Sewa Guna Usaha

TUGAS MATA KULIAH MANAJEMEN KEUANGAN 2

Kelompok 2

“LEASING” Akhmad Rezza Pahlevy

1207210167

Ferdiansah Pria U.

1207210146

Agung Lenang

1208210002

Fakultas Ekonomi – Jurusan Akuntansi Universitas Pancasila 1

Sewa Guna Usaha (Leasing)

 Sejarah Leasing Kehadiran industri pembiayaan (multi finance) di Indonesia sesungguhnya belumlah terlalu lama, terutama bila dibandingkan dengan di negara-negara maju. Dari beberapa sumber, diketahui industri ini mulai tumbuh di Indonesia pada 1974. Kelahirannya didasarkan pada surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri

Perdagangan.

Setahun

setelah

dikeluarkannya

SKB

tersebut,

berdirilah

PT

Pembangunan Armada Niaga Nasional pada 1975. Kelak, perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi PT (Persero) PANN Multi Finance. Kemudian, melalui Keputusan Presiden (Keppres)

No.61/1988,

yang

ditindaklanjuti

dengan

SK

Menteri

Keuangan

No.

1251/KMK.013/1988, pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan, dengan cakupan kegiatan meliputi leasing, factoring, consumer finance, modal ventura dan kartu kredit. Sebagai sesama industri keuangan, perkembangan industri leasing relatif tertinggal dibandingkan yang lain, perbankan, misalnya. Terlebih lagi bila dibandingkan dengan perbankan  pasca Pakto 1988. Pada era inilah bank muncul dan menjamur bagai musim hujan. Deregulasi yang digulirkan pemerintah di bidang perbankan telah membuahkan banyak sekali bank, walaupun dalam skala gurem. tetapi banyak kalangan menuding, justru Pakto 88 inilah menjadi  biang keladi suramnya industri perbankan di kemudian hari. Puncaknya, terjadi pada 1996 ketika   pemerintah melikuidasi 16 bank. Langkah itu ternyata masih diikuti dengan dimasukkannya  beberapa bank lain dalam perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Meski demikian, perusahaan pembiayaan juga mampu berkembang cukup mengesankan. Hingga saat ini leasing di Indonesia telah ikut berkiprah dalam pembiayaan perusahaan. Jenis  barang yang dibiayai pun terus meningkat. Jika sebelumnya hanya terfokus pada pembiayaan transportasi, kini berkembang pada keperluan kantor, manufaktur, konstruksi dan pertanian. Hal ini mengindikasikan multi finance kian dikenal pelaku usaha nasional

 Definisi

2

Kata leasing  berasal dari kata to lease yang berarti menyewakan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, yang dimaksud sewa guna usaha (leasing ) adalah: Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal  baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi  (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu  berdasarkan pembayaran secara berkala. Sewa guna usaha lebih gampang disebut dengan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa. Tiga (3) pihak utama dalam sewa guna usaha, antara lain: 1) Lessor  adalah perusahaan sewa guna usaha atau dalam hal ini pihak yang memiliki hak  kepemilikan atas barang. 2) Lessee adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir   perjanjian. 3) Supplier adalah pihak penjual yang disewa-guna-usahakan.

 Teknik Pembiayaan Leasing Teknik pembiayaan leasing dapat dilihat dari jenis transaksi leasing yang secara garis  besar dapat dibagi dua kategori pembiayaan yaitu: 1. Finance Lease Adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lessee dengan  pemberian hak opsi kepada lessee pada akhir periode lease. Disamping itu,   finance lease dapat dibagi dalam beberapa bentuk transaksi sebagai  berikut: a) Direct Financial Lease. Transaksi leasing  dalam bentuk  direct lease atau sering pula disebut true-lease atau disingkat direct lease saja merupakan suatu bentuk trnasaksi leasing  di mana lessor  membeli suatu barang atas permintaan pihak lessee dan sekaligus menyewagunausahakan barang tersebut kepada lessee yang bersangkutan.  b) Sale and Lease Back. Transaksi leasing  jenis ini pada prinsipnya adalah pihak lessee sengaja menjual barang modalnya kepada lessor  untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang 3

tersebut antara lessor dengan lessee yang dalam hal ini sebagai pihak yang menjual barnag untuk  digunakan selama masa lease yang disetujui kedua pihak. Metode leasing ini dimaksudkan untuk  memperoleh tambahan dana untuk modal kerja. Jadi transaksi leasing disini bersifat refinancing. c) Leverage Lease. Pada prinsipnya leveraged lease merupakan salah satu teknik pembiayaan dalam finance lease yang digunakan lessor. d) Syndicated Lease. Adalah pembiayaan leasing  yang dilakukan lebih dari satu lessor  atas suatu objek  leasing . Syndicated lease terjadi apabila lessor  karena alasan-alasan resiko tidak bersedia atau karena suatu alasan tidak memiliki kemampuan pendanaan untuk menutup sendiri suatu transaksi leasing yang nilainya cukup besar yang dibutuhkan oleh lessee. e) Cross Border Lease. Adalah transaksi leasing yang dilakukan di luar bataas suatu Negara yaitu Negara dimana lessor berkedudukan berbeda dengan Negara lessee. f) Vendor Program. Vendor program atau disebut juga dengan vendor lease adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh produsen atau dealer di mana perusahaan leasing memberikan atau menyediakan fasilitas leasing kepada pembeli barang. 2. Operating Lease  Leasing dalam bentuk ini, lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di-leasekan kepada lessee. Berbeda dengan   finance lease, dalam operating lease jumlah seluruh  pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya.

 Ciri – Ciri Sewa Guna Usaha Dilihat dari segi pandangan hukum, kegiatan sewa guna usaha memiliki 4 (empat) ciri yaitu: a) Perjanjian antara lessor dengan pihak lessee. b) Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lessee. c) Lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang (asset ). 4

d) Lessee mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomi barang tersebut.

 Pihak yang Berkepentingan dalam Leasing Dalam usaha leasing , terdapat beberapa pihak yang bersangkutan dalam perjanjian leasing, yaitu : 1. Pihak yang disebut leasor , yaitu pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari  bebrapa perusahaan. Pihak penyewa ini disebut juga sebagai investor, equity-holders, owner-participants atau trustters-owners. 2. Pihak yang disebut lessee, yaitu pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa guna usaha yang mempunyai hak opsi. 3. Pihak kreditur atau lender atau disebut juga debt-holders atas loan-participants dalam transaksi leasing . Mereka umumnya terdiri dari bank, insurance company, trust, yayasan. 4. Pihak supplier , yaitu penjual dan pemilik barang yang disewakan. Supplier ini dapat terdiri dari perusahaan yang berada di dalam negeri atau yang mempunyai kantor pusat di luar negeri.

 Mekanisme Leasing Secara garis besar mekanisme leasing dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jasa barang, spesifikasi, harga,  jangka waktu pengiriman, jaminan purnajual atas barang yang akan di-lease. 2. Lesee melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Pada tahap awal ini, lessee dapat meminta lease quotation yang tidak mengikat dari lessor . Dalam lease quotation ini dimuat mengenai syarat-syarat pokok pembiayaan leasing antara lain: keterangan barang, harga barang, cash security deposit, residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa dan persyaratan-persyaratan lainnya. 3. Lessor  mengirimkan letter of offer  atau commitment letter  kepada lessee yang berisi syaratsyarat pokok persetujuan lessor  untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lessee

5

tersebut. Apabila lessee menyetujui semua ketentuan dan persyaratan dalam letter of offer , kemudian lessee menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor . 4. Penandatangan kontrak leasing  setelah semua persyaratan dipenuhi lessee. Kontrak leasing tersebut sekurang-kurangnya mencakup hal-hal antara lain: pihak-pihak yang terlibat, hak  milik, jangka waktu, jasa leasing , opsi bagi lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing , perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya. 5. Pengiriman order beli kepada  supplier  disertai instruksi pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. 6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan. Selanjutnya lessee menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar dan diserahkan kepada supplier. 7. Penyerahan dokumen oleh  supplier  kepada lessor  termaasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. 8. Pembayaran oleh lessor kepada supplier. 9. Pembayaran angsuran (lease payment ) secara berkala oleh lessee kepada lessor selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai serta  bunganya.

 Permodalan Leasing Sesuai dengan PMK No. 84/PMK.012/2006 Tanggal 29 September 2006 tentang  perusahaan pembiayaan, jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib dalam rangka pendirian perusahaan pembiayaan adalah: a. Perusahaan swasta nasional atau perusahaan patungan sekurang – kurang nya sebesar Rp. 100 miliyar.  b. Koperasi sekurang – kurang nya sebesar Rp. 50 miliyar.

 Manfaat dan Keunggulan Leasing Manfaat dan kelebihan dari kegiatan atau industry sewa guna usaha (leasing ) antara lain : 1. Sewa guna usaha (leasing ) dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal, selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa. 2. Usaha sewa guna usaha (leasing ) dapat memberikan pembiayaan dalam waktu yang cepat. 6

3. Dengan perjanjian sewa guna usaha (leasing ), suatu perusahaan akan terasa lebih menghemat dalam hal pengeluaran dana tunai dibanding dengan membeli secara tunai. 4. Mempunyai keunggulan – keunggulan sebagai alternatif baru bagi pembiayaan di luar system  perbankan, misalnya : •

Proses pengadaan peralatan modal relative lebih cepat dan tidak memerlukan jaminan kebendaan, prosedurnya sederhana dan tidak ada keharusan melakukan studi kelayakan yang memakan waktu lama.

•

Pengadaan kebutuhan modal alat – alat berat dan mahal dengan teknologi tinggi amat meringankan terhadap kebutuhan cash flow-nya mengingat system pembayaran cicilan  berjangka panjang.

•

Posisi cash flow perusahaan akan lebih baik dan biaya – biaya modal menjadi lebih murah dan menarik.

•

Perencanaan keuangan perusahaan lebih mudah dan sederhana.

Penilaian keputusan lease

Baik pihak  lesse maupun lessor  selalu akan mengevaluasi, apakah suatu kontrak lease menguntungkan atau tidak. Baik lesse, jika mengkontrak aktiva dinilai lebih murah dibandingkan  jika membelinya, maka lebih baik ia menyewa saja aktiva. Sebaliknya lessor harus memutuskan apakah suatu kontrak  lease menghasilkan tingkat pengembalian pada tingkat yang wajar atau tidak. Bagi pihak  lesse, keputusan untuk menyewa atau membeli (lease-purchase decision) adalah membandingkan alternatif menyewa atau memiliki sendiri suatu aktiva. Keputusan ini  biasanya didasarkan pada after-tax, sesuai pada cash outflow yang keluar, dan membandingkan   present value dari kedua alternatif. Tahap yang harus dilalui untuk membuat keputusan ini adalah: 

Jika mempertimbangkan alternatif lease:

7

1. Hitung besarnya pembayaran lease tahunan dengan mem- present value anuitas nilai  pembayaran lease. 2. Hitunglah after-tax cash outflow atau arus kas keluar setelah pajak. 3. Hitunglah present value after-tax cash outflow 

Jika mempertimbangkan alternatif membeli melalui cara hutang:

1.

Hitung amortisasi pinjaman tahunan dengan mem- present value anuitas kan pembayaran angsuran per tahun.

2. Hitung tingkat bunga 3.

Hitung cash outflow dengan menambahkan tingkat bunga dan depresiasi (ditambah biaya  perawatan) dan kemudian hitunglah after-tax outflow.

4.

Hitunglah present value after-tax cash outflow

Contoh Soal

Untuk memenuhi tingginya kebutuhan transportasi dalam masa liburan, PT Lorena Transport membutuhkan 1 unit bis tambahan. Bagian operasi telah menghitung bahwa satu unit   bis baru bernilai Rp 800.000.000,00 dapat digunakan selama 5 tahun dan pada akhir umur  ekonomis terdapat nilai sisa sebesar Rp 50.000.000,00. Biasanya perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan aktiva.  Lessor  mensyaratkan tingkat bunga 12% sebagai return yang rasionable  bagi lessor . Pembayaran leasing  untuk aktiva tersebut akan dilakukan selama 5 tahun. Tingkat pajak  yang ditetapkan pemerintah saat ini adalah 30%, dan  jika perusahaan melakukan pinjaman bank untuk membeli bis maka perusahaan dikenakan biaya modal untuk hutang setelah pajak  (after-tax cost of debt ) = 9%. Sebagai mahasiswa yang magang di perusahaan tersebut, Anda diminta untuk menghitung kemungkinan lebih menguntungkan mana bagi perusahaan, membeli bis atau menyewa dari lessor . Jawab:

I. MEMPERTIMBANGKAN ALTERNATIF LEASING 1. Hitung pembayaran leasing tahunan untuk alternatif leasing  Pembayaran lease tahunan dihitung berdasarkan Nilai Bersih Aktiva, yaitu Nilai Aktiva - PV  Nilai Sisa 8

 Nilai Sisa = Rp. 50.000.000 PV Nilai Sisa = 50.000.000 x (PVIF 12%;5 th) 50.000.000 x (1/1+12%)5 50.000.000 x 0.5674 28.370.000

Jadi, Nilai Bersih Aktiva  

Nilai Aktiva

= Rp. 800.000.000

PV Nilai Residu

= Rp. 28.370.000

 Nilai Bersih Aktiva

= Rp. 771.630.000

Gunakan Nilai Aktiva Bersih untuk menghitung anuitas pembayaran leasing tahunan  Nilai Aktiva Bersih

= A x [PVIFA 12%; 5 th]

A

= Nilai Aktiva Bersih [PVIFA 12%; 5 th]

A

= 771.630.000 3.6045

A

= Rp. 214.074.074

Setiap tahun perusahaan membayar sebesar  Rp. 214.074.074 untuk leasing.

2. Hitung arus kas tahunan setelah pajak untuk alternatif  leasing 

Tahun 1

2 3 4 5

Angsuran Leasing

Kas Keluar 

Present Value

PV Kas Keluar 

(1)

(2) = (1) x (1 – tax)

Factor = 6.3 %

(4) = (2) x (3)

Rp. 214.074.074 Rp. 214.074.074 Rp. 214.074.074 Rp. 214.074.074 Rp. 214.074.074

Rp 149.851.851,8 Rp 149.851.851,8 Rp 149.851.851,8 Rp 149.851.851,8 Rp 149.851.851,8

0.9407

Rp. 140.965.637

0.8849 0.8325 0.7831 0.7367

Rp. 132.603.904 Rp. 124.751.667 Rp. 117.348.985 Rp. 110.395.859 Rp. 626.066.052

9

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha http://www.afand.cybermq.com/post/detail/2656/leasing-sewa-guna-usaha--pengertian http://dahlanforum.wordpress.com/2009/04/24/leasing-sewa-guna-usaha-pengertian/  http://www.smecda.com/Files/Dep_Pembiayaan/Informasi/07_10_Sewa_Guna_Usaha.pdf  http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/sewa-guna-usaha-leasing-tugas-blk/  Yeni

Kwok.

Sewa

Guna

Usaha,

Anjak

Piutang

dan

Consumer

Financing  pada

http://www.docstoc.com/docs/516548/SEWA-GUNA-USAHA-ANJAK-PIUTANG-DANCONSUMER-FINANCING. Posted:16/4/2008

10