elaksanaan studi e#Da.tar pustaka dan lampiran )enilaian Analisis Dampak Lingkungan ANDAL5, meliputi+ !#elengkapan administrasi 2#si dokumen, meliputi+ a#)endahuluan #;uang lingkup studi c#Metode studi d#;encana usaha dan 'atau kegiatan e#;ona lingkungan a%al .#)rakiraan dampak penting g#B:aluasi dampak penting h#Da.tar pustaka dan lampiran )enilaian ;encana )engelolaan Lingkungan ;L5, meliputi+ !#Lingkup ;L 2#)endekatan ;L 3#edalaman ;L 6#;encana pelaksanaan ;L #Da.tar pustaka dan lampiran )enilaian ;encana )emantauan Lingkungan ;)L5, meliputi+ !#Lingkup ;)L 2#)endekatan ;)L 3#;encana pelaksanaan ;)L
6#Da.tar pustaka dan lampiran# K/M+,+ P*N+LA+ ANAL+,+, M*N'*NA+ "AMPAK L+N'KUN'AN &AM"AL KAUPAT*N K/TA. omisi terseut di entuk oleh =upati' ?alikota# Tugas komisi penilai adalah menilai A, ANDAL, ;L, dan ;)L# Dalam melaksanakan tugasnya komisi penilai diantu oleh tim teknis komisi penilai dan sekretaris komisi penilai# 1usunan keanggotaan komisi penilai terdiri dari ketua iasanya di&aat oleh etua Dapedalda aupaten'ota, sekretaris yang di&aat oleh salah seorang pe&aat yang menangani masalah AMDAL# 1edangkan anggotanya terdiri dari %akil =apeda, instansi yang ertugas mengendalikan dampak lingkungan, instasi idang penanaman modal, instansi idang pertanahan, instansi idang pertahanan, instansi idang kesehatan, instansi yang terkait dengan lingkungan kegiatan, dan anggota lain yang di anggap perlu# 1ecara garis esar komisi penilai AMDAL dapat terdiri dari unsur(unsur !5 unsur pemerintah-25 %akil masyarakat terkena dampak- 35 perguruan tinggi- 65 )akar dan 5 organisasi lingkungan# Ada semacam kerancuan dalam kei&akan AMDAL dimana dokumen terseut ditempatkan seagai seuah studi kelayakan ilmiah di idang lingkungan hidup yang men&adi alat antu agi pengamilan keputusan dalam pemangunan# Namun demikian komisi penilai yang ertugas menilai AMDAL eranggotakan mayoritas %akil dari instansi pemerintah yang mencermikan hea:y ureaucracy , dan %akil(%akil yang melakukan ad:okasi # Dari komposisi yang ada dapat mengakiatkan hal(hal seagai erikut !5 keputusan kelayakan lingkungan di dominasi oleh suara suara yang didasarkan pada kepentingan irokrasi- 25#%akil masyarakat maupun L1M seagai kekuatan counter alance dapat dengan mudah terkooptasi captured or coopted5 karena eragai .aktor35 keputusan cukup sulit untuk dicapai karena yang mendominasi adalah ukan pertimangan ilmiah oyekti. akan tetapi kepentingan pemerintah atau kepentingan masyarakat' L1M secara sepihak # 1eagai seorang pengusaha atau in:estor , kemana dia harus erkonsultasi &ika mereka akan melaksanakan studi AMDAL C# 1eaiknya konsultasi dapat dilakukan di 3 tiga5 komisi penilai AMDAL, yaitu+ !# omisi )enilai AMDAL )usat 2# omisi )enilai AMDAL )ropinsi 3# omisi AMDAL aupaten' ota# Tergantung dari &enis rencana kegiatan yang akan di studi AMDAL nya# *ALUA,+ P(/,*, P*N+LA+AN "/KUM*N AM"AL )roses dan prosedur penilaian AMDAL secara umum cukup aik yang ditandai dengan singkatnya %aktu penilaian , memang %aktu penilaian sangat tergantung dari kualitas A dan dokumen AMDAL nya sendiri# emampuan teknis dan oyekti.itas dari penilaian
Anggota komisi penilai yang telah memiliki serti.ikat kursus AMDAL A, =, dan cukup aik secara teknis dan oyekti., leih pro.esional serta anggota penilai yang pernah melakukan penyusunan AMDAL %alaupun ¨ahnya relati. tidak anyak# Anggota komisi penilai yang erasal dari institusi sektoral atau dari pemerintah daerah ukan dari tim penilai tetap5 sering elum anyak menguasai menge nai AMDAL# )enilaian oleh L1M dan %akil dari masyarakat kadang(kadang kurang oyekti.# Tim teknis yang ikut duduk di dalam komisi penilai perlu leih memahami peran idangnya dalam AMDAL# B:aluasi keterliatan masyarakat# Usaha meliatkan masyarakat dalam penilaian AMDAL cukup memadai dengan diliatkannya L1M lokal dan )emerintah daerah =appeda5, dan tokoh masyarakat# AM"AL "AN *K/N/M+ K*(AKATAN Dengan dilaksanakannya AMDAL yang sesuai dengan aturan, maka akan didapatkan hasil yang optimal dan akan erpengaruh terhadap keangkitan ekonomi# enapa demikianC Dalam masa otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah menganut paradigma aru , antara lain+ !# 1umer daya yang ada di daerah merupakan agian dari sistem penyangga kehidupan masyarakat, seterusnya masyarakat merupakan sumer daya pemangunan agi daerah# 2# ese&ahteraan masyarakat merupakan satu kesatuan dan agian yang tidak terpisahkan dari kelestarian sumer daya yang ada di daerah# Dengan demikian maka dalam rangka otonomi daerah, .ungsi dan tugas pemerintah daerah seyogyanya erpegang pada hal(hal terseut dia%ah ini+ !# )emda menerima de(sentralisasi ke%enangan dan ke%a&ian 2# )emda meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 3# )emda melaksanakan program ekonomi kerakyatan 6# )emda menetapkan kei&akan pengelolaan sumer daya di daerah secara konsisten# # )emda memerikan &aminan kepastian usaha 8# )emda menetapkan sumerdaya di daerah seagai sumerdaya kehidupan dan ukan sumerdaya pendapatan K**(HA,+LAN +MPL*M*NTA,+ AM"AL "+ "A*(AH. 1eagai syarat keerhasilan implementasi AMDAL di daerah adalah+ !#Melaksanakan peraturan' perundang(undangan yang ada ontoh+ 1eelum pemuatan dokumen AMDAL pemrakarsa harus melaksanakan eputusan epala =apedal 4 tahun' 2000 tentang eterliatan Masyarakat dan eterukaan n.ormasi dalam )roses AMDAL yaitu harus melaksanakan konsultasi masyarakat seelum pemuatan A# Apaila konsultasi masyarakat er&alan dengan aik dan lanca r, maka pelaksanaan AMDAL serta implementasi ;L dan ;)L akan er&alan dengan aik dan lancar pula# *al terseut akan erimas pada kondisi lingkungan aik lingkungan .isik' kimia, sosial(ekonomi(udaya yang kondusi. sehingga masyarakat tereas dari
dampak negatip dari kegiatan dan masyarakat akan sehat serta perekonomian akan angkit# 2#mplementasi AMDAL secara pro.esional, transparan dan terpadu# Apaila implementasi memang demikian maka implementasi ;L dan ;L akan aik pula# mplementai AMDAL, ;L dan ;)L yang optimal akan meminimalkan dampak negatip dari kegiatan yang ada# Dengan demikian akan meningkatkan status kesehatan, penghasilan masyarakat meningkat dan masyarakat akan se&ahtera# 1elain itu pihak industri dan'atau kegiatan dan pihak pemrakarsa akan mendapatkan keuntungan yaitu tereas dari tuntutan hukum karena tidak mencemari lingkungan 5 dan tereas pula dari tuntutan masyarakat karena masyarakat merasa tidak dirugikan 5# *al terseut akan leih mudah untuk melakukan pendekatan sosial(ekonomi(udaya dengan masyarakat di sekitar parik' industri' kegiatan erlangsung# !# Analisis hasil sur:ei terhadap dampak lingkungan )engamatan+ lingkungan sekitar entral )ark dan Apartement Mediterania =erdasarkan sur:ey yang kami lakukan terhadap %arga setempat ternyata seelum adanya central park dan apartement, lingkungan mereka tidak mengalami an&ir# =an&ir diseakan posisi central park dan apartement &auh leih tinggi diandingan dengan lingkungan %arga sehingga lingkungan %arga leih rendah# etika hu&an aliran air &ustru mengarah ke rumah %arga yang erada di samping atau di elakang angunan terseut# =anyak %arga setempat yang mengutarakan kekeluhannya akiat dampak lingkungan terseut diantaranya an&ir dan erkurangnya ¨ah pasokan air# 1eelum adanya angunan terseut lingkungan sekitar dipenuhi dengan kese&ukan tanaman pohon(pohonan sehingga adanya resapan air yg dapat menampung an&ir#setelah angunan terseut didirikan resapan air &ustru erkurang karena pohon(pohon disekitarnya di potong hais untuk men&adi lahan angunan# 1olusi terhadap permasalahan menurut kelompok kami adalah+ harus diuatkan resapan air yang leih anyak lagi agar tidak an&ir dan lahan(lahan yang masih kosong untuk tidak didirikan angunan# Meruah letak angunan tidak mungkin ter&adi, tetapi harus di lakukan sosialisasi terhadap %arga setempat# Letak permasalahanya seenarnya ketika angunan itu elum didirikan, pihak pengemang harus etul(etul mengetahui kontur tanah seperti apa dan %arga setempat harus dia&ak dialog mengenai hal ini ternyata tidak ada# esimpulannya adalah akiat dampak didirikan central park dan apartement %arga sekitar mengalami an&ir yg diseakan kontur tanah %arga men&adi rendah sedangkan kontur tanah angunan terseut leih tinggi dan aliran air ketika hu&an &ustru mengarah ke lingkungan %arga padahal drainase disekitarnya kecil yang tidak dapat menampung air an&ir dan dapat meluap seketika#
2#
Analisis hasil sur:ei terhadap dampak lingkungan )engamatan+ lingkungan sekitar entral )ark dan Apartement Mediterania &alan let&en s#parman ka:#24 kelurahan tan&ung duren kode pos !!6"0 kecamatan grogol petamuran kotamadya, $akarta arat =erdasarkan sur:ey yang kami lakukan terhadap %arga setempat ternyata seelum adanya central park dan apartement, lingkungan mereka tidak mengalami an&ir# =an&ir diseakan posisi central park dan apartement &auh leih tinggi diandingan dengan lingkungan %arga sehingga lingkungan %arga leih rendah# etika hu&an aliran air &ustru mengarah ke rumah %arga yang erada di samping atau di elakang angunan terseut# =anyak %arga setempat yang mengutarakan kekeluhannya akiat dampak lingkungan terseut diantaranya an&ir dan erkurangnya ¨ah pasokan air#1eelum adanya angunan terseut lingkungan sekitar dipenuhi dengan kese&ukan tanaman pohon(pohonan sehingga adanya resapan air yg dapat menampung an&ir#setelah angunan terseut didirikan resapan air &ustru erkurang karena pohon(pohon disekitarnya di potong hais untuk men&adi lahan angunan# 1olusi terhadap permasalahan menurut kelompok kami adalah+ harus diuatkan resapan air yang leih anyak lagi agar tidak an&ir dan lahan(lahan yang masih kosong untuk tidak didirikan angunan# Meruah letak angunan tidak mungkin ter&adi, tetapi harus di lakukan sosialisasi terhadap %arga setempat# Letak permasalahanya seenarnya ketika angunan itu elum didirikan, pihak pengemang harus etul(etul mengetahui kontur tanah seperti apa dan %arga setempat harus dia&ak dialog menge nai hal ini ternyata tidak ada# esimpulannya adalah akiat dampak didirikan central park dan apartement %arga sekitar mengalami an&ir yg diseakan kontur tanah %arga men&adi rendah sedangkan kontur tanah angunan terseut leih tinggi dan aliran air ketika hu&an &ustru mengarah ke lingkungan %arga padahal drainase disekitarnya kecil yang tidak dapat menampung air an&ir dan dapat meluap seketika# AM"AL "ALAM UU N/. 32 TAHUN 2009 Dalam UU No 32 Tahun 2009, AMDAL mendapat porsi yang cukup anyak diandingkan instrumen lingkungan lainnya, dari !2" pasal yang ada, 23 pasal diantaranya mengatur tentang AMDAL# Tetapi pengertian AMDAL pada UU No# 32 Tahun 2009 ereda dengan UU No# 23 Tahun !99", yaitu hilangnya da#$a% 4e!ar . 5i%a daa# UU No. 23 Tahun 199 di!e4ut%an 4ah7a AM"AL adaah %aian #engenaida#$a% 4e!ar dan $enting !uatu u!aha danatau %egiatan ang diren)ana%an $ada ing%ungan hidu$ ...... $ada UU No. 32 Tahun 2009 di!e4ut%an 4ah7a AM"AL adaah %aian #engenai da#$a% $enting !uatu u!aha danatau %egiatan ang diren)ana%an ..... . "ari %e 23 $a!a ter!e4ut ada $a!a-$a!a $enting ang !e4eu#na tida% ter#uat daa# UU No. 23 Tahun 199 #au$un PP No.2 Tahun 1999 dan #e#4eri%an i#$i%a!i ang 4e!ar 4agi $ara $ea%u AM"AL ter#a!u% $ea4at $e#4eri iin.
Ha-ha $enting 4aru ang ter%ait dengan AM"AL ang ter#uat daa# UU No. 32 Tahun 2009 antara ain: AM"AL dan UKLUPL #eru$a%an !aah !atu in!tru#en $en)egahan $en)e#aran danatau %eru!a%an ing%ungan hidu$; Penu!un do%u#en AM"AL 7ai4 #e#ii%i !erti
•
•
•
•
,eain %e - > ha ter!e4ut di ata! ada $engaturan ang tega! ang dia#anat%an daa# UU No. 32 Tahu 2009 aitu di%ena%anna !an%!i $idana dan $erdata ter%ait $eanggaran 4idang AM"AL. Pa!a-$a!a ang #engatur tentang !an%!i-!an%!i ter!e4ut aitu: ,an%!i terhada$ orang ang #ea%u%an u!aha%egiatan tan$a #e#ii%i i=in ing%ungan; ,an%!i terhada$ orang ang #enu!un do%u#en AM"AL tan$a #e#ii%i !erti
•
•
Kaitan UU No. 32 Tahun 209 dengan Peraturan Menteri LH No. 11 Tahun 2008:
,e4eu# di!ah%anna UU No. 32 Tahun 2009 KLH !udah #ener4it%an $eraturan #enteri ang #engatur tentang Per!aratan Ko#$eten!i Penu!un "o%u#en AM"AL &Per#en. LH No. 11 Tahun 2008. Pada Pa!a ? Per#en. LH No. 11 Tahun 2008 di!e4ut%an 4ah7a $er!aratan #ini#a untu% #enu!un !uatu do%u#en AM"AL adaah 3 &tiga orang dengan %uai
Kaitan dengan Peraturan Menteri No. 06 Tahun 2008:
,a#a !e$erti Per#en. LH No. 11 Tahun 2008 ada $er4edaan $engaturan ang dia#anat%an daa# UU No. 32 Tahun 2009 dengan Per#en. LH No. 06 Tahun 2008 tentang Tata La%!ana Li!en!i Ko#i!i Peniai AM"AL ang 4era%u e
UN"AN' UN"AN' (*PUL+K +N"/N*,+A 1. Undang-undang No#or 23 Tahun 199 tentang Pengeoaan Ling%ungan Hidu$ ANAL+,+, "AMPAK L+N'KUN'ANAM"AL 1. Peraturan Pe#erintah No#or 2 Tahun 1999 Tentang Anai!i! Mengenai "a#$a% Ling%ungan Hidu$ 2. Ke$Men LH No#or 86 Tahun 2002 Tentang Pedo#an Pea%!anaan U$aa Pengeoaan Ling%ungan Hidu$ dan U$aa Pe#antauan Ling%ungan Hidu$ 3. PerMen LH No#or 11 Tahun 2006 Tentang 5eni! U!aha dan atau Kegiatan ang ai4 "ieng%a$i dengan Anai!i! Mengenai "a#$a% Ling%ungan Hidu$ &Pengganti Ke$MenLH no#or 1 Tahun 2001 ?. Ke$Men LH No#or 30 Tahun 2001 Tentang Pedo#an Pea%!anaan Audit Ling%ungan Hidu$ ang "i7ai4%an Menteri Negara Ling%ungan Hidu$ >. Ke$Men LH No#or 02 Tahun 2000 Tentang Panduan Peniaian "o%u#en AM"AL &5uga Menata%an Tida% era%una Ke$#en KLH No#or 29 Tahun 1992 Tentang Panduan *Baua!i "o%u#en AN"AL 6. Ke$Men LH No#or 0? Tahun 2000 Tentang Panduan Penu!unan Anai!i! Mengenai "a#$a% Ling%ungan Hidu$ Kegiatan Pe#4angunan Pe#u%i#an Ter$adu . Ke$Men LH No#or 0> Tahun 2000 Tentang Panduan Penu!unan Anai!i! Mengenai "a#$a% Ling%ungan Hidu$ Kegiatan Pe#4angunan di "aerah Lahan a!ah 8. Ke$Men LH No#or 08 Tahun 2000 Tentang Keteri4atan Ma!ara%at dan Keter4u%aan +n
. Ke$Men LH no#or ?> tahun 200> Pedo#an Penu!unan (en)ana Pengeoaan Ling%ungan &(KL dan (en)ana Pe#antauan Ling%ungan &(PL &Pengganti Ke$Men LH no#or 10> tahun 199 16. PerMen LH No#or 12 Tahun 200 Tentang "o%u#en Pengeoaan dan Pe#antauan Ling%ungan Hidu$ 4agi U!aha danatau Kegiatan ang tida% Me#ii%i "o%u#en Pengeoaan Ling%ungan Hidu$ 1. Ke$Ka a$eda No#or 12? Tahun 199 Tentang Panduan Kaian A!$e%
Ke!ehatan Ma!ara%at daa# Penu!unan AM"AL 18. Ke$Ka a$eda No#or 299 tahun 1996 Tentang Pedo#an Te%ni! Kaian A!$e% ,o!ia "aa# Penu!unan Anai!i! Mengenai "a#$a% Ling%ungan 19. Ke$Ka a$eda No#or >6 Tahun 199? Tentang Pedo#an Mengenai U%uran "a#$a% Penting 20. Ke$Ka a$eten No#or 3-P Tahun 1999 Tentang Pedo#an Te%ni! Penu!unan AM"AL untu% (en)ana Pe#4angunan C Pengo$era!ian (ea%tor Nu%ir 21. Ke$Ka a$eten No#or 0?-P Tahun 1999 Tentang Pedo#an Te%ni! Penu!unan AM"AL untu% (en)ana Pe#4angunan C Pengo$era!ian +n!taa!i P*N'*N"AL+AN P*ND*MA(AN A+( 1. Undang-undang No#or 0 Tahun 200? Tentang ,u#4er "aa Air 2. Peraturan Pe#erintah No#or 82 Tahun 2001 Tentang Pengeoaan Kuaita! dan Pengendaian Pen)e#aran Air 3. Ke$utu!an Menteri Ke!ehatan No#or 90 Tahun 2002 Tentang ,arat-!arat dan Penga7a!an Kuaita! Air Minu# &Mengganti%an PerMen%e! No#or ?16 Tahun 1990 ,arat-!arat dan Penga7a!an Kuaita! Air: Khu!u! Air Minu# ?. PerMen LH No#or 01 Tahun 200 tentang Pedo#an Peng%aian Te%ni! untu% Meneta$%an Kea! Air >. PerMen LH No#or 0? Tahun 200 tentang a%u Mutu Air Li#4ah 4agi U!aha danatau Kegiatan Mina% dan 'a! !erta Pana! u#i 6. PerMen LH No#or 0> Tahun 200 tentang a%u Mutu Air Li#4ah 4agi u!aha danatau Kegiatan Pengoahan uah-4uahan danatau ,aturan . PerMen LH No#or 06 Tahun 200 tentang a%u Mutu A+r Li#4ah 4agi U!aha danAtau Kegiatan Pengoahan Ha!i Peri%anan 8. PerMen LH No#or 08 Tahun 200 tentang a%u Mutu Air Li#4ah 4agi U!aha danAtau Kegiatan +ndu!tri Petro%i#ia Huu 9. PerMen LH No#or 09 Tahun 200 tentang a%u Mutu Air Li#4ah 4agi U!aha danAtau Kegiatan +ndu!tri (aon 10. PerMen LH No#or 10 Tahun 200 tentang a%u Mutu Air Li#4ah 4agi U!aha danatau Kegiatan +ndu!tri Puri1 Tahun 199> ttg a%u Mutu Li#4ah Dair agi Kegiatan +ndu!tri Pu$u% 12. Ke$Men LH No#or 202 Tahun 200? Tentang a%u Mutu Air Li#4ah agi U!aha C atau Kegiatan Perta#4angan iih *#a! C atau Te#4aga 13. Ke$Men LH No#or 28 Tahun 2003 Tentang Pedo#an Te%ni! Peng%aian Pe#an. Ke$Men LH No#or 3 tahun 2003 Tentang Metoda Anai!i! Kuaita! Air Per#u%aan "an Penga#4ian Dontoh Air Per#u%aan 16. Ke$Men LH No#or 110 Tahun 2003 Tentang Pedo#an Peneta$an "aa Ta#$ung e4an Pen)e#aran Air Pada ,u#4er Air 1. Ke$Men LH No#or 111 Tahun 2003 Tentang Pedo#an Mengenai ,arat dan
Tata Dara Peri=inan ,erta Pedo#an %aian Pe#4uangan Air Li#4ah Ke Air Atau ,u#4er Air. 18. Ke$Men LH No#or 112 Tahun 2003 Tentang a%u Mutu Air Li#4ah agi U!aha dan Kegiatan "o#e!ti% 19. Ke$Men LH No#or 113 Tahun 2003 Tentang a%u Mutu Air Li#4ah agi U!aha dan atau Kegiatan Perta#4angan atu ara 20. Ke$Men LH No#or 11? Tahun 2003 Tentang Pedo#an Peng%aian Untu% Meneta$%an Kea! Air 21. Ke$Men LH No#or 11> Tahun 2003 Tentang Pedo#an Penentuan ,tatu! Mutu Air 22. Ke$Men LH No#or 1?2 Tahun 2003 Tentang Peru4ahan Ata! Ke$Men LH No#or 111 Tahun 2003 tentang Pedo#an Mengenai ,arat dan Tata Dara Peri=inan ,erta Pedo#an Kaian Pe#4uangan Air Li#4ah %e Air Atau ,u#4er Air 23. Ke$Men LH No#or 03 Tahun 1998 Tentang a%u Mutu Li#4ah agi Ka7a!an +ndu!tri 2?. Ke$Men LH No#or 09 Tahun 199 Tentang Peru4ahan Ke$Men LH No#or?2M*NLH101996 Tentang a%u Mutu Li#4ah Dair agi Kegiatan Mina% dan 'a! !erta Pana! u#i 2>. Ke$Men LH No#or ?2 Tahun 1996 Tentang a%u Mutu Li#4ah Dair agi Kegiatan Mina% dan 'a! !erta Pana! u#i 26. Ke$Men LH No#or 3> Tahun 199> Tentang Progra# Kai er!ih &Pro%a!ih 2. Ke$Men LH No#or >1 Tahun 199> Tentang a%u Mutu Li#4ah Dair agi Kegiatan +ndu!tri 28. Ke$Men LH No#or >2 Tahun 199> Tentang a%u Mutu Li#4ah Dair agi Kegiatan Hote 29. Ke$Men LH No#or >8 Tahun 199> Tentang a%u Mutu Li#4ah Dair agi Kegiatan (u#ah ,a%it 30. PerMen LH No#or 02 Tahun 2006 Tentang a%u Mutu Air Li#4ah (u#ah Pe#otongan He7an 31. PerMen LH No#or 0? Tahun 2006 Tentang a%u Mutu Air Li#4ah Pena#4angan Ti#ah 32. PerMen LH No#or 09 Tahun 2006 Tentang a%u Mutu Air Li#4ah Pena#4angan Ni%e 33. PerMen LH No#or 10 Tahun 2006 Tentang a%u Mutu Air Li#4ah U!aha Po in Dhoride P*N'*N"AL+AN P*ND*MA(AN U"A(A "AN 'AN''UAN 1. Peraturan Pe#erintah No#or ?1 Tahun 1999 Tentang Pengendaian Pen)e#aran Udara 2. Ke$Men LH No#or 133 Tahun 200? Tentang a%u Mutu *#i!i agi Kegiatan +ndu!tri Pu$u% 3. Ke$Men LH No#or 129 Tahun 2003 Tentang a%u Mutu *#i!i U!aha dan Atau Kegiatan Mina% u#i dan 'a! u#i ?. Ke$Men LH No#or 1?1 Tahun 2003 Tentang A#4ang ata! *#i!i 'a! uang Kendaraan er#otor Ti$e aru dan Kendaraan er#otor ang ,edang "i$rodu%!i &Durrent Produ)tion >. Ke$Men LH No#or ?> Tahun 199 Tentang +nde%! ,tandar Pen)e#ar Udara
6. Ke$Men LH No#or 1> Tahun 1996 Tentang Progra# Langit iru . Ke$Men LH No#or ?8 Tahun 1996 Tentang a%u Ting%at Ke4i!ingan 8. Ke$Men LH No#or ?9 Tahun 1996 Tentang a%u Ting%at 'etaran 9. Ke$Men LH No#or >0 Tahun 1996 Tentang a%u Ting%at Ke4auan 10. Ke$Men LH No#or 13 Tahun 199> Tentang a%u Mutu *#i!i ,u#4er Tida% ergera% 11. PerMen LH No#or 0 Tahun 200 tentang a%u Mutu *#i!i ,u#4er Tida% ergera% 4agi Kete Ua$ 12. PerMen LH No#or 0> Tahun 2006 Tentang A#4ang ata! *#i!i 'a! uang Kendaraan er#otor La#a &Pengganti Ke$MenLH 3> Tahun 1993 13. Ke$Men Ke!ehatan No#or 289 Tahun 2003 Tentang Pro!edur Pengendaian "a#$a% Pen)e#aran Udara A%i4at Ke4a%aran Hutan Terhada$ Ke!ehatan 1?. Ke$Ka a$eda No#or 10 Tahun 199 Tentang Pedo#an Te%ni! Perhitungan dan Pea$oran !erta +n. Ke$Ka a$eda No#or 20> Tahun 1996 Tentang Pedo#an Te%ni! Pengendaian Pen)e#aran Udara ,u#4er Tida% ergera% P*N'*N"AL+AN P*ND*MA(AN P*(U,AKAN LAUT 1. Peraturan Pe#erintah No#or 19 Tahun 1999 Tentang Pengendaian Pen)e#aran dan atau Peru!a%an Laut 2. Ke$Men LH No#or >1 Tahun 200? Tentang a%u Mutu Air Laut 3. Ke$Men LH No#or 19 Tahun 200? Tentang (aat Ata! K*PM*N LH no >1 tahun 200? ttg M Air Laut ?. Ke$Men LH No#or 200 Tahun 200? Tentang Kriteria a%u Keru!a%an C Pedo#an Penentuan ,tatu! Padang La#un >. Ke$Men LH No#or 201 Tahun 200? Tentang Kriteria a%u C Pedo#an Penentuan Keru!a%an MangroBe 6. Ke$Men LH No#or 0? Tahun 2001 Tentang Kriteria a%u Keru!a%an Teru#4u Karang . Ke$Men LH No#or ?> Tahun 1996 Tentang Progra# Pantai Le!tari 8. PerMen LH No#or 12 Tahun 2006 Tentang Peri=inan Pe#4uangan Li#4ah %e Laut 9. Ke$Ka a$eda No#or ? tahun 2001 tentang Pedo#an Pengu%uran Kondi!i Teru#4u Karang P*N'*N"AL+AN K*(U,AKAN TANAH "AN LAHAN 1. Peraturan Pe#erintah No#or ? Tahun 2001 Tentang Pengendaian Keru!a%an "an Atau Pen)e#aran Ling%ungan Hidu$ ang er%aitan "engan Ke4a%aran Hutan "an Atau Lahan 2. Peraturan Pe#erintah No#or 1>0 Tahun 2000 Tentang Pengendaian Keru!a%an Tanah Untu% Produ%!i io#a!!a 3. Ke$Men LH No#or ?3 Tahun 1996 Tentang Kriteria Keru!a%an Ling%ungan agi U!aha atau Kegiatan Pena#4angan ahan 'aian 'oongan D 5eni! Le$a! di "aratan ?. PerMen LH No#or 0 Tahun 2006 Tentang Pengu%uran Keru!a%an Tanah Untu% io#a!!a >. Peraturan Menteri Perdagangan No#or 02 Tahun 200 Tentang Larangan *%!$or Pa!ir Tanah dan To$ ,oi &ter#a!u% Tanah Pu)u% atau Hu#u!
6. Peraturan Menteri Perdagangan No#or 03 Tahun 200 Tentang eri Tentang Pen)egahan C Penangguan Peru!a%an C Pen)e#aran Ling%ungan Pada Kegiatan Perta#4angan U#u# P*N'*L/LAAN L+MAH AHAN *(AHAA "AN *(ADUN 1. Peraturan Pe#erintah No#or 18 Tahun 1999 Tentang Pengeoaan Li#4ah ahan er4ahaa dan era)un 2. Peraturan Pe#erintah No#or 8> Tahun 1999 Tentang Peru4ahan Ata! Peraturan Pe#erintah No#or 18 Tahun 1999 Tentang Pengeoaan Li#4ah ahan er4ahaa dan era)un 3. PerMen LH No#or 02 Tahun 200 Tentang Pedo#an Te%ni! dan Per!aratan Ko#$eten!i Pea%!anaan (etro. Ke$Men LH No#or >20 Tahun 2003 Tentang Larangan +#$or Li#4ah ahan er4ahaa C era)un 6. Per MenLH No#or 03 Tahun 200 Tentang Ea!iita! Pengu#$uan dan Peni#$anan Li#4ah 3 di Pea4uhan . Ke$Men *,"M No#or 1693 Tahun 2001 Tentang Pea%!anaan Pa4ri%a!i Peu#a! C Pengoahan Peu#a! e%a! !erta Peneta$an Mutu Peu#a! 8. Ke$Men Perindu!trian C Perdagangan No#or 32 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pe#4erian +=in U!aha +ndu!tri Pa4ri%a!i Peu#a! C Pengoahan Peu#a! e%a! 9. Ke$Ka a$eda No#or 02 Tahun 1998 Tentang Tata La%!ana Penga7a!an Pengeoaan Li#4ah ahan er4ahaa dan era)un di "aerah 10. Ke$Ka a$eda No#or 03 Tahun 1998 Tentang Peneta$an Ke#itraan "aa# Pengoahan Li#4ah 3 11. Ke$Ka a$eda No#or 0? Tahun 1998 Tentang Peneta$an Priorita! Li#4ah 3 12. Ke$Ka a$eda No#or 2>> Tahun 1996 Tentang Tata Dara dan Per!aratan Peni#$anan dan Pengu#$uan Mina% Peu#a! e%a! 13. Ke$Ka a$eda No#or 01 Tahun 199> Tentang Tata )ara dan Per!aratan Te%ni! Peni#$anan dan Pengu#$uan Li#4ah 3 1?. Ke$Ka a$eda No#or 02 Tahun 199> Tentang "o%u#en Li#4ah 3 1>. Ke$Ka a$eda No#or 03 Tahun 199> Tentang Per!aratan Te%ni! Pengeoaan Li#4ah 3 16. Ke$Ka a$eda No#or 0? Tahun 199> Tentang Tata Dara Per!aratan Peni#4unan Ha!i Pengoahan Per!aratan Lo%a!i e%a! Pengoahan dan Lo%a!i e%a! Peni#4unan Li#4ah 3 1. Ke$Ka a$eda No#or 0> Tahun 199> Tentang ,i#4o dan La4e Li#4ah 3 18. Ke$Ka a$eda No#or 68 Tahun 199? Tentang Tata Dara Me#$eroeh +=in Peni#$anan Pengu#$uan Pengo$era!ian Aat Pengoahan Pengoahan dan
Peni#4unan A%hir Li#4ah ahan er4ahaa dan 4era)un 19. ,urat *daran Ke$aa a$eda No#or 08,*02199 Tentang Penerahan Mina% Peu#a! e%a! 20. Ke$Ka a$eten No#or 03 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Ke!ea#atan untu% Pengeoaan Li#4ah (adioa%ti< P*N'*L/LAAN AHAN *(AHAA "AN *(ADUN 1. Peraturan Pe#erintah No#or ? Tahun 2001 Tentang Pengeoan ahan er4ahaa dan era)un &3 2. Peraturan Pe#erintah No#or Tahun 193 Tentang Penga7a!an Ata! Peredaran Peni#$anan C Penggunaan Pe!ti!ida 3. Peraturan Menteri Tenaga Kera No#or 3 Tahun 198> Tentang Ke!ehatan C Ke!ea#atan Kera Pe#a%aian A!4e! ?. Peraturan Menteri Tenaga Kera C Tran!#igra!i No#or 1 Tahun 1982 Tentang eana Te%anan >. Peraturan Menteri Ke!ehatan No#or ?2 Tahun 1996 Tentang Penga#anan ahan er4ahaa agi Ke!ehatan 6. Peraturan Menteri Perindu!trian No#or 33 Tahun 200 Tentang Larangan Me#$rodu%!i ahan Peru!a% /=on dan arang ang Me#$erguna%an ahan Peru!a% /=on . Ke$Men Pertanian No#or 63 Tahun 1998 Tentang Penda?1 Tahun 1996 Tentang Penda?3 Tahun 1996 Tentang Penda?? Tahun 1996 Tentang Penda?6 Tahun 1996 Tentang Pe#4erian +=in C Perua!an Penggunaan Pe!ti!ida 1?. Ke$Men Perindu!trian C Perdagangan No#or 90 Tahun 2002 Tentang Peru4ahan ata! K*PM*N P*(+N"A' Tahun 1998 no 110 ttg Larangan Produ%!i dan Me#$erdagang%an /", 1>. Ke$Men Perindu!trian C Perdagangan No#or 2>? Tahun 2000 Tentang Tata Niaga +#$or C Peredaran ahan er4ahaa Tertentu 16. Ke$Men Perindu!trian C Perdagangan No#or 110 Tahun 1998 Tentang Larangan Me#$rodu%!i C Me#$erdagang%an ahan Peru!a% La$i!an /=on !erta Me#$rodu%!i C Me#$erdagang%an arang aru ang Mengguna%an PL/ &/", 1. ,K Menteri Perindu!trian No#or 1?8 Tahun 198> Tentang Penga#anan ahan era)un C er4ahaa di Peru!ahaan +ndu!tri 18. Ke$Men Tenaga Kera No#or 186 Tahun 1999 Tentang Unit Penangguangan Ke4a%aran di Te#$at Kera 19. Ke$Men Tenaga Kera No#or 18 Tahun 1999 Tentang Pengendaian ahan
Ki#ia er4ahaa di Te#$at Kera 20. ,* Menteri Tenaga Kera No#or 01 Tahun 199 Tentang Niai A#4ang ata! Ea%tor Ki#ia di Udara Ling%ungan Kera 21. Ke$ "+(5*N Perhu4ungan "arat No#or 2> Tahun 200? Tentang Peneenggaraan Pengang%utan 3 di 5aan K/N,*(A,+ L+N'KUN'AN "AN K*AN*KA(A'AMAN HAAT+ 1. Undang-Undang No#or 2? Tahun 200 tentang Penangguangan en)ana 2. Undang Undang No#or 29 Tahun 2000 Tentang Perindungan arieta! Tana#an 3. Undang-Undang No#or 16 Tahun 1992 Tentang Karantina He7an +%an dan Tu#4uhan ?. Undang-Undang No#or > Tahun 1990 Tentang Kon!erBa!i ,u#4er "aa Aa# Haati dan *%o!i!te#na >. Peraturan Pe#erintah No#or 1? Tahun 2002 Tentang Karantina Tu#4uhan 6. Peraturan Pe#erintah No#or 1> Tahun 2002 Tentang Karantina +%an . Peraturan Pe#erintah No#or Tahun 1999 tentang Penga7etan 5eni! Tu#4uhan dan ,at7a 8. Peraturan Pe#erintah No#or 8 Tahun 1999 tentang Pe#an. Peraturan Menteri Kehutanan No#or 10 Tahun 200 Tentang Per4enihan Tana#an Hutan 16. Peraturan Menteri Kehutanan No#or 1? Tahun 200 Tentang Tata)ara *Baua!i Eung!i Ka7a!an ,ua%a Aa# Ka7a!an Pee!tarian Aa# dan Ta#an uru. 1. Peraturan Menteri Kehutanan No#or 23 Tahun 200 Tentang Per#ohonan +=in U!aha Pe#an> Tahun 2000 Tentang Perindungan +%an (aa Laut &Lati#eria Menadoen!i! ,e4agai ,at7a ang "iindungi 19. Ke$Men Kehutanan C Per%e4unan No#or 10? Tahun 2000 Tentang Tata Dara Menga#4i Tu#4uhan Liar C Menang%a$ ,at7a Liar 20. Ke$Men Kehutanan C Per%e4unan No#or 38> Tahun 1999 Tentang Peneta$an Loa Merah &Tro)hu! Nioti)u! ,e4agai ,at7a uru 21. Ke$Men Kehutanan C Per%e4unan No#or ??9 Tahun 1999 Tentang Pengeoaan urung aet &Doo)aia "i Ha4itat Aa#i &+n-,itu dan Ha4itat
uatan &*F-,itu 22. Ke$ er!a#a Menteri Pertanian Kehutanan Ke!ehatan Pangan No#or 998.1 Tahun 1999 Tentang Kea#anan Haati C Kea#anan Pangan Produ% Pertanian Ha!i (e%aa!a 'eneti%a 23. Ke$ "+(5*N" Perindungan C Kon!erBa!i Aa# No#or 66 Tahun 2000 Tentang Kuota Penga#4ian Tu#4uhan C Penang%a$an ,at7a Liar ang Tida% "iindungi UU 2?. Ke$ "+(5*N" Perindungan C Kon!erBa!i Aa# No#or 200 Tahun 1999 Tentang Peneta$an 5atah C Penga#4ian Tu#4uhan Aa# C ,at7a Liar ang Tida% "iindungi UU ut% Periode Thn 2000 P*NATAAN (UAN' 1. Undang-Undang No#or 26 Tahun 200 tentang Penataan (uang 2. Undang-Undang No#or > Tahun 1992 tetang enda Dagar Aa# 3. Undang-Undang No#or 2? Tahun 1992 Tentang $enataan ruang ?. Peraturan Pe#erintah No#or 06 Tahun 200 tentang Tata Hutan dan Penu!unan (en)ana Pengeoaan Hutan !erta Pe#an. Peraturan Pe#erintah No#or 16 Tahun 200? Tentang Penatagunaan Tanah 6. Peraturan Pe#erintah No#or 3? Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penu!unan (en)ana Pengeoaan Hutan Pe#an Tahun 1993 Tentang Koordina!i Pengeoaan Tata (uang Na!iona 12. Ke$utu!an Pre!iden No#or 32 Tahun 1990 Tentang Pengeoaan Ka7a!an Lindung 13. Ke$utu!an Pre!iden No#or > Tahun 1989 Ti# Koordina!i Pengeoaan Tata (uang Na!iona 1?. Peraturan Menteri "aa# Negeri No#or 01 Tahun 200 tentang Penataan (uang Ter4u%a Hiau Ka7a!an Per%otaan 1>. Peraturan Menteri Perdagangan No#or 09 Tahun 200 tentang Ketentuan *%!$or Produ% +ndu!tri Kehutanan. LA/(AT/(+UM L+N'KUN'AN 1. Ke$Ka AP*"AL No#or 113 Tahun 2000 Tentang $edo#an U#u# dan $edo#an Te%ni! La4oratoriu# Ling%ungan P*N*'AKAN HUKUM L+N'KUN'AN 1. Peraturan Pe#erintah (+ No#or >? Tahun 2000 Tentang Le#4aga Penedia 5a!a Peaanan Penee!aian ,eng%eta Ling%ungan Hidu$ di Luar Pengadian 2. Ke$Men LH No#or 19 Tahun 200? Tentang Pedo#an Pengeoaan Pengaduan Ka!u! Pen)e#aran dan atau Peru!a%an Ling%ungan Hidu$
3. Ke$Men LH No#or 19 Tahun 200? Tentang ,tandar Peaanan Mini#a idang Ling%ungan Hidu$ di "aerah Ka4u$aten C "aerah Kota ?. Ke$Men LH No#or Tahun 2003 Tentang Pe#4entu%an Le#4aga Penedia 5a!a Peaanan Penee!aian ,eng%eta LH di Luar Pengadian &LP5P2,LH >. Ke$Men LH No#or 8 Tahun 2003 Tentang Tata Dara Pengeoaan Per#ohonan Penee!aian ,eng%eta LH di Luar Pengadian Pada Ke#entrian LH 6. Ke$Men LH No#or >6 Tahun 2002 Tentang Pedo#an U#u# Penga7a!an Penataan Ling%ungan Hidu$ agi Pea4at Penga7a! . Ke$Men LH Ling%ungan Hidu$ No#or >8 Tahun 2002 Tentang Tata Dara Pea4at Penga7a! Ling%ungan Hidu$ di Pro$in!iKa4u$aten Kota 8. Ke$Men LH No#or Tahun 1999 Tentang Pea4at Penga7a!an Ling%ungan Hidu$ dan Pea4at Penga7a! Ling%ungan Hidu$ "aerah 9. Ke$utu!an er!a#a Ke#enterian LH Kea%!aan Ke$oi!ian No#or K*P0?M*NLH0?200? K*P-208A5.A0?200? K*P-19+200? Tentang Penega%an Hu%u# Ling%ungan Hidu$ Ter$adu &,ATU ATAP Menteri Ling%ungan Hidu$ (e$u4i% +ndone!ia 5a%!a Agung (e$u4i% +ndone!ia dan Ke$aa Ke$oi!ian Negara (e$u4i% +ndone!ia 10. Ke$Ka AP*"AL No#or 2 Tahun 2001 Tentang Pe#4entu%an ,atuan Tuga! Penidi% Pega7ai Negeri ,i$i &PPN, Ling%ungan Hidu$ "i AP*"AL 11. ,urat 5a%!a Agung Muda Tida% Pidana U#u# No#or -60**$012002 Tentang Periha Pedo#an te%ni! u!ti!ia Penanganan Per%ara Tinda% Pidana Ling%ungan Hidu$ P(/P*( 1. Ke$Men LH No#or 12 Tahun 2002 Tentang Progra# Peniaian Pering%at Kinera Peru!ahaan daa# Pengeoaan Ling%ungan Hidu$ +NT*(NAT+/NAL *N+(/NM*NTAL, D/N*NT+/N, AN" T(*AT+*, 1. Undang-undang No#or > Tahun 199? Tentang Penge!ahan United Nation! DonBention on ioogi)a "iBer!it &KonBen!i Per!eri%atan ang!a-ang!a Mengenai Keane%araga#an Haati 2. Undang-Undang No#or 6 Tahun 199? Tentang Penge!ahan United Nation! Era#e7or% DonBention on Di#ate Dhange &KonBen!i Kerang%a Kera Per!eri%atan ang!a-ang!a Mengenai Peru4ahan +%i# 3. Ke$Pre! No#or 21 Tahun 2003 Tentang Penge!ahan Proto%o 9 "angerou! 'ood &Proto%o Penge!ahan 9 arang-4arang er4ahaa ?. Ke$Pre! No#or 92 Tahun 1998 Tentang Penge!ahan Montrea Proto)o Tentang at-=at ang Meru!a% La$i!an /=on Do$enhagen 1992 >. Ke$Pre! No#or 23 Tahun 1992 Tentang Penge!ahan ienna DonBention
11. The (io "e)aration on *nBiron#ent and "eBeo$#ent 1992 12. United Nation! Era#e7or% DonBention on Di#ate Dhange 1992 13. DonBention on the Tran!4oundar *<. Proto)o on *nBiron#enta Prote)tion to the Antarti) Treat 1991 16. Proto)o to the 199 DonBention on Long-(ange Tran!4oundar Air Poution Don)erning the Dontro o< *#i!!ion! o< oatie /rgani) Do#$ound! or Their Tran!4oundar EuFe! 1991 1. Proto)o to the 199 DonBention on Long-(ange Tran!4oundar Air Poution on (edu)tion o< ,u$hur *#i!!ion! o< oatie /rgani) Do#$ound o< Their Tran!4oundar EuFe! 1991 18. a!e DonBention on Tran!4oundar MoBe#ent o< Ha=ardou! a!te 1989 19. The ienna DonBention . ord Dharter . Proto)o to the DonBention on the PreBention o< Marine Poution 4 "u#$ing o< a!te! and /ther Matter &192 and (e!oution! Ado$ted 4 The ,$e)ia Meeting 192 36. "e)aration o< the United Nation! Don9
?0. DonBention on Ei!hing and Don!erBation o< the LiBing (e!our)e! $< the High ,ea! 19>8 ?1. +nternationa DonBention ? ?2. +nternationa DonBention 0 ?3. (otterda# DonBention /n The Prior +n 21 Agu!tu! 2003