Contoh Kasus Perlakukan PPN atas Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (leasing) Posted 5 November 2011 by ngikngik in Perpajakan Perpajakan.. Tinggalkan sebuah Komentar Leasing yang dimaksud adalah leasing dengan hak opsi, sehingga terjadi penyerahan BKP dan jasa leasing sendiri tidak termasuk JKP. Contoh Kasus :
Pak Nurman selaku direktur PT Renta Investama (bergerak di bidang penyewaan mobil dan telah dikukuhkan sebagai PKP) berencana membeli 15 unit mobil Honda Jazz untuk menambah pangsa pasar di kalangan kawula muda. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya dipilihlah metode pembelian secara leasing dengan hak opsi. Pada tanggal 24 Maret 2011, Pak Nurman Nurman mewakili perusahaannya mendatangi kantor PT Finance Lease Utama untuk merencanakan pembelian secara leasing tersebut. Dalam pertemuan tersebut disepakati PT Finance Lease sebagai lessor akan lessor akan memilih PT Honda Utama (PKP dealer mobil honda) sebagai supplier sebagai supplier . Namun sebelum kontrak ditandatangani, Pak Nurman harus terlebih dahulu memastikan barang yang ia terima benar-benar sesuai keinginannya sehingga kontrak baru dapat ditandatangani keesokan harinya. Akhirnya, pada tanggal 25 Maret 2011, surat perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi ditandatangani. Dalam kontrak tersebut, disebutkan bahwa harga jual untuk 10 unit mobil adalah Rp. 1.500.000.000 dan bunga sebesar 9% per tahun. Pembayaran akan dilakukan sebanyak 12 kali terhitung mulai tanggal 1 April 2011. PT Renta Investama mulai dapat menguasai mobil Honda Jazz dari PT Honda Utama terhitung sejak ditanda tangani nya surat perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi, yaitu tanggal 25 Maret 2011. Hak opsi sendiri akan diberikan pada tanggal 31 Maret 2012. Analisis
PPN :
Dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi, BKP dianggap diserahkan langsung dari supplier ke leasee. Sesuai dengan SE ± 129/PJ/2010 supplier wajib membuat faktur pajak dengan menggunakan identitas lessee sebagai pembeli Barang Kena Pajak (tidak menggunakan metode qualitate qua (q.q.) karena BKP langsung diserahkan dari supplier, bukan berasal dari persediaan lessor ). PPN yang terutang merupakan pajak keluaran bagi supplier dan merupakan pajak masukan bagi lessee. Meskipun pengalihan atau penyerahan hak atas BKP baru dilakukan tanggal 31 Maret 2012 dan pembayaran Harga Jual BKP tsb dilakukan secara bertahap sejak 1 April 2011, tetapi karena penguasaan atas BKP telah berpindah dari penjual kepada pembeli atau dari lessor kepada lessee, maka UU PPN menentukan bahwa penyerahan BKP dianggap telah terjadi pada saat perjanjian ditandatangani, kecuali apabila saat berpindahnya penguasaan secara nyata atas BKP tsb terjadi
lebih dahulu daripada saat ditandatanganinya perjanjian. Untuk Transaksi diatas, PPN terutang pada tanggal 25 Maret 2011. y
y y y
http://duniapajak.com/peraturan-pajak/perlakuan-ppn-atas-sewa-guna-usaha-dengan-hakopsi UU No 42 Tahun 2009 SE ± 129/PJ/2010 http://www.pajak2000.com/event_detail.php?id=12
Leasing (Sewa Guna Usaha/SGU) menurut KMK No. 1169/KMK.01/1991 adalah keg iatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi ( f inance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep-1221MK/2/1974, No. 321MISKI 2/1974 dan No. 30/Kpb/l/74 tanggal 7 Pebruari 1974 tentang ³Perijinan Usaha Leasing´ menyatakan: ³Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.´ Berikut A.
ini adalah masalah-masalah perpajakan seputar Leasing (SGU):
Perbedaan Leasing (SGU) dengan Penjualan Kredit dan
Angsuran
Perbedaan Leasing dengan penjualan kredit dan angsuran biasa adalah dalam penjualan kredit dan angsuran hanya terdapat 2 pihak yaitu penjual (supplier) dan pembeli (yang mengangsur/mencicil pembayaran kepada supplier). Maka konsuekensi pajaknya hanyalah antara 2 pihak tersebut. Atas barang modal yang dijual terutang objek PPN, Sedangkan laba penjualan (harga jual ± harga pokok pembelian) masuk ke PPh badan supplier. Sedangkan pada leasing (SGU) terdapat 3 pihak: 1. lessor (biasanya bank atau lembaga keuangan lain yang memberi dana pada lessee untuk memperoleh aset/barang modal yang di-leasing-kan) 2. lessee (yang menggunakan aset/barang modal yang di-leasing-kan) 3. supplier (yang menjual/menyediakan aset/barang modal)
Sehingga di sini terdapat 2 objek pajak yaitu: 1. Jasa pembiayaan, biasanya berupa imbalan bunga, dari lessor ke lessee (objek pajak PPN dan PPh 23) 2. Barang modal yang dijual dari supplier ke lessse (objek pajak PPN sedangkan laba penjualan masuk ke PPh badan supplier) Terdapat dampak perpajakan yang lain yaitu siapakah yang berhak mendepresiasi aset karena pada umumnya kepemilikan aset (dokumen legalnya) masih dimilki oleh lessor. Karena perbedaan konsuekensi pajak inilah, maka merangsang penyelundupan pajak (tax evasion). Misalnya leasing disamarkan menjadi penjualan kred it agar lessor terhindar dari konsuekensi pemajakan. Atau penjualan kredit agar penjual bisa membukukan pendapatan hanya sebesar imbalan bunga saja. Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Perpajakan B.
Beban
antara Standar
Akuntansi
dan Peraturan
Secara garis besar, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:
Capital Persyaratan Lease (Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi)
PSAK No. 30 (Revisi 2007) KMK No. tentang Sewa 1169/KMK .01/1991 1. Penyewa guna usaha 1. jumlah pembayaran memiliki hak opsi untuk sewa-guna-usaha membeli aktiva yang selama masa sewadisewagunausaha pada guna-usaha pertama akhir masa sewa guna ditambah dengan usaha dengan harga yang nilai sisa barang telah disetujui bersama modal, harus dapat pada saat dimulainya menutup harga perjanjian sewa guna perolehan barang usaha. modal dan 2. Seluruh pembayaran keuntungan lessor; berkala yang dilakukan 2. masa sewa-gunaoleh penyewa guna usaha usaha ditetapkan ditambah dengan nilai sekurangsisa mencakup kurangnya 2 (dua) pengembalian harga tahun untuk barang perolehan barang modal modal Golongan I, yang disewa gunausaha 3 (tiga) tahun untuk serta bunganya, sebagai barang modal keuntungan perusahaan Golongan II dan III, sewa guna usaha (full dan 7 (tujuh) tahun payout lease). untuk Golongan 3. Masa sewa guna usaha bangunan; minimum 2 (dua) tahun. 3. perjanjian sewaguna-usaha memuat
ketentuan mengenai opsi bagi lessee. Pendapatan & a. Selisih antara piutang sewa Biaya Lessor guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) dengan harga perolehan aktiva yang disewagunausahakan diperlakukan sebagai pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui (unearned lease income).
b. Pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala (periodic rate of return) atas penanaman neto perusahaan sewa guna usaha. c. Apabila perusahaan sewa guna usaha menjual barang modal kepada penyewa guna usaha sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan antara harga jual dengan penanaman neto dalam sewa guna usaha pada saat penjualan dilakukan harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan. d. Pendapatan lain yang diterima sehubungan dengan transaksi Sewa Guna Usaha harus diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan. Biaya Lessee 1. Pembayaran sewa guna usaha (lease payments) selama tahun berjalan yang diperoleh dari penyewa guna usaha diakui dan dicatat
1. penghasilan lessor yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha; 2. lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa-gunausahakan dengan hak opsi; 3. lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya sejumlah 2,5% (dua setengah persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewaguna-usaha dengan hak opsi.
1. selama masa sewaguna-usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang
sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam Jumlah yang tidak sama setiap periode. 2. Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan harus dilakukan dalam Jumlah yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya.
Operating Persyaratan Lease (Sewa Biasa)
Kalau salah satu kriteria capital lease tidak terpenuhi maka transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (operating lease).
disewa-guna-usaha, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli; 2. setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan; 3. pembayaran sewaguna-usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewaguna-usaha tersebut memenuhi ketentuan 1. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewaguna-usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewaguna-usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh
lessor; 2. perjanjian sewaguna-usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. Pendapatan & Biaya Lessor
Biaya
Lessee
1. Pembayaran sewa guna usaha (lease payments) selama tahun berjalan yang diperoleh dari penyewa guna usaha diakui dan dicatat sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam Jumlah yang tidak sama setiap periode. 2. Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan harus dilakukan dalam Jumlah yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha dilakukan dalam Jumlah yang tidak sama setiap periode.
1. seluruh pembayaran sewa-guna-usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lessor merupakan obyek Pajak Penghasilan. 2. lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa-gunausahakan tanpa hak opsi
pembayaran sewa-gunausaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Perbedaan paling mendasar adalah tidak diperbolehkannya depresiasi baik bagi lessor dan lessee dalam SGU dengan hak opsi dalam peraturan perpajakn di Indonesia. Namun sebenarnya peraturan pajak memberi pembebanan yang sama bagi lessee seperti pada PSAK dimana lessee diperbolehkan mengurangkan jumlah angsuran pembayaran leasing. Angsuran ini jumlahnya
akan sama dengan biaya bunga dan biaya depresiasi karena jumlah utang leasing adalah nilai aktiva ditambah dengan bunga leasing. Utang Leasing = Harga Pembelian Aktiva + Bunga Leasing ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²- (Dibagi masa angsuran) Angsuran Leasing per bulan = Depresiasi Aktiva per bulan + Bunga Lesaing per bulan C. Potensi Doubl e Taxati on atau Doubl e Dipping dalam Perpajakan Internasional
Double Taxation (pemajakan berganda) atas leasing dapat terjadi bila negara lessor dan negara lessee sama-sama tidak boleh mendepresiasi aset leasing sedangkan double Dipping (pembebanan berganda) atas leasing terjadi bila baik lessor dan lessee diperbolehkan untuk mendepresiasi aset leasing. Hal ini dapat dilakukan untuk penghindaran pajak (tax avoidance) berkala internasional untuk leasing antara induk dan anak perusahaan. D.
Peraturan Perpajakan Mengenai Leasing (SGU) yang Saling
Bersebrangan
Di Indonesia, perpajakan atas leasing diatur dalam KMK No. 1169/KMK.01/1991 bertentangan dengan UU PPh pasal 11 yang berlaku saat ini (UU PPh No 36 tahun 2008): ´masa sewa-gunausaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan; Hal ini melandasi SE-10/PJ.42/1994 membuat pengelompokan harta untuk depresiasi tidak sesaui UU PPh pasal 11 d imana: y y y
Golongan I mempunyai manfaat 4 tahun Golongan II mempunyai masa manfaat > 4 sd 8 tahun Golongan III mempunyai manfaat > 8 tahun
Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi dasar dari Surat Edaran tersebut adalah ´Keputusan Menteri Keuangan tahun 1991, jadi dasar hukumnya adalah UU PPh sebelum diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1994 dimana pasal 11 menyatkan pengelompokkan aset sebagai berikut: y
y
Bukan bangunan Kelompok 1 mempunyai manfaat 4 tahun o Kelompok 2 mempunyai manfaat 8 tahun o Kelompok 3 mempunyai manfaat 16 tahun o Kelompok 4 mempunyai manfaat 20 tahun o Bangunan Permanen mempunyai manfaat 20 tahun o Tidak Permanen mempunyai manfaat 10 tahun o
E. S al es
and l ease back
Sepintas tipe leasing ini seperti pegadaian. Pad a transaksi ini, lessee menjual aktiva pada lessor lalu menyewanya kembali sampai akhir periode leasing. PSAK No. 30 menyatakan: ³Dalam hal dilakukan penjualan dan penyewaan kembali (sales and leaseback ) maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha. Selisih antara harga jual dan nilai buku aktiva yang dijual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Amortisasi atas keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan harus dilakukan secara proporsional dengan biaya amortisasi aktiva yang disewagunausaha apabila leaseback merupakan capital lease atau secara proporsional dengan biaya sewa apabila leaseback merupakan operating lease. KMK No. 1169/KMK.01/1991 tidak mengatur khusus masalah ini sehingga dalam prakteknya sering terjadi kesalahpahaman. Leasing ini dianggap sama seperti pegadaian sehingga tidak terdapat PPN terutang saat aktiva leasing dijual lessee ke lessor sebelum dileasing kembali. Berdasarkan UU PPN No. 42 tahun 2009 Pasal 1A ayat 2, tidak ada pembebasan PPN atas jenis penyerahan ini. Namun dalam penjelasan UU PPN pasal 1A ayat 1-h, penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam perjanjian leasing, penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak dalam hal ini dari supplier ke lessee. Sehingga penyerahan BKP dari lesee ke lessor dalam sales and leaseback tidak termasuk dalam positive list dan negative list dalam UU PPN. F.
Muharabah vs C apital Lease (SGU dengan hak opsi)
Murahabah (transaksi pembiayaan bank syariah) sep intas mirip leasing karena melibatkan 3 pihak yaitu pembeli, bank dan supplier. Yang membedakan adalah jenis penghasilannya, leasing mengambil laba dari bunga atas uang yang dipinjamkan lessor pada lessee sedangkan muharabah merupakan akad jual beli biasa dengan margin profit dengan cicilan pembayaran. Sehingga seakan-akan bank syariah merupakan agen penjual maka terjadilah pemajakan PPN berganda karena terdapat PPN dari supplier ke pembeli lalu terdapat lagi PPN dari bank ke pembeli. Semestinya yang dipajaki margin profitnya saja karena bank syariah tidak bisa mengkreditkan PPN masukan dari supplier. Namun untuk memenuhi asas netralitas, agar tidak ada diskriminasi antara bank syariah dan bank komersil, baik bunga leasing maupun margin profit muharabah dibebaskan dari PPN. Pada UU PPN 2009 pasal 1A menyebutkan: ´h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak´ Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa: ´Contoh: Dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena Pajak A atas pesanan nasabah bank syariah (Tuan B). Meskipun berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B, berdasarkan UndangUndang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Tuan B.´
Dari pasal tersebut, dapat dinyatakan, penyerahan yang kena PPN dari supplier ke pembeli, dari bank ke pembeli tidak ada PPN, sama seperti leasing bank biasa. Hal ini dipertegas lagi Penjelasan Pasal 4a ayat 3 tentang jenis jasa yg tidak d ikenai PPN ´3. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, a)
sewa guna usaha dengan hak opsi;´
