Manajemen Sewa Guna Usaha Dahlan Siamat Manajemen Lembaga Keuangan - Edisi 5
PENGERTIAN Kegiatan Sewa Guna Usaha :
Adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan bara barang ng modal modal baik secara secara sewa guna guna usaha dengan hak opsi (finance lease) rnaupu rnaupun n sew sewaa guna usaha us aha tanpa hak opsi o psi (operating lease), untuk untuk digunakan digunakan oleh lessee lessee selama selama jangka jangka waktu waktu terte tertentu ntu berdas berdasark arkan an pembay pembayar aran an secara secara berkala. Finance Finance lease lease adal adalah ah kegi kegiat atan an sewa sewa guna guna usaha, di mana lessee lessee pada akhir akhir masa kontrak kontrak mempunya mempunyaii hak opsi untuk membeli membeli objek objek sewa sewa guna guna usaha usaha berdas berdasark arkan an nilai nilai sisa sisa yang yang disepakati. Operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.
Sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lessee memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. leasing di dalamnya selalu melibatkan 3 pihak utama, yaitu : Dalam setiap transaksi leasing di
a. Lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau dalam hat ini ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. b. Lessee adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. c. Supplier adalah pihak penjual barang yang disewagunausahakan.
Dari segi pandangan hukum, kegiatan sewa guna usaha memiliki 4 (empat) ciri yaitu:
Pertama
: Perjanjian antara lessor dengan pihak lessee.
Kedua Kedua
: Berd Berdas asar arka kan n per perja janj njia ian n sew sewaa guna guna usah usaha, a, less lessor or meng mengal alih ihkan kan hak pengg penggun unaan aan barang kepada pihak lessee.
Ketig Ketigaa
: Les Lesse seee mem membay bayar ar kepad kepadaa les lesso sorr uan uang g sew sewaa ata atass pen pengg gguna unaan an baran barang g (as (asse set) t)..
Keempat
: Lessee mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomi barang tersebut.
PERKEMBANGAN LEASING DI INDONESIA
Usaha leasing di Indonesia pada prinsipnya masih relatif baru. Kegiatan usaha ini secara formal baru diperkenalkan pada tahun 1974 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. Kep.122/MK/IV/2/1974, No. 32/ M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan usaha leasing. Dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 sebagai bagian dari deregulasi 20 Desember 1988 atau Pakdes, diperkenalkan suatu lembaga pembiayaan yang salah satu bidang usahanya adal adalah ah leas leasin ing. g. Mesk Meskip ipun un sebe sebelu lum m itu itu usah usahaa leas leasin ing g tela telah h dila dilaku kuka kan, n, namu namun n dala dalam m pelak pelaksan sanaan aannya nya usaha usaha leasin leasing g dilakuk dilakukan an secara secara tersen tersendir diri. i. Dengan Dengan dibent dibentukny uknyaa lembag lembagaa pembiayaan, maka leasing termasuk bidang usaha lembaga pembiayaan di samping factoring, modal ventura, kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Dalam ketentuan lebih lanjut, usaha modal ventura, dikeluarkan dari bidang usaha lembaga pembiayaan dan terus dilakukan secara terpisah dengan badan hukum tersendiri.
Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Leasing
Setiap Setiap transaksi transaksi leasing leasing sekurang-kur sekurang-kurangnya angnya melibatkan melibatkan 4 (empat) (empat) pihak yang berkepentin berkepentingan, gan, yaitu: lessor, lessee, supplier, dan bank atau kreditor.
1.
Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak pihak lessee lessee dalam dalam bentuk bentuk barang barang modal. modal. Lessor Lessor dalam dalam financ financial ial lease lease bertuj bertujuan uan untuk untuk mendapat mendapatkan kan kembali kembali biaya biaya yang telah telah dikeluar dikeluarkan kan untu untuk k membiay membiayai ai penyedia penyediaan an Sedangkan an dalam dalam operati operating ng lease, lease, barang barang modal modal dengan dengan mendapat mendapatkan kan keuntun keuntungan. gan. Sedangk lessor bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut .
2.
Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Lessee dalam financial lease bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak, lessee memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya, pihak lessee memiliki hak untuk membeli barang yang di-lease dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam operating lease, lessee dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi lessee terhadap kerusakan.
3.
Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dalam mekanisme financial lease, supplier langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam operating lease, supplier menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala.
4.
Bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor terutama dalam mekanisme leverage lease di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank. untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada lessee atau lessor.
PENGGOLONGAN PERUSAHAAN LEASING
Perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:
1. Independent Leasing Company
Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya (lessee). Perusahaan dapat membelinya dari berbagai, supplier atau produsen kemudian di-lease kepada pemakai.
Lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan usaha leasing, misalnya bank-bank, dapat pula disebut sebagai lessor independen. Banyak lembaga keuangan yang bertindak sebagai lessor tidak hanya memberikan pembiayaan leasing kepada lessee tetapi juga memberikan pendanaan kepada perusahaan leasing. Di samping itu lessor independen dapat pula memberikan pembiayaan kepada supplier (manufacturer) yang sering disebut dengan vendor program.
Independent lessor
2. Captive Lessor
Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Captive lessor in[ sering pula disebut dengan twoparty lessor. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing (subsidiary) dan pihak kedua adalah lessee atau pemal:ai barang. Untuk lebih jelasnya perhatikan G ambar berikut.
3. Lease Broker atau Packager
Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah leasebroker atau packager. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Di samping itu perusahaan broker leasing memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Mekanisme lease broker atau packager dapat dilihat pada Gambar
berikut.
PROSES DAN MEKANISME TRANSAKSI LEASING
Leasing pada prinsipnya merupakan industri multidisiplin yang meliputi antara lain bidang perpajakan, keuangan dan konsep akuntansi. Leasing mengandung arti suatu penjanjian antara pemilik barang (lessor) dengan pemakai barang (lessee). Mekanisme leasing tersebut merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi leasing (basic lease). Pihak lessee berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut lihat Gambar berikut.
Dalam definisi ini hanya dua pihak yang terkait yaitu lessor dan lessee padahal dalam praktiknya pihak supplier merupakan pihak yang terlibat dalam suatu mekanisme transaksi leasing lihat Gambar berikut.
Keterangan Gambar : 1.
Lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purnajual atas barang yang akan di-lease.
2.
Lessee melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Pada tahap awal ini, lessee dapat meminta lease quotation yang tidak mengikat dari lessor. Dalam lease quotation ini dimuat mengenai syaratsyarat pokok pembiayaan leasing antara lain: keterangan barang, harga barang, cash security deposit, residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa dan persyaratan-persyaratan lainnya.
3.
Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang berisi syaratsyarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lessee tersebut. Apabila lessee menyetujui semua ketentuan dan persyaratan dalam letter of offer, kemudian lessee menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor.
4. Penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee. Kontrak leasing tersebut sekurang kurangnya mencakup hal-hal antara lain: pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lessee, penutupan asuransi, tanggungjawab atas objek leasing, perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya. 5.
Pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui.
6.
Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan. Selanjutnya lessee menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar dan diserahkan kepada supplier.
7.
Penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.
8. Pembayaran oleh lessor kepada supplier.
9. Pembayaran angsuran (lease payment) secara berkala oleh lessee kepada lessor selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bunganya.
Perjanjian atau kontrak leasing umumnya dalam bentuk tertulis, dan memuat berbagai persyaratan termasuk kondisi dan persyaratan transaksi leasing. Persyaratan-persyaratan dalam perjanjian tersebut antara lain memuat jangka waktu barang tersebut akan digunakan, jumlah dan cara pelaksanaan angsuran leasing, spesifikasi barang yang di-lease dan persyaratan pengalihan pada akhir masa kontrak leasing.
TEKNIK-TEKNIK PEMBIAYAAN LEASING
Teknik pembiayaan leasing dapat dilihat dari jenis transaksi leasing yang secara garis besar dapat dibagi dua kategori pembiayaan yaitu: 1. Finance lease 2. Operating lease
Finance Lease
Teknik pembiayaan menurut finance lease ini, perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (lessee) biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing.Selama masa leasing, lessee melakukan pembayaran sewa secara berkala sebesar jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (residual value). Kalau ada, akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan leasing.
Dan pengertian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwafinance lease atau kadangkadang pula disebut full pay out leasing adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lessee di mana: a.
Lessor sebagai pihak pemilik barang atas objek leasing, di mana objek leasing dapat berupa barang bergerak ataupun benda tidak bergerak dan memiliki umur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut.
b.
Lessee berkewajiban membayar kepada lessor secara berkala sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disetujui. Jumlah yang dibayar tersebut merupakan angsuran atau lease payment yang terdiri atas biaya perolehan barang ditambah dengan semua biaya lainnya yang dikeluarkan lessor dan tingkat keimtungan atau spread yang diinginkan lessor.
c.
Lessor dalam jangka waktu perjanjian yang disetujui tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak atau pemakaian barang tersebut. Risiko ekonomis termasuk biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang berhubungan dengan barang yang di-lease tersebut ditanggung oleh lessee.
d.
Lessee pada akhir periode kontrak memiliki hak opsi untuk membeli barang tersebut sesuai dengan nilai sisa atau residual value yang disepakati, atau mengembalikan pada lessor, atau memperpanjang masa lease sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui bersama. Pembayaran berkala pada masa perpanjangan lease tersebut biasanya jauh lebih rendah daripada angsuran sebelumnya.
Ciri-ciri finance lease antara lain:
a.
Objek leasing tetap milik lessor sampai dilakukannya hak opsi.
b. Barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak/tidak bergerak. c.
Masa sewa barang modal sama dengan umur ekonomisnya.
d. Jumlah lease payment = jumlah biaya perolehan + biaya-biaya lainnya + spread. e.
Lessor tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak (non-cancellable), atau akan dikenakan denda.
f.
Risiko ekonomis misalnya biaya pemeliharaan ditanggung lessee.
g.
Transaksi keuangan.
h.
full pay out.
i.
Disertai hak opsi beli sesuai dengan residual value.
j.
Lessor tidak boleh menyusutkan barang modal.
k. Angsuran leasing tidak dikenakan PPN dan PPh Pasal 23.
Selanjutnya, finance lease dapat dibagi dalam beberapa bentuk transaksi sebagai berikut:
Direct Financial Lease
Transaksi leasing dalam bentuk direct financial lease, sering pula disebut true-lease, atau disingkat direct lease saja; merupakan suatu bentuk transaksi leasing di mana lessor membeli suatu barang atas permintaan pihak lessee dan sekaligus menyewagunausahakan barang tersebut kepada lessee yang bersangkutan. Spesifikasi barang yang akan di-lease tersebut termasuk penentuan harga dan penentuan supplier dapat dilakukan oleh lessee. Tujuan utama lessee pada dasarnya adalah semata-mata untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara leasing, guna memperoleh barang modal yang dapat digunakan dalam proses produksi dan atau meningkatkan kapasitas produksi. Sedangkan proses pembelian mulai dari order pembelian dilakukan pihak lessor dan semata-mata untuk kebutuhan lessee. Mekanisme transaksi bentuk direct lease dapat dilihat pada Gambar berikut.
Keterangan: 1. Penandatanganan kontrak antara Lessor dengan Lessee. 2. Penerimaan pembayaran pertama dari Lessee, yang berupa: - Security Deposit - Uang lease pertama, jika in advance - Biaya administrasi - Premi asuransi tahun pertama - Pembayaran pertama lainnya, jika ada.
3. Pemesanan barang modal kepadasupplier/dealer. 4. Pengiriman barang modal ke alamat lease. 5. Lessor akan melaksanakan pembayaran kepada supplier/dealer 6. Kontrak penutupan asuransi. 7. Pembayaran premi asuransi. 8. Pembayaran lease bulanan dari lessee kepada lessor.
Ciri-ciri direct financial lease antara lain:
a.
Lessee sebelumnya tidak memiliki barang modal (kebalikan dengan sale and lease back).
b. Pembelian barang oleh lessor semata-mata untuk kebutuhan lessee. c. d.
Penentuan spesifikasi barang, harga dan supplier dapat dilakukan oleh lessee. Tujuan utama lessee semata-mata untuk mendapatkan financing untuk tujuan proses produksi atau peningkatan kapasitas produksi.
Sale and Lease Back
Transaksi leasing dalam bentuk sale and lease back ini pada prinsipnya adalah pihak lessee sengaja menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut. Lessee dalam hal ini berperan sebagai pihak yang menjual barang untuk digunakan selama masa lease yang disetujui kedua pihak. Metode leasing ini dimaksudkan untuk memperoleh tambahan dana untuk modal kerja. Jadi transaksi leasing di sini bersifat refinancing. Transaksi leasing seperti ini banyak dilakukan di Indonesia akibat adanya masalah impor barang modal, perizinan serta pengoperasian, maupun pembiayaan kembali terhadap pinjaman yang telah diperoleh lessee untuk memperoleh barang modal yang semula tidak melalui transaksi lease. Dengan adanya kendala atau masalah impor barang modal ini terutama dalam hal pengenaan bea masuk atau pajak dalam rangka pengadaan suatu barang modal, umumnya pihak lessee akan membeli lebih dahulu atas nama sendiri barang impor atau eksimpor, termasuk membayar bea masuk dan bea impor lainnya. Selanjutnya barang tersebut dijual kepada lessor untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada lessee untuk digunakan sesuai dengan jangka waktu yang disetujui dalam kontrak leasing. Transaksi leasing seperti di atas sering disebut technical sale and lease back lihat Gambar berikut.
Leveraged Lease
Pada prinsipnya leveraged lease merupakan salah satu teknik pembiayaan dalam finance lease yang digunakan lessor. Menurut teknik ini, di samping melibatkan lessor dan lessee juga melibatkan kreditor jangka panjang dalam membiayai suatu objek leasing. Pihak kreditor jangka panjang inilah yang memiliki porsi terbesar dalam membiayai transaksi leasing ini. Sedangkan porsi pembiayaan pihak lessor biasanya berkisar 20%-40% dari keseluruhan pembiayaan, sisanya disediakan oleh kreditor. Kreditor tersebut dapat berupa bank atau lembaga keuangan lainnya. Status kreditor di sini hanya sebagai penyedia dana kepada lessor, sedangkan jaminannya biasanya adalah objek leasing itu sendiri. Perbedaannya dengan teknik direct lease adalah terletak pada jumlah pembiayaan yang diberikan oleh lessor 100%. Oleh karena itu, lessor bertanggung jawab langsung kepada kreditor sesuai dengan jumlah pembiayaannya.
Keterangan: 1 Jual beli barang modal dari pihak lessee ke pihak lessor. 2. Penutupan kontrak asuransi. 3. Lessor melakukan pembayaran kepada lessee, sesuai dengan kontrakjual beli. 4. Penandatanganan kontrak leasing antara lessor dengan lessee.
5. Lessee melakukan pembayaran pertama, yang berupa: - Security Deposit - Uang lease pertama, jika in advance - Biaya administrasi - Premi asuransi tahun pertama - Pembayaran pertama lainnya, jika ada. 6. Pembayaran premi asuransi. 7. Pembayaran lease bulanan dari lessee kepada lessor. Dalam leveraged lease, umumnya menyangkut masalah-masalah antara lain sebagai berikut: a. Merupakan direct finance lease. b. Melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu: lessor, lessee, pemberi kredit jangka panjang. c. lessor menyediakan suatu porsi pembiayaan terhadap harga barang yang akan di-lease biasanya berkisar 20%-40%. d. Kreditor jangka panjang, biasanya lembaga keuangan akan menyediakan pembiayaan sebesar 60%-80% dari total biaya barang. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak kreditor disebut dengan leveraged debt. Utang ini merupakan without recourse kepada pihak lessor, artinya apabila pihak lessee tidak dapat meneruskan atau memenuhi kewajiban-kewajibannya, pihak lessor tidak memiliki kewajiban untuk membayar utang lessee sebesar sisa porsi pembiayaan oleh kreditor yang bersangkutan. Jaminan pengembalian pinjaman tersebut berasal dari pembayaran angsuran atau barang yang dilease tersebut. Sejalan dengan itu tingkat bunga yang dikenakan kreditor sangat dipengaruhi oleh credit rating dari lessee yang bersangkutan. e. Selanjutnya dalam pengadaan barang lease, dilakukan dengan membelinya dari pabrik atau supplier/dealer, kemudian di-lease kepada lessee. Untuk itu pihak lessor menerima pembayaran secara berkala dari lessee dan sekaligus mengatur pembayaran pokok dan bunga kepada kreditor. Nilai sisa atau residual value dari barang pada akhir periode penggunaan atau kontrak akan ditahan pihak lessor. Umumnya, investasi neto lessor menurun pada tahun awal kontrak dan naik pada tahun akhir kontrak. lihat Gambar berikut.
Syndicated Lease
Syndicated lease adalah pembiayaan leasing yang dilakukan oleh lebih dari satu lessor atas suatu objek leasing. Syndicated lease terjadi apabila lessor karena alasan-alasan risiko tidak bersedia, atau karena alasan tidak memiliki kemampuan pendanaan untuk menutup sendiri suatu transaksi leasing yang nilainya cukup besar yang dibutuhkan oleh lessee. Untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan lessee tersebut, maka beberapa perusahaan leasing melakukan perjanjian kerja sama untuk membiayai objek leasing dimaksud. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya dari kelompok lessor, berdasarkan persetujuan ditunjuk salah satu lessor untuk bertindak sebagai koordinator dalam melaksanakan perjanjian leasing dengan pihak lessee termasuk dengan pihak supplier.
Cross Border Lease
Cross border lease adalah transaksi leasing yang dilakukan di luar batas suatu negara, di mana lessor berkedudukan di negara berbeda dengan negara lessee. Jenis transaksi leasing ini kadangkadang disebut pula sebagai leasing lintas negara atau transaksi leasing internasional karena transaksi yang dilakukan melibatkan dua negara yang berbeda. Metode pembiayaan ini merupakan hal yang kompleks dan bersifat khusus. Transaksi leasing ini mengandung banyak risiko bagi lessor karena bagaimanapun juga akan melibatkan mekanisme hukum, perpajakan dan masalah-masalah lainnya dari masing-masing negara yang bersangkutan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut biasanya transaksi leasing antara negara dilakukan oleh afiliasinya atau subsidiary perusahaan leasing yang bersangkutan. Namun untuk mempermudah pelaksanaan transaksi tersebut banyak transaksi leasing internasional tidak dilakukan sebagaimana mekanisme leasing yang sebenarnya. Transaks leasing biasanya dilakukan dengan cara perjanjian penjualan bersyarat yaitu pihak lessee diwajibkan membeli barang yang di-lease-nya pada akhir kontrak. Cara ini pada dasarnya hanya untuk melindungi lessor dari kompleksitas
peraturan dan ketentuan-ketentuan negara asing. Mekanisme cross border lease dapat diikuti pada Gambar dibawah.
Kompleksitas dalam transaksi leasing interncrsional bagi lessor ini meliputi beberapa masalah antara lain sebagai berikut: a.
Pertimbangan politis yaitu menyangkut stabilitas negara lessee
b. Peraturan mengenai pemilikan oleh pihak asing c.
Perpajakan yaitu menyangkut ketentuan pajak ganda (double taxation)
d.
Ketentuan repatriasi penghasilan termasuk masalah pengaturan penggunaan valuta asing negara lessee
e.
Peraturan penyusutan
f.
Bea masuk barang dan keteptuan impor lainnya.
Vendor Program
Vendor program atau disebut juga vendor lease adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh produsen atau dealer di mana perusahaan leasing memberikan atau menyediakan fasilitas leasing kepada pembeli barang. Dalam mekanisme transaksi vendor program ini, lessor membayar kepada vendor sesuai dengan harga barang yang dipilih atau ditentukan oleh pembeli (lessee), selanjutnya pembayaran sewa atau angsuran oleh lessee dapat dilakukan langsung kepada lessor, atau dapat dibayarkan melalui vendor yang bersangkutan. Cara pembayaran tersebut dapat dilakukan sesuai perjanjian. Mekanisme transaksi leasing berdasarkan vendor progranr dapat dilihat pada Gambar berikut.
Vendor program ini sangat menarik bagi lessor karena pemasaran leasing dilakukan oleh vendor melalui usaha penjualan barangnya yang sekaligus disertai dengan fasilitas leasing. Penagihan uang sewa atau angsuran merupakan kewajiban vendor yang juga berperan sebagai jaminan. Dalam hal pihak lessee tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak atau default, pihak vendor akan membayar penuh sesuai dengan sisa angsuran lessee. Komitmen ini disebut full recourse collateral. Sedangkan dalam limited recourse collateral, vendor hanya akan membayar sejumlah persentase tertentu apabila terjadi default.
Operating Lease
Dalam leasing bentuk ini, lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di-lease-kan. Berbeda dengan finance lease, dalam operating lease jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Perbedaan ini disebabkan perusahaan leasing mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang di-lease-kan atau melalui beberapa kontrak leasing lainnya. Operating lease atau kadang-kadang juga disebut dengan sewa guna usaha biasa adalah suatu perjanjian kontrak antara lessor dengan lessee di mana: a.
Lessor sebagai pemilik objek leasing kemudian menyerahkan kepada pihak lessee untuk digunakan dengan jangka waktu relatif lebih pendek daripada umur ekonomis barang modal tersebut.
b. Lessee atas penggunaan barang modal tersebut, membayar sejumlah sewa secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barangtersebut beserta bunganya atau disebut juga non full pay out lease. c.
Lessor menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut.
d. Lessee pada akhir kontrak harus mengembalikan objek lease pada lessor.
e.
Lessee biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu atau disebut cancellable.
Kegiatan operating lease di beberapa negara, termasuk Indonesia tidak begitu umum dilakukan. Hal ini akibat adanya alasan-alasan tertentu, antara lain tidak tersedianya dukungan pasar sekunder atas barang bekas leasing dan alasan-alasan teknis lainnya, misalnya diperlukannya tempat atau gudang penampungan.
Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan cara berikut:
a. Sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) b. Sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease).
Penggolongan suatu transaksi leasing menurut ketentuan Menteri Keuangan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Leasing digolongkan sebagai finance lease apabila memenuhi semua kriteria berikut: a)
Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor.
b) Masa sewa guna usaha untuk barang modal ditetapkan sekurang-kurangnya: - a). 2 tahun untuk Golongan I b). 3 tahun untuk Golongan 11 dan III c). 7 tahun untuk Golongan bangunan c) Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan, mengenai hak opsi.
2. Leasing digolongkan sebagai operating lease apabila memenuhi kriteria berikut:
a.
Jumlah pembayaran leasing selarna masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di-lease-kan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor.
b. Perjanjian leasing tidak memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessor.
PERBEDAAN PEMBIAYAAN LEASING DENGAN PEMBIAYAAN LAINNYA
Pembiayaan melalui perusahaan leasing memiliki beberapa perbedaan pokok dengan metode pembiayaan yang diberikan melalui lembaga-lembaga keuangan lain misalnya bank atau dengan teknik-teknik pembiayaan lain seperti sewa menyewa clan sewa beli. lihat Tabel berikut.
Pembiayaan Leasing dan Teknik Pembiayaan Lainnya
Leasing dengan Sewa Menyewa
Dari Tabel diatas dapat dilihat perbedaan dan persamaan antara leasing dengan sewa beli, sewa menyewa, dan jual beli dengan cicilan. Dalam suatu transaksi leasing, lessor adalah pemilik atas objek leasing, sementara lessee hanyalah pemakai saja. Di samping itu kontrak leasing bersifat non-cancelled artinya kontrak tidak dapat dibatalkan kecuali terjadi hal-hal yang berupa kelalaian. Lessee memiliki hak opsi (option right) untuk membeli objek leasing sesuai dengan
nilai sisa barang. Sedangkan sewa menyewa menurut KUH Perdata Pasal 1548 disebutkan bahwa: "Sewa-menyewa ialah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya ". Dengan definisi sewa menyewa seperti tersebut di atas akan terlihat perbedaan prinsipil sewamenyewa dengan leasing yang terletak pada tidak adanya hak opsi bagi penyewa untuk membeli barang yang disewanya tersebut.
Leasing dengan Sewa Beli
Secara umum sewa beli dapat didefinisikan sebagai berikut yaitu "persetujuan antara pihak penjual barang dengan penyewa, di mana penyewa berhak menggunakan barang yang bersangkutan untuk suatu jangka waktu yang disepakati bersama dengan pembayaran secara berkala yang ditetapkan oleh penjual barang". Dalam definisi ini hak pemilikan atas barang tersebut berada pada pihak penjual dan akan beralih kepada pihak penyewa begitu pembayaran berkala tersebut telah lunas. Dari definisi tersebut terlihat bahwa perbedaan sewa-beli dengan leasing adalah pada sewa-beli hak milik secara mutlak beralih kepada penyewa pada akhir perjanjian dan semua pembayaran telah dibayar penuh. Sementara dalam leasing hak kepemilikan tidak mutlak langsung beralih kepada penyewa (lessee) tetapi terdapat hak opsi yaitu apakah penyewa akan memiliki barang tersebut dengan cara membelinya seharga nilai sisa atau memperpanjang penggunaan barang tersebut dengan memperbarui perjanjian leasing atau akan mengembalikannya kepada pemilik atau lessor.
Leasing Jual Beli dengan Cicilan
Kegiatan transaksi yang hampir menyerupai leasing adalah jual beli dengan cicilan. Persamaannya terletak pada pembayaran secara berkala atau penggunaan suatu barang atas suatu harga yang disepakati. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hal jual beli dengan cicilan pemilikan barang beralih pada saat dilakukannya transaksi. Sementara dalam leasing hak pemilikan tetap pada lessor. Jual beli adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga sesuai yang telah dijanjikan. Sebagai jaminan atas barang yang dijual dalam metode jual beli dengan cicilan, terutama kelangsungan pembayaran cicilan secara teratur selama periode yang disepakati kedua pihak, maka antara penjual dengan pembeli mengadakan ikatan secara notarial penyerahan hak milik.
Fleksibilitas dalam Leasing
Sewa guna usaha merupakan metode pembiayaan yang fleksibel dalam memenuhi berbagai kebutuhan pihak lessee. Fleksibilitas leasing sebagai sumber pembiayaan antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut: a.
Step Lease yaitu suatu kontrak leasing yang memungkinkan pihak lessee melakukan pembayaran baik dalam rangka untuk meningkatkan (step-up lease) maupun untuk mengurangi atau menurunkan (step-down lease) jangka waktu leasing, guna mengatasi keterbatasan arus kas lessee.
b. Skipped Payment Lease yaitu suatu perjanjian atau kontrak leasing yang menghendaki pihak lessee untuk melakukan pembayaran selama pada periode atau bulan-bulan tertentu setiap tahunnya. Skipped payment lease distruktur untuk memenuhi kebutuhan musiman atau untuk mengatasi masalah arus kas yang sedang dihadapi oleh lessee.
c.
Swap Lease Swap lease memungkinkan lessee untuk melakukan penukaran atas barang yang di-lease apabila barang tersebut mengalami kerusakan dan atau memerlukan perbaikan dan penggantian komponen tertentu. Penukaran dengan barang lain yang sejenis selama barang tersebut diservis untuk menghindari penambahan biaya pemeliharaan dan penundaan.
d. Upgrade Lease
Leasing dengan cara ini memberikan pilihan yang lebih fleksibel bagi lessee yang memungkinkan meminta tambahan barang leasing guna meningkatkan kapasitas atau efisiensi. Upgrade lease dapat pula dilakukan dengan menukar barang atau peralatan yang di-lease dengan peralatan yang sejenis tetapi lebih canggih akibat terjadinya perkembangan teknologi. e.
Master Lease Master lease merupakan suatu cara leasing di mana lessor memberikan lease line credit yang memungkinkan lessee untuk menambah barang atau peralatan untuk di-lease (sampai maksimum jumlah clan periode tertentu), dengan persyaratan yang sama seperti kontrak sebelumnya, tanpa perlu dilakukan negosiasi dan perjanjian kontrak leasing baru.
f.
Short-term or Experimental Lease Kadang-kadang perjanjian atau kontrak leasing dilakukan dengan jangka waktu yang relatif pendek atau diberikan masa percobaan penggunaan barang yang di lease. Selama jangka waktu percobaan tersebut lessee akan memutuskan apakah barang yang bersangkutan akan di-lease sampai jangka waktu yang diinginkan dan yang lebih penting apakah barang tersebut memberikan dan meningkatkan keuntungan lessee. Hal tersebut akan menghilangkan risiko spekulasi bagi lessee dalam usaha memperoleh suatu barang.
KELEBIHAN LEASING SEBAGAI SUMMER PEMBIAYAAN
Leasing sebagai alternatif sumber pembiayaan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya antara lain sebag ai berikut
Pembiayaan Penuh
Transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai 100% (full pay out). Hal ini akan membantu cash flow terutama bagi perusahaan (lessee) yang baru berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang mulai berkembang.
Lebih Fleksibel
Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luwes karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lessee dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran angsuran secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan lessee sehingga pengaturan pembayaran angsuran secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan objek yang dilease.
Sumber Pembiayaan Alternatif
Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit (credit line) yang telah dimiliki. Dari segi jaminan leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila lessee memperoleh pinjaman dari pihak lainnya. Karena hak kepemilikan sah atas objek lease serta pengaturan pembayaran lease sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh objek lease sehingga merupakan jaminan bagi leasing itu sendiri. Dengan demikian harta yang telah dijaminkan untuk kredit tetap dapat menjamin kredit yang sudah ada.
Off Balance Sheet
Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik tersendiri kepada lessee karena tanpa mencantumkan sebagai aktiva berarti prosedur pembelian barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci karena mungkin masih dalam batas kewenangan direksi (seringkali kewenangan pembelian barang modal baru sah apabila disetujui Dewan Komisaris atau bahkan Rapat Pemegang Saham). Dengan demikian keputusan secara cepat dan tepat dapat lebih mudah dilakukan oleh direksi. Di pihak lain, tanpa mencantumkan sebagai aktiva berarti tidak ada keharusan mencantumkannya sebagai kewajiban. Hal ini mempunyai dampak positifterhadap kondisi rasio keuangan perusahaan lessee karena transaksi leasing tersebut tidak akan terlihat dalam neraca lessee sebagai komponen utang. Kondisi ini disebut off balance sheet financing.
Arus Dana
Keluwesan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan lessee. Di samping itu, persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana terlebih apabila ada pertimbangan kelambatan menghasilkan laba dalam investasi.
Proteksi Inflasi
Leasing dapat merupakan pelindung terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan hal ini kurang relevan. Dalam tahun-tahun berikutnya setelah kontrak leasing dilakukan, khususnya apabila leasing berdasarkan tarif suku bunga tetap, maka lessee akan membayar dengan jumlah tetap atas sisa kewajibannya yang berasal dari pelunasan pembelian yang dilakukan di masa lalu.
Perlindungan Akibat Kemajuan Teknologi
Dalam suatu kontrak leasing objek leasing sering dimasukkan sebagai perjanjian bahwa barang yang sedang disewa tersebut dapat ditukarkan dengan barang yang serupa yang lebih canggih apabila di kemudian hari terdapat penemuan-penemuan baru yang lebih unggul daripada produk barang yang sama.
Sumber Pelunasan Kewajiban
Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pada umumnya pelunasan atau pembayaran angsuran hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya barang yang di lease. Sehingga kekhawatiran para kreditor terhadap gangguan penggunaan modal kerja yang akan mempengaruhi pelunasan kredit yang telah diberikan dapat diatasi.
Kapitalisasi Biaya
Adanya biaya-biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, konsultan, percobaan dan sebagainya dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusutkan berdasarkan lamanya masa leasing.
Risiko Keusangan
Dalam keadaan yang serba tidak menentu, operating lease yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lessee terhadap risiko keusangan (obsolescence) sehingga lessee tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi.
Kemudahan Penyusutan Anggaran
Adanya pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relative tetap akan merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan lessee. Selain itu lessee juga dapat memilih cara pembayaran sewa berkala secara bulanan, kuartalan atau kesepakatan lainnya di samping adanya kebebasan dalam penentuan dasar suku bunga tetap atau mengambang.
Pembiayaan Proyek Skala Besar
Adanya keengganan untuk memikul risiko investasi dalam pembiayaan proyek yang seringkali menjadi masalah di antara pemberi dana, masalah tersebut biasanya dapat diatasi melalui perusahaan leasing sepanjang tersedianya suatu jaminan penuh yang dapat diterima dan/serta kemudahan untuk menguasai barang yang dibiayai apabila terjadi suatu kelalaian.
Meningkatkan Debt Capacity
Perolehan barang modal melalui leasing tidak otomatis menaikkan debt equity ratio yang mempengaruhi bankability dari lessee yang bersangkutan. Keuntungan dapat dinikmati oleh semua pihak, perusahaan leasing dapat memberi pembiayaan bagi calon pembeli, calon pembeli dapat memperoleh barang modal tanpa kesulitan sementara produsen dapat menjual produksinya secara tunai. Leasing sebagai salah satu alternatif sarana pembiayaan semacam inilah yang saat ini banyak menarik pengusaha yang bergerak dalam produksi barang modal untuk menanamkan modalnya dalam bidang leasing, yang dahulu hanya banyak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang memang berkecimpung di sektor perbankan atau lembaga keuangan lain.
PEMBAYARAN ANGSURAN SEWAGUNAUSAHA (LEASE PAYMENT)
Pengaruh finasial yang timbul dari transaksi leasing adalah berapa besarnya uang sewa atau angsuran yang harus dibayar kepada lessor sampai akhir periode kontrak. Besarnya angsuran sewa atau lease payment yang dibayarkan lessee merupakan penjumlahan dari bunga dan cicilan pokok atau dengan kata lain angsuran leasing terdiri dari unsur bunga dan pokok. Besarnya lease payment setiap periode ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut: a.
Nilai Barang Modal. Nilai barang modal pada prinsipnya merupakan penjumlahan harga barang modal dengan nilai sisanya pada akhir periode kontrak. Nilai tersebut merupakan pula nilai kontrak leasing.
b. Simpanan Jaminan. Simpanan jaminan atau security deposit dalam transaksi jual beli biasa fungsinya barangkali dapat dikatakan sebagai uang jaminan atau uang muka lessee atas suatu kontrak leasing. Besarnya simpanan jaminan ini tergantung pada kesepakatan antara lessor dengan lessee. Namun umumnya, simpanan jaminan tersebut besarnya berkisar l0%-20% dari harga barang. Hal tersebut berarti pembiayaan bersih lessor berkisar antara 80%-90%. Dalam hubungannya dengan pembayaran sewa, semakin besar simpanan jaminan, semakin kecil pembayaran sewanya.
c.
Nilai Sisa. Nilai sisa atau residual value adalah perkiraan wajar atas nilai suatu barang modal yang di-lease pada akhir masa kontrak. Pada akhir kontrak ini sering nilai sisa terse but jumlahnya relatif lebih besar terutama apabila umur ekonomis barang modal yang dilease-kan tersebut melebihi jangka waktu kontrak. Metode apa pun yang dipilih atau digunakan dalam menentukan pembayaran uang sewa guna usaha, nilai sisa barang modal yang diperkirakan di akhir kontrak merupakan hal yang penting dipertimbangkan untuk menetapkan harga dari setiap jenis sewa guna usaha. Nilai sisa dan pembayaran sewa merupakan sumber utama pemasukan bagi lessor. Semakin tinggi perkiraan nilai sisa, semakin kecil pembayaran sewa yang dikenakan lessor. Misalnya, apabila lessor memperkirakan akan menjual barang modal pada akhir jangka waktu kontrak leasing sebesar 10% dari total harga, berarti lessor hanya membutuhkan 90% dari harga barang tersebut melalui pembayaran sewa.
d. Jangka Waktu.. Jangka waktu yang umum dilakukan di Indonesia berkisar antara 2 sampai 5 tahun. Semakin lama jangka waktu lease ini semakin rendah pula pembayaran sewa. Pada akhir jangka waktu leasing, lessor memberikan kesempatan pada lessee untuk memilih salah satu dari 3 alternatif berikut: 1)
Mengembalikan barang modal tanpa timbul kewajiban, kecuali mungkin biaya pembongkaran (deinstallation) dan biaya transportasi bila ada.
2)
Membeli barang modal dengan harga yang ditetapkan berdasarkan tafsiran harga pasar pada akhir kontrak (fair market value purchase option) atau membeli barang tersebut berdasarkan perjanjian yang disetujui pada awal, kontrak (fixed purchase option).
3) Memperpanjang jangka waktu leasing dengan harga yang ditentukan kembali. e.
Tingkat Bunga. Tingkat bunga yang umum digunakan dalam perhitungan pembayaran leasing adalah tingkat bunga efektif yang ditetapkan oleh lessor yang dihitung berdasarkan besarnya biaya dana ditambah dengan tingkat keuntungan yang diinginkan lessor. Tingkat keuntungan ini sering juga disebut spread. Biaya dana lessor dihitung berdasarkan tingkat bunga (prime rate) yang diberikan bank. Spread sesungguhnya bukanlah merupakan total keuntungan lessor karena dalam spread sebenarnya termasuk pula antara lain unsur biaya overhead.
Penyelesaian Masalah Hukum Dalam Perjanjian Leasing
Jika timbul masalah hukum antara lessor dan lessee, tersedia beberapa cara untuk menyelesaikan masalah tersebut antara lain sebagai berikut: a.
Upaya non legal
Yaitu upaya-upaya sah yang tidak menggunakan pendekatan hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum, misalnya menggunakan bantuan pihak ketiga yang dihormati sebagai mediator untuk merundingkan penyelesaian persoalan. b. Upaya legal Yaitu upaya-upaya yang menggunakan pendekatan, terminologi dan ukuran-ukuran hukum. Upaya legal dibedakan dalam dua macam yaitu: 1)
Upaya non litigasi, yaitu upaya legal diluar atau sebelum adanya proses penyelesaian formal melalui institusi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, badan peradilan) atau arbitrase, termasuk teguran (sommatie) dan negosiasi diluar atau sebelum memasuki proses legal formal.
2)
Upaya litigasi yaitu upaya penyelesaian melalui proses formal di muka instansi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan) atau arbitrase.
Deteksi Kredit (Leasing) Bermasalah
Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh lessor dalam rangka deteksi leasing bermasalah yaitu: a. Monitoring aktivitas lessee b. Monitoring pembayaran lessee: • • •
•
lessee membayar langsung kepada lessor lessor mengirimkan kuitansi penagihan lessor meminta lessee membuat standing order kepada bank lessee untuk mentransfer sejumlah dana setiap bulan kepada rekening lessor. lessee menyerahkan post dated check atau bilyet giro mundur senilai sewa per bulan sesuai dengan jumlah jatuh tempo pambayaran
Faktor Penyebab Macetnya Pembiayaan Leasing
Faktor-faktor yang dapat menyebabkan macetnya pembiayaan leasing : a. Faktor internal meliputi: • • •
mismanagement over investment karena terlalu ekspansif ; over financing sehingga leverage lessee menjadi sangat besar
•
perselisihan keluarga/pemegang saham
b. Faktor eksternal meliputi: • • • •
Regulasi atau deregulasi Pasar lesu yang berkepanjangan Bencana alam Perubahan teknologi untuk industri yang terkait
Penanganan Kredit (Leasing) Bermasalah
Langkah-langkah penanganan yang dapat dilakukan lessor dalam hal pembiayaan leasing yaitu: a.
surat menyurat: surat pemberitahuan, surat peringatan
b. negosiasi: rescheduling, penyerahan kembali obyek leasing c. repossission yaitu pengambilalihan obyek leasing secara paksa dari lessor apabila semua usaha telah ditempuh. Dalam proses repossission ini perlu diperhatikan: •
membuat salinan seluruh data dan dokumen perjanjian
•
mempersiapkan teknisi dan peralatan khusus, jika diperlukan
•
d.
laporkan maksud dan tujuan kepada pihak berwajib dan perangkat warga setempat, bila situasi memungkinkan
Upaya hukum melalui pengadilan
Kesalahan Persepsi Terhadap Leasing
Ada beberapa kesalahan persepsi yang sering terjadi dalam pembiayaan leasing yaitu: a.
Leasing tidak memerlukan tambahan jaminan (collateral). Untuk jenis barang modal tertentu lessor tetap membutuhkan adanya jaminan tambahan sebagai upaya lessor meng-cover jumlah pembiayaan yang diberikan kepada lessee. Misalnya, peralatan yang memiliki spesifikasi khusus yang digunakan untuk industri tertentu saja sehingga akan menyulitkan lessor untuk menjualnya kembali apabila terjadi wanprestasi kemudian dilakukan repossission.
b. Kontrak lease dapat dibatalkan (cancellable) setiap saat.
Kontrak sewa guna usaha pada dasarnya tidak dapat dibatalkan (non cancellable) sepihak. Kalaupun terjadi pembatalan kontrak atas persetujuan kedua pihak, lessor biasanya meminta persyaratan tertentu. c. Leasing dianggap sebagai kredit biasa Setiap kontrak leasing melibatkan 3 pihak dan selalu ada barang yang menjadi obyek perjanjian. Obyek leasing secara hukum adalah milik lessor, sementara lessee memiliki kewajiban membayar sejumlah sewa sampai berakhir masa kontrak untuk kemudian mempergunakan hak opsinya. Jadi berbeda dengan transaksi kredit perbankan.
Sumber Pendanaan Lessor (Funding)
Sumber dana perusahaan pembiayaan sangat terbatas yaitu sebagai berikut: a. Sumber dana internal yang berasal dari: • • • • •
net worth collection dari customer subordinated loan intial public offering (IPO) right issue
b. Sumber dana eksternal yaitu melalui pinjaman perbankan atau lembaga keuangan berupa: •
• •
on share loan: rupiah atau valas, pinjaman melalui sindikasi, atau bilateral, baik committed or uncommitted. offshore loan: valas, melalui sindikasi dengan commited atau dengan cara penerbitan obligasi.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Pendanaan Perusahaan Pembiayaan sebagai Lessor
a. manajemen perusahaan b. pemilik/group perusahaan c. financial performance: asset and profitability growth d. prospek usaha e. peraturan pemerintah
Jangka Waktu Sumber Dana.
Sumber dana perusahaan pembiayaan yang antara lain melakukan kegiatan leasing berdasarkan jangka waktu jatuh temponya terdiri dari: a. Short term
: 1 tahun atau kurang
b. Medium term : I s/d 5 tahun c. Long term
: 5 tahun ke atas
Rasio Keuangan Calon Lessee
Sebagaimana halnya dengan pihak kreditur lain, lessor perlu melakukan penilaian terhadap beberapa rasio keuangan utama terhadap calon lessee. Analisis keuangan ini perlu dilakukan untuk memperkecil potensi terjadinya leasing bermasalah. Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan calon lessee antara lain sebagai berikut: a. debt to equity ratio b. debt to total assets c. return on equity d. return on assets e. net profit margin (net income/total income) f. interest coverage (EBIT/interest)
