SEWA GUNA USAHA
(LEASING)
Disusun oleh
Irani
Surachman iman
Lukma Iswayulhadi
MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
TAHUN AJARAN 2015/2016
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Mengingat tingginya investasi awal dalam aktifitas operasi perusahaan, entitas perlu mempertimbangkan sumber pendanaan yang tepat berdasarkan kinerja keuangan perusahaan. Menurut Subramanyam dan Wild (2010) aktivitas bisnis dapat didanai dengan kewajiban atau ekuitas, atau keduanya. Dimana kewajiban merupakan utang untuk mendapatkan pendanaan yang membutuhkan pembayaran dimasa depan dalam bentuk uang, jasa, atau aset lainnya. Kewajiban (liabilities) dapat berupa pendanaan atau operasi dan biasanya didahulukan daripada pemegang ekuitas. Kewajiban pendanaan merupakan seluruh bentuk pendanaan kredit seperti salah satunya adalah sewa.
Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor Kep. 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/74 dan nomor 30/Kpb/I/74 tanggal 7 Febuari 1974. Sejak saat itu, perkembangan sewa di Indonesia dapat terlihat dari munculnya perusahaan-perusahaan sewa guna usaha yang ada di Indonesia, dan sampai saat ini kegiatan sewa guna usaha di Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pendanaan untuk mendanai investasi aset operasi perusahaan. Dengan melakukan kegiatan leasing, perusahaan dapat mengurangi pengeluaran investasi awal yang besar dan sebagai gantinya pelunasan lease dapat dilakukan bertahap selama perioda yang telah ditentukan. Selain itu, penggunaan alternatif pembiayaan dengan cara leasing dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan di Indonesia dibandingkan dengan penggunaan alternatif pembiayaan untuk penyediaan barang modal lainnya seperti kredit dari bank maupun pembiayaan modal sendiri. Dengan kata lain, leasing dapat dijadikan sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang signifikan bagi banyak perusahaan di Indonesia.
Subramanyam dan Wild (2010) mengungkapkan bahwa pendanaan sewa dapat dikatakan menguntungkan karena beberapa hal. Pertama, penjual menggunakan sewa untuk meningkatkan penjualan dengan menyediakan pendanaan bagi pembeli. Pendapatan bunga dari sewa sering kali menjadi sumber pendapatan utama bagi penjual tersebut. Di sisi lain, sewa merupakan cara yang nyaman bagi pembeli untuk mendanai pembelian asetnya. Pajak juga menjadi pertimbangan dalam sewa. Pembayaran pajak secara keseluruhan dapat dikurangi jika kepemilikan berada di pihak yang berada dalam golongan pajak yang lebih tinggi.
Perusahaan pada umumnya memiliki aktiva tetap dan melaporkannya di neraca, tetapi sesungguhnya penggunaan aktiva tetap (seperti bangunan dan peralatan) itulah yang penting, bukan kepemilikannya. Salah satu cara untuk dapat menggunakan aktiva adalah dengan membelinya, sementara cara lainnya adalah dengan me-lease atau "menyewa guna usaha" aktiva tersebut. Sebelum tahun 1950-an, leasing umumnya dikaitkan dengan real estate-tanah dan bangunan. Akan tetapi, dewasa ini sudah bisa dikatakan bahwa semua jenis aktiva dapat dilease, dan pada tahun 1997 sekitar 30 persen dari semua peralatan modal baru diperoleh perusahaan dengan cara lease.
Kontrak sewa guna telah lama menjadi alternative kepemilikan suatu aktiva. Sebagai misal, seseorang mungkin memilih menyewa rumah daripada memilikinya. Demikian juga perusahaan mungkin memilih untuk menyewa suatu aktiva daripada membelinya. Satu hal yang perlu disadari adalah bahwa dalam analisis ekonomi tentang sewa guna, hendaknya kita tetap memisahkan keputusan investasi dari keputusan pendanaan. Kekisruhan pemisahan tersebut akan mengakibatkan kita melakukan pembandingan yang salah antara keputusan menyewa/memiliki ataukah keputusan menyewa/meminjam.
B. Rumusan Masalah
Masalah-masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Apa pengertian dari Leasing?
2. Apa saja Jenis-jenis Leasing?
3. Bagaimana Mekanisme Leasing
4. Bagaimana Penggolongan Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing) ?
5. Apa Saja Kriteria Yang Berlaku Baik Bagi Lesse Maupun Lessor ?
6. Apa Manfaat dan Kekurangan Leasing?
7. Bagaimana Pengaruh Leasing terhadap Laporan Keuangan?
C. Tujuan Penulisan
1. Mengetahui arti dari Leasing.
2. Mengetahui jenis-jenis Leasing.
3. Mengetahui Mekanisme Leasing
4. Mengetahui Penggolongan Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing)
5. Mengetahui Kriteria Yang Berlaku Baik Bagi Lesse Maupun Lessor
6. Mengetahui Manfaat dan Kekurangan Leasing
7. Mengetahui Pengaruh Leasing terhadap Laporan Keuangan.
D. Manfaat Penulisan
Dengan dibuatnya makalah ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui lebih mendalam, memahami secara konseptual dan menggunakan teknik analisis serta menerapkannya secara empiris mengenai Leasing.
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN LEASING
Menurut PSAK No. 30 paragraf 4 (IAI, 2012) sewa pembiayaan (finance lease) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau dapat juga tidak dialihkan. Sewa operasi (operating lease) adalah sewa selain sewa pembiayaan. Berdasarkan PSAK No. 30 paragraf 7 dan PSAK No. 30 paragraf 8 (IAI, 2012), klasifikasi sewa yang digunakan dalam pernyataan ini didasarkan atas sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lessee. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (leasing), sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
Leasing bukan merupakan fenomena baru, namun di negara-negara berkembang, inisiatif menawarkan leasing bagi usaha kecil dan mikro masih sangat jarang. Hal ini sangat mengejutkan mengingat leasing memiliki manfaat besar atas kredit. Manfaat yang paling penting adalah bahwa pengusaha dapat memulai peralatan sebelum mereka benar-benar memilikinya. Artinya, selama periode pembayaran angsuran leasing, pengusaha telah dapat merealisasikan pendapatan ekstra melalui penggunaan peralatan tersebut.
Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa-guna-usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa-guna-usaha. Lessor hanya diperkenankan memberikan pembiayaan barang modal kepada lessee yang telah memiliki NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Lessor wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang modal yang disewa-guna-usahakan dengan mencantumkan nama dan alamat lessor serta pernyataan bahwa barang modal dimaksud terikat dalam perjanjian sewa-guna-usaha. Plakat atau etiket ini harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga dengan mudah barang modal tersebut dapat dibedakan dari barang modal lainnya yang pengadaannya tidak dilakukan secara sewa-guna-usaha. Selama masa sewa-guna-usaha, lessee bertanggung jawab untuk memelihara agar plakat atau etiket ini tetap melekat pada barang modal yang disewa-guna-usaha.
Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor. Lessee dilarang menyewa-guna-usahakan kembali barang modal yang disewa-guna-usaha kepada pihak lain, kecuali Lessee yang memang bergerak di bidang usaha persewaan. Dalam hal lessee memilih untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha, maka nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usahakan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan piutang sewa-guna-usaha. Pada saat berakhirnya masa sewa-guna-usaha dari transaksi sewa-guna-usaha dengan hak opsi, lessee dapat melaksanakan opsi yang telah disetujui bersama pada permulaan masa sewa-guna-usaha. Dalam hal lessee menggunakan hak opsi membeli maka dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal. Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usaha.
B. JENIS – JENIS LEASING
1. Finance Leasing (sewa guna usaha pembiayaan)
Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha (lessor) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (lessee) biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik barng modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan dan pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing.
Lessor akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada supplier dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada lessee. Sebagai imblan atau jasa penggunaan barang tersebut lesse akan membayar secara berkala kepada lessor sejumlah uang yang beruba uang rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.
2. Operating lease (sewa menyewa biasa)
Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewagunakan kepada penyewa guna usaha. Berbeda dengan finance lease, jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala dalam operating lease tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Perbedaan ini disebabkan perusahaan sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang disewa guna usahakan atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya.
Perusahaan sewa guna usaha dalam operating lease biasanya bertanggung jawab atas biaya – biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak maupun pemeliharaan barang modal yang bersangkutan.
3. Sales – Typed Lease (sewa guna usaha penjualan)
Suatu transaksi sewa guna usaha, dimana produsen atau pabrikan juga berperan sebagai perusahaan sewa guna usaha sehingga jumlah traksaksi termasuk bagian laba sudah diperhitungkan oleh produsen atau pabrikan.
4. Leveraged Lease
Suatu transaksi sewa guna usaha, selain melibatkan lessor dan lessee juga melibatkan bank atau kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar transaksi.
5. Cross Border Lease
Transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi leasing yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Dengan demikian antara lessor dan lesse yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Dengan demikian antara lessor dan lesse terletak pada dua negara berbeda.
C. MEKANISME LEASING
Dalam transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan,
antara lain:
1. Lessor
Yaitu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiyaan kepada pihak lesse dalam bentuk barang modal. Dalam finance lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang dan pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal tersebut.
2. Lesse
Yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiyaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Dalam finance lease, lesse bertujuan untuk mendapatkan pembiyaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Sedangkan dalam operating lease, lesse bertujuan dapat memenuhi peralatannya disamping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa resiko bagi lesse terhadap kerusakan.
3. Pemasok
Yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lesse dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dalam finance lease, pemasok langsung menyerahkan barang kepada lesse tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiyaan. Sedangkan dalam operating lease, pemasok menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak secara tunai maupun secara berkala.
4. Bank atau Kreditor
Dalam suatu perjanjian kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut tetapi bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan pemasok menerima kredit dari bank.
Keterangan gambar:
1. Lesse menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa.
2. Lesse melakukan negosiasi dengan lesor mengenai kebutuhan pembiyaan barang modal. Dalam hal ini, lesse dapat meminta lease quotation yang tidak mengikat dari lessor. Dalam quotation terdapat sayrat-syarat pokok pembiyaan leasing, antara lain: keterangan barang, harga barang, cash security deposit, residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa (lease rental), dan persyaratan lainnya.
3. Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lesse yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lesse menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor.
4. Penandatangan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lesse dimana kontrak tersebut mencakup hal-hal: pihak-pihak yang terlibat , hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lesse, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing, perpajakan jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya.
5. Pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada lesse sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui.
6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lesse sesuai peranan serta menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar yang selanjutnya diserahkan kepada pemasok.
7. Penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.
PROSEDUR MEKANISME LEASING
Dalam melakukan perjanjian leasing terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan yang secara garis besar dapat diuraikan sebaga berikut :
1. Lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksudkan.
2. Setelah lessee mengisi formulir permohonan lease, maka dikirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap.
3. Lessor mengevakuasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee (lama kontrak pembayaran sew lease), setelah ini maka kontrak lease dapat ditandatangani.
4. Pada yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang dilease dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum dalam kontrak lease. Antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama. Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier peralatan tersebut.
5. Supplier dapat mengirimkan peralatan yang dilease ke lokasi lesse Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier akan menandatangani perjanjian purna jual.
6. Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier.
7. Supplier menyerahkan tanda terima (yang diterima dari lesse), bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada supplier.
8. Lessor membayar harga peralatan yang dilease kepada supplier.
9. Lesse membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease.
Perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lessee disebut lease agrement, dimana didalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak. Isi kontrak yang dibuat secara umum memuat antara lain:
1. Nama dan alamat lease
2. Jenis barang modal yang diinginkan
3. Jenis atau jumlah barang yang dileasekan
4. Syarat – syarat pembayaran
5. Syarat kepemilikan atau syarat lainnya
6. Biaya – biaya yang dikenakan
7. Sangsi – sangsi apabila lesse ingkar janji
Setiap fasilitas leasing yang diberikan oleh perusahaan leasing kepada pemohon (Lessee) akan dikenakan berbagai macam biaya yang dibebankan terhadap lesse tidaklah sama.
D. PENGGOLONGAN PERUSAHAAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
1. Independent Leasing Company
Perusahaan sewa guna usaha merupakan suatu perusahaan yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan suatu produsen barang modal sehingga dalam pembiayaan barang modal yang dilakukan oleh independent leasing company ini dapat beragam ( tidak terfokus kepada satu merek barang modal, tetapi dapat terdiri dari berbagai merek maupun jenisnya).
2. Non Independent Leasing Company
Perusahaan sewa guna usaha ini merupakan suatu perusahaan yang mempunyai hubungan langsung dengan produsen barang modal, dimana pendirian perusahaan sewa guna usaha untuk meningkatkan penjualan barang modal yang diproduksi oleh produsen yang bersangkutan.
3. Captive lessor
Sering juga disebut two party lessor yang melibat dua pihak.
4. Lease broker atau packager
Berfungsi mempertemukan calon lesse dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu
barang modal dengan cara leasing tetapi lease broker ini tidak memiliki barang atau
peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya.
E. KRITERIA YANG BERLAKU BAIK BAGI LESSE MAUPUN LESSOR :
1. Lease tersebut mengalihklan pemilikan harta kepada lesse pada ahir periode lease.
2. Lease tersebut memuat opsi pembelian dengan harga murah.
3. Jangka Lease sama dengan atau lebih dari 75% taksiran umur ekonomis harta yang lease.
4. Nilai sekarang pembayaran Lease mnimum, tidak termasuk bagian yang merupakan biaya eksekutori, sama dengan atau lebih besar daripada 90% nilai pasar wajar harta.
Kriteria tambahan yangh berlaku bagi lessor :
1. Ketertagihan (collectibility) pembayaran lease minimum cukup dapat diramalkan.
2. Biaya yang masih akan dikeluarkan oleh lessor telah diketahui.
F. MANFAAT DAN KEKURANGAN LEASING
1. Manfaat Leasing
Pembiayaan melalui leasing memberikan beberapa keuntungan anatar lain:
Menghemat modal
Untuk memulai usaha, lessee tidak perlu menyediakan dana dalam jumlah besar untuk menyiapkan barang-barang modal, dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih urgent.
Diversifikasi sumber-sumber pembiayaan
Adanya sumber pembiyaan selain dari bank akan memberikan keleluasaan dan alternatif untuk membiayai usahanya tanpa khawatir adanya kebijaksanaan pengetatan ekspansi kredit perbankan yang akan membahayakan kelanjutan usahanya.
Persyaratan yang kurang ketat dan lebih fleksibel
Dipandang dari sisi perjanjiannya, leasing lebih luwes karena dapat dengan lebih mudah menyesuaikan dengan keadaan keuangan lessee.
Biaya lebih murah
Penggunaan suatu brang atau peralatan melalui metode leasing jauh lebih murah dibandingkan dengan kredit bank berdasarkan perhitungan nilai sekarang (presen value)
Di luar neraca (off-balance sheet)
Tidak adanya ketentuan yang mengharuskan untuk mencantumkan transaksi leasing dalam neraca perusahaan, member daya tarik tersendiri bagi lessee yang berartiprosedur pembelian aktiva tidak perlu dipenuhi secara terperinci karena masih dalam batas kewenangan direksi.
Menguntungkan arus kas
Keluwesan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana kerena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti bagi pendapatan lessee.
Proteksi inflasi
Leasing dapat memberikan perlindungan terhadap inflasi dimana dalam tahun-tahun berikutnya setelah kontrak leasing dilakukan khususnya apabila leasing berdasarkan suku bunga tetap maka lessee membayar dengan jumlah tetap atas sisa kewajibannya yang berasal dari pelunasan pembelian yang dilakukan dimasa lalu.
Perlindungan akibat kemajuan teknologi
Dengan memanfaatkan leasing, lessee dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model atau system yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi.
Sumber pelunasan kewajiban
Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pelunasan atau pembayaran sewa hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya aktiva yang disewa.
Kapitalisasi biaya
Adanya biaya-biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, intalasi, pemeriksaan, konsultan, percobaan, dan sebagainya dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusutkan berdasarkan lamanya masa leasing.
Risiko keuangan
Dalam keadaan yang serba tidak menentu, operating lease yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lessee terhadap risiko keuangan. sehingga lessee tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin
terjadi.
2. Kekurangan Leasing
Pembiayaan secara leasing merupakan sumber pembiayaan yang relatif mahal bila dibandingkan dengan kredit investasi dari bank. Hal ini terjadi karena sumber dana lessor pada umumnya dari bank atau lembaga keuangan bukan bank.
Barang modal yang dilease tidak dapat dicantumkan sebagai unsur aktiva lesee untuk tujuan "Collateral Credit" dari Bank, yaitu "Trade Creditor" mungkin akan menilai perusahaan tersebut memiliki posisi keuangan yang lemah.
Bagi para perusahaan tertentu kadang-kadang timbul masalah prestise antara memiliki barang modal sendiri atau lease.
Resiko yang lebih besarpada lessor, artinya adanya tanggung jawab yang menuntut pihak ketiga jika terjadi kecelakaan atau kerusakan atas barang orang lain yang disebabkan oleh "lease property" tersebut, dan juga lessor belum tentu yakin bahwa barang lease tersebut bebas dari berbagai ikatan seperti "liens" (gadai) "preferences","priorities", "charges" atau kepentingan-kepentingan lainnya.
G. PENGARUH LEASING TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
Pembayaran lease data dicatat sebagai beban operasi pada laporan rugi-rugi perusahaan, tetapi dalam keadaan tertentu, baik aktiva lease maupun kewajiban lease sesuai kontrak lease tidak muncul dalam neraca perusahaan. Karena itu, leasing seringkali disebut pembiayaan di luar neraca (off balance sheet financing).
Suatu lease harus diklasifikasikan sebagai lease modal, dan karenanya dikapitalisasikan dan langsung disajikan di neraca, jika terdapat salah satu dari kondisi berikut :
1. Berdasarkan syarat-syarat lease, pemilikan atas property secara efektif berpindah dari lessor kepada lessee.
2. Lessee dapat membeli property tersebut atau memperbarui perjanjian lease dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar wajar pada saat perjanjian lease berakhir.
3. Lease itu berlaku untuk periode yang sama atau lebih lama daripada 75 persen dari umur aktiva. Jadi, jika suatu aktiva berumur 10 tahun dan lease ditulis untuk peride lebih dari 7,5 tahun, maka lease tersebut harus dikapitalisasi.
4. Nilai sekarang pembayaran lease adalah sama atau lebih besar daripada 90 persen dari nilai awal aktiva tersebut.
Jadi, lease pada dasarnya diakui sama seperti utang, dan mempunyai pengaruh yang sama seperti utang terhadap tingkat pengembalian yang disyaratkan atas perusahaan. Oleh karena itu, leasing pada umumnya tidak akan membungkinkan suatu perusahaan untuk menggunakan leverage keuangan yang lebih besar daripada yang dapat diperolehnya dari utang konvensional.
Kapitalisasi operating lease berdampak signifikan terhadap aspek likuiditas perusahaan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan ketika perusahaan menggunakan operating lease, nilai liabilitas lancar yang disajikan pada laporan posisi keuangan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Perusahaan hanya mengakui beban sewa periodik pada laporan laba rugi tanpa mengakui bagian liabilitas sewa yang harus diselesaikan dalam periode yang bersangkutan (liabilitas lancar) pada laporan posisi keuangan. Sehingga, hal tersebut akan meningkatkan rasio likuiditas perusahaan.
Kapitalisasi operating lease berdampak signifikan terhadap aspek aktivitas perusahaan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan nilai total aset yang disajikan pada laporan posisi keuangan ketika perusahaan menggunakan operating lease menjadi lebih rendah dari seharusnya, sebab perusahaan tidak mengakui aset sewa yang dimilikinya sebagai bagian dari aset perusahaan sehingga rasio aktivitas perusahaan akan meningkat.
Kapitalisasi operating lease berdampak signifikan terhadap aspek solvabilitas (leverage) perusahaan di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena, dengan menggunakan operating lease, perusahaan tidak harus mengakui liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Dengan demikian, nilai liabilitas lancar maupun tidak lancar yang dilaporkan menjadi lebih rendah dari seharusnya. Sehingga, akan mengurangi rasio solvabilitas (leverage) perusahaan.
Kenaikan rasio solvabilitas (leverage) yang tinggi pada suatu perusahaan merupakan perkembangan yang merugikan bagi suatu perusahaan. Perusahaan dengan rasio debt to equity yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang (Priantinah, 2009). Akibatnya, investor mungkin akan menarik kembali investasi mereka pada perusahaan, sedangkan kreditor mungkin akan menarik kembali pinjaman (atau menolak untuk memperpanjang kredit) yang mereka berikan kepada perusahaan. Selain itu, pemegang saham juga mungkin akan menjual saham mereka, sehingga harga saham akan menurun.
Kapitalisasi operating lease tidak berdampak signifikan terhadap aspek profitabilitas perusahaan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya perubahan signifikan yang terjadi pada tingkat pengembalian atas aset dan modal yang diinvestasikan oleh perusahaan akibat kapitalisasi operating lease. Kondisi ini disebabkan oleh adanya pengurangan nilai beban sewa periodik atas operating lease pada beban operasi perusahaan ketika kapitalisasi dilakukan, yang disertai dengan adanya penambahan beban penyusutan atas aset sewa dan beban bunga atas liabilitas sewa pada laporan laba rugi perusahaan. Sehingga, tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap laba bersih. Dengan demikian, kapitalisasi operating lease tidak memberikan dampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.
Penggunaan operating lease tidak mengindikasikan adanya tindakan income minimization yang dilakukan oleh perusahaan. Akan tetapi, perusahaan dapat memanfaatkan accounting choice atas penggunaan operating lease untuk meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dalam hal meningkatkan rasio likuiditas dan aktivitas serta menurunkan rasio hutang atau solvabilitas perusahaan.
BAB III
PENUTUP
SIMPULAN
Perusahaan sewa guna menyediakan dana untuk membeli aktiva yang diperlukan perusahaan, meskipun secara resminya perusahaan sewa gunalah yang memiliki aktiva tersebut. Perusahaan yang memakai aktiva tersebut hanyalah menyewaaktiva tersebut. Posisi yang unik ini akan membawa dampak pajak bagi lessor dan lessee. Karena penyusutan dapat dipergunakan untuk mengurangi beban pajak, maka pihak yang diizinkan untuk menyusut aktiva tersebut akan memperoleh manfaat dalam bentuk penghematan pajak.
Bagi perusahaan, alternatif leasing hendaknya dibandingkan dengan alternatif debt financing. Hal ini disebabkan karena baik leasing maupun debt financingakan menimbulkan beban finansial tetap. Karenanya tingkat bunga yang relevan adalah biaya hutang setelah pajak. Analisis dari sisi lessor dan lessee menunjukkan bahwa perbedaan tarif pajak yang ditanggung oleh lessor dan lessee memungkinkan lessor menawarkan sewa guna yang lebih kompetitip daripada pinjaman bank.
Tingkat pengungkapan laporan keuangan yang telah diaudit seharusnya lebih baik dibandingkan sebelum diaudit, namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat pengungkapan informasi mengenai operating lease pada perusahaan berdasarkan PSAK nomor 30 revisi 2011, masih terdapat beberapa perusahaan yang belum melakukan pengungkapan sesuai dengan standar yang seharusnya. Hal ini dapat menjadi masukan bagi auditor dalam melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap penerapan standar akuntansi oleh suatu perusahaan, khususnya penerapan PSAK nomor 30 atas transaksi sewa yang dimiliki perusahaan.
Auditor perlu mengawasi kesesuaian penerapan dan pengungkapan atas transaksi sewa dengan PSAK nomor 30, apakah PSAK tersebut sudah diterapkan dan dijalankan oleh perusahaan tersebut atau belum, dan khususnya bagi perusahaan yang memiliki transaksi operating lease, apakah perusahaan telah melakukan pengungkapan yang memadai terkait dengan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kesesuaian pengungkapan atas pembayaran sewa minimum masa depan. Dengan demikian, informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan dapat diperoleh sehingga bisa memudahkan pengguna laporan keuangan untuk menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan operating lease.
Bagi investor, ada baiknya untuk melihat dan menganalisis laporan keuangan perusahaan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi, karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan diindikasikan menggunakan operating lease untuk menutupi hidden leverage yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga, kinerja keuangan perusahaan akan terlihat baik, terutama dalam aspek likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas.
DAFTAR PUSTAKA
Brigham, F. Eugene., and Houston, J. Joel. 2001. Manajemen Keuangan.Jakarta : Penerbit Erlangga.
Husnan, Suad. 1998. Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Pendek). Yogyakrta : BPFE-Yogyakarta.
Simatupang, Richard Burton. 2003. Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta
Asyhadie, Zaeni. 2009. Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
Hartanto, Dicki. 2012.Bank dan Lembaga Keuangan Lain Konsep Umum dan Syariah. Aswaja Pressindo, Yogyakarta
Wijaya, Farid. Perkreditan, bank, dan Lembaga keuangan . BPFE- Yogyakarta,
Yogyakarta
Simorangkir, O.P.2004. Pengantar lembaga keuangan dan non bank. Ghalia Indonesia, Bogor
Kasmir.2001. Bank dan lembaga keuangan lainnya.raja grafindo persada, Jakarta
Suyatno ,Thomas,"Kelembagaan Perbangkan".,Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999
S. Muharam, SM franchise, Istilah – Istilah dalam Waralaba, Oktober.
http://esenha.wordpress.com/2012/04/05/leasing-sebagai-salah-satu-lembaga-pembiayaan
http://jokosunarto27.blogspot.com/2012/06/leasing-sewa-guna-usaha.html
