TAX PLANNING PPN
Disusun Oleh Kelompok 4:
FAISAL M. PARDEDE ALEX REBEKKA SIMBOLON DELIANA PAHPAHAN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
1. Pendahuluan
Langkah pembaruan dan penyempurnaan UU PPN No. 8 Tahun 1983 terus
dilakukan
pemerintah
semenjak
tahun
1994,
terakhir
dengan
diterbitkannya Undang – Undang PPN NO. 42 Tahun 2009, yang meningkatkan
kepastian
hukum
dan
keadilan
bagi
pengenaan
PPN.
Perkembangan transaksi bisnis, terutama jasa, telah menciptakan jenis dan pola transaksi baru dalam UU PPN, namun sampai saat ini wajib pajak masih saja menemukan berbagai kendala dalam melaksanakan UU PPN secara benar. Sejak diterbitkannya UU PPN yang baru, ada beberapa peraturan dari Dirjen Pajak yang dikeluarkan dan telah mengalami revisi – seperti seperti terlihata di bawah ini- yang mengubah ketentuan mengenai pembuatan kode Faktur Pajak Paja k Keluaran, saat terutang pajak, dan saat pembuatan Faktur Pajak, pelaporan PPN secara manual atau melalui data elektronik (e-SPT), dan yang disampaikan lewat e-filing , adanya kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan kode cabang atau penandatangan penandatangan Faktur Pajak. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang/jasa kena pajak d dalam daerah pabean. Sesuai legal karakter karakte r dari PPN ini yang bersifat non kumulatif, maka dalam perlakuan pajak-PPN tidak membolehkan terjadinya pajak berganda karena konsumen terakhirlah yang harus menangung PPN ini. PPN juga memiliki karakteristik sebagai pajak objektif yang mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak dibidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Secara umum, mekanisme pemungutan PPN menggunakan mekanisme Indirect Subtraction Method/Invoice Method (PM-PK), dan metode inilah yang terbaik dari metode lainnya dengan alasan : 1. Adanya kewajiban membuat faktur pajak setiap transaksi, mengingat faktur pajak merupakan bukti terpenting. 2. Memudahkan melakukan pemeriksaan, baik oleh pemeriksaan internal maupun fiskus.
3. Tidak perlu menentukan besarnya keuntungan untuk setiap barang yang dijual. 4. Kewajiban perpajakannya dapat dihitung setiap saat.
Perencanaan PPN
Pembahasan tentang perencanaan PPN ini difokuskan pada beberapa upaya berikut ini : 1. Memaksimalkan mekanisme pengkreditan PPN 2. Memaksimalkan Fasilitas di Bidang PPN 3. Sentralisasi pengenaan PPN 4. Memaksimalkan restitusi PPN 5. Membangun sendiri dalam kegiatan usaha 6. PPN atas barang gratis untuk keperluan promosi 7. Penjagaan cash flow 8. Pengendalian PPN 9. Tanggung jawab renteng
2. Memaksimalkan Mekanisme Pengkreditan PPN
Perusahaan sebaiknya memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak, supaya pajak masukannya dapat dikreditkan. Perusahaan perlu mengamati dengan cermat jangan sampai terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan. PPN dikenakan atas : 1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). 2. Impor BKP.
3. Pemanfaatan BKP tidak terwujud atau JKP luar daerah di dalam daerah pabean. 4. Ekspor BKP oleh PKP.
Pajakmasukan yang dapatdikreditkanadalah :
Pajakmasukan
yang
pemasaran,
berhubunganlangusngdenganproduksi, danmanajemenatas
danfakturpajaknyaadalahfakturpajakstandarataudokumen
distirbusi, BKP/JKP yang
disamakandenganfakturpajakstandar.
Pajakmasukan yang tidakdapatdikreditkan :
1. Sebelumdikukuhkanmenjadi PKP 2. FakturPajaksederhana 3. FakturPajakcacat 4. Pajakmasukanataupembelianmobil sedan, jeep , station wagon, van, dancombi 5. Pajakmasukan yang berkaitandenganproduksi BKP/JKP 6. Pajakmasukan
yang
tidakadakaitannyasecaralangsungdengankegiatanusahaatas BKP 7. Pajakmasukan yang dilaporkanpada SPT masa PPN , yang ditemukan pada saat pemeriksaan atau yang ditagih melalui SKP.
MekanismePengkreditandanPelaporan PPN
Pengenaan PPN berdasar Sistem Fakturs ehingga setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh PKP harus dibuatkan faktur paj ak. Mekanisme penggeseran PPN dilakukan melalui pemungutan kembali PPN dari pembeliberikutnya. Jikajumlah PPN yang dipungutnya lebih besar dari PPN yang telah dibayar padasaat perolehannya, maka kelebihannya harus disetor kekas Negara. Mekanisme ini sering disebut Indirect Substraction Method (PKPM)
Pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungutoleh PKP yang
melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP , ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidakberwujud, dan atau ekspor JKP. Pajak masukan adalahPajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah
dibayar oleh PKP Karena perolehan BKP dan atau perolehan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. Jika PK > PM, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar Jika PK < PM, maka selisihnya merupakan kelebihanbayar PPN yang bisa dikompensasi dengan Masa Pajak berikutnya atau dimintakan kembali (restitusi) Secara umum mekanisme pengkreditanPajakMasukandiatur dalam pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2009 ituadalah : a. Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk MasaPajak yang sama b. Apabila terdapat
PajakMasukan yang dapat dikreditkan tetapi belum
dijkreditkan dengan Pajak Keluaran
padaMasaPajak yang sama, dapat
dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya
Masa
Pajak
yang bersangkutan
, sepanajang
belum
dibebankan sebagai beban dan belum dilakukan pemeriksaan. c. Jika dalam suatu Masa Pajak belum ada Pajak Keluaran ,maka Pajak Masukan dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan apabila : a. Memenuhi ketentuan formal , yaitu :
1. Secara formal harus berbentuk Faktur Pajak atau dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak, diisi selengkapnya dan tidak cacat
2. Harus memperhatiakan ketentuan pasal 9 ayat (8) UU PPN , yang menentukan bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk : a) Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP b) Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha c) Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon , van , dan kombi, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. d) Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP e) Perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak sederhana. f) Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) g) Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dariluar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) h) Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak i) Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan
b. Memenuhi ketentuan material, yaitu :
Pajak Masukan yang dibayarkan atas perolehan BKP/JKP yang berhungan langusng dengan kegiatan usaha , yang meliputi kegiatan produksi, manajemen, distribusi, dan pemasaran.
Selainitu, Pajak Masukan juga mesti didukung bukt ipengeluaran berupa invoice dan kuitansi pembayaran yang menyatakan bahwa transaksi sudah dipungut PPN. Berkaitan dengan ketentuan perpajakan dibidang PPN tersebut diatas, maka perlu diperhatikan hal-halberikut ini:
Cek secara teliti Faktur Pajak Masukan yang diterima sebelum melakukan pembayaran. Perlu diperhatikan persyaratan formal Faktur Pajak yang dapat dikreditkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
Cek secara teliti apakah semua Pajak Masukan yang disaksikan telah memilki bukti pendukung yang cukup kuat sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan.
Berkaitan dengan batas waktu 3 bulan asa pengkreditan, usaha-usaha Faktur Pajak sudah diterima seblum lewat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak, kecuali untuk pemungutan PPN
Makin cepat menrima Faktur Pajak dari pembelian barang. Maka akan lebih baik lagi bagi perusahaan karena perusahaan sudah dapat mengkreditkannya walaupun belum melakukan pembayaran.
Cek secata teliti semua pelaporan kekantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi Karena lebih bayar pajak masukan. Bila ada faktur pajak yang tidak disetujui, segera lakukan tindakan perbaikan sebelum dilakukannya closing conference hasil pemeriksaan permohonan restitusi PPN tesebut, misalnya dengan meminta pengganti faktur pajak yang cacat dari pembeli barang.
3. Faktur Pajak
Dari defenisi , beberapa poin penting yang dapat dicacat adalah : 1. Faktur pajak hanya boleh di buat oleh Pengusaha Kena Pajak
2. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atau karena impor BKP yang digunakan oleh DJBC 3. PPN yang dipungut berfungsi sebagai pajak keluaran bagi penjual dan pajak masukan bagi pembeli. Secara umum, Faktur Pajak dibagi menjadi tiga : 1. Faktur Pajak 2. Faktur Pajak gabungan 3. Dokumen tertentu yang di persamakan dengan Faktur Pajak Saat Pembuatan Faktur Pajak
a. Untuk meringankan beban administrasi wajib pajak, saat yang tepat untuk membuatan Faktur Pajak adalah saat terutangnya pajak, yaitu pada saat penyerahan atau dalam hal pembayaran mendahului penyerahan maka Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran. b. Untuk membantu likuiditas Wajib Pajak, saat peyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN diperlonggar menjadi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. c. Faktur Pajak gabungan merupakan Faktur Pajak yang harus dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP. Penundaan pembuatan Faktur Pajak
a. Dalam hal penjualan BKP/JKP yang pembayarannya belum diketahui, pembuatan faktur pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. b. Berkaitan dengan hal ini, sebaiknya PKP penjual dalam menentukan syarat pembayaran yang ideal, yaitu tidak lebih 45 hari setelah penyerahan BKPatau JKP . 4. Saat Terutangnya PPN
Sesuai Peraturan Menkue No. 240/PMK.30/2009, saat terutangnya PPN ditetapkan sebagai berikut : •
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah menganut prinsip akrual
•
Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP , atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP Tak Berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean.
5.
Batas Waktu Penyetoran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN
Sesuai PER Dirjen Pajak No. 14/PJ./2010, batas waktu penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN ditetapkan sebagai berikut:
PPN dan PPn BM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
SPT Masa PPN harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal akhir bulan adalahhari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka SPT Masa PPN dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.
6.
memaksimalkan Fasilitas di Bidang PPN
Sejak diberlakukannya UU Nomor 36 Tahun 2008, fasilitas dibidang PPN yang dikenal dalam ketentuan PPN adalah PPN yang Tidak Dipungut, PPN Dibebaskan, dan PPN ditanggung pemerintah. Bagi PKP yang mendapatkan fasilitas PPN Tidak Dipungut, PPN masukan yang berhubungan dengan perolehan BKP/JKP tidak dapat dikreditkan.
Fasilitas yang berkaitan dengan PPN adalah: 1. Fasilitas PPN tidak dipungut 2. Fasilitas PPN dibebaskan 3. Fasilitas PPN ditanggung pemerintah Dalam perencanaan pajak, memaksimalkan pemanfaatan fasilitas terssebut akan
memberi dampak pada berkurangnya jumlah yang harus dibayar oleh
pembeli terhadap barang yang dibeli dari penjual minimal 10% dari harga jual, dan sebaliknya pemanfaaatan tersebt akan mendorong penjual untuk menurunkan harga jualnya secara proporsional sehingga terjadi suatu keseimbangan pasar yang baru dari produk yang bersangkutan akibat dari efisiensi harga yang diperoleh. Memaksimalkan fasilitas tersebut akan mendorng pembentukan harga barang dipasar lebih murah sehingga bias dijangkau oleh masyarakat, omzet penjualan akan meningkat yang bermuara pada perolehan profit dan setoran pajak yang akan lebih besar. 1. Fasilitas PPN tidak dipungut berlaku untuk:
a. Atas impor barang, pemasukan BKP, pemgiriman hasil produksi, pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke dan atau dari kawasan berikat atau EPTE (PP 33 Tahun 1996 jo. PP 43 Tahun 1997 jo. PP 32 Tahun 2009 KMK 291/KMK.01/1997 jo. KMK 101/KMK.04/2005 b. Peraturan Menkeu No. 121/PMK.03/2009 tentang Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, penyerahan BKP dan atau penyerahan J KP oleh kontraktor utama dan subkontraktor sehubungan dengan pelaksanaan proyek pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami yang dibiayai dengan hibah luar negeri yang pelaksanaannya belum selesai sampai dengan tanggal 31 Maret 2009.
2. Fasilitas PPn Dibebaskan (PP 146 Thn 2000 jo. PP 38 Thn 2003)
a. Barang Kena Pajak Tertentu yang atas Penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
1) Impor dan atau Penyerahan BKP tertentu A) Senjata, amunisi, alat angkutan diair, alat angkutan dibawah air, alat angkutan diudara, alat angkutan didarat, kendaraan lapis baja, kendaraan patrol, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI, Polri atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau Polri untuk melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahan yang belum dibuat didalam negeri yang diimpor oleh PT (Persero) Pindad, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Perthanan, TNI atau Polri. B) Vaksin Polo dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional C) Buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya. D) Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak
yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional. E) Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT (Persero) Kereta Api Indonesia, dan omponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (Persero) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (Persero) Kereta Api Inndonesia. F) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung Pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI.
b. Barang Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah :
a. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya, yang
batasannya
ditetapkan
oleh
Menteri
Keuangan
setelah
mempertimbangkan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah. b. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau Polri, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT (Persero) Pindad untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI, atau Polri. c. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
d. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama. e. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penye f. brangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkan ikan, kapal tongkang, dan kapal suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan
Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan
Penyelenggra Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya. g. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkatan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkatan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi Pesawat Udara Kepada Perusahaan Angkatan Udara Niaga Nasional. h. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikian atau pemeliharaan serta prasarana yang diserhakankepada dan digunakan oleh PT (Persero) Kereta Api Indonesia dan komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT (Persero) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (Persero) Kereta Api Indonesia. i.
Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI.
c. Jasa Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah :
1. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkatan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Naional, Perusahaan Penyelenggra Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Nasional, yang meliputi: a. Jasa Persewaan Kapal b. Jasa Kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh. c. Jasa perawatan atau reparasi (docking ) kapal. 2. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi : a. Jasa persewaan pesawat udara b. Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara. 3. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (Persero) Kereta Api Indonesia. 4. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah. 5. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana. 6. Jasa yang diterima oleh Departmen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.
Dalam hal Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya, dalam jangka 5 (lima) tahun sejak saat impor dan atau perolehan, maka PPN yang dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahkatangankan.
d. Impor dan atau penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis (PP.12 Tahun 2001 jo. PP 43 Tahun 2002 jo. PP 46 Tahun 2003)
1. Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat str ategis berupa : a) Barang modal yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut; barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang. b) Makanan ternak unggas dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan. c) Hasil pertanian d) Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkapan, atau perikanan. e) Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air minum. f) Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt. g) Ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan h) Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan.
e. Fasilitas pemberian restitusi atau pembebasan PPN dan PPnBM bagi Perwakilan Diplomatik Negara asing atau Badan Internasioanal serta Pejabat atau Tenaga Ahlinya (KMK 25/KMK.01/1998).
f.
Penyerahan Barang di dalam Kawasan Bebas, dibebaskan dari pengenaan PPN. Pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PP No. 2 Tahun 2009)
1. Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.
2. Pemasukan Barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan melalui Bandar udara yang ditunjuk. 3. Barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas Pemasukan barang dari Kawasan Bebas lainnya ke Kawasan Bebas. 4. Pemasukan Barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas dan pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat.
3. Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah
a. Pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai oleh hibah atau dana pinajaman dari luar negeri ( PP 42 Tahun 1995 jo. PP 63 Tahun 1998 jo. PP 43 Tahun 2000 jo. PP 25 Tahun 2001). b. Perfaturan
Menkeu
No.
22/PMK.011/2011
tentang
pemberian
PPN
Ditanggung Pemerintah atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi untuk tahun anggaran 2011. Perlakuan PPN Atas Penyerahan Atau Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (PP No. 2 Tahun 2009)
1. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam Kawasan Bebas, dibebaskan dari pengenaan PPN. 2. Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak di dalam 3. Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN. 4. Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya dibebaskan dari pengenaan PPN.
5. Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, tidak dipungut PPN. 6. Penyerahan Jasa Kena Pajak dan atau Barang Kena Pajak tidak berwujud dari tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas, tidak di pungut PPN. 7. Penyerahan Jasa Kena Pajak dan atau Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat, dipungut PPN. Untuk mendapatkan fasilitas di bidang PPN, pihak-pihak yang terkait perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini: 1. Perlakuan perpajakan yang terkait dengan fasilitas tersebut, mengenai interpretasi atas ketentuan perpajakan yang berkaitan denga fasilitas di bidang PPN. 2. Persyaratan substantif dan administratif dari instansi pemerintahan terkait (Bea Cukai, KPP, dan lain-lain) yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan fasilitas di bidang PPN. 3. Pemenuhan persyaratan administratif yang harus dilakukan berkaitan dengan permohonan SKB, pembuatan Faktur Pajak dan sebagainya. 7. Sentralisasi Tempat PPN Terutang
Dalam Pasal 1A ayat f UU PPN disebutkan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang, termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak. Pengecualian dari ketentuan tersebut dengan tujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan , wajib pajak dengan kriteria tertentu yang memiliki lebih dari satu tempat untuk melakukan penyerahan BKP/JKP dapat mengajukan permohonan Pemusatan/Sentralisasi Tempat PPN Terutang kepada Kanwil DJP setempat dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Wajib Pajak besar dapat melakukan sentralisasi otomatis sesuai dengan KEP- 335/ PJ./2002.
Dalam hal PKP tersebut mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha, tempat terutang pajak untuk seluruh tempat kegiatan usaha tersebut ditetapkan hanya di tempat PKP dikukuhkan oleh KPP Wajib Pajak Besar. b. PKP yang memiliki lebih dari satu tempat PPN terutang (selain butir a) dapat memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang, Dalam hal PKP memilih 1 (satu) tempat atau lehih sebagai Tempat Pemusatan PPN Turatang, PKP dimaksud harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempattempat PPN terutang yang akan dipusatkan (PER-19/PJ/2010.
Syarat-syarat pengajuan sentralisasi bagi Pengusaha Kena Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat Pajak Pertambahan Nilai (PER19/PJ./2010:
1. Pengusaha Kena Pajak dimaksud harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala KPP yang wilayah 2. Tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak yang berada di Kawasan berikut; Berada di Kawasan Ekonomi Khusus; mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, tidak dapat di pilih sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang atau Tempat PPN Terutang yg akan di pusatkan. 3. Pembeitahuann secara tertuis harus memenuhi persyaratan: a. Memuat nama, alamat,dan NPWP tempat PPN Terutang yg dipilih ebagai tempat pemusatan PPN terutang. b. Memuat nama,alamat, dan NPWP tempat PPN Terutang yg di pusatkan. c. Surat pernyataan bahwa administrasi penjualan di selenggarakan secara terpusat pada tempat PPN terutang yg di pilih sebagai tempat pemusatan PPN terutang.
Sentralisasi Tempat terutangnya PPN tersebut pada dasar nya merupakan fasilitas yg bisa di manfaatkan oleh PKP. Dengan izin sentralisasi, maka akan terdapat penghematan biaya administrasi dan pengaturan cash flow perusahaan yg lebih baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN.
8. Memaksimalkan restitusi PPN
Sebagai subjek PPN, salah satu hak bagi PKP adalah mengkreditkan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan. Dalam mekanisme indirect subtraction method, PKP hanya membayarkan PPN ke kas Negara sebesar selisih antar Pajak Pengeluaran (PK) di kurangi dengan Pajak Masukan (PM). Perhitungan tersebut dilakukan setiap bulan. Dengan pertimbangan untuk membantu likuiditas perusahaan, untuk W ajib Pajak tertentu yg memiliki risiko rendah dapat di berikan restitusi dengan pengembalian pendahuluan tanpa memalui pemeriksaan terlebih dahulu. Pemilihan restitusi atau kompensasi sangat bergantung pada kondisi masing masing WP atau Pengusaha Kena Pajak. Pertimbangan utama dalam menentukan pilihan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan dan opportunity cost yang timbul dari kelebihan pajak yg ada di Negara (time value of money). Kriterianya adalah, jika opportunity cost lebih besar dibandikang dengan biaya pemerikasaanya, maka Wajib Pajak akan cenderung meminta restitusi. Pengusaha yang belum berproduksi tetap dapat mengkredikan PPN yang telah dibayar atas pembelian barang modal. Namun demikian, Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalan hal Pengusaha Kena Pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Massa Pajak pengkreditan Pajak Masukan dimulai.
Kriteria umum bagi manajemen dalam memutuskan perlu tidaknya mengajukan permohonan restitusi PPN:
1. Bila besarnya PPN yang lebih bayar tersebut cukup signifikan/material
Jumlahnya. 2. Bila kondisi keuangan perusahaan mengalami gangguan cash flow. 3. Bila sudah diyakini kesiapan perusahaan untuk diperiksa oleh fiskus. 4. Bila prediksi masa depan
pembayaran PPN menunjukan lebih bayar
PPN.
9. Membangun Sendiri Tidak Dalam Kegiatan Usaha
Membangun sendiri untuk tempat tggal atau tempat usaha oleh rang pribadi atau badan dikena PPN, dengan kodisi: 1. Luas bagunan 220 M persegi atau lebih 2. Banguan permanen. 3. Tarif10% x 40% biaa banguna(tanpa harga tanah) 4. Disetor tiap bulan, pada tanggal 15 bulan berikutnya sejak pebangunan diulai 10. PPN Atas Barang Gratis Untuk Kepentingan Promosi
Kejadian ini sering terjadi dalam praktik, baik pada saat perusahaan baru memulai kegiatan bisnisnya maupun pada saat perusahaansudah berjala dan sebagai bagian dari implementasi marketing strategy perusahaan mereka melakukan kegiatan promosinya untuk meningkatkan omset penjualan. 11. Penjagaan Terhadap Cash Flow Peruahaan Saah satu tujan diaukannya perencanaan ajak oleh manajemen perusahaan adalah untuk menjaga kesehatan cash flow. Berikut cara-cara yang aman dalam perencanaan pajak yang perlu diagendakan oleh manajemen perusahaan untuk diaplikasikan dalam kerangka peningkatan efisiensi pajak dan keuangan perusahaan:
a. Menyegerakan Pengajuan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak pada perusahaan yang baru berdiri b. Memilih
mendirikan perusahaan
dilokasi
yang mendapatkan
fasilitas
perpajakan PPN c. Mengusahakan membeli bahan baku pada saat akan menjalankan proses produksi d. Mengajukan permohonan sentralisasi PPN bagi perusahaan yang mempunyai kantor cabang e. Penanganan faktur pajak dengan baik 12. Pengendalian Pajak melalui Tax R eview Tax R eview
merupakan pelayanan yang bertujuan untuk menelaah dan meneliti
tingkat kepatuhan wajib pajak secara umum dan memberikan rekomendasi untuk meminimalkan pajak yang belum diketahui perusahaan. Tax Review meliputi selurah kewajiban perpajakan wajib pajak termasuk PPN dan PPnBM. Tax Review memiliki tujuan sebagai berikut :
Untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan implementasi kewajiban dan prosedural perpajakan dan kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perpajakan.
Hasil Tax Review dapat digunakan bahan acuan dasar untuk menyusun SPT tahunan dan PPh Badan
Hasil tax review dapat dimanfaatkan sebagai upaya antisipasi apabila sewaktu waktu dilakukan pemeriksaan pajak.
Tax Review untuk menanggani masalah kepatuhan
Untuk menjaga agar tetap menjadi wajib pajak patuh maka perusahaan seharusnya mempunyai program yang disebut Tax Review. 1. Review waktu penerbitan faktur pajak
Penerbitan faktur pajak berdasarkan ketentua perpajakan yang berlaku
Pembayaran tidak lebih dari tanggal terakhir bulan berikutnya
SPT
masa PPN harus dimasukan pada tanggal terakhir bulan
berikutnya. 2. Periksa apakah PPN Masukan atas pembelian berhubungan dengan kegiatan usaha atau bisnis perusahaan dan telah dikreditkan dengan PPN keluaran. 3. Review penyiapan SPT masa PPN 4. Memastikan memiliki system filing atau penyimpanan dokumen PPN yang cuku untuk dapat menghadapi pemerikasaan pajak menjelaskan dengan baik. 5. Hasil ekualisasi harus dapat berkaitan dengan perbedaan antara penjualan yang dilaporkan pada SPT PPh badan dengan penjualan yang dilaporkan pada SPT masa PPN. Analisis Tax Review
Tax review diharapkan dapat mengendalikan beban pajak perusahaan yang diakibtkan tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat. 1.
Tujuan Tax Review PPN
a) Untuk mengetahui sejauh mana unit bisnis melakuakan pemenuhan kewajiban perpajakan. b) Meminimalisasi terjadinya transaksi berkaitan dengan PPN yang dapat menimbulkan risiko permasalahan perpajakan. c) Menimalisasikan
sanksi
perpajakan
PPN
yang
diakibatkan
kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh unit bisnis dan memperbaikinya. d) Agar unit bisnis tidak melakukan kesalahan yang sama pada waktu yang akan dating. e) Mempersipkan unit bisnis dalam menghadapi pemerikasaan yang dilakukan oleh pihak fiskus.
2.
Prosedur Tax Review PPN
Prosedur yang dilakukan dalam taz review PPN mencangkup langkahlangkah antara lain sebagai berikut : a)
Melakukan kegiatan monitoring berupa penelitian data yang telah dikirimkan oleh unit bisnis , yaitu SPT masa PPN dan SPT tahunan badan ,buku besar ( ledger ), laporan keuangan, meliputi hal teknis pengisian dan perhitunganya.Dari kata Ledger, dilakukan dengan ekualisasi dengan SPT masa PPN.
b) Meminta bukti
dan dokumen pendukung untuk di Cross cek
terhadap objek PPN,seperti
invoice penjualan,faktur pajak
masukan, faktur pajak keluaran, bukti kas, dan Debit Nota, Kontrak jual beli atau service , PO, bukti penyerahaan barang atau jasa, yang berkenan dengan objek PPN. c) Merekonsilasikan atau mengekualisasikan data objek-objek pajak berupa pendapatan atau omzet diledger dengan SPT masa PPN.bila ternyata pendapatan diLedger lebih besar, berarti ada penyerahaan jasa yang tidak dilaporkan di SPT masa PPN , dan sebaliknya apabila ternyata pedapatan di Ledger lebih kecil berarti ada indikasi pendapatan yang belum dicatat dalam pembukuan. 13. Tanggung Jawab Renteng
Pada awalnya ketentuan tanggung jawab renteng ini diatur dalam Pasal 33 UU KUP No. 16 tahun 2000, kemudian ketentuan ini dihapus dalam UU KUP No. 28 tahun 2007, kemudian dihidupkan lagi melalui penambahan Pasal 16F kedalam UU PPN No. 42 tahun 2009, yakni: “Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayarkan”. Contoh:
Pada tahun 2006 pemeriksa pajak dari KPP A melakukan pemeriksaan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari sampai Desember 2004 dari KPP D, ditemukan fakta bahwa KPP D dalam suatu masa pajak melakukan penyerahan BKP dengan harga jual Rp300juta, ternyata tidak membuat faktur pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, KPP A menerbitkan SKPKB terhadap PKP D disertai sanksi bunga sebesar 2% per bulan , dan denda 2% dari dasar pengenaan Pajak karena PKP D menyerahkan BPK tidak membuat faktur pajak. Pada tahun 2007, pemeriksa pajak dari KPP B tempat PKP E dikukuhkan sebagai PKP melakukan pemeriksaan SPT Masa PPN masa pajak Januari sampai Desember 2004, ditemukan fakta dari pembukuannya bahwa ketika dalam suatu masa pajak PKP E membeli BKP dari PKP D tapi tidak membayar PPN. Hal ini diyakini oleh pemeriksa karena PKP E tidak dapat menunjukkan Faktur Pajak sebagai bukti bahwa ia telah membayar PPN kepada PKP D. Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, KPP B menerbitkan SKPKB berdasarkan ketentuan tanggung jawab renteng yang pada waktu itu diatur dalam Pasal 33 UU KUP. Dalam SKPKB ini ditagih pokok pajak sebesar Rp30 juta (yakni 10% x Rp300juta), ditambah sanksi bunga sebesar 2% perbulan. Dari contoh di atas dapat kita pahami bahwa ketentuan tanggung jawab renteng ini berlaku bagi pihak pembeli maupun penjual. Dalam memori penjelasannya di UU KUP tersebut dijelaskan bahwa “sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ada pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.”
Kesannya, ketentuan tanggung jawab renteng tersebut menimbulkan ketidakadilan pajak. Maka dalam melakukan tax review, seorang tax manager perusahaan (PKP) harus melakukan pengawasan secara lebih cermat dengan memastikan:
Jangan pernah ada satu pun faktur penjualan (commercial invoice) yang diterbitkan perusahaan tanpa dsertai faktur pajak.
Setiap transaksi penjualan harus ada kontrak atau sales agreement -nya dan atau purchase order (PO), sehingga dispute tentang syarat penjualan (harga, Pajak, termin pembayaran, dan lain-lain) disa dihindari dikemudian hari.
