Contoh Kasus Tax Planning PPN

Contoh Kasus Tax Planning  PPN  PPN

a. Kegi Kegiata atan n Memba Membang ngun un Sen Sendi diri ri PT Magetan Jaya mendirikan bangunan untuk kegiatan usahanya di bidang property seluas 400 m persegi di daerah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Pembangunan tersebut dilakukan oleh salah satu pemborong yang uga berdomisili di daerah Mampang yang belum dikukuhkan sebagai PKP.!iaya yang harus dikeluarkan pada bulan Januari "0#" adalah # M,termasuk pembelian tanah sebesar 400 uta dan PPN sebesar #$0 uta.!erapakah PPN yang harus dibayar PT Magetan Jaya pada bulan Januari% Kegiat Kegiatan an memba membang ngun un sendir sendirii yang yang dilaku dilakukan kan tidak tidak dalam dalam kegiat kegiatan an usaha usaha atau atau pekerjaa peke rjaan n adalah adalah kegiatan kegiatan membangu membangun n bangunan bangunan baik yang dilakukan dilakukan oleh orang orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh tukang batu atau tukang kayu harian atau pemborong bangunan yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai PKP,yang hasilnya dig digun unak aka an

sen sendiri diri

atau

dig digun una akan kan

pih pihak

lain lain.B .Beerdasa dasarrkan kan

PMK PMK

nomor mor

39/P 39/PMK MK.0 .03/ 3/20 200 0 yang yang juga juga diat diatur ur dala dalam m P!"# P!"#2$ 2$/P /P%/ %/20 200 0 yang yang menj menjad adii dasa dasarr pengenaan pajak pajak &'PP( &'PP( adalah )0* )0* dari seluruh seluruh pengeluaran pengeluaran &termasuk PP+( pada bulan yang bersangkutan tidak termasuk harga perolehan tanah .

anpa tax planning -

Jumlah PPN yang terutang& #0' ( 40' ( umlah pengeluaran pengeluaran)ke*ual )ke*ualii harga harga tanah+ #0' ( 40' ( )#M-400 uta+  "4 uta 'engan tax planning:

PT Magetan Jaya mengalokasikanmengkapitalisasikan harga pembelian bangunan ke harga  pembelian tanah sebesar #00 uta.Sehingga harga tanah menadi menadi $00 uta )400 uta/#00 uta+. Jumlah PPN yang terutang& #0' ( 40' ( )#M-$00 uta+ "0 uta Jadi,dengan ta( planning PT Magetan Jaya dapat menghemat biaya paak sebesar 4 uta .  b. Kegiatan Membangun sendiri yang dilakukan dilakukan bertahap Contoh Contoh ini masih masih sangat sangat berkai berkaitan tan erat dengan dengan *ontoh *ontoh sebelum sebelumnya nya yaitu yaitu tentan tentang g kegiatan membangun sendiri. ulu sebelum PMK nomor 12PMK.01"0#0 dan Perdiren Paak nomor P3-"5PJ"0#0 tentang ketentuan kegiatan membangun sendiri diterbitkan,  peraturan yang ada 6aktu itu hanya menyebutkan bah6a yang dikenai PPN adalah luas

 bangunan yang dibangun 100 m persegi atau lebih dan tidak menyebutkan berapa angka 6aktu pembangunan bangunan dianggap sebagai satu kesatuan. 7rtinya, 8P dapat membangun bangunan se*ara bertahap tanpa dikenai paak . Contoh kasus& 9ntuk menghindari pengenaan PPN yang besar, PT Magetan :ndah membangun halaman kantornya yang diren*anakan seluas 400 m perseegi se*ara bertahap. Pada bulan Januari "002 membangun seluas "00 m persegi .Tiga bulan kemudian PT Magetan :ndah meneruskan proyeknya dengan membangun seluas "00 m persegi. 7tas kegiatan tersebut PT Magetan :ndah berhasil lolos dari pengenaan PPN karena 6aktu itu tidak ada peraturan tentang kegiatan membangun sendiri yang mengatur tentang pembangunan se*ara bertahap, yang ada hanya dikenai PPN ika membangun 100 m persegi atau lebih sedangkan PT Magetan indah hanya membangun "00 m persegi Sayangnya *ontoh ini sudah tidak bisa diterapkan dalam kehidupan perpaakan sekarang seiring dengan diterbitkannya PMK nomor 12PMK.01"0#0 dan Perdiren Paak  nomor P3-"5PJ"0#0 tentang ketentuan kegiatan membangun sendiri. Peraturan ini menyatakan bah6a ;kegiatan membangun sendiri yang dilakukan se*ara bertahap,sepanang  angka 6aktu antar tahapan-tahapan tidak lebih dari " tahun maka diperlakukan sebagai satu kesatuan kegiatan<. *. Melakukan pemusatan paak terutang

Sekarang dikenal adanya prinsip desentralisasi pengukuhan PKP. 7rtinya,antara  perusahaan pusat dan *abang-*abangnya diperlakukan sebagai unit-unit yang berbeda dalam hal pengukuhan PKP. !aik pusat maupun *abang masing-masing dikukuhkan sebagai PKP oleh Kantor Pelayanan Paak Setempat. Jadi,setiap penyerahan !KP dari pusat ke *abang dan atau antar *abang akan dikenai PPN. 7kan tetapi,ketentuan mengenai desentralisasi pengukuhan PKP itu menadi hilang  ika entitas yang bersangkutan memperoleh i=in pemusatan tempat paak terutang. Keuntungan yang diperoleh seperti, setiap *abang tidak perlu lapor ke JP mengenai  penyerahan !KP antar*abang sehingga compliance cost  perusahaan dapat semakin ditekan. >leh karena itu,sebaiknya suatu entitas yang mempunyai banyak *abang meminta i=in untuk  melakukan pemusatan paak terutang.

d. ?ebih sering melakukan ekspor !KPJKP daripada penyerahan dalam negeri

Tari@ PPN untuk ekspor !KPJKP yang 0' sebaiknya diman@aatkan PKP untuk lebih memaksimalkan ekspornya daripada penyerahan dalam negeri. Karena !ukan hanya tari@@   paaknya saa yang auh lebih rendah tapi uga keuntungan dalam pengkreditan paak  masukan yang menggiurkan pun siap didapat. Seperti yang kita tahu bah6a PPN yang harus PKP bayar adalah seumlah paak keluaran dikurangi dengan paak masukan.

Contoh kasus & PT Magetan 7man adalah PKP yang bergerak dalam industry baa. Selain melakukan  penyerahan hasil industrinya di dalam negeri, PT Magetan 7man uga melakukan ekspor  hasil produksinya. Pada masa paak Januari "0#" mempunyai paak masukan yang dapat dikreditkan sebesar #00 uta dan uga melakukan ekspor ke Negara Palestina sebesar " M. !erapakah umlah PPN yang harus dibayar PT Magetan 7man pada masa paak anuari "0#"% Ja6ab& Paak keluaran atas ekspor !KP & 0' ( " M  0 Paak masukan yang dapat dikreditkan #00 uta Paak Keluaran A paak masukan  0 A #00 uta  lebih bayar #00 uta Mari kita andaikan ika penyerahan sebesar " M itu dilakukan dalam negeri )bukan ekspor+, maka& Paak keluaran atas penyerahan !KP & #0' ( " M  "00 uta Paak keluaran A paak masukan  "00 ua A #00 utakurang bayar #00 uta Jadi,berdasarkan *ontoh di atas terlihat bah6a ekspor !KPJKP sangat menguntungkan pihak  8P.